Terungkap! Keponakan Luhut Calon Kuat Bos SWF Dana Abadi RI

Terungkap! Keponakan Luhut Calon Kuat Bos SWF Dana Abadi RI

BentengSumbar.com On Jumat, Januari 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah rencananya akan memutuskan pimpinan pengelola dana abadi RI (Sovereign Wealth Fund/SWF) bulan ini. Berdasarkan laporan Bloomberg, ada sejumlah daftar calon kandidat yang muncul sebagai bos SWF di antaranya, Arief Budiman, mantan direktur keuangan produsen energi PT Pertamina; Arsjad Rasjid, direktur utama PT Indika Energy; Tigor Siahaan, CEO PT Bank CIMB Niaga; dan Rizal Gozali, Presiden Direktur PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia.

Namun selain sejumlah orang tersebut ada kandidat yang lebih kuat, yakni Pandu Sjahrir dari Indies Capital Partners Pte. Sjahrir adalah investor terkemuka dan nama terkenal di industri teknologi Indonesia. Setelah mendapatkan gelar dari University of Chicago dan Stanford University Graduate School of Business, ia menjadi investor awal di startup lokal seperti Gojek.

Selain Indies Capital, Sjahrir menjabat sebagai ketua operasional Sea Ltd. di Indonesia dan anggota dewan di Bursa Efek Indonesia. Seperti diketahui, pria berumur 41 tahun tersebut juga diketahui merupakan keponakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meskipun belum ada keputusan akhir yang dibuat.

Direktur pengelola di penyedia data Global SWF Diego Lopez mengatakan bahwa siapapun yang terpilih sebagai Chief Executive Officer (CEO) harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dan mampu menghormati dunia investasi. 

Menurut dia model lembaga serupa telah diluncurkan di Rusia, Italia, dan Prancis sebagai investasi untuk mendanai infrastruktur. Tetapi agar Indonesia berhasil menarik modal asing, struktur formal, tata kelola, dan kepemimpinan yang kuat akan menjadi sangat penting agar tidak terjadi skandal 1MDB seperti di negara tetangga Malaysia.

Otoritas Investasi Indonesia tersebut telah memperoleh miliaran dolar dalam bentuk jaminan dari AS dan Jepang sebelum mulai beroperasi tahun ini. Jepang berkomitmen USD4 miliar melalui Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional dengan jumlah dua kali lipat yang dijanjikan oleh Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki harapan besar terhadap lembaga pengelola keuangan ini dalam meningkatkan kekayaan negara, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. 

Lembaga otoritas investasi ini memiliki peran kunci dalam mendanai proyek-proyek besar mulai dari infrastruktur dan perawatan kesehatan hingga pariwisata dan teknologi.

Adapun lembaga tersebut berwenang mengajak investor lokal dan global untuk berpartisipasi dalam mendanai proyek tertentu. Pemerintah berencana untuk memulai dana awal tahun ini dengan aset USD5 miliar dan akan mencari investasi sekitar USD16 miliar di awal. 

Tidak seperti banyak dana kekayaan kedaulatan yang didirikan oleh negara-negara kaya seperti Norwegia dan Singapura yang digunakan untuk mengelola pendapatan minyak atau cadangan devisa mereka yang besar, model SWF Indonesia dirancang untuk menarik modal asing sebagai investor bersama.

Source: SINDOnews

Kritik Rizal Ramli Soal Utang Indonesia Menohok Sri Mulyani

Kritik Rizal Ramli Soal Utang Indonesia Menohok Sri Mulyani

BentengSumbar.com On Jumat, Januari 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Utang negara naik tajam di masa Presiden Jokowi. Kementerian Keuangan melansir jumlah utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun. Dengan jumlah itu kini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%, sebelumnya pada 2019 sebesar 29,8 persen. 

Posisi utang pemerintah naik hingga 27,1 persen dibanding 2019 yang mencapai Rp4.778 triliun. 

Ekonom senior Rizal Ramli memperingatkan pemerintah tentang beban utang yang makin menggunung di masa Presiden Jokowi ini. Menurut Rizal, bunga utang pinjaman Indonesia lebih tinggi dari negara lain.

"Ini gara-gara Menkeu terbaik. PhD spesialisasinya labour economic, ekonomi perburuhan soal pemogokan di Lampung. Ngerti istilah-istilah makro ekonomi tetapi tidak mengerti linkages semua faktor makro ekonomi baik yang langsung dari satu variabel ke variabel yang lain maupun loops," katanya dalam kanal YouTube Bravos Radio Indonesia.

"Loops itu dari sini ke sini, dari sana ke sana, ke sini, enggak ngerti dia, makanya arah kebijakan ekonomi kita makin lama makin ngawur, bahkan sebelum krisis," sambungnya.

Menurut Rizal, Sri Mulyani memang dapat pujian, tetapi yang memuji adalah kreditor. Karena, bunganya lebih mahal dari umumnya.  

"Cuma dia dipuji oleh kreditor, karena dia kasih bunga pinjaman 2-3 persen lebih mahal," ujarnya.

Misalnya, lanjut Rizal, ada bank yang mematok bunga kredit sebesar 15 persen, negara lainnya akan melakukan negosiasi agar dapat bunga lebih murah. Namun, tidak demikian dengan Indonesia. 

"Misalnya, bank pasang pengumunan kredit di sini 15 persen. Pengusaha atau negara lain yang datang nego, Pak, bisa enggak bunganya 14 persen, bisa enggak lebih murah. Nah, Menkeu kita terbalik. Dia datang ke banknya, Pak, saya mau minjam 10 tahun bunganya bukan 15 persen, saya mau bayar 17 persen. Ya diangkat-angkat (dipuji)," tuturnya. 

Menurut Menko Ekonomi di era Presiden Gus Dur ini, tidak ada satu pun menteri keuangan di seluruh dunia yang mau bayar bunga utang lebih mahal 2-3 persen.

Apa lagi rating Indonesia lebih tinggi dari Filipina, Thailand, dan Vietnam, seharusnya kalau meminjam bunganya malah 1-2 persen di bawah mereka. 

"Tetapi Sri Mulyani pinjam 2 persen di atas ini. Siapa yang bayar? Ya rakyat kita. Jangan anggap enteng 2 persen ya," tandasnya.

Source: JPNN

Tuding Pemblokiran Rekening FPI Picu Rush Money, Apes Kan! Munarman Habis Dikatain..

Tuding Pemblokiran Rekening FPI Picu Rush Money, Apes Kan! Munarman Habis Dikatain..

BentengSumbar On Kamis, Januari 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Bekas Sekretaris Umum FPI, Munarman, menuding bahwa pemblokiran rekening FPI Dkk akan berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.

Bahkan, ia mengatakan pemblokiran tersebut akan memicu terjadinya rush money, yakni fenomena ketika masyarakat berbondong-bondong menarik simpanan mereka di bank.

Kontan saja, hal tersebut langsung direspons Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae.

Ia menilai tudingan Munarman tersebut tidak mendasar.  "Sangat tidak berdasar. Seperti sering saya katakan. Kami sering memblokir rekening nasabah dari segala jenis kejahatan," ucapnya, dilansir CNNIndonesia.com, Kamis, 21 Januari 2021.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa sistem keuangan dan perekonomian Indonesia justru akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan dunia apabila tidak melakukan pemblokiran rekening.

"Karena kita dianggap membiarkan sistem keuangan kita dipakai oleh segala jenis kejahatan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rekening tersebut akan bisa diakses lagi bila setelah pemeriksaan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Sebelumnya, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan peemblokiran terhadap rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI), oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berpotensi akan bertambah. Hingga saat ini, total sudah 89 rekening yang diblokir.

"Ini justru (pemblokiran) kenapa jumlahnya bertambah, karena financial tracing kan harus dilihat kemana dulu transaksi. Banyak sekalk apalagi kalau kita kita mundur ke sekian tahun ke belakang. Banyak sekali yang harus kita traing, uangnya kemana," tutur Dian dalam sebuah diskusi daring, Minggu, 17 Januari 2021.

Source: WE Online

Jokowi Instruksikan Bantuan UMKM, Insentif Pajak hingga Kartu Prakerja Dilanjutkan

Jokowi Instruksikan Bantuan UMKM, Insentif Pajak hingga Kartu Prakerja Dilanjutkan

BentengSumbar On Kamis, Januari 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai masyarakat kelas menengah punya potensi besar untuk menggenjot ekonomi dalam negeri. 

Utamanya dengan meningkatkan demand kelas menengah.

Namun begitu, Jokowi menyebut bahwa demand kelas menengah belum bergerak. “Sebetulnya ruang yang paling besar untuk memperkuat menaikkan meningkatkan demand adalah di kelas menengah. Yang sampai saat ini belum bergerak untuk demand-nya naik,” katanya dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis, 21 Januari 2021.

Untuk itu, pemerintah akan terus melanjutkan program bantuan sosial (bansos) dan insentif bagi pengusaha UMKM.

“Dalam jangka pendek, ini akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian, yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, menengah terus, insentif pajak, bantuan modal darurat terus,” ujarnya.

Sementara kartu prakerja juga akan dilanjutkan bagi masyarakat yang terkena PHK. 

Hal ini dilakukan agar daya beli meningkat.

“Untuk apa? Agar ada daya beli, agar ada konsumsi, agar ada demand,” pungkasnya.

Source: Okezone

Silaturrahim dengan Gubernur Sumut, Wako H. Mahyeld: Kami Siap Jalin Kerjasama Perdagangan

Silaturrahim dengan Gubernur Sumut, Wako H. Mahyeld: Kami Siap Jalin Kerjasama Perdagangan

BentengSumbar On Kamis, Januari 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Usai lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Wali Kota Medan, Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Wako bersama Forkopimda Kota Padang disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis, 21 Januari 2021. 

"Kami sangat senang Wali Kota Mahyeldi bisa hadir dan bersilaturrahim dengan kami di Medan, banyak hal yang dapat kita sinergikan dan kerjasamakan ke depan. Salah satunya saling mengisi kekurangan komoditas pangan atau bahan pokok," jelas Edy.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Mahyeldi merespon positif gagasan kerjasama yang ditawarkan oleh Gubernur Sumut. Mahyeldi mengatakan, bahwa Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu provinsi penghasil pangan di Indonesia. 

"Sumatera Barat juga banyak menghasilkan pangan diantaranya padi, bawang merah, sayur-sayuran, kakao, juga penghasil hewan ternak. Kita optimis dengan kerjasama dibidang perdagangan ini, insya allah akan membawa kemajuan di Sumbar dan Sumut nanti," ungkapnya.     

Selanjutnya Gubernur Sumut juga menyampaikan ucapan selamat atas kesuksesan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke XXVIII tahun 2020 sekaligus menjadi pemenang dalam kejuaraan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga dibicarakan tentang penanganan Covid-19 di Sumut, pembangunan infrastruktur, dan Wali Kota Mahyeldi juga menitipkan pesan kepada Gubernur Sumut silaturahim dengan perantau minang di Sumut tetap terjaga.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Mahyeldi didampingi Sekda Padang Amasrul, Kajari Padang Ranu Subroto, Kasdim 0312 Letkol Untung Budi, mewakili Polresta Padang, Kabag Perencanaan Polresta Padang Kompol. Dewi Suryani, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Kadis PUPR Yenni Yuliza, Kakan Kesbangpol Yuska Librafortunan, Kabag Umum Budi Kurniawan, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis. 

(Mul/AR)

Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Sampai 8 Februari!

Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Sampai 8 Februari!

BentengSumbar On Kamis, Januari 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah menyoroti tingginya kasus COVID-19 di daerah-daerah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). 

PPKM akan diperpanjang dari 26 Januari hingga 2 minggu ke depan.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Agustus (Februari, red) dan nanti pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, dan positivity rate di atas nasional, dan BOR di atas nasional," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Kamis, 21 Januari 2021.

PPKM ini awalnya diberlakukan mulai 11-25 Januari 2021. Tetapi, masih ada wilayah yang berisiko tinggi COVID-19.

"Telah diberlakukan PPKM di 7 provinsi, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, dan Bali di 77 kabupaten/kota dan ini diatur dengan regulasi persyaratan yang ditetapkan dan hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten/kota, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko tinggi," papar Airlangga.

Dari 7 provinsi yang diberlakukan PPKM, hanya Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami penurunan kasus COVID-19.

"Dari 7 provinsi, terlihat masih ada peningkatan di lima provinsi dan yang mengalami penurunan di Banten dan Yogyakarta. Berdasarkan parameter tersebut, yaitu kasus mingguan ada 52 kabupaten/kota masih kenaikan dan 21 menurun, kasus aktif 46 kabupaten/kota masih ada peningkatan dan 24 menurun, dan 3 tetap," kata Airlangga.

"Kemudian terkait kematian, 44 kabupaten/kota mengalami kenaikan dan 29 kabupaten/kota turun, dan kesembuhan 33 kabupaten/kota penurunan dan 34 meningkat dan 6 tetap," tambahnya.

Source: detikcom

Luhut Hibahkan Tanah 10 Hektare di Sentul City untuk PBNU

Luhut Hibahkan Tanah 10 Hektare di Sentul City untuk PBNU

BentengSumbar On Kamis, Januari 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memberikan hibah sebidang tanah seluas 10 hektare di daerah Sentul, Bogor, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Serah terima hibah tanah itu dilakukan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Januari 2021. 

Luhut, yang ditunjuk Presiden Jokowi pada September 2020 sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu yang mengantar sendiri dokumen hibah tanah tersebut ke PBNU.

"Menko Kemaritiman dan Investasi RI Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan M.P.A. berkunjung ke PBNU untuk menghibahkan tanah," tulis akun Instagram resmi @nahdlatululama, Rabu, 20 Januari 2021.

Menteri yang ditunjuk Jokowi menurunkan kasus covid dalam dua pekan itu menyerahkan hibah tanah kepada Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj.

Hadir juga dalam penyerahan tersebut Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid.

Dalam unggahan itu, PBNU menyebut tanah yang dihibahkan terletak di Sentul City. 

Namun, PBNU tidak menyebutkan pemilik asal tanah tersebut.

"Tanah Sentul City untuk PBNU 10 hektare yang diprakarsai oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan diterima langsung oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU," ucapnya.

Source: CNN Indonesia

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

BentengSumbar.com On Rabu, Januari 20, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Komisaris utama PT Pindad (Persero).

Penunjukkan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-17/MBU/01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad.

Salinan surat itu diserahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pindad yang digelar secara daring pada Senin, 18 Januari 2021.

Selain Gatot, Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon, Alexandra Retno Wulan, Arlan Septia ditetapkan sebagai komisaris independen dan Jaleswari Pramodhawardani sebagai komisaris.

Adapun Gatot menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sumardi selaku wakil komisaris utama.

Sementara, untuk jabatan komisaris, sebelumnya diisi oleh Dr Nurdin, Komjen (Purn) Ari Dono, serta Mayjen TNI (Purn) Endang Sodik.

Selain posisi komisaris, Erick Thohir juga merombak jajaran direksi PT Pindad.

Posisi Direktur Bisnis Produk Pertahanan dan Keamanan kini diisi oleh Wijil Jadmiko Budi. Jabatan ini sebelumnya diemban oleh Heri Heriswan.

Kemudian, Direktur Bisnis Produk Industrial Heru Puryanto digantikan oleh Suharyono.

Terakhir, Syaifudin diangkat sebagai Direktur Strategi Bisnis menggantikan Rizka A Putranto.

Dalam laman resminya, PT Pindad pun menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi pejabat sebelumnya.

“Semoga dengan adanya perubahan dalam manajemen perusahaan, PT Pindad (Persero) dapat meningkatkan kinerja dan menuju perusahaan industri pertahanan yang mandiri, kuat dan semakin maju,” tulis PT Pindad dikutip dari laman mereka, Selasa, 19 Januari 2021.

Source: Kompas.com

Ini Kata Gubernur Irwan Prayitno soal Pelayanan Samsat Padang

Ini Kata Gubernur Irwan Prayitno soal Pelayanan Samsat Padang

BentengSumbar.com On Selasa, Januari 19, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meresmikan Gedung Kantor Samsat Padang dan sekaligus launching aplikasi tujuh layanan Samsat dalam rangka meningkatkan pelayanan maksimal pada masyarakat wajib pajak di Jl. Asahan No.2, GOR. H. Agussalim, Selasa, 19 Januari 2021.

Selain Gubernur Irwan Prayitno, Kapolda Sumbar Toni Hermanto dan Kepala Cabang Jasa Raharja Sumbar Agung Tri Gunardi juga ikut meresmikan yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan menekan tombol sarine.

Disaksikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, para Pimpina Bank BNI, Bank Nagari, jajaran BAKEUDA Sumbar dan tamu undangan yang hadir lainnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, sejak terjadinya gempa 30 September 2009 yang menyebabkan kerusakan pada gedung Samsat yang berlokasi Khatib Sulaiman no. 43 dipindahkan di gedung sementara di Jl. Asahan No.2, GOR. H. Agussalim.

"Namun dengan perkembangan wajib pajak kantor sementara sudah tidak memadai lagi dalam melayani masyarakat sehingga harus ada peningkatan pada pelayanan pada wajib pajak kendaraan bermotor dengan membangun gedung baru yang lebih baik," terang Irwan Prayitno.

Ia, juga mengatakan gedung Samsat ini merupakan gedung yang terakhir dibangun di Pemerintahan Provinsi Sumbar pasca gempa di Sumbar yang sudah menelan anggaran sebesar Rp. 18.142.000.000,-  (Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

"Untuk itu patut diberi apresiasi dan suatu kebanggaan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar, juga Kepolisian khususnya Ditlantas telah melakukan peningkatan kepada publik melalui pelayanan di Samsat," ucap Gubernur Irwan Prayitno saat dalam sambutanya.

Namun dari pada itu pelayanan publik yang prima dan mengedepankan kebutuhan masyarakat, pelayanan harus ditingkatkan secara terus menerus. "Alhamdullah pada hari ini kita akan meresmikan gedung baru Samsat Padang," katanya.

"Dan juga tujuh tempat pelayanan Samsat empat antaranya ada di Pariaman, Kota Padang, Payakumbuh, Bukitinggi tiga lagi di mol pelayanan publik, Sicincin, dan di Kampus UPI kecamatan Lubuk Begalung Padang, juga akan diresmikan. Semoga penerimaan pelayanan pajak dapat bejalan lebih dengan baik," harap Irwan.

Lebih lanjut ia juga meresmikan peningkat melalui Ilmu Teknologi (IT) dengan bersama Bank BNI dan Bank Nagari didukung oleh Perbankan sudah mempunyai aplikasi dengan gadget bisa membayar pajak dengan mudah.

Dengan mengikuti teknologi menjadi suatu keniscayaan yang harus diikuti dari waktu ke waktu untuk tingkatkan kemajuan agar tidak tertinggal sehingga pelayanan menimbulkan kemajuan seiring kemajuan teknologi. 

Sehingga menjauhi terjadinya praktek pungli akan lebih aman dan nyaman adanya aplikasi. Pelayanan prima dan akuntabilitas secara tunai tetapi pembayaran non tunai  mendapatkan proses yang tidak berbelit Belit karena langsung serta mudah diakses.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Bank BNI, Bank Nagari yang telah bergabung, dalam pelayanan Samsat karena telah memberikan pelayan yang terbaik untuk masyarakat," ucap Irwan.

(Nov)

Zainal Tuanku Mudo: Sudah Selayaknya Pemda Memberikan Perhatian ke NU dalam Berkidmat untuk Umat

Zainal Tuanku Mudo: Sudah Selayaknya Pemda Memberikan Perhatian ke NU dalam Berkidmat untuk Umat

BentengSumbar.com On Selasa, Januari 19, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ormas Islam yang sudah lahir sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 yang hingga kini masih terus berkhidmat tidak patut dicaci maki oleh pihak tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ormas Islam tersebut turut mendirikan dan berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia dengan tokoh-tokoh lainnya.

Demikian diungkapkan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Padang Pariaman Dr. Zainal Tuanku Mudo, Senin, 18 Januari 2021 pada pelantikan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Padang Pariaman di Pondok Pesantren Syekh Balinduang Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. 

Selain pelantikan Lembaga Perekonomian, juga dilaksanakan pelantikan MWCNU Kecamatan Sungai Limau,  Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Melalui UMKM, dan pendirian Badan Usaha Milik NU (BUMNU).

Dikatakan Zainal, ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang lahir jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia turut serta dalam proses pendirian dan mempertahankan negara ini dari kekuasaan bangsa asing. Tentu ormas ini akan selalu mengawal keutuhan NKRI. 

“Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada NU dalam berkidmat untuk umat,” tutur Zainal pimpinan Pesantren Bustanul Yaqin Lubuk Alung ini.

Dikatakan Zainal, mengurus Nahdlatul Ulama sama juga mengurus Negara Indonesia. Karena warga NU adalah warga negara Republik Indonesia. Karena itu membesarkan dan membantu Nahdlatul Ulama dalam melayani umat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia ini.

Menurut Zainal, PCNU Padang Pariaman sudah melantik tiga pengurus badan otonom dan lembaga. Yakni melantik pengurus Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan hari ini Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU). 

Hal ini mengisyaratkan bahwa NU melantik Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh sebagai wadah hafiz-hafiz Alqur’an untuk pengisi hati. 

“Dengan spirit Alqur’an menggerakkan NU di Padang Pariaman sehingga dapat memberikan manfaat kepada umat. Kedua, ISNU sebagai organisasi badan otonom NU yang menghimpun para sarjana, intelektual, sebagai sumber daya manusia dalam menggerakkan NU. Sedangkan LPNU diharapkan mampu menjadi penguatan ekonomi umat. Hal ini sesuai pula dengan cikal lahirnya NU yang sebelumnya sudah ada Nahdlatul Tujjar, yakni kebangkitan saudagar. Kehadiran Nahdlatul Tujjar dimaksudkan untuk penguatan ekonomi di kalangan pesantren,” kata Zainal.

Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Melalui UMKM dan pendirian Badan Usaha Milik NU (BUMNU) menampilkan narasumber dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Imam Bonjol Dr. Ahmad Wira, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Rusdianto, Pimpinan Pesantren Syekh Balinduang Buya H. Sa’ali Tuanku Mudo, Camat Sungai Arlis, jajaran pengurus PCNU Padang Pariaman dan MWCNU Sungai Limau.

Laporan: Armaidi Tanjung