Termasuk unsur legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar melakukan aksi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Komitmen ini jangan hanya seremoni dan tidak ada tindak lanjut dalam melakukan aksi, " tegas Pimpinan KPK RI Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Kamis, 27 April 2017.
Menurut Basaria, komitmen yang dituangkan dalam pakta integritas dan ditandatangani bersama seluruh unsur pimpinan daerah ini agar ada aksi yang lebih nyata dalam pemberantasan korupsi.
Di hadapan Gubernur, Kapolda, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, para Walikota dan Bupati serta Inspektur se-provinsi Sumatera Barat ini, ia mengingatkan agar Pemerintah Daerah tidak terjebak dalam pembelian barang dan jasa.
"Hati-hati dalam pembelanjaan barang dan jasa. OPD terkait harus memperhatikan e-katalog yang jelas agar tidak bermasalah," sebutnya.
Pada kesempatan ini seluruh Walikota dan Bupati dari 19 kabupaten/kota serta Ketua DPRD seprovinsi Sumatera Barat melakukan penandatangan komitmen untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Komitmen itu juga ditandatangani pimpinan KPK, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fachrizal, Ketua DPRD Sumbar dan Kajati.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, adanya pakta integritas memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Langkah yang dilakukan selain pembentukan tim saber pungli, juga memperkuat acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Pencegahan korupsi diperkuat dengan adanya komitmen seluruh elemen pimpinan daerah ini, " ujarnya. (by/taf)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »