PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat Terima Perppu Ormas, PKS, Gerindra dan PAN Tegas Menolak

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu Ormas yang dibubarkan Pemerintah.

PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat Terima Perppu Ormas, PKS, Gerindra dan PAN Tegas Menolak
BENTENGSUMBAR. COM - Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas mengalami proses yang alot di DPR RI. 

Banyak pihak yang mendukung agar Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-undang, namun sebagian pihak menolak dengan tegas. 

Dilansir dari Kompas.com, mayoritas fraksi di DPR menerima Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 24 Oktober 2017. 

Tujuh fraksi yang menerima, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat.

Namun, tiga fraksi di antaranya, yakni PPP, PKB, dan Demokrat, menerima dengan catatan agar Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan.

"Agar pemerintah atau Dewan menggunakan hak legislasi dalam waktu sesegera mungkin untuk undang-undang ini direvisi dan dimasukan ke prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2018," kata Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes dalam rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas. Ia mengatakan, fraksinya setuju untuk menerima Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa besok.

"Fraksi PKB berharap ada pembahasan soal perspektif tentang ormas. Pentingnya asas ormas terhadap Pancasila. Kemudian mekanisme pengadilan," kata Yaqut.

Selain itu, ia juga meminta hukuman dikurangi agar tidak seberat seperti yang tercantum dalam Perppu Ormas sekarang.

Dalam Perppu Ormas, seseorang bisa dipenjara seumur hidup dan paling ringan lima tahun jika terbukti menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ia menginginkan tak perlu ada pengaturan hukuman pidana sebab hal itu telah diatur di KUHP.

Demikian pula Fraksi Demokrat yang menerima dengan catatan agar Perppu Ormas direvisi setelah disahkan menjadi UU.

Anggota Fraksi Demokrat Fandi Utomo mengatakan, partainya menginginkan adanya revisi dalam dua hal, yakni dimunculkannya kembali proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas dan pengurangan hukuman pidana yang bisa mencapai seumur hidup.

"Perbaikan itu dua saja, kira-kira berkaitan persoalan peradilan itu, dikembalikannya proses di peradilan. Kalau ini diterima perbaikan itu kira-kira banyak yang diselesaikan, check and balances, ketakutan soal demokratisasi, interpretasi tunggal soal Pancasila oleh pemerintah," kata Fandi.

"Kedua, berkaitan dengan pidana supaya disesuaikan dengan KUHP," lanjut dia.

Sementara itu, tiga fraksi, yakni PKS, Gerindra dan PAN tegas menolak Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU.

"Kami fraksi PKS tidak setuju rancangan Perppu Ormas untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sikap fraksi PKS ini diambil melalui kajian matang dan pandangan dari organisasi serta dari masyarakat. Kebanyakan menyampaikan tidak setuju," kata anggota Fraksi PKS Sutriyono dalam rapat.

"PKS menilai undang-undang No. 17 Tahun 2013 bisa dijadikan landasan hukum. Yang diperlukan revisi (undang-undang). Bukan melalui Perppu," lanjut dia.

(yy)

COMMENTS

BLOGGER

$hide=page$show=post

Loading...

$show=post

Maklumat:

Wartawan Portal Berita BentengSumbar.com namanya tercantum di Box Redaksi dan dalam bertugas dilengkapi Id.Card. Redaksi menerima kiriman tulisan atau artikel dari pembaca yang dikirim via e-mail: bentengsumbar@gmail.com. Tulisan yang dikirim akan kami edit sesuai kebijakan redaksi.

Ttd. Redaksi
Nama

Afrika Agama Amerika Asia-Pasifik Australia Budaya dan Sastra Catatan BY Celebrity Ekonomi Eropa Hukrim Kesehatan Lifestyle Nagari Nusantara Olahraga Opini Pariwara Pariwisata Parlementaria Pembangunan Pendidikan Pertahanan Pertanian Politik Radikalisme Ranah Bingkuang Ranah Minang Timur Tengah Warta Warta Dunia Warta Emzalmi-Desri
false
ltr
item
BentengSumbar.com: PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat Terima Perppu Ormas, PKS, Gerindra dan PAN Tegas Menolak
PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat Terima Perppu Ormas, PKS, Gerindra dan PAN Tegas Menolak
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu Ormas yang dibubarkan Pemerintah.
https://1.bp.blogspot.com/-M3CwFhMuMfQ/We3y_vHjqmI/AAAAAAAAx1k/PKuircdXYFsLwLQkd4iG568GOslrYazZgCLcBGAs/s640/HTI.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-M3CwFhMuMfQ/We3y_vHjqmI/AAAAAAAAx1k/PKuircdXYFsLwLQkd4iG568GOslrYazZgCLcBGAs/s72-c/HTI.jpg
BentengSumbar.com
http://www.bentengsumbar.com/2017/10/pdi-p-golkar-pkb-ppp-nasdem-hanura-dan.html
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/
http://www.bentengsumbar.com/2017/10/pdi-p-golkar-pkb-ppp-nasdem-hanura-dan.html
true
153895970414697633
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Baca Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All BACA JUGA LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April May Juni Juli Agustus September Oktober November Desember just now 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy