Buka Paksa Jalur Puncak, Sikap Congkak Anies Baswedan Memalukan

BENTENGSUMBAR. COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin memperlihatkan karakter aslinya yang sangat arogan. Apalagi sikap sok kuasa itu tidak hanya ditunjukan di hadapan bawahan dan warganya di wilayah hukum Pemda DKI Jakarta akan tetapi ternyata tanpa tedeng aling-aling dipertontonkan juga di tempat lain yang bukan wilayah kekuasaannya, bukan warganya dan bukan pada bawahannya.

“Sikap Anies Baswedan yang congkak itu berupa “memaksa petugas Polri di Bogor yang bukan bawahannya dan bukan wilayah hukumnya untuk membuka paksa arus lalulintas Puncak-Jakarta yang diberlakukan satu arah, sungguh-sungguh mempermalukan seluruh warga DKI Jakarta baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Sabtu, 20 Oktober 2017.

Seperti diberitakan, Anies Baswedan datang terlambat saat acara pelantikan kepengurusan Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA), di Kebun Raya Bogor. Anies mengaku, keterlambatannya itu karena terjebak macet di Jalur Puncak setelah mengikuti kegiatan PNS Pemprov DKI Jakarta di area perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Bogor.

Namun Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menampik terjadinya kemacetan di Jalur Puncak.

Kasat Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Polisi Hasby Ristama menjelaskan, Anies turun dari arah Puncak menuju Bogor saat polisi sedang menerapkan sistem satu arah (one way) ke arah Puncak. Sehingga, otomatis kendaraan yang diprioritaskan untuk melaju dari arah Jakarta menuju Puncak.

“Justru, pak Anies meminta kami membuka jalur pada saat one way (satu arah). Padahal kami sudah minta beliau agar melintas jalur alternatif, tapi tidak mau,” kata Hasby, saat dikonfirmasi.

Menurut Petrus, kelakuan Anies seperti ini biasanya hanya terjadi pada orang-orang dengan karakter dasar yang memang dari sananya sudah congkak, sok kuasa dan merasa diri supper. “Pertanyaannya apakah sikap angkuh, dan ambisius seperti yang dipertontonkan Anies merupakan karakter dasar bawaanya atau hal itu hanya sekedar sikap yang isidentil yang muncul pada saat-saat darurat atau force majeur,” tanyanya.

Pertanyaan ini jelas Petrys sangat relevan karena belum lama ini Anies (saat belum dilantik jadi Gubernur DKI) juga diberitakan menerobos jalur jalan sebelah kanan yang bukan jalurnya menggunakan voorijders saat jalan macet parah tanggal 14 Agustua 2017 yang lalu, ketika hendak buru-burumengejar sesuatu urusan.

Lebih jauh, Petrus mengatakan jika Anies Baswedan mengawali kekuasaannya sebagai Gubernur DKI Jakata dengan terus-terusan menggunakan kekuasaannya secara berlebihan, maka dikhawatirkan akan muncul krisis kepercayaan publik yang meluas dari masyarakat.

Krisis ini jelas Petrus pada gilirannya  menuntut Anies untuk mundur atau diberhentikan dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Apalagi kejadian dimana Anies memaksa petugas Polri di Bogor untuk membuka paksa jalur Puncak, Bogor dan Jakarta yang secara protap memang harus ditutup dan hanya boleh dibuka kalau diperintahkan oleh Kapolres/Kapolda atau Kapolri, maka sikap demikian dapat digolongkan sebagai keswenang-wenangan,” tuturnya.

Selain karena Petugas Polri di Bogor bukanlah bawahan Anies, juga Kabupaten Bogor berada di luar wilayah hukum Pemda DKI Jakarta alias wewenang Gubenur Jawa Barat.

Oleh karena itu Polisi Lalulintas di Bogor harus memberlakukan tilang terhadap Anies dan anak buahnya dan agar mobil dinas Gubernur DKI Jakarta yang digunakan saat menerobos larangan itu disita untuk kepentingan proses hukum.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi siapapun, termasuk bagi Anies yang baru saja mengucapkan sumpah jabatan tetapi secara serta merta dilanggarnya sendiri di wilayah hukum Gubernur Jawa Barat. Ingat ada ungkapan pepatah, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” pungkasnya.

(bm)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News