Kedatangan Emzalmi-Desri didampingi Ketua Tim Relawan Marzuki Onmar, dan tokoh masyarakat kota Padang seperti Zailis Usman, Zainal Ibrahim, Mikardi Miyar, Evi Yandri Rajo Budiman, Zulkifli, Andi Mairizal, dan tim media center Emzalmi-Desri.
Di hadapan Tim Penjaringan Kepala Daerah DPD Partai Gerindra Sumbar yang dikoordinatori oleh Desrio Putra dengan anggota Afrido Agus, Syafrudiin Putra, Boy Yendra Tamim, Hidayat, Muchlis Yusuf, dan Denis Saputra, pasangan Emzalmi-Desri menyampaikan visi misi mereka maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pada Pilkada 2018.
"Kalau dirumuskan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, red), kota Padang dapat difungsikan sebagai kota pendidikan, perdagangan, jasa dan pariwisata," ujar Emzalmi.
Emzalmi menceritakan, berdasarkan pengalamannya melaksanakan tugas-tugas birokrasi sejak tahun 1994 di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, ia melihat banyak hal yang dapat dilakukan ke depannya, sehingga kota Padang betul-betul menjadi sebuah kota besar, menjadi sebuah kota yang merupakan pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata.
"Dan diharapkan kota Padang tidak hanya menjadi ibukota Provinsi Sumatera Barat, tetapi kedepan akan menjadi gerbangnya wilayah barat Indonesia. Kita punya pelabuhan, bandara internasional, kekayaan kultur budaya dan sebagainya, ini perlu kita kembangkan menjadi sebuah potensi yang bisa menjadikan Padang lebih baik kedepan," cakapnya.
Emzalmi memaparkan persoalan yang dihadapi kota Padang saat ini. Pertama, secara geografis kota Padang termasuk daerah yang rawan bencana, baik itu gempa maupun tsunami. Kedua, sejak diperluas kota Padang pada tahun 1984, yang semula luasnya 33 KM2 menjadi 694 KM2, ini persoalan yang mendasar juga.
"Pengembangan wilayah 1984 yang lalu dengan pusat kota sekarang atau kota Padang lama, itu masih terisolasi. Belum ada jaringan-jaringan infrastruktur yang bisa menjadikan kawasan kota Padang sebuah kota besar," ujarnya.
Seperti contoh, jelas Emzalmi, kalau dikaitkan dengan bencana, ketika terjadi gempa maka semua orang di kota Padang yang tinggal di wilayah pantai barat yang penduduknya tinggal 60 persen di zona merah, selalu berupaya mencari daerah ketinggian di Bypass sana.
Namun ironisnya, setelah dibuatkan rambu-rambu evakuasi, tetapi jalur-jalur evakuasi yang sekarang itu masih jalan-jalan lama yang sempit dan menyebabkan terjadinya berbagai kemacetan lalu lintas. Jika terjadi tsunami, maka akan sulit korban dihindari.
"Kami melihat bidang infrastuktur di kota Padang perlu menjadi prioritas, yaitu pembangunan jalur-jalur evakuasi sekaligus merupakan jalur jalan koridor yang menghubungkan kawasan barat dan timur atau kawasan kota Padang lama dan daerah pengembangan," jelasnya.
Seperti contoh, kata Emzalmi, jalan Anak Aia, jalan Simpang Klumpang, jalan Simpang Tunggu Hitam, jalan Tabiang sampai daerah Bypass, Siteba, Gurun Laweh, Koto Marapak, Kalumbuk, Koronggadang sampai daerah Kuranji, setidaknya ada 14 ruas jalan yang prioritas untuk ditingkatkan kualifikasinya.
"Kalau sekarang kita lihat lebarnya antara 8-10 meter, maka sesuai planing kota itu, minimal 15 meter lebarnya. Dengan ditingkatkan kualitas jalan koridor dari daerah kota Padang lama sampai daerah pengembangan, maka diharapkan akan tumbuh nanti ekonomi-ekonomi baru di sana," jelasnya.
Dikatakan Emzalmi, sebelum jalan Alai-Bypass dilebarkan sepanjang 4 KM, daerah tersebut merupakan perkampungan yang usang, penduduknya juga apatis dengan lingkungan, kemudian kondisi perekonomiannya miskin. Begitu jalan Alai-Bypass dilebarkan, maka tumbuh ekonomi baru di kawasan tersebut yang menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, mengenai genangan air. Emzalmi menguraikan, program penanggulangan banjir di kota Padang sebenarnya sudah ada. Disusun oleh JAICA yang lama pada tahun 2000-an, tinggal bagaimana menyelesaikan program Padang penanggulangan banjir itu, sehingga tidak terjadi lagi genangan air dikala hujan.
Ada lima sungai yang besar di kota Padang yang perlu dinormalisasi, kata Emzalmi, empat sungai sudah selesai, sedangkan satu lagi belum selesai. Walau merupakan kewenangan Balai Sungai Wilayah, tapi sangat diperlukan kesungguhan kepala daerah dalam rangka memfasilitasinya.
"Salah satu sungai yang belum selesai normalisasinya adalah Batang Kandis-Batang Kasang dan Lubuk Buayo ketika hujan pasti banjir," ujarnya.
Ia juga mengatakan, untuk mengatasi banjir, melakukan peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase kota Padang ini. Maka perlu masterplan drainasenya dievaluasi kembali. Sebab, begitu sungai selesai dinormalisasi, kalau tidak diupayak menyelesaikan saluran primer dan sekundernya, maka air yang tergenang tetap ada di jalan.
"Secara sistematis harus diurut, dari sungainya, saluran primernya, slauran sekundernya, sesuai dengan titik-titik banjir yang rawan itu," cakapnya.
Pada kesempatan itu, Emzalmi juga memaparkan persoalan ekonomi. Ia mengatakan, 80 ribu UMKM yang ada perlu menjadi perhatian serius pemko. Upaya pembinaan terhadap UMKM harus dilakukan, sehingga mereka betul-betul menjadi pelaku utama perekonomian di kota Padang.
"Kita dari awal sangat membatasi berbagai bangunan-bangunan skala modern, seperti mall. Kalaupun ada, itu harus di daerah-daerah yang baru, bukan di daerah yang sedang berkembang. Dulu pun kebijakan kita, seperti ritel Indomart dan Alfamart itu malah tidak diberikan izin. Sekarang ada saingan baru, Minangmart, ini menjadi kekhawatiran kita juga karena bisa jadi sandungan dan saingan berat UMKM di Padang kalau tidak diatur regulasinya secara internal di kota Padang. Di provinsi sudah ada perdanya, tapi di Padang juga diperlukan," ungkapnya.
Ekonimi UMKM tersebut, tegas Emzalmi, harus berbasis ekonomi kecil dan menengah. Ia berharap, pembinaan-pembinaan yang sudah ada sekarang, betul-betul menjadi basis ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Sekarang KJKS sudah diciptakan di kelurahan-kelurahan, tetapi 50 persen dari KJKS itu banyak yang menimbulkan persoalan. Maka sistem manajemennya perlu dibenahi.
Emzalmi juga memaparkan soal pendidikan kultur budaya. Apatah lagi, yang terjadi sekarang perilaku anak didik dan generasi muda seperti sudah kehilangan identitas. Mereka seakan sudah tidak tahu lagi dengan dirinya karena kemajuan pembangunan.
"Mereka sudah biasa tawuran, sudah biasa dengan narkoba, judi, dan sebagainya kenakalan remaja, maka sistem pendidikan yang berbasis budaya dan agama perlu dilakukan kajian yang sungguh-sungguh, sehingga kalau dulu pada zaman Orde Baru kita mendapatkan penataran P4, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai budaya orang Minang," ujarnya.
Ia menegaskan, bersama Desri Ayunda, akan melahirkan konsep jelas terkait pendidikan yang berbasis budaya dan agama. Seperti didikan subuh, pesantren ramadan, remaja masjid, majelis taklim, dan lain sebagai betul-betul harus punya konsep teknis yang jelas. Demikian juga konsep perilaku yang harus sesuai dengan identitas budaya Minangkabau.
Terkait pembanginan keperiwisataan, Emzalmi mengatakan, konsepnya sudah jelas. Tidak saja pembangunan infrastruktur pariwisata, tetapi perilaku masyarakatnya termasuk upaya untuk menjadikan Padang sebagai tempat kunjungan wisata.
"Peran pemerintah adalah mencoba untuk memfasilitasi, dan membuat regulasi untuk memudahkan investasi di bidang kepariwisataan. Kemudian mencoba untuk memotifasi investasi dari masyarakat, dan dunia usaha yang mungkin membantu upaya pengembangan keperiwisataan ini," jelasnya.
"Kita sangat berkeyakinan, kalau APBD hanya Rp2,3 triliun, dan 50 persen masih untuk belanja pegawai, ya sangat sulit kalau hanya Rp1 triliun digunakan untuk pembangunan. Maka kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus dibuat suatu kesatuan sistem yang bisa saling bersinergi," jelasnya lagi.
Kalau kota Padang menjadi pusat perdagangan dan jasa, kata Emzalmi, tidak terlepas dari peran terminal. Sebagai contoh, ketika Terminal Lintas Andalas itu betul-betul berfungsi, maka kota Padang betul-betul menjadi tujuan orang-orang bertransaksi di Sumatera Barat dan dari luar Sumbar.
Koordinator Tim Penjaringan Kepala Daerah DPD Partai Gerindra Sumbar Desrio Putra menyebut pemaparan visi misi serta program Emzalmi-Desri sudah cukup bagus, walau belum sempurna. Tugas partai pendukung adalah menyempurnakan visi misi yang dipaparkan calon kandidat tersebut.
"Tadi Pak Em dan Pak Des sudah memaparkannya dengan sangat baik, tentu masukan dari partai nantinya untuk menyempurnakannya," ujarnya.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »