Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM -  Keputusan tidak menaikkan upah tahun 2021 dilakukan sebagai penyeimbang beragam kebijakan pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat tahun ini.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingat tahun ini, pemerintah menggelontorkan beberapa program bantuan sosial menggunakan instrumen fiskal. 

Selain itu, pemerintah juga telah membantu perusahaan untuk bangkit dari tekanan atas adanya Covid-19.

"Masyarakat atau pekerja tetap dijaga sisi daya belinya. Jangan sampai membuat salah satu policy (menaikkan upah tapi) menyebabkan perusahaan makin lemah atau pekerja kena PHK," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui daring, Selasa, 27 Oktober 2020.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan bansos dengan anggaran Rp 240 triliun melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tambahan, peningkatan bantuan sembako, bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, hingga Kartu Prakerja dan beberapa lainnya.

Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk meng-cover daya beli masyarakat dan tidak membebani sektor usaha yang tertekan selama pandemi Covid-19.

Adapun keputusan tidak menaikkan upah minimum 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 di masa pandemi Covid-19. 

Dengan demikian, maka upah minimum tahun depan akan sama dengan besaran upah tahun ini.

Sumber: RMOL

Presiden Jokowi Tak Ingin Indonesia Dijajah Produk Asing

Presiden Jokowi Tak Ingin Indonesia Dijajah Produk Asing

BentengSumbar.com On Senin, Oktober 26, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo mengharapkan para pengusaha dari kalangan milenial untuk berinovasi dan kreatif di tengah pandemi Covid-19 ini. 

Meski demikian, pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak ingin pasar Indonesia dipenuhi dengan produk asing.

"Para pengusaha milenial harus mampu mengisi peluang yang tumbuh pesat di masa pandemi ini. Pandemi telah memaksa kita untuk beralih lebih cepat ke teknologi digital. Pandemi memaksa kita mengubah cara bekerja, cara belajar, cara berkonsumsi, cara bertransaksi dari sebelumnya lebih banyak offline ke online," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual di acara Kumparan Festival UMKM, Senin, 26 Oktober 2020.

Jokowi melihat potensi pasar digital Indonesia tumbuh dengan baik. 

Populasi Indonesia juga tercatat sebagai empat terbesar di dunia, yaitu 270 juta jiwa.

"Penetrasi pasar internet meningkat signifikan setiap tahun. Di tengah potensi pasar yang besar itu, baru 8 juta atau 13 persen dari 64 juta pelaku UMKM yang telah melakukan integrasi dengan teknologi digital," kata dia.

Jokowi meyakini UMKM Indonesia bisa cepat naik kelas. 

Terlebih UMKM milik kaum milenial sebagai motor penggerak karena dikenal dengan kemampuan dan kelebihannya di dunia digital.

"Namun demikian, saya ingatkan agar kemajuan ekonomi digital termasuk UMKM digital tidak boleh membuat kita hanya menjadi pasar dari produk-produk asing. Kita harus menjadian bagian penting untuk mengangkat produk-produk dalam negeri, buatan Indonesia," kata Jokowi.

Sumber: JPNN

Usai Ketemu Luhut, Bank Ekspor RI-AS Segera Teken Kerja Sama Rp11 T

Usai Ketemu Luhut, Bank Ekspor RI-AS Segera Teken Kerja Sama Rp11 T

BentengSumbar.com On Senin, Oktober 26, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Bank Ekspor Impor Amerika Serikat (EXIM) Kimberly A. Reed hari ini, Minggu, 25 Oktober 2020, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta.

Dalam pertemuan ini, disepakatilah MoU pendanaan melalui bank ekspor kedua negara dengan total mencapai US$750 juta atau setara Rp11 triliun yang akan diteken dalam waktu dekat.

"Saya sangat gembira mengumumkan MoU US$750 juta ini dengan beliau (Luhut)," kata Reed dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2020.

MoU dengan Indonesia ini tercapai dalam rangkaian kunjungan Reed dan rombongan pejabat Amerika lain ke Asia Tenggara. 

Selain di Indonesia, mereka juga datang ke Vietnam dan Myanmar. 

Rombongan ini dipimpin CEO International Development Finance Corporation AS, Adam Boehler.

Lebih lanjut, MoU Rp11 triliun ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Lalu, mempererat aliansi dan hubungan perdagangan yang kuat antara Indonesia dan Amerika. 

"MoU ini akan menegaskan komitmen mereka terhadap berbagai potensi proyek di Indonesia," kata dia.

Mulai dari proyek energi, teknologi komunikasi nirkabel (4G+/5G), hingga layanan kesehatan, dan penyiaran, dengan dukungan barang dan jasa dari AS. 

“Kami ingin bekerja sama mengembangkan bisnis sehingga memberikan potensi keuntungan bagi para pekerja dan pelaku bisnis AS dan Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Luhut menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik MoU yang diajukan dan berharap ada lebih banyak investasi dan partisipasi bisnis AS. 

"Pada proyek-proyek infrastruktur, energi, transportasi dan telekomunikasi kami," ujarnya.

Sumber: Tempo

Sri Mulyani Bidik Dana Wakaf Rp217 Triliun

Sri Mulyani Bidik Dana Wakaf Rp217 Triliun

BentengSumbar.com On Minggu, Oktober 25, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menginisiasi pelaksanaan Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT). Gerakan itu dikatakannya bisa menjadi sumber pembiayaan baru untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dana yang terkumpul melalui wakaf tunai tersebut, ditegaskan Ma'ruf, adalah dana yang bersifat abadi, atau dana abadi umat.

"Ini akan kita bikin gerakan, nanti pada saatnya sedang dipikirkan. Pada saat kita kumpulkan dana manajemen pengelolaannya supaya ada kepercayaan, trust masyarakat," tutur Wapres, Sabtu 24 Oktober 2020.

Ditegaskannya, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf tersebut supaya juga bisa mendorong penciptaan usaha-usaha Syariah baru.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik dana segar dari instrumen yang dinamakan Cash Waqf Linked Sukuk atau dana abadi wakaf tunai. Sebab, potensinya besar karena Indonesia negara mayoritas muslim terbesar.

Diungkapkannya, penduduk Indonesia, terutama yang kelas menengah mencapai 74 juta orang, berpotensi bisa partisipasi dalam gerakan wakaf tunai ini dan dari sisi besaran dananya mencapai Rp217 triliun.

"Atau 3,4 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita. Makanya waktu kita luncurkan cash waqf linked sukuk kita memberikan fleksibilitas," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, Sabtu 24 Oktober 2020, dilansir dari VIVA.

Sri menegaskan wakaf tersebut tidak melulu dalam bentuk penyerahan aset fisik seperti tanah yang biasanya dilakukan masyarakat. Namun, juga bisa dalam bentuk tunai yang dana hasil investasinya bisa diwakafkan.

"Jadi bisa saja uang saya saya wakafkan untuk 2 tahun nanti dia cair balik lagi hasil dari investasi itu yang diwakafkan. Jadi dalam hal inilah kita melakukan sekarang pemasaran untuk cash waqf linked sukuk," tuturnya.

Sri mengklaim, sejak sukuk itu mulai ditawarkan sejak 2018 telah mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Banten.

Namun, dia menyayangkan, sejak 2018 pihak yang terlibat dalam gerakan wakaf sukuk tersebut adalah investor institusi dengan jumlah pengumpulan dananya belum terlalu besar. Makanya sekarang ditargetkan individu terlibat.

"Kalau bisa kita melakukan mobilisasi ini, kita bisa dapat langkah besar untuk mengumpulkan pendanaan sosial. Di saat yang sama instrumen lain yang bisa dikembangkan," ucap Sri.

Melalui skema investasi wakaf tersebut, kata dia, masyarakat bisa melalui perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nantinya dana yang diwakafkan akan mengendap selama dua atau empat tahun dan tidak bisa diperdagangkan. 

(by)

Izin Lokasi Investasi di Tanah Ulayat, Begini Penjelasan DPMPTSP Sumbar

Izin Lokasi Investasi di Tanah Ulayat, Begini Penjelasan DPMPTSP Sumbar

BentengSumbar.com On Sabtu, Oktober 24, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, perbuatan hukum subyek terhadap obyek tanah ulayat yang dilakukan sesuai dengan tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum adat setempat dikatakan perbuatan hukumnya sah, dan masing-masing pihak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ada gugatan dari pihak lain.

"Hasil identifikasi obyek dan subyek pemegang tanah ulayat sebagaimana dikemukakan di atas juga sangat membantu proses pendaftaran tanah pada kantor pertanahan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, kemaren.

Dikatakannya, untuk kepastian hukum hak atas tanah setiap bidang tanah ulayat dapat didaftarkan sesuai keinginan masing-masing nagari, suku, atau kaum yang bersangkutan. Kepastian tentang obyek tanah ulayat memudahkan untuk penyajian data f isik data di dalam sertipikat, sedangan kepastian subyek hak membantu penentuan nama yang dicantumkan di dalam sertipikat hak tanahnya.

Untuk itu, secara yuridis kembali disarankan bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi ini, subyek pemegang hak tanah ulayat diminta membuat Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah secara Turun Temurun dengan Itikad Baik, dan tidak dalam sengketa (sporadik). 

"Sporadik ini menjadi alas hak nanti pada saat tanah ulayat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Untuk menguji kebenaran (validasi) data inventarisasi maka hasil inventarisasi harus diumumkan selama waktu tertentu di nagari setempat melalui media yang tepat seperti kantor walinagari, kantor jorong, masjid setempat dan sebagainya, yang memugkinkan warga masyarakat memberikan keberatan bilamana terdapat kekeliruan dalam hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat," ujarnya.

Izin Lokasi, kata Maswar Dedi menjelaskan, merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Sementara itu, penyebutan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat tidak berlaku untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu jika kegiatan identif ikasi tanah ulayat juga dilakukan di daerah ini maka identifikasi wilayah adat harus disesuai dengan nama kesatuan masyarakat hukum adat setempat, seperti ummah atau laggai, bukan wilayah desa.

"Dalam hukum agraria metode seperti ini merupakan implementasi dari prinsip hukum contradictio delimitatie, bahwa sesorang baru dikatakan berhak atas sebidang tanah jika pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan mengakui bahwa betul yang bersangkutanlah sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut," cakapnya.

(by/hms-sumbar)

Lembaga AS Komentari Omnibus Law, Luhut: Dia Bilang Untungkan Buruh

Lembaga AS Komentari Omnibus Law, Luhut: Dia Bilang Untungkan Buruh

BentengSumbar.com On Sabtu, Oktober 24, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita mengenai pujian dari pihak Amerika Serikat (AS) soal UU Cipta Kerja Omnibus Law. 

Dia mengungkapkan AS menilai aturan ini menguntungkan buruh di Indonesia.

Pujian itu diberikan oleh CEO US International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler yang sempat berdiskusi dengan Luhut.

"Dengan Omnibus ini bisa membuat kita very competitive, tadi staff saya Nando, berikan paparan ke Adam Boehler soal Omnibus Law. Mereka terkejut melihat progresifnya Indonesia membuat aturan ini, dia bilang aturan ini akan menguntungkan pegawai dan buruh kita, dan membuat kita jadi negara kompetitif," ujar Luhut saat memberikan arahan di Lemhannas yang disiarkan di YouTube, Jumat, 23 Oktober 2020.

Luhut kemudian mengatakan dirinya sedikit gemas dengan peringkat kemudahan berusaha alias ease of doing bussines (EODB) Indonesia yang stagnan selama tiga tahun. 

Bahkan dia mengaku sempat ditanya Presiden Joko Widodo mengapa tingkat kemudahan berusaha Indonesia tidak makin meningkat.

Melihat kondisi ini menurutnya Indonesia butuh mengambil langkah berani, salah satunya dengan cara membuat Omnibus Law. 

Dia berharap, aturan ini bisa mendorong kemudahan bisnis di Indonesia, kalau perlu bisa mendorong peringkat kemudahan berusaha ke peringkat 50.

"Kita rating EODB ini ada di 73 terus tiga tahun terakhir, ini berhenti tiga tahun. Presiden tanya kok bisa begini? Saya jawab, pak kalau kita nggak melakukan perubahan Omnibus, jadinya seperti ini. Maka harus berani berikan breakthrough agar ini bisa berjalan, kita harap bisa posisi 50 di satu tahun ke depan," ujar Luhut.

Luhut melanjutkan, selama ini kemudahan berusaha Indonesia berada di bawah banyak negara Asia Tenggara. 

Menurutnya hal itu karena negara-negara tetangga sudah menggunakan aturan macam Omnibus Law juga secara lebih awal.

"Kemudian ranking Indonesia masih di bawah negara Asia. Karena mereka ini juga terapkan Omnibus, Vietnam sudah, Filipina sudah tahun 2016," kata Luhut.

Sumber: detikcom

Bertemu Dubes AS, Ini yang Disampaikan Menko Luhut

Bertemu Dubes AS, Ini yang Disampaikan Menko Luhut

BentengSumbar.com On Jumat, Oktober 23, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat yang baru Sun Yong Kim, Kamis, 22 Oktober 2020.

Dalam pertemuan tersebut Luhut menyampaikan beberapa hal kepada Sun Yong Kim yang diharapkannya dapat memberikan peningkatan kerjasama strategis bilateral kedua negara.

“Terutama di sektor investasi infrastruktur, energi dan "connectivity" , mengingat perusahaan Amerika mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia sebelum Indonesia merdeka,” ucap Luhut dalam akun media sosialnya, Kamis, 22 Oktober 2020.

Menko dua periode ini juga mengatakan, selama ini Amerika Serikat sering membantu Indonesia dan menjadi mitra strategis karena memiliki sistem kepemimpinan negara yang sama yakni demokrasi.

“Terlebih, Indonesia dan Amerika juga sahabat lama yang saling membantu di kala suka dan duka, maka dari itulah keduanya menjadi mitra strategis yang alami karena sama-sama negara demokrasi yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman,” katanya.

Dia menambahkan ke depan, akan banyak kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia. 

Salah satu kerjasama penting itu yakni penanganan pandemi Covid-19.

“Terutama bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat bisa saling bahu membahu menghadapi dampak pandemi Covid-19 di sektor Kesehatan dan Perekonomian,” tutupnya.

Sumber: RMOL

Menko Luhut Undang Rumah Sakit Asing Buka Cabang di Indonesia

Menko Luhut Undang Rumah Sakit Asing Buka Cabang di Indonesia

BentengSumbar.com On Kamis, Oktober 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengundang sejumlah jaringan rumah sakit asing untuk beroperasi di Indonesia. 

Tujuannya supaya masyarakat tidak terus berobat ke luar negeri.

Ketika masyarakat sering bepergian ke luar negeri hanya untuk berobat, membuat devisa negara semakin terkuras. 

Sebab, dikatakannya, untuk keperluan berobat ke luar negeri, biaya atau devisa yang keluar mencapai US$6-7 miliar per tahun. 

"Selama tujuh bulan kita tidak pergi ke luar negeri ternyata kita juga survive kok. Padahal untuk berobat, untuk traveling segala macam itu bisa US$6-7 miliar per tahun," ujar Luhut secara virtual, Rabu, 21 Oktober 2020.

Karena itu, pemerintah tidak ingin kondisi itu terus terjadi. Presiden Joko Widodo pun dikatakannya telah setuju untuk menghadirkan rumah sakit di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Bali, Jakarta, dan Medan.

"Akhirnya Presiden setuju untuk membuka internasional hospital di Bali, Jakarta dan juga di daerah Medan, supaya rakyat kita berobat dalam negeri dan juga kualitas dokter dan rumah sakit akan makin baik," tuturnya.

Luhut menambahkan, telah melakukan pendekatan dengan sejumlah rumah sakit internasional supaya mau masuk ke Indonesia. 

Rumah sakit internasional itu baik yang berasal dari Australia hingga Singapura.

"Ada beberapa rumah sakit yang sudah kita approach, nanti kita suruh mereka bersaing, ada dari Mayo Clinic, John Hopkins, dari Anderson, dari Australia, Singapura dan sebagainya. Jadi kita silahkan saja sehingga Indonesia masuk pada satu era yang betul-betul maju ke depan," tutur dia.

Sumber: viva

Sering Dinyinyirin, Sri Mulyani: Faktanya Utang RI Lebih Sehat Dibanding China

Sering Dinyinyirin, Sri Mulyani: Faktanya Utang RI Lebih Sehat Dibanding China

BentengSumbar.com On Selasa, Oktober 20, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah memastikan rasio utang Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. 

Hal ini dikarenakan pelebaran defisit fiskal pada 2020 masih terjaga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pelebaran defisit pada tahun 2020 yang mencapai 6,3% akan membuat rasio utang Indonesia naik mencapai 38,5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 30,5%.

"Rasio utang kita itu 38,5% dari produk domestik bruto (PDB) karena defisit 6,3%," kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita secara virtual, Senin, 19 Oktober 2020.

Dia menekankan utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Jepang, Italia dan Amerika Serikat yang kenaikannya sudah mencapai 100% terhadap PDB. Serta utang Indonesia masih lebih terkendali dibandingkan China yang kenaikannya sudah 60%.

"Adapun Jepang rasio utangnya tembus 266,2% dari PDB. Jerman saja utangnya sudah tembus 73% dari PDB lalu Tiongkok utangnya mencapai 61,7% dan Thailand utangnya mencapai 50,4%," katanya.

Dia menekankan tingkat utang publik Indonesia masih tetap terjaga dan rendah. 

Hal ini seiring adanya pemulihan ekonomi yang sudah terlihat nantinya pada akhir tahun 2020.

"Utang masih tetap terjaga dengan penambahan utang yang masih minimal," tandasnya.

Sumber: Okezone

Kata Sri Mulyani, Rem Darurat Anies Baswedan Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan

Kata Sri Mulyani, Rem Darurat Anies Baswedan Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan

BentengSumbar.com On Senin, Oktober 19, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta pada bulan September lalu diungkit Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberi pemaparan dalam Capital Market Summit & Expo 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Senin, 19 Oktober 2020.

Disebutkan Sri Mulyani bahwa tren pemulihan ekonomi tanah air sempat terkendala oleh “rem darurat” yang ditarik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia mengurai bahwa aktivitas perekonomian sudah mengalami pemulihan yang solid, khususnya pada periode Juli hingga Agustus. 

Namun kemudian di pekan kedua September mengalami kendala akibat PSBB ketat DKI.

“Trennya agak melemah lagi sesudah adanya PSBB," tegasnya.

Walau hanya diberlakukan selama empat pekan, PSBB ketat DKI dinilai Sri Mulyani telah membuat pemulihan ekonomi tertahan.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia menjelaskan, tren perbaikan telah terjadi setelah ada mobilitas masyarakat, yaitu pada periode Juli hingga Agustus. 

Tapi secara tiba-tiba tren itu tertahan di bulan September, di mana aktivitas masyarakat juga menurun.

“Di bulan September karena dua minggu terakhir dilakukan adanya kenaikan jumlah Covid, terutama di daerah DKI yang kemudian menyebabkan kita melakukan pengetatan kembali, memberikan dampak yang terlihat dari sisi mobilitas aktivitasnya menjadi melemah kembali," jelasnya.

Sumber: RMOL