Ini Ranperda yang Dibahas Pansus DPRD Kota Padang Bersama OPD di Bukittinggi
On Senin, Oktober 25, 2021
Hadir pada Pansus 1, yaitu Koordinator Pansus, Ilham Maulana, Ketua Pansus, Faisal Nasir, Wakil Ketua Pansus, Budi Syahrial, Sekretaris, Elly Thrisyanti, Anggota Pansus 1, Amran Tono, Edmon, Muharlion, Ja'far, Wismar Pandjatan, Nila Kartika dan Salisma.
Usai melakukan pembahasan bersama OPD terkait, Ketua Pansus 1, Faisal Nasir mengatakan, pembahasan ini hanya melakukan perubahan struktur organisasi dipemerintahan.
Pertama berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), ini menindaklanjuti dari Undang2 Cipta Tenaga Kerja, bahwa memang di DPMPTSP itu tidak ada lagi jabatan struktural, yang ada jabatan fungsional.
Ditambahkan Faisal Nasir, perubahan juga terjadi di Kesbangpol Pemko Padang, yaitu dari Kepala Kantor, nanti akan menjadi Kepala Badan, Kantor itu kan masih eselon 3 dan Badan adalah eselon 2. Dan itu melihat dari pada kebutuhan di Kesbangpol sendiri, memang sudah terlambat dan sudah memang seharusnya dari kepala kantor menjadi nanti jadi kepala badan.
"Ini juga dalam rangka juga melakukan kordinasi dengan forkopimda, tentu kalau eselonnya sudah menjadi eselon 2, tentu Kesbangpol akan lebih mudah berkordinasi dengan forkopimda, terutama dengan kepolisian, kejaksaan, dan forkopimda yang lainnya," ujarnya.
Faisal Nasir mengharapkan, dari hasil pembahasan antara pengusul, yaitu pemerintah kota dengan dprd, terutama pansus I, terdapat kesepahaman.
"Juga ada penambahan satu bidang, dari tipe B menjadi tipe A. Selama ini kan di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, maka perlu dinaikan tipenya dari tipe B menjadi tipe A, satu bidang itu berkaitan dengan peluang penciptaan tenaga kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang baru, apakah itu dilokal, juga di pengiriman tenaga kerja sampai keluar negeri, maka dari penambahan bidang itu, tentu akan menjawab, apa yang menjadi program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja," pungkasnya.
Hadir pada Pansus 2 yaitu, Wakil Pansus 2, Mukhlis, Sekretaris Pansus, Andi Wijaya, Anggota Pansus 2, Osman Ayub, Helmi Moesim, Murikhwan, Iswanto Kwara, Surya Jufri dan Mastilizal Aye.
Ketua Pansus, Zulhardi Z Latif melalui Wakil Pansus 2, Mukhlis mengatakan, pansus 2 hanya membahas perubahan ranperda, perubahan ke 3, atas perubahan daerah kota padang no 13 tahun 2019 tentang retribusi perizinan tertentu. Jadi ini mengacu kepada PP no 16 tahun 2021 tentang undang undang cipta kerja, dimana disitu intinya, perubahan dari Izi Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Disebut Mukhlis, selama ini kita fokus kepada bencana alam, lupa terhadap bencana disebabkan manusia, dimana disitu jalan lingkungan kita didalam perumahan yang dikeluarkan izin oleh Tata Ruang itu, ada 6 hingga 8 jalan.
"Jadi kami dalam pembahasa tadi dari pansus mengusulkan, kalau bisa jalan itu adalah minimal 8 jalan lingkungan kali 8 meter, itu untuk mengantisipasi kebakaran dilingkungan tersebut," pungkas Politisi Demokrat itu.
Hadir pada Pansus 3 yaitu, Koordinator Pansus, Amril Amin, Wakil Pansus 3, Junaidy Hendri, Sekretaris Pansus, Rustam Efendi, Anggota Pansus 3, Azwar Siry, Muhidi dan Rafdi.
"Berkaitan dengan pengaman aset tidak mengalami perubahan, ini sesuai dengan regulasi yang ada, kita berharap perda ini dapat dipahami oleh OPD-OPD yang berkaitan dengan Aset, sehingga perda ini tidak menjadi semacam regulasi diatas kertas, akan tetapi bisa didefenisikan," pungkasnya.
Sekretaris Pansus 3, Rustam Efendi menambahkan, jadi didalam pembahasan pansus kita sekarang ini, kita cuma melakukan perubahan, bukan membuat regulasi yang baru, jadi pasal perpasal yang dirubah itu yang berkaitan dengan aturan aturan aset yang ada di Kota Padang.
"Hal ini juga untuk mempermudah pemerintahan Kota Padang didalam tukar menukar aset atau melaksanakan pemanfaatan aset. Agar juga bisa bermanfaat bagi masyarakat kita di Kota Padang nantinya," pungkasnya.
Serta SKPD pendamping, yaitu Dinas PUPR, DKK, Dinas Perkim (TRTB), Dinas Pendidikan Kota Padang dan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). (*)
