Pemanfaatan Dana Haji untuk Infrastruktur, Presiden Jokowi: Tabung Haji di Malaysia Ditaruh di Perkebunan

BENTENGSUMBAR.COM -  Presiden Jokowi juga menyinggung pelantikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Saat ini, BPKH mengelola dana umat kurang lebih Rp80 – 93 triliun. Menurut Presiden, jika dana itu dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, juga akan mempercepat pembangunan negara.

"Kemarin sudah saya sampaikan, bisa ditaruh di tempat-tempat yang aman, jangan yang berisiko, dana haji kita," ungkap Presiden Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dii Istana Negara, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017 siang.

Presiden mengaku sudah mengintip negara-negara lain dalam pemanfaatan dana haji ini. Ia memberi contoh misalnya di pembangunan jalan tol, aman nggak mungkin rugi, jalan tol nggak akan rugi, nggak akan hilang.

"Pembangunan pelabuhan, dari dana haji, menurutnya  kenapa tidak? Taruh di situ akan memberikan keuntungan yang besar sehingga nanti bisa menurunkan ongkos haji. Bahkan seperti  tabung haji di Malaysia, yang ditaruh di perkebunan, yang sesungguhnya masih berisko kebakar atau nggak keluar hasilnya, buahnya bisa (rugi, red)," ujarnya.

"Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport, nggak akan, insya Allah nggak akan ada ruginya. Dan itu sudah saya sampaikan agar nanti dana haji kita berikan peluang untuk dananya ditaruh-taruh yang enak-enak saja, yang berisiko jangan. Karena ini dana umat, hati-hati," tutur Presiden Jokowi.

Presiden berjanji akan terus mendorong KNKS ini agar bisa meluncurkan program-program yang bisa mendorong keuangan syariah, ekonomi syariah, sehingga betul-betul angka yang 5,3 persen nanti bisa meloncat ke angka yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain mantan Presiden BJ. Habibie, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin.

(by/setkab)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News