Opini

PARLEMEN

Sports

Advertorial

Iklan KPU Sumbar
Wali Kota Riza Falepi: Pembangunan di Payakumbuh Tak Terhenti oleh Pandemi
Sabtu, November 14, 2020

On Sabtu, November 14, 2020

Wali Kota Riza Falepi: Pembangunan di Payakumbuh Tak Terhenti oleh Pandemi
BENTENGSUMBAR.COM - Pasangan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi bersama Wakil Wali Kota Erwin Yunaz bertekad untuk terus menuntaskan pembangunan infrastruktur berbagai bidang setiap tahunnya, baik proyek pembangunan yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh, APBD Provinsi Sumatra Barat, maupun dana dari pemerintah pusat. 


Semuanya untuk menggenjot kesejahteraan masyarakat di Kota Randang itu.


Pandemi Covid-19 sekalipun tak membuat Riza yang Lulusan S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) itu berhenti memberikan pelayanan terbaik bagi warga di kota yang genap berumur 50 tahun pada tahun ini. 


Pembangunan infrastruktur seperti pemeliharaan jalan, jembatan, air minum, pembangunan saluran irigasi, embung, gedung olah raga, sanitasi, objek wisata baru di kawasan Batang Agam dan lainnya tetap gencar dilaksanakan.

 

Pembangunan Gedung Perkantoran di Lingkungan Padang Kaduduak


Wali Kota Riza Falepi: Pembangunan di Payakumbuh Tak Terhenti oleh Pandemi

Dengan piawai, Riza berangsur-angsur mengubah wajah lingkungan itu dengan membangun kantor bersama Dinas Pendidikan, BPBD, serta Satpol PP dan Damkar. Pembangunan gedung tiga perangkat daerah di jajaran Pemko Payakumbuh, hampir rampung dikerjakan.


Riza Falepi yang sudah menjabat dua priode itu, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Muslim, Kamis, 5 November 2020 lalu, mengatakan pembangunan gedung perkantoran sudah berhasil merampungkan pekerjaan 90 persen yang dibangun mulai 18 Februari 2020 lalu di lokasi arah ke kantor Camat Payakumbuh Utara dan menelan biaya sebesar Rp 6,8 miliar lebih.


Menurut Riza, rencana Pemko Payakumbuh kedepannya pada kawasan Padang Kaduduak ini sebagai kawasan perkantoran selain pasar. 


Sehingga pasar akan lebih ramai pengunjung, utamanya dari kalangan pegawai. Selain itu, bakal mampu menumbuhkan sentra ekonomi baru khususnya di Padang Kaduduak, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara.


Drainase, Jalan, dan Irigasi


Wali Kota Riza Falepi: Pembangunan di Payakumbuh Tak Terhenti oleh Pandemi

Tahun 2020 ini saja, Pemko Payakumbuh memiliki 37 paket proyek drainase yang dilengkapi dengan trotoar tahun 2020 ini tersebar pada lima kecamatan. Proyek drainase tersebut dibiayai melalui dana APBD Kota Payakumbuh, sebesar Rp. 7 Miliar lebih.


Dikatakan, pada awal November ini rata-rata volume pekerjaan proyek pembangunan drainase, sudah mencapai lebih 90 persen rampung. 


Kalau tidak ada aral melintang, diperkirakan seluruh paket proyek pembangunan drainase tahun 2020, diharapkan secepatnya rampung akhir november nanti.


Sementara itu, jalan yang ada di Payakumbuh sejak Riza menjabat pada 2012 lalu, bisa dikatakan tidak ada lagi yang rusak, meski ada mengalami kerusakan sedikit, itu tidak rusak parah.


Pembangunan Irigasi untuk mensupport pertanian di Kota Payakumbuh juga tak luput dari perhatian Riza, ada sebanyak 20 paket irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah 10 paket dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 


Irigasi itu rata-rata memiliki panjang 125 hingga 200 meter, Riza begitu memperhatikan setiap aspek untuk memfasilitasi kesejahteraan warganya.


Lapangan Olahraga Terbuka


Wali Kota Riza Falepi: Pembangunan di Payakumbuh Tak Terhenti oleh Pandemi

Di kawasan Padang kaduduak, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara ada lapangan olahraga terbuka megah yang bakal selesai dibangun, hanya menunggu hitungan hari saja lagi untuk rampung dikerjakan dengan biaya sebesar Rp.  4,5 miliar, berasal dari dana APBD Payakumbuh 2020 diatas tanah seluas 1,5 Hektar.


Ada lapangan futsal dengan rumput sintetis berstandar FIFA, lapangan Voli dan Basket yang berstandar SNI. Ditambah sarana batu refleksi, fitnes outdoor, dan jogging trek dengan beberapa spot yang dapat memanjakan para pecinta swa foto. 


Rencananya Lapangan Olahraga Terbuka ini akan diresmikan dalam memeriahkan rangkaian kegiatan hari ulang tahun emas Kota Payakumbuh ke 50 tahun bulan Desember mendatang.


"Kita ingin kecamatan lain juga memiliki lapangan olahraga terbuka. Kalau warga mau, ini tergantung dari bagaimana ketersediaan lahan dan alokasi anggaran Pemko nanti," kata Riza.


Riza menerangkan keberadaan lapangan olahraga terbuka ini dapat memberikan 'multiplier effect' bagi daerah maupun masyarakat. 


Akan ada aktifitas orang datang kesini untuk berolahraga dan secara langsung dampaknya terjadi peningkatan perekonomian bagi warga sekitar.


"Mudah-mudahan ke depan, prestasi olahraga Payakumbuh kian mengkilap seiring dengan pertambahan prasarana dan sarana olahraga seperti ini. Insya Allah, dari Payakumbuh akan lahir atlet nasional yang mampu mendulang emas. Semua pihak harus menjaga aset bersama ini agar jangan oleh dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab," sebut Riza.


Mesjid Agung Dibangun Multi Year Terintegrasi Dengan Kawasan Batang Agam dan Ngalau Indah


Wali Kota Riza Falepi: Pembangunan di Payakumbuh Tak Terhenti oleh Pandemi

Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Wali Kota dengan DPRD Kota Payakumbuh dalam Rapat Paripurna, beberapa waktu lalu menjadi tahap awal untuk mendukung terlaksananya pembangunan masjid yang menjadi impian besar masyarakat Kota Randang ini secara multi year (tahun jamak), mulai tahun 2021 hingga 2022.


Riza Falepi menyampaikan pembangunan Masjid Agung nantinya akan menjadi ikon baru Kota Payakumbuh dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga mampu menjadi tempat aktifitas sosial masyarakat, sarana pendidikan adat, hingga objek wisata yang dapat bersaing dengan ikon sejenis.


“Identik dengan falsafah Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,” kata Riza.


Riza bercerita, awalnya kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Agung ini sedikit lama dan banyak pilihan, namun akhirnya ditemukanlah lokasi yang tepat di Sawah Kariang di Kelurahan Pakan Sinayan, Payakumbuh Barat dengan luas 4,9 hektar.


Kemudian, lanjut Riza, areal Masjid Agung ini akan terintergrasi dengan dua kawasan lainnya yaitu Batang Agam sebagai objek wisata air teranyar dan kawasan wisata Ngalau Indah.


“Kita berharap secara teknis ini bisa kita kejar, saya belum yakin bisa selesai selama saya jadi wali kota, namun setidaknya ini bisa dilanjutkan dan diselesaikan wali kota berikutnya, tapi konsep-konsep dasarnya sudah kita siapkan,” pungkas Riza. 


(Hermiko) 


#lipsusprotokolerpemkopyk

Terima Bantuan DID dan Pokir Anggota Dewan, Pedagang Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan dalam Berjualan
Rabu, November 11, 2020

On Rabu, November 11, 2020

Terima Bantuan DID dan Pokir Anggota Dewan, Pedagang Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan dalam Berjualan
BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Perdagangan Kota Padang telah menyerahkan bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang atas nama Yuhilda Darwis.


"Alhamdulillah, kami telah melakukan penyerahan bantuan kepada pelaku usaha dan pedagang yang dananya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang atas nama bu Yuhilda Darwis," ungkap Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Sutan Andre Algamar Datuk Sangguno Dirajo kepada BentengSumbar.com, Rabu, 11 November 2020.


Dikatakan Andre Algamar, bantuan dana DID berupa tenda berjumlah 74  tenda.


"Bantuan itu kami serahkan ke Pedagang Permindo pada tanggal 6 Oktober 2020," ungkap mantan Ketua DPD KNPI Kota Padang ini.


Terima Bantuan DID dan Pokir Anggota Dewan, Pedagang Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan dalam Berjualan
Pengarahan kepada pedagang.

Disamping itu, bantuan dana DID tersebut berupa gerobak sebanyak 33 unit gerobak mie, bakso dan lontong untuk pedagang informal, yaitu koperasi pedagang bakso dan pedagang lontong.


"Bantuan gerobak ini kami serahkan pada tanggal 23 Oktober 2020 kemaren," tukuk mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang ini.


Selain bantuan gerobak dari dana DID, jelas Andre Algamar, diserahkan juga bantuan gerobak lontong dan sate sejumlah 25 unit.


"Bantuan ini kami serahkan kepada Pedagang Informal Kelompok Saiyo Sakato Kuranji pada tanggal 5 November 2020. Dananya bersumber dari Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Padang atas nama Yuhilda Darwis," cakap Andre lagi.


Terima Bantuan DID dan Pokir Anggota Dewan, Pedagang Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan dalam Berjualan
Penyerahan bantuan DID secara simbolis kepada pedagang. 

Andre Algamar berharap, bantuan tersebut bermanfaat bagi para pedagang, sehingga dapat menjalankan usahanya di tengah Covid-19 melanda Kota Padang.


"Tentu kita berharap, bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerimanya. Apatah lagi, saat ini kita dilanda pandemi Covid-19," cakap mantan Camat Lubuk Kilangan ini.


Tak lupa Andre Algamar mengimbau para pedagang untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam berjualan dan melayani pembeli.


"Ini penting, karena kita tidak ingin virus corona itu menyebar melalui para pedagang," katanya.


Terima Bantuan DID dan Pokir Anggota Dewan, Pedagang Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan dalam Berjualan
Penyerahan bantuan gerobak kepada pedagang informal. 

Untuk itu, kata Andre Algamar, dalam berjualan, para pedagang mesti tetap memakai masker, menjaga jarak dengan pembeli dan sering-sering cuci tangan dengans sabun.


"Butuh kerjasama kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, termasuk para pedagang. Mari kita putus mata rantai Covid-19 secara bersama-sama, sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal kembali," ajak Andre Algamar. 


Apatah lagi saat ini, kata Andre, Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sudah diberlakukan di Sumatera Barat, di mana Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. 


Terima Bantuan DID dan Pokir Anggota Dewan, Pedagang Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan dalam Berjualan
Penyerahan bantuan dana Pokir Anggota Dewan.

"Dalam Perda itu, ada sanksi yang diatur bagi pelanggar protokol kesehatan. Ini yang harus kita sadari bersama. Pemko sendiri bersama DPRD Kota Padang juga sedang membahas Perda AKB Kota Padang," tukuknya.


(by)

Dampak Covid-19, Dinas Perdagangan Padang Hanya Targetkan 50 Persen Penerimaan Retribusi Tahun Ini
Selasa, November 10, 2020

On Selasa, November 10, 2020

Dampak Covid-19, Dinas Perdagangan Padang Hanya Targetkan 50 Persen Penerimaan Retribusi Tahun Ini
BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Perdagangan Kota Padang hanya menargetkan penerimaan retribusi sebesar 50 persen dari target Rp8 miliar hingga akhir tahun mendatang.


"Saat ini pencapaian kami masih pada angka 46 persen dari target sebesar Rp8 miliar untuk penerimaan retribusi pasar ," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andre Algamar, Senin 9 November 2020.


Dampak Covid-19, Dinas Perdagangan Padang Hanya Targetkan 50 Persen Penerimaan Retribusi Tahun Ini

"Kami memiliki banyak kendala untuk target penerimaan retribusi tahun ini. 


Makanya kami tidak menargetkan 100 persen sampai akhir tahun," katanya.


Menurutnya, permasalahan terbesar penerimaan retribusi tahun ini adalah pandemi Covid-19 yang sempat menghantam Pasar Raya Padang yang menjadi lumbung retribusi .


Dampak Covid-19, Dinas Perdagangan Padang Hanya Targetkan 50 Persen Penerimaan Retribusi Tahun Ini

" Pasar Raya Padang yang sempat menjadi klaster membuat pendapatan jauh dari target. Ditambah lagi target yang cukup tinggi," lanjutnya.


Dengan menargetkan 50 persen, menurutnya akan tercapai dalam waktu yang tersisa hanya dua bulan. 


Pada tahun 2021 mendatang, pihaknya akan mengurangi target retribusi dibanding tahun 2020 ini.


(*)

Dinas Perdagangan Tertibkan PKL di Pasar Raya
Minggu, November 08, 2020

On Minggu, November 08, 2020

Dinas Perdagangan Tertibkan PKL di Pasar Raya

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Padang menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitaran bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang.


Penertiban ini dilakukan karena PKL melanggar aturan berjualan yang telah ditetapkan Pemko Padang. 


Selain itu keberadaan PKL tersebut juga membuat kawasan Pasar Raya semrawut.


Dinas Perdagangan Tertibkan PKL di Pasar Raya

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar mengatakan penertiban PKL di sekitar Air Mancur Pasar Raya sudah dilakukan sejak tiga hari yang lalu.


“Kami bersama Satpol PP dan Tim SK4 Kota Padang menertibkan PKL yang membandel dan melanggar aturan yang ditetapkan Pemko Padang,” ujar Andree, Jumat, 6 November 2020.


Dinas Perdagangan Tertibkan PKL di Pasar Raya

Dalam penertiban tersebut ada belasan lapak PKL yang ditertibkan. 


Tak hanya itu, petugas juga membawa lapak PKL yang melanggar aturan tersebut.


Dinas Perdagangan Tertibkan PKL di Pasar Raya

Andree berharap kepada PKL yang berjualan di kawasan Pasar Raya Padang agar selalu tertib dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.


Sehingga suasana di Pasar Raya tidak semrawut dan lalu lintas bisa berjalan lancar. 


(*)

Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Kamis, November 05, 2020

On Kamis, November 05, 2020

Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Padang. Salah satunya adalah Ranperda Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Padang yang diketuai oleh Zulhardi Zakaria Latif, SH, MM. 


Pansus I berada dibawah Koordinator Wakil Ketua I DPRD Kota Padang Ustad Arnedi Yarmen, S. Pd. Pansus I beranggotakan 17 orang anggota dewan, yaitu: Arnedi Yarmen, Zulhardi Z Latif, Elly Thrisyanti, Salisma, Boby Rustam, Budi Syahrial, Amran Tono, Manufer Putra Firdaus, H. Djunaidy Hendri, Rafdi, Irawati Meuraksa, Yandri Hanafi, Surya Jufri Bitel, Nila Kartika, Meilasa Waruwu, Dasman dan Yuhilda Darwis. 


Ketua Pansus I DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif mengatakan, pembahasan dimulai pada Kamis, 5 November 2020 sampai Ahad, 8 November 2020. Total 72 Pasal yang dibahas dalam Ranperda tersebut dan pembahasan dilakukan dengan menghadirkan semua OPD Pemko Padang dan stakeholder yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan, seperi MUI, Dewan Masjid dan lainnya.


Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Pimpinan Rapat Pembahasan Ranperda AKB, Zulhardi Zakari Latif dan Elly Thrisyanti.

Dikatakan Zulhardi, Perda AKB nomor 6 tahun 2020 yang merupakan produk legislasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersifat umum dan tidak mengatur secara detail. Makanya, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang harus membuat Perda AKB yang disesuaikan dengan kondisi Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang nomor 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).


"Jadi, Perawako itu yang kita perkuat dengan Perda AKB yang sedang kita bahas ini. Namun, kita tetap berpedoman kepada Perda AKB nomor 6 tahun 2020 yang dibuat oleh provinsi. Kita kan tidak boleh bertentangan, tapi kita mengatur lebih rinci lagi, Perda yang kita buat di Kota Padang ini," ungkap Zulhardi Z Latif yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Padang ini. 


Rinci yang dimaksud Zulhardi tersebut adalah mengatur tata cara masuk sekolah, masuk masjid, masuk rumah makan, masuk fasilitas umum, gelanggang olahraga atau tempat olahraga, dan segala macam, termasuk sanksi tegas dalam Perda AKB tersebut.


Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Suasana Rapat Pembahasan Perda AKB. 

"Sanksi tegas dalam Perda yang kita buat, yaitu sanksi secara lisan, secara tertulis, dan denda. Jika masih membandel setelah diterapkan sanksi itu, bagi pelaku usaha akan dicabut izinnya. Contoh izin usaha atau izin klinik bagi usaha kesehatan. Kalau denda tadi kita sepakati, semaksimal mungkin itu Rp500 ribu. Bagi pelaku usaha atau klinik, kalau membayar denda bukan berarti sudah selesai urusannya, tetap dilakukan pengawasan, jika tetap tidak mematuhi juga protokol kesehatan, kita cabut izinnya," cakap Zulhardi.


Meski demikian, kata Zulhardi, denda bagi perorangan belum dilakukan pembahasan. Pembahasan baru selesai pada denda untuk pengelola tempat, seperti rumah makan, cafe atau resto, klinik dan tempat-tempat umum lainnya. Artinya, kata Zulhardi, yang dikenakan denda bukan pengunjung tempat-tempat tersebut, tetapi adalah pemilik atau pengelola tempat tersebut.


"Misalnya rumah makan. Yang kita denda bukan pengunjung rumah makan, tetapi pengelola rumah makan itu jika pengunjung tidak memakai masker. Kenapa mereka mengizinkan orang yang tidak memakai masker makan di rumah makan mereka, yang salah mereka. Mereka wajib menolak pengunjung yang tidak menggunakan masker," kata Zulhardi. 


Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Kepala Dinas Kesehatan Ferimulyani Hamid dan Jajaran OPD Pemko Padang.

Terkait penolakan Ranperda AKB yang dilakukan anggota Pansus I, Budi Syahrial, Zulhardi mengatakan, terjadinya penolakan oleh Budi Syahrial karena belum mendapatkan penjelasan dari OPD terkait. Pasalnya, ungkap Zulhardi, Perda AKB dari provinsi sudah menjawab seluruh persoalan. 


"Nyatanya kan tidak. Setelah dijelaskan, akhirnya dia menerima. Termasuk tadi Budi mempertanyakan, 'apakah setelah Februari 2021 semua diberi vaksin akan menyelesaikan masalah?' Tadi Dinas Kesehatan menjawab tidak juga. Jadi memang, Covid-19 ini, walau pun divaksin, belum tentu menyelesaikan masalah," terangnya. 


"Artinya, kita tetap memakai Adaptasi Kebiasaan Baru. Dicontohkan tadi, seperti tuberkulosis sudah dikenal sejak tahun 410 sebelum Masehi, tapi tetap saja masih ada sampai sekarang. Begitu juga dengan Covid. Jadi Covid ini kalau dilihat, memang tidak akan pernah berakhir, sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing. Maka itu gunanya Perda AKB yang sedang kita bahas ini," pungkasnya.


Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Anggota Pansus I, Rafdi (kiri) dan H. Djunaidy Hendri (kanan) saat pembahasan. 

Sementara itu, anggota Pansus I dari Farksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Djunaidy Hendri menilai keberadaan Perda AKB tersebut sangat penting. Pasalnya, kata dia, saat ini Kota Padang hanya memiliki Peraturan Wali Kota Padang nomor 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 


Dikatakan H. Djunaidy Hendri, Perda tersebut tidak hanya akan memerintahkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, tapi juga efek sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Kalau Perwako sifatnya hanya memberikan saran untuk menjalankan protokol kesehatan dan sanksi tidak bisa dilaksanakan. 


Dalam pembahasan Ranperda AKB ini, ungkap H. Djunaidy Hendri, semua OPD dan stakeholder dilibatkan. 


Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Anggota Pansus I, Budi Syahrial (kiri) dan wartawan yang meliput Rapat Pembahasan terlihat kompak. 

"Pada pembahasan Ranperda ini, kita mengundang juga PHRI, Dewan Masjid, MUI dan pihak-pihak yang akan menjalankan protokol kesehatan. Kita ingin melihat respon dari stakeholder," katanya.


H. Djunaidy Hendri, setelah Ranperda ini nanti disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan ke masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, pengelola masjid, dan lain sebagainya. 


"Langkah berikutnya, tentu harus disosialisasikan," katanya.

Pansus I DPRD Kota Padang Bahas Ranperda AKB: Ada Sanksi Pencabutan Izin Usaha dan Klinik
Staf Sekretariat DPRD Kota Padang yang ditugasi dalam pembahasan di Pansus I selalu siap sedia menyediakan bahan yang dibutuhkan anggota dewan dan wartawan. 


(by)

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Pemko Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif
Senin, Oktober 05, 2020

On Senin, Oktober 05, 2020

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Pemko Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Wali Kota Padang terkait tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda), bertempat di ruang sidang utama Gedung Bundar Sawahan, Senin, 5 Oktober 2020. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi oleh Wakil Ketua Amril Amin, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani mengatakan tiga ranperda ini, yakni Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru. 

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Pemko Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif

Kemudian Ranperda Pengendalian Penyakit Rabies, serta Ranperda fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika.

"Ketiga Ranperda ini inisiatif Pemko Padang yang akan dibahas oleh DPRD," kata Syafrial Kani.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Pemko Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif

Pembahasan ranpeda ini tindak lanjut untuk memenuhi maksud surat PLT Wali Kota Padang tentang penyampaian tiga ranperda Pemko Padang.

"Sesuai aturannya, nanti pembahasannya akan dibentuk panitia khusus atau pansus untuk ketiga ranperda tersebut," kata Syafrial Kani.

Sementara itu, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa melalui Asiten1 bidang Pemerintahan Pemko Padang Edhi Hasmi mengatakan Ranperda ini menyakut persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Perda adaptasi kebiasaan baru ini, sebab saat ini dalam masa pandemi covid-19. Ini sudah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) sehingga menyesuaikan saja," kata Edhi Hasmi.

Ia mengatakan, mengatakan Ranperda AKB yang diajukan Pemko Padang mengandung muatan lokal. Muatan lokal ini seperti aturan kongsi Covid-19.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Pemko Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif

Menurutnya, secara umum aturan pada Ranperda AKB Padang sama dengan Perda AKB Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Namun aturan pembentukan kongsi Covid-19 hingga tingkat RT/RW di setiap kelurahan tidak diatur dalam Perda AKB Provinsi Sumbar.

"Sebenarnya, ada penambahan poin tertentu muatan lokalnya yang tidak ada di Perda Provinsi, seperti kongsi Covid-19. Itu tidak ada diatur di Perda provinsi," katanya. 

Menurutnya, tujuan Perda AKB Provinsi Sumbar dibuat boleh digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang belum punya Perda AKB.

Namun Pemko Padang sebelum adanya Perda AKB sudah terlebih dahulu menyusun aturan protokol kesehatan tersebut.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Pemko Ajukan Tiga Ranperda Inisiatif

Aturan ini sudah ada dalam Perwako no 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru.

Untuk menyempurnakan aturan tersebu, diajukan menjadi Perda yang tetap mengacu pada Perda AKB Provinsi Sumbar.

"Sebetulnya, kita yang lebih dulu menyusun. Tapi kita menunggu dulu Pemprov buat untuk menyesuaikan Perda yang kita buat ini dengan Perda Provinsi. Agar tidak bertentangan," ujarnya. 

Sementara itu, Ranperda pengendalian rabies tujuannya untuk mengatur pengawasan dan pengendalian penyakit rabies di tengah masyarakat.

"Kemudian pengendalian narkotik, semoga ranperda yang diberikan ini akan bisa menjadi solusi yang baik untuk mengatasi persoalan ini," kata Edhi Hasmi.

(***)

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Hari Jadi Sumbar ke-75, Ini Pesan Penting Gubernur Irwan Prayitno
Jumat, Oktober 02, 2020

On Jumat, Oktober 02, 2020

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Hari Jadi Sumbar ke-75, Ini Pesan Penting Gubernur Irwan Prayitno
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Hari Jadi Sumbar ke-75. Rapat digelar di ruang rapat utama Gedung DPRD Sumbar, Kamis, 1 Oktober 2020. 

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka rapat paripurna mengatakan hari jadi Sumbar sudah ditetapkan lewat Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2019. Hari jadi ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1945, sehingga hari ini merupakan hari jadi Sumbar yang ke 75 tahun.

“Masih banyak masyarakat Sumbar yang belum tahu hari jadi Sumbar, oleh sebab itu semua pemangku kepentingan daerah, kami mengimbau untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan hari jadi Sumbar kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Supardi mengakui meski sudah ditetapkan, tetapi belum ada nuansa yang istimewa karena belum banyak masyarakat yang terlibat termasuk pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumbar. Diharapkan pada tahun selanjutnya dapat terasa lebih istimewa lagi perayaan di tengah masyarakat. “Sehingga nantinya akan ada kebanggaan dan kebahagiaan masyarakat Sumbar dengan peringatan hari jadi tersebut,” katanya.

Dijelaskannya, Sumbar merupakan provinsi terakhir yang menetapkan hari jadi di Indonesia. Hal itu dilakukan dari banyaknya masukan dan aspirasi kepada DPRD Sumbar. Proses dilakukan dengan melihat sejarah perjalanan Provinsi Sumbar baik kedudukan sebagai administratif maupun sebagai masyarakat yang identik dengan Minangkabau.


Rapat Paripurna Istimewa DPRD Hari Jadi Sumbar ke-75, Ini Pesan Penting Gubernur Irwan Prayitno
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Hari Jadi Sumbar ke-75.

Penetapan hari jadi Sumbar dilakukan dari titik tolak Rapat KNID-SB yang memutuskan untuk membentuk kembali Keresidenan Sumatra Barat sekaligus pengambilalihan kekuasaan keresidenan dari tentara pendudukan jepang oleh pemuda-pemudi yang dimotori oleh M syafei, Dr M Djamil dan Rasuna Said.

“Jadi kami tegaskan lagi bahwa 1 Oktober 1945 adalah hari jadi Sumbar sebagai satu kesatuan wilayah administratif, beda halnya dengan Sumbar sebagai satu kesatuan masyarakat adat dan budaya yang identik dengan Minangkabau, keberadaanya telah jauh sebelum proklamasi kemerdekaan RI,” katanya.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, Mantan Gubernur Sumbar sekaligus Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Tokoh Masyarakat Sumbar Sejarawan Minangkabau dari UNP, Yulizal Yunus, Sekda Prov Sumbar, Alwis, juga beberapa unsur dari Forkopimda Sumbar, Pengadilan Tinggi Provinsi Sumbar, Tokoh Masyarakat Sumbar, beserta Bupati dan Walikota diikuti secara Virtual di ruang kerja masing-masing.

Pesan Peting Gubernur Irwan Prayitno


Rapat Paripurna Istimewa DPRD Hari Jadi Sumbar ke-75, Ini Pesan Penting Gubernur Irwan Prayitno
Gubernur Irwan Prayitno dan Mantan Gubernur Sumbar yang juga Mantan Mendagri Gamawan Fauzi. 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta kepada semua pemaku kepentingan daerah agar dapat mensosialisasikan dan memasyarakatkan hari jadi Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh elemen masyarakat. "Sehingga timbul rasa memiliki dan rasa kebanggaan terhadap Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai dan dibanggakan," ujar Gubernur Irwan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengucapkan selamat atas terwujudnya Sumbar sebagai provinsi yang telah memperingati hari jadi pada setiap 1 Oktober dan perayaan ini sudah 2 (dua) kali dirayakan.

"Mari kita wujudkan mandani sejahtera. Ulang tahun tetap kita rayakan walaupun dalam situasi pandemi Covid-19. Dan perayaan ulang tahun ini sudah 2 (dua) kali dirayakan. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan momentum semangat dan pemikiran bagi masyrakat Sumbar agar menjadi lebih baik lagi kedepan," ucapnya.

Gubernur juga menyebutkan bahwa perayaan ini, menjadikan suatu makna dalam arti yang baik bagi kita semuanya dan menjadikan amal disepanjang masa. " Peringatan Hari Jadi ini sudah dilahirkan merupakan pekerjaan yang tak sia-sia dan tidaklah berupa seremonial belaka," ujarnya.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Hari Jadi Sumbar ke-75, Ini Pesan Penting Gubernur Irwan Prayitno
Foto bersama usai menyerahkan penghargaan kepada tokoh masyarakat. 

Lebih lanjut Irwan Prayitno menjelaskan bahwa Sumatera Barat merupakan satu kesatuan daerah yang disebut daerah otonomi memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat Sumbar sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada didaerah. "Untuk itu, peringatan hari ini dapat menjadikan sejarah yang menjadikan tolak ukur dapat dipelajari, menggambarkan bagaimana sebetulnya sebuah daerah, karakter bisa membangun dan mengembangkan," ulasnya.

Irwan Prayitno mengukapkan, sejarah telah membuktikan Sumbar tampil dengan karakteristik yang dimiliki. Gubernur Irwan mengajak semua stakeholder dan elemen masyarakat untuk memajukan Sumbar dengan potensi yang ada. Seperti potensi parawisata, budaya, kuliner, dan juga potensi Sumberdaya manunsia (SDM). 

"Semua ini menjadikan Sumbar maju dengan cirinya dan karakrer sendiri. Tidak perlu ikut daerah lain yang punya cirinnya. Kita ingin Sumbar maju seiring dengan kemajuan Indonesia. Dengan memperkuat sumber daya yang ada dan potensi yang ada kita optimalkan. Sesuai dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang masih ada dalam kehidupan masyarakat Sumbar, dan sampai sejauh mana pula filosofi ABS-SBK tersebut, dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada," katanya.

"Untuk menjadikan kehidupan masyarakat Sumbar aman tentram dan harmonis serta beriman dan bertakwa mengamalkan nilai nilai budaya dan keagamaan dalam mengamalkan nilai-nilai positif yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari," harap Irwan.

Sementara itu, mantan Mendagri Gamawan Fauzi juga mengatakan hari ini merupakan peringatan Ke-75 Provinsi Sumatera Barat. Dan suatu yang baru sebagai kedua kalinya di lakukan perayaannya.

"Mungkin setelah ini akan lebih besar lagi kegiatan ini diadakan, agar mampu menjadi pendorong kebangkitan semangat membangun masyarakat Sumbar untuk lebih maju dan produktif. Dan diharapan pada gubernur berikutnya yang mau memaknai memomentumkan hari jadi ini sebagai gairah baru dalam kemajuan pembangunan Sumbar yang mensejahterakan masyarakatnya," harap Gamawan Fauzi. 

(adv/hms-sumbar)

Curah Hujan Tinggi, Pemko Padang Turunkan TRC PUPR
Jumat, September 25, 2020

On Jumat, September 25, 2020

Curah Hujan Tinggi,Pemko Padang Turunkan TRC PUPR
BENTENGSUMBAR.COM - Akibat curah Hujan tinggi yang merupakan fenomena alam dengan intensitas 230 mm yang terjadi sejak siang hingga sore Rabu, 23 September 2020 kemaren, menyebabkan sejumlah daerah di Kota Padang mengalami kebanjiran.

Tercatat, pada kawasan daerah hulu atau Timur Kota Padang terdapat genangan air dengan ketinggian diantaranya, Rawang Jondul mencapai ± 40 cm, Pisang  ± 55 cm, Belimbing ± 45 cm, Villa Bukit Gading, Kuranji dan Teluk Kabung  ± 50 cm, Pasar Baru ± 30 cm, Kuranji, ± 50 cm, Simpang Haru dan Lubuk Begalung ± 30 cm, jalan Soetomo dan Kelurahan Andalas ± 20 cm.

Sementara untuk kawasan Hilir (Pusat Kota) Hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada pukul 13.30 hingga 15.30 WIB. Kondisi genangan dapat dikendalikan hal ini dipengaruhi oleh pasang laut yang berada pada titik terendah.


Curah Hujan Tinggi,Pemko Padang Turunkan TRC PUPR
Foto: Kepala Dinas PUPR Kota Padang Yenni Yuliza Memberikan Arahan Kepada TRC PUPR.
Pada malam hari hujan kembali mengguyur Kota Padang dengan intensitas hujan sedang hingga tinggi, dan terdapat beberapa titik genangan dan banjir di beberapa lokasi hulu. Pada kondisi ini pasang laut tertinggi terjadi pada pukul 22.11 Wib, namun hujan berhenti sebelum pasang laut tertinggi terjadi sehingga air yang sempat menggenangi permukiman warga dapat terkendali dalam waktu cepat. 

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan, untuk mengendalikan banjir tersebut pihaknya telah menurunkan TRC (Tim Reaksi Cepat) kelokasi guna memastikan saluran inlet drainase pada kondisi yang baik agar tidak tersumbat.

"Kemudian membuat jaringan drainase yang komprehensif antara drainase primer dan sekunder dan tersier, membersihkan drainase, membangun kolam penampung sementara dikawasan Hulu dan melakukan pengadaan pompa air dengan kapasitas yang besar yang diletakkan di muara drainase," jelasnya.


Curah Hujan Tinggi,Pemko Padang Turunkan TRC PUPR

Terpisah, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, dalam mengendalikan banjir atau genangan air, sejauh ini Pemko Padang telah melakukan beberapa upaya-upaya khususnya dalam tiga tahun terakhir atau semenjak tahun 2018.

"Pertama adalah melakukan pembangunan drainase, yaitu lebih kurang sepanjang 6 km di tahun 2018 dan 2019. Sementara pada tahun 2020 adalah 3 km. Kemudian yang kedua yaitu merehabilitasi drainase. Dimana pada tahun 2018 dan 2019 lalu lebih kurang melakukannya sepanjang 10 km dan tahun 2020 ini 7 km," ungkapnya.

Adapun upaya yang ketiga adalah melakukan pengerukan sedimen. Di tahun 2018 melakukannya sampai 34 km, 48 km tahun 2019 dan tahun 2020 per Juli yakni 36 km. Sementara target penanganan pengerukan sedimen di tahun 2020 ini adalah sepanjang 50 km.


Curah Hujan Tinggi,Pemko Padang Turunkan TRC PUPR

"Jadi inilah upaya yang kita lakukan selama kurun tiga tahun terakhir dengan 3 kegiatan yang dilakukan," ungkapnya lagi.

Lebih lanjut Wawako menambahkan, adapun terjadinya beberapa titik banjir dan genangan air sejauh ini menurutnya juga dikarenakan adanya faktor pengaruh naiknya air laut. Sebagaimana ketinggian kenaikan muka air laut secara gelombang per tahunnya adalah 3,3 mm.

"Begitu juga penyebab selanjutnya adalah masih adanya sampah yang masih dibuang masyarakat ke selokan atau sungai. Untuk itu kita perlu menjaga kebersihan disamping itu terus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir di Kota Padang," ujarnya. 

(Muliadi)

Peduli Terhadap Covid-19,  Wako Mahyeldi Anugerahi Penghargaan Kepada 64 Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Pemangku Kepentingan
Rabu, September 23, 2020

On Rabu, September 23, 2020

Peduli Terhadap Covid-19,  Wako Mahyeldi Anugerahi Penghargaan Kepada 64 Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Pemangku Kepentingan
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang menganugerahi penghargaan dalam bentuk piagam kepada BUMN/BUMD, Pihak Swasta/Organisasi Sosial/Perorangan dan Para Pemangku kepentingan lainnya yang aktif dan bekerjasama dalam membantu penangan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya di Kota Padang.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Padang Mahyeldi dalam acara yang bertajuk, "Malam Apresiasi Atas Partisipasi Aktif Penanganan Dampak Covid-19," di Ballroom Hotel Grand Zuri, Senin malam, 22 September 2020.

Mengawali sambutannya terlebih dahulu Wali Kota Padang Mahyeldi mengajak seluruh tamu undangan membacakan doa surat Al-Fatihah buat warga Kota Padang yang meninggal akibat serangan Covid-19.

"Di Kota Padang telah meninggal sebanyak 52 orang dan Sumatera Barat 95 orang. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Alfitahah. Semoga amal ibadah almarhum-almarhumah diterima Allah SWT, segala kesalahan yang ia perbuat diampuni oleh Allah SWT dan mati dalam keadaan syahid hendaknya," ucap orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu diamini seluruh tamu undangan yang hadir. 

Mahyeldi melanjutkan, atas nama Pemerintah Kota Padang tentunya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu menangani wabah pandemi Covid-19 di Kota Padang.


Peduli Terhadap Covid-19,  Wako Mahyeldi Anugerahi Penghargaan Kepada 64 Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Pemangku Kepentingan
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan arahan. 

Semenjak mulai adanya warga Kota Padang yang terinfeksi virus corona pemko bertekad memenuhi sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Padang. Namun ketika itu anggaran belum jelas, ditambah dengan adanya hambatan struktural.

"Saat itu kita ibarat orang kehausan, sementara untuk mendapatkan air satu tetes itu sangat susah. Namun berkat bantuan dan dukungan dari BUMN/BUMD diantaranya yang telah membantu dan meringankan beban kerja pemerintah, sehingga kita dapat mengatasinya waktu itu," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan sebanyak 145 Kepala Keluarga (KK) di Kota Padang terdampak sosial ekonominya. Untuk mengatasi itu Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukannya refocusinge anggaran. Namu hal itu tidak tercover sepenuhnya.

"Oleh sebab itu, dibutuhkan bantuan dari seluruh pihak di Kota Padang. Alhamdulillah kita telah dibantu oleh lembaga zakat di Kota Padang. Yang perlu menjadi perhatian kita kedepan adalah bagaimana membangkitkan kembali UMKM yang juga merupakan salah satu yang terdampak paling parah di kota Padang," jelasya.

Peduli Terhadap Covid-19,  Wako Mahyeldi Anugerahi Penghargaan Kepada 64 Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Pemangku Kepentingan
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah foto bersama dengan Kepala OPD dan Penerima Penghargaan. 

Selanjutnya, ia juga mengajak seluruh pimpinan BUMN/BUMD dan pihak-pihak terkait lainnya agar terus bersama-sama mengatasi dan menangani wabah pandemi covid-19 di Kota Padang.

"Kita tidak akan tau kapan berakhirnya wabah pandemi Covid-19. Mari terus kita tingkatkan sinergitas untuk bersama-sama menghadapi Covid-19. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi aktif seluruh BUMN/BUMD dan pihak terkaitnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan, penghargaan Award CSR ini diberikan kepada 64 badan usaha, komunitas dan perorangan atau pemangku kepentingan.

"Kalau kita ikuti pemberitaan sangat banyak  sekali bantuan yang telah diberikan namun yang tercatat sebanyak 64 buah. Sesungguhnya kegiatan kita ini juga bentuk apresiasi kepada mereka yang telah memberikan bantuan tersebut," ujar Swesti yang juga koordinator dalam menggalang bantuan tersebut bersama Kepala DPMPTSP Corri Saidan.

Peduli Terhadap Covid-19,  Wako Mahyeldi Anugerahi Penghargaan Kepada 64 Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Pemangku Kepentingan
Wali Kota Padang Mahyeldi Anhsraullah dan Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa Pada Kegiatan Anugerahi Penghargaan Kepada 64 Badan Usaha, Organisasi Sosial dan Pemangku Kepentingan. 

Ia menambahkan, ke depan Pemerintah Kota Padang akan fokus untuk menggalang dana untuk bantuan masker. Hal ini dilakukan untuk mendukung dan menggalakkan gerakan sejuta masker yang telah dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

"Kita akan terus menggalang donasi, namun kali ini yang kita fokuskan kepada masker. Hal ini dilakukan juga untuk mendukung  terlaksananya Perwako No.49 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasan Baru," jelasnya. 

Turut hadir dikesempatan itu Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekretaris Daerah Amasrul, Asisten I Edi Hasymi, Asisten II Endrizal, Asisten III Didi Aryadi, Gubernur BI Wahyu Purnama P dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, pimpinan OPD dan tamu kehormatan lainnya.

Adapun yang menerima penghargaan tersebut diantaranya, PT Pertamina, PT Incasi Raya, PT Semen Padang, PT Kunango Jantan, Umat Budha di Kota Padang, Bank Indonesia, Korpri Kota Padang, Hotel Grand Zuri, PT Menara Agung, Masyarakat Ekonomi Syariah, Group WA Top 100 dan lainnya. 

(adv/prokompim-pdg)

Silaturahmi dengan PT. Agri Sumba Mas, Wako H. Mahyeldi Janji  Berikan Rasa Aman Berinvestasi di Padang
Selasa, September 15, 2020

On Selasa, September 15, 2020

Dalam Silaturahmi dengan PT.Agri Sumba Mas, Wako H.Mahyeldi Janji  Berikan Rasa Aman Berinvestasi di Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang H.Mahyeldi melakukan kunjungan lapangan ke pabrik PT. Agri SUMBA MAS yang berada di Jln By Pass Teluk Bayur, Kelurahan Batung Tabah, Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa, 15 September 2020.

PT. Agri Sumba Mas merupakan salah satu produsen Pupuk NPK terbesar di Kota Padang. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Mahyeldi disambut langsung oleh Plant Manager PT. Agri Sumba Mas Irwansyah Amri dan jajaran lainnya.

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, kunjungan kali ini dilakukan untuk memastikan iklim investasi sektor perdagangan di Kota Padang berjalan lancar, aman dan terkendali pada masa pandemi Covid-19 ini.   

"Pada masa pandemi Covid-19, seluruh lini terutama sektor perdagangan hampir terdampak. Jadi kita ingin mengetahui sekaligus memastikan proses produksi di pabrik di Kota Padang tetap berjalan, salah satunya di PT. Agri Sumba Mas ini. Dan Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar," ujar Wako.


Dalam Silaturahmi dengan PT.Agri Sumba Mas, Wako H.Mahyeldi Janji  Berikan Rasa Aman Berinvestasi di Padang

Selanjutnya Wako pun berharap, PT.Agri Sumba Mas agar selalu menjaga konsistensi dan nilai produk yang dihasilkan, sehingga bisa meningkatkan daya saing sekaligus daya jual di tanah air. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami akan selalu mensupport untuk kemajuan PT. Agri Sumba Mas kedepannya, sekaligus memastikan rasa aman berinvestasi di Kota Padang. Karena ini sejalan dengan visi Kota Padang untuk menjadikan Padang sebagai Kota perdagangan yang unggul dan berdaya saing," imbuh Wako Mahyeldi mengakhiri.

Sementara itu, Plant Manager PT. Agri Sumba Mas Irwansyah Amri mengaku bersyukur dan menyambut hangat kedatangan orang nomor satu di ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu. 

Silaturahmi dengan PT. Agri Sumba Mas, Wako H.Mahyeldi Janji  Berikan Rasa Aman Berinvestasi di Padang

Ia mengungkapkan, semenjak berdiri pada tahun 2008 lalu baru wali kota Mahyeldi kepala daerah yang mengunjungi PT. Agri Sumba Mas.

"Jadi kami sangat merasa bangga dengan kehadiran bapak wali kota hari ini, semoga silaturahmi dan pertemuan kita kali ini akan membawa hal yang positif untuk kemajuan Kota Padang dan PT. Agri Sumba Mas ke depan," jelasnya. 

Irwansyah menambahkan, PT. Agri Sumba Mas merupakan produsen Pupuk NPK yang menghasilkan produk-produk pupuk berbasis riset sehingga mampu menghasilkan produk dengan formula khusus untuk wilayah tertentu, sesuai dengan sifat tanah, kebutuhan tanaman, rekomendasi para ahli dan permintaan konsumen. 

Silaturahmi dengan PT. Agri Sumba Mas, Wako H. Mahyeldi Janji  Berikan Rasa Aman Berinvestasi di Padang

"Untuk saat sekarang PT. Agri Sumba Mas telah mampu memproduksi pupuk NPK Coumpound dengan kapasitas mencapai 180.000 meter ton pertahun. Pupuk ini didistribusikan untuk wilayah Jambi dan Riau," jelasnya. 

Pada kesempatan itu, ia pun berharap bahwa tidak ada lagi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dan Kota Padang. Kebijakan tersebut satu sisi sangat positif untuk memutus mata rantai Covid-19, namun di sisi lain juga sangat berdampak bagi perdagangan.

Hadir mendampingi wali kota, Kepala DPMPTSP Corri Saidan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mairizon, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis, Camat Lubuk Begalung Wilman Muctar, dan beberapa pimpinan OPD dilingkup Pemko Padang.

(***)

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2021
Selasa, September 08, 2020

On Selasa, September 08, 2020

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2021
BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna pada Selasa, 8 September 2020. Ada beberapa agenda dalam rapat paripurna tersebut, salah satunnya adalah Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2021 oleh Wali Kota Padang. 

Rapat yang digelar secara langsung dan juga melalui virtual tersebut, dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana, Amril Amin dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar serta dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang. 

Selain itu, juga hadir Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dan unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan para pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang.

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2021.

Hendri menyebut, penyampaian nota keuangan APBD 2021 ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, juga dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan serta rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.


DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2021
Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa Menyampaikan Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2021. 

"RAPBD yang kami sampaikan ini sebelumnya telah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2021 dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2021 yang telah kita sepakati bersama 30 Juli 2020 yang lalu. Sebagai tindak lanjutnya kali ini kami sampaikan RAPBD 2021 yang insya Allah akan kita bahas bersama pada rapat-rapat dewan selanjutnya," sebutnya.

Ia menjelaskan, dari RAPBD Kota Padang TA 2021, maka pendapatan daerah pada APBD TA 2021 diperkirakan yakni sebesar Rp2,55 Triliun. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp130,55 Miliar atau turun sekitar 5,11 persen.

"Secara rinci pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 yang direncanakan sebesar 870,40 Miliar. PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp649,99 Miliar, retribusi daerah Rp85,40 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp20 Miliar serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp115 Miliar," urainya.

Selanjutnya kata Wawako, sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dari pendapatan transfer pada APBD 2021 yang ditargetkan sebesar Rp1,56 Triliun. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2021 ditargetkan sebesar Rp116,34 Miliar. 

"Jadi, pada APBD 2021 ini, belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan rencana penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan upaya mewujudkan visi dan misi sesuai RPJMD 2019-2024. Di samping itu juga mempertimbangkan pemenuhan belanja untuk membiayai kebutuhan konkruen daerah baik urusan wajib, maupun urusan pilihan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat," terang Hendri.

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2021
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang Juga Diikuti Secara Virtual. 

Lebih lanjut disampaikannya, dengan berbagai  perkembangan dan situasi, maka pada RAPBD 2021 untuk rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,58 Triliun. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2020 sebesar Rp2,74 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp162,39 Miliar atau turun 6,29 persen.

Alokasi anggaran ini, sebut Hendri, tentunya digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan prioritas pembangunan serta untuk mewujudkan visi dan misi Kota Padang sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMD tahun 2019-2024. Kemudian sekaligus disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

"Termasuk selain itu juga fokus pada kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta pemulihan dampak sosial ekonomi bagi warga Kota Padang. Kita tentu berharap, pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini beserta nota keuangan RAPBD 2021 dapat kita jadikan prioritas demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke depan. Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami banggakan," pungkas Wawako mengakhiri penyampaiannya.

Sementara Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, dengan telah disampaikannya Ranperda tentang RAPBD 2021 beserta Nota Keuangannya, maka Ranperda dimaksud akan dilakukan pendalaman oleh alat kelengkapan Dewan. Diantaranya konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) SKPD dan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

"Insya Allah pendalaman Ranperda akan kita bahas bersama, dan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan," sebutnya sembari menutup rapat paripurna.

(by/davip)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *