Opini

PARLEMEN

Sports

EKBIS

Rp510 Juta Dikucurkan ke 850 Warga, Ini Kata Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Rp510 Juta Dikucurkan ke 850 Warga, Ini Kata Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA
BENTENGSUMBAR.COM - Hari kedua penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos) tahap III dan IV di Kota Padang Panjang, Selasa, 13 April 2021, terealisasi senilai Rp 510 juta yang diterima 850 keluarga penerima manfaat (KPM). 


Dari semestinya 936 penerima di tiga kelurahan, tercatat 86 orang tidak hadir mengambil bantuannya.


Pada penyaluran BST Kemensos kali ini, KPM menerima dana BST langsung untuk dua bulan sekaligus, terhitung periode bulan Maret dan bulan April. Dengan nilai Rp. 600.000 per KPM.


Dari data yang dirilis Kantor Pos Padang Panjang, penerima manfaat yang paling banyak tidak bisa datang sesuai jadwal, ada di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. 


Dari 327 yang terdata, 51 orang di antaranya berhalangan hadir. Hanya 276 penerima manfaat yang datang dan mendapatkan bantuan dengan total tersalurkan Rp 165,6 juta.


Sementara itu di kecamatan yang sama, di Kelurahan Koto Panjang  sebanyak 16 orang tidak hadir dengan alasan tertentu. Di wilayah ini, tersalurkan bantuan Rp 188,4 juta yang diterima 314 orang dari 330 yang terdata.


Sementara itu di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kelurahan Tanah Hitam ada 19 warga yang  tidak datang ke kelurahan untuk menjemput bantuan yang disalurkan melalui petugas Kantor Pos tersebut. 


Di daerah ini, disalurkan Rp 156 juta untuk 260 orang yang tiba dari semestinya 279 KPM.


“Bagi yang berhalangan datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan, bisa mengambil langsung ke Kantor Pos setiap hari kerja dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya KTP asli, dan dua lembar fotocopy KTP dan KK,” jelas Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si. 


Laporan: Dega

Pasar GENTAR Resmi Dibuka, Ini Harapan Wako Fadly Amran
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Pasar GENTAR Resmi Dibuka, Ini Harapan Wako Fadly Amran
BENTENGSUMBAR.COM - Pasar yang berslogan Gerakan Belanja Antar Tetangga (Pasar GENTAR) milik Kelurahan Pasar Usang yang berlokasi di Pasar Inpres Globe, resmi dibuka Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Selasa, 13 April 2021.


Pasar GENTAR ini akan beroperasi selama sebulan penuh di bulan suci Ramadhan dengan menghadirkan segala menu pabukoan untuk warga kota maupun masyarakat luar Kota Padang Panjang.


Fadly Amran dalam sambutanya, mengapresiasi LPM Pasar Usang bekerja sama dengan Kenagarian Bukit Surungan yang telah menyiapkan tempat untuk warganya yang ingin berjualan pabukoan ini. 


“Melalui program seperti ini, esensi pemulihan ekonomi betul-betul terasa, bukan hanya melalui program program pemerintahnya saja tapi juga disongsong dari semangat masyarakat itu sendiri,” katanya.


Kepada pedagang, Fadly mendoakan supaya dagangannya bisa laris terjual. “Walaupun pada masa sulit seperti ini, tetapi melihat semangat bapak ibu semua, saya doakan dagangannya bisa laris dan dapat dipermudah di bulan yang berkah ini,” ucapnya.


Lebih lanjut, Fadly menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan beberapa tenda untuk mensupport aktivitas jual beli (kuliner) masyarakat. Tenda tenda tersebut dibeli melalui dana DID (bantuan recovery ekonomi) dari pemerintah pusat.


“Jumlahnya ada sekitar 98 buah tenda yang tersebar di beberapa titik di Kota Padang Panjang. Di antaranya, Pasar Pusat, Pasar Kuliner, Pasar Usang ini, Islamic Center, Masjid Taqwa dan di beberapa tempat lainnya. Mudah-mudahan dengan hal ini, dapat men-support ekonomi lokal,” pungkasnya


Sementara itu, Ketua LPM Pasar Usang, Muhammad Zico mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan Koperasi UKM  yang telah meminjamkan fasilitas tenda untuk masyarakat berjualan pabukoan di Kelurahan Pasar Usang ini. 


“Tujuan pasar ini kami buat, salah satunya untuk meningkatkan perekonomian warga kami yang terdampak Covid-19. Insyaa Allah dengan program inisiatif dari LPM Pasar usang ini, dapat meningkatkan ekonomi warga,” ujarnya.


Turun hadir pada kesempatan tersebut, Kapolres yang diwakili Kapolsek, AKP. Pamuji, Pimpinan Bank Nagari, Zulhendri, Ketua KAN Busur, Angku Datuak Bagindo Marajo dan kepala OPD terkait serta camat Padang Panjang Barat. 


Laporan: Rifki

Di Padang Panjang, Pasar Pabukoan Tersebar di Berbagai Lokasi
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Di Padang Panjang, Pasar Pabukoan Tersebar di Berbagai Lokasi
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perdakop UKM), Arpan, SH., menyebut, pasar pabukoan di Padang Panjang tersebar di beberapa titik. 


Di antaranya ada di Gang Kecap, Kelurahan Pasar Baru, terminal angkot Kelurahan Pasar Usang dan Pasar Kuliner di Lapangan Kantin.


"Tahun lalu, kita tidak ada pasar pabukoan dikarenakan awal masa pandemi. Namun untuk Ramadhan kali ini, kita sudah menyiapkan pasar pabukoan yang strategis dan memudahkan masyarakat mencari menu untuk berbuka," ujarnya saat meninjau pemasangan tenda di pasar kuliner, Selasa, 13 April 2021.


Dikatakannya, pihaknya memisah pasar pabukoan ini untuk meminimalisir keramaian. 


“Kita harapkan semua masyarakat baik penjual maupun pembeli agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat berbelanja," imbaunya.


Menurut Arpan, dengan adanya pasar pabukoan ini, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. 


“Karena sama diketahui bulan Ramadhan ini masyarakat akan berburu makanan,” ulasnya.


Sementara itu, terkait tenda yang ada di pasar kuliner ini, Arpan mengungkapkan akan dipermanenkan untuk pedagang yang jualan. 


Sehingga kawasan itu dapat tertata dengan rapi dan pengunjung pun dapat menikmati berbelanja dengan nyaman. 


Laporan: Cici

Pangeran Arab jadi Nama Jalan Tol Japek, Fadli Zon Pertanyakan Jasa MBZ bagi RI
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Pangeran Arab jadi Nama Jalan Tol Japek, Fadli Zon Pertanyakan Jasa MBZ bagi RI
BENTENGSUMBAR.COM - Nama Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) diganti mulai Senin, 12 April 2021. Jalan Tol Layang Japek diganti menjadi Jalan Tol MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed.


Anggota DPR Fadli Zon memberikan komentar soal pergantian nama tersebut. Dia mempertanyakan peran Pangeran Mohamed bin Zayed bagi Indonesia.


Dia juga mempertanyakan apa alasan pemerintah tidak menggunkan nama pahlawan Indonesia yang telah berjasa bagi bangsa.


Fadli Zon juga menanyakan apakah sudah tidak ada nama pahlawan Indonesia yang bisa dihargai dan dihormati untuk menjadi nama jalan.


"Apa jasa Mohammed bin Zayed (MBZ) bagi Indonesia? Apa tak ada nama pahlawan kita yang berjasa bagi bangsa ini yang bisa kita hargai dan hormati untuk menjadi nama jalan?" kaa Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon.


Dia mengusulkan agar nama Jalan Tol MBZ segera ditinjau ulang.


"Saya usul agar ditinjau ulang nama jalan ini," cuitnya.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Layang menjadi Jalan Tol MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed.


Perubahan nama ini diresmikan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno bersama dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta perwakilan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA).


"Mulai dari pagi ini saya dan Pak Menteri PUPR atas nama bapak presiden secara resmi mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II elevated resmi menjadi jalan layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed," ujar Pratikno dalam peresmian, Senin, 12 April 2021.


Menurut Pratikno, perubahan nama jalan tol ini adalah bentuk penghargaan dari Indonesia ke UEA yang mana telah bekerja sama di berbagai bidang selama 46 tahun.


(*)

Dede Budhyarto Minta Maaf ke Kyai Cholil, Said Didu: Bagaimana Nasib Karyawan yang Dipecat?
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Dede Budhyarto Minta Maaf ke Kyai Cholil, Said Didu: Bagaimana Nasib Karyawan yang Dipecat?
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu kembali melontarkan pendapatnya terkait polemik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).


Sebelumnya, Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budhyarto menyampaikan permintaan maaf.


Permintaan maaf tersebut ia sampaikan usai keributan yang sempat terjadi terkait dengan pembatalan acara kajian dan dakwah Ramadhan.


Dalam video yang diunggah melalui akun Twitter-nya @kangdede78, ia tampak mendatangi Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Cholil Nafis.


Seperti diketahui bersama, Cholil Nafis menjadi salah satu pendakwah dalam kajian tersebut.


Ia pun menjelaskan bahwa pengajian Ramadhan yang diselenggarakan oleh PT Pelni akan tetap berjalan, sekaligus meminta Cholil Nafis untuk menjadi pembimbing acara tersebut.


Dede juga menekankan bahwa acara pengajian tersebut tidak dibatalkan.


Akan tetapi, pihaknya hanya membatalkan isi dari flyer yang sebelumnya memuat beberapa pendakwah sebagai pengisi acara.


Permintaan maaf itu pun kembali menjadi sorotan khalayak ramai, tak terkecuali Said Didu.


Dikutip dari akun Twitter miliknya, Said Didu mempertanyakan nasib dari karyawan yang dipecat lantaran menjadi panitia acara kajian tersebut.


“Bagaimana nasib karyawan yg dipecat/dimutasi?” tulis Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu pada Minggu, 11 April 2021.


Selain itu, ia juga mempertanyakan imbauan Dede yang menyerukan agar seluruh perusahaan BUMN melakukan hal yang sama seperti yang dirinya lakukan di PT Pelni.


“Bagaimana dg himbauan ybs melalui akun twitter beliau agar seluruh BUMN melakukan hal yg sama dg PT Pelni?” ucapnya.


Untuk diketahui, Dede sebelumnya meminta seluruh perusahaan BUMN untuk membatalkan kajian yang dinilai radikal serta mencopot karyawan yang terlibat dalam acara tersebut dari jabatannya.


(*)

Pelototi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: Setiap 3 Bulan Kita Cek!
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Pelototi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Dalam kunjungannya itu, dia meminta agar proyek ini bisa diselesaikan sesuai target di tahun 2022. Luhut mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi dan pengecekan rutin selama 3 bulan sekali agar pengerjaan bisa selesai tepat waktu.


"Setiap 3 (tiga) bulan kita akan melakukan evaluasi serta pengecekan dari kemajuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga pengerjaannya tepat waktu," kata Luhut dalam keterangannya, Senin, 12 April 2021.


Kunjungan Luhut sendiri berfokus pada pembangunan Stasiun Padalarang dan Stasiun Tegalluar. Di Tegalluar, Luhut juga meninjau depo angkutan rel, dan fasilitas track laying Tegalluar.


Luhut sempat meninjau proses track laying atau pemasangan rel. Pada fasilitas ini, rel yang tiba dari depo angkutan rel Tegalluar diluruskan untuk selanjutnya dilakukan tes uji. Setelah itu rel akan disambung menjadi sepanjang 500 meter dengan sistem las, awalnya satu bagian rel hanya sepanjang 50 meter.


Setelah proses selesai, rel-rel yang sudah disambung itu diberangkatkan dari track laying facility menuju lokasi pemasangan rel di trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dikerjakan oleh PT KCIC berjalan secara paralel. Selain pembangunan jalur kereta, pembangunan stasiun dan sarana penunjang lainnya juga menjadi target yang akan diselesaikan pada tahun 2022.


Dalam kunjungannya, Luhut didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri II Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga ikut melakukan peninjauan proyek kereta cepat, melalui akun Instagramnya mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung bakal selesai di tahun 2022.


"TAHUN 2022 Kereta Cepat Jakarta Bandung akan selesai," tulis pria yang akrab disapa Kang Emil di Instagram @ridwankamil Senin, 12 April 2021.


Mantan walikota Bandung itu pun menjelaskan setelah pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung rampung maka diharapkan bisa dilanjutkan sampai Bandara Kertajati. Hingga kini proses pengerjaannya sudah mencapai 70%.


"Progres sudah sekitar 70-an persen. Semoga selesai sesuai jadwal dan bisa terus lanjut kereta cepat ini di tahap 2 ke Bandara Kertajati," kata Kang Emil.


Source: detikcom

Jokowi Buka-bukaan Rayu Jerman Bantu RI Genjot Industri Digital
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Jokowi Buka-bukaan Rayu Jerman Bantu RI Genjot Industri Digital
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayu Jerman untuk ikut membantu Indonesia mengembangkan industri 4.0. Hal itu disampaikannya langsung saat membuka Hannover Messe 2021 Digital Edition yang juga dihadiri Kanselir Jerman Angela Merkel.


Dalam acara itu Jokowi secara terbuka mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Sebab Indonesia telah menyiapkan roadmap implementasi making Indonesia 4.0.


"Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia," tuturnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 12 April 2021.


Menurutnya terdapat 3 hal utama dalam pengembangan industri 4.0. Pertama, kebutuhan penguatan SDM. Indonesia dianggap memiliki kelebihan dalam hal bonus demografi.


"Pada tahun 2030 jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh 2 kali lipat. Tantangannya adalah penyiapan SDM yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Tantangan big data. Artificial intelligence. Internet of things. Saya yakin, Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset, dan penguatan universitas berbasis teknologi," ujar Jokowi.


Kedua, dibutuhkan terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi industri 4.0. Pembenahan iklim investasi sendiri menurutnya membutuhkan reformasi struktural. Salah satunya melalui UU Cipta Kerja.


"UU Cipta kerja ini akan mempermudah izin usaha. Memberikan kepastian hukum. Memberikan insentif. UU Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. UU Cipta Kerja akan mendukung pengembangan industri 4.0," jelas Jokowi.


Ketiga, investasi pada pembangunan hijau. Menurutnya pandemi menjadi momentum yang baik untuk mendorong pembangunan hijau.


"Menurut WEF, potensi ekonomi hijau atau pembangunan hijau sangatlah besar. Peluang bisnis sebesar US$ 10,1 triliun. Peluang 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2030," terang Jokowi.


Source: detikcom

Alasan di Balik Penamaan Tol Japek Layang Jadi Sheikh Mohamed Bin Zayed
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Alasan di Balik Penamaan Tol Japek Layang Jadi Sheikh Mohamed Bin Zayed
BENTENGSUMBAR.COM - Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), namanya diabadikan pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan latar belakangnya.


Menurut Pratikno latar belakang penamaan Sheikh Mohamed menjadi Jalan Tol Japek Layang adalah untuk menghargai hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dengan UEA.


Terlebih lagi, dia mengatakan nama Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah diabadikan menjadi salah satu nama jalan di pusat ibu kota Abu Dhabi. Penamaan MBZ pada jalan tol layang ini dinilai sebagai penghormatan untuk UEA.


"Sebelumnya, nama jalan Presiden Joko Widodo dicanangkan di Abu Dhabi pada sebuah jalan utama yang strategis antara Abu Dhabi National Exhibition Center menuju ke arah kompleks kedutaan," papar Pratikno dalam acara peresmian yang disiarkan di YouTube, Senin, 12 April 2021.


"Ini penghormatan bangsa Indonesia yang diberikan kepada pemerintah UEA, khususnya untuk Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Jadi itu lah latar belakang perubahan nama ini," lanjutnya.


Pratikno juga menjelaskan hubungan diplomatik antara Indonesia dan UEA sudah berlangsung lebih dari 45 tahun sejak tahun 1976. Pratikno juga mengatakan hubungan dengan UEA makin mesra, mulai dari bidang sosial dan kebudayaan maupun bidang ekonomi.


Khusus di sektor perekonomian, menurutnya pemerintah UEA sudah menyuntikkan banyak investasi, bahkan disebut memiliki jumlah yang terbesar.


Investasi diberikan pada pembangunan infrastruktur, dan yang paling baru adalah suntikan dana untuk Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan lembaga pengelola dana sovereign wealth fund di Indonesia.


"Di bidang ekonomi, investasi UEA merupakan investasi yang terbesar di Indonesia. Baik untuk pembangunan infrastruktur dan dukungan dalam volume besar ke INA yang menjadi lembaga SWF Indonesia," ujar Pratikno.


Source: detikcom

Mantap! Semua Akses Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran Resmi Dibuka
Senin, April 12, 2021

On Senin, April 12, 2021

Mantap! Semua Akses Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran Resmi Dibuka
BENTENGSUMBAR.COM - Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran resmi mengoperasikan seluruh akses masuk/keluar sejak Sabtu, 10 April 2021 pukul 14.00 WIB. 


Itu menyusul telah diresmikannya jalan berbayar tersebut pada 1 April 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)


PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), semula hanya mengoperasikan Gerbang Tol (GT) Kunciran 6, GT Kunciran 7, GT Kunciran 8, dan Gerbang Tol Benda Utama untuk melayani pengguna dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta.


Sekarang jalan tol sepanjang 14,19 km itu telah mengoperasikan seluruh akses dengan total 8 GT, yaitu GT Tanah Tinggi 1 dan 2, GT Buaran Indah 1 dan 2, serta GT Pinang 1, 2, 3 dan 4.


Direktur PT JKC Agung Widodo menjelaskan kini pengguna tol asal Pamulang, Serpong, dan sekitarnya bisa melakukan perjalanan menerus menuju Bandara Soetta dan sebaliknya, maupun hanya menggunakannya dari dan menuju daerah Tanah Tinggi, Buaran Indah, dan Pinang.


"Saat ini semua akses pada Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran sudah dioperasikan semua, sehingga sudah dapat digunakan untuk perjalanan menerus ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun untuk akses dari dan menuju daerah sekitar Tanah Tinggi, Buaran dan Pinang," kata Agung dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 11 April 2021.


"Jalan ini juga telah terhubung hingga Pamulang melalui Jalan Tol Kunciran-Serpong dan Jalan Tol Serpong-Cinere Ruas Serpong-Pamulang," sambungnya.


Beroperasinya ruas Cengkareng-Batuceper-Kunciran sebagai bagian jaringan Jalan Tol JORR II, diharapkan dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan roda perekonomian di wilayah Jakarta dan kota Tangerang.


Source: detikcom

PaDi UMKM Gandeng 500 UMKM di Sumedang Tingkatkan Pemasaran Secara Digital Platform
Senin, April 12, 2021

On Senin, April 12, 2021

PaDi UMKM Gandeng 500 UMKM di Sumedang Tingkatkan Pemasaran Secara Digital Platform
BENTENGSUMBAR.COM - Keberadaan PaDi UMKM (Pasar Digital UMKM) merupakan komitmen pemerintah dalam pemanfaatan teknologi di era digital mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang terdiri dari kolaborasi 9 BUMN, yakni bank BRI, Pertamina, WiKa, Waskita, Telkom Indonesia, Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, Pupuk Indonesia dan Pembangunan Perumahan (PP). Platform PaDi UMKM merupakan ekosistem yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia.


Pada hari Sabtu, 10 April 2021, dilaksanakan Webinar Nasional bertemakan “UMKM Sumedang Bangkit bersama PaDi UMKM”. Acara ini diselenggarakan dalam rangkaian acara “UMKM Go Digital” oleh PaDi UMKM. Opening speech Webinar Nasional ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Yayasan Masyarakat Indonesia Emas (YMEI), Marsudi Wahyu Kisworo dan Donny Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Acara ini berlangsung dari pukul 12.30 – 16.30 WIB.


Pembicara yang hadir dalam acara ini antara lain, M. Fajrin Rasyid (Direktur Digital Business PT Telkom), Henri Setyawan Wyatno (perancang PaDi UMKM), Rahmadi (Kabid. Kemudahan Usaha Mikro Kemenkop dan UMKM), Ismail (Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo), Faizal R. Djoemadi (Direktur Utama PT. Pos Indonesia), Trisnadi Yulrisman (Direktur Operasional & Keuangan PT. SMF – Sarana Multigrya Finance (Persero) dan MC dibawakan oleh Zena Irfani dan Aryo Seno, serta sebagai moderatornya, Dr. Rahajeng Widya, SE. MM.CPC.


Dalam pemaparannya, M. Fajrin Rasyid mengatakan bahwa,“Ada 3 isu utama dalam mendorong UMKM go-digital, yakni kapasitas usaha (berproduksi dalam skala besar dan ekonomis), kualitas produk (agar bisnis bersaing dengan produk usaha besar di marketplace) dan literasi digital (kemampuan UMKM ‘melek-digital’, seperti mengoprasikan prangkat dan aplikasi platform digital).”


 “UMKM sebagai tonggak ekonomi bangsa Indonesia, maka kehadiran PaDi UMKM ini bertujuan untuk recovery ekonomi Indonesia bagi para pelaku UMKM dengan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan UMKM secara sistematis di era digital, pada skala nasional maupun global,” demikian penjelasan Henri Wiryawan Wyatno.


Dalam kesempatan lain, Rahmadi menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan modal setelah diterbitkannya PP No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan K-UMKM.


“Usaha Mikro itu memiliki plafon modal di bawah Rp. 50 juta menjadi dibawah Rp. 1 Milyar. Usaha Kecil di atas Rp. 50 juta dan di bawah Rp.500 juta, menjadi di atas Rp.1 M dan di bawah Rp.5 M. Usaha Menengah di atas Rp.500 juta dan di bawah Rp.10 M menjadi di atas Rp. 5 M dan di bawah Rp.10 M. Sedangkan Usaha Besar di bawah Rp.10 M menjadi di atas Rp.10 M,” demikian Rahmadi menjelaskan.


Selanjutnya Ismail dari Kemenkominfo menekankan, “Diperlukan inisiatif untuk digitalisasi sektor UMKM, khususnya operasional pemasaran untuk merambah pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan dari lini penjualan baru, menguatkan resiliensi UMKM di tengah pandemi Covid-19 serta mengembangkan UMKM ke skala yang lebih besar.”


Peserta dalam acara ini dihadiri sekitar 500 orang, terdiri dari pelaku UMKM, investor, pejabat pemerintah yang terkait, juga masyarakat umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada akhir acara diumumkan para pemenang Lomba Instastory, berhadiahkan uang sebesar Rp.250.000,- per-orang untuk 10 orang. 


Laporan: Ali Akbar

Berkedok Proyek Bansos, Hasil Penjualan Telur Rp 325 Juta Malah Ludes
Minggu, April 11, 2021

On Minggu, April 11, 2021

Berkedok Proyek Bansos, Hasil Penjualan Telur Rp 325 Juta Malah Ludes
BENTENGSUMBAR.COM - Nasib sial menimpa seorang bos telur ayam negeri di Kalideres, Jakarta Barat, Gunawan Legiyo. Dia harus mengalami kerugian ratusan juga setelah uang hasil penjualan telur tidak disetorkan oleh salesnya sendiri bernama Eko Supriyono, 28.


Pelaku yang cuma lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) menilap uang hasil penjualan telur untuk kepentingannya sendiri. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Lindawaty Simanihuruk, dan hakim anggota  Asgari Mandala, serta Yulisar, menjatuhi Eko dengan vonis 2,5 tahun.


“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Supriyono Bin Maksud Wiharjo berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ucap Hakim Lindawaty dalam putusannya.


Majelis Hakim menilai Eko terbukti bersalah melakukan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Hal yang memberatkan penjatuhan vonis yaitu perbuatan Eko telah merugikam banyak orang dan meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan yaitu Eko bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya. Eko juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.


Kasus ini sendiri bermula pada Oktober 2020 lalu saat Eko menjadi sales kanvas yang menjual telur ayam negeri milik Gunawan. Pada 18 Oktober 2020 Eko mengajukan pengambilan telur dengan alasan untuk proyek bansos. Saat itu Eko mengambil 552 ikat telor atau setara 8.280 kg kepada kepala gudang, Abdul Malik.


Telur tersebut dihargai Rp 21.500 per kilogram. Sehingga jumlah yang harus disetorkan Eko sebesar Rp 178.020.000. Eko kemudian menjual seluruh telur tersebut secara murah kepada orang-orang. Setelah telur habis, Eko hanya menyetorkan uang hasil penjualan Rp  54.336.500, dari seharusnya Rp 178 juta.


Selanjutnya, Eko pada 19 Oktober 2020 kembali mengajukan pengambilan telur ayam sebanyak 914 ikat atau setara 13.710 kg dengan dalih yang sama untuk proyek bansos. Dari pengambilan ini, nilai setoran yang harus dibayarkan Eko yakni Rp 294.765.000, namun setelah telur habis, uang yang disetorkan hanya Rp 79 juta.


Belum lunas dengan 2 tagihan sebelumnya, Eko kembali mengajukan pengambilan telur pada 20 Oktober 2020. Namun, karena masih ada tunggakan, Gunawan sebagai pemilik tidak mengizinkan adanya pengambilan telur. Namun Eko mengakalinya dengan menelepon sales lainnya bernama Rokib dan Bima.


Dua orang itu diminta untuk mengirim telur kepada pelanggan Eko di daerah Cipondoh, Kota Tangerang sebanyak 164 ikat. Pengiriman telur juga diminta dilakukan ke pelanggan lainnya di daerah Sepatan, Tangerang sebanyak 13 ikat. Sehingga jumlah penjualan Eko pada hari itu sebanyak 177 ikat atau setara dengan 2.655 kg. Dari jumlah itu, nilai setoran seharusnya sebesar Rp 57.082.500. Namun, uang itu tidak pernah disetorkan oleh Eko kepada Gunawan selaku pemilik.


Kejahatan Eko mulai terendus pada 20 Oktober 2020 banyak pelanggan yang mendatangi gudang telor Gunawan di Jalan 20 Desember Nomor 77 RT 04/RW 03 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat meminta uang panjar pembeliannya dikembalikan. Pelanggan komplain karena Eko belum mengirim telur ayam yang dipesan.


Pemilik gudang telur yang kaget lalu memerintahkan para pekerjanya melakukan audit. Dan didapati fakta bahwa Eko menggunakan panjar pembelian dari para pelanggan untuk menutupi setoran penjualan telur pada 18 dan 19 Oktober 2020. Pasalnya uang hasil penjualan telur telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Eko.


Adapaun rincian uang panjar yang digunakan Eko untuk menutupi hasil penjual telur sebelumnya yakni, dari Syahrulloh sebesar Rp 18.413.000 dan Rp 60 juta; Sulaiman sebesar Rp 26.755.500; dari M. Ridwan Rp 10.440.000; dan dari Novitina Ayundha Rp 15 juta.


“Bahwa atas kejadian perbuatan terdakwa tersebut saksi Gunawan Legiyo menderita kerugian sebesar Rp 325.000.000,” ucap Hakim Lindawaty.


Dalam persidangan, Eko mengakui seluruh perbuatannya. Bahwa dia telah menggelapkan uang hasil penjualan telur milik Gunawan dengan modus untuk proyek bansos. Uang itu dia habiskan untuk kepentingan pribadi. “Uangnya telah habis digunakan untuk keperluan sendiri,” kata Eko.


Dalam persidangan, Eko hanya menyampaikan pembelaan secara lisan untuk meminta keringanan hukum. Di hadapan Majelis Hakim, dia mengaku telah menyesali perbuatannya.


Source: JawaPos.com

Kafe Hingga Diskotek Wajib Bayar Royalti Lagu, Ini Tarif Lengkapnya
Minggu, April 11, 2021

On Minggu, April 11, 2021

Kafe Hingga Diskotek Wajib Bayar Royalti Lagu, Ini Tarif Lengkapnya
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 


Penerbitan beleid ini merupakan penegasan dari aturan yang sebelumnya diterbitkan.


Dalam aturan ini, pemerintah mewajibkan 14 sektor usaha membayar royalti atas pemutaran lagu dan musik. Sebanyak 14 sektor usaha maupun kegiatan yang wajib membayar royalti musik saat beroperasi diatur dalam pasal 3 ayat 2, yaitu:


Seminar dan konferensi komersial; restoran termasuk kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; pertokoan.


Selanjutnya bank dan kantor; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel termasuk kamar hotel, dan fasilitas hotel; terakhir usaha karaoke.


"Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hal ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik," tulis pertimbangan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang dikutip detikcom, Sabtu, 10 April 2021.


Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebetulnya sudah menetapkan tarif royalti musik di sektor usaha. Aturan mengenai tarif tertuang dalam Keputusan menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.


Dasar penetapan tarif royalti tertuang pada Pasal 1, yaitu ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada praktik terbaik di tingkat internasional. Tarif royalti juga mempertimbangkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), masukan dari pengguna, lalu kepatutan dan rasa keadilan.


Besaran tarif ini merupakan satu-satunya tarif yang resmi dari pengguna hak pencipta dan hak terkait oleh LMK pencipta dan hak terkait. Adapun, pembayaran royalti musik dilakukan minimal 1 tahun sekali.


"Besaran harga resmi tarif royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017," bunyi Pasal 2 Ayat (1) Kepmenkumham.


Berikut daftar tarif royalti atas pemutaran lagu atau musik di area komersial:


1. Tarif royalti untuk kegiatan seminar dan konferensi didasarkan lumpsum sebesar Rp 500 ribu per hari.


2. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik seperti restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan royalti pencipta sebesar Rp 60.000 per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp 60.000 per kursi per tahun.


3. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik seperti pub, bar, dan bistro ditentukan tiap meter persegi per tahun. Tarif royalti untuk hak pencipta Rp 180.000 per meter persegi per tahun dan royalti untuk hak terkait Rp 180.000 per meter persegi per tahun.


4. Tarif royalti untuk bidang usaha diskotek dan klab malam ditentukan tiap meter persegi per tahun. Tarif royalti untuk hak pencipta Rp 250.000 per meter persegi per tahun dan royalti untuk hak terkait Rp 180.000 per meter persegi per tahun.


5. Tarif royalti bagi nada tunggu telepon ditetapkan sebesar Rp 100.000 per sambungan telepon setiap tahun.


6. Tarif royalti bagi bank dan kantor ditetapkan sebesar Rp 6.000 per meter persegi setiap tahun.


7.Tarif royalti untuk kegiatan usaha bioskop didasarkan lumpsum sebesar Rp 3.600.000 per layar per tahun.


8. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pameran dan bazar didasarkan lumpsum sebesar Rp 1.500.000 per hari.


9. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut ditetapkan 0,25% dikalikan dengan harga tiket terendah.


10. Tarif royalti untuk kegiatan usaha konser musik didasarkan ada atau tidak adanya tiket:

- Konser musik dengan penjualan tiket maka tarifnya dihitung dari hasil kotor penjualan tiket dikali 2% ditambah dengan tiket yang digratiskan dikali 1%.

- Konser musik tanpa gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik dikali 2%.


11. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pertokoan seperti supermarket, pasar swalayan (department store), kompleks pertokoan (mal), toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran (gym, fitness centre, etc), arena olah raga (termasuk bowling, ice skating, billiard), dan ruang pamer (showroom).


- Untuk pertokoan dihitung berdasarkan luas ruang pertokoan tiap meter persegi per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Luas ruangan toko 500 meter persegi pertama dikenakan biaya Rp 4.000 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 4.000 per meter untuk hak terkait.

b. Luas ruangan toko 500 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.500 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 3.500 per meter untuk hak terkait.

c. Luas ruangan toko 1000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 3.000 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 3.000 per meter untuk hak terkait.

d. Luas ruangan toko 3000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.500 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 2.500 per meter untuk hak terkait.

e. Luas ruangan toko 5000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 2.000 per meter untuk hak terkait.

f. Luas ruangan toko 5000 meter persegi selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.500 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 1.500 per meter untuk hak terkait.

g. Penambahan selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.000 per meter untuk pencipta lagu dan Rp 1.000 per meter untuk hak terkait.


12. Tarif royalti untuk kegiatan usaha hotel dan fasilitas hotel berdasarkan jumlah kamar yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:


a. Hotel yang memiliki jumlah kamar 1-50 dikenakan tarif royalti Rp 2 juta per tahun

b. Hotel yang memiliki jumlah kamar 51-100 dikenakan tarif royalti Rp 4 juta per tahun

c. Hotel yang memiliki jumlah kamar 101-150 dikenakan tarif royalti Rp 6 juta per tahun

d. Hotel yang memiliki jumlah kamar 151-200 dikenakan tarif royalti Rp 8 juta per tahun

e. Hotel yang memiliki jumlah kamar di atas 201 dikenakan tarif royalti Rp 12 juta per tahun


13. Tarif royalti untuk kegiatan usaha resort, hotel eksklusif dan hotel butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp 16.000.000 per tahun.


14. Tarif royalti untuk lembaga penyiar radio didasarkan kepada jenis-jenis lembaga penyiaran, sebagai berikut:

- Radio komersial, tarif royaltinya berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik. Untuk tahun 2019, tarifnya sebesar 1,15% dengan rincian hak pencipta 0,60% dan hak terkait 0,55%.

- Radio non komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) dihitung berdasarkan lumpsum dengan hak pencipta sebesar Rp 1.000.000 per tahun dan hak terkait Rp 1.000.000 per tahun.


15. Tarif royalti untuk lembaga penyiaran televisi didasarkan sesuai jenis-jenisnya:

- Televisi bebas mengudara/terestrial sebesar 1,15% dari pendapatan iklan tahun sebelumnya. Rinciannya 0,60% untuk hak pencipta dan 0,55% untuk hak terkait.

- Televisi berbayar dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota dikalikan 1,15% dengan rincian Rinciannya 0,60% untuk hak pencipta dan 0,55% untuk hak terkait.


- Televisi Republik Indonesia (TVRI) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari APBN dikalikan 1,15% dengan rincian 0,60% untuk hak pencipta dan 0,55% untuk hak terkait.

-Tarif royalti untuk televisi berbasis pesanan dihitung dari jumlah pendapatan iklan dan atau pendapatan lainnya dikalikan dengan 1,15%. Rinciannya 0,60% untuk hak pencipta dan 0,55% untuk hak terkait.


Untuk kepentingan pembayaran, lembaga penyiaran televisi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu televisi musik dikenakan tarif 100%, televisi informasi dan hiburan dan TVRI tarifnya 50%, televisi berita dan atau olahraga dikenakan tarif 20%.


Sementara untuk tarif yang berlaku bagi televisi lokal non komersial berdasarkan lumpsum Rp 6.000.000 per tahun untuk hak pencipta dan Rp 4.000.000 per tahun untuk hak terkait.


16. Tarif royalti untuk kegiatan usaha pusat rekreasi didasarkan kepada jenis-jenisnya:

- Taman rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket yaitu 1,3% dikalikan harga tiket jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentase penggunaan musik.

- Tempat rekreasi di dalam ruangan tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum Rp 6.000.000 per pusat rekreasi per tahun.


17. Tarif royalti untuk kegiatan usaha karaoke ditentukan berdasarkan jenis-jenisnya:

- Karaoke tanpa kamar (aula) Rp 20.000 per ruangan per hari

- Karaoke keluarga Rp 12.000 per ruangan per hari

- Karaoke eksklusif Rp 50.000 per ruangan per hari

- Karaoke kubus atau booth Rp 300.000 per kubus per tahun.


Mau Ditetapkan per Lagu


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham ingin pembayaran royalti untuk para musisi dikenakan per lagu. Tarif ini akan diberlakukan kepada seluruh sektor yang diwajibkan dalam aturan.


Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris mengatakan saat ini pengenaan tarif royalti atas pemutaran lagu atau musik ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pengenaan tarif ini, diakuinya masih menimbulkan masalah dalam implementasinya.


"Misalnya istilah mereka pakai gelondongan, misalnya Rp 50 juta sebulan, nanti yang di sini Rp 30 juta, yang di sana Rp 75 juta, kan membuat tidak jelas," kata Freddy saat dihubungi detikcom, Sabtu, 10 April 2021.


Pengenaan royalti per lagu ini, dikatakan Freddy akan tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan Ham yang saat ini masih diformulasikan.


"Kalau nanti per item saja. Ditegasin formulasi tarif di permen, misalnya sekali muter Rp 50," ujarnya.


Dia mengungkapkan, potensi royalti hak cipta dan hak terkait di sektor permusikan sangat besar. Pemerintah, dikatakan Freddy tidak sepeserpun akan menarik duit royalti tersebut.


Menurut dia, nantinya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui LMK akan menarik royalti kepada 14 sektor usaha yang diwajibkan untuk membayar royalti atas pemutaran lagu atau musik saat menjalankan usahanya.


Lebih lanjut dia mengungkapkan, pemerintah juga akan menyiapkan sebuah alat yang nantinya bisa mendata berapa banyak lagu yang diputar oleh para pelaku usaha dalam sehari.


Saat ini, dikatakan Freddy pihaknya juga berencana membangun pusat data lagu dan musik atau bank data musik untuk mengoptimalkan penarikan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta lagu atau musisi.


Dia mencatat, saat ini ada sekitar 60 juta lagu di Indonesia. Sayangnya, seluruh lagu tersebut belum terdata dengan baik khususnya para nama penciptanya.


"Dengan sistem yang kita bangun semuanya akan terdaftar di data center lagu," ungkapnya.


Source: detikcom

Maruf Amin Minta BPKH Perluas Investasi Dana Haji ke Luar Negeri
Minggu, April 11, 2021

On Minggu, April 11, 2021

Maruf Amin Minta BPKH Perluas Investasi Dana Haji ke Luar Negeri
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas dan mengembangkan investasi dana haji dari calon jamaah haji Indonesia hingga ke luar negeri.


"Sangatlah tepat bagi BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk terus menjalin kerja sama dan mengajak negara-negara yang memiliki investasi syariah dan dinilai cukup aktif untuk bekerja sama, dan/atau sebagai target investasi yang bersifat sustainable," kata Wapres saat membuka 'Global Investment Forum' (GIF) yang diselenggarakan BPKH dan Islamic Developmetn Bank (IsDB) secara daring, Jumat.


Hingga Desember 2020, Wapres menyebutkan BPKH telah mengelola dana haji sebesar Rp140 triliun atau setara 10 miliar dolar AS. Pengembangan dana haji tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan untuk investasi wakaf, investasi haji dan investasi global.


"Dana haji tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi, seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya," tutur-nya.


Wapres juga berharap GIF dapat menjadi forum diskusi antara Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional untuk mendiskusikan terkait potensi investasi dana haji.


"Saya berharap kegiatan ini menjadi platform diskusi antara BPKH, lembaga keuangan internasional seperti Islamic Development Bank, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan mitra strategis serta counterparts lainnya, seperti Royal Commission for Makkah City and Holy Sites dan Badan Wakaf Indonesia," ujarnya.


Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan investasi dana haji ke luar negeri telah dilakukan BPKH dengan memberikan penyertaan modal di Awqaf Properties Investment Fund (APIF) milik IsDB. Penyertaan modal di APIF tersebut akan lebih banyak dimanfaatkan untuk proyek properti berbasis wakaf.


"Kami bekerja sama dengan IsDB melalui APIF dan semoga tahun ini mendapat deviden. BPKH mendukung APIF dalam menyediakan pengembangan wakaf properti," kata Anggito.


BPKH mencatat dana kelolaan haji di 2020 sebesar Rp143,1 triliun, naik 15 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp124,32 triliun. Sebanyak 69,6 persen dana haji atau Rp99,53 triliun digunakan untuk investasi, sementara 30,4 persen atau Rp43,53 triliun ditempatkan di bank syariah.


(*)

Perusahaan Wajib Bayar THR 2021 Secara Penuh, FBK: Pemerintah Harus Monitor!
Minggu, April 11, 2021

On Minggu, April 11, 2021

Perusahaan Wajib Bayar THR 2021 Secara Penuh, FBK: Pemerintah Harus Monitor!
BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta didorong untuk mengawasi perusahaan bayarkan THR 2021 secara penuh kepada buruh, serta menuntut agar menindak tegas pengusaha nakal yang melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.


Dorongan itu disampaikan Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah.


Pemerintah telah menegaskan perusahaan swasta wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh pada tahun 2021 ini.


Hal ini dilakukan lantaran pemerintah sebelumnya sudah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha untuk tetap bisa bertahan selama masa pandemi Covid-19.


"Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan, dunia swasta membayarkan secara penuh THR untuk karyawannya di Ramadhan tahun ini," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat Tahun 2021.


Salah satu insentif yang diberikan kepada pengusaha yakni Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk mobil baru. Diskon pajak tersebut dinilai berhasil mengerek penjualan mobil hingga 143 persen di Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya.


Selain itu, ada juga insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk properti atau perumahan. Stimulus ini menaikkan penjualan rumah pada Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya.


Insentif lainnya juga diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit hingga penjaminan kredit. Insentif yang diberikan tersebut diberikan oleh pemerintah salah satunya agar para pengusaha tetap mampu membayarkan THR pada karyawannya.


Selama pandemi berbagai insentif sudah diberikan ke berbagai sektor, yang intinya pada saat Ramadhan ini, begitu sudah diberikan pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan secara penuh THR untuk karyawannya.


Dengan demikian, Hilman Firmansyah mengatakan, pengawas ketenagaakerjaan harus pro aktif melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan membayar penuh THR atau tidak.


"Kalau ada perusahaan yang melanggar harus ditindak sesuai hukum," ujar dia.


Pihaknya juga mendesak pengusaha menjalankan mekanisme pembayaran secara penuh THR 2021 sesuai UU Ketenagakerjaan.


Buruh juga harus memastikan bahwa haknya terpenuhi, dan melaporkan kepada instansi terkait apabila THR dicicil atau bertahap pembayarannya.


"Terakhir, bentuk pengawasan harus diperketat mulai dari dinas tenaga kerja, suku dinas tenaga kerja dalam pelaksanaannya serta memastikan THR 2021 dibayarkan secara penuh oleh perusahaan terhadap buruh," demikian Hilman Firmansyah.


Source: detikcom

4 Fakta Bansos Rp14 Triliun Cair Bulan Ini, Ada Beras 10 Kg
Sabtu, April 10, 2021

On Sabtu, April 10, 2021

4 Fakta Bansos Rp14 Triliun Cair Bulan Ini, Ada Beras 10 Kg
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa bantuan yang termasuk ke dalam Perlindungan Sosial (PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai dan lainnya) akan dimajukan penyalurannya.


Penyaluran Perlinsos yang belum terpenuhi di kuartal I-2021 akan direalisasikan pada April sampai awal Mei. Okezone telah merangkum beberapa fakta terkait hal tersebut, Sabtu, 10 April 2021.


1.Kartu Sembako dimajukan jadi awal Mei


Airlangga mengatakan, pencairan Kartu Sembako yang semula akan dilaksanakan Juni, menjadi sebelum lebaran di bulan Mei.


"Memajukan pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei (sebelum Lebaran) serta penyaluran program Perlinsos lainnya, diperkirakan akan berpotensi meningkatkan realisasi sebesar Rp14,12 triliun," ujar Menteri Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.


2. Ada Penyaluran Bantuan Beras 10 Kg selama Ramadan


Pemerintah juga akan menyalurkan Bansos Beras bagi masyarakat selama Ramadhan, melalui program Penyaluran Bantuan Beras sebesar per 10 kg untuk para Penerima Kartu Sembako. Penyaluran akan dilakukan pada akhir bulan Ramadhan (pada masa Peniadaan Mudik berlaku).


3. Pemerintah mendorong konsumsi masyarakat di tengah peniadaan mudik


Dimajukannya penyaluran bantuan tersebut ditujukan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat selama peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan.


“Pada akhir bulan Ramadhan, saat peniadaan mudik dan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah telah menyiapkan program untuk mendorong konsumsi masyarakat, yang dibarengi dengan berbagai program untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Diharapkan melalui kebijakan ini, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021” bebernya.


4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih negatif


Airlangga menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 yang masih negatif, untuk bisa kembali ke level pra-Covid atau sekitar 5% (YoY) di 2021, dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7% pada kuartal II-2021.


"Apabila pertumbuhan di kuartal II-2021 tidak mencapai 6,7% maka target pertumbuhan ekonomi 5% di tahun 2021 tidak tercapai," tandasnya.


Source: Okezone