Opini

PARLEMEN

Sports

News

Ulama Banten: Pemotongan Dana Hibah Ponpes Sudah Lama Terjadi, Tapi Ada Pembiaran
Kamis, April 15, 2021

On Kamis, April 15, 2021

Ulama Banten: Pemotongan Dana Hibah Ponpes Sudah Lama Terjadi, Tapi Ada Pembiaran
BENTENGSUMBAR.COM - Dugaan korupsi program dana hibah pondok pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 117,78 miliar di Banten masih bergulir.


Diketahui, kasus tersebut kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan beberapa pihak termasuk perwakilan ponpes penerima bantuan telah diperiksa serta dimintai keterangan Kejati Banten.


Salah satu ulama Banten, KH. Matin Syarkowi mengatakan, dugaan korupsi pemotongan dana hibah ponpes sudah lama terjadi. Bahkan, terkesan dibiarkan.


Menurut Matin, pemerintah perlu mengurai persoalan ini secara hukum untuk memutus rantai pemotongan dana hibah.


"Saya sangat mendukung upaya gubernur melaporkan ke (Kejati). Jadi, bukan hanya slogan saja, ini harus serius membongkar aktor pemotongan dana hibah ponpes," ujar Matin dikutip Kantor Berita RMOLBanten, Rabu, 14 April 2021.


"Karena nanti mereka berdalih bukan pemotongan ada hal-hal lain, karena pesantren yang dibantu itu tidak membuat laporan, lalu laporanya dikelola," katanya.


Menurutnya, persoalan pemotongan harus dilihat dari sisi kemitraan yang selama ini dibangun Pemprov Banten dengan lembaga Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Sejauh mana FSPP sebagai lembaga kemitraan yang dipercaya pemerintah untuk mengelola data ponpes.


"Kerja FSPP dalam konteks dengan dana bantuan dari pemerintah ini digunakan untuk apa saja. Nah data ini siapa yang kelola. Yang bertanggungjawab terhadap data ini sebetulnya siapa saja," ungkapnya.


Sejauh ini, lanjutnya, seluruh ponpes yang menerima bantuan hibah diklaim masuk dalam struktur organisasi FSPP. Sementara FSPP sendiri mendapat sumber pendanaan baik bantuan ponpes maupun dana operasional.


"Ya kalau Gubernur serius dari sisi ini dulu diberesin. Karena kan kemitraan dengan lembaga apapun itu juga lembaganya harus diminta pertanggungjawaban," terangnya.


Atas kondisi itu, Matin menduga indikasi oknum FSPP yang terlibat dalam dugaan pemotongan dana hibah ponpes.


Tak cukup disitu, struktur FSPP diduga melakukan pengkondisian ke setiap ponpes untuk memanfaatkan dana hibah tersebut.


"Indikasi kenapa ponpes dipotong karena kan alasanya macam-macam. Nah salah satunya pengajuan untuk laporan itu ada yang mengkoordinir" katanya.


"Setiap bantuan pemerintah memang kan harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak digunakan untuk penyimpangan," tuturnya.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, Matin membeberkan pemotongan dana hibah bervariatif mulai Rp 2 juta, Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta per ponpes.


"Ini belum tentu salah pesantrennya, karena orang pesantren terkhusus salafi mereka itu betul-betul para ustad yang polos. Enggak ngerti administrasi tapi dia butuh dibantu. Nah lembaga kemitraan yang bekerjasama dengan pemprov inilah FSPP yang kemudian bersama-sama harus bertanggungjawab," ungkap Matin.


"Siapa yang motong inilah yang harus dicari, nah secara struktur kalau kebiasaan itukan ada dari pengurus di provinsi, kabupaten dan kecamatan," pungkasnya.


Source: RMOL

Isu Reshuffle Menguat, Abdul Mu'ti Dinilai Cocok Urusi Pendidikan
Kamis, April 15, 2021

On Kamis, April 15, 2021

Isu Reshuffle Menguat, Abdul Mu'ti Dinilai Cocok Urusi Pendidikan
BENTENGSUMBAR.COM - Nama Abdul Mu'ti kembali mencuat di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menilai Abdul Mu'ti merupakan sosok tepat untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.


"Kalau ada reshuffle Mas Mu'ti layak untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia," kata Sunanto kepada wartawan, Rabu, 14 April 2021.


Sunanto lantas bicara sosok Abdul Mu'ti sebagai pendidik. Abdul Mu'ti dinilai tak akan melupakan sejarah dalam membangun pendidikan Indonesia.


"Mas Mu'ti sosok pendidik dan paham akan akar pendidikan bangsa, maka tidak akan ahistoris dalam membangun pendidikan Indonesia, bahkan akan berkemajuan dalam membangun pendidikan Indonesia," tutur Sunanto.


Isu reshuffle mengemuka seiring dengan rencana peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Di sisi lain, muncul juga dorongan evaluasi menteri lain.


Salah satu menteri yang dinilai layak diganti adalah Nadiem Makarim. Sebagian pihak menilai Abdul Mu'ti menjadi sosok yang cocok mengisi pos Kemendikbud-Ristek.


Sebetulnya Presiden Jokowi pernah hampir mengangkat seorang wakil Mendikbud. Namun tawaran yang dialamatkan ke Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti tersebut ditolak. Melalui akun media sosialnya, Abdul Mu'ti mengungkap alasan menolak tawaran pada pengujung 2020 itu.


"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik. Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," kata Mu'ti lewat akun Twitter @Abe_Mukti, Rabu (23/12/2020) lalu.


Presiden Jokowi pun hingga kini tak melantik Wakil Mendikbud pendamping Nadiem Makarim. Nah, di saat isu reshuffle kembali mengemuka dan nama Nadiem Makarim jadi salah satu yang diisukan bakal dievaluasi, nama Abdul Mu'ti mencuat ke permukaan. Pembicaraan tentang Mu'ti masuk bursa calon menteri ramai terdengar di kalangan anggota Dewan di Senayan dan juga kalangan pimpinan parpol.


Kini isu Abdul Mu'ti bakal jadi Mendikbud menguat sama seperti dorongan evaluasi terhadap Nadiem Makarim. Melalui Suara Mahasiswa detikcom, Ikatan Mahasiswa IMM melontarkan pernyataan agar Mendikbud Nadiem Makarim diganti, sembari mengapresiasi penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.


"Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, MBA, tidak cukup menampilkan performa yang berarti pada adaptasi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Tidak ada terobosan yang berarti itu. Terkesan Mas Menteri hanya berkutat pada konsep-konsep branding Merdeka Belajar, sehingga terkesan lupa akan adaptasi pendidikan di masa pandemi sehingga isu pergeserannya menjadi patut dipertimbangkan," kata IMM, Rabu, 14 April 2021. 


(*)

Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba dari Tahun ke Tahun
Kamis, April 15, 2021

On Kamis, April 15, 2021

Ratusan Polisi Terjerat Kasus Narkoba dari Tahun ke Tahun
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota kepolisian terjerat narkoba dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba terus naik.


Selama tiga tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100.


Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang.


Sementara pada 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari-Oktober tahun lalu.


Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba. Namun, Argo tak merinci berapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana narkoba.


"Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang," kata Argo Oktober 2020.


Lihat juga: Ketua FUI Medan Jadi Tersangka Pembubaran Jaran Kepang

Pernyataan Argo bersamaan dengan kasus narkoba yang menjerat mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol IZ, yang ditangkap karena menjadi kurir narkoba.


IZ kala itu ditangkap saat membawa sabu sebanyak 16 kilogram di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Riau.


Kemudian pada 2021, keterlibatan polisi dalam kasus narkoba mendadak ramai setelah Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan 11 anak buah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba.


Dalam kasus tersebut, Kompol Yuni dinyatakan positif mengandung zat amphetamine atau sabu usai menjalani tes urine. Ia pun dimutasi sebagai perwira menengah Polda Jabar dalam rangka proses penyidikan.


Perintah Binasakan


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk 'menyelesaikan' anak buahnya yang terjerat narkoba dan tak bisa diperbaiki.


Pernyataan itu disampaikan Listyo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri), Selasa, 13 April 2021.


Listyo mengultimatum anggotanya terkait ancaman pemecatan jika tidak dapat diperingatkan lagi. Menurutnya, masih banyak anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tak terjerumus dengan masalah serupa.


"Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Listyo dalam sambutannya.


(*)

Lahan Istana Negara Ibu Kota Baru, Ditabur Sekepal Tanah dan Dibacakan Alfatihah
Kamis, April 15, 2021

On Kamis, April 15, 2021

Lahan Istana Negara Ibu Kota Baru, Ditabur Sekepal Tanah dan Dibacakan Alfatihah
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengunjungi bakal lokasi Istana Negara di ibu kota baru, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, dia menaburkan sekepal tanah dari areal ibu kota baru dan membacakan surat alfatihah.


Hal itu dilakukan Suharso Monoarfa, dalam kunjungannya ke lokasi ibu kota baru, Senin, 12 April 2021. Dia didampingi Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.


"Ala hadiniyah walikuli niyatin sholihah fii barokatin umul kitab alfatihah," kata Suharso Monoarfa sambil mengepal-ngepal segenggam tanah di tangannya, dalam rekaman video yang diterima dari Bappenas, Rabu, 14 April 2021.


Lalu tanah yang telah dikepal-kepal dan dibacakan doa surat alfatihah itu, dia taburkan ke lokasi bakal Istana Negara di Ibu Kota Baru. Lokasi Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. 


"Insyaa Allah dengan berkah, dengan ridho-Nya, semua bisa berjalan dengan lancar," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. 


Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.


Suharso mengatakan target pembangunan ibu kota baru hingga 2024 mencakup pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan istana negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


"Berada di lokasi titik nol ini, bersama-sama semua generasi, dari generasi tua, generasi muda, saya berharap hal ini dapat menjadi simbol bahwa Kementerian PPN/Bappenas tetaplah sebagai lembaga perencana pembangunan nasional yang memiliki akar kuat dan ibaratkan sebuah pondasi yang menghujam ke bumi, ke IKN Baru ini," ujarnya di lokasi bakal Ibu Kota Baru itu. 


(*)

Diplomasi Pertahanan Prabowo Diyakini Berdampak Positif ke RI
Kamis, April 15, 2021

On Kamis, April 15, 2021

Diplomasi Pertahanan Prabowo Diyakini Berdampak Positif ke RI
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto belakangan ini gencar melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara di dunia. Tujuannya untuk mencari alat utama sistem persenjataan (alutsista). Paling anyar, kunjungan dilakukan ke Korea Selatan pada 8 April 2021 lalu.


Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Y.M. Suh Wook. Berbagai hal strategis didiskusikan keduanya, di antaranya adalah pertukaran pandangan keamanan regional dan kerja sama bilateral. Prabowo pun berharap dengan kunjungan ini memberi dampak positif hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan di bidang pertahanan, selain itu juga untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan.


Sebelum ke Korea Selatan, Prabowo lebih dulu berkunjung ke Jepang pada 28 Maret 2021, Rusia pada 24-25 Maret 2021, dan Inggris pada 22-24 Maret 2021. Berbagai kunjungan tersebut pun menghasilkan berbagai hal positif.


Dengan Jepang Misalnya, Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Jepang H.E. Nobuo Kishi, di Tokyo, Jepang. Kedua Menhan ini saling bertukar pandangan mengenai isu-isu keamanan regional dan kerja sama pertahanan serta menegaskan kembali upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Ada juga kesepakatan untuk mengadakan dialog Military to Military, melanjutkan kerja sama alutsista dan teknologi serta meningkatkan kerja sama service to service.


Selanjutnya di Rusia Prabowo bertemu dengan Deputy Defence Minister of the Russian Federation - Head of the Main Military-Political Directorate of the Armed Forces of the Russian Federation, Colonel General Andrei Kartapolov membahas tentang kemungkinan pengembangan teknis kerja sama militer kedua negara dan mengungkapkan kesepahaman atas keinginan yang sama dalam meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara.


Lalu di Inggris, Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Inggris The Rt Hon Ben Wallace MP dan Utusan Khusus Perdagangan PM Inggris / anggota parlemen, Richard Graham MP. Dalam pertemuan itu terjadi pembahasan mengenai upaya-upaya dan peluang untuk lebih meningkatkan kerja sama bilateral pertahanan RI-Inggris. Keduanya juga membahas peran kedua negara dalam kerja sama di kawasan dan di tingkat global.


Usaha diplomasi dengan negara tersebut diyakini dapat memberi dampak positif terhadap posisi Indonesia di peta geopolitik Asia Pasifik. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati yang mengatakan Indonesia berada di titik tumpu Pasifik dan Samudera Hindia.


"Dari sudut pandang geopolitik dan geostrategis, posisi strategis Indonesia berada di titik tumpu Pasifik dan Samudera Hindia. Terkait dengan pergeseran konsep AS soal 'Indo-Pacific', ini memberi arti bahwa Indonesia harus siap menjadi sebuah kekuatan regional yang signifikan," katanya ketika dihubungi detikcom, Selasa, 13 April 2021.


Selain itu menurutnya pertukaran informasi mengenai geopolitik maupun perkembangan teknologi pertahanan akan memberikan effort yang luas bagi sistem pertahanan Indonesia.


"Mengingat perang ke depan masuk jaman perang hibrida (militer, nirmiliter, nonmiliter). Wabah COVID-19 merupakan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter berbeda dengan ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ketiganya kini dikenal sebagai ancaman hibrida dan telah merubah perspektif ancaman di masa mendatang," lanjutnya.


Lebih lanjut, ia mengungkapkan senjata biologi dan pertahanan negara anti senjata biologi merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai TNI. Pada masa depan ancaman nubika (nuklir, biologi, kimia) harus masuk dalam kewaspadaan Indonesia. Para Prajurit TNI kini dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer.


"Bagaimana Indonesia menjalankan peran ini, jelas akan memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap arsitektur politik dan militer pertahanan kawasan," ungkapnya.


Ia juga mengomentari pertemuan dengan Korea Selatan yang baru saja dilaksanakan Prabowo. Menurutnya kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan untuk pembuatan pesawat tempur sudah dimulai sejak era Presiden SBY dan kerja sama ini satu paket dengan pembuatan kapal selam.


"Dalam konsep perang udara di masa mendatang, perlunya TNI meningkatkan kemampuan Tempurnya tidak saja di ruang udara (airspace) tetapi juga di ruang angkasa (outerspace). Baik ruang udara maupun ruang angkasa, keduanya merupakan kedaulatan udara NKRI. Tentu saja transfer teknologi diharapkan akan lebih baik pelaksanaannya," katanya.


Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPR, Yan Permenas mengatakan menurutnya diplomasi pertahanan merupakan tugas Menteri Pertahanan yang harus terus dilakukan. Tujuannya untuk membangun diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat yang bermanfaat. Ia pun memberi apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Prabowo Subianto.


"Tentunya akan memberi feedback dan kontribusi atas diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pemenuhan alutsista dan Tanah Air dan mendukung pertahanan kita di Tanah Air dalam mendorong peningkatan kualitas SDM aparat TNI kita," kata Yan.


Terkait manfaat terhadap posisi Indonesia di peta geopolitik Asia Pasifik, Yan mengatakan manfaat bagi Indonesia akan sangat besar sekali. Pasalnya, dengan diplomasi pertahanan yang dibangun dan kerja sama yang terus ditingkatkan dengan negara Asia dan negara yang menjadi agen komunikasi RI dengan negara Pasifik akan menciptakan kerja sama yang cukup erat.


"Sehingga tidak terjadi ketegangan dengan negara tetangga, kita ini kan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada Filipina, Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Papua Nugini. Ini bagaimana Menteri Pertahanan terus merawat diplomasi pertahanan kita dengan negara tetangga kita," katanya.


Ia mencontohkan ketegangan yang terjadi beberapa tahun silam antara Indonesia dengan Papua Nugini, Australia, dan Malaysia. Sehingga diplomasi pertahanan ini dapat menjadi misi menjaga posisi Indonesia di peta geopolitik Asia Pasifik.


"Saya berharap langkah-langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini bisa ditindaklanjuti dan di-follow up karena untuk membangun kekuatan ideal pertahanan kita tentunya membutuhkan estimasi waktu mungkin bisa 10-20 tahun untuk kita bisa mencapai kekuatan yang ideal dari aspek kebutuhan alutsista di TNI angkatan laut, darat, dan udara," pungkasnya.


Source: detikcom

Pangdam I/BB Hadiri Acara Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut Bersinar
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Pangdam I/BB Hadiri Acara Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut Bersinar
BENTENGSUMBAR.COM - Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, didampingi beberapa PJU Kodam I/BB menghadiri acara Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut bersinar yang di gelar di Mapolda Sumut  Jl. Sisingamangaraja No.Km. 12 Medan, Rabu, 14 April 2021.


Acara yang bertemakan Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumut bersinar ini juga dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Kapoldasu Kajatisu dan unsur forkopimda Sumut serta Tokoh Agama.


Sejumlah pejabat yang hadir membacakan Deklarasi Tolak Narkoba. Yang isinya, Kami masyarakat Sumatera Utara bersama Pemerintah berkomitmen menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat guna terwujudnya lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.


Selanjutnya, mendukung dan mendorong upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juga berperan aktif memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta edukasi tentang bahaya narkoba.


Pada kesempatan tersebut Pangdam I/BB menyampaikan untuk mewujudkan masyarakat yang berpola pikir dan berpola tindak untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 


“Mari gelorakan semangat tolak Narkoba guna mewujudkan Sumatera Utara bersih Narkoba, dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa” ucap Pangdam.


Usai melaksanakan acara deklarasi, Pangdam I/BB, Gubernur Sumut dan Kapoldasu serta unsur Forkopimda Sumut serta Tokoh Agama menyaksikan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Periode Desember 2020 sampai dengan Januari 2021.


(*)

Jokowi Minta Kabinetnya Tak Gelar Buka Puasa Bersama dan Open House Lebaran
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Jokowi Minta Kabinetnya Tak Gelar Buka Puasa Bersama dan Open House Lebaran
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak mengadakan buka puasa bersama. 


Jokowi juga meminta jajarannya tak menggelar open house saat Lebaran.


Hal itu disampaikan juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Fadjroel menyampaikan pernyataan Jokowi itu melalui akun Twitternya, Selasa, 13 April 2021.


"Presiden @jokowi memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju, semua Kementerian/Lembaga, untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama dan Open House pada Ramadhan dan Idhul Fitri 1442H/2021M," tulis Fadjroel.


Fadjroel pun mengungkapkan alasan Jokowi melarang jajarannya menggelar buka puasa bersama dan open house. 


Hal itu, kata dia, guna memutus penyebaran pandemi COVID-19.


"Untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19. Yuk tetap disiplin 5M!," lanjutnya.


Seperti diketahui, tahun ini, pemerintah juga melarang mudik Lebaran 2021. 


Larangan mudik ini diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, termasuk aparatur negara. 


Pelarangan mudik ini merupakan bentuk upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19.


"Tahun 2021, mudik ditiadakan, berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," tegas Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3).


Source: detikcom

DPD PJID Riau Laporkan Ismail Sarlata Terkait Pelanggaran UU Penghinaan dan Keonaran
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPD PJID Riau Laporkan Ismail Sarlata Terkait Pelanggaran UU Penghinaan dan Keonaran
BENTENGSUMBAR.COM - Berdasarkan rapat bersama yang digelar oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Riau periode 2021-2025, Senin sore, 12 April 2021 di Pekanbaru, akhirnya kasus penghinaan dan keonaran yang dialamatkan kepada Ketua Umum dan pengurus PJID Riau selama ini, sepakat dibawa ke jalur hukum atau dilaporkan.


Pihak yang disepakati untuk dilaporkan oleh pengurus organisasi Pers Nasional tersebut yaitu, Ismail Sarlata dan kawan-kawannya. Karena Ismail Sarlata dkk, diduga telah membuat pernyataan yang menjurus pada pencemaran nama baik, bohong dan keonaran, meski pernyataan mereka tersebut sebagian hilang atau dihapus dalam media pers, facebook dan Whatss Groop (WGA).


Dalam pernyataan dan postingan mereka, Ismail Sarlata menyebut DPD PJID Riau organisasi abal-abal, haus jabatan, gagal paham dalam ber-organisasi, dan mengaitkan profesi praktisi hukum. Bukan itu saja, Ketua Umum PJID dituduh macam-macam termasuk legalitas dan identitas pribadi dan lain sebagainya.


Atas kesewenang- wenangan yang mengarah pada pelanggaran hukum luar tersebut, Ketua DPD PJID Provinsi Riau, Jetro Sibarani, SH, MH., langsung bereaksi dengan memimpin rapat bersama pengurus lainnya atas dugaan pencemaran nama yang diduga dilakukan oleh Ismail Sarlata dan kawan-kawannya di beberapa media online yang diunggah di media facebook, WGA dan media sosial (medsos) lainnya.


"Saya selama ini sudah cukup sabar dan banyak diam soal pernyataan-pernyataan Ismail Sarlata itu yang diterbitkan oleh media online secara berturut-turut yang kemudian disebar di media sosial lain. Bukan media yang memuat berita yang kita salahkan, tapi kebenaran pernyataan-pernyataan fitnahnya Ismail Sarlata itu yang perlu diuji untuk kita laporkan ke polisi," ungkap Jetro Sibarani, SH, MH.


“Ditegaskan Jetro Sibarani, kita ini tinggal di Kota Pekanbaru-Riau bukan sembarangan daerah. Jadi, kondisi Pekanbaru jangan disamakan olehnya Ismail Sarlata dkk dengan kondisi-kondisi daerah lain. Organisasi kita adalah PJID, bukan seperti organisasi-organisasi lain yang gampang diontak-antik sesuka jantungnya Ismail Sarlata” tegasnya.


Di pihak yang sama, Sekretaris DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Riau, Anhar Rosal mengatakan, penyebaran kabar yang  berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik pribadi demi pribadi dan organisasi PJID ini, sangat melampui batas dan harus dilapor.


Pasalnya, tuduhan yang dilontarkan oleh mereka (Ismail Sarlata) itu, tidak beralasan dan tak sesuai fakta alias pembohongan publik dan masyarakat. Karena semuanya sudah jelas dan terang benderang. Apalagi, nanti atau besok, ada beberapa dari rekan-rekan yang selama ini tertipu dan dibohongi soal biaya seragam organisasi akan membuat surat pernyataan resmi untuk kita laporkan juga ke pihak berwenang atau Polisi, kata Anhar.


Mengenai tuduhan yang tidak beralasan sesuai pernyataan-pernyataannya Ismail, dapat dikenakan pidana yang tertuang dalam  undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3). Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Bab XVI tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana.


Selain pelanggaran hukum undang-undang ITE dan KUHPidana, lanjut Anhar Rosal, “Dia atau mereka bisa  dikenai dalam pelanggaran undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) tentang keonaran dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun," ungkap Anhar.


Dikatakan Anhar Rosal lagi, bahwa pihaknya tidak mempersoalkan media yang memosting berita, tetapi perkataan-perkataan orang yang semborono asal bunyi (Asbun) dimaksud yang harus diminta pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun didunia akhirat, tegasnya.


(rel)

DPD PMS Kota Medan Minta Kapolrestabes Medan Tegas Terhadap Judi dan Narkoba
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPD PMS Kota Medan Minta Kapolrestabes Medan Tegas Terhadap Judi dan Narkoba
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPD Pemuda Merga Silima (PMS) Kota Medan, didampingi Sekretaris DPD PMS Deli Serdang Yopi Kaban dan Unsur DPP PMS Permata A Ginting SH dan Rekan-rekan PMS mengapresiasi langkah Tim terpadu Deli Serdang yang sudah gencar memberantas narkoba di wilayahnya dengan menyegel beberapa tempat hiburan malam yang diduga tempat peredaran Narkoba.


Ketua DPD PMS Medan Isra Milala ketika dijumpai Awak Media di Traders Kota Medan, Selasa, 13 April 2021 mengatakan, umumnya peredaran Narkoba ada di tempat-tempat yang memiliki spesifikasi khusus. 


Selain tempat hiburan, lokasi perjudian juga merupakan tempat peredaran narkoba. Khususnya di kota Medan ada banyak tempat perjudian mulai dari judi ikan-ikan hingga judi kartu dan judi putar. "Ada banyak titik di kota Medan yang semakin terang-terangan keberadaannya," ujar Isra Milala.


"Kita sudah memasuki bulan puasa dan kita berharap kepada Pemerintah dan Kepolisian Polrestabes Kota Medan untuk segera menertibkan lokasi-lokasi yang diduga masih mengoperasikan perjudian. Apalagi judi mesin ikan-ikan yang sangat marak dikota Medan, umumnya didaerah perbatasan kota medan," ungkap Isra.


Isra Milala berharap sinergisitas Kepolisian, pemerintahan, TNI dan masyarakat serta Tokoh agama dapat meredam peredaran Narkoba dan perjudian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. 


"Bagaimana Medan menjadi berkah bila kita tidak berkolaborasi, mari berkolaborasi. Kami meminta Kepala Kepolisian Polrestabes Medan dan jajarannya segera menutup tempat perjudian yang ada," tukuknya. 


"Kami DPD PMS Kota Medan dan jajaran bila perlu akan turun kejalan melakukan aksi damai ataupun langsung menutup lokasi lokasi titik Perjudian Kota Medan meski dibulan suci ramadhan bila tindakan tegas dan terukur dari pihak terkait tidak ada," pungkas Isra Milala


Sementara itu, Permata Agus Ginting SH., menambahkan, Kepolisian dan pemerintah hendaknya tidak  pandang bulu dalam meminimalisir penyakit masyarakat di Kota Medan, "Apalagi di bulan suci Ramadhan ini, mari kita bersinergi dan saling menghargai bulan Ramadhan dimana saudara kita umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa," ungkapnya.


Banyak perekonomian dan rumah tangga masyarakat rusak akibat narkoba dan judi. "Apalagi kita masih dalam suasana pandemi covid 19 yang jelas-jelas putaran ekonomi berbagai sendi masyarakat lumpuh. Jangan malah saat-saat seperti ini masyarakat malah semakin terpuruk karena lokasi perjudian yang juga bergandengan dengan para bandar Narkoba," ujarnya.


Laporan: Frans Semur

Ini Alasan Pemerintah Tak Libatkan KPK dalam Satgas Hak Tagih BLBI
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Ini Alasan Pemerintah Tak Libatkan KPK dalam Satgas Hak Tagih BLBI
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan sejumlah kementerian dan lembaga yang ditugaskan, sebagai Satgas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pembentukan satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 tahun 2021 dan tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sedikitnya ada dua alasan yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukim dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD atas ketidaksertaan lembaga anti rasuah dalam Satgas tersebut. Pertama, KPK adalah lemvaga penegak hukum pidana, bukan perdata seperti dalam kasus tersebut.


"Nah itu dia, kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga penegak hukum pidana," tutur Mahfud dalam keterangan video, Senin, 12 April 2021.


Alasan kedua, sambung Mahfud, KPK adalah lembaga yang termasuk ke dalam rumpun eksekutif, akan tetapi bukan bagian dari pemerintah. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK untuk menjaga independensi lembaga pimpinan Firli Bahuri itu.


"Kedua, KPK itu adalah lembaga dalam rumpun eksekutif, tapi bukan bagian pemerintah. Sehingga dia seperti Komnas HAM, dan dia kalau masuk ke tim kita nanti disetir, dikooptasi dan sebagainya," ucapnya.


Mahfud menegaskan, dirinya telah berkoordinasi dengan pihak dari KPK. Menurut dia, KPK juga tetap bisa mengusut kasus tersebut jika dalam perjalanannya ditemukan unsur pidana korupsi.


"Biar dia bekerja lah kalau ada korupsinya dari kasus ini nanti kan bisa dia ikut, bisa tetap diawasi. Meskipun begitu saya sudah berkoordinasi dengan KPK, saya perlu data-data pelengkapnya dari KPK," ungkapnya.


Untuk lebih memperjelas koordinasi tersebut, Mahfud berencana pada besok, Selasa, 13 April 2021, berkunjung ke kantor KPK. Akan tetapi untuk detil waktunya, Mahfud belum bisa menjelaskan.


"Karena kan KPK punya data-data lain selain hukum perdata yang bisa digabungkan ke perdata karena pidananya sudah diputus. Hari Selasa besok saya akan ke KPK," pungkasnya.


Source: Okezone

Risma Salurkan 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum untuk Penyintas Gempa Malang
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Risma Salurkan 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum untuk Penyintas Gempa Malang
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Sosial (Mensos),Tri Rismaharini salurkan tiga truk bantuan logistik dan dirikan dapur umum untuk penyintas gempa Malang, Jawa Timur. Diketahui Risma mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy temui para penyintas gempa tersebut.


"Bantuan logistik sudah dikirimkan. Yaitu 2 truk di Kabupaten Lumajang dan 1 truk di Kabupaten Malang. Kami juga sudah mendirikan posko pengungsi dan dapur umum," ucap Risma dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 12 April 2021.


Risma juga memberikan perlindungan sosial dan layanan kepada kelompok rentan. Risma pun menemui ibu hamil yang akan melahirkan dan segera agar dapat penanganan.


Selain itu, Risma juga menemui para lanjut usia (lansia) guna memastikan mendapatkan lokasi pengungsian yang lebih aman. Risma mengatakan untuk posko pengungsi saat ini ada di tiga belas lokasi.


"Sesuai dengan arahan Bapak Menko PMK, nanti akan disatukan menjadi hanya 2 lokasi saja. Karena yang ada saat ini pun ada yang tidak aman. Jadi kita sudah menyiapkan tempat yang baik di lapangan dan kita dirikan dapur umum di situ," tuturnya.


Sebelumnya, diketahui kehadiran Risma di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang merupakan bentuk respon cepat terhadap bencana gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang getarannya dirasakan hingga Jawa Tengah dan Bali. Risma diketahui segera meluncur dari NTT ke Malang tak lama setelah kejadian gempa pada Sabtu siang tersebut.


Dalam kunjungan kali ini, Risma didampingi oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin. Kemensos sendiri bergerak cepat setelah bencana terjadi melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana).


Diketahui sebanyak 700 personil Tagana diterjunkan ke lokasi gempa yang mengguncang Malang (10/4). Tagana yang diterjunkan berasal dari 10 kabupaten/kota se Jawa Timur.


Mereka melaksanakan tugas yaitu membantu evakuasi korban, membangun shelter, dan mendirikan dapur umum.


Source: Okezone

Terungkap! Ini Dia Titik Nol Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Ini Dia Titik Nol Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.


Suharso mengatakan target pembangunan ibu kota baru hingga 2024 mencakup pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan istana negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


"Berada di lokasi titik nol ini, bersama-sama semua generasi, dari generasi tua, generasi muda, saya berharap hal ini dapat menjadi simbol bahwa Kementerian PPN/Bappenas tetaplah sebagai lembaga perencana pembangunan nasional yang memiliki akar kuat dan ibaratkan sebuah fondasi yang menghunjam ke bumi, ke IKN Baru ini," kata Suharso dalam keterangan tertulis, Senin, 12 April 2021.


Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.


"Pada saat yang sama, kita juga menatap ke depan dengan gagasan-gagasan baru yang menjadi modal kita mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia maju. Sekali lagi, bersama generasi tua dan muda, dan semua pemangku kepentingan untuk kepentingan nasional, saya mengajak kita bergandengan tangan, menyingsingkan lengan, bekerja untuk Indonesia tercinta," tuturnya.


Untuk diketahui, persiapan pemindahan ibu kota baru telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 


Hal itu meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baru, serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di ibu kota baru dan sekitarnya.


"Persiapan pembangunan ibu kota baru disesuaikan dengan program vaksinasi nasional yang dilakukan secara bertahap, dengan target 181.550.000 jiwa untuk mencapai herd immunity," kata Suharso saat kunjungan kerja bersama Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.


Source: detikcom

Tinjau TMII Pasca-Diambil Alih Negara, Moeldoko: Transisi Sudah Dimulai
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Tinjau TMII Pasca-Diambil Alih Negara, Moeldoko: Transisi Sudah Dimulai
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Meoldoko selaku pengarah tim transisi pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), melakukan peninjauan ke lokasi pada hari ini, Senin, 12 April 2021. Moeldoko bertemu dengan pihak pengelola TMII.


Setelahnya, dengan menaiki mobil wisata yang disediakan, Moeldoko dan rombongan menyempatkan diri berkeliling sembari mengecek infrastruktur dan fasilitas TMII selama kurang lebih 15 menit. 


Salah satu fasilitas yang ditinjau langsung olehnya adalah Hotel Desa Wisata. Di sana dirinya bersama dengan pengelola makan siang bersama, sambil berdiskusi kecil. 


Dirinya menuturkan, masa transisi yang diberikan Pemerintah kepada pihak pengelola selama tiga bulan sudah mulai berjalan.


"Hari ini saya meninjau ke lokasi TMII, sesuai dengan arahan dari Perpres Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Jadi apa yang saya lihat, Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi dan ini sudah dimulai," kata Moeldoko di lokasi, Senin, 12 April 2021. 


Dia memastikan, pengelola TMII pun menyatakan diri mereka sudah siap dalam transisi tersebut. Harapannya, sambung Moeldoko, masa peralihan ini dapat berjalan baik dan lancar sehingga tak meimbulkan polemik berkelanjutan. 


"Manajemen TMII menyiapkan diri. Intinya bahwa kita semua berharap transisi ini berjalan dengan baik, berjalan lancar, tidak ada persoalan. Semuanya harus dijalankan secara transparan sehingga pengelolaan ke depannya jadi lebih mudah," tuturnya. 


Sekadar informasi, TMII kini telah diambilalih oleh negara setelah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Yayasan tersebut telah mengelola TMII selama kurang lebih 44 tahun. 


Source: Okezone

Ma'ruf Amin Sudah Diajak Bicara Jokowi soal Reshuffle Kabinet
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Ma'ruf Amin Sudah Diajak Bicara Jokowi soal Reshuffle Kabinet
BENTENGSUMBAR.COM - Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, menyebut Ma'ruf Amin diajak diskusi Presiden Joko Widodo terkait reshuffle kabinet. 


Hal ini seiring dengan DPR menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.


"Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres udah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Masduki dalam konfrensi pers secara daring, Senin, 12 April 2021. Masduki menjawab pertanyaan wartawan terkait ada tidaknya reshuffle sehubungan dengan disetujuinya pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.


Meski begitu, Masduki tidak bicara detil soal reshuffle. Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini soal reshuffle.


"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.


Sementara itu, Masduki angkat bicara soal Kementerian Investasi. Ia menyebut Kementerian Investasi diperlukan Indonesia.


"Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," jelas Masduki.


Sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 menyetujui usulan Presiden Joko Widodo tentang pembentukan Kementerian Investasi. Selain itu, DPR menyetujui tentang penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.


"Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna, Jumat, 9 April 2021.


Source: detikcom

Innalillahi Prajurit Pasukan Garuda Merah TNI Meninggal Dunia di Papua
Selasa, April 13, 2021

On Selasa, April 13, 2021

Innalillahi Prajurit Pasukan Garuda Merah TNI Meninggal Dunia di Papua
BENTENGSUMBAR.COM - Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kabar duka menyelimuti dunia militer tanah air. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 403/Wirasada Prasista meninggal dunia di Papua.


Almarhum atas nama Prajurit Dua (Prada) Syarif Denni Akbar Al-Kadri. Dia menjabat sebagai Tamunisi RU 2 SLT/ATGM, Kompi Bantuan Yonif 403/WP.


"Keluarga besar Yonif 403/Wirasada Pratista, turut berduka cita atas neninggalnya Prada Syarif Denni Akbar," tulis Yonif 403/WP dilansir VIVA Militer, Senin 12 April 2021.


Prada Syarif meninggal dunia dalam menjalankan tugas negara menjaga perbatasan Republik Indonesia. Almarhum tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG.


Almarhum Prada Syarif menghembuskan napas terakhir di salah satu rumah sakit di Papua, dia sebelumnya menjalani perawatan medis karena menderita sakit pernapasan.


Rencananya jenazah almarhum akan diterbangkan menuju kampung halamannya di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat untuk dikebumikan.


Perlu diketahui, Prada Syarif Denni Akbar Al-Kadri merupakan salah satu dari 450 prajurit TNI dari Yonif 403/WP yang mendapatkan penghargaan untuk menjalankan tugas operasi sebagai Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2021.


Almarhum meninggalkan markas Yonif 403/WP alias Garuda Merah pada akhir Februari 2021 dan tiba di Papua Maret 2021. Yonif 403/WP merupakan batalyon yang berada di bawah kendali Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, Jawa Tengah.


Source: Viva