Opini

PARLEMEN

Sports

HUKRIM

Tajam! Gus Nur ke Hakim: Sidang Tak Layak Dilanjutkan
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sugi Nur Raharja alias Gus Nur hingga kini belum juga didampingi tim kuasa hukum di tiap sidang-nya. Pangkalnya, tim kuasa hukum merasa ogah untuk hadir ke dua kali sidang terhadap Gus Nur lantaran kliennya belum pernah menginjakkan ruang sidang sama sekali.

Terdakwa kasus ujaran kebencian itu juga menyoroti dua saksi korban yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas alias Gus Yaqut, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang memilih empat kali absen di persidangan.

Atas hal itulah, Gus Nur kemudian resah dan menyatakan jika sidang tak layak untuk dilanjutkan.

“Pak hakim, berarti apakah masih layak sidang ini dilanjutkan? Dari saksi pertama sudah tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, saksi inti yang merasa saya merasa cemarkan namanya merasa dirugikan tidak hadir. (Sidang) Tidak layak dilanjutkan,” kata Gus Nur dikutip Suara, pada Selasa 2 Maret 2021.

Hakim sidang jawab pernyataan Gus Nur

Terkait hal ini Hakim Ketua Sidang Toto Ridarto menyampaikan, agar para saksi bisa dihadirkan secara virtual. Selain itu, JPU sendiri menyatakan jika mereka sudah melayangkan panggilan kepada Gus Yaqut dan Said Aqil untuk memberikan kesaksiannya di persidangan.

“Kan sudah saya sampaikan saksi kan bisa online juga seperti terdakwa,” kata hakim Toto. “Sudah kami sampaikan melalui staf khususnya bahwa minta tapi sampai sekarang belum ada respons yang mulia,” ujar JPU kepada hakim.

Sementara itu, terkait ketidakhadiran Said Aqil hari ini, alasanya masih sama dengan pekan lalu, yakni sakit. Informasi yang menyebutkan jika Said Aqil sakit diperoleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat melayangkan panggilan pada 26 Februari 2021 lalu.

Panggilan dari JPU dibalas oleh perwakilan Said Aqil melalui surat keterangan sakit. Merujuk pada keterangan dokter, Said Aqil mengidap sakit pada saat observasi post Covid-19.

Sedangkan untuk Gus Yaqut, menurut JPU, hingga kini belum ada konfirmasi perihal kedatangan dari sang mantan Ketua GP Ansor tersebut. “Bahwa kami sudah sampaikan kepada saksi atas nama H Yaqut Cholil dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2021 tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi,” sambungnya.

Total sudah empat kali dua tokoh Nadhatul Ulama tersebut tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan. Pertama pada Selasa 9 Februari 2021, kedua pada Selasa 16 Februari 2021, ketiga pada Selasa 22 Februari 2021, dan keempat pada hari ini, Selasa 2 Maret 2021.

Hakim Toto lalu menunda jalannya sidang Gus Nur sampai Selasa 9 Maret 2021. Jika mereka kembali berhalangan hadir, majelis hakim meminta JPU untuk setidaknya menghadirkan Gus Yaqut dan Said Aqil secara virtual.

Source: HopsID

3 Terduga Teroris Diringkus Densus 88 di Bojonegoro
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

3 Terduga Teroris Diringkus Densus 88 di Bojonegoro
BENTENGSUMBAR.COM - Tiga terduga teroris diringkus Densus 88 Antiteror di Bojonegoro pagi tadi. Mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda.


Yang pertama berinisial YP (40), warga Desa Kuncen, Kecamatan Padangan. Terduga teroris itu ditangkap saat naik kendaraan di sekitar rumahnya sekitar pukul 06.31 WIB.


Terduga teroris kedua yakni YT (39). Ia diamankan Densus 88 di sekitar Pasar Kasiman, Kecamatan Kasiman sekitar pukul 07.00 WIB.


Yang terakhir yakni EP (29). Terduga teroris itu ditangkap di Desa Ngeper, Kecamatan Padangan sekitar pukul 06.35 WIB.


"Saya awalnya nggak tau karena masih tidur. Dibangunkan oleh petugas polisi. Ta lihat ke bawah sudah banyak petugas. Terus mereka penggeledahan," ujar teman salah satu terduga teroris, Widyo kepada detikcom di rumahnya, Selasa, 2 Maret 2021.


Dalam beberapa hari terakhir, Densus 88 Antiteror gencar melakukan penangkapan terduga teroris di Jatim. 


Seperti di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Malang.


Source: detikcom

Sikat Judi Roulette, Polisi Cokok 5 Pelaku di Pos Pemuda Pemancungan
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Sikat Judi Roulette, Polisi Cokok 5 Pelaku di Pos Pemuda Pemancungan
BENTENGSUMBAR.COM - Kepolisian Sektor Padang Selatan bergerak cepat merespon laporan masyarakat terkait aktivitas judi Roulette di Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan.  


Penggerebekan dilakukan pada hari Senin, 1 Maret 2021, sekira pukul 15.15 WIB, bertempat di jalan Tepi Air Rt 03 Rw 05  atau Pos Pemuda Pemancungan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan.


Penangkapan dilakukan terhadap tersangka pelaku permainan judi online jenis Roulette dengan menggunakan uang sebagai taruhan.


"Kami melakukan penggerebekan dan penangkapan berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/ 07/A/III /2021/Sektor Padang Selatan tanggal 01 Maret 2021," ujar Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan. S.Ag, MH., kepada awak media. 


Ia menjelaskan, waktu kejadian pada Senin, 1 Maret pukul 15.15 Wib. Tempat kejadia perkara di Pos Pemuda Pemancungan jalan Tepi Air Pemancungan RT03/RW05 Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan. Adapun identitas tersangka beranisial Yu, So, R, Ri, dan Al.


"Barang bukti yang diamankan diantaranya uang sejumlah Rp 219.000 dengan rincian, 1 (satu) unit HP merk OPPO A31, 1(satu) Lembar Kartu Atm Bank BNI," jelasnya.


Berdasarkan laporan masyarakat, jelasnya, di Pos Pemuda Pemancungan Tepi Air sering dijadikan tempat berkumpul untuk bermain judi jenis Roulette dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.


Setelah mendapat informasi dari masyarakat, atas Perintah Kapolsek Padang Selatan AKP Ridwan S, Ag, MH., kepada Kanit Reskrim IPTU Eddy Saputra dengan gabungan jajaran 3 dan jajaran 4 Polsek Padang Selatan.


"Para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan selama penangkapan tersangka tidak ada melakukan perlawanan," ungkapnya.


Laporan: Mas Fredo

Imam Masjid di Pasuruan Dibacok Saat Berangkat Salat Subuh
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Imam Masjid di Pasuruan Dibacok Saat Berangkat Salat Subuh
BENTENGSUMBAR.COM - Abdus Sakur (60), imam masjid asal Desa Pohgading, Pasrepan, Pasuruan, dibacok saat hendak salat subuh. Korban terluka parah.


"Korban dibacok saat berangkat ke masjid," kata Waka Polsek Pasrepan Iptu Kuncoro, Selasa, 2 Maret 2021.


Informasi yang dihimpun dari aparat desa, pembacokan terjadi saat korban berjalan ke masjid yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Tiba-tiba dari belakang seseorang dengan membawa pedang mendekatinya. Pelaku yang mengenakan penutup kepala menyabetkan pedang beberapa kali ke korban.


Korban yang mendapat serangan tiba-tiba tak berdaya. Ia hanya menangkis bacokan dengan tangan sambil berteriak meminta tolong warga.


Saat warga datang, pelaku sudah kabur. Korban menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Antara lain punggung, kepala belakang dan bahu. Dua jari tangannya juga hampir putus. Korban langsung dilarikan ke RSUD Soedarsono.


Menurut Kuncoro beberapa orang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kasus pembacokan ini. Korban sudah dipulangkan dari rumah sakit tapi belum bisa dimintai keterangan karena belum pulih.


"Kami masih melakukan penyelidikan. Korban belum bisa dimintai keterangan," ungkap Kuncoro.


Source: detikcom

MA Vonis Mati 8 Bandar Sabu Jaringan Surabaya-Sumsel, 1 Dibui Seumur Hidup
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Mahkamah Agung (MA) menghukum mati 8 bandar narkoba jaringan Surabaya-Sumatera Selatan (Sumsel) dan satu diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Atas vonis itu, dua orang di antaranya mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sembilan orang itu adalah:

1. Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alis Aditiya alias Nazwar

2. Andik Hermanto alias Andi alias Kentir

3. Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian

4. Candra Susanto alias Candra alias Memet

5. Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M Koyo

6. Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud

7. Frandika Zulkifly alias Dika

8. Faiz Rahmana Putra alias Son

9..Trinil Sirna Prahara

Jaringan ini mengedarkan sekitar 80 kg sabu dari 12 Maret hingga April 2018. Sabu 80 kg itu dibawa dari Palembang dengan tujuan Pulau Jawa.

Setiba di Lampung, sabu dimasukkan ke karung dan diangkut dengan satu unit mobil Fuso. Untuk mengelabui polisi, sabu ditutup dengan muatan singkong.

Selanjutnya, sabu dibagi-bagikan di area Pulau Jawa. Sedangkan sisanya, seberat 9,3 kg, disita beserta 4.950 butir ekstasi di dua lokasi, yaitu Bandara SMB Palembang dan Surabaya. Kesembilannya kemudian diadili dengan terpisah.

Pada 7 Februari 2019, Pengadilan Negeri Palembang (PN) Palembang menjatuhkan hukuman mati kepada 9 orang tersebut. Berikut perjalanan vonis kepada sembilan orang tersebut yang dikutip dari website MA, Selasa (2/3/2021):

1. Letto (25), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

2. Candra (23), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi. Pada 19 Januari 2021 ia mengajukan PK.

3. Trinil (21). Pada 23 Oktober 2019, majelis kasasi mengubah hukuman Trinil menjadi penjara seumur hidup. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Gazalba Saleh dan MD Pasaribu. Alasan majelis meringankan hukuman karena Trinil terjerumus ke jaringan narkoba akibat himpitan ekonomi. Trinil dijanjikan upah Rp 200 juta.

4. Andik (24), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

5. Hasan (38), dihukum mati di tingkat pertama dan tidak banding.

6. Ony (23), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi. Ony kemudian juga diadili lagi di kasus tindak pidana pencucian uang.

7. Sabda (33), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

8. Putra (23, tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi. Saat ini ia sedang mengajukan upaya hukum luar biasa PK.

9. Dika (22), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

Source: detikcom

Dugaan Penguasaan Sertifikat Tanah Anggota Kelompok Tani, HS dan S Dilaporkan ke Polisi
Senin, Maret 01, 2021

On Senin, Maret 01, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Kelompok Tani (Poktan) Serumpun, Jorong Silayang, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Gufron dan Nasri didampingi empat orang kuasa hukum dari Tim Advokad EPZA Medan, Sumatera Utara, melaporkan HS dan S kepada SPKT Polres Pasbar, Senin, 1 Maret 2021. 

HS dan S dilaporkan ke polisi, atas dugaan penguasaan sertifikat tanah anggota kelompok tani serumpun secara pribadi.

Salah seorang tim kuasa hukum EPZA, Eka Putra Zakran mengatakan, saat ini pihaknya melakukan pendampingan terhadap klien untuk melaporkan HS dan S ke Plores Pasbar. HS dan S didugaan telah melakukan penguasaan dan penggelapan lahan dan sertifikat tanah anggota kelompok tani serumpun.

Sebelum melaporkan HS dan S ke polisi, pihaknya juga telah melakukan somasi dan melakukan mediasi, agar HS dan S mau ber etikat baik sekaligus mengembalikan hak anggota kelompok tani.

"Setelah disosamasi dan tidak ada itikad baik, maka HS dan S kita laporkan ke polisi, dan laopran tetsebut sudah diterima dengan Nomor LP/53/III/2021-SPKT-Res-Pasbar tanggal 01 Maret 2021," ujar Eka Putra Zakran didampingi tiga kuasa hukum lainnya, Hari Irwanda, Irmansah Tela Umbanua dan Ahmad Rajani.

Eka menjelaskan, kedua orang kliennya yang merupakan anggota Kelompok Tani Silayang Koru Sejahtera (SKS), yang bermitra usaha dengan Kelompok Tani Serumpun. Sebagai persyaratan untuk bergabung sebagai anggota kelompok, kliennya harus memiliki lahan tanah yang bersertifikat dan atas nama pribadi.

"Klien kami adalah anggota kelompok tani serumpun, namun tidak pernah mendapatkan hasil atau keuntungan dari lahan tersebut, dan sertifikat tanahnya pun juga tidak pernah dimiliki oleh klien kami," ucap Eka.

Eka menambahkan, seharusya sertifikat tanah seluas kurang lebih 3 hektar tersebut, harus diserahkan kepada pemilik atau kliennya. Tapi semua sertifikat tanah tersebut, masih berada ditangan HS dan S.

"Anggota kelompok memberikan kuasa atas sertifikat tanahnya kepada Koperasi Serumpun, bukan kepada seseorang atau pribadi," ungkapnya.

Atas dugaan pengusaan tanah tersebut, HS dan S dilaporkan dengan peristiwa pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal Pasal 375 jo 55 (ayat 1) KUHP.

(Rido)

Hakim Siapkan Surat Peringatan Buat Polisi, Kubu Habib Rizieq: Ada yang Lalai
Senin, Maret 01, 2021

On Senin, Maret 01, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Hakim Suharno menunda sidang dengan agenda pembacaan permohonan terkait sah atau tidak penangkapan dan penahanan Habib Rizieq, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 1 Maret 2021.

Sidang tersebut ditunda lantaran kubu termohon yakni Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri kembali mangkir.

Tercatat ini merupakan kedua kali termohon absen di ruang sidang.

Namun, majelis hakim memastikan akan melayangkan surat peringatan jika termohon absen ketiga kalinya pada sidang pekan depan, Senin, 8 Maret 2021.

Suharno juga memastikan sidang bakal dilanjutan tanpa kehadiran termohon.

Merespons sikap hakim, kuasa hukum dari Habib Rizieq, Alamsyah Hanafiah mengapresiasi sikap itu.
Mereka pun lantas sepakat dengan jalannya persidangan terkait gugatan praperadilan tersebut.

"Terima kasih kepada hakim. Panggilan dengan peringatan artinya apabila (termohon) tidak hadir pada Senin yang akan datang itu namanya panggilan dengan peringatan," ungkap Alamsyah kepada wartawan usai sidang, Senin, 1 Maret 2021.

Menurut Alamsyah, panggilan dengan peringatan itu artinya ada sesuatu yang dilalaikan oleh polisi.

"Berarti di sini kepolisian sudah diperingatkan pengadilan, berarti ada sesuatu yang dilalaikan karena arti peringatan ada sesuatu yang dilalaikan sehingga panggilan dengan peringataan," katanya.

Lebih lanjut, merespons sikap polisi yang kembali absen, Alamsyah mengatakan, seharusnya Polda Metro Jaya sebagai penegak hukum harus mematuhi panggilan pengadilan tanpa harus diperingatkan hakim.

Namun, dia tak menampik dengan kebijakan dari hakim untuk memberikan kesempatan sekali lagi dengan peringatan.

"Sebagai penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya semestinya harus mematuhi panggilan pengadilan, tidak perlu diperingatkan oleh hakim. Namun dalam hal ini memang sesuai dengan kebijakan dari hakim untuk memberikan kesempatan sekali lagi dengan peringatan," pungkasnya. 

Source: JPNN

Polda Sumbar Bentuk Tim Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana COVID Rp 150 M
Senin, Maret 01, 2021

On Senin, Maret 01, 2021

Polda Sumbar Bentuk Tim Telusuri Dugaan Penyimpangan Dana COVID Rp 150 M
BENTENGSUMBAR.COM - Polda Sumatera Barat (Sumbar) mulai bergerak untuk menelusuri adanya dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 berjumlah Rp 150 miliar. Polda Sumbar pun sudah membentuk tim khusus untuk menangani dan mengkaji kasus tersebut.


"Berkaitan dengan temuan BPK, berkaitan dengan informasi adanya penyalahgunaan anggaran, Polda Sumbar telah mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu kepada wartawan, Minggu, 28 Februari 2021.


"Membentuk tim, sehingga tim ini bisa menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK," tambah Satake.


Menurutnya, tim khusus diturunkan untuk mengkaji kemungkinan adanya indikasi dugaan korupsi. Sekaligus juga untuk mempersiapkan bahan apabila sewaktu-waktu ada pelimpahan dari BPK kepada kepolisan.


Karut-marut pengelolaan keuangan dana penanganan COVID-19 di Sumatera Barat mencuat setelah BPK RI mengirim LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) pada 28 Desember 2020. Ada dua LHP dari BPK.


Pertama adalah LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19. Kedua adalah LHP atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan tahun 2020 pada pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.


Dalam LHP Kepatuhan, BPK menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya indikasi pemahalan harga pengadaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan.


Dalam laporannya, secara keseluruhan, BPK mencatat ada temuan dugaan penyimpangan Rp 150 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID yang mencapai Rp 490 miliar. Dari jumlah tersebut, salah satunya pengadaan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer berjumlah Rp 49 miliar.


DPRD kemudian membentuk pansus yang langsung bekerja menelusuri LHP tersebut sejak 17 Februari 2021. Bekerja dalam sepekan, pansus kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang kemudian diakomodasi oleh DPRD secara kelembagaan.


"Kita berharap gubernur segera bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan rekomendasi dari BPK, dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi saat penyampaian hasil Keputusan DPRD, Jumat, 26 Februari 2021 malam.


Source: detikcom

Polri Tepis Tolak Laporan Kerumunan Jokowi: Nihil Pelanggaran
Minggu, Februari 28, 2021

On Minggu, Februari 28, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Polri membantah menolak laporan terkait kerumunan massa dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Laporan itu diketahui dibuat oleh Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI). Selain Jokowi, mereka juga turut melaporkan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.

"Sebenarnya bukan menolak laporan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Sabtu,  27 Februari 2021.

Rusdi menuturkan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak pelapor, dinyatakan bahwa laporan itu tak bisa dilanjutkan. Sebab, tak ditemukan pelanggaran hukum.

"Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut, sehingga tidak di lanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," tuturnya.

Diketahui, Bareskrim Polri menolak laporan yang dilayangkan oleh PP GPI terkait kerumunan massa Jokowi di NTT.

"Intinya tadi kita sudah masuk ke dalam ini laporan masuk tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi bukti kita dikembalikan, hanya ada pernyataan untuk diajukan secara resmi kembali," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan di Bareskrim Polri, Jumat, 26 Februari 2021.

Fery mengklaim petugas SPKT Bareskrim Polri tak secara tegas menolak laporan tersebut. Namun, Fery menyebut memang tidak menerima bukti tanda diterima laporan tersebut dari petugas.

Sebelumnya, Bareskrim Polri diketahui juga menolak laporan terkait kerumunan massa saat kunjungan Jokowi di NTT yang dibuat Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.

Alasannya, aduan yang hendak dibuat itu tidak teregister di basis data Bareskrim Polri.

"Kami sangat kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi atas laporan kami terhadap terduga pelaku tindak pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yakni sang Presiden," kata Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia kepada wartawan, Kamis, 25 Februari 2021.

Source: CNN Indonesia

Uang Rp 1 Miliar Disita KPK Saat Penangkapan Nurdin Abdullah
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terkait kasus dugaan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) itu dilakukan pada Jumat malam, 26 Februari 2021. 

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan pihaknya menggelar OTT terhadap Nurdin Abdullah.

"Benar, Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu, 27 Februari 2021.

Dalam penangkapan tersebut, KPK membawa barang bukti berupa uang satu koper yang berisi Rp 1 miliar yang diamankan di Rumah Makan Nelayan Jln. Ali Malaka, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan lebih detail kasus apa yang menjerat Nurdin Abdullah. Begitu juga terkait siapa saja yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucap Ali dikutip dari Antara.

Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status


Saat ini, kata dia, tim KPK masih bekerja dan perkembangannya atas penangkapan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut.

"Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," kata Ali.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

Source: Liputan6

Diduga Terjerat Korupsi, KPK Tangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 26 Februari 2021 menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Penangkapan diduga soal kasus tindak pidana korupsi.

"Benar, Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021.

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan lebih detail kasus apa yang menjerat Nurdin dan juga siapa saja pihak lain yang turut ditangkap.

"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucap Ali, dilansir Tempo.

Saat ini, kata dia, tim KPK masih bekerja dan perkembangannya atas penangkapan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut. 

"Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," kata dia.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap (Nurdin Abdullah) tersebut.

(*)

WN China Terdakwa Penganiaya ABK WNI hingga Tewas Divonis Bebas
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam memvonis bebas Song Chuanyun Als Song (50), terdakwa dugaan penganiayaan anak buah kapal (ABK).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa Song tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan kesatu dan kedua.

"Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua serta memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," tulis Hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu dikutip dari laman sipp.pn Batam.

"Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula," bunyi kutipan di laman tersebut.

Sebelumnya, dari nomor perkara 823/Pid.B/2020/PN Btm, JPU menuntut terdakwa 2 tahun penjara karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum), Novriadi Andra, yang dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan, pihaknya akan melakukan kasasi atas putusan hakim itu.

"Kita akan kirim kasasi usai putusan vonis bebas tersebut," kata Novriadi kepada kepripedia, Jumat (26/2).

Untuk diketahui, Song Chuanyun, adalah supervisor kapal ikan asal China Lu Huang Yuan Yu 118, Shandong Sheng Chang Shan Xian Jin Lin Zhen An Le Zhuang Cun 578 Hao.

Pelaku ditangkap Jumat (10/7) di Batam, saat kapalnya tengah berlabuh di dermaga kota tersebut. Song ditangkap atas dugaan penganiayaan ABK kapal antara Januari sampai Juli 2020 di kapal tersebut.

"Tersangka dan barang bukti telah diamankan di Ditreskrimum Polda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7) dikutip dari kumparan. 

(*)

'Nyanyian' Djoko Tjandra soal Ma'ruf Amin di Sidang Fatwa MA
Jumat, Februari 26, 2021

On Jumat, Februari 26, 2021

'Nyanyian' Djoko Tjandra soal Ma'ruf Amin di Sidang Fatwa MA
BENTENGSUMBAR.COM - Terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Djoko Soegiarto Tjandra mengaku sempat berniat menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencana pertemuan itu terjadi pada 2018 saat ia masih menjadi buronan korupsi.


Djoko berujar rencana perjumpaan digagas oleh temannya yang merupakan pengusaha, bernama Rahmat. Ia menuturkan, Rahmat pernah menghubunginya dan mengajak untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin bertepatan dengan rencana kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia.


"Beliau [Rahmat] pada saat itu meminta saya menemui Kyai, mereka mau datang ke Kuala Lumpur. Dia menelepon saya: 'Pak Djoko, kita mau ke Malaysia, ada kunjungan kerja'. Beliau panggilnya Abah, mau ke Kuala Lumpur. Itu yang sekarang jadi Wapres kita," kata Djoko dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 25 Februri 2021.


Komunikasi itu disampaikan Djoko menindaklanjuti pertemuannya dengan Rahmat dalam agenda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) saat pembebasan politikus negeri Jiran, Anwar Ibrahim, tahun 2018. Djoko mengaku sebelumnya sudah mengenal Rahmat.


Djoko pun menyatakan bersedia bertemu dengan Ma'ruf. Hanya saja, lanjut dia, pertemuan dengan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu batal karena suatu alasan.


"[Pak Djoko bersedia bertemu?] Oh dengan senang hati. Waktu tidak ditentukan kapan. Saat itu, saya dengar-dengar badannya kurang enak badan sehingga tidak jadi datang," ucap dia.


Sebelumnya, Djoko Tjandra didakwa menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp7,35 miliar terkait pengurusan fatwa MA dan dua jenderal polisi senilai Rp8,31 miliar guna membantu menghapus namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).


Upaya tersebut dimaksudkan agar Djoko nantinya bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan.


Ia berencana mendaftar Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA yang menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara atas korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali.


Merespons pengakuan Djoko Tjandra dalam sidang dugaan korupsi tersebut, Juru Bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi pun membantahnya. Menurut dia, Ma'ruf tidak pernah memiliki urusan dengan terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut.


Ia menganggap Djoko mengada-ada lantaran mencatut nama Ma'ruf.


"Enggak ada itu, jadi itu Wapres tidak ada urusan hal-hal seperti itu dan tidak pernah ada hal yang cerita seperti itu. Itu saya enggak ngerti ada cerita seperti itu. Saya kira enggak ada hubungan," kata Masduki kepada wartawan, Kamis, 25 Februari 2021.


Source: CNN Indonesia

Polisi Tolak Laporan KMAK soal Dugaan Pelanggaran Prokes Jokowi di NTT
Jumat, Februari 26, 2021

On Jumat, Februari 26, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan atau Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 25 Februari 2021. Namun, laporannya ditolak.

Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia mengaku kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Nomor Laporan Polisi atas laporannya terhadap dugaan pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dengan tidak diterbitkannya Laporan Polisi atas laporan kami, maka kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik ini,” kata Kurnia di Gedung Bareskrim.

Padahal, Kurnia ingin membuktikan apa yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. “Upaya kami datang ke Bareskrim sebagai langkah konkret atas slogan yang sering digaungkan oleh pemerintah, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujarnya.

Menurut dia, kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur merupakan kunjungan kepresidenan yang tentunya sudah terjadwal. Namun, terjadi kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi saat pandemi COVID-19.

“Saat ini telah nyata-nyata melanggar protokol kesehatan, dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan,” jelas Kurnia.

Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi yang notabene memiliki alat kekuasaan untuk memitigasi adanya kerumunan pada saat kunjungan sudah sepatutnya memberikan contoh kepada rakyat. Akan tetapi, Jokowi malah memberikan bantuan dan lambaikan tangan hingga terjadi kerumunan.

“Tindakan Presiden Jokowi yang melempar-lemparkan bingkisan dari atas mobil sehingga mengakibatkan kerumunan, secara nyata mencederai semangat perlawanan terhadap virus COVID-19 di republik tercinta ini,” tandasnya. 

(*)

2 Oknum Polisi Pengkhianat Bangsa yang Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati
Rabu, Februari 24, 2021

On Rabu, Februari 24, 2021

2 Oknum Polisi Pengkhianat Bangsa yang Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati
BENTENGSUMBAR.COM - Dua oknum polisi dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Bripka SHP dan Bripka MRA, berkhianat terhadap bangsa dengan menjual senjata api kepada KKB Papua.


Atas perbuatannya, kedua oknum polisi ini terancam hukuman mati. Saat ini, mereka ditahan di rutan Polres Pulau Ambon bersama 4 warga sipil yang terlibat dalam kasus tersebut.


“Kepada yang bersangkutan kami sangkakan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 51 atau undang-undang darurat dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun,” kata Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang, dalam jumpa pers, Selasa, 23 Februari 2021.


Kedua oknum polisi ini juga terancam dipecat dari Polri karena melanggar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.


Kedua oknum polisi ini menjual senjata kepada KKB tidak secara langsung, melainkan lewat perantara. Ada juga oknum TNI yang terlibat dalam penjualan senjata ke KKB, yaitu Praka MS, anggota Kipan B Batalion 733/Masariku Ambon.


Menurut pengakuan para tersangka, aksi tersebut murni demi keuntungan pribadi. Bripka SHP sudah dua kali menjual senjata api rakitan laras panjang kepada warga sipil berinisial WT alias J, yang kemudian ditangkap di Bintuni.


Bripka SHP mengaku tidak tahu jika WT akan menjual senjata itu kepada KKB di Papua.


"Dia membeli senpi rakitan laras panjang jenis SS1 dari masyarakat seharga Rp6 juta lalu dijual kepada WT seharga Rp20 juta," kata Leo.


Sementara,  senjata laras pendek jenis revolver dibeli oleh WT dari Bripka MRA. Bripka MRA awalnya menyerahkan revolver tersebut kepada seorang warga sipil berinisial SN.


Lalu, SN menyerahkannya kepada WT. Sementara itu, oknum TNI berinisial Praka MS diduga memeroleh keuntungan Rp1,5 juta dari dua kali transaksi penjualan senjata. Praka MS ditangkap Satintel Kodam Pattimura Maluku pada Minggu, 21 Februari 2021.


(*) 

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *