PILIHAN REDAKSI

Ali Imron Pernah Minta Izin Ngebom Rumah Amien Rais, Denny Siregar: Harusnya Waktu Itu Jangan Ditangkap Dulu

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai pengakuan pelaku Bom Bali 1. Pasalnya, Ali Imron d...

Iklan Bank Nagari

News

Mahasiswa Berkualitas Menjadi Kata Kunci untuk Membangun Bangsa Indonesia ke Depan
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Mahasiswa berkualitas menjadi kata kunci untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Demikian disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Hj. Sri Wahyuningsih, S.E., M.M. pada Seminar “Menumbuhkan Karakter Mahasiswa Yang Kompetitif, Kritis Dan Visioner" yang diselenggarakan secara online Sabtu, 23 Oktober 2021.

Wahyuningsih juga berpesan bahwa mahasiswa juga harus memupuk kecintaan terhadap tanah air sebagai kekuatan untuk memenangkan kompetisi dalam iklim persaingan global. 

“Mahasiswa harus memiliki pandangan jauh kedepan untuk membangun bangsa yang lebih maju, berperadaban, cerdas, berkeadilan dan sehat lahir dan batin” katanya.

Lebih lanjut ia berpesan, mahasiswa hendaknya bertekad untuk menjadi pemimpin masa depan, keilmuan, keimanan, integritas dan kredibilitas dalam meningkatkan kedewasaan dalam berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan bertanggungjawab.

Acara yang diikuti ratusan mahasiswa D3, S2 dan S2 ini dimoderator Ibu Dra. Nurwulan Kusumadevi, M.M berlangsung dari pukul 09.00-12.00wib.

Dihubungi pada kesempatan yang sama, Ketua Program S2 Assoc. Prof. Dr. Harries Mardisitriyatno, M.Si menyatakan bahwa mahasiswa generasi sekarang dituntut untuk mengembangkan dirinya dan siap menghadapi perubahan yang terus terjadi.

“Kalau dulu mahasiswa hanya dituntut untuk memiliki kinerja dan kompetensi, sekarang ini bertambah untuk memiliki pandangan visioner. Kehidupan, teknologi dan tuntutan selalu berkembang dan mahasiswa harus mampu menjawabnya,” ujarnya.

Narasumber Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. seorang praktisi pendidikan menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) itu harus memiliki keterampilan secara individu, dan ini merupakan pendorong utama untuk kesejahteraan.

“Bagi SDM yang tidak memiliki potensi, tidak terampil maka dia akan sulit masuk pasar kerja. Pada akhirnya SDM ini akan sulit untuk menjadi sejahtera,” katanya

SDM Indonesia menurut data terakhir 2019, berada pada posisi competitivenes di urutan 50, dibawah Malaysia dan hanya sedikit diatas Vietnam. 

“Menurut hasil penelitian suatu perkerjaan yang sama yang dilakukan SDM Indonesia membutuhkan waktu selama 8 jam, hal ini bisa dilakukan oleh SDM dari Singapura selamat 4jam, sedangkan SDM dari China hanya butuh 1 jam. Kita ketinggalan jauh,” ungkapnya.

Catharina menyatatakan bahwa jika dilihat kelemahan umum yang menjadikan rendahnya SDM Indonesia adalah ketidakmampuan untuk mengenali potensi diri dan rendahnya kemampuan membuat strategi dalam mengembangan diri. 

“Strategi menumbuhkan potensi adalah dengan melihat potensi diri kita, buat dan laksanakan action plan. Hindari membuat orang lain nampak kecil, jangan melanggar hak orang lain, hindari meninggikan diri sendiri dan berfikirlah kreatif," katanya.

Pembicara lainnya, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menyinggung tantangan Era 4.0 dan 5.0.

“Kemajuan teknologi mengharuskan mahasiswa memiliki competitiveness yang tinggi. Internet of Things harus menjadi bagian kehidupan mahasiswa sekarang. Mahasiswa harus memahami penetrasi internet dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Karakter yang diperlukan mahasiswa saat ini yakni harus menjadi digital leaders yang visioner, mereka yang memahami disruption era. 

“Apa yang kita butuhkan adalah Competitive - Adaptive Human Capital, Pemimpin Visioner  yang memahami digital leader. “ 

Budi juga menyampaikan bahwa untuk mencapai visi, mahasiswa atau lulusan harus dapat menjadi penggerak utama kemampuan pertumbuhan ekonomi indonesia yang inklusif di abad ke-21.

“Karakter yang harus dimiliki mahasiswa kita harus berubah, karena zaman sudah berubah. Diperlukan kecerdasan holistik untuk menghadapi era perubahan yang fundamental,” pungkasnya.

Laporan: Arief Tito

Puan Maharani Bercermin pada Masifnya Korean Wave untuk Ditiru dalam Penyebaran Budaya Indonesia
Sabtu, Oktober 23, 2021

On Sabtu, Oktober 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti masifnya penyebaran Korean Wave atau Hallyu di negara ini dan ke seluruh penjuru dunia bisa dicontoh oleh Indonesia dalam pengenalan budaya bangsa. 

Pasalnya, Korean Wave sesungguhnya menjual kebudayaan Korea Selatan (Korsel) dan tetap tidak melupakan kebudayaan tradisional yang mereka miliki.

“Korean Wave menyasar kebudayaan tradisional dan modern melalui berbagai elemen, mulai dari musik, serial drama, film, fashion, gaya hidup, dan lain-lain. Korean Wave bisa dibilang sukses menyebarkan kebudayaannya dengan memasarkan produk-produk komersial dan pariwisata kepada masyarakat di seluruh penjuru dunia. Hal itu lah yang menjadi salah satu kekuatan mereka bisa dikenal besar di negara-negara lain,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya.

Puan melanjutkan bahwa keberadaan Korean Wave sejatinya memang sudah dipersiapkan untuk dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Hal ini tentu dengan dukungan dari Pemerintah Korea Selatan itu sendiri. Mereka pun memiliki tujuan yang mana ingin menghapus citra bangsa yang tradisional untuk kemudian citra bangsa yang lebih modern.

Faktanya melalui Korean Wave, ujar Puan, Korsel berhasil menarik perhatian negara-negara di dunia untuk berinvestasi dan menghasilkan miliaran dolar. 

“Jika berkaca dari penyebaran budaya Korea Selatan yang bisa dikenal hingga ke seluruh dunia, mungkin saja beberapa ada yang bertanya, apakah Indonesia bisa berada di posisi yang sama seperti Korea Selatan? Tentu saja bisa. Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kreativitas anak-anak mudanya. Jadi, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi pintu bagi negara-negara lain yang ingin mempelajari kebudayaan Tanah Air,” kata Puan.

Puan memandang bahwa ada banyak sekali yang bisa dicontoh dari arus perkembangan budaya Korsel itu, khususnya dari segi kreativitas hingga strategi pemasaran mereka. Ada rencana strategis di balik penyebaran budaya K-Pop, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jika bertekad, Indonesia juga bisa bekerja keras mengenalkan kebudayaannya lewat musik, film, fashion, dan lain-lain, agar citra bangsa bisa lebih dikenal ke penjuru dunia.

“Indonesia punya banyak sekali budaya yang membanggakan, kita punya koleksi batik yang cantik dan indah, ada banyak wayang yang bisa dipamerkan. Apalagi destinasi pariwisata kita pasti juga bisa bersaing dengan tempat-tempat populer dan Instagrammable yang ada di negara lain,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Puan menyatakan bahwa sektor kreatif bisa menjadi pintu pembuka untuk memperkenalkan Indonesia. Asalkan, para kreator menjadikan budaya sebagai inspirasi dan tidak menjiplak dari karya yang sudah ada. Pasalnya, kreasi kreatif itu sepatutnya menghasilkan tren baru yang tidak kalah dengan Korean Wave.

Puan turut pula menyampaikan bahwa fokus pengembangan pengenalan kebudayaan Indonesia memang harus original. Hal ini berkaca dari banyak serial drama dan film produksi Korsel yang sukses hingga ke seluruh penjuru dunia. Kreator sesungguhnya bisa menjadikan hal ini sebagai penyemangat untuk mereka menghasilkan karya yang mampu dikenal hingga ke ajang internasional.

Puan menyampaikan seperti halnya baru-baru ini, film Penyalin Cahaya garapan sutradara muda Wregas Bhanuteja diputar perdana di ajang Busan International Film Festival (BIFF) , Korea Selatan. Film karyanya mampu menarik perhatian penonton di Korea Selatan karena menawarkan cerita yang menarik dan inspiratif.

Tak hanya itu film Penyalin Cahaya saja, ada banyak film garapan sineas Tanah Air yang sebelumnya sudah lebih dahulu berjaya di ajang internasional. Sebut saja, Sekala Niskala (2017), Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017), Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Itu adalah sedikit contoh modal besar bagi negara ini agar untuk kedepannya kebudayaan Indonesia bisa turut dikenal di negara-negara lainnya. Jati diri bangsa ini harus tercermin agar menyampaikan pesan kuat dan berkarakter. Puan menganggap masih banyak sekali peluang dari berbagai sisi, seperti seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, arsitektur, desain interior, sampai kuliner.

“Bercermin pada usaha Korsel dalam menyebarkan kebudayaannya, kita bisa meniru ini untuk memperkuat penyebaran kebudayaan bangsa kita. Banyak sekali yang bisa kita banggakan dan perkenalkan sebagai jati diri Indonesia. Segenap bangsa sepatutnya terus berusaha dan bersemangat. Bangkitnya negeri ini dari pandemi, juga menjadi jalan bangkitnya budaya kita dan menjadi kuat dikenal secara global,” ujar Puan. 

Laporan: Mela

Pangdam I/BB Terima Paparan Rencana Garis Besar Latihan Pratugas Penebalan Satuan Apter di Medan Latihan YTP R-100/PS
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin SIP MM memberikan Pengarahan atas rencana garis besar latihan pratugas dari Danrindam I/BB Kol. Inf Waston Purba, dalam rangka penebalan satuan BKO Apter Gelombang III ke Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari di Desa Dolok Panribuan Rindam I/BB, Simalungun, Kamis (21/10/2021).

Pangdam I/BB, dalam arahannya, berharap latihan pratugas ini harus sesuai dengan RGB latihan agar bisa memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan dengan pencapaian tingkat menguasai dan mahir kepada para Prajurit yang akan bertugas sebagai Satgas Penebalan Satuan BKO Kodim Persiapan.

"Memang, kita dihadapkan dengan keterbatasan jumlah Personel dari kedua Kodam tersebut untuk pengembangan Satuan baru setingkat Kodim maka Mabes TNI AD memandang perlu untuk membentuk Satgas yang berisikan para Personel terpilih dan terbaik dari Kodam - Kodam seluruh Indonesia termasuk dari Kodam I/BB," kata Pangdam.

Oleh karena itu, personil Satgas Penebalan BKO Kodim persiapan  harus memiliki mutu dan kualitas yang baik sebagai Prajurit yang profesional.

Penyelenggara latihan agar menumbuhkan semangat dan motivasi ciptakan mekanisme latihan yang relevan sehingga pelaku memiliki gambaran situasi daerah Operasi yang sesungguhnya, jangan ragu-ragu untuk mengulang agar tercapai sasaran yang diinginkan.

Turur hadir dalam rapat tersebut, secara Virtual, Irdam, Kapoksahli, para Pamen Ahli, para Asisten, L.O TNI AL dan TNI AU, dan Para Kabalak Kodam I/BB. (*)

Prajurit Sejati Tidak Akan Menagis Karena Kematian, Ia Akan Menderita Karena Pengkhianatan dan Ketidak Setiaan
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, bersama Danpuslatpur Kodiklat TNI AD, Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus melakukan peninjauan via udara kegiatan latihan Drill Tempur Yon Tim Pertempuran (YTP) R-100/PS di Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (21/10/2021).

Peninjauan via udara dengan menggunakan Heli Penerbad yang juga diikuti Asintel Kasdam I/BB dan Asops Kasdam I/BB itu bertujuan untuk melihat secara nyata kegiatan latihan Drill Tempur yang telah dilakukan sesuai SOP (Standard Operational Procedure) Komando Atas.

Kapendam menguraikan, Batalyon Tim Pertempuran (YTP) merupakan paket kekuatan yang fleksibel dan responsif yang mampu bergerak dengan cepat dan mampu beralih dari satu operasi ke operasi yang lain.

"Pembentukan YTP dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) didasarkan pada pelaksanaan tugas untuk mengatasi Insurjensi yang dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah, pengalaman operasi di daerah penugasan dan perkembangan keamanan saat ini," pungkas Kolonel Donald.

Secara umum, kegiatan latihan  berlangsung aman dan lancar dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. (*)

Totalitas Bekangdam I/BB Dalam Mendukung Latihan YTP R-100 /PS
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Bekangdam I/BB, beserta jajarannya terlibat sebagai pelaku maupun pendukung dalam latihan Yon YTP R-100/PS di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (21/10/2021).

Kabekangdam I/BB, Kolonel Cba Jon Sumardi, S.Sos, M.Han mengatakan, Ton Bekang sangat siap mendukung pelaksanaan latihan YTP R-100/PS. Adapun keterlibatan dukungan Bekangdam I/ BB ataupun Ton Bekang YTP dalam latihan ini adalah dukungan dapur lapangan, dukungan mess lapangan, dukungan angkutan, dukungan  BBM, serta dukungan pendistribusian air minum kepada pelaku dan penyelenggara.

Ton Bekang YTP harus siap dan mampu mendukung pelaksanaan latihan yang melibatkan sekitar 1300 orang personil baik pelaku maupun peyelenggara. Untuk itu Kabekangdam I/BB selalu memonitor pelaksanaan dukungan tersebut bahkan terjun langsung ke lapangan.

Dalam berbagai kesempatan  Kabekangdam I/BB selalu menekankan tentang penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) ditengah tengah pandemi covid-19. Bahkan Kabekangdam tidak segan segan mengecek secara langsung proses pemasakan dari bahan mentah menjadi masakan yang siapdisajikan. 

Mulai dari menghitung jumlah daging maupun ikan serta cara pemotongan tempe ataupun tahu sampai dengan tahap penggorengan hingga pendistribusian.

Sebelum pendistribusian makanan, dilakukan food security  untuk memastikan bahwa makanan yang dimasak oleh Ton Bekang YTP memang telah memenuhi standar kesehatan. Bahkan kandungan gizi setiap menu harian yang didistribusikan dihitung jumlah kalorinya.

"Sehingga setiap menu yang sampai ke pelaku maupun penyelenggara latihan, telah memenuhi standar klinis " ucap Kabekangdam I/BB, Kolonel Cba Jon Sumardi, S.Sos., M.Han.

Seluruh personil Bekangdam I/BB baik yang terlibat sebagai pelaku maupun pendukung selalu kompak seperti filosofi Manajemen Resiko.

"Dalam sebuah organisasi atau tim tidak ada merasa yang paling penting daripada lainnya, tetapi semuanya penting cuma beda resiko," cakapnya.

Untuk itu selalu kompak dan bekerjasama serta tetap semangat menuju Bekangdam I/BB yang profesional, modern, dan adaptif. (*)

Unitas Padang Siap Bersaing Lahirkan Enterpreneurship Sumbar
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wirausaha bisa dipelajari oleh siapapub yang akan melangkahkan kaki sebagai seorang wirausaha. Semangat berusaha itu , sejak sebelum menjadi manusia Allah telah menjadikan kita seorang pemenang dalam persaingan untuk membuahi sel telur yang diperebutkan oleh berjuta-juta sperma dalam rahim ibu. 

Hal ini diungkap Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) Pusat Ki Dr. Drh. H.M Munawaroh, MM dalam kuliah umum  Seminar dan Workshop " Manajeme Digital Entrepreneurship" di kampus hijau Universitas Taman Siswa (Unitas) Padang, Jum'at (22/10/2021). 

Ki Munawaroh jelaskan, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (era digital) diharapkan setiap tamatan Taman Siswa mesti mempersiapkan diri untuk menjadi entrepreneurship karena peluang untuk berhasil itu amat besar bagi sosok yang benar-benar berjuang hidup.

"Bagaimana perkembangan dunia usaha berinofasi tiada henti dengan kemajuan tehnologi saat ini. Dunia usaha menjanjikan sebuah kesejahteraan dan kemajuan dalam berusaha untuk sukses dan berhasil," ujarnya.

Munawaroh juga katakan menjadi seorg usahawan harus berani tidak boleh mundur dan harus maju dengan cara pahami kebutuhan pasar dan hal-hal yang menjadi perhatian kebutuhan konsumen.

"Membangun sebuah usaha mestilah memahami cara menyusun Marketing Plan, memahami cara membuat cara penjualan. Memahami Cara membuat harga produk, memahami cara mengelola SDM dan memanfaatkan cara promosi dengan kemajuan tehnologi informasi secara Online," katanya.

Ia juga menambahkan pengetahuan lain juga bisa didapat melalui seminar - seminar, pelatihan Custumer Relationship managemen (CRM) dengan prinsip-prinsip, Loyal, Advocate, Self promosi. 

"Memperoleh seorang pelanggan yang loyal dan bisa mengenal lebih jauh akan menjadi keuntungan tersendiri sebagai pebisnis. Banyak hal yang bisa dilakukan jika anda mampu memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan anda bisa menawarkan berbagai macam produk sebagai solusi," ungkap semangatnya berapi-api. 

Rektor Unitas Ki. Sepris Yonaldi, SE., MM dalam kesempatan itu menyampaikan, kuliah umum ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa entreprenuer bagi kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Unitas padang, hal ini sesuai dengan visi universitas menjadi kampus entreprenuer. 

"Dengan kondisi saat ini terjadi dimasa pandemi, dimana pemerintah membatasi mobilitas masyarakat, maka perlu langkah inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan, usahawan dalam penjualan dilakukan secara digital merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan konsumen," katanya.

Rektor Unitas tegaskan diera digital enterpreneur dalam mengembangkan dunia wira usaha di kalangan milenial.

"Kita memang punya visi dan misi yang sama dengan tema kuliah umum hari ini Unitas punya visi dan misi 2024 menjadikan Unitas enterpreneur university Asean enterpreneur. Tamatan Tamansiswa harus siap bersaing dengan PTN dan PTS dalam merespon perubahan ( technologii digital)," serunya.

Laporan: Zardi

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas: Harapan Mengejar Kualitas Pendidikan yang Merosot Akibat Pandemi
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi kualitas pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang mulai dilaksanakan di beberapa daerah diharapkan mampu mengejar ketertinggalan siswa. 

Meski demikian, perlu upaya keras untuk memitigasi potensi learning loss yang tengah terjadi selama kebijakan pembelajaran daring akibat Covid-19 ini. 

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memitigasi menurunnya potensi kualitas pendidikan serta memetakan solusinya ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan di masa pandemi

Dia memahami bahwa dunia pendidikan tengah menghadapi tantangan pola belajar yang tak biasa akibat Covid-19. Para pendidik harus memutar otak untuk mengubah model pembelajaran, dari offline ke online.

Model pembelajaran daring pun menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur jaringan internet, keterbatasan peralatan komputer, pendidik yang masih gagap teknologi, serta masalah pendampingan siswa di rumah.

Trubus mengungkapkan, dari aspek kebijakan publik, tantangan terbesar Kemendikbud adalah mengoptimalkan pembelajaran sistem daring untuk memperluas jangkauan ke seluruh wilayah tanah air. 

Di tengah keterbatasan anggaran, Kemendikbud harus mengeluarkan kebijakan inovatif yang lebih menekankan pada kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi. 

Contohnya, lanjut Trubus, model pembelajaran daring yang mampu mendorong siswa menjadi kreatif, serta mampu mengakses sebanyak mungkin ilmu pengetahuan sekaligus dapat menghasilkan karya. 

Yang banyak terjadi sekarang, siswa terbebani dengan tugas yang menumpuk yang terkesan hanya sebagai formalitas belaka dari guru terhadap murid. Esensi dari kegiatan belajar mengajar pun kerap terlupakan.

Sebenarnya, kata Trubus, sebelum pandemi Covid-19 pun sudah ada lembaga pendidikan di Indonesia yang merealisasikan pembelajaran melalui daring. Kemendikbud, misalnya telah memiliki portal daring “Rumah Belajar” yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas.

Bagi pendidik milenial, meski belum berjalan optimal, kebijakan mengedepankan pembelajaran daring, bukanlah sesuatu yang memberatkan. Tapi bagi guru atau dosen yang terlahir sebagai generasi baby boomers, pembelajaran daring merupakan tantangan berat.

Mereka membutuhkan persiapan yang lebih matang, seperti rancangan materi pembelajaran yang lebih lengkap, mulai dari metode, instrumen, hingga kurikulum pembelajaran. 

Meski demikian, Trubus mengapresiasi kesadaran para pendidik untuk memulai pembelajaran melalui daring. Sesuai  gagasan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, ke depan, pendidikan harus seirama dengan tata dunia baru. 

Menurutnya pendidik, orang tua, anak didik, dan komunitas pendidikan haruslah merespons secara tepat tatanan baru kehidupan. Pendidikan harus memerdekakan manusia untuk belajar menyerap ilmu dari siapapun dan kapanpun. 

Karena sejatinya, lanjut Trubus, sebagaimana petuah Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Oleh karena itu, dia berharap gagasan mengenai Merdeka Belajar selayaknya diterjemahkan secara mendetail dengan instrumen-instrumen yang tepat sasaran.

PTM terbatas

Sementara itu, Abdul Latif, Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMKA, pernah menulis dalam satu kolom bahwa pembelajaran jarak jauh atau daring yang berkepanjangan mempengaruhi dampak sosial, perkembangan, serta kualitas pendidikan

Penanganan pandemi, lanjut dia, tentu akan terus dilakukan sembari terus berupaya untuk adaptasi diri melalui kebiasaan baru salah satunya dengan perlunya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. 

Pembelajaran tatap muka secara terbatas tentu bermaksud untuk meminimalisir terjadinya kemerosotan kualitas pendidikan. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari ancaman anak putus sekolah karena ketidaktersediaan fasilitas pembelajaran daring.

Perintis media online www.serambiupdate.com tersebut juga berujar, pembelajaran tatap muka terbatas dimaksudkan menghindari penurunan capaian belajar anak. Dia menilai, pembelajaran di dalam kelas akan menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibanding pembelajaran daring.

Meski demikian, Abdul menekankan perlunya regulasi yang jelas dalam implementasi PTM terbatas, dengan mempertimbangkan dan melihat kondisi daerah masing-masing.

Harapannya, kebijakan itu bisa diterapkan dengan beberapa tahapan mulai dari uji coba, penerapan protokol kesehatan, dan aturan-aturan lain yang dapat mendukung PTM terbatas sebagai upaya meminimalisir dampak yang berkepanjangan bagi para siswa akibat pembelajaran daring.

Kualitas pendidikan tertinggal

Sebenarnya, Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang mengalami penurunan kualitas pendidikan. Studi Bank Dunia mengungkapkan, penutupan sekolah selama pandemi Covid-19 telah menurunkan sistem kualitas pendidikan di 70 negara di dunia.

Meski demikian, Indonesia memang dinilai lebih terdampak karena pada dasarnya, kualitas pendidikan di Tanah Air sudah cukup rendah bahkan sebelum masa pandemi. Hal ini diungkapkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Dia menyatakan, sistem pendidikan Indonesia telah tertinggal dari negara lain sebelum pandemi Covid-19 melanda. Hal ini, menurut Nadiem, terlihat dari peringkat Indonesia yang rendah pada Programme for International Student Assessment (PISA).

Sebelum pandemi angka PISA Indonesia sudah ketinggalan, terutama di bidang numerasi literasi dan sains, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, dengan negara lain. Adanya pandemi ini, lanjut Nadiem, potensi ketertinggalan Indonesia semakin nyata.

Dia mengungkapkan dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke 74 dari 79 negara. Hal ini pun membuat tantangan dunia pendidikan Indonesia semakin besar. 

Laporan: Mela

Warga Miskin Melonjak di Masa Pandemi, Bank Dunia Memaparkan Skenario Kebijakan Atasi Kemiskinan
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kemiskinan semakin merajalela sejak pandemi Covid-19. Penduduk miskin bertambah akibat dampak ekonomi dan sosial yang begitu hebat. Perlu strategi yang efektif untuk menggulirkan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran.

Berdasarkan survei Cigna pada kuartal kedua 2021, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia 2021 tercatat sebesar 63,8 poin. Angka ini lebih rendah daripada tahun 2019 sebesar 65,4 poin, maupun tahun 2020 yakni 66,3 poin. 

Survei tersebut menilai persepsi kesejahteraan responden di setiap negara dalam lima aspek, yaitu kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan.

Pelemahan indeks persepsi kesejahteraan ini tak terjadi di Indonesia saja, tetapi di 21 negara lain akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia pada tahun 2021 ini masih lebih baik dari negara tetangga seperti Singapura 59,2 dan Thailand 62,5.

Kemiskinan melonjak

Hasil survei Cigna tersebut pun sejalan dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut adanya kenaikan jumlah penduduk miskin selama satu tahun terakhir akibat pandemi.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau naik 1,12 juta orang atau sekitar 0,36% ketimbang Maret 2020. 

Tak hanya BPS, Kementerian Ketenagakerjaan pada periode sama menemukan terdapat 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena PHK, dirumahkan tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan upah.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, selama pandemi jumlah warga miskin masih paling banyak berada di desa. Warga pedesaan yang masuk kategori miskin ekstrem mencapai lebih dari 10 juta orang.

Pandemi memang telah menekan perekonomian hingga titik nadir. Pada kuartal kedua hingga empat 2020 lalu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di teritori negatif yakni 15,32% di kuartal II, -3,49% di kuartal III, dan -2,19% di kuartal IV. 

Memasuki tahun 2021, pelemahan masih berlanjut pada kuartal I 2021 yakni -0,74%, namun pada kuartal II 2021 membaik menjadi 7,07% secara tahunan (year on year/yoy).

Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kredit macet akibat ketidakmampuan nasabah membayar kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan selalu berada di atas tiga persen sejak Mei 2020, sedangkan nilai kredit perbankan mengalami penurunan. 

NPL perbankan pada April 2021 sebesar Rp176,48 triliun atau 3,22% dari total kredit yang dikucurkan, yakni Rp5.482,17 triliun. 

Meski demikian, sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk membantu masyarakat bertahan selama pandemi. Salah satunya, pemerintah merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Jumlah ini bertambah pada 2021 menjadi Rp744,77 triliun.

Skenario Bank Dunia

Bank Dunia pun mengakui, pandemi Covid-19 telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. 

Oleh karenanya, Bank Dunia mengeluarkan dua skenario mengenai tingkat kemiskinan bagi negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Skenario ini memberikan gambaran tentang tingkat kemiskinan bila suatu negara menerapkan salah satu kebijakan dari yang progresif atau regresif. 

Skenario kebijakan progresif berarti ada perlakuan adil yang menguntungkan mereka yang berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah.

Dengan adanya kesetaraan, menurut Bank Dunia, mampu memperbaiki pendapatan rumah tangga bagi lima kelompok masyarakat termiskin hingga mencapai kelayakan. Misalnya, rumah tangga paling miskin mendapat 1,33 kali dari rata-rata pendapatan per kapita saat itu.

Dengan demikian, jumlah masyarakat yang tetap berada di zona aman alias tidak masuk ke zona rentan miskin atau menjadi miskin, bisa tumbuh hingga 4,6% poin. 

Sementara itu, dengan skenario kebijakan regresif, Bank Dunia menilai akan ada ketimpangan yang lebih tinggi antara masyarakat kaya dan miskin. Tingkat kemiskinan pun susah turun, dan menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak bisa keluar dari zona rentan miskin. 

Pemulihan yang regresif di Indonesia membuat perlambatan pemulihan tingkat kemiskinan hingga 2% poin dari pola progresif. Sementara masyarakat yang berada di zona aman hanya tumbuh 3,0% poin, lebih rendah dari perkiraan skenario progresif.

Dengan demikian, bila pola kebijakan regresif diterapkan, maka kurang dari 5,7 juta orang berhasil keluar dari jurang kemiskinan dan kurang dari 4,6 juta orang keluar dari zona rentan. Ini berarti, ada kurang dari 5,7 juta orang yang berhasil keluar dari zona kemiskinan dan kurang dari 4,6 juta orang keluar dari zona rentan miskin.

Laporan: Mela

Perjuangkan HAM, Kenali Lebih Jauh Hari Anti-Hukuman Mati Internasional
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Koalisi Anti-Hukuman Mati Sedunia pernah menyatakan jika hukuman mati bukan hanya mempengaruhi orang yang dihukum mati saja, lebih dari itu juga berpengaruh besar untuk keluarga, tim hukum, dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data yang didapat dari Amnesty International, setidaknya beberapa negara mengeksekusi orang yang berusia di bawah 18 tahun saat mereka melakukan kejahatan. Sejumlah negara bahkan menghukum mati orang-orang difabel, bahkan melalui persidangan yang tidak adil, yang mana bisa dikatakan melanggar hukum dan standar internasional. 

Pihak Amnesty International  menganggap jika hukuman mati sesungguhnya sangat tidak manusiawi, kejam, dan begitu merendahkan martabat manusia. Mereka juga bahkan  menentang hukuman mati untuk semua kasus, tanpa terkecuali.

Catatan Kasus Hukuman Mati di Indonesia

Bertepatan dengan Hari Anti-Hukuman Mati Internasional, tahun ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  menyusun laporan tahunan terkait kondisi hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia, khususnya pada periode Oktober 2020–September 2021.

Setidaknya pada periode periode Oktober 2020–September 2021, KontraS menemukan adanya pola yang berulang terjadi terkait konteks penghukuman mati di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan KontraS, ada setidaknya 35 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Adapun daerah yang paling banyak menjatuhkan vonis yakni Provinsi Sumatera Utara (9 vonis). Mayoritas vonisnya dijatuhkan untuk kasus narkoba (60 terdakwa). Selanjutnya, disusul oleh kasus pembunuhan berencana (6 terdakwa), dan kasus terorisme (6 terdakwa).

Sementara itu, Pengadilan Negeri tercatat sebagai pengadilan yang paling banyak menjatuhkan vonis hukuman mati. Melihat hal ini, KontraS mengatakan jika seharusnya pihak  Pengadilan Negeri menggugah negara dalam melakukan evaluasi terkait efektivitas dan   sasaran untuk penjatuhan vonis hukuman mati.

KontraS juga menyebutkan kalau sampai detik ini, bisa dibilang tidak ada bukti nyata yang bisa membuktikan vonis hukuman mati efektif  memberikan efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan bagi para pelaku kejahatan. Apalagi melihat jika Indonesia sendiri masih memiliki PR besar terkait sistem peradilan yang adil. 

KontraS menganggap jika proses peradilan bagi terpidana hukum mati kerap kali masih terdapat cacat hukum, yang mana menyebabkan banyaknya  hak-hak mereka   yang terenggut. 

Kilas Balik Eksekusi Terpidana Mati

Pada 2017 silam, dilakukan eksekusi terpidana mati dalam kasus narkoba, Freddy Budiman di Pulau Nusakambangan, Jawa Barat. Tak hanya sendiri, ia menjalani eksekusi bersama tiga terpidana lainnya dari Nigeria dan Afrika Selatan. 

Pada hari itu, ada empat terpidana mati yang tewas ditembus timah panas oleh regu tembak. Jika kembali membicarakan eksekusi mati yang satu itu, rasanya bisa dibilang masih  meninggalkan sejumlah pertanyaan mendalam yang belum bisa dijawab tuntas, baik oleh pihak Kejaksaan Agung dan pemerintah. 

Usut punya usut, pada hari itu ternyata ada 14 orang terpidana mati yang seharusnya dieksekusi. Tapi, faktanya hanya empat orang yang menjalani hukuman mati. 

KontraS juga mencatat, empat terpidana mati saat itu bahkan mengajukan upaya hukum atau grasi saat dieksekusi regu tembak di Nusakambangan. Namun, mereka tetap dieksekusi oleh regu tembak. Padahal, berdasarkan aturan tertulis yang terulang dalam Undang-undang Grasi Pasal 13 menjelaskan adanya larangan eksekusi bagi terpidana mati yang sedang mengajukan grasi.

Di sisi lain, banyak pihak menyesalkan adanya ketidakterbukaan informasi bagi keluarga maupun terpidana mati, yang mana dianggap sebagai kejanggalan pelaksanaan eksekusi mati.

Bisa disebut, sudah sejak lama jika pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menuai pro dan kontra.

Alih-alih hukuman mati, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bila eksekusi mati untuk terpidana kasus narkoba bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi peredaran narkoba di Indonesia. ICJR justru memberikan saran agar mereka diberikan hukuman penjara seumur hidup, tanpa adanya grasi dan remisi, dibandingkan harus memberikan hukuman mati. 

Indonesia sendiri bukanlah satu-satunya negara yang memberikan vonis hukuman mati pada terpidana kasus narkoba. Setidaknya ada 32 negara yang juga menerapkan hukuman serupa  Sebut saja Arab Saudi, Bangladesh, China, Korea Utara, Mesir, India, Iran, Pakistan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Laporan: Mela

Ketahui Gejala Osteoporosis, Si Penyebab Kematian dan Cacat Permanen
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Penyakit osteoporosis belum familiar di kalangan masyarakat ketimbang kanker, kardiovaskular, atau diabetes. Padahal osteoporosis termasuk penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan kematian atau cacat permanen.

Osteoporosis adalah penyakit di mana kepadatan dan kekuatan tulang berkurang yang menyebabkan  tulang menjadi lemah dan rapuh. Hal ini menyebabkan tulang mudah retak atau patah akibat jatuh ringan, terbentur, bersin, atau gerakan yang tiba-tiba.

Meskipun tidak mudah, osteoporosis sebenarnya dapat dicegah jika dideteksi lebih awal dan dilakukan tindakan dengan segera. Namun, hanya 20% pasien dengan patah tulang osteoporosis yang benar-benar didiagnosis atau dirawat karena osteoporosis.

Jumlah penderita

Saat ini, diperkirakan terdapat lebih dari 200 juta orang menderita osteoporosis. Berdasarkan data terbaru dari International Osteoporosis Foundation, sekitar 1 dari 3 perempuan di atas usia 50 tahun akan mengalami fraktur akibat osteoporosis, sedangkan bagi laki-laki perbandingannya 1 dari 5 orang.

Studi lain mengungkapkan, setiap 3 detik terjadi 1 fraktur akibat osteoporosis di dunia. Sedangkan pada tahun 2050 diprediksi akan ada 6,3 juta manusia per tahun yang mengalami patah tulang panggul dan lebih dari setengahnya terdapat di Asia.

Lalu bagaimana dengan di Tanah Air?

Penelitian mengenai data analisis resiko osteoporosis pada tahun 2005 dilakukan oleh Puslitbang Gizi Kementerian Kesehatan RI dan sebuah perusahaan nutrisi mengungkapkan data yang cukup mengejutkan.

Dari penelitian tersebut didapatkan angka prevalensi osteopenia (osteoporosis dini) sebesar 41,7% dan prevalensi osteoporosis sebesar 10,3%. Ini berarti 2 dari 5 penduduk Indonesia memiliki risiko terkena osteoporosis. Sebanyak 41,2% dari keseluruhan sampel yang berusia kurang dari 55 tahun menderita osteopenia. 

Prevalensi osteopenia usia di atas 55 tahun pada perempuan 6 kali lebih besar daripada laki-laki. Peningkatan angka osteoporosis pada perempuan 2 kali lebih besar daripada pria.

Penelitian tersebut dilakukan dengan sampel yang tersebar di 16 wilayah di Indonesia pada populasi tertentu. Jumlah sampel sebanyak 65.727 orang, yang terdiri atas 22.799 laki-laki dan 42.928 perempuan, dengan metode pemeriksaan DMT atau Densitas Massa Tulang, menggunakan alat diagnostik clinical bone sonometer.

Studi lebih baru dilakukan pada tahun 2013. Prevalensi osteoporosis di Indonesia pada perempuan usia 50-70 tahun adalah 23%, sedangkan pada usia lebih dari 70 tahun sebanyak 53%. Persentase ini tak jauh berbeda dengan tahun 2005.

Gejala osteoporosis

Sebenarnya, osteoporosis tidak memiliki gejala, karena itu biasa disebut silent disease. Gejala atau tanda yang terjadi biasanya merupakan akibat dari fraktur, yang artinya pasien tersebut sudah terkena osteoporosis.

Meski demikian, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi, Bagus Putu Putra Suryana mengatakan, mencegah osteoporosis sama pentingnya dengan mencegah penyakit jantung, kanker, stroke dan penyakit berbahaya lainnya.

Dia menjelaskan saat seseorang mengalami osteoporosis, hal pertama yang bisa dialami adalah patah tulang, baik tulang lengan, tulang punggung, bahkan tulang paha.

Memerhatikan gejala osteoporosis, lanjut Bagus, sangat penting karena penyakit ini tidak memiliki gejala. Dia memaparkannya dalam sebuah webminar dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Sedunia 2021 pada 20 Oktober lalu.

Gejala akibat osteoporosis biasanya bisa dilihat dari perubahan postur tubuh. Postur tubuh yang lebih bungkuk, yakni punggung bungkuk biasanya terlihat pada orang usia lanjut. Hal ini juga menyebabkan penurunan tinggi badan.

Selain itu, gejala lain adalah mengalami sakit punggung yang berkelanjutan dalam jangka waktu lama. Sering mengalami cedera atau keretakan tulang juga biasanya jadi ciri-ciri, seperti keretakan pada tulang belakang, pergelangan tangan, lengan, atau tulang pangkal paha.

Faktor yang meningkatkan risiko osteoporosis di antaranya menurut Kementerian Kesehatan RI Indeks massa tubuh di bawah atau sama dengan 19, mengalami gangguan makanan seperti anoreksia dan bulimia, atau gaya hidup yang tidak sehat.

Contohnya, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol atau bersoda secara berlebihan. Pasalnya, nikotin dalam rokok menyebabkan terjadinya reabsorbsi kalsium dalam ginjal.

Merokok juga menyebabkan hormon estrogen--hormon reproduksi yang menjaga kesehatan tulang--berkurang dalam tubuh. Efek racun dari rokok juga memperlambat pembentukan sel tulang batu dengan menghambat kerja hormon calcitonin. 

Adapun meminum minuman beralkohol lebih dari 2 unit per hari bisa meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur panggul pada laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan kafein dan soda berpotensi mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh.

Risiko juga semakin tinggi jika orangtua memiliki riwayat retak tulang pangkal paha atau mengidap osteoporosis. Tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak untuk jangka waktu lama juga bisa meningkatkan risiko osteoporosis.

Laporan: Mela

Sejarah Terjadinya Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Begini Ceritanya
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Tahukah kamu kalau tingkat kemiskinan di negara berkembang, seperti Indonesia ternyata masih didominasi dengan angka yang tinggi. Menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, per Maret 2021, penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu fokus yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Ditambah lagi, pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan semakin bertambah, sebab banyak orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan,sehingga mengalami kekurangan ekonomi. 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang masuk kategori miskin ini adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya di bawah garis kemiskinan.

Mengutip dari situs resmi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), singkat cerita pada 17 Oktober 1987 ada lebih dari 100 ribu orang berkumpul di Trocadéro, Paris untuk menghadiri Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini bertujuan untuk menghormati korban kemiskinan, kekerasan, dan kelaparan.

Semua orang yang berkumpul di hari itu menyatakan bahwa kemiskinan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegaskan kebutuhan untuk bersama-sama memastikan bahwa hak-hak ini dihormati.

Sebagai wujud dari dilaksanakannya Deklarasi tersebut, sebuah batu peringatan pun diresmikan. Jadi, sejak saat itu orang-orang dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda berkumpul setiap tahunnya, khususnya pada tanggal 17 Oktober untuk memperbaharui komitmen mereka dan menunjukkan solidaritas mereka kepada masyarakat miskin.

Tak hanya di Paris, rupanya di sejumlah tempat yang ada di seluruh dunia pun turut dibangun replika batu peringatan 17 Oktober alias Hari Pengentasan Kemiskinan. 

Salah satu replikanya sendiri terletak di Taman Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan situs peringatan tahunan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. 

Adapun batu peringatan ini dijadikan sebagai  lokasi berkumpulnya setiap orang di dunia, untuk menekankan perhatian mereka pada kemiskinan.

Hari Pengentasan Kemiskinan sekaligus ditetapkan PBB sebagai Hari Peringatan Internasional. Dalam resolusi 47/196 yang diadopsi pada tanggal 22 Desember 1992 silam, Majelis Umum mendeklarasikan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional dan mengajak seluruh negara di dunia untuk menyajikan dan mempromosikan kegiatan-kegiatan nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.

Saat itu, PBB juga mengundang organisasi antar pemerintah dan non pemerintah untuk membantu negara dalam mengatur peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional.

Dengan kata lain, PBB memiliki misi jika setiap tanggal 17 Oktober memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mengakui upaya dan perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat keprihatinan mereka didengar, dan juga sebagai momen untuk mengakui bahwa orang miskin adalah orang pertama yang berjuang melawan kemiskinan. 

Berdasarkan data yang ada, selama pandemi Covid-19 terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, setidaknya mengakibatkan lebih dari 3,7 juta kematian dan membalikkan kemajuan pemberantasan kemiskinan yang telah diusahakan selama puluhan tahun lamanya.

Selain itu, menurut laporan dari Bank Dunia tentang Dampak kemiskinan yang diproyeksikan dari COVID-19, terdapat sekitar 71 sampai 100 juta orang masuk dalam golongan kemiskinan yang terjadi akibat dari krisis. 

Adapun mayoritasnya berasal dari negara di kawasan Asia Selatan dan sub negara-negara Sahara dimana tingkat kemiskinan memang sudah tinggi.

Sementara itu, pada tahun 2021, jumlahnya bahkan diperkirakan meningkat, yakni antara 143 sampai 163 juta orang. Golongan yang bisa disebut sebagai 'orang miskin baru' ini akan bergabung dengan 1,3 miliar orang yang sudah hidup dalam kemiskinan multidimensi, yang mana jumlahnya semakin parah selama pandemi berlangsung.

Pada akhirnya, pandemi Covid-19 memang benar-benar memberikan dampak yang signifikan, khususnya kemiskinan yang ada di seluruh penjuru dunia. 

Laporan: Mela

Hari Perpustakaan, Memahami Pentingnya Mengajak Anak-anak Membaca
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Tanggal 18 Oktober diperingati sebagai Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Otomatis perayaan ini dirayakan oleh seluruh negara di penjuru dunia. 

Tujuan adanya peringatan hari besar ini berlandaskan untuk membangun kesadaran akan pentingnya budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sekolah di seluruh dunia.

Tentunya ada cerita dan sejarahnya tersendiri bagaimana Hari Perpustakaan Sekolah Internasional bisa lahir. Peringatannya sendiri untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 1999 silam dengan mengusung tema “A Day In The Life”.

Hari Perpustakaan Sekolah Internasional dicanangkan oleh Presiden International Association Of School Librarianship (IASL) bernama Dr. Blanche Woolls pada tahun yang sama yakni 1999.

Namun, untuk selanjutnya, peringatan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional ditegaskan  kembali oleh presiden IASL yaitu Peter Gencox tepatnya pada tahun 2005 lalu.

Adanya Hari Perpustakaan Sekolah Internasional dibuat dengan tujuan bisa menjadi momentum untuk menyuarakan dan mengkampanyekan akan pentingnya penguasaan literasi bagi para generasi muda.

Alasan Kenapa Harus Membangun Budaya Membaca Sejak Kecil

Perlu dipahami jika membaca adalah ilmu dasar yang diajarkan untuk memulai proses belajar mengajar. Jadi, tinggi rendahnya minat membaca akan berpengaruh besar pada kualitas wawasan dan pengetahuan bagi setiap individu. 

Oleh karena itu, budaya membaca harus dipupuk sejak kecil. Lingkungan keluarga bisa jadi pintu pertama yang dapat mengenalkannya pada anak-anak. 

Apabila sejak kecil anak-anak sudah terbiasa membaca, maka ia akan menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan, bukan tuntutan. Jadi, bisa dibilang faktor orang tua menjadi modal pendukung apakah anak mau membaca atau tidak. 

Namun, sebagai orang tua, khususnya ketika mengajarkan anak belajar membaca, baiknya dia selalu mendampingi, agar bisa memastikan apakah anak membaca buku yang sesuai dengan usianya. 

Manfaat Mengajarkan Budaya Membaca untuk Anak-anak 

Semakin banyak membaca, pengetahuan akan semakin bertambah. Di sini, peran orang tua sangat dibutuhkan agar bisa menanamkan budaya membaca sedini mungkin kepada anak-anak mereka. 

Normalnya anak sudah mampu membaca pada usia 6 tahun, jadi untuk menumbuhkan minat baca memang harus dibiasakan sejak dini. Terlebih lagi, anak-anak memiliki fase emas, yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh orang tua. 

Berikut ini manfaat yang bisa didapatkan jika orang tua menanamkan budaya pada anak membaca sejak kecil:  

- Membantu Stimulasi Perkembangan Otak 

Tahukah kamu kalau anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan otak yang pesat ketika ia berusia dua tahun. Alasannya adalah karena ia masih mengalami 1.000 hari dalam masa kehidupannya. 

Sampai usia mereka 5 tahun, kemampuan anak dalam belajar juga akan sangat pesat dibandingkan dengan usia setelahnya.

Sesungguhnya, budaya membaca dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi anak, khususnya untuk perkembangan otak mereka. Hal ini lantaran kegiatan membaca bisa membantu menstimulasi hubungan antara sel saraf dalam otak untuk menghantarkan informasi yang didapatkan dari buku bacaan.

- Mendukung Masa Depan

Disadari atau tidak, anak yang dibiasakan membaca sejak kecil akan memiliki cita-cita atau keinginan masa depan yang lebih fokus dan terarah, dibandingkan dengan mereka yang tidak terbiasa membaca. 

Berkat membaca, anak akan lebih terpacu pikirannya untuk mengetahui lebih dalam  hal-hal yang memang menarik perhatiannya. Jadi, ketika ia sudah mulai berusia remaja, ia bisa lebih fokus untuk menggali dan menggeluti hal yang ia inginkan sejak kecil. Semua itu bermula dari kebiasaan membaca yang dilakukan sejak dini.

- Melatih Konsentrasi

Anak-anak yang terbiasa membaca akan mampu melatih rasa konsentrasinya saat melakukan sesuatu hal. Jadi, ia akan lebih fokus dan tidak mudah terganggu dengan hal-hal lain yang mengganggu di sekitarnya. 

Kebiasaan membaca akan membuat anak untuk tetap berada pada situasi yang tenang dan fokus menerima informasi yang ia dapatkan. Kebiasaan membaca tentu memberikan dampak positif bagi mereka, sebab anak-anak jadi terlatih untuk memperhatikan dan mendengarkan. 

- Mengembangkan Kreativitas 

Budaya membaca bisa memberikan kesempatan  pada anak untuk melatih dan mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka. Ketika membaca, anak akan mendapatkan informasi yang variatif, sehingga ada banyak materi yang bisa ia serap dan simpan dengan baik di otak mereka. 

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin nantinya ia akan lebih tertarik untuk mempelajari hal baru dan mampu berinovasi dengan baik untuk mempelajari hal yang membuat mereka penasaran. 

Laporan: Mela

Memahami Demokrasi Pancasila, dari Sejarah, Prinsip, Sampai Ciri-cirinya
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Banyak yang tidak mengetahui bahwa negara kita Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila. Agar kita semua bisa memahami lebih dalam tentang Pancasila itu sendiri, mari mengenal lebih dalam tentang Demokrasi Pancasila. Kita bisa memulainya mulai dari bagaimana sejarah kelahirannya, prinsip-prinsipnya, sampai ciri-cirinya.

Penerapan Demokrasi Pancasila sudah dimulai ketika peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Buat yang belum tahu, kata ‘demokrasi’ berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti ‘rakyat’ dan kratos yang memiliki makna ‘pemerintahan’. 

Singkatnya, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dikutip dari tulisan karya Ajat Sudrajat yang berjudul Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah (2015) dijelaskan kalau dasar-dasar konstitusional demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah ada dan diberlakukan sebelum tahun 1965 silam dengan nama yang lain. Penggunaan istilah Demokrasi Pancasila kemudian baru populer setelah lahirnya Orde Baru, tepatnya setelah tahun 1996. 

Sekadar informasi, sebenarnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yakni pada bagian “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Masih dalam tulisan yang sama, Ajat Sudrajat menyebutkan kalau istilah Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin, yang berada di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Namun, pada saat yang sama, pengaruh Orde Lama mulai surut, khususnya setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. 

Usut punya usut, ketika Orde Baru lahir, Demokrasi Terpimpin sempat menerima penolakan keras. Saat Soeharto menjadi Presiden RI menggantikan Soekarno dan menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1967, dia mengatakan jika Demokrasi Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. 

Berkaca dari apa yang diucapkan, hal ini menandakan jika dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sementara itu, Nugroho Notosusanto yang merupakan penulis sekaligus Brigadir Jenderal TNI merumuskan kalau Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun demikian, selama penerapannya di masa Orde Baru, Demokrasi Pancasila sesungguhnya tidak berjalan seperti yang diinginkan. Soeharto disebut menjalankan pemerintahan yang represif dan terkesan memanipulasi. 

Pada saat itu, diketahui pula jika jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung akan mendapatkan jatah wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak 100 orang atau dengan persentase 20 persen. 

Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis, entah itu di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Bisa dibilang, pemerintahan Orde Baru yang secara jelas banyak melibatkan militer berusaha untuk membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro demokrasi.

Kemudian, sebelum membicarakan apa saja yang termasuk dalam prinsip Demokrasi Pancasila,  dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2014) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan jika azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. 

Kita semua tentu sudah tahu jika musyawarah artinya pengambilan keputusan dengan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah hasil yang disetujui dari pembahasan bersama untuk membulatkan pendapat bersama. 

Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak (pendapat) orang banyak (rakyat), untuk selanjutnya tercapai kebulatan pendapat bersama. 

Sebagai penjelasan tambahan, musyawarah mufakat sesungguhnya harus berpegang teguh pada hal-hal di bawah ini. Berikut penjelasannya:

- Musyawarah mufakat berasal dari inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

- Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat, tepatnya melalui hikmat kebijaksanaan. 

- Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Tak lupa untuk tetap mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 

- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Baik kepada Tuhan YME dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. 

- Semua keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Tahukah kamu jika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, prinsip Demokrasi Pancasila memiliki 10 poin. Apa saja? Simak pemaparannya di bawah ini:

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa 

Poin pertama menjelaskan jika dalam menyelenggarakan kenegaraan RI, piha tertentu harus taat dan konsisten kepada asas. Lebih mudahnya, harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Demokrasi dengan Kecerdasan

Prinsip yang kedua, dalam mengatur dan menyelenggarakan Demokrasi Pancasila, tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa saja. Lebih dari itu, pelaksanaannya justru harus memperhatikan kecerdasan rohani, kecerdasan akhlak, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.

Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat

Ketiga, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat bisa dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

Demokrasi dengan Rule of Law 

Prinsip Rule of Law memiliki empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum (legal truth), bukan demokrasi yang main-main dan manipulatif. 

Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (legal justice), bukan hanya demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura belaka.

Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum (legal security), tidak hanya demokrasi yang anarki. 

Keempat, kekuasaan negara mengembangkan kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan sekadar demokrasi yang justru memberikan akses kepada fitnah, hujatan, perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan Negara

Kelima, demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan langsung kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab untuk hal ini. Dengan kata lain, bisa juga dikenal sebagai pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), yang diikuti dengan sistem pengawasan dan keberimbangan (check and balances).

Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia

Keenam, mengakui hak asasi manusia (HAM) yang bertujuan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia secara utuh. Bukan hanya sekadar menghormati hak-hak asasi manusianya saja. 

Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka 

Ketujuh, diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka. Lebih tepatnya yang bisa memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan. Guna mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 

Demokrasi dengan Otonomi Daerah

Kedelapan adalah otonomi daerah, yang artinya terdapat pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan pembatasan atas kekuasaan presiden. 

Sesungguhnya, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan dengan misi agar mereka mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 

Demokrasi dengan Kemakmuran

Kesembilan, Demokrasi Pancasila rupanya juga memiliki prinsip untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Demokrasi yang berkeadilan Sosial

Poin penutup dari prinsip Demokrasi Pancasila adalah menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Semuanya memegang posisi dan peranan yang sama, tidak ada yang dijadikan anak emas dan mendapatkan hak istimewa.

Apa Saja Ciri-ciri Demokrasi Pancasila? 

Setelah mengetahui tentang sejarah dan prinsip Demokrasi Pancasila, kali ini mari kita membahas tentang ciri-ciri Demokrasi Pancasila. Ini dia poin-poinnya: 

- Penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 

- Dilakukannya kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkesinambungan. 

- Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas. 

- Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. 

- Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia bisa diterima. Namun tidak dari berdasarkan suara terbanyak.

Laporan: Mela

Patut Jadi Contoh, Perjuangan Melawan Diskriminasi Gender Tak Kenal Kata “Pensiun”
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Bagi Nyimas Aliah, usia bukan halangan untuk berjuang membela hak-hak sesama kaumnya. Perempuan berusia 60 tahun ini justru memilih bergabung bersama Srikandi Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya setelah masa baktinya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak usai.

“Memasuki usia lanjut para ahli geriatri mengatakan otak kita tidak boleh berhenti berpikir karena kalau berhenti berpikir itu ibarat engsel pintu yang tidak pernah dibuka jadi akan berkarat. Nah kalau otak kita sudah enggak dipakai mikir, sudah berkarat, kita mudah sekali menjadi pikun. Jadi kita tidak boleh maklum dengan pikun,” kata Nyimas dalam wawancara hari Selasa (20/10/2021).

Sebelum bergabung dengan Srikandi TP Sriwijaya, sekitar 6 bulan sebelum masa pensiun, dia memang berencana mendirikan organisasi sosial kemasyarakatan. Bak gayung bersambut, tepat dua bulan sebelum pensiun, dia ditawari bergabung sebagai wakil sekretaris jenderal.

“Saya pikir enggak apa-apa saya di bidang saja yang fokus kepada isu perempuan dan anak, karena isu ini harus terus diperjuangkan untuk diadvokasikan,” ujar perempuan kelahiran Bengkulu, Sumatera ini.

Menurutnya, penanganan persoalan gender di Tanah Air sudah cukup membanggakan. Meski demikian, dia menekankan untuk tidak berhenti dan sebaliknya  terus memperjuangkan sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.

Memberdayakan perempuan

Nyimas menerangkan, Srikandi TP Sriwijaya bertujuan untuk berperan aktif dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak demi Indonesia yang maju. Namun dia menyadari dalam menjalankan misi perdamaian ini, pihaknya sangat rentan dengan konflik.

“Strateginya adalah Srikandi pegiat perdamaian, karena kita itu sangat rentan sekali dengan konflik ya mulai dari konflik internal jangankan di organisasi mungkin di dalam diri kita sendiri kita sudah punya konflik-konflik,” ucap perempuan lulusan Sarjana Ekonomi dan Magister Ilmu Komunikasi ini.

Strategi tersebut pun, lanjut Nyimas, menjadi barometer bagi dirinya sendiri untuk selalu mengedepankan perdamaian di rumah, lingkungan, bahkan organisasi. “Semua persoalan itu kami bisa selesaikan dengan damai tidak perlu dipertentangkan kalau bisa diperkecil, jangan diperbesar,” pungkasnya.

Nyimas juga menyebut organisasinya ini bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik, terutama jelang Pemilu 2024. Menurutnya, momen ini sangat rawan konflik.

“Artinya kami berada di sini untuk menjaga Bhineka Tunggal Ika. Di mana ini juga menjadi ancaman ya kalau Bhinneka Tunggal Ika sekarang menjadi ancaman perbedaan-perbedaan, apalagi kalau sudah dikemas dengan agama,” ujarnya.

Dia pun menjelaskan peran perempuan Srikandi adalah sebagai perekat dengan menyatukan perbedaan suku, budaya, agama menjadi satu kesatuan di bawah Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya juga nanti berharap Srikandi itu tampil percaya diri ketika ada terjadi konflik-konflik berani bersuara, berani bicara dan berani untuk terutama melindungi perempuan dan anak,” kata Nyimas.

Saat ini, Srikandi TP Sriwijaya sedang menangani kasus-kasus terkait perempuan. Salah satunya seorang perempuan yang mengalami kekerasan di Sumatera Utara. Pihaknya pun fokus untuk mendorong dan mengadvokasikan.

“Dia korban malah menjadi korban lagi ya di-remfimitasi. Nah ini juga menjadi fokus perhatian kami bagaimana kami bisa menyuarakan, paling tidak mendorong, mengavokasi kepala daerah, misalnya,” ujar Nyimas.

Diskriminasi gender

Nyimas pun mengakui bahwa budaya patriarki menjadi akar permasalahan diskriminasi gender yang terjadi di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dia menyebut hal ini berdasarkan kajian riset para ahli gender.

“Budaya patriarki itu masih terjadi di mana dominasi laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Jadi sumber daya atau semua itu lebih banyak dikuasai oleh laki-laki, karena perempuan kadang gamang memasuki, apalagi ranah-ranah maskulinitas,” papar Nyimas.

Dia pun menyebutkan contoh pelecehan terhadap perempuan di ruang yang masih terjadi di masyarakat. “Di awal-awal kita sudah disuit-suit, disiul-siul itu sebetulnya sudah masuk pelecehan,” lanjutnya.

Komentar yang tak selalu positif dari lingkungan sekitar kerap menjadi hambatan bagi perempuan. Oleh karenanya, Nyimas menekankan pentingnya perempuan untuk tetap kuat menghadapi situasi-situasi semacam itu. “Kita sebut sebagai perempuan-perempuan tangguh,” katanya.

Saat ini, Nyimas melihat masalah perlindungan perempuan dan anak belum menjadi fokus. Oleh karena itu dia berharap Srikandi TP Sriwijaya bisa menjadi contoh bagi organisasi lainnya.

Laporan: Mela

Memutus “Lingkaran Setan” Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak
Jumat, Oktober 22, 2021

On Jumat, Oktober 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Perempuan dan anak-anak masih yang paling rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Sederet kasus menjadi bukti, masih terdapat setumpuk pekerjaan rumah dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Pemerintah dan masyarakat harus berbagi peran untuk menyelesaikannya secara tuntas sampai ke akarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Srikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya (Srikandi TP Sriwijaya), Nyimas Aliah memaparkan kasus-kasus memilukan yang menimpa perempuan dan anak.

Salah satu faktor yang menurutnya melatarbelakangi kasus kekerasan terhadap perempuan, adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak perempuan dan belum memahami dengan baik isi dari Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

“Pelan-pelan nanti perempuan mulai paham. Masih banyak yang tidak paham bahwa hak-haknya itu dilindungi. Undang-undang KDRT tahu, tapi isinya misalnya dia sendiri jadi korban dia tidak paham kalau dia itu korban,” kata Nyimas dalam wawancara, Selasa (19/10/2021).

Dia menceritakan kasus yang terjadi kepada tetangga dari salah satu temannya. Perempuan tersebut sering mendapat kekerasan dari suaminya. Hal serupa dilakukan juga kepada anaknya.

“Kalau suaminya  pulang itu pasti mukul dua anak kembarnya (usia) SMA sampai anaknya itu stress. Yang satu masuk rumah sakit jiwa, yang satu (lagi) ini melapor ke tetangga,” tutur Nyimas.

Namun apa mau dikata, laporannya hanya menjadi buih di lautan lantaran perempuan tersebut selalu membela suaminya. Dia bahkan melarang sang anak untuk melapor ke polisi. 

“Pernah katanya ibunya itu lari tapi balik lagi. Nah di situ perempuan itu tidak paham bahwa hanya dilindungi. Seorang korban kadang dia merasa bahwa dirinya yang salah, dia yang salah,” ujar dia.

“Makin sering mengalami kekerasan otaknya makin tumpul. Nah, pelaku makin gemas makin ingin melakukan yang lebih hebat lagi makanya banyak terjadi pembunuhan,” lanjut Nyimas.

Seperti lingkaran setan

Tak banyak orang paham bagaimana merespon kejadian kekerasan di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat sebenarnya sangat penting, bahkan tertuang secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

“Jadi peran daripada masyarakat itu adalah mencegah, kemudian melaporkan. Kalau di undang-undang KDRT itu ada di pasal 15 barangsiapa melihat, mendengar, mengetahui terjadinya kekerasan harus melaporkan. Sebetulnya lebih kuat lagi, bagi yang tidak melaporkan itu bisa kena sanksi juga,” ucap Nyimas.

Sayangnya yang terjadi di tengah masyarakat, banyak orang urung melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar karena merasa tindakan tersebut percuma.

“Nanti dia mesra-mesra lagi. Kenapa dia mesra lagi, karena si istri ini kan ketergantungan kepada suami secara ekonomi. Jadi walaupun hatinya masih sakit,” ujar dia.

Biasanya, lanjut Nyimas, pelaku kekerasan memiliki lingkaran periode, dari masa bulan madu akan kembali berlanjut menuju kekerasan. “Dia sayang-sayang lagi, minta maaf dia nangis-nangis udah perempuan lupa, tetangganya enggak mau bilang udah biarin aja,” tuturnya.

Perjuangan mencari keadilan

Nyimas menilai, perjuangan kaum perempuan di Indonesia sudah sangat maksimal dan tidak pernah berhenti, terutama terkait korban kekerasan dan pemerkosaan. Menurutnya, hal yang sangat sulit adalah keharusan menghadirkan dua saksi

“Saksi kunci seperti ada yang melihat, tapikan kalau orang perkosa tidak mungkin ada yang melihat. Nah ini perjuangan kaum perempuan dan pengiat-pengiat perempuan mengubah pasal-pasal itu,” ucapnya.

Dia pun menyebut tentang pro kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Saat ini di dalamnya terdapat aturan bahwa perempuan yang diperkosa wajib melalui interogasi berkali-kali.

“Ketika dia bicaranya berubah-ubah akhirnya polisi menyimpulkan bahwa dia bikin karangan. Padahal dia itu kan trauma. Dia tidak boleh diwawancara berulang-ulang. Rekaman yang pertama itu sudah cukup, dia harus didampingi,” papar Nyimas.

Dia pun menyadari, hukum di Tanah Air masih belum berpihak kepada perempuan. Untuk menghadirkan saksi ahli saja harus melalui perjuangan yang berat.

“Karena kasus perkosaan ini ada cara pandang menganggap bahwa suka sama suka, kenapa kamu nggak menjerit, kenapa kamu enggak melawan. Bayangkan si korban harus menjawab semua persoalan itu hanya dia berhenti tidak mau menjawab,” dia menjelaskan.

Korban tersebut memilih tidak menjawab karena dia sudah dianggap dirinya lah yang bersalah. Hal ini, menurut Nyimas, yang menyebabkan perlunya pendampingan bagi korban untuk menguatkan dan memulihkan rasa percaya diri.

Bagaimana mengatasinya

Pertama, Nyimas menekankan bahwa laki-laki wajib menghargai perempuan sebagai manusia, dan bukan merupakan warga kelas dua. Namun, yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah meluasnya pornografi di platform media sosial.

“tu ya ampun pecandu-pecandu porno itu dikatakan oleh siapa tuh ahli pornografi kata ibu Seroja, jadi dia bilang bahwa orang yang candu pornografi membuat otak sarafnya jadi kempot, jadi dia setiap melihat orang itu pikirannya seks, nafsu,” kata Nyimas.

Terlebih lagi lagi, dia menilai undang-undang pornografi di Indonesia masih lemah. Dari segi definisi pun belum mendapat kesepakatan yang utuh. 

“Kemarin definisinya itu orang yang memamerkan tubuh segala macam dianggap melanggar pornografi. Nah, sedangkan di Bali orang pakai baju seenaknya. Jadi memang perdebatannya belum selesai,” ujar Nyimas.

Dia pun menyebut bahwa negara harus hadir sepenuhnya untuk memberdayakan perempuan, sekaligus melindungi anak demi mencapai Indonesia yang maju. 

“Karena 80% yang diurus di negara kita itu adalah perempuan dan anak. Jumlah yang besar ini adalah potensi dan aset bangsa tapi bisa terjadi sebaliknya manakala pemerintah tidak membuka ruang-ruang itu, tidak diberdayakan dan tidak dilindungi,” ucap Nyimas. 

Seharusnya, lanjutnya, semua anak Indonesia harus dianggap anak kita sendiri. Dengan demikian, ketika melihat anak-anak yang mengalami kekerasan atau penelantaran, masyarakat juga berhak melindungi.

“Kita tidak mentolerir apapun bentuk kekerasan dan itu harus dilakukan perempuan harus dilindungi dan harus mendapatkan akses keadilan,” tegas Nyimas. 

Laporan: Siti Asthina