 |
| Nara Masista Rakhmatia. |
BENTENGSUMBAR.COM - Delegasi Indonesia menyampaikan kecaman dan penyesalan atas langkah sejumlah negara Pasifik yang mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum ke-71 PBB di markas PBB di New York, 20-26 September. Aksi itu menurut Indonesia melanggar Piagam PBB, memanipulasi sidang umum PBB yang terhormat demi agenda politik domestik serta mengalihkan persoalan yang dihadapi di dalam negeri negara-negara Pasifik itu.
Langkah mereka dinilai berbahaya bagi keberadaan PBB, serta merupakan langkah mencampuri urusan kedaulatan dan integritas teritorial negara lain yang merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB. Ada enam negara yang mengangkat isu pelanggaran HAM Papua di sidang umum ke-71 PBB itu, dimana masing-masing pemimpin negara diberi kesempatan menyampaikan pidato. Enam negara itu adalah Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga.
Enam negara di Pasifik tersebut,mengangkat isu Papua dalam pidato mereka terkait dengan desakan perlunya misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-bangsa ke Papua untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dituduhkan terjadi di sana, serta tuntutan untuk diberikannya kesempatan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kesempatan berbicara pada 23 September 2016 di forum ini. Namun, dalam pidatonya tidak sedikit pun ia menyinggung soal Papua atau merespons pernyataan negara-negara Pasifik itu. Respons dan bantahan justru datang dari salah seorang anggota delegasi, yaitu Nara Masista Rakhmatia, salah seorang pejabat permanent mission Indonesia di PBB.
"Indonesia ingin memanfaatkan haknya untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Solomon Islands, Vanuatu,Nauru, Marshall Islands,Tuvalu dan Tonga terkait dengan masalah Papua, provinsi Indonesia," kata Nara Masista Rakhmatia, ketika membacakan pernyataan Indonesia.
Sebagaimana diketahui Indonesia berusaha membendung internasionalisasi masalah Papua. Indonesia. Terakhir Jakarta berhasil membendung keanggotaan kelompok separatis Papua menjadi anggota kelompok Negara-Negara Rumpun Melanesia ( MSG) sementara perbaikan kualitas hidup di Papua terus dilakukan pemerintahan presiden Joko Widodo
"Indonesia terkejut mendengar, pada panggung yang penting ini ketika para pemimpin berkumpul untuk melaporkan implementasi awal Sustainable Development Goals (SGD), yang merupakan transformasi aksi kolektif kita, dan tantangan global lainnya, seperti perubahan iklim dimana negara-negara Pasifik terpengaruh paling banyak, para pemimpin yang disebutkan di atas memilih melanggar piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan dan integritas teritorial negara lain," tegas Nara Masista dengan intonasi tegas dan mencerminkan kemarahan.
Menariknya disini adalah pernyataan keras tersebut dibacakan oleh Sekertaris Dua Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB. Tanggapan yang hanya dibacakan oleh seorang diplomat junior untuk pernyataan Kepala Pemerintahan yang tertinggi “ diplomatic ranknya” adalah sebuah “tamparan diplomatic” yang keras bagi ke enam negara di Pasifik itu.
"Kami secara ketegoris menolak insinuasi berkelanjutan dalam pernyataan mereka," pungkas Nara Masista Rakhmatia.
Nara Masista mengatakan, pernyataan-pernyataan negara Pasifik tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman sejarah dan kemajuan pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Ia menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan negara-negara Pasifik tersebut merupakan retorika dan manuver politik, untuk mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri mereka.
Pernyataan-pernyataan bermotivasi politik itu, kata dia, didisain untuk mendukung kelompok separatis yang telah terlibat dalam berbagai aksi terorisme bersenjata yang menyerang anggota masyarakat sipil dan militer. Nara Masista dua kali mengulang tuduhannya bahwa negara-negara Pasifik tersebut telah melanggar piagam PBB yang melarang sesama anggota mencampuri kedaulatan dan integritas teriorial negara anggota lainnya.
"Sangat disesalkan dan berbahaya bila negara-negara itu menggunakan PBB dan sidang umumnya untuk membawa agenda domestik dan mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri mereka," ujarnya menambahkan.
Nara Masista menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sejumlah negara Pasifik itu didasarkan pada data yang salah dan informasi yang difabrikasi. Di bagian lain responsnya, Nara Masista menjelaskan berbagai posisi Indonesia di berbagai lembaga HAM di dunia, termasuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia, kata dia, juga termasuk pendiri Komisi HAM Organisasi Kerjasa Islam (OKI).
"Mustahil terjadi pelanggaran HAM (di Indonesia) tanpa diketahui dan diteliti," cakapnya.
Mekanisme penanganan HAM di dalam negeri Indonesia, tutur dia, berlangsung hingga ke level provinsi. Ia juga menyindir negara-negara Pasifik itu dengan mengatakan Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen HAM internasional ke dalam undang-undang dalam negeri, sementara Solomon baru empat dan Vanuatu lima.
Ditambahkannya pula bahwa Komnas HAM di Indonesia berjalan sangat aktif. Demokrasi berfungsi secara penuh pada semua level. Di bagian akhir responsnya, Nara Masista mengungkapkan pepatah lama, yang berkata, kala satu jari menunjuk kepada yang lain, empat jari menunjuk kepada diri sendiri. (malin/int)
Langkah mereka dinilai berbahaya bagi keberadaan PBB, serta merupakan langkah mencampuri urusan kedaulatan dan integritas teritorial negara lain yang merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB. Ada enam negara yang mengangkat isu pelanggaran HAM Papua di sidang umum ke-71 PBB itu, dimana masing-masing pemimpin negara diberi kesempatan menyampaikan pidato. Enam negara itu adalah Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga.
Enam negara di Pasifik tersebut,mengangkat isu Papua dalam pidato mereka terkait dengan desakan perlunya misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-bangsa ke Papua untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dituduhkan terjadi di sana, serta tuntutan untuk diberikannya kesempatan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kesempatan berbicara pada 23 September 2016 di forum ini. Namun, dalam pidatonya tidak sedikit pun ia menyinggung soal Papua atau merespons pernyataan negara-negara Pasifik itu. Respons dan bantahan justru datang dari salah seorang anggota delegasi, yaitu Nara Masista Rakhmatia, salah seorang pejabat permanent mission Indonesia di PBB.
"Indonesia ingin memanfaatkan haknya untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Solomon Islands, Vanuatu,Nauru, Marshall Islands,Tuvalu dan Tonga terkait dengan masalah Papua, provinsi Indonesia," kata Nara Masista Rakhmatia, ketika membacakan pernyataan Indonesia.
Sebagaimana diketahui Indonesia berusaha membendung internasionalisasi masalah Papua. Indonesia. Terakhir Jakarta berhasil membendung keanggotaan kelompok separatis Papua menjadi anggota kelompok Negara-Negara Rumpun Melanesia ( MSG) sementara perbaikan kualitas hidup di Papua terus dilakukan pemerintahan presiden Joko Widodo
"Indonesia terkejut mendengar, pada panggung yang penting ini ketika para pemimpin berkumpul untuk melaporkan implementasi awal Sustainable Development Goals (SGD), yang merupakan transformasi aksi kolektif kita, dan tantangan global lainnya, seperti perubahan iklim dimana negara-negara Pasifik terpengaruh paling banyak, para pemimpin yang disebutkan di atas memilih melanggar piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan dan integritas teritorial negara lain," tegas Nara Masista dengan intonasi tegas dan mencerminkan kemarahan.
Menariknya disini adalah pernyataan keras tersebut dibacakan oleh Sekertaris Dua Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB. Tanggapan yang hanya dibacakan oleh seorang diplomat junior untuk pernyataan Kepala Pemerintahan yang tertinggi “ diplomatic ranknya” adalah sebuah “tamparan diplomatic” yang keras bagi ke enam negara di Pasifik itu.
"Kami secara ketegoris menolak insinuasi berkelanjutan dalam pernyataan mereka," pungkas Nara Masista Rakhmatia.
Nara Masista mengatakan, pernyataan-pernyataan negara Pasifik tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman sejarah dan kemajuan pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Ia menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan negara-negara Pasifik tersebut merupakan retorika dan manuver politik, untuk mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri mereka.
Pernyataan-pernyataan bermotivasi politik itu, kata dia, didisain untuk mendukung kelompok separatis yang telah terlibat dalam berbagai aksi terorisme bersenjata yang menyerang anggota masyarakat sipil dan militer. Nara Masista dua kali mengulang tuduhannya bahwa negara-negara Pasifik tersebut telah melanggar piagam PBB yang melarang sesama anggota mencampuri kedaulatan dan integritas teriorial negara anggota lainnya.
"Sangat disesalkan dan berbahaya bila negara-negara itu menggunakan PBB dan sidang umumnya untuk membawa agenda domestik dan mengalihkan perhatian dari masalah dalam negeri mereka," ujarnya menambahkan.
Nara Masista menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sejumlah negara Pasifik itu didasarkan pada data yang salah dan informasi yang difabrikasi. Di bagian lain responsnya, Nara Masista menjelaskan berbagai posisi Indonesia di berbagai lembaga HAM di dunia, termasuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia, kata dia, juga termasuk pendiri Komisi HAM Organisasi Kerjasa Islam (OKI).
"Mustahil terjadi pelanggaran HAM (di Indonesia) tanpa diketahui dan diteliti," cakapnya.
Mekanisme penanganan HAM di dalam negeri Indonesia, tutur dia, berlangsung hingga ke level provinsi. Ia juga menyindir negara-negara Pasifik itu dengan mengatakan Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen HAM internasional ke dalam undang-undang dalam negeri, sementara Solomon baru empat dan Vanuatu lima.
Ditambahkannya pula bahwa Komnas HAM di Indonesia berjalan sangat aktif. Demokrasi berfungsi secara penuh pada semua level. Di bagian akhir responsnya, Nara Masista mengungkapkan pepatah lama, yang berkata, kala satu jari menunjuk kepada yang lain, empat jari menunjuk kepada diri sendiri. (malin/int)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »