Soal Hak Angket DPR ke KPK, Pukat UGM Sebut Logika Yusril Ihza Mahendra Kacau

Yusril Ihza Mahendra ketika bermain di film Laksamana Cheng Hoo.

Soal Hak Angket DPR ke KPK, Pukat UGM Sebut Logika Yusril Ihza Mahendra Kacau
BENTENGSUMBAR.COM - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bisa membuat panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Berdasarkan berita di media massa (saya tidak melihat dan mendengar sendiri pernyataan Yusril) bahwa karena KPK dibentuk dengan Undang-undang maka KPK bisa diangket. Ini logika kacau," kata peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendrea terkait hak angket KPK.

Jika ukurannya adalah KPK dibuat dengan Undang-undang, kata dia, maka nanti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (kekuasaan kehakiman) juga bisa diangket oleh DPR. Ia juga membalikkan logika, DPR juga dibentuk atau dipilih, selain diamanatkan oleh konstitusi, juga sebelumnya dibuatkan undang-undang. Yaitu undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR Daerah (undang-undang nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya). 

Berarti, kata Hifdzil, atas dasar karena dibentuk atau dipilih melalui undang-undang, maka apakah DPR juga bisa di angket. Tentu saja tidak bisa di-angket.

"Logika pak Yusril sekali lagi lemah, pertanyaan selanjutnya, lembaga negara apa yang akan meng-angket DPR?," tanya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, Senin, 10 Juli 2017 malam.

Ia menyebutkan, bahwa bahwa hak angket adalah kewenangan DPR untuk menginvestigasi kebijakan pemerintah--dalam hal ini Presiden dan atau Wakil Presiden-- itu betul. Karena ujung angket adalah menyatakan pendapat bahwa berdasarkan angket, Presiden dan atau Wakil Presiden telah melanggar konstitusi atau undang-undang atau pelaksanaan undang-undang. 

"Ujung menyatakan pendapat adalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya. Makanya hak angket tidak bisa digunakan secara sembrono atau sembarangan," kata Hifdzil.

Makanya, kat dia dalam konteks hukum tata negara, angket itu diperuntukkan bagi DPR untuk mengawasi eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden), bukan untuk yudikatif (kekuasaan kehakiman). Bukan pula untuk cabang kekuasaan negara yang keempat (di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif) seperti lembaga independen negara semacam KPK ini.

"Jadi ada kebablasan pemikiran dari pendapat Yusril bahwa KPK itu bisa diangket karena dibentuk dengan Undang-undang," kata dia, menegaskan. 

Ia mencontohkan lagi, Dewan Pers itu juga disebut dalam undang-undang. Lalu, apa kemudian Dewan Pers itu bisa jadi objek angket?  "Tentu tidak, kan? Terimakasih kepada yang telah menolak hak angket KPK, terimakasih kepada yang sudah bergabung dalam gerakan yang waras," kata Hifdzil.

(by/tempo)

COMMENTS

BLOGGER

$show=post

Maklumat:

Wartawan Portal Berita BentengSumbar.com namanya tercantum di Box Redaksi dan dalam bertugas dilengkapi Id.Card. Redaksi menerima kiriman tulisan atau artikel dari pembaca yang dikirim via e-mail: bentengsumbar@gmail.com. Tulisan yang dikirim akan kami edit sesuai kebijakan redaksi.

Ttd. Redaksi
Nama

Agama Agriculture Catatan BY Dunia Ekonomi Emzalmi-Desri Hukrim Kesehatan Lifestyle Nusantara Opini Padang Pariwara Parlementaria Pendidikan Politik Ranah Minang Seleb Sport Warta Utama
false
ltr
item
BentengSumbar.com: Soal Hak Angket DPR ke KPK, Pukat UGM Sebut Logika Yusril Ihza Mahendra Kacau
Soal Hak Angket DPR ke KPK, Pukat UGM Sebut Logika Yusril Ihza Mahendra Kacau
Yusril Ihza Mahendra ketika bermain di film Laksamana Cheng Hoo.
https://1.bp.blogspot.com/-q8zyw7N4ILE/WWT43GH7DwI/AAAAAAAAsuY/BU9a0PfB3bU-vqo-g15FrLsiWkQWPCxIgCLcBGAs/s640/Yusril.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q8zyw7N4ILE/WWT43GH7DwI/AAAAAAAAsuY/BU9a0PfB3bU-vqo-g15FrLsiWkQWPCxIgCLcBGAs/s72-c/Yusril.jpg
BentengSumbar.com
http://www.bentengsumbar.com/2017/07/soal-hak-angket-dpr-ke-kpk-pukat-ugm.html
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/2017/07/soal-hak-angket-dpr-ke-kpk-pukat-ugm.html
true
153895970414697633
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All BACA JUGA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November Desember just now 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy