PILIHAN REDAKSI

Ali Imron Pernah Minta Izin Ngebom Rumah Amien Rais, Denny Siregar: Harusnya Waktu Itu Jangan Ditangkap Dulu

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai pengakuan pelaku Bom Bali 1. Pasalnya, Ali Imron d...

Iklan Bank Nagari

Advertorial

Resmikan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang, Bupati Limapuluh Kota Imbau Masyarakat Taat Prokes Covid 19
Rabu, Agustus 04, 2021

On Rabu, Agustus 04, 2021

Resmikan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang, Bupati Limapuluh Kota Himbau Masyarakat Taat Prokes Covid 19
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo melakukan peresmian gedung baru kantor Wali Nagari Simalanggang pada Selasa, 3 Agustus 2021 di Nagari Simalanggang kecamatan Payakumbuh.


Dalam sambutannya, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas diselesaikannya pembangunan gedung kantor Wali Nagari Simalanggang, serta menghimbau untuk menjadikan momentum ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.


Resmikan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang, Bupati Limapuluh Kota Imbau Masyarakat Taat Prokes Covid 19

"Selain bertujuan meningkatkan pelayanan publik di Nagari, pembangunan ini akan memberikan imej yang baik, bahwa sarana dan prasarana pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan administrasi publik di Kabupaten Limapuluh Kota sudah baik," ujar Bupati.


Bupati Limapuluh Kota juga menegaskan bahwa arah pembangunan nagari harus selaras dengan visi misi Kabupaten Limapuluh Kota, salah satunya mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.


Resmikan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang, Bupati Limapuluh Kota Imbau Masyarakat Taat Prokes Covid 19

Maka dari itu Nagari dituntut kreatif dengan melakukan berbagai inovasi untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada di nagari, serta melakukan pemberdayaan pada masyarakat sehingga lebih mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah.


"Semoga kedepan bangunan baru ini akan memperbaharui semangat kerja aparatur Nagari untuk lebih maksimal dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Mari perkuat sinergi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota," ulasnya.


Resmikan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang, Bupati Limapuluh Kota Imbau Masyarakat Taat Prokes Covid 19

Pada kesempatan tersebut, Bupati Limapuluh Kota yang juga mantan anggota DPRD provinsi itu menghimbau agar seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Covid 19 yang telah meluluh lantakan sendi sendi kehidupan secara Global termasuk di Kabupaten Limapuluh Kota.


"Mari tingkatkan kewaspadaan, disiplin diri dalam menerapkan protokop kesehatan. Virus Covid 19 itu nyata dan telah merenggut jutaan nyawa," Himbau Bupati Safaruddin.


Sementara itu, Wali Nagari Simalanggang, Ahmad dalam laporannya menuturkan perencanaan pembangunan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang ini dilakukan pada tahun 2017, dan di tahun 2019 sampai 2021 dilaksanakan pembangunannya dengan menggunakan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN).


Resmikan Gedung Kantor Wali Nagari Simalanggang, Bupati Limapuluh Kota Imbau Masyarakat Taat Prokes Covid 19

"Alhamdulillah, peresmian gedung kantor wali nagari Simalanggang ini telah diresmikan oleh pak Bupati. Mudah mudahan dengan berdirinya gedung ini, segala urusan masyarakat akan semakin terlayani dengan baik," harap Ahmad.


Selain Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, hadir pada kesempatan itu, Camat Payakumbuh, Joni Anto, Kapolsek Payakumbuh, Waki Nagari Simalanggang, Ahmad, Danramil, Kepala OPD terkait, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan lainnya.  


(ADV)


#lipsusdiskominfokabupatenlimapuluhkota

Wako Resmikan Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni Bantuan Perumda Air Minum Kota Padang di Kampung Koto
Minggu, Agustus 01, 2021

On Minggu, Agustus 01, 2021

Wako Hendri Septa Resmikan Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni Bantuan Perumda AM di Kampung Koto
BENTENGSUMBAR.COM -  Wali Kota Padang Hendri Septa meresmikan sebuah rumah hasil bedah rumah bantuan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda-AM) Kota Padang yang terletak di lingkungan sumber Air BUMD tersebut di Kampung Koto, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Jumat, 30 Juli 2021.


Wali Kota Padang pun memberikan apresiasi kepada Perumda AM Kota Padang yang telah bersedia membuatkan rumah permanen untuk Almiwandri (42) seorang buruh bersama sang istri Elvia Destuti dan dua orang anak mereka.


Wako Resmikan Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni Bantuan Perumda Air Minum Kota Padang di Kampung Koto

“Alhamdulillah, kita mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Perumda AM yang berkenan membangun sebuah rumah layak huni bagi Almiwandri dan keluarga. Semoga apa yang telah dilakukan ini dibalasi pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT," imbuh wali kota dalam sambutannya saat peresmian rumah bedah tersebut.


Hendri Septa mengharapkan bantuan bedah rumah untuk masyarakat yang tidak berkecukupan disekitar intake Perumda AM ini dapat disyukuri dan dijaga dengan baik. Sebagaimana pembangunan atas rumah yang dibedah ini diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan. Bedah rumah ini terhimpun dari zakat karyawan/karyawati Perumda AM Kota Padang yang telah dikumpulkan dan sebagiannya telah disalurkan ke badan amil zakat Kota Padang.


Wako Resmikan Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni Bantuan Perumda Air Minum Kota Padang di Kampung Koto

"Kita juga berharap hal serupa dapat dilakukan BUMD/BUMN atau pihak instansi lainnya. Sehingga akan banyak lagi warga Padang yang sebelumnya tinggal di rumah tak layak huni dapat tinggal di rumah yang layak huni hasil bantuan bedah rumah," harap wali kota muda tersebut.


Tak lupa, Wako mendoakan semoga keluarga besar Perumda AM Kota Padang selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezki untuk selalu tergerak membantu masyarakat yang membutuhkan selanjutnya.


Wako Resmikan Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni Bantuan Perumda Air Minum Kota Padang di Kampung Koto

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Padang yang selalu berkenan memberikan dukungan di setiap kegiatan Perumda AM Kota Padang. Tak lupa Dirut berpesan kepada Bapak Almiwandri dan keluarga sebagai penerima bantuan Bedah Rumah untuk mensyukuri dan memanfaatkan rumah tersebut, terutama merawatnya dengan baik.


"Insya Allah, kita Perumda AM Kota Padang berkomitmen untuk terus berupaya membantu pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat salah satunya dengan bantuan bedah rumah. Hal ini juga sebagai bentuk empati kita di masa pandemi Covid-19 yang masih mewabah," pungkas Hendra Pebrizal.


Wako Resmikan Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni Bantuan Perumda Air Minum Kota Padang di Kampung Koto

Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang di saat itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi serta Kabag Prokopim Amrizal Rengganis.


(*)

Tinjau Pertashop di Sikabu Padang Pariaman, Bupati Merasa Senang
Jumat, Juli 23, 2021

On Jumat, Juli 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Padangpariaman Suhatri Bur SE MM, tampak begitu sumringah ketika meninjau Pertashop di Sikabu Lubuk Alung, karena kebutuhan BBM masyarakat bisa dijangkau lebih mudah, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk bisa mengisi kenderaan.

Dalam kunjungan ke Pertashop milik CV Pagaruyung Alam Sati, Bupati berkeinginan semua daerah Padang Pariaman yang jauh dari SPBU bisa memiliki Pertashop, untuk memudahkan warga-nya mendapatkan BBM dengan standard harga normal.

"Saya berkeinginan para usahawan lain bersama Pertamina bisa membuat Pertashop di daerah lainnya yang jauh dari SPBU, sehingga warga bisa mendapatkan BBM dengan harga normal dan mudah dijangkau," tutur Suhatri Bur yang kerap dipanggil Aciak itu.

Ditambahkannya, pihak Pemkab Padang Pariaman akan siap mendukung hal-hal psitif seperti pembangunan Pertashop, selagi masih bermanfaat besar bagi masyarakatnya, sehingga  ada kegembiraan dalam melakukan aktifitas berkenderaan, karena mudah mendapatkan BBM meskipun jauh dari jalan utama.

"Kita akan dukung bagi pengusaha dan masyarakat lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk usaha Pertashop untuk kepentingan masyarakat lainnya," tambah Suhatri.

Sekaitan dengan adanya Pertashop di Sikabu, Afrizal warga setempat mengatakan, amat gembira karena bisa mendapatkan harga sesuai dengan harga SPBU.

"Bila perlu dibangun lagi Pertashop di daerah Pasia Laweh, karena harganya sama dengan SPBU, pertashop berbeda harganya  dengan pertamini," tutur Afrizal.

Ditambahkannya, selain harganya sama dengan SPBU, Pertashop pemasarannya langsung sampai pada masyarakat pengguna, dan akan jauh tepat sasaran.

"Pertashop ini bukan Pertamini pak, harganya gak mahal sama dengan SPBU, kalau Pertamini itu sama dengan ketengan, beda dengan harga SPBU, jadi gak apa+apa banyak Pertashop ini," tambah Afrizal berapi-api.

Pertashop merupakan salah satu program Pertamina untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga BBM harga normal bisa dengan mudah didapatkan masyarakat yang jauh dari SPBU.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Idul Adha 1442 H, 42 Ekor Sapi dan 30 Ekor Kambing ibagikan Perumda Air Minum Kota Padang ke Warga Kota
Jumat, Juli 16, 2021

On Jumat, Juli 16, 2021

Idul Adha 1442 H, 42 Ekor Sapi dan 30 Ekor Kambing ibagikan Perumda Air Minum Kota Padang ke Warga Kota
BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Hendri Septa mengaku takjub kepada karyawan dan karyawati Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang yang telah mendonasikan gajinya untuk membeli hewan kurban pada hari Raya Idul 1442 H, sehingga terkumpul sebanyak 42 ekor sapi dan 30 ekor kambing.


Hal itu dikatakan Wali Kota Padang Hendri Septa usai melakukan penyerahan hewan kurban tersebut di halaman Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Jumat, 16 Juli 2021. 


Idul Adha 1442 H, 42 Ekor Sapi dan 30 Ekor Kambing ibagikan Perumda Air Minum Kota Padang ke Warga Kota

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawati Perumda Air Minum Kota Padang yang telah melaksanakan kurban pada tahun ini. Hendaknya hal seperti ini dapat ditiru oleh perusahaan lainnya di Kota Padang," ucap Wako Hendri.  


Wako Hendri Septa mengatakan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan imbauan kepada BUMD dan BUMN yang ada di Kota Padang untuk menyalurkan hewan kurbannya di lingkungan kantor masing-masing.

 

Idul Adha 1442 H, 42 Ekor Sapi dan 30 Ekor Kambing ibagikan Perumda Air Minum Kota Padang ke Warga Kota

"Alhamdulillah imbauan tersebut pada hari ini telah dilaksanakan langsung oleh Perumda Air Minum Kota Padang dengan memberikan hewan kurban kepada masyarakat Kota Padang. Untuk kita sangat apreasiasi sekali," pungkas Wako.   


Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal mengaku bersyukur karena semangat karyawan-karyawati Perumda Air Minum Kota Padang untuk berkurban pada tahun ini cukup tinggi, bahkan lebih tinggi pada tahun sebelumnya.


Idul Adha 1442 H, 42 Ekor Sapi dan 30 Ekor Kambing ibagikan Perumda Air Minum Kota Padang ke Warga Kota

"Pada tahun lalu 38 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Sementara pada tahun ini 42 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Alhamdulillah terjadi peningkatan," sebut Hendra. 


Dirut Perumda Air Minum Kota Padang itu mengungkapkan, bahwa hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan pada sejumlah titik di Kota Padang, terutama di sumber air Perumda Air Minum Kota Padang, seluruh pengolahan air dan di lingkungan kantor. "Kita berharap dengan adanya hewan kurban ini dapat membantu masjid dan musala yang ada di daerah sumber air kita," pungkasnya.


Idul Adha 1442 H, 42 Ekor Sapi dan 30 Ekor Kambing ibagikan Perumda Air Minum Kota Padang ke Warga Kota

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul, Kabag Prokompim Amrizal Rengganis, Dewan Pengawas dan stakeholder lainnya. 


(*)

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022
Selasa, Juli 06, 2021

On Selasa, Juli 06, 2021

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian Wali Kota Padang tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2022, Senin, 5 Juli 2021.


Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani didampingi para Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. Selain itu juga diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD  terkait di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait baik secara langsung maupun virtual.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022

Wako Hendri pun menyampaikan pokok-pokok arah KUA-PPAS APBD Kota Padang TA 2022. Dijelaskannya, penyusunan KUA tahun 2022 tersebut merupakan suatu dokumen perencanaan sistem anggaran yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. 


Di samping itu sekaligus merupakan tahap awal proses penyusunan APBD Kota Padang TA 2022, dimana nanti akan diteruskan dengan pembahasan PPAS 2022.


“KUA dan PPAS yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka efektivitas proses pembahasannya. Hal ini sesuai dengan PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya mengacu Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah," jelas wako.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022

Lebih lanjut Hendri menyebutkan, bahwa KUA PPAS tahun 2022 yang telah disusun tersebut, sejatinya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.


“Tujuan akhir dari semuanya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan. Sebagaimana penyusunan KUA dan PPAS ini mengacu kepada RKPD Kota Padang tahun 2022. Begitu juga berpedoman kepada RPJMD Teknokratik Kota Padang 2019-2024 dengan visi Kota Padang “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”. Visi itu pun dijabarkan ke dalam 7 misi,” sambungnya.


Lebih lanjut sebut dia, bertolak dari visi dan misi tersebut maka tema RKPD Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Wisata". Hal ini dijabarkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan Kota Padang.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022

Selain itu, pada 2022 pembangunan lebih difokuskan pada upaya penanggulangan dampak ekonomi dan percepatan pencapaian target program unggulan (progul) yang tertunda disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada 2020 dan 2021 yang melanda Kota Padang.


"Kita berharap, semua SKPD akan terus berupaya meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Sehingga potensi dan target di bidang pendapatan meningkat dan dapat direalisasikan guna mencapai berbagai target pembangunan di 2022 mendatang," ulas wali kota milenial tersebut.


Lebih jauh ditambahkannya lagi, memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi dan Kota Padang tahun 2022, maka Pemko Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 mengarah pada angka 3,14 persen dengan laju inflasi sebesar 0,15 persen. 


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022

"Dengan demikian ada harapan pengangguran terbuka menjadi 13,30 persen dari angkatan kerja. Kemudian jumlah tingkat kemiskinan berkisar di bawah angka 4,43 persen disertai indeks pembangunan manusia menjadi 82,60 persen," tukas dia.


Hendri juga menyebutkan pada 2022 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,585 triliun. Dibandingkan dengan penerimaan di 2021 lalu sebesar Rp2,626 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp40,72 miliar atau 1,55 persen.


Rencana pendapatan itu pun bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp989,902 miliar, pendapatan transfer 1,473 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp122,346 miliar.

 

"Alhamdulillah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada 2022 nanti akan dilaksanakan pembangunan tahun kedua Kantor DPRD Kota Padang di Aie Pacah. Pembangunannya secara 'multy years' selama tiga tahun dengan total anggaran lebih kurang Rp150 miliar."


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2022

"Pembangunan secara multi years ini dilakukan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak demi kelancarannya. Salah satunya melalui perubahan nota kesepakatan bersama antara Pemko Padang dan DPRD Padang pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi teehadap KUA-PPAS 2022 nantinya. Semoga dapat dibahas dan diproses sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku," pungkas wako mengakhiri penyampaiannya.


Sementara itu Ketua DPRD Padang menyatakan DPRD akan segera membahas rancangan KUA dan PPAS tersebut secepatnya.


“Setelah ini kita akan langsung membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan KUA PPAS tersebut,” katanya.


(*)

DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda
Senin, Juni 21, 2021

On Senin, Juni 21, 2021

DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk dijadikan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna Dewan yang digelar pada Senin, 21 Juni 2021. 


Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani itu pun diikuti para Wakil Ketua DPRD Padang bersama Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Padang. Selain itu juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, stakeholder dan pimpinan OPD terkait baik langsung maupun virtual.


Persetujuan Ranperda tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wali Kota Padang dan Ketua DPRD Kota Padang yang didahului pembacaan konsep keputusan dewan dan penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD.


DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, meski semua Fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda dimaksud, namun sejumlah fraksi memberikan catatan dan saran terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemko, terutama OPD yang menghasilkan pendapatan di bawah target PAD yang ditetapkan. 


"Kita minta Pemko Padang menindaklanjuti semua catatan yang diberikan agar pelaksanaan APBD Kota Padang terus berjalan optimal dan sesuai harapan. Ini semua adalah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang," harapnya.


Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Padang atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk dijadikan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2021.


DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

Hendri mengatakan, meski Ranperda tersebut telah disetujui, ia akan tetap menekankan kepada seluruh OPD untuk menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.


"Kepada semua pimpinan OPD terkait agar menyikapi masukan dan saran yang disampaikan 6 fraksi pada kesempatan ini. Kita tentu berharap, pelaksanaan APBD Kota Padang senantiasa dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan. Ini semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang kita cintai," tekannya.


Lebih lanjut pemimpin milenial itu memaparkan, terkait laporan keuangan sejatinya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat. 


DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

"Dalam laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan pada Ranperda ini memberikan gambaran realisasi keuangan dari kegiatan Pemko Padang selama tahun 2020 serta posisi keuangan per 31 Desember 2020," cetusnya.


Diantara isi laporan itu ungkapnya, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 


"Laporan tersebut telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sumbar. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Padang di tahun anggaran 2020, yang merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah," jelas Wako.


DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

"Alhamdulillah tahun ini yang kedelapan kalinya Pemko Padang menerima opini  WTP, dimana tujuh kali diraih secara berturut-turut. Hal ini merupakan prestasi kita yang didukung penuh oleh DPRD Padang dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah," terang wako lagi.


Lebih lanjut wako juga membeberkan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan. 


Diantaranya penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.


DPRD Kota Padang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Menjadi Perda

"Selanjutnya melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga seiring meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah," imbuhnya.


Di akhir sambutan, Wako memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen. 


"Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp 664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp 499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah," pungkas wako mengakhiri.


(*)

Bedah Rumah Bersama Perumda Air Minum Kota Padang, Almiwandri Terharu
Kamis, Juni 17, 2021

On Kamis, Juni 17, 2021

Bedah Rumah Bersama Perumda Air Minum Kota Padang, Almiwandri Terharu
BENTENGSUMBAR.COM - Dirut Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal didampingi oleh Dirum Afrizal Kuning dan Dirtek Andri Satria serta beberapa pejabat struktural di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang, kembali melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Bedah Rumah yang ke 3 (tiga) untuk salah seorang warga yang berada disekitar sumber air Perumda, di Intake Kampung Koto, Rabu, 16 Juni 2021. 


Bedah rumah ini terlaksana dari zakat karyawan/ti yang sebagiannya telah disetorkan ke Badan Amil Zakat Kota Padang.


Bedah Rumah Bersama Perumda Air Minum Kota Padang, Almiwandri Terharu

Bedah rumah ini dijadwalkan akan rampung dalam waktu kurang dari 1 (satu ) bulan. 


Dengan harapan menjelang Hari Raya Idul Adha pada tangal 20 bulan depan, pembangunan rumah ini telah selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh keluarga yang mendapatkan program bantuan Bedah Rumah Perumda Air Minum Kota Padang. 


Bedah Rumah Bersama Perumda Air Minum Kota Padang, Almiwandri Terharu

Rumah yang dibedah merupakan milik Almiwandri, yang sehari-harinya bekerja serabutan. Ia begitu terharu mendapatkan bantuan bedah rumah ini.


Dalam sambutannya, Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, hal ini adalah bagian dari mensukseskan program Pemerintah Kota Padang. 


Bedah Rumah Bersama Perumda Air Minum Kota Padang, Almiwandri Terharu

Selain itu, program bedah rumah ini juga menjadi agenda rutin bagi Perumda Air Minum Kota Padang dalam memberikan kepedulian dan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan, dan berharap dukungan dari semua pihak agar Perumda AM Kota Padang tetap bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Padang. 


"Semoga dalam waktu 3 minggu ke depan, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Adha, rumah ini sudah siap dibangun dan bermanfaat bagi Bapak Almiwandri dan keluarga," ungkapnya.


Bedah Rumah Bersama Perumda Air Minum Kota Padang, Almiwandri Terharu

"Selamat kepada Bapak Almiwandri dan keluarga, semoga bermanfaat, disyukuri, dijaga dan dirawat, kalau ada yang belum sempurna, semoga dapat  disempurnakan sendiri nantinya," katanya.


(hms)

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Senin, Juni 07, 2021

On Senin, Juni 07, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang secara resmi mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Jasa Usaha menjadi Perda dalam rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Amril Amin, dan Ilham Maulana, didampingi Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, bertempat di ruang sidang utama Gedung Bundar Sawahan, Senin, 7 Juni 2021.

Rapat paripurna itu dihadiri oleh Wali Kota Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang baik secara langsung maupun virtual.

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut sejatinya mengagendakan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemko Padang.

Sebagaimana diketahui, dari dua Ranperda tersebut, Ranperda Retribusi Jasa Usaha resmi ditetapkan menjadi Perda. 

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Penandatangan Dokumen Pengesahan Ranperda.

Sementara untuk Ranperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM), sesuai hasil keputusan pada rapat paripurna dewan itu menyepakati perlu pendalaman dan akan dibahas lagi ke depan sebelum ditetapkan menjadi Perda nantinya. 

Dalam penyampaiannya Sekda Amasrul mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang. 

"Terima kasih kami sampaikan kepada DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota Pansus yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi dua Ranperda kami ini. Alhamdulillah hari ini Ranperda Retribusi Jasa Usaha resmi ditetapkan menjadi Perda," ucapnya.

Ia menyebutkan, terkait dua Ranperda tersebut yaitu sudah disampaikan kepada DPRD Kota Padang pada beberapa waktu lalu. 

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Nila Kartika, Anggota Fraksi Partai Demokrat. 

Dimana Ranperda Perumda PSM telah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi pada 26 November 2020 lalu. Namun hasil fasilitasinya baru keluar 7 April 2021. 

Sementara Ranperda Retribusi Jasa Usaha disampaikan pada 1 Februari 2021 yang lalu, dan tahapan pembahasannya sudah selesai dilaksanakan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan apresiasi kepada Pansus dan stakeholder yang terlibat dalam pembahasannya. Begitu juga fraksi yang telah memberikan pandangan fraksi yang konstruktif terhadap dua Ranperda ini," cetusnya.

Sekda mengatakan, terkait Ranperda Retribusi Jasa Usaha sejatinya sudah dua kali dilakukan perubahan, dimana terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2016 disusul melakukan konsultasi dengan Kemenkum dan HAM. 

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Zulhardi Zakaria Latif, Ketua Fraksi Golkar-PDIP.

"Dari hasil pembahasan yang telah kita lakukan bersama DPRD, ada beberapa retribusi yang harus kita sesuaikan tarifnya. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini mengingat, karena dalam Undang-undang (UU) No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat tertutup. Selain dari yang ada dalam UU tersebut pemerintah daerah dilarang menambah objek retribusi dan akan ada sanksi bagi daerah yang melanggar. Untuk itu, kita perlu kembali menyesuaikan tarifnya sesuai kemampuan dan daya beli masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut Sekda Kota Padang berharap dengan ditetapkannya Perda Retribusi Jasa Usaha ini akan mampu menambah PAD dari retribusi jasa usaha. 

Ia pun menekankan kepada OPD yang mengelola retribusi untuk memberikan tenaga ekstra dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. 

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Mastilizal Aye, Ketua Fraksi Partai Gerindra.

Dimana tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

"Kita berharap, semoga Ranperda Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan menjadi Perda No.9 Tahun 2021 ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya dalam meningkatkan PAD Kota Padang ke depan. Dimana tujuan akhirnya adalah demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang hingga masa-masa mendatang," tukasnya.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani kepada wartawan mengatakan, tertundanya pengesahan Ranperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dikarenakan belum adanya kesepakatan antar pimpinan fraksi.

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Adi Wijaya dan Edmon, Fraksi PKS.

"Dari penyampaian masing-masing fraksi tadi dapat kita lihat, beberapa hal yang menyebabkan mereka menolak Ranperda tersebut," kata Syafrial Kani kepada awak media usai Rapat Paripurna.

Untuk itu, kata Syafrial Kani, Ranperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) tersebut ditunda pengesahannya dan akan dibahas kembali dalam waktu dekat.

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Jakfar dan Pun Ardi, Fraksi PKS.

"Dalam waktu dekat segara kita bahas kembali," kata Syafrial Kani tanpa menyebutkan waktu pasti pembahasannya.

(by)

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengarkan Penyampaian Wako Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020
Senin, Mei 31, 2021

On Senin, Mei 31, 2021

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengarkan Penyampaian Wako Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Wali Kota Padang, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang pada Senin, 31 Mei 2021.


Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar. 


Selain diikuti para anggota DPRD Kota Padang, juga hadir unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan stakeholder lainnya baik secara langsung maupun virtual.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengarkan Penyampaian Wako Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Wali Kota Padang menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, terutama dalam hal ini DPRD Kota Padang. 


Hal itu dikarenakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang TA 2020 yang diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya dengan menerimanya tujuh kali secara berturut-turut.


“Alhamdulillah, hal tersebut adalah prestasi kita di Pemko Padang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah selama ini. Ini semua juga tidak lepas dari dukungan DPRD Kota Padang serta seluruh nsur terkait," ungkap wako.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengarkan Penyampaian Wako Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Hendri juga mengungkapkan beberapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Padang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang valid, akuntabel dan transparan. Diantaranya mulai dari penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 


Kemudian, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.


"Selanjutnya yaitu melakukan peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh pelaksanaan administrasi keuangan daerah oleh semua SKPD. Begitu juga seiring meningkatnya komitmen semua elemen pendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah," bebernya.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengarkan Penyampaian Wako Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

"Kita bersyukur, beberapa catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumbar kepada Pemko Padang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 kepada DPRD Kota Padang untuk dievaluasi dan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kita tentunya, semoga Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang direncanakan," tuturnya menambahkan


Lebih jauh wali kota milenial itu memaparkan sekaitan realisasi APBD Kota Padang TA 2020 yang terdiri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp2,17 triliun atau 90,92 persen. 


"Dari PAD Kota Padang TA 2020 ditargetkan sebesar Rp664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk penerimaannya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah," pungkas wako mengakhiri.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengarkan Penyampaian Wako Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Padang yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 pada sidang paripurna tersebut.


"Setelah ini kita akan menyikapinya dengan menggelar rapat paripurna internal terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sekaitan pembahasan Ranperda ini. Semoga Ranperda tersebut dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang ditentukan," ucap Syafrial.'


(*)

Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
Sabtu, Mei 22, 2021

On Sabtu, Mei 22, 2021

Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian Wali Kota Padang Hendri Septa terkait 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Jumat, 21 Mei 2021, bertempat di ruang Sidang Utama, Gedung Bundar Sawahan. 


Nota penjelasan 3 Ranperda usulan dari Pemko Padang tersebut, disampaikan secara resmi Wali Kota Hendri Septa dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Kota Padang Hendri Azhar.


Rapat Paripurna tersebut diikuti segenap anggota DPRD Kota Padang dan dihadiri oleh Forkopimda, kepala OPD terkait dan stakeholder terkait di Kota Padang baik secara langsung maupun melalui virtual.


Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
Anggota DPRD Kota Padang Irawati Maureksa Ketika Mengikuti Rapat Paripurna. 

Wali Kota Padang menyampaikan, tiga Ranperda tersebut diantaranya adalah, pertama Ranperda perubahan atas Perda Kota Padang No.21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya kedua Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan ketiga Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.


"Kita tentu berharap 3 Ranperda ini bisa secepatnya dibahas dan nantinya dapat dijadikan Perda sesuai waktu yang telah ditentukan" harap wako.


Menurut Hendri, sekaitan  Ranperda perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2012 yaitu sangat berarti penting karena berkaitan dengan peningkatan pengelolaan sampah di Kota Padang. Hal itu dikarenakan persoalan sampah menjadi persoalan yang sangat krusial dan mendasar di Kota Padang. Terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduk dan kegiatan ekonominya cukup tinggi, tentu akan menghasilkan produksi sampah yang relatif tinggi.


Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
Faisal Nasir (F-PAN) dan Boby Rustam (F-Gerindra) Ketika Mengikuti Rapat Paripurna. 

"Hal itu dapat kita lihat dari peningkatan angka produksi sampah di Kota Padang dari tahun ke tahun. Apalagi ditambah dari masih adanya sebahagian masyarakat kita yang masih kurang peduli dalam penanganan sampah. Maka dari itu, melalui Ranperda yang kita usulkan terkait perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 ini, kita berharap lebih mengkonkritkan dan meningkatkan segala upaya terhadap pengelolaan sampah. Sehingga terwujudlah Kota Padang sebagai kota yang bersih dengan sampahnya dapat terkelola secara baik," imbuhnya.


Dijelaskannya, pada Ranperda perubahan atas Perda No.21 Tahun 2012 tersebut, terdapat penambahan materi/muatan yang mengatur diantaranya seperti mengoptimalkan peran Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat RW dan kelurahan. Selanjutnya pengaturan sampah, mengatur larangan kepada masyarakat termasuk mengatur sanksi pidana bagi warga yang membuang sampah sembarangan.


"Dengan perubahan Perda ini semoga mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat RT/RW dan kelurahan dalam penanganan sampah di wilayah masing-masing. Kemudian memberdayakan masyarakat dan memberikan nilai tambah terhadap penanganan sampah seperti kemampuan dalam melakukan pemilahan sampah menjadi hal bermanfaat," jelas Hendri.


Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
Delma Putra (F-Gerindra) Ketika Mengikuti Rapat Paripurna. 

Sementara itu lanjut wali kota, sekaitan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu sesuai Propemperda yang telah ditetapkan dalam Ranperda tentang perubahan atas Perda No.1 Tahun 2012 mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.


"Setelah berkonsultasi dengan pihak Kanwil Hukum dan HAM Sumbar maka Ranperda ini diubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta perkembangan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini. Kita menyadari saat ini masih cukup banyak warga Kota Padang yang berstatus penyandang masalah sosial."


"Untuk itu kita perlu menyusun Ranperda terkait yang materi/muatannya mengatur antara lain tanggung jawab/wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial serta pendataan dan pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kemudian peran serta masyarakat disertai koordinasi pembinaan dan pengawasan. Semoga saja Ranperda ini nantinya dapat dijadikan Perda sehingga mampu menjawab secara baik segala persoalan kesejahteraan sosial yang kita hadapi saat ini dan masa-masa mendatang," ulas Hendri.


Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
Anggota Fraksi Golkar-PDI: Wismar Panjaitan, Meilasa Waruwu dan Miswar Jambak. 

Terakhir wali kota muda dan enerjik itu juga menjelaskan terkait Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurutnya Ranperda ini juga tak kalah penting untuk dijadikan Perda ke depan. 


"Sebagaimana tujuan utamanya adalah, untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kota Padang. Selanjutnya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani. Begitu juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak. Seterusnya yaitu mempertahan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian," urai wako.


"Jadi ini beberapa hal pokok yang dapat disampaikan dalam nota penjelasan terkait 3 Ranperda yang kita usulkan pada paripurna kali ini. Semoga dapat dibahas bersama dan ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita tentu berharap dukungan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang dalam penyempurnaan Ranperda ini agar dapat diimplementasikan oleh kita di Pemko Padang," pungkas Hendri mengakhiri.


Rapat Paripurna Dipimpin Amril Amin, Wako Hendri Septa Sampaikan 3 Ranperda Usulan Pemko ke DPRD Kota Padang
Andi Wijaya (F-PKS), Jufri dan Yandri (F-PAN).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengatakan atas nama DPRD Kota Padang menyambut baik penyampaian nota penjelasan oleh Wali Kota Padang terhadap 3 Ranperda usulan Pemko Padang tersebut.


"Insya Allah setelah ini 3 Ranperda ini akan kita bahas pada rapat internal dewan serta pada rapat paripurna selanjutnya," ungkapnya.


(*)