Opini

PARLEMEN

Sports

HUKRIM

Habib Rizieq Berbohong, Terancam Maksimal 10 Tahun Penjara
Rabu, Januari 13, 2021

On Rabu, Januari 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan Habib Rizieq Shihab sempat berbohong soal hasil swab test di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Menurut Andi, hal ini diketahui setelah penyidik melakukan pemerikaan mendalam terhadap tersangka maupun para saksi.

"Kan diketahui bahwa (Habib Rizieq) sudah positif Covid-19 itu tanggal 25 November, tetapi pada 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah, sehat, tidak ada sakit apapun. Disebarkan melalui Front TV," ujar Andi kepada wartawan, Selasa, 12 Januari 2021.

Atas hal itu, penyidik menjerat Habib Rizieq dengan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Khusus untuk Rizieq dia lewat Front TV, sementara untuk RS Ummi kan ditanya sama media tuh waktu itu ada konferensi pers toh," tambah Andi.

Diketahui, Habib Rizieq Shihab bersama menantunya Muhammad Hanif Alatas serta Dirut RS Ummi Andi Tatat sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait tes swab di RS UMMI Bogor.

Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

Brigjen Andi Rian Djajadi mengatakan, Habib Rizieq, Hanif dan Andi Tatat dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Ketiganya juga disangkakan Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946.

"Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik, sidik konstruksi pasal ditambahkan. Pasal 216 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancaman maksimal sepuluh tahun penjara," kata Andi. 

Source: JPNN

Bareskrim Ladeni Laporan soal Fadli Zon Like Konten Tak Senonoh
Rabu, Januari 13, 2021

On Rabu, Januari 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah menindaklan laporan terhadap anggota DPR Fadli Zon yang diduga menyukai atau like konten tak senonoh di Twitter.

Pemeriksaan saksi-saksi bahkan sudah dilakukan penyidik Bareskrim guna mencari ada tidaknya pelanggaran pidana di kasus yang viral di media sosial tersebut.

“Pengusutan laporan dugaan tindak pidana pornografi atau prostitusi melalu media elektronik atau media sosial terhadap saudara FZ, maka penyidik dari Direktorat Siber Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi,” ujar Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.

Menurur Ahmad, kasus ini dilaporkan pada 8 Januari 2021 di SPKT Bareskrim Polri, sementara peristiwa yang dilaporkan sendiri terjadi tanggal 7 Januari 2021.

Nantinya, apabila penyidik menemukan unsur pidana, pihak yang dilakukan bisa dikenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi dan atau Pasal 14 dan atau, Pasal 15 UU nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Sebelumnya, Fadli Zon membantah memberi tanda like pada akun yang bersisi konten tak senonoh. Politikus dari Partai Gerindra ini menyebut ada keanehan di akun Twitter pribadinya.

Fadli menyebut hal tersebut adalah bentuk kelalaian staf yang turut mengurus media sosialnya. 

Fadli bahkan sudah memberikan teguran dan mengevaluasi stafnya. 

Source: JPNN

Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq, Polri: Itu Sesuai Dengan Fakta
Selasa, Januari 12, 2021

On Selasa, Januari 12, 2021

Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq, Polri: Itu Sesuai Dengan Fakta
BENTENGSUMBAR.COM - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Akhmad Sahyuti menolak gugatan  praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan.


Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menghormati putusan hakim tersebut. "Kami menghormati putusan praperadilan yang menolak gugatan yang dimohonkan tersangka MRS," kata Argo di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2021.


Menurut Argo, dengan putusan tersebut membuktikan bahwa penetapan tersangka Rizieq Shihab sudah sesuai dengan fakta dan alat bukti yang cukup.


"Dengan putusan hakim maka penetapan tersangka sudah sesuai dua alat bukti. Artinya Polri tidak asal-asalan apalagi merekayasa," ujarnya.


Seperti diketahui, hakim tunggal PN Jaksel menolak gugatan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan. Artinya, status tersangka Habib Rizieq tetap sah.


"Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," kata Akhmad Sahyuti membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2021.


Dalam pertimbangan, hakim menilai rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi terkait kerumunan di rumah Rizieq di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, adalah sah. Hakim juga menyebut penyidik sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sudah sesuai aturan.


"Menimbang bahwa dari alat bukti saksi dan para ahli serta barang bukti di atas maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah," kata hakim.


"Maka permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak," tegas hakim Sahyuti.


Source: RMOL

Bareskrim: Habib Rizieq Positif COVID-19 saat di RS Ummi
Selasa, Januari 12, 2021

On Selasa, Januari 12, 2021

Bareskrim: Habib Rizieq Positif COVID-19 saat di RS Ummi
BENTENGSUMBAR.COM - Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka mempersulit Satgas COVID-19 memperoleh data swab di RS Ummi, Bogor.  


Rizieq dijerat pasal berlapis, salah satunya dugaan menyebarkan berita bohong yang diatur dalam Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran. Ancamannya pidana maksimal 10 tahun penjara. 


Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian, mengatakan, Rizieq dijerat tindak pidana menyebarkan berita bohong karena membantah positif COVID-19 ke publik saat dirawat di RS Ummi. Padahal saat itu, Rizieq positif corona. 


“Rizieq positif COVID-19 saat di RS Ummi,” kata Andi kepada kumparan, Selasa, 12 Januari 2021. 


Andi menyebut, Rizieq berbohong ke pengikutnya yang disiarkan lewat Front TV.  


“Diketahui bahwa (Rizieq) sudah positif itu tanggal 25, 25 November. Tapi di 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah, sehat walafiat tidak ada sakit apa pun. Disebarkan melalui front TV,” ujar Andi. 


Sebelumnya diberitakan, Rizieq dijerat dengan Pasal 216 KUHP dan Pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit.  


“Pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit,” kata Andi kepada kumparan, Senin, 11 Januari 2021. 


“Hasil dalam lidik sidik konstruksi pasal ditambahkan Pasal 216 KUHP, dan Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” sambung Andi.


Source: Kumparan

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Habib Rizieq, Status Tersangka Sah
Selasa, Januari 12, 2021

On Selasa, Januari 12, 2021

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Habib Rizieq, Status Tersangka Sah
BENTENGSUMBAR.COM - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan. Artinya, status tersangka Habib Rizieq tetap sah.


"Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," kata hakim tunggal Akhmad Sahyuti membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Januari 2021. 


Dalam pertimbangan, hakim menilai rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi terkait kerumunan di rumah Habib Rizieq di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, adalah sah. Hakim juga menyebut penyidik sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan sudah sesuai aturan.


"Menimbang bahwa dari alat bukti saksi dan para ahli serta barang bukti di atas maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah," kata hakim.


"Maka permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak," tegas hakim Sahyuti.


Hakim mengatakan sebelum menetapkan tersangka penyidik telah memperoleh bukti-bukti dan menerima keterangan dari sejumlah ahli. Jadi penyidik Polda Metro Jaya berkesimpulan acara Habib Rizieq di Petamburan adalah melanggar protokol kesehatan COVID-19.


"Berdasarkan hasil interview saksi-saksi bahwa terhadap laporan informasi merupakan suatu pidana melawan hukum, atau dengan tulisan menghasut, melawan kekuasaan umum, agar supaya jangan mau menuruti peraturan UU, atau tidak mematuhi pelanggaran kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan masalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka apa yang diajukan permohonan pemohon tidak beralasan, maka ditolak," kata hakim.


Hakim juga menyoroti soal ketidakhadiran Habib Rizieq ketika dua kali dipanggil oleh Polda Metro Jaya, namun dua kali juga tidak datang. Terkait hal itu, hakim berpendapat, maka penyidikan yang dilakukan polisi telah sah.


"Menimbang bahwa ada bukti termohon 1 ternyata pemohon sudah dipanggil sebanyak dua kali padahal pemohon wajib datang. Menimbang, baik pemohon sebagai saksi harus memenuhi pemanggilan, oleh karena tidak memenuhi pelanggaran itu melanggar kewajiban. Jika panggilan pertama tidak dipenuhi yang bersangkutan, maka dipanggil kedua apabila panggilan kedua tidak dipenuhi maka kewajiban keluarga membawa yang bersangkutan ke hadapan penyidik," kata hakim.


"Menimbang pemanggilan terhadap pemohon dapat dibenarkan berdasarkan UU. Menimbang dari ketentuan di atas maka pemanggilan saksi wajar, dan terkait saksi-saksi yang dipanggil juga menolak, maka permohonan itu haruslah ditolak," ucap hakim tunggal Sahyuti.


Hakim Sahyuti juga menyebut penyitaan yang dilakukan penyidik terkait kasus Habib Rizieq telah mendapat penetapan dari Pengadilan. Oleh karena itu, penyitaan dalam perkara ini sah sesuai hukum acara yang ada.


"Menimbang terhadap penyidikan penyitaan dari penyidik telah sesuai dengan penetapan PN Jaksel tanggal 14 Desember 2020, menimbang alat bukti di atas penyitaan penyidik sudah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara pidana," ucapnya.


Habib Rizieq diketahui mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam permohonannya, Habib Rizieq meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah.


Habib Rizieq dalam petitumnya juga meminta SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


Source: detikcom

Posting 'Rakyat Aceh Siap Perang' Jika Divaksin, Pria Simeulue Ditangkap
Selasa, Januari 12, 2021

On Selasa, Januari 12, 2021

Posting 'Rakyat Aceh Siap Perang' Jika Divaksin, Pria Simeulue Ditangkap
BENTENGSUMBAR.COM - Seorang pria di Simeulue, ES (33), ditangkap polisi terkait posting-annya di media sosial. ES diduga menulis 'Rakyat Aceh siap perang' bila pemerintah pusat ngotot menyuntikkan vaksin Corona di Tanah Rencong.


"Tersangka ES telah melakukan perkara ITE sebagai pembuat, penyebar berita hoax, provokatif, dan SARA terkait vaksin COVID-19 di Aceh," kata Kasat Reskrim Polres Simeulue Iptu Muhammad Rizal kepada wartawan, Selasa, 12 Januari 2021.


Tersangka ES diciduk di Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue, Minggu, 10 Januari 2021 malam. Penangkapan dilakukan tim gabungan berdasarkan Surat perintah penangkapan nomor: Sprin.Kap/03 /I/Res.1.24/2021/Reskrim.


Rizal mengatakan ES diduga membuat posting-an di akun Facebook miliknya. Setelah posting-an itu beredar, polisi turun tangan melakukan penyelidikan dan menangkap ES.


Polisi menyita satu unit ponsel yang diduga dipakai untuk membuat posting-an. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan ES sebagai tersangka.


"ES kini telah ditetapkan tersangka dalam kasus perkara ITE berdasarkan barang bukti yang cukup, lantaran telah melakukan ujaran kebencian serta isu SARA di media sosial," ujar Rizal.


Berikut ini posting-an ES di Facebook:


Rakyat Aceh menolak vaksin covid 19 karena banyak mudharatnya dan syari'atnya menurut para ulama Aceh itu haram. Pemerintah pusat tidak berhak ikut campur masalah hukum haram menurut Agama, karena masalah Agama mutlak kewenangan Pemerintah Aceh, bukan kewenangan Pemerintah RI. Bila ngotot pemerintah pusat memaksa kehendak, rakyat Aceh Siap perang..!!"


Source: detikcom

3 Oknum Polisi di Sumut yang Ditangkap Warga Positif Narkoba
Selasa, Januari 12, 2021

On Selasa, Januari 12, 2021

3 Oknum Polisi di Sumut yang Ditangkap Warga Positif Narkoba
BENTENGSUMBAR.COM - Polda Sumut mengatakan tiga oknum polisi di Labuhanbatu yang diamankan warga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Hal itu berdasarkan pemeriksaan urine ketiga oknum.


"Barang bukti tidak ditemukan, hanya test urine positif (narkoba)," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin, 11 Januari 2021.


Hadi memastikan proses hukum terhadap kasus ketiga oknum terus berlanjut. Dia pun bakal mendalami asal narkoba yang dipakai oleh ketiga oknum tersebut.


"Prosesnya terus lanjut. Tiga oknum ditarik ke Polres, sedang dalam pemeriksaan Propam. Masih didalami penyidik (terkait narkoba)," sebut Hadi.


Sebelumnya Polda Sumut mengungkapkan tiga orang oknum polisi di Labuhanbatu diamankan warga saat memakai narkoba. Mereka pun, sambung Hadi, langsung digiring ke Propam.


"Tindak lanjut pemeriksaan juga sudah dilakukan oleh Propam Polres yang bekerja sama dengan Propam Polda," kata Hadi, Minggu (10/1).


Hadi mengatakan dua oknum polisi yang ditangkap berpangkat bripka dan seorang lagi berpangkat brigadir. Mereka bertugas di Ditpolair dan Polsek.


"Kegiatan ketiga oknum ini memang sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat melakukan penangkapan, kemudian melaporkannya kepada polres setempat," ucapnya.


Dia menyebut ketiga oknum polisi itu ditangkap warga pada Selasa, 5 Januari 2021 sore. Hadi mengatakan Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin sudah berulang kali mewanti-wanti jajarannya agar tak terlibat kasus narkoba.


Source: detikcom

Kembali Berulah, KKB Bakar Dua Pemancar Telkom di Puncak Papua
Senin, Januari 11, 2021

On Senin, Januari 11, 2021

Kembali Berulah, KKB Bakar Dua Pemancar Telkom di Puncak Papua
BENTENGSUMBAR.COM - Aksi kriminal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali dilakukan. Kali ini, kelompok tersebut membakar fasilitas umum berupa 2 tower Base Transceiver Station (BTS) milik Telkom di Kabupaten Puncak, Papua.


Dua tower BTS milik Telkom yang dibakar yaitu BTS 4 yang terletak diperbukitan Pingeli di Distrik Omukia dan BTS 5 yang terletak di wilayah Muara yang terletak di Distrik Mabuggi Kabupaten Puncak.


Kapolres Puncak, AKBP Dicky Hermansyah Saragih mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari warga atas tindakan KKB yang mengakibatkan jaringan di Ilaga mati total.


“Ya benar, ada pembakaran dua BTS milik Telkom, yakni BTS 4 dan BTS 5. Dari laporan warga kami langsung meninjau kelapangan,” jelas AKBP Dicky saat dikonfirmasi, Senin siang, 11 Januari 2021.


Kapolres menyebut, kejadian pembakaran diketahui pada Sabtu, 9 Januari 2021 setelah pihak Palapa Ring Timur melakukan pengecekan menggunakan Helikopter karena kedua BTS tidak memancarkan sinyal.


“Dari hasil pengecekan, kedua BTS ditemukan dalam keadaan terbakar sehingga pembangkit daya ke tower tidak terkoneksi dan link radio ke Telkom maupun Telkomsel terputus,” ujarnya.


“Pelaku kejahatan ini dari kelompok KKB, tapi belum di ketahui dari kelompok siapa dan tujuannya apa. Jadi masih kita dalami,” pungkasnya.


Source: RMOL

Besok, Giliran Anak Jalanan Minta Juliari Dituntut Hukuman Mati
Senin, Januari 11, 2021

On Senin, Januari 11, 2021

Besok, Giliran Anak Jalanan Minta Juliari Dituntut Hukuman Mati
BENTENGSUMBAR.COM - Bila tidak ada aral melintang, kelompok anak jalanan akan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari Selasa besok, 12 Januari 2021.


Kedatangan kelompok anak jalanan ini untuk mendesak KPK agar menuntut hukuman mati untuk mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang terlibat dalam korupsi bansos yang diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp 20 miliar.


Koordinator aksi, Tubagus Fahmi, dalam keteranganya kepada redaksi mengatakan, mereka adalah anak-anak jalanan yang di masa pandemi Covid-19 ini luput dari perhatian pemerintah.


“Tetapi di sisi lain (mantan Mensos) Juliari mengkorupsi bantuan sosial untuk masyarakat. Kami anak jalanan yang hidup dari simpati masyarakat dalam setiap atraksi kami mengamen, bernyanyi dan lain-lain seharusnya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.


“Bantuan dari pemerintah yang seharusnya kami terima sangat berarti bagi kehidupan kami. Ironisnya, bantuan yang menjadi hak kami orang miskin justru dikorupsi oleh Juliari dan kroninya,” sambung Tubagus Fahmi.


Karena itulah, ia mengatakan, kelompok anak-anak jalanan meminta KPK menuntut hukuman mati untuk politisi PDI Perjuangan itu atas perbuatannya yang menurut mereka sangat biadab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.


Dia juga mengatakan, aksinya ini sebagai dukungan untuk Ketua KPK, Firli Bahuri yang pernah meminta agar koruptor yang mencuri anggaran penanganan pandemi Covid-19 dituntut dengan hukuman mati.


“Kami sudah menyebarkan dan mengumpulkan petisi hukuman mati untuk Juliari Batubara kepada seluruh elemen masyarakat. Target kami, dalam waktu satu bulan sejak disebarkan, Petisi dapat mengumpulkan satu juta dukungan,” demikian Tubagus Fahmi. 


Source: RMOL

Risma Dilaporkan Gegara Dituduh Blusukan Bohongan, Tapi Ditolak Polisi
Senin, Januari 11, 2021

On Senin, Januari 11, 2021

Risma Dilaporkan Gegara Dituduh Blusukan Bohongan, Tapi Ditolak Polisi
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dilaporkan Polda Metro Jaya. Risma dilaporkan atas dugaan telah menyebarkan berita bohong terkait aksi blusukannya terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau gelandangan di Jakarta.


Laporan tersebut dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah, Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin. Namun laporan yang dilayangkannya itu ditolak.


"SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya) menolak menerima laporan langsung yang tentu menolak membuatkan Surat Tanda Bukti Laporan," kata Yasin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021.


"Terpaksa kami menyampaikan laporan dalam bentuk surat yang sudah saya siapkan untuk menjaga kalau laporan langsung ke SPKT ditolak," imbuhnya.


Yasin sedianya hendak melaporkan Risma lantaran aksi blusukan terhadap salah satu gelandangan atau pengemis di sekitar Sudirman dan Thamrin, Jakarta Pusat penuh kebohongan. Terlebih Yasin mengklaim tidak pernah melihat gelandangan atau pengemis di sekitar lokasi tersebut.


"Pertemuan Bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nursaman di Sudirman dan Thamrin itu saya lihat banyak kebohongan," katanya.


Aksi blusukan Risma terhadap pengemis dan gelandangan belakang menimbulkan pro dan kontra. Nama mantan Wali Kota Surabaya itu bahkan ramai diperbincangkan di lini masa media sosial.


Beberapa pihak ada yang menilai aksi blusukan Risma hanyalah pencitraan hingga setting-an. Berbagai tagar #RismaRatuDrama pun sempat viral di Twitter.


Kendati begitu, ada pula pihak yang mendukung aksi blusukan Risma. Mereka menilai setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda dalam memimpin.


Source: Suara.com

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *