Opini

PAYAKUMBUH

Sports

Advertorial

IKLAN DI ATAS FEED
Kota Padang Peringati HUT Ke-351, Wako Mahyeldi: Mari Maknai Dengan Semangat Mengatasi Covid-19
Senin, Agustus 10, 2020

On Senin, Agustus 10, 2020

Kota Padang Peringati HUT Ke-351, Wako Mahyeldi: Mari Maknai Dengan Semangat Mengatasi Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - Tepat 7 Agustus 2020 ini, Kota Padang resmi memasuki usianya yang ke-351 tahun. Tak seperti biasanya, peringatan sekaligus perayaan Hari Jadi bagi Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu pun kali ini digelar secara berbeda. 

Hal itu dikarenakan kota yang berpenduduk hampir 1 Juta jiwa ini tengah dilanda corona virus disease atau Covid-19.

Meski demikian, Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang hanya bisa menggelar Rapat Paripurna Istimewa terkait peringatan HUT ke-351 Kota Padang di Ruang Sidang Utama kantor DPRD setempat, Jumat pagi, 7 Agustus 2020.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani itu dihadiri Wali Kota Padang Mahyeldi dan Wakil Wali Kota Hendri Septa.

Juga hadir Gubernur Sumbar diwakili Asisten III Nasir Ahmad, Wakil-wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen, Amril Amin, Ilham Maulana serta Sekwan Hendrizal Azhar dan seluruh anggota DPRD Padang.


Kota Padang Peringati HUT Ke-351, Wako Mahyeldi: Mari Maknai Dengan Semangat Mengatasi Covid-19
Kegiatan ini juga ikut dihadiri sejumlah tokoh penting seperti mantan Walikota Padang Fauzi Bahar, mantan Wakil Walikota Yusman Kasim, mantan Ketua DPRD Padang Erisman, anggota DPRD Sumbar Maigus Nasir dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan atas nama pemerintah kota dan masyarakat Ma Padang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak dan seluruh masyarakat Kota Padang yang telah ikut bersama-sama mendukung kemajuan pembangunan di Kota Padang.

"Alhamdulillah, hari ini tepat sudah 351 tahun usia Kota Padang. Semua kemajuan dan berbagai prestasi pembangunan telah berhasil diraih Kota Padang sampai saat ini. Ini semua adalah berkat sinergi dan dukungan yang luar biasa dari semua pihak," ucap Mahyeldi.

Wako menyebutkan, adapun yang menjadi perhatian serius bagi Kota Padang saat ini adalah menyikapi Covid-19. 


Kota Padang Peringati HUT Ke-351, Wako Mahyeldi: Mari Maknai Dengan Semangat Mengatasi Covid-19
Berbagai upaya terus dilakukan termasuk merefocusing anggaran pemko untuk dialihkan ke penanganan virus membahayakan tersebut.

"Kita bersyukur Covid-19 yang menjadi momok bagi warga Kota Padang terus kita tekan. Baik melalui penanganan-penanganan yang dilakukan dan upaya mengatasi dampaknya secara sosial ekonomi. Alhamdulillah tingkat kesembuhan warga yang terkena positif Covid-19 di kota ini pun termasuk yang cukup tinggi di Indonesia," imbuhnya.

"Itu semua karena begitu tingginya kepedulian seluruh pihak baik unsur Forkopimda, DPRD, BUMN/BUMD dan pihak swasta serta seluruh elemen masyarakat dan lainnya. Maka itu, melalui momentum HUT Kota Padang ke-351 tahun 2020 ini, mari sama-sama maknai dengan mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata," pungkas Wako Mahyeldi menambahkan.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengapresiasi pencapaian dan pembangunan yang ada di Kota Padang termasuk kesuksesan Pemko Padang dalam meraih 6 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.


Kota Padang Peringati HUT Ke-351, Wako Mahyeldi: Mari Maknai Dengan Semangat Mengatasi Covid-19
“Kita patut apresiasi sudah enam tahun berturut-turut. Ini tentu menunjukkan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wako Mahyeldi dan Wawako Hendri berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu kata dia, juga berbagai pembangunan, seperti Pantai Padang, Pantai Air Manis dan sejumlah objek wisata lainnya yang kini sudah menjadi ikon pariwisata di Kota Padang.

Kota Padang Peringati HUT Ke-351, Wako Mahyeldi: Mari Maknai Dengan Semangat Mengatasi Covid-19

"Kita di DPRD tentu berharap momen peringatan HUT ini jangan hanya menjadi kegiatan rutin tahunan saja. Namun hendaknya sama-sama menjadi ajang evaluasi untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke depan. Terutama saat ini bagaimana bangkit pasca dihantam pandemi Covid-19," harap Syafrial.

(***)

Mahyeldi Ansharullah-Hendri Septa, Membangun Kota Padang Menjaga Keminangkabauan
Kamis, Agustus 06, 2020

On Kamis, Agustus 06, 2020

Mahyeldi Ansharullah-Hendri Septa, Membangun Kota Padang Menjaga Keminangkabauan
BENTENGSUMBAR.COM - Melihat wajah Sumatera Barat dari Padang. Tak berlebihan, karena Padang adalah etalasenya Sumatera Barat atau Ranah Minang. Sebagai gerbang masuk melalui udara dan laut, para pendatang akan melihat terlebih dulu wajah ibukota provinsi ini.

“Membangun dan merawat kejayaan Kota Padang adalah bagian dari upaya kita mencerminkan kebaikan Sumatera Barat. Bagaimanapun juga sebagai sebuah ibu kota provinsi, tentu Padang memerlukan penanganan yang spesifik, antara menata kemajuan infrastruktur dengan tetap menjaga nilai-nilai keminangkabauan,” kata Mahyeldi Ansharullah Datuk Marajo, yang sudah terlibat membangun kota ini sejak menjadi Wakil Walikota bersam Fauzi Bahar, dan kini ia menjadi pemimpin di kota yang sudah berusia 351 tahun ini.

Sebagai sebuah kawasan tempat bermukim penduduk yang multietnis ini, usia Padang yang 3,5 abad itu tentu tak bisa dibilang sebagai sebuah kota yang baru saja tumbuh. Padang, sudah tumbuh sebagai sebuah bandar penting di pesisir barat Sumatera sejak berabad-abad lalu. Teluk Bayur sebagai pelabuhan alam merupakan pelabuhan yang permai dan menjadi pelabuhan dagang yang penting sejak lama di pantau Barat Sumatera.

Menurut Wali tkota Mahyeldi, sepanjang 10 tahun ini Pemerintah Kota Padang memang lebih berkonsentrasi terhadap recovery-reconstruction (RR) setelah kota ini luluh lantak diguncang gemp[a dahsyat pada 2009. Tak sedikit infrastruktur kota yang binasa yang mesti secara bertahap diperbaiki kembali disamping memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakatnya.

“Alhamdulillah, kerja sepuluh tahun ini sudah menampakkah hasil dan benar-benar bisa mengubah Padang dari sebuah kota yang ‘nyaris mati’ akibat bencana, menjadi kota yang diserbu para investor untuk memulai usahanya di Padang. Lihat saja, sejak gempa 2009, terjadi lonjakan pertumbuhan jumlah kamar hotel dengan dibangunnya hotel-hotel berbintang oleh para investor di kota ini,” ujar Mahyeldi Ansharullah didampingi Wakil Walikota, Hendri Septa.

Mahyeldi Ansharullah-Hendri Septa, Membangun Kota Padang Menjaga Keminangkabauan
Mahyeldi dan Hendri memang tak menjual kecap, simaklah angka-angka peningkatan ekonomi di Padang. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 2019 Kota Padang berhasil mengontribusi sebesar 25 persen terhadap PDRB Sumatera Barat. Itu artinya, pertumbuhannya ekonominya juga meningkat.
Tak hanya sisi fisik saja, membangun manusia berkualitas juga menjadi salah satu concern dari pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Hendri Septa. Ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Padang pada tahun 2019 merupakan IPM yang tertinggi di Sumatera Barat yakni mencapai angka 82,68.

Setelah gempa, orang mengira Padang akan menjadi kota mati, tetapi nyatanya malah diserbu para pencari kerja. Sedangkan penduduknya sendiri oleh Pemko Padang berhasil diturunkan Angka Kemiskinan tahun 2019 menjadi 4,48 dari 4,70 pada tahun sebelumnya.

Bagaimana dengan angkatan kerja? “Angka pengangguran juga berhasil kita kerek turun dari 12 persen lebih pada 2015 menjadi 8,76 pada 2019 ini. Kita sampaikan terimakasih kepada para pengusaha, pelaku UMKM yang sudah membuka usaha dan menyerap tenaga kerja hingga menurunkan angka pengangguran,” ujar Hendri Septa yang berlatar belakang pebisnis ini.

Pemko Padang tak hanya sibuk mengurusi pembangunan fisik dan non-fisik, tetapi juga memperhatikan penatakelolaan (governance) keuangan daerah. Ini menurut Wali Kota Mahyeldi adalah sebuah konsistensi dia agar setiap sen uang rakyat yang dipercayakan kepada Pemko Padang benar-benar dikelola dengan akuntabilitas tinggi.

Mahyeldi Ansharullah-Hendri Septa, Membangun Kota Padang Menjaga Keminangkabauan
Pertanggungjawaban keuangan negara di Kota Padang memperoleh enam kali berturut-turut opini WTP dari BPK RI dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada 2019 mencapai 79,83.

Sektor pariwisata juga menggembirakan pada tahun 2019, dengan jumlah kunjungan wisata mencapai 5,4 juta dari 3,2 juta pada tahun 2015. Ini lantaran adanya kesungguhan dari pelaku industri wisata yang dipresentasikan dengan diraihnya penghargaan World Best Halal Tourism Destination pada 2017, World Best Halal Tour Operator pada 2017 dan World Best Culinary Destination 2017.

“Sebagai kota yang ramah ivestasi, Pemko Padang bersama DPRD telah membawa kota ini menjadi kota yang dipilih untuk berinvestasi oleh para investor. Pada tahun 2019, tak kurang dari Rp2,2 triliun investasi dalam negeri (PMDN) yang ditanam di Kota Padang, terutama perhotelan. Sedangkan investasi anging mencapai 1,5 juta Dolar AS,” kata Mahyeldi.

24 penghargaan nasional pada 2019 dan tahun ini sudah dibukukan pula 6 penghargaan nasional. Namun menurut dia, penghargaan bukan menjadi tujuan dari kebijakan Pemko Padang, melainkan berorientasi pada capaian target dari program yang sudah dibuat bersama DPRD. “Jika hasil kerja kita kemudian mendapat penghargaan, Alhamdulillah dan itu semua adalah prestasi semua pihak yang bersungguh-sungguh menjaga Kota Padang, ya birokrasi, DPRD, masyarakat dan media,” kata pria yang memang lebih suka banyak bekerja dari pada berbicara ini.

Mahyeldi Ansharullah-Hendri Septa, Membangun Kota Padang Menjaga Keminangkabauan
Dengan usia yang sudah 351 tahun tentu saja merupakan sebuah kota penting di Sumatera Barat. Ia berada di pesisir pantai barat Sumatera, berarti di masa lalu ia sangat dekat dengan jalur perdagangan bahari menuju Arab, Afrika bahkan ke Eropa via Terusan Suez. Kata Walikota Mahyeldi Ansharullah, itulah alasannya kenapa kaukus Asosiasi Lengkar Samudera Hindia (IORA – Indian Ocean Rim Association) sangat penting bagi Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya.

Pulau Sumatra sebagai salah satu pulau paling kaya sumber daya alam di indonesia juga dihantui ketimpangan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi. Hingga kini simpul-simpul ekonomi di Pulau Andalas tersebut lebih banyak di wilayah Timur ketimbang wilayah barat Sumatra. Hal ini bisa dilihat banyaknya kota-kota besar yang betebaran di sisi Timur Pulau Sumatra meliputi, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lhoksumawe dan Jambi.

Menurut tokoh Minang Prof. Emil Salim, bila pemerintah yang mendiami tepian Barat Pulau Sumatra tidak mengambil inovasi dalam membangun wilayah, maka ketimpangan akan tetap terjadi.

Kata Emil Salim: "Pada dasarnya persoalan di Pulau Sumatra sama dengan wilayah lainya di Indonesia, yaitu infrastruktur. Tapi di Pulau Sumatra, pertumbuhan itu juga dipengaruhi letak geografis. Simpul-simpul ekonominya ada di wilayah Timur sementara di wilayah barat Sumatra tidak demikian" (Warta Ekonomi/21 April 2016).

Kondisi seperti itu akan menunjukkan bahwa Kota Padang menjadi etalase bagi Sumatera Barat. Keberhasilan Sumatera Barat dapat dicerminkan dari Kota Padang. Itu berarti perbaikan yang terus menerus untuk kejayaan Kota Padang akan sekaligus memperlihatkan kondisi Sumatera Barat, setidaknya pada pandangan pertama saat orang luar datang ke Sumatera Barat melalui Kota Padang, karena Padang juga menjadi gateway atau pintu gerbang bagi Sumatera Barat.
Dirgahayu Kota Padang!

(***)

Lakukan Sejumlah Peresmian, Wako Mahyeldi Sambut Baik Geliat Pasar Raya Padang
Rabu, Agustus 05, 2020

On Rabu, Agustus 05, 2020

Lakukan Sejumlah Peresmian, Wako Mahyeldi Sambut Baik Geliat Pasar Raya Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Mahyeldi melakukan sejumlah peresmian di Pasar Raya Padang pada Rabu (5/8/2020) pagi. Diantaranya mulai dari meresmikan lift dan sebuah musala yang baru selesai pembangunannya di Blok III Pasar Raya Padang.

Selain itu orang nomor satu di Kota Padang tersebut, juga melaunching aplikasi Stroberi dan juga Web Pasar yang merupakan persembahan dari Dinas Perdagangan Kota Padang bekerjasama dengan BRI Kantor Wilayah (Kanwil) Padang.

Dalam kesempatan itu juga digelar peresmian Vermicomposting di lantai 5 Blok III disertai pengumuman 3 terbaik pemenang lomba video pendek new normal yang digelar Dinas Perdagangan Kota Padang dan Komisi Film Daerah (KFD) Padang.

Wali Kota Padang dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang perlu terus melakukan pembaharuan, salah satunya dalam sistem penerimaan retribusi.

"Maka dari itu, atas nama Pemerintah Kota Padang, kita sangat menyambut baik dilakukan launching dan peresmian beberapa hal kali ini. 


Lakukan Sejumlah Peresmian, Wako Mahyeldi Sambut Baik Geliat Pasar Raya Padang
Upaya ini juga bahagian mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta optimalisasi pemungutan retribusi menggunakan aplikasi Stroberi," terangnya dalam peresmian yang dilangsungkan di lobby Mall Pelayanan Publik (MPP) Pasar Raya Padang, Rabu (5/8/2020) pagi.

Wako menjelaskan, terkait aplikasi Stroberi, yaitu sebuah aplikasi sebagai alat pembayaran tagihan pedagang pasar terdiri dari tagihan retribusi harian dan bulanan. 

Sedangkan web pasar adalah sebuah layanan informasi bagi pedagang dan dagangannya gang dapat diakses secara luas (khususnya calon pembeli) dengan tujuan menghubungkan pedagang dan pembeli untuk dapat bertransaksi secara online atau tanpa tatap muka.

"Alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga meresmikan lift dan musala di komplek Pasar Raya Padang ini. Semoga manfaatnya dapat membantu pedagang, pembeli dan juga masyarakat yang ingin ke Mall Pelayanan Publik dan memiliki keperluan lainnya. Begitu juga Vermicomposting yang ikut dilaunching sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan sampah kota menjadi bahan organik lokal bermutu tinggi. Semoga semua dan segala seuatunya berjalan dengan baik dan lancar ke depan," papar wako dalam acara yang mengacu prosedur tetap (protab) kesehatan itu.


Lakukan Sejumlah Peresmian, Wako Mahyeldi Sambut Baik Geliat Pasar Raya Padang
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar menyebutkan, dengan hadirnya terutama aplikasi Stroberi dan Web Pasar BRI dapat memberikan layanan dalam pembayaran tagihan melalui berbagai channel yang disediakan. 

Selanjutnya begitu juga memberikan kemudahan dalam monitoring informasi pembayaran tagihan pedagang pasar dan belanja secara online.

Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terbentuknya 'cashless society' karena transaksi sudah dilakukan tanpa uang tunai. Ke depan program ini diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh sektor perdagangan di Kota Padang," sebutnya.

Ia melanjutkan, aplikasi Stroberi dan Web Pasar tersebut tentunya diharapkan menjadi program yang baik bagi para pedagang. 

Selain lebih praktis dan aman, juga dana yang dibayarkan langsung masuk ke kas daerah dan langsung ke rekening pedagang.


Lakukan Sejumlah Peresmian, Wako Mahyeldi Sambut Baik Geliat Pasar Raya Padang
"Kita optimis dengan upaya ini ke depan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Padang dapat berjalan efisien, transparan dan terukur serta terwujudnya masyarakat yang sukses dan sejahtera. Begitu juga adanya Vermicomposting, maka mulai saat ini secara tidak langsung sampah organik yang ada di kawasan Pasar Raya Padang dapat dikelola secara baik. Hasilnya pun dapat dapat menjadi bahan organik yang bermutu tinggi," sambung Andree.

Andree menambahkan lagi, pihaknya pun bertekad untuk menjadikan pasar percontohan bagi pasar-pasar di daerah lain dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan belanja online dengan menggunakan aplikasi Stroberi dan Web Pasar tersebut.

Beberapa hal yang diresmikan dan dilaunching hari ini adalah sebagai bentuk persembahan kita di Dinas Perdagangan Kota Padang di momen HUT Kota Padang ke-351 dan HUT Kemerdekaan RI ke-75," pungkasnya.

Lakukan Sejumlah Peresmian, Wako Mahyeldi Sambut Baik Geliat Pasar Raya Padang

Dalam peresmian tersebut juga dihadiri Wakil Kepala Kanwil BRI Padang Ismael, unsur Forkopimda Padang dan beberapa pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait lainnya.

(***)

Wako Mahyeldi Terima Penghargaan Kinerja Koperasi Terbaik Kategori Kota Tahun 2020
Rabu, Juli 22, 2020

On Rabu, Juli 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Berkat kesuksesan dalam mengelola Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang sejauh ini, Kota Padang diganjar sebuah penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan "Daerah Dengan Kinerja Koperasi Terbaik Kategori Kota Tahun 2020" itu dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di aula Kantor Gubernur Sumetara Barat, Rabu, 22 Juli 2020. 

Penghargaan ini pun diberikan dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke 73 Tahun 2020 yang jatuh pada 12 Juli 2020 lalu. Hadir mendampingi Wali Kota Padang Mahyeldi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Syuhandra, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis. 

Wali Kota Padang Mahyeldi usai menerima penghargaan mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang dan masyarakat Kota Padang mengaku bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Sumbar atas penghargaan tersebut. 

Wako Mahyeldi Terima Penghargaan Kinerja Koperasi Terbaik Kategori Kota Tahun 2020
"Penghargaan ini akan kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan bidang koperasi dan UMKM di Kota Padang ke depan," ucapnya kepada wartawan.  

Ia menambahkan, koperasi memang menjadi pilar ekonomi sekaligus menjadi wadah untuk membangun usaha secara bersama-sama dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang lebih sejahtera khususnya di Kota Padang. Sebagaimana pengembangan produk unggulan dan potensi UMKM memang harus disinergikan dengan koperasi.

"Untuk pembinaan UMKM, memang harus bersinergi dengan koperasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan individual anggota koperasi itu sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut atas nama Pemerintah Kota Padang Mahyeldi ikut mengucapakan selamat Hari Koperasi ke 73 Tahun 2020. Ia berharap gerakan koperasi di Indonesia, Sumbar dan khususnya Kota Padang akan semakin berkembang lagi guna mewujudkan ekonomi rakyat yang sejahtera.

Wako Mahyeldi Terima Penghargaan Kinerja Koperasi Terbaik Kategori Kota Tahun 2020
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya membacakan pidato Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Ia menyampaikan, ada sejumlah inisiatif yang sedang dilakukan untuk penguatan dan modernisasi koperasi di Indonesia saat ini. 

Pertama, yaitu melakukan perbaikan ekosistem kemudahan usaha yang memungkinkan koperasi bisa mengakses pasar yang lebih luas, pembiayaan serta mengembangkan kapasitas usaha seluas-luasnya. 

"Koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional yaitu pangan, komoditi, maritim, pariwisata dan industri pengolahan. Begitu juga koperasi harus masuk pada sektor ekonomi kreatif, di mana anak-anak muda saat ini banyak terlibat dalam sektor tersebut," ulas gubernur.

Selanjutnya kedua kata Irwan, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyusun strategi nasional UMKM dan koperasi. Instrumen kebijakan yang nantinya dapat mewadahi kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan. 

Wako Mahyeldi Terima Penghargaan Kinerja Koperasi Terbaik Kategori Kota Tahun 2020
Ketiga, turbuIensi ekonomi masa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan dan mudah terkontraksi oleh eskalasi tersebut. Oleh karenanya perlu disiapkan sistem pengawas dan penjamin simpanan di koperasi agar bisa memberikan rasa aman bagi mereka yang menaruh simpanan atau investasi di Koperasi.

“Kita tentu berharap koperasi di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Mari kita kobarkan semangat dengan menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Irwan mengakhiri.

Wako Mahyeldi Terima Penghargaan Kinerja Koperasi Terbaik Kategori Kota Tahun 2020
Dalam peringatan Hari Koperasi Hari Koperasi ke 73 Tahun 2020 tingkat Sumbar ini juga diiikuti secara virtual oleh Bupati/Wali Kota se Sumatera Barat.

(Muliadi)

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar
Selasa, Juli 21, 2020

On Selasa, Juli 21, 2020

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar
BENTENGSUMBAR. COM - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan atas tipe B yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Kepala Dinas DPMPTSP Sumbar Maswar Dedi mengatakan, berbagai bentuk pelayanan perizinan sekarang ini, cukup dilakukan pada satu pintu dengan berbagai kemudahan-kemudahan baik itu dari sisi persyaratan, proses dan waktu penyelesaian perizinan. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi penyelenggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi masyarakat atau pelaku usaha.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinandan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinandan Nonperizinan terdiri dari 2 kegiatan yaitu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dan Pengembangan Sistem Berbasis Teknologi Informasi.

Upaya dan Indikator tingkat keberhasilan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Perizinan dengan mengikuti Pelatihan Teknis Perizinan yang diselenggarakan oleh BKPM RI, Kementerian Lembaga terkait dan peningkatan kualitas/capacity building yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-1045-2017 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha provinsi sumatera barat, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan, penyelesaian permasalahan investasi dan penyederhanaan proses perizinan.

3. Pelayanan secara Elektronik berbasis Web, aplikasi perizinan SIP Sakato. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga telah menerapkan Sistem Penandatangan Elektronik atau disebut dengan Sakato Sign sebagai bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Sakato Sign sendiri, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan sertifikat elektronik atas digital signature (P21) Kepala Dinas dalam penandatangan perizinan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan memangkas waktu pelayanan yang dikeluarkan BSSN. Hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Kepala Dinas didalam pengesahan/tanda tangan kapan dan tidak terbatas ruang/tempat kerja.

4. Jumlah Penerbitan Perizinan yang meningkat seiring dengan peningkatan kualitas layanan serta ketepatan waktu penerbitan perizinan (Layanan Pendampingan Online Single Submission/OSS, Layanan Aplikasi Sistim Informasi Perizinan Sakato/SIP Sakato serta pendampingan aplikasi Kementerian/Lembaga Terkait). Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat terlaksana dengan baik dan output kinerja pelaksanaan kegiatan/ proses penerbitan Perizinan Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tercatat melebihi target. Persentase Ketepatan waktu pada tahun 2019 sebesar 82,51 %. PTSP memberikan layanan pendampingan bagi masyarakat/pelaku usaha untuk mengajukan perizinan pada OSS dan perizinan online pada aplikasi perizinan SIP Sakato.

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar

5. Peningkatan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tertuang pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 sebesar 83,22, tahun 2018 sebesar 81,69 dan tahun 2017 sebesar 80,73.

6. Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Unit Pengelola Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai Baik sebagai contoh.

7. Penilaian dan verifikasi dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009.

8. Pemeringkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI) dengan predikat bintang

9. Peningkatan kualitas layanan dengan membuat inovasi penyelenggaraan perizinan dengan tujuan untuk peningkatan daya saing dan pemenuhan harapan/kepuasaan bagi masyarakat/pelaku usaha

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1. Pembuatan dan pengembangan aplikasi perizinan yang diberikan nama Sistim Informasi Perizinan Sakato (SIP Sakato) yang merupakan program kerja Rencana Aksi Daerah Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Inovasi penyelenggaraan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti sms gateway, mobile tracking, SIP Pasti-19.

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sementara itu, kegiatan Bidang Perencanaan 2016-2019 terdiri dari:

1. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3M) dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan investasi daerah dalam lingkup provinsi dan nasional untuk bertukar informasi serta mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dengan peserta berasal dari DPMPTSP dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dengan narasumber dari BKPM, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas terkait di Provinsi Sumatera Barat.Pertemuan dilaksanakan melalui diskusi panel dan diskusi kelompok untuk merumuskan pokok permasalahan penanaman modal ditinjau dari aspek  perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal, serta membuat usulan perbaikan dan merumuskan  program/kegiatan bidang penanaman modal di tahun berikutnya,sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif yang berdampak pada peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat. KP3M Tahun 2016-2018 dilaksanakan di Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Tahun 2019 dilaksanakan di Hall PT. Bukit Asam Sawahlunto.

2. Penyusunan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Pemerintah menetapkan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam peningkatan iklim investasi, di Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian daerah, mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan lapangan kerja, dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang menanamankan investasinya di Provinsi Sumatera Barat.

3. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah. Salah satu cara untuk membina dan mengembangkan pelaku usaha di Sumatera Barat adalah dengan melaksanakan kegiatan Forum KomunikasiPelakuUsaha Daerah. Peningkatan dan pengembangan usaha  akan dipengaruhi oleh modal, kualitas produk, pemasaran, resiko, manajemen, dan permasalahan lainnya. Para pelaku usaha sangat membutuhkan suatu wadah yang tepat untuk  membangun  komunikasi antara pemerintah/pemangku kepentingan dengan  pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan, tantangan kendala dan hambatan dalam berusaha, serta terfasilitasinya kerjasama antara Usaha Besar dan Usaha Kecil. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah dilaksanakan dengan narasumber berasal dari BKPM, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, dan dari Usaha Besar, dengan peserta berasal dari pelaku usaha kecil di Kabupaten/Kota. Tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menghadirkan Usaha Besar dari PT. Semen Padang dan PT. Telkom, dan menghasilkan kesepakatan kerjasama 3 (tiga) Usaha Kecil dengan PT. Semen Padang dalam hal bantuan permodalan. Di Tahun 2018, Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah dilaksanakan di Kota Bukittinggi dengan menghadirkan Usaha Besar dari PT. Semen Padang dan Minang Mart. Tahun 2019 kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan, pertama di Kota Pariaman dengan peserta berasal dari Usaha Kecil di Kota Pariaman dengan menghadirkan Usaha Besar dari PT. Semen Padang dan Minang Mart, serta pemberian arahan dari Walikota Pariaman. Kedua, di Kota Padang dengan menghadirkan Usaha Besar dari Bukalapak dan PT. Telkom, dan juga pemberian arahan oleh Walikota Padang.

4. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi ekonomi nasional, sangat penting menempatkannya dan mendudukannya secara strategis dalam dunia usaha yang penuh inovasi dan persaingan di era globalisasi. Untuk itu pemerintah daerah melakukan upaya dan usaha untuk mengembangkan pelaku usaha dengan menjembatani dan menfasilitasi kepentingan pelaku usaha untuk saling bekerjasama dalam kemitraan usaha yang terangkum dalam Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha Tahun 2018. Buku Direktori Mitra Usaha disusun untuk menyajikan profil Usaha Kecil dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan informasi yang dapat membantu investor dalam negeri maupun investor asing dalam menemukan mitra usaha yang cocok untuk menjalin kerjasama dengan prinsip saling memperkokoh, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

5. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi. Dalam upaya pemenuhan dan tuntutan peraturan perundang-undangan didalam memberikan kemudahan kepada investor dengan menyediakan data dan informasi potensi dan peluang investasi dan dalam upaya pengembangan potensi dan peluang investasi, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat.Kegiatan ini bertujuan mengientifikasi kondisi objektif potensi investasi yang prioritas secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor. Selama periode tahun 2016-2019 sudah dibuat buku Profil Peluang Investasi Sumatera Barat tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019. Buku Profil Peluang Investasi ini meliputi Potensi investasi yang telah dikaji dan memiliki data yang lengkap, detail dan akurat. Selain itu juga disusun Buku Direktori Potensi dan Peluang Investasi padaTahun 2018.Buku Direktori ini meliputi seluruh potensi dan peluang invetasi Sumatera Barat yang dihimpun dari Kabupaten/Kota.

6. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal. Kegiatan Updating Informasi Spasial Penanaman Modal dimaksudkan untuk mengembangkan system Bank Data dan jaringan data spasial sebagai faktor utama pembangunan dan operasionalisasinya. Penyediaan data dasar utama yang mencakup peta dasar rupa bumi maupun tematik yang mengacu kepada spesifikasi-spesifikasi berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi basis data Sistem Informasi Geografi sebagai perangkat pelayanan informasi penanaman modal dan menyediakan data dan informasi spasial maupun non spasial yang memuat konten mengenai potensi investasi Sumatera Barat. Pada pelaksanaan Kegiatan Updating Informasi Spasial Penanaman Modal Tahun 2018 dihasilkan PetaPotensi Minyak, Gas Bumi dan Geothermal. Di kegiatan Updating Informasi Spasial Penanaman Modal Tahun 2019 dihasilkan Peta Peluang Investasi Sumatera Barat dan Peta Potensi Investasi pada 18 Kabupaten/Kota.

Bidang Promosi Penanaman Modal

Adapun bentuk kegiatan promosi yang dilakukan adalah:
1. Promosi Dalam Negeri seperti mengikuti even-even lokal maupun nasional dan juag melaksanakan temu bisnis dengan calon investor.
2. Promosi Luar Negeri seperti melaksanakan temu bisnis dengan calon investor di luar negeri.
3. Fasilitasi Investor Ke Lokasi Proyek Investasi seperti melaksanakan fasilitasi rapat koordinasi calon investor dengan pemerintah daerah setempat.

Adapun hasilnya adalah:
1. Regional Investment Forum (RIF).
2. Pameran Trade Expo Indonesia
3. Pameran Sumatera Barat Expo
4. Temu Bisnis dengan Jordan Indonesia Council.
5. Temu Bisnis dengan KADIN Provinsi Jawa Barat.
6. Temu Bisnis dengan Pengusaha Riau dalam Riau Investment.
7. Gelar Potensi Temu Usaha dengan Pengusaha Sumatera Utara.
8. Temu Bisnis dengan pihak OAV (German Asia-Pacific Business Association) dan Perusahaan Cremer.
9. Temu Bisnis dengan Para Calon Investor di Houston,
10. Fasilitasi Investor di Rencana Lokasi Investasi PT PSM Ke Kabupaten Pasaman.

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar
Fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi ke lapangan.
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh DPM&PTSP terkait dengan pencapaian target realisasi investasi adalah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran kegiatan ini adalah pemenuhan target realisasi investasi Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Nilai Realisasi investasi diukur dari Laporan Kegiatan Penananam Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Perusahaan PMA dan PMDN setiap triwulan.

Agar perusahaan menyampaikan LKPM sesuai dengan kondisi real di lapangan, perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Sehingga diharapkan perusahaan menyampaikan LKPM sesuai dengan kondisi real di lapangan.

Karena perusahaan PMA dan PMDN berada di Kabupaten/ Kota, kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPM&PTSP Kabupaten/ Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Bentuk kerjasama yang dilaksanakan adalah dengan melakukan:
1. Kolaborasi dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan yang menjadi target pemantauan dan pengawasan.
2. Konsolidasi pelaksanaan penanaman modal melalui rapat guna merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terutama terkait dengan target dan realisasi investasi.
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan PMA dan PMDN ketika melaksanakan kegiatan investasi di lokasi proyek.

Adapun target dan realisasi investasi selama tahun 2016 sd 2019 adalah sebagai berikut:

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar
Dan jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan investasi selama tahun 2016 sd 2019 adalah:

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar

Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

1. Kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu

Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu. Kegiatan ini merupakan keberhasilan dinas untuk memfasilitasi dan memediasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan  Non Perizinan. Sesuai acuan kerja pada Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kegiatan ini merupakan sarana memfasilitasi masyarakat, calon investor sebagai pengguna jasa layanan perizinan dan non perizinan menyampaikan kendala yang dialami dari awal sampai merrealisir izin yang diurus pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang dikawal sebagai wujud peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada penggunan layanan. Dengan dibukanya beberapa kanal pengaduan antara lain SMS, email, web juga termasuk Lapor SP4N dan facebook.

Salah satu wujud Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritas pelayanan prima di bidang Perizinan dan Non Perizinan ini dibentuk Tim Pengaduan dengan Lapor SP4N dan Tim Monitoring Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan guna terbentuknya Reformasi Birokrasi sesuai yang digariskan dari Kemenpan dengan tujuan akhir meminimalisir timbulnya permasalahan saat izin akan dimulai. Karena beberapa tahun pengamatan kegiatan pengaduan masyarakat berkaitan dengan izin ini disebabkan belum adanya pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap izin yang akan diterbitkan.

Untuk mendapatkan hasil yang objektif, kegiatan ini melibatkan juga Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang ada di Provinsi dan Kabupaten. Hal ini tertuang pada Keputusan Tim Satgas Percepatan Izin Berusaha Provinsi Nomor 91. Keberhasilan kegiatan ini adanya rapat-rapat melibatkan tim teknis terkait dengan DPMPTSP serta koordinasi ke OPD sesuai dengan kasus yang dikadukan.

DPMPTSP Provinsi juga selalu mereview kinerja Penyelesaian Masalah Pelayanan  penanganan pengaduan dan memperbaiki guna meningkatkan pelayanan tersebut dengan berkoordinasi ke BKPM, Kemenpan dan Kemendagri.

Kegiatan ini bermula pada tahun 2017 dengan adanya pemisahan wewenang di PTSP yang dulunya Bidang Perizinan dan Non Perizinan sekarang semenjak adanya Permendagri 100 tahun 2016 di PTSP ditambah Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Namun sampai tahun 2017 bidang ini belum mendapatkan anggran khusus karena belum masuk ke Rencana Strategis dinas. Pada tahun 2018 bidang PKPL telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan penyelasian masalah yang tertuang pada APBD tahun 2018. Semenjak teralokasinya anggaran , maka bidang PKPL merencanakan kegiatan yang dituangkan dalam Term of Reference. Maka kegiatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan Standar Operasinal Presedur (SOP) dan lebih mengacu ke Permendagri Nomor 100 tahun 2016.

Sampai sekarang kegiatan ini telah berjalan dan terus berinovasi kearah pelayanan prima, sehingga masyarakat tidak asing lagi untuk menyampaikan pengaduan melalui telepon, langsung dan kanal lainnya.Dengan demikian tujuan kegiatan ini adalah untuk menimimalisir adanya intrik-intrik yang akan muncul setelah izin nantinya dijalankan oleh investor.

Kegiatan ini dapat dilihat penanganannya pertahun dari tabel dibawah ini :

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar

2. Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat  mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggaraan pelayanan publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah  bentuk jasa pelayanan perizinan dan non perizinan.

Secara normatif upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan memerlukan kebersamaan, keterpaduan, terencana dengan baik, dan dilaksanakan secara konsiten sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar demikian, pihak penerima layanan merasa puas antara lain karena merasa dilayani secara tepat dan cepat dengan biaya murah dan  terbuka serta proses administrasi yang sederhana, mudah, dan mereka dilayani dengan adil tanpa diskriminasi. Berkaitan erat dengan hal ini sangat diperlukan menjawab pertanyaan tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan institusi DPM & PTSP yang telah dilakukan.  Untuk  mendapatkan jawaban tersebut dilaksanakan kegiatan Pengukuran  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik yang telah berlangsung tahun 2016 dengan memakai jasa pihak ke-3 (ketiga) untuk menjaga netralitas dan independensi hasil sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan IKM dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan sekaligus mengajak partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan, dan terukurnya kualitas pelayanan pada unit pelayanan publik khususnya pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan pelaksanaan survei pengukuran IKM  adalah :
1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecendrungan kinerja pelayanan publik pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 Semester 1 diukur berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus ditingkatkan pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Manfaat survei pengukuran IKM  adalah :
a) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing - masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat kepada publik.
b) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat secara periodik.
c) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu di ambil dan upaya yang perlu di lakukan, diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
d) Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan di DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar
Dari hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilanjutkan rapat tindak lanjut denganm unsur terkait di interna DPM dam PTSP  (Kabid PKPL Etnaleli: S.Sos, MM, Kepala Tata Usaha :Kismen Atta, Kasi Non Perizinan : Asrul, SE, Kasi Pelaporan Peningkatan Layanan, : Ricky Martin, S.Pi, M.Si, Kasi Pengaduan  bersama unsur terkait pelayanan perizinan dan non perizinan terutama bagian Front Office.

3. Kegiatan Sosialisasi  Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Upaya, Indikator Kinerja, dan Penyelenggaraan dalam Rangka TNBPAC-19 Sesuai Tugas Pokok serta Fungsi DPMPTSP Sumbar
Pemaparan materi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bpk. Maswar Dedi, AP, M.Si.
Dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur. Salah satu upaya untuk mewujudkan  Proses Perizinan dan Non Perizinan yang   cepat, mudah dan terukur adalah dengan mensosialisasikan tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan  arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen pada satu tempat.

Kegiatan sosialisasi ini akan difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi potensi Kabupaten/Kota dalam arti banyaknya perizinan yang diterbitkan pada sektor-sektor tersebut, di samping itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang banyak terjadi hambatan dan permasalahan dalam realisasi investasi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan non  perizinan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan, pasti, serta sebagai sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan wawasan sehingga masyarakat mau dan mampu berperan serta dalam setiap program Pemerintah. Dengan tersosialisasinya Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP akan menjadi lancar serta dapat mewujudkan kinerja Pemerintah yang baik.

Sosialisasi  Kebijakan Pelayanan Perizinan  dan Non Perizinan ini telah dilaksanakan sejak perubahan anggaran tahun 2017. Pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak empat kegiatan, tahun 2018 sebanyak lima kegiatan. Tahun 2019 sebanyak lima kegiatan, dan pada tahun 2020 sampai semester I telah dilaksanakan sebanyak dua kegiatan. Peserta kegiatan ini berasal dari unsur Aparatur DPM&PTSP, OPD Teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha dari Kabupaten / Kota di Sumatera Barat. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, BKPM RI, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan OPD Teknis.

Penerapan New Normal dalam rangka peningkatan investasi dan penanaman modal

1. Penerapan standar/protocol kesehatan bagi masyarakat/pelaku usaha serta aparatur penyelenggara perizinan dan nonperizinan. Aparutur penyelenggara memberikan layanan berkualitas dengan menjaga dan memastikan penerapan protokol kesehatan covid-19 yang harus ditaati ditempat kerja pada saat memberikan layanan.

2. Optimalisasi penyelenggaraan secara online melalui aplikasi SIP Sakato dan membuat inovasi SIP Pasti-19, yaitu menyediakan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya pada sektor Kelautan dan Perikanan untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Masyarakat pelaku usaha yang bergerak pada sektor kelautan dan peerikanan yang berada pada sepanjang pesisir pulau sumatera, berada jauh dari pusat layanan. Melalui SIP Pasti-19, masyarakat dapat mengajukan perizinan secara daring, dengan tetap mendapatkan pendampingan/konsultasi perizinan serta masyarakat dapat mendownload perizinan yanbg telah selesai pada akun pemohon.

(by/hms-Sumbar)

Ini Upaya Pemprov Sumbar Bangkitkan Perekonomian Daerah di Masa Pandemi Covid-19
Sabtu, Juli 18, 2020

On Sabtu, Juli 18, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Beragam kebijakan dikeluarkan Pemprov Sumbar dalam menata kegiatan perekonomian dan sosial yang mendukung New Normal Life atau gaya hidup normal baru.

Pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait aturan dan mekanisme new normal life. Kedua, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi/infrastruktur digital dalam menunjang aktivitas ekonomi dan social. 

Ketiga, pemberian SKIM bantuan tunai kepada masyarakat untuk mendukung kesiapan masyarakat menghadapi era new normal. Keempat, dukungan penerapan aturan new normal bagi pelaku usaha disektor industry, pariwisata, transportasi dan sektor strategis lainnya melalui bantuan penyediaan sarana prasarana pendukung aturan new normal.

Kelima, melanjutkan kebijakan pengaturan akses keluar masuk Provinsi Sumbar dalam upaya meminimalisir peningkatan kasus covid dan memutus rantai penyebaran Kovid 19. 

Keenam, memastikan rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid-19. Ketujuh, memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pendorong pemulihan ekonomi dan social.

Kedelapan, penguatan basis data untuk penanganan dan melakukan intervensi pemulihan ekonomi dan sosial secara langsung.

Kebijakan dalam mensinergikan stakeholder dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di Sumatera Barat tersebut antara lain, melibatan dunia usaha dan masyarakat termasuk filantropi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial dan peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di level daerah dengan berbasis pada komunitas lokal.

"Kita mengetahui akibat lockdown, PSBB, dan kebijakan sejenis yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dalam memerangi wabah Covid-19, ekonomi global mengarah kepada keterpurukan," ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam suatu kesempatan.

ILO (International Labor Organization) memprediksi jumlah PHK global pada triwulan II 2020 akibat pandemi Covid-19 mencapai 195 juta orang.

Berdasarkan data Bappenas  akibat pandemi Covid-19: Tingkat pengangguran terbuka akan mencapai 7,8 – 8,5%. Tingkat kemiskinan di 2020 berada di kisaran 9,2 – 10,2%. 

Jumlah pengangguran di 2020 akan bertambah 4,22 juta orang, Jumlah penduduk miskin akan bertambah 2 juta orang di 2020.

Dalam rangka memulihkan ekonomi, pemerintah akan memberikan  stimulus, relaksasi, fasilitasi, dan subsidi kepada pelaku usaha, dari mikro hingga besar. 

Melihat kondisi Sumbar, sektor yang perlu dibantu di antaranya adalah: Sektor terkait pariwisata (jika digabung persentasenya sebesar 16,02% berdasar PDRB Sumbar 2019 Menurut Lapangan Usaha). 

Merupakan sektor terparah dampak pandemi Covid-19  karena banyak PHK, penutupan dan penghentian usaha dan produksi. Sektor terkait pariwisata di antaranya adalah: transportasi dan pergudangan,  penyediaan akomodasi (hotel/penginapan), Makan minum (restoran), Jasa lainnya (seperti hiburan dan rekreasi). 

Sementara sektor Pertanian yang menyumbangkan PDRB terbanyak sekitar 22% dan menyerap tenaga kerja lebih 50% juga berpengaruh akibat Covid tapi masih dianggap survive. 

Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam rapat teknis menyampaikan ada kemungkinan pemerintah  memberikan stimulus bagi dunia usaha yang terdampak sesuai kewenangan provinsi agar ekonomi segera bergerak, terutama untuk UMKM, sehingga harga jual bisa lebih murah , antara lain: bebas pajak rumah makan/ restoran, bebaskan restribusi yang memberatkan dunia usaha, bebas BBNKB, pajak kendaraan transportasi umum, promosikan produk UMKM, di pesawat yang akan menuju Padang.

“Saat ini sudah kita perintahkan dinas terkait untuk melakukan kajian komprehensif terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hal-hal yang penting dalam mendorong aktifitas mereka bisa bangkit dan kembali produktif dan aman covid 19. Dan kita telah menghimbau semua kantor pemerintah dan swasta agar makan siang di kantor berupa nasi kotak yang dipesan di catering/ katering yang diproduksi UMKM,” ujar Wagub Nasrul Abit.

Guna membangkitkan semangat berusaha masyarakat sekaligus sosialisasi produktif dan aman covid Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama tim percepatan pembangunan daerah tertinggal melakukan kunjungan bersama OPD terkait di Provinsi ke Nagari Langgai (Kabupaten Pesisir Selatan), Nagari Sungai Lolo, Nagari Gelugur (Kabupaten Pasaman Barat),  dan melihat dari perkembangan perekonomian dari daerah tersebut serta untuk pemulihan perekonomian pada tahun 2021.

“Sesuai dengan arahan pak Gubernur bahwa dalam rangka   pemulihan perekonomian daerah di Sumatera  Barat, terutama daerah terpencil dan masyarakatnya yang masih miskin, OPD terkait lingkup ekonomi diharapkan agar dapat mensingkronkan anggaran kegiatannya baik yang dananya berasal dari APBN maupun  APBD  serta dengan dukungan pendanaan  dari Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Wagub Sumbar Nasrul Abit katakan, saat ini ada 8 nagari tertinggal di Sumatera Barat yang menjadi perhatian kita meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerahnya agar kehidupan masyarakat didaerah tersebut bisa lebih sejahtera.

“Kita amat prihatin masih ada 8 nagari di Sumatera Barat yang masih jauh tertinggal, akses infrastruktur jalan tanah, tidak ada jaringan telekomunikasi, kurangnya pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta infrastruktur ekonomi yang belum memadai. Dirasa perlu memberikan bantuan ternak, apakah sapi ataupun kambing yang bisa membuat mereka dalam 2 tahun minimal hidup lebih layak dan sejahtera,” ungkap Nasrul Abit.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatera Barat Ir. Benny Warlis juga menambahkan, untuk kesingkronan anggaran kegiatan pemulihan perekonomian sebagaimana dimaksud, OPD terkait perlu merencanakan bentuk kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah yang perlu dibantu pengembangan perekonomian masyrakatnya dengan sharing pendanaan bersama Kabupaten/Kota melalui mekanisme perjanjian kerjasama (MoU).

“Berdasarkan laporan dari OPD terkait, ada beberapa program kegiatan tahun 2021 dari OPD terkait baik dananya dai APBD maupun APBN yang dapat diarahkan dan disesuaikan untuk pemulihan perekonomian diantaranya: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan berupa kegiatan bantuan benih dan bantuan peralatan pasca panen, Dinas Pangan berupa pemantapan keanekaragaman dan keamanan pangan, pengembangan usaha msyarakat di daerah sentra dan pertanian keluarga. Dinas Kehutanan berupa  program kegiatan pengelolaan hutan masyarakat, hutan nagari, dan hutan adat, pembibitan kawasan hutan dan kegiatan pengembangan eko wisata dan jasa lingkungan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa  pelatihan untuk para pencari kerja, kegiatan magang dalam dan luar negeri dan kegiatan magang Pekerja Migran Indonesia dan Dinas Koperasi dan UMKM sudah menindaklanjuti program bantuan Presiden untuk UMKM sebesar Rp. 2,4 juta/orang dengan menyampaikan data sebanyak 13.300 UMKM kepada Kementerian Koperasi dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi,” ujarnya. 

Benny Warlis juga sampaikan, Dinas UMKM dan Koperasi juga telah memprogramkan peminjaman modal  dengan bunga rendah  kepada 35.000 UMKM yang terdampak Covid-19, Dinas Kelautan dan Perikanan berupa program bantuan alat penangkapan ikan nelayan, Dinas Pariwisata berupa pengembangan pelaku ekonomi kreatif, dan desa wisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa kegiatan nagari beternak dan nagari mandiri pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan program cinta produk dalam negeri melalui pengadaan pakaian tenun daerah untuk ASN yang diproduksi oleh IKM di Sumatera Barat.

“Peserta  rapat sepakat bahwa untuk fokus kepada pemulihan perekonomian masyarakat, OPD terkait akan menyesuaikan program kegiatan 2021 yang sudah disampaikan ke Bappeda  sesuai dengan kebutuhan  masing – masing daerah Kabupaten/Kota yang akan dibantu, serta akan membicarakannya dengan Pemda  Kabupaten/Kota terkait. Bappeda akan menyampaikannya kepada tim TAPD pada waktu pembahasan anggaran tahun 2021 termasuk diwaktu pembahasan anggaran perubahan tahun 2020. Dan berkenaan dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih sinerginya rencana program kegiatan OPD terkait di Provinsi yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota termasuk rencana sharing pendanaannya,” pungkasnya.

(Advetorial. Hms-Sumbar)

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian KUA-PPAS APBD Padang TA 2021
Senin, Juli 13, 2020

On Senin, Juli 13, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2021, Senin, 13 Juli 2020.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, SH., didampingi para Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul, Forkopimda dan segenap Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Wako Mahyeldi menyampaikan, penyusunan KUA tahun 2021 merupakan suatu dokumen perencanaan sistem anggaran yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. 

Di samping itu sekaligus merupakan tahap awal proses penyusunan APBD Kota Padang TA 2021, dan nanti akan diteruskan dengan pembahasan PPAS 2021.

“KUA dan PPAS yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka efektivitas proses pembahasannya. Dan hal ini sesuai dengan Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021,” jelasnya dalam rapat paripuna yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama DPRD Padang tersebut.

Lebih lanjut Wako menyampaikan bahwa KUA PPAS tahun 2021 yang telah disusun tersebut, sejatinya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

“Semuanya dengan tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana penyusunan KUA dan PPAS ini mengacu kepada RKPD Kota Padang tahun 2020. Selain itu berpedoman kepada RPJMD Teknokratik Kota Padang 2019-2024 dengan visi Kota Padang “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 misi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani ketika ditemui BentengSumbar.com usai Rapat Paripurna mengatakan, menyatakan DPRD akan segera membahas KUA PPAS tersebut secepatnya.

"Kita akan langsung membentuk Pansus pembahasan KUA PPAS tersebut,” katanya.

Bahkan, kata Syafrial Kani, DPRD Kota Padang langsung menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mencocokan jadwal pembahasan.

"Insya Allah, untuk pembahasan, sesuai dengan aturan tidak ada masalah. Tadi sudah sepakati jadwalnya di Bamus, sudah saya tandatangani, mulai dari penyampaian, pembahasan dan terakhir diparipurnakan," jelasnya.

Dikatakan Syafrial Kani, KUA-PPAS merupakan plafon sementara, sehingga jika ada kegiatan baru, sepanjang ada programnya, bisa dimasukan kemudian.

(***)

Wali Kota Mahyeldi Sidak Pasar Raya, 1.772 Pedagang Sudah Diswab
Selasa, Juni 02, 2020

On Selasa, Juni 02, 2020

Wali Kota Mahyeldi Sidak Pasar Raya, 1.772 Pedagang Sudah Diswab
BENTENGSUMBAR. COM - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah memasangkan stiker di kedai atau kios para pedagang Pasar Raya Padang sebagai tanda bagi para pedagang yang telah menjalani tes Swab virus Corona, Selasa, 2 Juni 2020.

Stiker tersebut bertuliskan "Pedagang Ini Sudah Melakukan Tes Swab", tujuannya agar pembeli atau masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan tes swab.


Wali Kota Mahyeldi Sidak Pasar Raya, 1.772 Pedagang Sudah Diswab
Wako Mahyeldi dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Algamar Mencuci Tangan Sebelum Masuk Pasar. 
"Hari ini kita tempelkan stiker sebagai tanda bagi pedagang yang sudah melakukan tes Swab. Dan bagi para pedagang yang belum melakukan tes Swab silakan kunjungi Puskesmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing," ujar Mahyeldi saat Sidak Protokol Covid-19 di Pasar Raya Padang.

Lebih jauh dijelaskan, hingga saat ini Pemerintah Kota Padang telah melakukan Swab kepada pedagang sebanyak 1.772 orang. Dari hasil Swab tersebut terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 239 orang.


Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Al Gamar
Wako Mahyeldi Berdialog dengan Para Pedagang. 
"Kita targetkan Swab ini sebanyak 2.000 orang sehingga mata rantai penyebaran virus Corona di Kota Padang dapat kita putus penyebarannya," ungkap Wako.

Orang nomor satu di Kota Padang itu juga mengucapkan terimakasih kepada TNI-Polri yang telah membantu mendispilinkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama menjalankan aktivitas di Pasar Raya Padang.


Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Al Gamar
Wako Mahyeldi Berdialog dengan Pedagang Lado di Pasar Raya. 
"Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan dan support kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan memutus cluster penyebaran virus corona di Kota Padang," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Al Gamar mengatakan, jelang pelaksanaan 'New Normal', jajarannya sedang melakukan sosialisasi kepada para pedagang.


Wako Mahyeldi menempelkan stiker sebagai tanda bagi pedagang yang sudah melakukan tes Swab.
Wako Mahyeldi menempelkan stiker sebagai tanda bagi pedagang yang sudah melakukan tes Swab.
"Kita sedang sosialisasikan kepada para pedagang untuk memberikan jarak satu meter antara pedagang yang satu dengan yang lainnya, agar penerapan 'New Normal' berjalan dengan baik," jelasnya.

Dikatakannya, di kawasan Pasar Raya Padang telah ada dua pos pengamanan pendisiplinan yang ditempati oleh personel TNI, Polri dan instansi terkait. Yaitu di dekat Bioskop CGV Padang (Bioskop Raya lama) dan di kawasana dekat simpang Air Mancur.


Wali Kota Mahyeldi Sidak Pasar Raya, 1.772 Pedagang Sudah Diswab
Wako Mahyeldi diwawancarai wartawan usai sidak di Pasar Raya. 
Sementara itu, Ketua IKAPPI Sumbar, Muhammad Yani (Amek) mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang telah melakukan tes Swab sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Kota Padang.

''Pasar Raya Padang termasuk pasar yang aman di banding pasar lain di Indonesia, karena sudah melewati tahapan pengecekan dan pengamanan serta telah menerapkan protokol kesehatan covid-19," ujarnya. 

(Mul/Ady)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *