Opini

PARLEMEN

Sports

EKBIS

Iklan KPU Sumbar
Luhut Singgung Riuhnya Kepulangan Habib Rizeiq Terdengar Sampai ke AS
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Luhut Singgung Riuhnya Kepulangan Habib Rizeiq Terdengar Sampai ke AS
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung riuhnya kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang terdengar hingga ke luar negeri. 


Menurutnya situasi kemarin bisa membuat takut turis asing datang ke Indonesia.


Hal itu diutarakannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).


Menurutnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga minat turis asing datang ke Indonesia. Seperti kebersihan hingga keramahtamahan budaya yang perlu dijaga.


Selain itu menurut Luhut faktor terpenting adalah keamanan. Dari situ kemudian dia menyinggung keriuhan ketika pulangnya HRS.


"Jadi dia mesti datang rasa aman. Kalau dia tidak ada rasa aman itu repot. Tadi saya bisikan sama Pak Sofyan, ya kalau kita demo, seperti kemarin ada pulang dari anu. Terus gitu, orang bilang ngapain gue datang ke situ," ucapnya dalam Rakornas Percepatan Pengembangan Lima DPSP, Jumat, 27 November 2020.


Padahal, lanjut Luhut, saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan mendorong pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas.


"Mungkin para pemimpin tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu mendistorsi apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi kita jangan menurut saya membuat suasana-suasana mencekam, yang nggak bagus," terangnya.


Bahkan menurut dia kabar keriuhan tentang kepulangan HRS itu sampai ke negara lain bahkan Amerika Serikat (AS). Kebetulan Luhut belum lama ini melakukan kunjungan ke AS dan bertemu Donald Trump.


"Jadi kemarin waktu saya di Amerika itu ada pertanyaan bagaimana keamanan Indonesia. Dan ada tulisan dimana itu di surat kabar di Amerika kalau nggak keliru mengenai keadaan waktu itu," ucapnya.


Sumber: detikcom

Buka-bukaan Ngabalin soal Perjalanan Edhy Prabowo ke AS
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Buka-bukaan Ngabalin soal Perjalanan Edhy Prabowo ke AS
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK usai melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS).


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang ikut dalam rombongan pun mengungkapkan kegiatan yang dilakukan Edhy selama di AS.


Ngabalin menjelaskan terkait lawatan Edhy ke AS. Menurutnya keberangkatan Edhy ke AS dalam rangka tugasnya sebagai menteri KKP untuk mengunjungi acara Oceanic Institute di Hawaii.


"Kemarin kita di Hawaii itu kan memang benar-benar luar biasa itu program. Jadi kami kan datang ke Oceanic Institute Hawaii. Itu melihat bagaimana, kan Hawaii pusat dunia untuk induk udang fanam yang luar biasa," ucapnya Rabu, 25 November 2020.


Oceanic Institute (OI) berada di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI merupakan organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba yang fokus pada produksi induk udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini afiliasi dari Hawai'i Pacific University (HPU) sejak tahun 2003.


Ngabalin menerangkan, Edhy datang untuk menjalin komunikasi dengan pihak internasional dalam rangka pengembangan udang vaname di Indonesia. Dia memuji apa yang dilakukan Edhy itu.


"Indonesia kan luar biasa sekali belum dikelola dengan baik. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Pak Edy luar biasa. Hebat deh sebagai seorang menteri punya misi seperti itu saya bangga dan kagum," ucapnya.


Ngabalin mengakui berada di lokasi ketika petugas KPK mengamankan Edhy. Namun dia mengaku dirinya tidak masuk dalam daftar yang diamankan KPK.


Sumber: detikcom

Wow! IMF Sebut Ekonomi RI Terbaik Kedua Setelah Cina
Selasa, November 24, 2020

On Selasa, November 24, 2020

IMF Sebut Ekonomi RI Terbaik Kedua Setelah Cina
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin saja senang dengan kabar ini. Di tengah krisis karena pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan.


Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. IMF menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini terbaik kedua setelah China.


“Indonesia di antara kelompok G-20 pertumbuhan ekonominya masih terbaik kedua sesudah RRT (China),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip pada Selasa, 24 November 2020.


Sri Mulyani mengemukakan kondisi perekonomian global menghadapi tekanan luar biasa sepanjang 2020. Perekonomian seluruh negara, termasuk anggota G-20 pun mengalami kontraksi.


“Kita akan mencoba menjaga ekonomi Indonesia agar kita mampu mengatasi Covid-19 dan sekaligus memulihkan ekonomi menjadi ekonomi yang lebih kuat, sehat, dan mampu membangun fondasi yang lebih baik,” ujarnya.


Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pun angkat bicara terkait hal ini.


“Di tengah tekanan pada perekonominan global, kita patut bersyukur dan terus merawat optimisme,” katanya.


Sebagai informasi, pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan -5,32%. Adapun pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi masuk ke dalam fase resesi karena mencatatkan -3,49%.


(*)

Buka Wisata Awards, Irwan Prayitno Katakan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Sudah Positif
Kamis, November 19, 2020

On Kamis, November 19, 2020

Buka Wisata Awards, Irwan Prayitno Katakan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Sudah Positif
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Pariwisata mengadakan Wisata Award tahun 2020 yang bertajuk "Peduli Wisata Awards" bertujuan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang mampu menunjukan hasil yang signifikan dalam pembangunan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya.


Acara tersebut digelar di Auditorium Gubernuran, Kamis, 19 November 2020 yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Bupati Walikota Se Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata se Sumbar, Ketua Asosiasi Pariwisata (GIPI, ASITA, ASATI, ASTINDO, AELI, PHRI) dan tim penilai dari berbagai Universitas di Sumbar.


Dalam sambutan Gubernur Irwan Prayitno mengatakan Bidang pariwisata termasuk prioritas unggulan di Sumbar. Walau suasana masih pandemi Covid-19, pariwisata tetap dijalankan. 


Sejumlah provinsi di Indonesia banyak melakukan penutupan tempat-tempat wisata di daerahnya dikarenakan pandemi Covid-19. Namun di Sumbar setelah melakukan PSBB melakukan kebijakan baru terkait dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan membuka kembali daerah-daerah wisata sejak awal bulan Juli 2020.


"Di Indonesia, baru Sumbar yang pertama kali membuka pariwisatanya, yaitu di Kota Bukittinggi," ungkap Irwan Prayitno.

  

Irwan Prayitno mengatakan, banyak gubernur menanyakan bagaimana Sumbar bisa membuka kembali pada saat wabah virus corona terus merajalela menyerang rakyat Indonesia.


"Jawabnya ya itu, setiap pengunjung yang datang ke Sumbar, pelaku yang terlibat melayani pariwisata, kita wajibkan untuk lakukan swab test (PCR). Termasuk Hotel dan Restoran ataupun tempat UMKM yang menjual produk lokal," ucapnya.


Langkah ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbar. Bahkan pemprov memberikan fasilitas swab test gratis setiap orang yang datang ke Sumbar. Dengan demikian para wisatawan yang berkunjung ke Sumbar harus sehat dan pulangpun sehat.


"Sehingga kita tetap produktif, mendapatkan penghasilan dan ekonomi bergerak. Itulah prinsip yang kita pakai selama ini," tuturnya.


Masyarakat Sumbar boleh keluar rumah, beraktivitas, ke masjid, ke pasar dan bekerja, namun harus mengikuti protokol kesehatan.


"IsyaAllah kita aman dari Covid-19 sampai nanti adanya vaksin. Sebelum datang vaksin kita tidak mampu merumahkan orang, ini mengakibatkan resesi yang menghabiskan biaya ratusan miliar," sebut Irwan Prayitno.


Untuk itu pemprov Sumbar membuat Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang memiliki sanksi hukum berupa denda dan pidana kurungan. Perda ini yang pertama di Indonesia yang punya sanksi pidana.


"Kepada mereka yang melanggar Covid-19, baik sanksi denda sampai Rp15 juta ataupun pidana kurungan sampai satu bulan bagi yang tidak ikut protokol kesehatan," jelasnya.


Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan, menurut data statistik Sumbar sudah positif pertumbuhan ekonominya yang sebelumnya minus. Itulah disebut dengan "New Normal" kembali seperti normal tetapi patuhi protokol kesehatan.


Pemprov Sumbar bersama Kabupaten Kota tetap melakukan 3T (testing, tracing, treatment) adalah fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19. Keterbukaan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam pelacakan kontak terdekat yang dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus memastikan pasien virus corona mendapatkan penanganan dini.


"Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa mengendalikan Covid-19. Jangan sampai kita menyerah, tunjukkan kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini," ujarnya.


Selain itu, Irwan Prayitno juga sampaikan, hadirnya MTQ Nasional Ke XXVIII bisa meningkatkan perekonomian Sumbar dengan adanya kunjungan ribuan, hunian hotel penuh dan kunjungan pariwisata bergerak.


"Setidaknya perekonomian Sumbar terus bergerak. Apalagi sektor pariwisata potensial untuk sejahterakan masyarakat Sumbar, oleh karena itu kita semua pihak harus peduli dengan pariwisata," ajaknya.


Selanjutnya, Irwan Prayitno berikan apresiasi kepada daerah Kabupaten dan Kota mendapat penghargaan Wisata Award tahun 2020 yang peduli dengan pariwisata.


"Semoga penghargaan yang diberikan menjadi motivasi ke depan untuk terus meningkatkan pariwisata," tutupnya.


(Nov)

Hari Kedua Pelaksanaan Pasar Murah Berlangsung Pada 5 Kelurahan di Kota Payakumbuh
Kamis, November 19, 2020

On Kamis, November 19, 2020

Hari Kedua Pelaksanaan Pasar Murah Berlangsung Pada 5 Kelurahan di Kota Payakumbuh
BENTENGSUMBAR.COM - Hari kedua pelaksanaan bazar/pasar murah, Pemko Payakumbuh melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar acara yang dipelopori oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatra Barat di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Rabu, 18 November 2020.


Tidak hanya di kelurahan Kapalo Koto Dibalai, pelaksanaan Bazar/pasar murah dihari kedua ini juga dilangsungkan serentak di 4 (empat) kelurahan lain, yakni di kelurahan Napar, Koto Panjang, Koto Baru dan Kelurahan Payobasung.


Lurah Kapalo Koto Dibalai Chandra saat ditemui disela berlangsung bazar/pasar murah di kelurahannya mengucapkan terimakasih ke Pemko Payakumbuh, terutama kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat atas telah dipilihnya kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagai salah satu tempat lokasi pelaksanaan bazar/pasar murah.


“Dengan dilaksanakan bazar/pasar murah ini sungguh sangat membantu sekali terhadap warga  kita, karena Ditengah masih berlangsungnya pandemi saat ini, warga kita banyak yang menjerit karna dampak domino dari wabah Covid-19 ini,” ucap Chandra.


Chandra sangat mengapresiasi dan ucap syukur dengan adanya bantuan paket sembako murah ini sehingga acara ini sangat meringankan beban masyarakat.


“Sebagai yang memfasilitasi kegiatan ini, kami sungguh sangat senang melihat senyum bahagia dari masyarakat yang mendapatkan paket bantuan subsidi pada pasar murah ini”, ungkapnya.


Melihat antusias dan animo warga pada saat berlangsungnya bazar/pasar murah itu, lurah Chandra berharap kegiatan untuk membantu warga seperti pasar murah itu dapat terus berlanjut.


Dan karena kegiatan harus berlangsung dengan aturan protokol kesehatan, maka pada saat berlangsungnya bazar/pasar murah warga yang mendapat bantuan subsidi itu harus silih ganti masuk untuk menjemput dan membeli paket sembako yang telah disediakan sebanyak 100 paket untuk 1 KK perpaketnya. 


(Hermiko)

Pengembangan Iklim Berinvestasi di Sumbar: Ini Realisasi Investasi di Bidang Pariwisata
Senin, November 16, 2020

On Senin, November 16, 2020

Pengembangan Iklim Berinvestasi di Sumbar: Ini Realisasi Investasi di Bidang Pariwisata
BENTENGSUMBAR.COM - Pengembangan iklim berinvestasi di Sumatera Barat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, seiring dengan masa jabtan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2015-2020. 


Pasalnya, pengembangan iklim berinvestasi tersebut merupakan salah satu program unggulan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit. 


Sehingga terwujudnya pengembangan iklim berinvestasi tersebut harus betul-betul dikawal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar.


Termasuk pengembangan iklim berinvestasi di bidang pariwisa di daerah ini terus digenjot. 


Beberapa investor pun tertarik berinvestasi di Sumatera Barat, baik di bidang perhotelan, restoran dan jasa lainnya. 


Lantas, berapa realisasi investasi di sektor pariwisata?


Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, total  nilai realisasi investasi Sektor Pariwisata PMA dan PMDN per triwulan III Tahun 2020 (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi) senilai Rp.324.193.000.000,-.


"Dengan persentase 10,63% dari total nilai realisasi investasi seluruh sektor pada Triwulan III Tahun 2020," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, Senin, 16 November 2020. 

Pengembangan Iklim Berinvestasi di Sumbar: Ini Realisasi Investasi di Bidang Pariwisata


(by/humas-sumbar) 

Mantap! Premium Bakal Dihapus, Harga Pertalite Turun Jadi Rp6.450 per Liter
Senin, November 16, 2020

On Senin, November 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Rp6.450 per liter dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter.

Penurunan ini di tengah rencana penghapusan BBM jenis Premium pada 1 Januari 2021.

Konsumen dapat membeli Pertalite dengan harga Rp6.450 per liter, lebih rendah Rp1.200 dari harga normal Pertalite yaitu Rp7.650.

Penurunan harga Pertalite ini merupakan langkah Pertamina yang terus menggenjot Program Langit Biru (PLB). 

Setelah dilaksanakan di sejumlah kota wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) program tersebut hadir di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Melalui PLB, Pertamina meluncurkan program Pertalite Harga Khusus Rp6.450 per liter. 

Adapun PLB berlaku untuk konsumen kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, angkutan umum kota (angkot) serta taksi plat kuning.

Unit Manager Communication, Relation & CSR Marketing Operation Region III Eko Kristiawan mengatakan, selain kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Pertamina juga menyasar angkot dan taksi plat kuning yang merupakan transportasi publik.

"Sehingga diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan beralih ke bahan bakar berkualitas. Selain itu dengan harga khusus, kami mengajak pengendara ini mendapatkan customer experience, bahwa dengan BBM berkualitas mesin kendaraannya lebih awet dan bertenaga," ujar Eko.

Untuk Jakarta Pusat, terdapat 11 SPBU yang melayani pertalite harga khusus ini mulai Minggu hari ini. Sedangkan di wilayah Kota Jakata Utara, terdapat 18 SPBU.

“Konsumen dapat mengenali SPBU yang melayani promo tersebut, melalui spanduk yang terpasang pada totem SPBU. SPBU tersebut siaga melayani masyarakat yang ingin menikmati BBM berkualitas dan lebih ramah lingkungan,” kata dia.

Lebih lanjut Eko menjelaskan, meski menggelar promo, Pertamina tetap menyediakan Premium di wilayah DKI Jakarta, termasuk Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Utara.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) angkat bicara mengenai rencana penghapusan BBM jenis Premium yang mulai diberlakukan 1 Januari 2021. Penghapusan BBM Premium ini dilontarkan oleh pejabat Kementerian LHK.

Pertamina memastikan tetap menjalankan penugasan Pemerintah untuk menyalurkan Premium, termasuk di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 serta Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018.

Pjs VP Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari menjelaskan sebagai badan usaha hilir yang mendapat penugasan dalam menyalurkan BBM, Pertamina tidak akan menghapuskan Premium. Sebab menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah.

"Pertamina tunduk pada regulasi yang ada. Yang dilakukan saat ini yakni mengedukasi konsumen untuk menggunakan BBM ramah lingkungan dan yang lebih berkualitas dalam meningkatkan performa kendaraan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2020.

Untuk tahap pertama, penghapusan BBM jenis premium akan dilakukan mulai dari Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Setelah itu, akan diikuti oleh kota-kota lainnya hingga ke seluruh Indonesia

“Senin malam yang lalu saya bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina, beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, Premium di Jamali khususnya itu akan dihilangkan. Kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK MR Karliansyah.

(Sumber: Okezone.com)

Ahok Bongkar Ulah Direksi BUMN Main Mata dengan Kementerian
Minggu, November 15, 2020

On Minggu, November 15, 2020

Ahok Bongkar Ulah Direksi BUMN Main Mata dengan Kementerian
BENTENGSUMBAR.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal kebiasaan direksi BUMN 'main mata' dengan Kementerian BUMN. 


Ahok menjelaskan, UU Perseroan Terbatas menyebutkan semua perusahaan, termasuk BUMN, harus memiliki komisaris.


Sementara itu, dalam penunjukan direksi perusahaan, yang berhak menentukan adalah Kementerian BUMN, bukan Dewan Komisaris.


Kondisi ini menyebabkan banyak direksi yang melompati wewenang komisaris dan 'bermain mata' langsung dengan kementerian. Sedangkan komisaris hanya diminta memberikan persetujuan saja.


"Untuk RUPS itu yang kuasa itu Kementerian BUMN. Jadi kadang-kadang direksi itu bisa langsung main mata dengan Kementerian BUMN. Kita (komisaris) cuma disuruh stempel," ujar Ahok dalam sebuah webinar, yang dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu, 14 November 2020.


Dalam kondisi tersebut, Ahok sempat dipertanyakan kenapa tidak memilih mundur saja dari jabatannya ini. 


Namun dia menegaskan dirinya tidak mau dicap sebagai orang yang tidak menyelesaikan tugas.


"Kalau saya mundur, itu artinya saya nggak menyelesaikan tugas. Tapi kalau saya dipecat, lain cerita, lebih baik kita dipecat kan, berarti tidak dibutuhkan. Kalau kita mundur, akan ditafsirkan kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, kamu takut, terus tak mau tanggung jawab," kata Ahok.


"Tapi kalau kami sampai dipecat, ya itu tinggal dinilai kenapa kamu sampai dipecat. Kamu nyolong atau buat gaduh," lanjutnya


Sumber: detikcom

Pengembangan Iklim Berinvestasi, Ini Fokus Investasi Sumbar di 2020
Minggu, November 15, 2020

On Minggu, November 15, 2020

Pengembangan Iklim Berinvestasi, Ini Fokus Investasi Sumbar di 2020
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit memiliki beberapa program unggulan dalam membangun daerah yang mereka pimpin.


Salah satunya adalah pengembangan iklim berinvestasi di Sumatera Barat. 


Berbagai upaya dilakukan untuk pengembangan iklim berinvestasi tersebut, termasuk menetapkan fokus investasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.


Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi, ada lima sektor prioritas investasi di Sumatera Barat.


" Ada pariwisata, energi terbarukan, perikanan, industri dan perdagangan, serta pertanian dan perkebunan," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar, kemaren. 


Sementara itu, sektor atau bidang usaha yang diprediksi untuk realisasi investasi tahun 2020 – 2021 adalah sektor Energi Baru Terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman, dan Solok Selatan.


Selain itu, sektor Energi Baru Terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kab. Solok, Pasaman, dan Agam.


Ada juga sektor Pertambangan (Minyak bumi dan gas) di Kabupaten Sijunjung.


"Dan yang terakhir sektor Pariwisata (Akomodasi/ Hotel, Penyediaan Makan Minum,  dan Transportasi) di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai. (KEK Mandeh dan KEK Mentawai)," ungkapnya.


(by/hms Sumbar)

Pengembangan Ikilm Berinvestasi, Ini Kebijakan Pro Investasi yang Sudah Dikeluarkan Pemprov Sumbar
Sabtu, November 14, 2020

On Sabtu, November 14, 2020

Pengembangan Ikilm Berinvestasi, Ini Kebijakan Pro Investasi yang Sudah Dikeluarkan Pemprov Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Pengembangan iklim berinvestasi menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno-Nasrul Abit. 


Lantas apa saja kebijakan pro investasi yang sudah mereka dikeluarkan di Sumbar?


Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi, sudah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan investasi di Sumatera Barat.


Pertama, menyusun regulasi yang mendukung terciptanya iklim-iklim penanaman modal yang kondusif, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun  2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun  2014 tentang Penanaman Modal, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal, dan Peraturan Daerah No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No. 02 Thn 2014 tentang Penanaman Modal (Termasuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal).


"Kedua, kita melakukan sosialisasi produk hukum terkait dengan penanaman modal," jelasnya kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Ketiga, menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Povinsi Sumatera Barat.


Keempat, peningkatan pelayanan perizinan dan mengupayakan tim teknis yang ada di OPD teknis agar berada di PTSP.


Kelima, mengakomodir peruntukan ruang bagi kegiatan investasi dalam revisi dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat.


Keenam, promosi potensi investasi di dalam dan luar negeri. Ketujuh, pemetaan potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.


"Dan yang terakhir, kedelapan, pengendalian Plaksanaan Penanaman Modal terhadap Perusahaan PMA dan PMDN (Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan)," cakapnya.


(by/hms-sumbar)

Gebyar Ganti Oli di AHASS Hayati Bukittinggi Tidak Perlu Antri
Sabtu, November 14, 2020

On Sabtu, November 14, 2020

Gebyar Ganti Oli di AHASS Hayati Bukittinggi Tidak Perlu Antri
BENTENGSUMBAR.COM - Kabar gembira bagi pengguna sepeda motor Honda yang ingin melakukan service atau perawatan motor di AHASS Hayati Bukittinggi. Konsumen bisa mendapatkan diskon (potongan harga) untuk layanan jasa service lengkap yang disertai dengan penggantian Oli Mesin dan Oli Gardan.


Bengkel resmi motor Honda yang beralamat di Jalan Bypass Pulai Anak Air Bukittinggi ini, sengaja membuat program diskon jasa service untuk para pengguna setia motor merk Honda, tujuanya adalah agar para pemakai atau pengguna sepeda motor Honda memiliki rasa antusias tinggi untuk melakukan perawatan motor Honda ke bengkel resmi.


Kepala Bengkel AHASS Hayati Bukittinggi, Satria Putra menyampaikan, saat ini hingga 31 Desember 2020 nanti ada program Gebyar Ganti Oli di AHASS Hayati Bukittinggi.


"Biaya service lengkap disertai ganti oli mesin dan oli gardan, biasanya konsumen akan membayar sebesar 125.000. Namun, dengan adanya program Gebyar Ganti Oli di AHASS Hayati Bukittinggi ini, konsumen cukup bayar 99.000 atau hemat sebesar 25.000," terang Satria di bengkel AHASS Hayati Bukittinggi yang berdampingan dengan swalayan Budiman dan rumah makan Bajamba ini.


Selain itu, terang Satria bahwa ganti Oli di AHASS Hayati Bukittinggi tidak perlu antri.


"Ganti Oli tidak perlu antri, lalu gratis jasa penggantian Oli, gratis pemeriksaan rem, rantai, lampu, serta tekanan angin ban", terang Satria


Untuk informasi lebih jelas dan lengkap, silahkan datang ke AHASS Hayati Bukittinggi. Jam kerja bengkel setiap hari, mulai dari Senin-Sabtu mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB, serta di hari Minggu mulai buka pada pukul 08.00 s/d 13.00 WIB.


"Syarat dan ketentuan berlaku disetiap promo program ini," pungkas Satria.


(ongga)

Pengembangan Iklim Berinvestasi: Ini Permasalahan Investasi di Sumbar
Selasa, November 10, 2020

On Selasa, November 10, 2020

Pengembangan Iklim Berinvestasi: Ini Permasalahan Investasi di Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mewujudkan program unggulan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam pengembangan iklim berinvestasi di daerah ini. Meski demikian, ada beberapa permasalahan yang dihadapi.


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, permasalahan investasi di Sumatera Barat, secara umum hampir sama dengan hambatan dalam meningkatkan investasi di Provinsi Sumatera Barat.


"Permasalahan yang sering muncul adalah pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dan regulasi  kebijakan pemerintah pusat serta daerah yang kurang mendukung iklim investasi," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, Selasa, 10 November 2020.


Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi


Dikatakan Maswar Dedi, persoalan tanah terutama tanah ulayat di Sumatera Barat sampai saat ini masih ada yang menjadi kendala bagi sebagian investor. 


Sebenarnya, jelas Maswar Dedi, permasalahan ini tidak perlu terjadi bila dilakukan sosialisasi sejak awal dimana masyarakat diajak duduk bersama dan yang mereka perlukan adalah kejelasan dan prosedur serta aturan yang berlaku, sehingga masyarakat tahu/ paham, dan tidak merasa dibohongi oleh investor.


"Banyak juga pembangunan investasi di Sumatera Barat yang berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja asalkan ada keterbukaan antara pemilik lahan dengan investor," katanya.


Regulasi 


Dikatakannya, Sumatera Barat mempunyai banyak potensi untuk berinvestasi namun sebagian besar terkendala karena adanya regulasi atau kebijakan baik di daerah maupun di pusat seperti pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan tanah ulayat dan lainnya. 


"Untuk pengurusan izin atau pinjam pakai  kawasan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat investasi," terangnya. 


Untuk itu, kata Maswar Dedi lagi, diperlukan regulasi atau kebijakan yang mempermudah investasi di daerah. Diharapkan dengan telah di sahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dapat membuat iklim investasi menjadi lebih kondusif.


(by/hms-sumbar)

Pengembangan Iklim Berinvestasi: Ini Faktor Penghambat Investasi Masuk ke Sumbar, yang ke-5 Bikin Urut Dada
Selasa, November 10, 2020

On Selasa, November 10, 2020

Pengembangan Iklim Berinvestasi: Ini Faktor Penghambat Investasi Masuk ke Sumbar, yang ke-5 Bikin Urut Dada
BENTENGSUMBAR.COM - Salah satu program unggulan Pemerintahan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno adalah pengembangan iklin berinvestasi di daerah ini. 


Namun ironisnya, masih saja ada faktor penghambat pengembangan investasi atau peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Barat. 


Apa saja faktor penghambat itu?


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, setidaknya ada lima faktor pendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat.


"Pertama, permasalahan tanah ulayat yang sering dianggap sebagai faktor penghambat investasi. Ini masalah klasik. Dan kita sudah membuat data base soal ini," katanya kepada BentengSumbar.com, Selasa, 10 November 2020. 


Kedua, HGU yang akan habis masa berlakunya, dimana belum ada produk hukum dan demikian juga dengan aturan teknis yang mengatur bagaimana dengan HGU yang berasal dari tanah ulayat yang segera akan berakhir.


Ketiga, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah nagari belum menyusun produk hukum dan aturan teknis yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal.


Keempat, rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang  lebih terbuka terhadap investasi, banyak lokasi investasi yang masih belum diakomodir peruntukan ruangnya dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.


"Kelima, infrastruktur yang belum memadai," ungkap Maswar Dedi.


(by/hms-sumbar)

Pengembangan Iklim Investasi: Ini Faktor Pendorong Masuknya Investasi ke Sumbar
Selasa, November 10, 2020

On Selasa, November 10, 2020

Pengembangan Iklim Investasi, Ini Faktor Pendorong Masuknya Investasi ke Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah pengembangan iklim berinvestasi.


Lantas apa saja faktor pendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat?


Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi, setidaknya ada lima faktor pendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat.


"Setidaknya ada lima faktor pendorong masuknya investasi ke Sumbar," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, Selasa, 10 November 2020.


Pertama, Sumatera Barat memiliki banyak potensi investasi, diantaranya potensi sektor pariwisata, energi baru terbarukan, perikanan,  industri dan perdagangan, pertanian dan perkebunan, serta sektor lainnya. 


Kedua, kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha oleh Pemerintah Pusat yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu implementasi OSS (Online Single Submission/ Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). 


Ketiga, dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diantaranya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan  oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. 


Keempat, revisi RTRW terhadap lokasi rencana investasi.


Kelima, dukungan masyarakat terhadap masuknya investasi, masyarakat pada dasarnya mendukung masuknya investasi ke daerah mereka asalkan ada keterbukaan sejak awal antara investor dengan pemilik lahan/masyarakat.


(by/hms-sumbar)

7 Fraksi di DPRD Payakumbuh Minta Pemko Prioritaskan Pemulihan Ekonomi
Senin, November 09, 2020

On Senin, November 09, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Erwin Yunaz mengikuti dua Rapat Paripurna. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin, 9 November 2020.

Pemandangan dari 7 Fraksi didengar langsung Wakil Wali Kota Erwin Yunaz didampingi Kepala BKD Syafwal di Ruang Randang Lantai II Balaikota. Terpisah, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal, turut dihadiri 7 juru bicara fraksi serta anggota DPRD seperti Mesrawati dan Zainir di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD secara fisik, dewan lain menyaksikan secara daring di tempat masing-masing.

Setiap Fraksi menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap keuangan Pemko pada tahun depan dan perubahan RPJMDnya. 

Seluruhnya telah melihat bagaimana proyeksi APBD 2021 dari aspek pendapatan daerah sebesar Rp. 709,77 Miliar dengan rincian dari PAD Rp. 106,25 Miliar ditambah Dana Perimbangan Rp. 584,97 Miliar dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 18,53 Miliar.

Sementara itu, APBD 2021 dari aspek belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 729,50 Miliar yang akan dipergunakan untuk Belanja Operasi Rp. 600,86 Miliar, Belanja Modal Rp. 118,63 Miliar, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp. Miliar.

7 Jubir antara lain dari Fraksi Golkar Wirman Putra, Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni, Fraksi PPP Edward DF, Fraksi Gerindra Aprizal, Fraksi PKS Nasrul, Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati, dan Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Yanuar Gazali.

Secara umum, setiap fraksi ingin agar Pemko dapat memprioritaskan program tahun depan pada pemulihan ekonomi, termasuk bagaimana program pemberdayaan kepada masyarakat yang rentan ekonomi ditambah beratnya perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Setiap fraksi juga ingin agar Pemko lebih realistis dengan minimnya anggaran, sehingga kegiatan yang dirasa tak terlalu dibutuhkan dapat dialihkan kepada program pemulihan ekonomi tersebut.

"Kepada perubahan RPJMD 2017-2022, Pemko juga harus mencapai sasaran dan terget yang realistis dan bisa diwujudkan. Dengan dua tahun lagi kepemimpinan Wali Kota Riza Falepi, maka menyesuaikan indikator, sasaran, serta IKU yang tepat. Agar nanti kedepannya strategi yang dilakukan sesuai kondisi dan situasi terbaru. Improvisasi di tengah pandemi harus dilakukan," kata Nasrul, Jubir fraksi PKS.

Diakhir sidang Wakil Ketua Wulan Denura menyampaikan usai dua Rapat Paripurna hari ini, nanti akan digelar Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD 2021 dan Perubahan RPJMD 2017-2022 pada hari Selasa, 10 November 2020. 

(Hermiko)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *