Opini

PARLEMEN

Sports

HUKRIM

Iklan KPU Sumbar
OTT Walikota Cimahi, KPK Amankan Barang Bukti Uang Tunai
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

OTT Walikota Cimahi, KPK Amankan Barang Bukti Uang Tunai
BENTENGSUMBAR.COM - Tim Satgas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dari penangkapan Walikota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.


"Uang tunai betul ada yang disita," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dikutip dari RMOL, Jumat, 27 November 2020.


Namun demikian kata Firli, pihaknya akan menghitung jumlah uang yang diamankan pada saat penangkapan.


"Tapi untuk jumlah tentu harus dicheck dengan teliti. Nanti dijelaskan ya," pungkas Firli.


Dikabarkan, tim Satgas OTT KPK yang membawa Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan beberapa orang lainnya sedang menuju ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.


Sumber KPK masih belum bersedia membeberkan penangkapan terhadap orang nomor satu di Cimahi, Jawa Barat tersebut. 


Termasuk siapa saja pihak yang sudah diamankan.


Namun sumber KPK memastikan penangkapan terkait perizinan pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi.


(*)

Nestapa Sugi Nur, Terjangkit Covid di Tahanan, 2 Kali Ajukan Penangguhan tapi Tak Digubris
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Nestapa Sugi Nur, Terjangkit Covid di Tahanan, 2 Kali Ajukan Penangguhan tapi Tak Digubris
BENTENGSUMBAR.COM - Peneramah Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur, tersangka kasus ujaran kebencian bermuatan SARA sesuai UU ITE, melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan penangguhan penahanan ke Mabes Polri, Rabu, 25 November 2020.


Tim Advokasi Gus Nur, Aziz Yanuar mengatakan pengajuan penangguhan penahanan ini adalah yang ketiga kali dilakukan pihaknya.


"Sebelumnya sudah dua kali dan tidak dikabulkan. Padahal penjaminannya seorang anggota DPR dan kedua istri Gus Nur. Tapi belum dikabulkan," kata Aziz.


Untuk yang ketiga ini kata Aziz, penjaminnya adalah istri Gus Nur lagi. Aziz berharapa untuk kali ini, penangguhan penahanan Gus Nur, dikabulkan penyidik.


Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur, sempat dinyatakan terpapar Covid-19 saat berada di tahanan Mabes Polri.


Aziz Yanuar menyatakan sampai Rabu, 25 November 2020 Gus Nur dinyatakan masih positif Covid-19.


"Kondisi beliau beberapa hari lalu masih di RS Polri. Kemudian 3 hari dibawa lagi ke tahanan Mabes Polri. Infonya beliau masih positif dan sekarang berada di Rutan Mabes Polri," kata Aziz kepada Warta Kota, Rabu, 25 November 2020 (25/11/2020).


Ia menjelaskan Tim advokasi Gus Nur akan memberikan pernyataan hukum terkait penanganan kasus hukum Gus Nur, Kamis, 26 November 2020.


"Kami akan bacakan pernyataan hukum Tim Advokasi Gus Nur di Jalan Raya Condet Nomor 16, Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis besok pukul 13.00," kata Aziz.


Dalam kesempatan itu kata Aziz pihaknya juga akan menggelar konferensi pers dan memberi kesempatan wartawan bertanya ke Tim Advokasi Gus Nur.


"Jadi selain pembacaan pernyataan hukum, kami juga menggelar konferensi pers," kata Aziz.


Seperti diketahui Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Rahardja yang dikenal dengan panggilan Gus Nur di Malang, Jawa Timur, Sabtu (24/10/2020) pukul 00.00.


Gus Nur ditangkap atas laporan dari Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon ke Bareskrim Polri pada 21 Oktober. Laporan tercatat dalam nomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020.


Dalam laporan Gur Nur dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan penghinaan sesuai UU ITE.


Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, membenarkan penangkapan Gur Nur. "Benar, yang bersangkutan ditangkap di Malang, Sqabtu, 24 Oktober 2020, pukul 00.00 WIB," kata Listyo, Sabtu (24/10/2020).


Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi mengatakan Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari.


"Atas tuduhan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan," katamya.


Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.


"Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA dan penghinaan," kata Slamet.


Sebelumnya, Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. 


Hakim selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Ia menyebut Gus Nur bukan kali ini saja melontarkan ujaran kebencian terhadap NU.


Dalam perjanannya, Gus Nur sempat dinyatakan positif Covid-19 saat mendekam di tahanan Mabes Polri dan sempat diisolasi di RS Polri. 


(*)

Ada Dugaan Pidana, Kasus Kerumunan Petamburan Naik Penyidikan
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Ada Dugaan Pidana, Kasus Kerumunan Petamburan Naik Penyidikan
BENTENGSUMBAR.COM - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menaikkan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat ke tingkat penyidikan.


Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Kamis, 26 November 2020.


"Dari hasil gelar perkara sudah dianggap cukup untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Kamis, 26 November 2020.


Yusri menuturkan kasus ini naik ke penyidikan lantaran ditemukan ada unsur pidana sesuai yang dipersangkakan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.


"Ditemukan ada tindak pidana," ucap Yusri.


Yusri menjelaskan saat ini penyidik tengah menyusun rencana pemanggilan saksi untuk melengkapi berkas perkara. Selain itu, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan peristiwa kerumunan massa Rizieq ini.


Dalam kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi dari 19 orang, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria.


Proses penyelidikan bermula dari pemanggilan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta untuk diklarifikasi. Selain Anies, sejumlah jajaran Pemprov DKI Jakarta juga dimintai klarifikasi.


Selain jajaran Pemprov DKI, panitia penyelenggara acara dan beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan juga dipanggil untuk diklarifikasi. Polisi mendalami dugaan pelanggaran pasal 93 jo pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.


(*)

Ketua FPI di Sumut Pengunggah Foto Megawati Gendong Jokowi Jadi Tersangka
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Ketua FPI di Sumut Pengunggah Foto Megawati Gendong Jokowi Jadi Tersangka
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua FPI Kecamatan Galang, Sumatera Utara (Sumut), Welly, ditangkap polisi karena diduga mengunggah foto Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menggendong Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Facebook. Welly ditetapkan menjadi tersangka.


"Ya (menjadi tersangka)," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, saat dimintai konfirmasi, Kamis, 26 November 2020.


Nainggolan menyebut Welly dijerat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 310 KUHP jo Pasal 316 KUHP atau Pasal 207 KUHP.


Sebelumnya, Welly ditangkap di rumahnya di Kecamatan Galang, Deli Serdang. 


Pengungkapan itu berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh personel Ditreskrimsus terhadap akun Facebook Welly yang menggunakan foto profil bergambar Megawati sedang mengendong Jokowi.


Polisi juga menyita barang bukti berupa 3 unit HP, KTP, dan 1 buah borgol. 


Polisi belum menjelaskan detail motif Welly mengunggah foto tersebut.


"Iya, masih diperiksa," ucap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja.


Sumber: detikcom

Hina TNI di Facebook, Pria di Kota Batu Diciduk Polisi
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Hina TNI di Facebook, Pria di Kota Batu Diciduk Polisi
BENTENGSUMBAR.COM - Seorang pria di Kota Batu diamankan dan dibawa ke mapolres. Pria itu diduga telah menghina TNI di media sosial.


Pria tersebut merupakan pemilik akun Facebook Syaiful Imam. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Jeifson Sitorus membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seseorang terkait posting-an di media sosial.


"Iya benar (amankan pelaku)," kata Jeifson kepada detikcom melalui pesan WhatsApp, Rabu, 25 November 2020.


Namun ia belum bisa memberikan keterangan secara gamblang mengenai kasus tersebut. Jeifson hanya menegaskan, pria itu sebelumnya diamankan pelapor dan dibawa ke Polres Batu.


"Pelapor yang bawa ke Polres," imbuhnya.


Penelusuran detikcom, akun Syaiful Imam mengisi sebuah kolom komentar dengan beberapa kalimat bernada sinis pada TNI. Oleh pelapor, kalimat-kalimat tersebut dianggap hinaan terhadap TNI.


"TNI sekarang jadi murahan, lemah, berani nurunin baleho saja (emoticon tertawa). Garda terdepan serasa Banci sama OPM gak berani, rakyat baru bisa berdiri. Panglimanya yg baru bikin TNI seperti an**ng kurap," tulis akun Facebook Syaiful Imam.


Banyak warganet yang mengomentari tulisan akun Facebook Syaiful Imam. Netizen juga mengkritik akun Syaiful yang telah menghapus beberapa posting-annya. Sementara yang lainnya menginformasikan bahwa Syaiful sudah diamankan pihak berwajib.  


(*)

KPK Jelaskan Status Ali Mochtar Ngabalin yang Ikut Rombongan Edhy Prabowo
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

KPK Jelaskan Status Ali Mochtar Ngabalin yang Ikut Rombongan Edhy Prabowo
BENTENGSUMBAR.COM - Nama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin sempat terseret dalam peristiwa penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu, 25 November 2020 dini hari. Kendati demikian, Ali tidak turut diamankan dalam penangkapan tersebut.


Dalam konferensi pers KPK, Kamis, 26 November 2020 dini hari, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan hingga proses gelar perkara dan penetapan tersangka, baru 7 orang saja yang terbukti memenuhi unsur pidana tindak pidana suap. Namun demikian, Nawawi mengatakan pengembangan kasus bisa saja menambah daftar tersangka baru dalam pusaran suap ekspor benur tersebut.


"Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh pembuktian dua alat bukti sejauh ini baru yang 7 orang itu saja, tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan," ucap Nawawi, Kamis, 26 November 2020.


Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengakui ikut dalam kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Hawaii, Amerika Serikat. Namun, dia tidak ikut ditangkap KPK bersama Edhy Prabowo.


Ngabalin ikut serta dalam kunjungan Edhy Prabowo karena menjabat Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


"Tidak mungkin. KPK itu kan punya data, punya dokumen sementara. Kan KPK perlu melakukan klarifikasi, memeriksa data yang mereka dapatkan. Bang Ali kan bukan pejabat pembuat komitmen, bukan pejabat pengguna anggaran," jelas Ngabalin.


Ngabalin berbagi cerita. Dia berpisah dari rombongan Edhy setibanya di Bandara Soekarno Hatta. Sesaat sebelum KPK menangkap Edhy Prabowo.


"Kami pisah tadi di bandara. Kami pisah karena kan tadi kan Bang Ali tanya, mereka kemukakan bahwa 'Pak Ngabalin di sini saja'. Itu isyarat untuk kita pisah rombongan," tutur dia.


Ngabalin mengaku saat ini berada di rumah setelah beristirahat. Dia tetap mengerjakan aktivitasnya. "Bang Ali sendiri alhamdulillah sekarang ada di rumah. Tadi habis live zoom rakor dengan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi KKP. Sebagai pembina, mereka minta saran masukan," katanya.


Atas dugaan suap ekspor benur, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. KPK sebelumnya menangkap 17 orang di beberapa lokasi terkait kasus tersebut. KPK membentuk tim yang kemudian bergerak melakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi.


Enam tersangka sebagai penerima disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


Sementara, tersangka yang berstatus pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 


Sumber: Merdeka.com

KPK: Edhy Prabowo Pakai Duit Rp 750 Juta Beli Jam Rolex-Tas LV di Hawaii
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

KPK: Edhy Prabowo Pakai Duit Rp 750 Juta Beli Jam Rolex-Tas LV di Hawaii
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan tersangka oleh KPK rupanya membelanjakan sejumlah barang mewah saat kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Uang yang dihabiskan Edhy Prabowo bersama istrinya sekitar Rp 750 juta.


Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, sejumlah barang mewah yang dibeli Edhy Prabowo dan istri antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton, hingga baju Old Navy. Transaksi dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 November 2020.


"Digunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu AS di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp 750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy," kata Nawawi dalam konferensi pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Rabu, 25 November 2020.


Uang yang dipakai Edhy Prabowo diduga hasil dari kasus ekspor benih lobster atau benur. Ini bermula dari Edhy Prabowo yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk Andreau Pribadi Misata dan Safri selaku stafsus Edhy Prabowo. Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.


"Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor," ujar Nawawi.


Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731.573.564 atau sekitar Rp 731 juta.


KPK menjelaskan, berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak EP serta Yudi Surya Atmaja. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.


Kemudian, tanggal 5 November, Ahmad Bahtiar selaku pemegang PT ACK diduga mentransfer ke rekening Ainul Faqih selaku staf istri Edhy Prabowo sebesar Rp 3,4 miliar.


"Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF dan APM," ucap Nawawi.


Uang tersebut salah satunya digunakan untuk berbelanja barang mewah di Hawaii. Selanjutnya, sejumlah uang juga dipakai untuk keperluan lainnya.


"Pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT melalui SAM dan AM," kata Nawawi.


Atas kasus ini, KPK menetapkan Edhy Prabowo dan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Enam tersangka lainnya adalah Safri (SAF), Andreau Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Edhy Prabowo Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM) selaku penerima dan Direktur PT DPP Suharjito (SJT) sebagai pemberi. Ketujuh tersangka dijerat pasal:


a. Sebagai Penerima:

Disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


b. Sebagai Pemberi:

Disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Sumber: detikcom

Menteri Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benur
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Menteri Edhy Prabowo Tersangka Suap Izin Ekspor Benur
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Tak hanya Edhy, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan beberapa enam orang lainnya sebagai tersangka.


Penetapan 7 tersangka itu dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa Edhy dan sejumlah pihak lainnya yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Depok, Jawa Barat pada Rabu, 25 November 2020 dinihari.


“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis, 26 November 2020 dinihari.


Pada konferensi pers itu KPK memperlihatkan sejumlah barang mewah yang diduga dibeli tersangka di luar negeri dari hasil suap. Barang mewah itu, antara lain jam tangan merek Rolex dan tas perempuan merek Tumi dan LV.


Tujuh tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terdiri atas 6 orang berstatus penerima dan satu orang pemberi. Enam penerima itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP), Safri (SAF) selaku staf khusus Edhy, Siswadi (SWD) selaku pengurus PT ACK, APM, AF, dan AM. Sementara tersangka pemberi adalah Suharjito (SJT) selaku Direktur PT DPP.


Menteri Edhy dan lima orang lain sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 /2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Sementara, SJT sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Nawawi menjelaskan kronologi penangkapan para tersangka dan pihak lainnya. Bermula dari KPK yang menerima informasi dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020, KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia.


Selanjutnya, pada Selasa (24/11) Tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok (Jawa Barat), dan Bekasi (Jawa Barat) untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud.


Pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Dana itu antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, AS, pada 21 sampai 23 November 2020 sekitar Rp 750 juta. Barang yang dibelanjakan antara lain diantaranya jam tangan Rolex, tas merel Tumi dan LV, serta baju merek Old Navy.


Sekitar Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US$ 100.000 dari SJT melalui SAF dan AM (Amiril Mukminin). Selain itu, SAF dan APM pada sekitar Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari AF.


Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.


Sumber: BeritaSatu.com

Polisi Bubarkan Apel Akbar Sambut Habib Rizieq di Serang Banten
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Polisi Bubarkan Apel Akbar Sambut Habib Rizieq di Serang Banten
BENTENGSUMBAR.COM - Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Persatuan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar apel penyambutan Habib Rizieq Syihab di Masjid At Tsauroh, Kota Serang, Banten.

  

Dalam video yang beredar, tampak massa mengenakan pakaian seragam bertuliskan FPI. 


Mereka juga mengibarkan bendera bergambar Habib Rizieq Syihab.  


Laskar FPI berbaris rapi, sedangkan massa lainnya tampak berkerumun. 


Mayoritas massa mengenakan masker, tapi jaga jarak sangat sulit dilakukan. 


Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Pemkot Kota Serang membubarkan acara tersebut dengan humanis. Apel tersebut tidak memiliki izin dari kepolisian. 


“Kegiatan apel akbar di Serang telah dilaksanakan oleh beberapa ormas Islam secara singkat, dan telah dibubarkan secara tegas dan humanis, karena selain tak punya izin acara juga banyak melanggar protokol kesehatan,” kata Edi, dikutip dari kumparan, Rabu, 25 November 2020. 


Edi menuturkan, proses pembubaran juga dihadiri Wali Kota Serang Subadri Usuludin bersama TNI. 


Tak ada perlawanan dari FPI saat pembubaran dilakukan. 


“Kegiatan telah dibubarkan oleh satuan tugas COVID-19 Kota serang, yang dipimpin oleh Wali Kota Serang bersama Kapolres Serang dan Dandim Kota Serang,” ujar Edi.


(*)

Mobil Berpelat RI 1 Terobos Mabes Polri
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

Mobil Berpelat RI 1 Terobos Mabes Polri
BENTENGSUMBAR.COM -  Mobil Mitsubishi Pajero warna putih berpelat nomor RI 1 menerobos masuk ke Mabes Polri, Rabu, 25 November 2020.


Informasi tersebut dibenarkan Kasat Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Argo Wiyono.


"Kendaraan yang menggunakan pelat RI 1 akan masuk ke Mabes Polri, sehingga ditahan oleh piket Provos," kata Argo dalam keterangannya, Rabu, 25 November 2020.


Argo mengatakan, peristiwa mobil menerobos itu kemudian dilimpahkan ke Satuan Wilayah Lantas Polres Metro Jakarta Selatan dan diserahkan ke piket Satuan Pengamanan dan Pengawalan.


Berdasarkan hasil identifikasi, mobil tersebut dimiliki seseorang berinisial M. Nomor polisi asli kendaraan tersebut yakni DD 577 PT.


Argo menuturkan, dari keterangan pemilik mobil mengaku memaksa masuk ke Mabes Polri untuk menyampaikan aspirasi dengan mengatasnamakan Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia (KPORI).


Menurutnya, pemilik kendaraan itu ingin menyampaikan ketidakpuasan atas kinerja pemerintah dan Presiden RI Joko Widodo. 


"Menyampaikan aspirasi mengatasnamakan ormas KPORI yang menyatakan ketidakpuasan kinerja pemerintah dan Presiden RI," tutur Argo.


Lebih lanjut, Argo menyampaikan saat ini pemilik kendaraan masih diperiksa oleh Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.


Diketahui, plat RI 1 selama ini dikenal sebagai plat nomor khusus bagi Presiden RI. Sementara RI 2 untuk wakil presiden. 


Sumber: CNN Indonesia

Ada Ngabalin dan 2 Anggota DPR dalam Rombongan Menteri KKP yang Ditangkap KPK
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Tim gabungan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo bersama sekitar sekitar 13 orang lainnya saat tiba dari Amerika Serikat di Bandara Soekarno Hatta, Rabu, 25 November 2020 dini hari.

Sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri KKP dilakukan setelah tim melakukan pemantauan intensif atas komunikasi dan keberadaannya termasuk kepulangan setelah lawatan dari Negeri Paman Sam ke Indonesia, Rabu, 25 November 2020 dini hari.

Tim KPK lebih dulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sebelum jam/jadwal kedatangan pesawat yang ditumpangi Edhy dan rombongan. Sumber ini mengungkapkan, ada beberapa orang yang ditangkap oleh tim KPK selain Edhy dan istirnya, Iis Rosita Dewi.

Di antaranya, tutur sumber ini, beberapa pejabat KKP, Staf Khusus Menteri, ajudan menteri, ajudan istri menteri (Iis), satu orang anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, satu orang Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, dan Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik di KKP sekaligus Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Khusus Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

“Yang ditangkap Rabu dini hari tadi ada EP (Edhy Prabowo) Menteri KKP dan istrinya kemudian Stafsus Menteri, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri. Ada juga Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP. Kemudian juga ada satu orang anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Wakil Ketua Komisi VI DPR F-Gerindra MHB, dan AMN yang jadi Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP. AMN itu juga kalau nggak salah pejabat KSP kan,” ujar sumber tersebut seperti dikutip MNC News Portal, di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan memang benar tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dan beberapa orang lain pada Rabu, 25 November 2020 dini hari.

Dia mengungkapkan, untuk upaya penindakan terhadap telah ada penugasan resmi dan OTT dilakukan oleh beberapa tim. Salah satu tim satuan tugas (satgas), kata dia, dipimpin oleh Penyidik Senior KPK Novel Baswedan.

“Kegiatan ini dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih tiga Kasatgas (Ketua Tim Satuan Tugas) baik penyelidikan dan penyidikan termasuk juga dari JPU yang ikut dalam kegiatan dimaksud. Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,” kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.

Terpisah, Kantor Staf Presiden (KSP) mengonfirmasi bahwa Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin tidak ikut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa Ngabalin memang ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Amerika Serikat, tapi tidak terlibat dalam dugaan kasus yang menjerat Edhy.

“(Ngabalin) ikut dalam rombongan perjalanan dari Amerika, tapi tidak ikut dibawa ke KPK,” kata Irfan dikutip IDN Times, Rabu, 25 November 2020.

(*)

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap Terkait Ekspor Benih Lobster
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu, 25 November 2020 dini hari. 

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan tangkap tangan terhadap Edhy berkaitan dengan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor Benur, tadi pagi jam 01.23 di Soeta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan (Edhi Prabowo), " kata Ghufron, Rabu, 25 November 2020.

Menurut sumber Republika, Edhy  Prabowo ditangkap bersama sang istri saat tiba di Bandara Soekarno Hatta dengan maskapai penerbangan dari Jepang. Diketahui, Edhy baru saja pulang dari Amerika Serikat

"Begitu tiba di Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat dari Jepang, Eddy beserta istri dan beberapa rombongan yang ikut ke Amerika langsung ditangkap KPK dan dibawa ke gedung KPK," ungkap Sumber kepada Republika, Rabu, 25 November 2020.

"Sesampai di KPK langsung diperiksa. Di dalam gedung KPK sendiri terlihat ada Novel Baswedan penyidik senior KPK salah satu yang memimpin kegiatan itu," tambah sumber tersebut.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini. 

Belum diketahui kapan KPK akan menggelar konpers terkait OTT ini.

Sumber: Republika

Bubarkan Deklarasi Tolak HRS, Ketua FPI Pekanbaru jadi Tersangka terkait Kebebasan Berpendapat
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

Bubarkan Deklarasi Tolak HRS, Ketua FPI Pekanbaru jadi Tersangka terkait Kebebasan Berpendapat
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbaru Husni Thamrin dan anggotanya M Nur Fajril, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, mereka berdua dijemput pada Selasa, 24 November 2020 pukul 04.00 WIB dini hari lalu diperiksa polisi.


"Benar, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan," ujar Kapolresta Pekanbaru, Kombes Nandang Mu'min Wijaya kepada merdeka.com.


Nandang menyebutkan, keduanya diperiksa akibat membubarkan secara paksa saat adanya deklarasi 45 elemen Organisasi Kemasyarakatan yang menolak kedatangan Rizieq Shihab ke Pekanbaru, pada Senin, 23 November 2020 kemarin.


"Pembubaran yang mereka lakukan merampas hak-hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul di muka umum," tegas Nandang.


Nandang menjelaskan, Deklarasi 45 elemen ormas dan tokoh tersebut sudah mengantongi izin di masa pandemi.


"Mulai dari rekomendasi Satgas Covid-19, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Deklarasi serta memberitahu polisi untuk pengamanan kegiatan," ucap Nandang.


Menurut Nandang, pembubaran dilakukan FPI melanggar undang-undang. Sebab, lanjut Nandang, setiap warga negara berhak dan bebas bersuara dan berpendapat di muka umum.


"FPI malah membubarkan deklarasi 45 organisasi tersebut, lalu dilaporkan ke polisi," tambahnya.


Untuk diketahui, pada Senin, 23 November 2020 kemarin, sebanyak 45 Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Organisasi kepemudaan (OKP), Organisasi keagamaan seperti MUI Kota Pekanbaru, PWNU, Pemuda Pancasila, beberapa organigasi lintas agama dari Kristen, Katolik, Kong Hu Cu serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau melakukan aksi demonstrasi di gerbang kantor Gubernur Riau.


Mereka menyatakan menolak kehadiran Rizieq Shihab datang di Bumi Lancang Kuning dan menyatakan dukungan terhadap tindakan tegas prajurit TNI-Polri terhadap orang atau kelompok radikal yang akan memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa.


Secara tegas mereka juga menolak rencana kedatangan Rizieq Shihab dan kawan kawan karena yang bersangkutan dinilai akan membawa paham radikalisme.


Di ujung aksi tersebut nyaris terjadi kericuhan saat beberapa orang dari FPI Kota Pekanbaru diduga membuat gaduh dengan merebut pengeras suara dan berusaha mengambil alih panggung deklarasi.


(*)

Polri Selidiki Kasus Cuitan Akun @ustadzmaaher_ yang Diduga Hina Habib Luthfi
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

Polri Selidiki Kasus Cuitan Akun @ustadzmaaher_ yang Diduga Hina Habib Luthfi
BENTENGSUMBAR.COM - Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan penghinaan terhadap kiai Nahdlatul Ulama (NU) Habib Luthfi bin Yahya yang diunggah akun Twitter @ustadzmaaher_. Polri mengatakan saat ini tim penyidik sedang mencari ada-tidaknya unsur pidana dari cuitan tersebut.


"Penyidik masih melakukan penyelidikan, penyelidikan itu ya banyak hal terkait dengan konten itu biasanya di sampaikan kepada ahli, ditunjukkan kepada ahli, ini masuk unsur atau tidak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 November 2020.


Awi menuturkan konten cuitan dalam akun Twitter @ustadzmaaher_ akan dibawa ke laboratorium digital forensik. Bila ditemukan adanya unsur pidana, akan naik ke penyidikan.


"Konten bisa dimasukkan ke ahli laboratorium forensik, khususnya digital forensik, bagaimana masuk atau tidak unsur-unsur, sehingga proses itulah nanti digelar. Kalau memang bisa, siap naik sidik, langsung dilakukan. Kita tunggu saja," tuturnya.


Diberitakan sebelumnya, pemilik akun @ustadzmaaher_ dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan terhadap kiai Nahdlatul Ulama (NU) Habib Luthfi bin Yahya.


"Iya betul, di Bareskrim Mabes Polri (laporannya)," ujar Muannas Alaidid selaku kuasa hukum pelapor saat dihubungi wartawan, Senin, 16 November 2020.


Muannas menjelaskan pihaknya melaporkan pemilik akun @ustadzmaaher_ atau Ust.Maaher At-Thuwailidi Official soal cuitannya 'cantik pakai jilbab kaya kiai Banser'. Muannas menyebut cuitan Maaher At-Thuwailibi itu merupakan sebuah penghinaan.


"Berkaitan sama konten dia yang menyebut 'pakai jilbab itu cantik ya kaya kiai-kiai Banser', nah itu mencantumkan foto Habib Luthfi. Nah, menurut undang-undang, konten itu dilarang, karena penghinaan," katanya.


Maaher At-Thuwailibi saat itu menjawab komentar akun @gunduladul pada 25 Agustus 2020. Akan tetapi, akun @gunduladul sendiri telah di-suspended.


"Iya cuitan Maaher yang katanya dia menanggapi twit orang yang dia katanya 'perempuan'. Terus dia tanggapi 'cantik ya pakai jilbab', tapi dia mencantumkan foto Habib Luthfi, kan itu nggak ada urusan bawa-bawa Habib Luthfi," kata Muannas.


Cuitan Maaher At-Thuwailibi itu tidak dapat diterima pihak keluarga Habib Luthfi bin Yahya. Di sisi lain, Maaher At-Thuwailibi disebutnya bukan pertama kalinya menghina ulama.


"Nah, persoalan itu nggak terima Habib Luthfi dan keluarganya. Lagi pula Maaher ini bukan kali pertama kayak gini. Kalau kita ikuti jejak digitalnya, dia banyak kali melakukan penghinaan kepada kiai-kiai NU, kayak mulai Gus Dur, Kiai Said, Kiai Ma'ruf Amin, bahkan polisi disebut sebagai 'monyet berseragam cokelat," tuturnya.


Untuk itu, pihaknya melaporkan Maaher ke Bareskrim Polri agar Maaher jera.


"Jadi harus ada efek jera, makanya kita nggak ada pilihan (sehingga melaporkan). Kalau nggak, dia merasa benar," imbuhnya.


Laporan itu diterima dengan tanda bukti laporan bernomor LP/B/0649/XI/2020/BARESKRIM tanggal 16 November 2020 dengan pelapor Husin Shahab. Dalam laporan tersebut, pemilik akun Twitter Ust.Maaher At-Thuwailibi Official itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau hate speech Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 dan /atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


(*)

Siang Ini, Giliran Wagub DKI Diperiksa di Polda Metro Jaya
Senin, November 23, 2020

On Senin, November 23, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kini giliran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang akan diperiksa di Polda Metro Jaya pada hari ini, Senin,  23 November 2020.

Pemanggilan orang nomor dua di Jakarta itu untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Saya akan hadir, sesuai dengan kesepakatan waktunya dengan pihak polda hari Senin jam 11.00 WIB," ucap Riza Patria di kawasan Senayan, Minggu, 22 November 2020.

Pria yang akrab disapa Ariza itu menyatakan akan memberikan keterangan data dan fakta sebagaimana mestinya.

"Kami memberi kesempatan yang baik bagi Polda untuk menggali informasi yang dapat kami berikan," tandas mantan anggota DPR RI itu.

Selain Anies, Walikota Jakarta Pusat, Kasatpol PP, Camat Tanah Abang, Kepala KUA Tanah Abang, Bhabinkamtibmas, Kadinkes DKI, Kadishub DKI, serta perangkat RT dan RW Petamburan juga telah diperiksa Polda Metro Jaya terkait acara di Petamburan. (RMOL)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *