PILIHAN REDAKSI

Guntur Romli Sebut Alquran Tidak Melarang Nikah Beda Agama, Ketua KNPI: Tidak Paham Agama, Sepertinya Perlu Dirukiyah

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama tidak sependapat dengan pernyataan politikus PS...

Advertorial

Risma Bela Anies dan Riza soal Angka Kemiskinan Jakarta: Itu Dampak Covid-19 dan Perang
Kamis, Juni 23, 2022

On Kamis, Juni 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini membela Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal angka kemiskinan.

Menurut Risma, naiknya angka kemiskinan di Jakarta tidak disebabkan kesalahan kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria.

“Saya katakan tidak (tidak ada kebijakan pemda yang salah -red),” kata Risma di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

Menurut bekas Wali Kota Surabaya ini, kemiskinan yang terjadi di Jakarta dikarenakan dampak pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina.

“Karena memang, kemarin dampak Covid-19 itu semuanya. Bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu terjadi. Jadi dampak Covid-19 itu, kemudian sekarang ini kena perang,” kata Risma.

“Seperti kita tahu bahwa kita juga konsumsi terigu kita besar. Nah sumbernya terigu dari mana, itu dari Ukraina. Kemudian dari India. Yang sekarang mereka tidak mau mengekspor gandumnya atau terigunya. Jadi memang ini menjadi masalah menurut saya seluruh dunia.”

Berbeda dengan Risma, kemarin Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat justru menyoroti angka kemiskinan DKI Jakarta dengan mempertanyakan alokasi dana APBD Pemprov DKI yang nilainya sangat besar.

Pasalnya, menurut Djarot, APBD yang besar ternyata tidak optimal menekan angka kemiskinan Jakarta. Bahkan, program-program Pemprov DKI Jakarta pun dinilai juga tak jelas.

“Kita prihatin karena APBD DKI besar banget. Kita tunggu-tunggu sebetulnya, katanya menyubsidi rakyat miskin untuk mendapatkan rumah layak huni. Ternyata rumah dibangun dengan DP nol rupiah juga tidak jelas berapa. Padahal APBD-nya besar sekali,” kata Djarot.

“Kemudian ada program untuk mengangkat rakyat kecil supaya bisa berusaha dengan baik, ada program Oke Oce. Hal seperti ini yang membikin kita miris. Sehingga kita mempertanyakan, duit sak mono gedhene (uang segitu besarnya, red) itu untuk apa ya?” tanya Djarot menyentil.

Adapun program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika mengikuti Pilkada pada tahun 2017 lalu.

Sementara, One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) juga merupakan salah satu janji politik Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Dalam program ini, Pemprov DKI berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan usaha. Saat itu, Anies-Sandi menargetkan 200.000 wirausaha baru dalam waktu lima tahun masa kepemimpinannya.

Djarot, mantan wakil gubernur DKI Jakarta pendamping Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu pun berandai-andai.

Jika saja, katanya, dana yang digunakan untuk Formula E diperuntukkan demi membangun rumah susun bagi warga Jakarta, tentu akan jauh lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan.

“Kalau seumpamanya diperuntukkan membangun rumah, rumah susun untuk rakyat, itu jauh lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Kalau itu didistribusikan untuk memberikan bantuan permodalan bagi pengusaha kecil, itu akan lebih fokus untuk membahagiakan warganya,” ujar Djarot mengurai.

Sumber: Kompas.TV

Putra Ustaz Buya Arrazy Berusia 3 Tahun Tertembak, Korban Meninggal di Rumah Nenek
Rabu, Juni 22, 2022

On Rabu, Juni 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Putra KH Arrazy Hasyim atau Ustaz Buya Arrazy yang bernama Hushaim Shah Wali Arrazy (3) meninggal dunia setelah mengalami tembakan senjata api (senpi). 

Hushaim Shah Wali Arrazy (3) merupakan putra kedua Ustaz Buya Arrazy

Korban diduga tertembak senjata api patwal saat berada di rumah istri Buya Arrazy di Desa/ Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Rabu (22/6/2022), sekitar pukul 13.30 WIB. 

Menurut informasi yang dihimpun, korban diduga tidak sengaja ditembak oleh kakaknya H (5) saat berada di rumah.

Selanjutnya, jenazah korban langsung dimakamkan di kompleks makam Wareng Desa setempat.

Kapolres Tuban, AKBP Darman, mengatakan kejadian bermula saat pengawal dari unsur kepolisian yang mengawal Buya Arrazy melakukan salat dhuhur. 

Senjata api yang dibawa petugas berinisial M ini kemudian ditaruh di tempat yang dianggap aman.

Namun siapa sangka jika hal tersebut menimbulkan kelalaian yang berakibat fatal.

Perwira menengah itu juga belum menjelaskan detail bagaimana kronologi kejadian. 
 
"Saudara M ini sedang salat lalu menaruh senjata api di tempat yang dianggap aman. Ini musibah, tidak disengaja. Untuk selanjutnya M akan diperiksa oleh satuan tempat bertugas," ungkap Kapolres di lokasi. 

Berdasarkan keterangan saksi warga setempat, korban tertembak saat berada di rumah. 

Saksi tidak mengetahui detail bagaimana proses penembakan tersebut, termasuk juga tidak mendengar bunyi tembakan. 

"Kejadiannya di rumah, ramai sekali itu," beber saksi yang enggan disebutkan namanya.

Sumber: Surya.co.id

Diduga Dianiaya, Pria Ini Tewas Bersimbah Darah di Depan Kantor RW
Rabu, Juni 22, 2022

On Rabu, Juni 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Seorang pria berinisial JW (31) ditemukan tewas bersimbah darah di depan Kantor RW salah satu Perumahan di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Korban Bekasi. Diduga pria tersebut tewas ditangan kawanan yang menganiaya korban.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Aris Timang membenarkan adanya peristiwa ditemukannya pria tewas. 

Dari penyelidikannya, diketahui awal mula penganiayaan disebabkan lantaran JW memaki setiap orang yang lewat dihadapannya.

“Lantas ada tiga orang yang lewat, diteriakin anj****, lalu (ketiganya) putar balik terus nabrak korban,” kata Aris Timang ketika dimintai keterangan, Rabu (22/6/2022).

Aris mengatakan, percobaan tabrakan tersebut tidak mengenai korban dan justru mengenai tiang listrik. Korban kemudian berlari dan kembali dikejar oleh tiga pelaku.

“Dia (korban) lari kedepan sini, depan perumahan ini, dikejar. Terjadilah penganiayaan,” jelasnya.

Aris menegaskan, pihaknya langsung menyelidiki kasus yang menyebabkan tewasnya JW. Namun hingga kini polisi belum mengamankan adanya terduga pelaku. 

“Yang saya amankan belum ada, masih dalam lidik,” tutupnya.

Sumber: Okezone

Setelah Anies Ganti Nama Sejumlah Jalan, Warga Jakarta yang Bakal Kerepotan Urus Berkas karena Berubah Alamat
Rabu, Juni 22, 2022

On Rabu, Juni 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kebijakan pergantian nama Jalan Budaya menjadi nama tokoh Betawi yakni Jalan Entong Gendut di kawasan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, rupanya dikeluhkan warga setempat.

Pasalnya, dengan adanya kebijakan pergantian nama jalan, malah justru memberatkan warga yang berdomisili di Jalan itu. 

Warga keberatan karena semua administrasi kependudukan seperti KTP, KK, SIM, STNK, BPKB dan berbagai surat berharga lainnya pasti ikut berubah.

Selain itu, proses pergantian nama Jalan Budaya menjadi Jalan Entong Gendut tanpa melalui musyawarah dengan warga sekitar.

Ketua RT 04 RW 05 Cililitan, Kramat Jati, Kamal, mengatakan, masalahnya bukan karena konteks nama Jalan yang diganti, tapi dampak ke pengurusan berkas data diri warganya.

"KTP berubah, SIM berubah, KK berubah, STNK berubah, BPKB berubah, itu pasti berubah dan butuh waktu dan biaya tentunya mengurus hal itu," kata Kamal, Rabu, 22 Juni.

Kamal menyatakan, warganya kerap menanyakan hal tersebut kepadanya.

Namun ia belum bisa menjawab terkait hal itu, karena dirinya pun tidak mengetahui akan pergantian nama Jalan tersebut yang tanpa sepengetahuannya juga warganya sudah diresmikan secara tiba-tiba.

"Jalan Budaya ini kan ada dua kelurahan, Cililitan sama Batu Ampar, Batu ampar itu sudah mengajukan keberatan sudah ditanda tangan juga sama seluruh warga, kalau Cililitan masih mengumpulkan tanda tangan terkait keberatan hal tersebut," paparnya.

Dia berharap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, bisa mendengar kemauan warga dan mencari solusinya atas persoalan tersebut.

"Berharap ya pemerintah bisa melihat ke ranah itu, karena kita tidak keberatan dengan istilah nama, akan tetapi dibantu kejelasan dan keringanan pengurusan agar tidak mengeluarkan uang dan waktu untuk kepengurusan," jelasnya.

Disamping itu, warga pun tidak menyalahkan kebijakan meresmikan nama jalan tersebut yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. 

Namun warga kecewa karena tidak diajak musyawarah terkait persetujuan pergantian nama jalan.

"Tidak ada pemberitahuan itu musyawarah, ya rembuk warga gitu, minimal ke RT atau RW jadinya yang salah itu yang mengusul," ucapnya.

Ditambahnya, Kamal merasa yakin langkah prosedural yang dilakukan jajaran pengurus peresmian nama Jalan ini pastinya tidak instan.

"Karenanya proses dari usul ke DKI 1 pasti panjang, lurah dulu, camat, dulu, walikota, sesuai prosedur gitu, gak mungkin sehari dua hari urus itu, ini tiba - tiba langsung saja di sahkan, tau - tau terpasang saja nama jalan," sesalnya.

Sumber: VOI

Di Era Digital Kemenag Kembangkan Putakawanan PTKIS
Rabu, Juni 22, 2022

On Rabu, Juni 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus menerus melakukan langkah-langkah pengembangan bagi tenaga kependidikan, salah satunya menyasar kepada Pustakawan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Direktur Diktis Prof. Dr. Amin Suyitno, M.Ag., dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kasubdit Ketenagaan Ruchman Basori mengatakan, salah satu program pengembangan tenaga kependidikan adalah menyasar pada para pustakawan, sebagai elemen penting pengembangan perpustakaan pada perguruan tinggi.

Guru Besar UIN Palembang ini berharap melalui pelatihan Pengembangan Kepustakawanan PTKIS ini kita berharap mamapu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengetahuan dan ketrampilan perpustakaan, di tengah layanan yang serba digital.

“Memang tidah mudah mengembangkan perpustakaan pada PTKIS, namun kita harus optimis dengan kerja keras, semangat dan diimbangi dengan pengetahuan yang cukup serta dukungan penganggaran kita akan bisa mengembangkannya,” tegas Suyitno, Selasa (21/6) di Jogjakarta.

Suyitno menambahkan pemahaman dan ketrampilan para pustakawan harus ditingkatkan (update)  sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, problematika perguruan tinggi sekaligus tantangan yang dihadapi, terutama kelompok millenial.

Ruchman Basori memaparkan data jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh PTKIN saat ini ada 326 orang terdiri dari S3; 5 orang, S2;113 orang, S1;181 dan Diploma 25 tersebar di 58 PTKIN. Pustakawan katagori terampil 35 orang dan katagori ahli (Pertama, muda, madya dan pratama) berjumlah 291 orang.

“Pelan-pelan kita tata pustakawan pada PTKIS, dari mulai capacity building, peningkatan jenjang karir, sampai pada ha katas tunjangannya,” lanjut Ruchman. 

Kegiatan Pengembangan Kepustakawanan PTKIS beralngsung pada tanggal 21-23 Juni 2022 dan diikuti oleh 40 pustakawan dari pelbagai PTKIS se-Indonesia terutama Jawa.

Hadir memberikan materi: Drs. Nurcahyono, SS, M.Si Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi Perpusnas RI, Dra. Imas Maesaroh, M.Lib, Ph.D Pustakawan juga Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Dra. Labibah, MLIS Ketua Asosisasi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Peserta juga akan diajak untuk visitasi sebagai best practices ke UIN Sunan Kalijaga dengan dipandu oleh para Pustakawan setempat. Dari unsur Direktorat turut mendampingi Effi Widayati Subkor Bina Tenaga Kependidikan, Mustaqim Subkor Perencanaan dan Evaluasi dan sejumlah JFU Subdit Ketenagaan.(RB/AT).

Polemik Penghapusan Honorer, MenPAN-RB Minta Pemda Lakukan Ini
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menilai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatanganinya pada 31 Mei banyak ditafsirkan berbeda oleh Pemerintah daerah, sehingga menuai polemik.

Dia menegaskan di dalam SE itu bukan memberhentikan honorer secara massal. 

Justru, Pemda diminta untuk melakukan penataan ulang pegawai non-ASN atau honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam SE MenPAN-RB juga disebut, pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK, dan outsourcing. 

Sedangkan yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

"Jadi, bukan diberhentikan secara massal, tetapi ditata ulang," kata Menteri Tjahjo, dilansir dari JPNN.com, Selasa (21/6).

Lebih lanjut Menteri Tjahjo mengatakan penataan ulang tenaga honorer dari pemerintah pusat maupun daerah adalah salah satu langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

Sebab, menurutnya ada ketidakjelasan rekrutmen tenaga honorer yang berdampak pada pengupahan, bahkan kerap kali di bawah upah minimum regional (UMR).

"Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR," kata Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo mengharapkan tenaga honorer dapat ditata, agar ada standardisasi rekrutmen dan upah.

Dengan skema itu, pengangkatan honorer harus sesuai dengan kebutuhan instansi.

Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing.

"Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR," jelas mantan menteri dalam negeri ini.

Pemerintah juga mendorong tenaga honorer K2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. 

Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu.

Sementara itu, menurut Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni mengatakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 Juncto PP Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.

Semenjak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khusus pegawai honorer seharusnya tidak dilakukan oleh K/L/D.

"Bagi honorer yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau PPPK, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka tahun ini," pungkas Alex Denni. (*)

Suara Lantang Gubernur Ansar Ahmad Soal Klaim Kepulauan Riau: Saya Kira Sekelas Pak Mahathir...
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meminta agar Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad kembali mempelajari mengenai kedaulatan Negara.

Hal ini menyusul pernyataan kontroversi, yang dikeluarkan oleh Mahathir Mohamad mengenai wilayah Kepulauan Riau yang seharusnya menjadi bagian dari Malaysia.

"Saya kira sekelas pak Mahathir mengerti mengenai kedaulatan sebuah Negara," ujarnya sambil tersenyum saat ditemui di Golden View Hotel, Selasa (21/6/2022) sore.

Menanggapi pernyataan ini, Ansar dengan tegas menyebutkan bahwa hingga kapanpun Kepulauan Riau tetap merupakan bagian dari Indonesia.

"Kepri adalah bagian Indonesia. Indonesia tetap Indonesia, dan Malaysia adalah Malaysia," tegasnya.

Sebelumnya, Mahathir Mohamad menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Mahathir karena menurut dia Singapura dan Riau adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

Statement kontroversi ini juga akhirnya mendapat tanggapan dari Kantor Staf Presiden RI, yang dijelaskan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani

"Perlu dikonfirmasi lagiz apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari.

Jaleswari menegaskan secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

Sumber: Suara.com

9 Faktor Penting Analisis Fundamental untuk Investasi Aset Kripto
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dibanding instrumen investasi lainnya, aset kripto terbilang memiliki volatilitas yang tinggi. Harga aset kripto memang ditentukan 100 persen dari pasar yang naik turunnya begitu cepat. Meski demikian, para investor khususnya pemula bisa memilih aset mana yang harus dibeli melalui analisis fundamental crypto.

Awalnya, istilah analisis fundamental ini dikenal di dunia saham. Secara umum, analisis fundamental adalah teknik analisis yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dari sebuah perusahaan untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Biasanya dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait dengan indikator Return to Equity (ROE), Price to Earning Ratio (P/E), dan lainnya.

Maraknya aset kripto membuat para investor mencoba berpatokan tidak hanya pada analisa teknikal, tetapi juga fundamental. Namun dalam analisis fundamental crypto, meski pendekatannya mirip dengan yang digunakan di pasar keuangan konvensional, kita tidak dapat benar-benar menggunakannya untuk menilai aset kripto.

Apa itu anĂ¡lisis fundamental crypto?

Analisis fundamental crypto adalah pendekatan yang digunakan oleh investor untuk menetapkan “nilai intrinsik” dari suatu aset. Dengan melihat sejumlah faktor internal dan eksternal, tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah aset atau bisnis tersebut dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Para investor kemudian dapat memanfaatkan informasi itu untuk masuk atau keluar posisi investasi, secara strategis.

Sebagaimana disinggung di atas, aset kripto tidak dapat dilihat melalui kacamata yang sama dengan aset tradisional. Analisis fundamental saham dan kripto berbeda. Di market aset kripto ada beberapa faktor yang bisa dijadikan analisis fundamental suatu aset kripto. Bahkan pada token utama yang lebih terdesentralisasi seperti Bitcoin (BTC), itu pun lebih dekat dengan komoditas. Sehingga perlu mengalihkan perhatian kita ke pendekatan yang berbeda.

Langkah awal sebelum melakukan analisis fundamental

Untuk melakukan analisis fundamental crypto, kita perlu memahami bagaimana mereka bernilai. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan berinvestasi di aset kripto.

1. Riset

Oscar Darmawan, CEO Indodax, menyarankan para pemula untuk melakukan riset sederhana terlebih dahulu sebelum berinvestasi di aset kripto. Proses ini bertujuan untuk memahami terlebih dahulu mengenai profil risiko investor serta mendapatkan informasi mengenai aset kripto yang akan dibeli.

Untuk investor pemula memang lebih baik membeli Bitcoin dan Ethereum dulu karena kedua kripto tersebut adalah kripto yang kapitalisasi pasar nya tertinggi. Namun, jika ingin membeli kripto selain dua kripto tersebut, para investor diharapkan dapat melakukan proses riset berupa searching terlebih dahulu.

Proses riset yang dimaksud adalah mencari tahu terlebih dahulu aset kripto yang akan kita beli itu apa melalui website. Tidak hanya itu, proses riset yang dimaksud juga berarti mencari informasi mengenai seluk beluk investasi kripto serta teknologi blockchain.

2. Screening

Kemudian proses screening. Proses screening terbagi dua. Yang pertama yaitu menyaring aset kripto yang akan dibeli dari beberapa aset kripto terpilih dalam proses riset. Proses screening yang kedua adalah screening profil resiko kita masing masing.

Aspek yang bisa jadi analisis fundamental aset kripto

Setelah melakukan proses mini research dan screening dilakukan, para investor dapat melakukan analisis kripto secara teknikal dan juga fundamental. Analisis teknikal yaitu suatu proses analisis dengan melihat dan menganalisis pergerakan historis harga kripto tersebut di masa lampau. Sedangkan, analisis fundamental yaitu melihat semua informasi finansial dan teknologi di belakangnya.

Di market aset kripto ada beberapa faktor yang bisa dijadikan analisis fundamental suatu token.

1. Kapitalisasi pasar

Faktor yang pertama yang perlu menjadi patokan adalah dengan melihat kapitalisasi pasar. Ini berupa nilai atau harga aset kripto yang dihitung dari jumlah keseluruhan aset yang beredar. Kapitalisasi pasar tentu merupakan indikator penting karena menunjukkan ketertarikan pasar dan pertumbuhan kripto itu sendirinya.

Untuk melihat informasi mengenai kapitalisasi aset kripto, investor bisa mengakses CoinMarketCap atau CoinGecko. Ini adalah dua situs utama yang menjadi rujukan para investor aset kripto. Termasuk Bappebti yang menyeleksi 229 aset kripto dengan melihat peringkat 500 coin market cap terlebih dulu.

Setelah melihat kapitalisasi pasar, baru kemudian memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya.

2. Mekanisme pasokan (supply)

Mekanisme pasokan koin atau token menjadi salah satu hal menarik dari sudut pandang investasi. Pasokan maksimum, pasokan yang beredar, dan tingkat inflasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketersediaan suatu aset bisa diukur dari supply tokennya. Supply berhubungan dengan permintaan dan penawaran.

Beberapa koin mengurangi jumlah unit baru yang mereka produksi dari waktu ke waktu dengan mekanisme burn token. Karena dipercaya jika permintaan besar namun penawarannya sedikit, maka harganya pun akan semakin tinggi sehingga minat beli terhadap harga aset kripto tersebut pun naik.

3. Likuiditas dan Volume trading view

Likuiditas adalah ukuran seberapa mudah suatu aset dapat dibeli atau dijual. Sehingga aset likuid adalah aset yang tidak memiliki masalah untuk menjual dengan harga perdagangannya, pasarnya kompetitif yang dibanjiri permintaan dan tawaran.

Volume trading view merupakan indikator yang dapat membantu menentukan likuiditas. Bisa diukur dengan beberapa cara yang biasanya tampil dalam bentuk grafik volume perdagangan. Fungsinya untuk menunjukkan berapa banyak nilai yang telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu.

Likuiditas dapat membantu analisis fundamental crypto yang bertindak sebagai indikator minat pasar terhadap investasi prospektif.

4. Proyek yang dikembangkan

Para investor aset kripto perlu mencermati apakah proyek yang dibuat oleh pihak pengembang koin tersebut dapat memberikan solusi atas masalah yang muncul dari aset tradisional hingga menghadirkan nilai baru dari sisi ekonomi.

Analisis fundamental crypto di sini adalah dengan melihat apa solusi yang bisa ditawarkan, ketika proyek itu diimplementasikan dapat menghasilkan sebuah nilai. Karena itu, penting untuk menentukan apakah token tersebut memiliki kegunaan nyata. Dan, selanjutnya, apakah utilitas itu adalah sesuatu yang akan dikenali oleh pasar yang lebih luas, dan seberapa besar kemungkinan nilai utilitas tersebut.

5. Tim pengembang

Mengetahui orang-orang yang ada di belakang project tersebut juga perlu diperhatikan. Menurut Jericho Biere, Research & Development Manager ICDX Jericho, sebagaimana dilansir dari Bisnis.com, tim pengembang merupakan aspek yang penting karena menyangkut keberlangsungan aset kripto itu sendiri. 

6. Whitepaper 

ika pada pasar modal dikenal dengan prospektus, maka aset kripto memiliki whitepaper maupun roadmap untuk mencermati pengembangan proyek token.  Whitepaper sendiri merupakan suatu laporan yang di dalamnya berisi latar belakang, pendiri projek kripto tersebut, market nya seperti apa, tujuan pembuatan kripto, rencana kedepannya seperti apa, penggunaan dananya, serta kuantitas kripto tersebut berapa.

Di sini, investor bisa potential roadblocks serta keamanan aset tersebut, roadmap dari aset kripto tersebut yang menjelaskan apa yang telah dibuat dan akan dilakukan. Untuk melihat informasi mengenai aset kripto maupun white paper, investor bisa mengunjungi situs website resmi aset kripto tersebut.

7. Komunitas

Berbeda dengan aset lainnya, komunitas merupakan salah satu elemen terpenting di aset kripto. Karena dapat menggerakan proyek yang dijalankan oleh tim pengembang.

Melalui komunitas, investor dapat melihat ketertarikan terhadap sebuah koin. Investor dapat mencermati apakah ada investor lain dalam jumlah besar yang mengoleksi aset kripto atau tidak.

Investor dapat mengikuti inovasi yang akan dibuat token tersebut dari keaktifannya di sosial media project tersebut serta event yang akan mereka selenggarakan beberapa waktu lalu dan beberapa waktu kedepan.

8. Terdaftar di banyak exchange

Hal penting selanjutnya yang paling mudah untuk mengetahui reputasi aset kripto adalah terdaftar di banyak exchange. Karena jumlah token yang beredar di pasar sebenarnya bisa mencapai belasan ribu. Namun hanya 229 yang diakui oleh Bappebti untuk diperdagangkan di bursa kripto lokal.

Di kalangan komunitas kripto, ada banyak yang disebut sebagai koin micin atau koin sampah. Ini yang perlu dihindari para investor aset kripto. Karena token seperti ini biasanya memang tidak memiliki fundamental kuat, hanya hidup dari “gorengan” atau “pompom” influencer semata.

9. Sentimen pasar

Terakhir, yang tidak boleh dilewatkan adalah dengan mengetahui sentimen pasar. Sebagaimana di dunia saham, para investor sebaiknya aktif memantau berita mengenai proyek suatu aset digital, apakah tonenya cenderung positif atau negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah atau kejadian tertentu yang masuk pemberitaan seringkali mempengaruhi naik turunnya harga aset kripto. Sehingga bisa memutuskan kapan waktu terbaik untuk melakukan investasi.

Dapatkan Analisa Pasar Crypto Terupdate di Pintu 

Pintu adalah sebuah platform yang berfokus pada transaksi jual beli dan investasi cryptocurrency. Didirikan oleh Jeth Soetoyo pada April 2020, startup ini memiliki misi membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan trading dan berinvestasi aset crypto.

Hingga saat ini, website Pintu sendiri belum bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli. Website pintu hanya berisi informasi terkait aset kripto, tanya jawab tentang aplikasi, serta berbagai artikel.

Melalui platform Pintu, kita dapat melakukan transaksi berbagai aset crypto, seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan lain sebagainya.

Saat ini Pintu sudah terdaftar dan mengantongi izin dari BAPPEBTI. Izin tersebut merupakan hal yang harus dimiliki perusahaan penyelenggara trading aset digital, baik itu Forex, Cryptocurrency, dan komoditi lainnya. (*)

Utang Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, Sri Mulyani: Negara Lain Lebih Dramatis
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengataka bahwa di tengah gejolak kondisi global utang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan.

Tercatat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini sebesar 39% dengan nominal utang mencapai Rp7.040,32 triliun.

Rasio utang tersebut dianggap masih sehat karena adanya penurunan rasio terhadap PDB. 

Sri mencatat penerimaan yang kuat dari ledakan komoditas berhasil mendorong penurunan rasio utang terhadap PDB sebesar 13%.

"Pandemi sekarang sudah memasuki tahun ketiga, tapi masih banyak negara yang mengalami defisit sangat dalam. Beberapa negara bahkan rasio utangnya lebih dramatis, sudah mencapai di atas 60% bahkan ada yang 80% bahkan 100% terhadap PDB," ungkap Sri dalam UI International Conference on G20, dikutip Selasa (21/6/2022).

Dia mengatakan, bagi negara yang berpenghasilan rendah dan rentan, kondisinya menjadi tidak berkelanjutan.

Melihat situasi tersebut, kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 berupaya untuk menyelaraskan kerangka kebijakan dan diskusi bersama negara G20 untuk mencari solusi untuk negara berpenghasilan rendah yang tengah terlilit utang.

Dia merasa khawatir melihat banyaknya negara berpenghasilan rendah yang berada dalam risiko yang sangat mengerikan atau mendekati krisis keuangan.

"Menurut IMF, lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial. Oleh karena itu, dunia perlu merespon," pungkas Sri.

Sumber: Sindonews

Tak Cukup Minta Maaf, Ketua IKM DKI Minta Pemilik Usaha Nasi Padang Babiambo Diproses Hukum
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Beberapa pekan terakhir ini, kemunculan masakan Padang non-halal dengan rendang yang berbahan dasar daging babi menyita perhatian dan memicu polemik di dunia maya.

Bahkan masalah ini telah menyebar serta ditanggapi tokoh politik, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kemunculannya diawali oleh akun Twitter bernama Hilmi Firdausi (@Hilmi28) yang mengunggah tangkapan layar sebuah toko online bernama Babiambo yang menyediakan makanan Padang non-halal serta cuitan mengenai ketidaksetujuannya terhadap hal tersebut.

Sontak cuitan itu menjadi viral dan mendapatkan beragam reaksi dari pengguna Twitter.

Beberapa orang setuju bahwa masakan Padang terkenal dengan kehalalannya. Hal tersebut tentunya sangat kontradiksi dengan daging babi yang diharamkan dalam ajaran agama islam, sebab budaya Minang berkaitan erat dengan agama Islam.

Adanya prinsip dan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang dipegang teguh oleh orang Minang menjadikan sebuah kewajaran apabila sebagian besar warga Minang merasa tersinggung dengan sebuah masakan Padang non-halal. 

Hal tersebut seolah mengingkari prinsip dan citra masakan Padang yang terkenal dengan kehalalannya.

Ketua DPW Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Irwandi mengatakan, pasca viralnya nasi Padang babi yang dijual Restoran Babiambo yang terletak di Jalan Gading Elok Utara III, Blok FV2 Nomor 9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pihaknya sudah menghubungi Pemkot Jakarta Utara agar ditangani secara baik.

Setelah dilakukan pengecekan oleh lurah, Satpol PP, dan dinas terkait, ternyata Restoran Babiambo tidak mengantongi izin.

Sementara Sergio selaku pemilik Restoran Babiambo sudah meminta maaf dan membuat surat pernyataan di Polsek Kelapa Gading.

"Saya rasa permintaan maaf saja tidak cukup, pemilik restoran harus diproses hukum karena sudah bikin gaduh," kata Irwandi dalam keterangannya, Selasa (21/6).

Irwandi menekankan bahwa kasus tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua DPP IKM yang juga DPR RI Fadli Zon dan Ketua Harian DPP IKM sekaligus anggota DPR RI Andre Rosiade.

"Masalah ini harus segera dituntaskan agar tidak melebar dan ditafsirkan berbeda-beda. Ingat, Minang sangat kental dengan syariat Islam. Jadi ini bukan masalah kecil," kata Irwandi.

Irwandi mendorong proses hukum ditegakkan agar menimbulkan efek jera serta supaya tidak ada lagi yang mengulanginya.

Malahan terbaru, kasus tersebut memunculkan perbedaan pendapat antara Gus Miftah dengan Ustaz Adi Hidayat. 

Ditambah lagi Youtuber Ade Armando yang merasa keturunan Minang melontarkan argumen menggelitiknya.

"Saya sebagai ketua DPW IKM DKI Jakarta mengimbau kita harus bijak dan tajam menyikapinya, jangan sampai warga Minang di Jakarta diombang- ambing oleh gelombang yang datang. Kita harus satu bahasa, satu kata dan menjaga persatuan warga perantauan di Jakarta," demikian Irwandi.

Diketahui, Babiambo mengolah daging babi menjadi berbagai menu seperti rendang hingga gulai. 

Beberapa makanan lain yang ada dalam menu antara lain nasi babi gulai, nasi babi bakar, nasi babi rendang, dan remesspesial babiambo.

Sebelumnya DPP IKM resmi melaporkan pemilik Restoran Padang Babiambo ke Polda Metro Jaya pada Jumat (17/6).

Pelapornya adalah Muhammad Syafri Nur yang merupakan seorang pengacara, terkait perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau fitnah.

Laporan tersebut tercatat di Polda Metro Jaya dengan surat Nomor: STTLP/B/2999/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya.

Sekretaris DPP IKM Nefri Hendri menyebutkan, dia turut mendatangi Mapolda Metro Jaya dan ber­tindak sebagai saksi bersama Defri Mulyadi dan Syam­ Tanjung.

Menurut Nefri, yang dilaporkan adalah Sergio yang merupakan pemilik rumah makan Babiambo yang menjual masakan rendang dari daging babi.

“Kami melaporkan mewakili masyarakat Minang yang tersakiti dengan per­kara ini dan berharap ke de­pan tidak terjadi lagi,” kata­ Nefri.

Sementara Kabid Hu­kum dan HAM IKM DPD Ja­karta Pusat Hanfi Fa­jri menjelaskan, mengenai Restoran Padang Babiambo dan ren­dang babi sampai saat ini masih menjadi polemik karena dianggap tidak ada unsur pidana oleh Kapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut Hanfi, polemik tersebut telah merugikan suku Minangkabau dan merupakan tindak pidana penistaan suku Minang akibat berita bohong (hoaks).

“Karena diolok-olok oleh­ pihak yang kontra serta dianggap lucu oleh buzzer dan dan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang bergelar Gus dengan mem­­­pertanyakan rendang punya agama atau tidak,” kata Hanfi.

Hanfi menegaskan, berdasarkan bukti dan fakta telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 157 KUHP juncto Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 28 Ayat (1), (2) juncto Pasal 45 Ayat (1), (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Luhut: Saya Merasa Jokowi Berkali-kali Berupaya Melindungi Saya
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun yang ke-61 pada hari ini Selasa (21/6). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan selamat dan mendoakan Presiden Jokowi.

"Selamat Ulang Tahun ke-61, Presiden Joko Widodo. Tetap penuh semangat dan inspirasi meskipun ujian datang silih berganti. Semoga Tuhan YME selalu memberikan berkat kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam memimpin Ibu Pertiwi," tulisnya melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, dilihat Selasa (21/6).

Luhut lalu mengungkapkan 8 tahun pengalamannya di dalam pemerintahan yang diberi kepercayaan oleh Jokowi. Menurutnya, tidak mudah mencari pemimpin sejati seperti Jokowi.

"Tidak mudah mencari pemimpin seperti Presiden Joko Widodo. Delapan tahun lamanya sejak saya diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai menteri di bawah kepemimpinan Presiden @jokowi, saya menyadari bahwa ada rasa percaya yang cukup besar ketika melihat keteladanan dalam memimpin yang beliau tunjukkan," tuturnya.

Menurutnya, ketika dirinya mengenal Jokowi dari belasan tahun lalu sosok eks Wali Kota Solo itu tidak berubah.

Dia mengatakan, Jokowi tidak pernah memiliki kepentingan pribadi dalam jabatannya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia ini.

Luhut lalu bercerita mengenai para pemimpin negara yang ia temui memiliki rasa hormat kepada Jokowi. Dia pun bangga bekerja sungguh-sungguh untuk Jokowi.

"Pun demikian hal nya para pemimpin negara yang saya temui, mereka semua selalu menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo. Saya berpikir apakah apresiasi dan rasa hormat itu muncul karena keteladanan 'leadership' beliau, atau karena mereka melihat Indonesia saat ini termasuk negara yang perekonomiannya tetap tahan terhadap goncangan meski di tengah gempuran krisis global yang melanda seluruh dunia? Apapun itu, bagi saya yang paling penting adalah saya bahagia bisa bekerja dan mengabdi secara 'all out' untuk beliau," ungkapnya.

Luhut merasa Jokowi adalah seorang pemimpin dan sahabat yang saling percaya satu sama lain. 

Menurutnya, Jokowi telah berupaya berkali-kali melindungi dirinya dengan memindahkan dirinya ke beberapa posisi.

"Sebagai seorang pimpinan sekaligus sahabat yang saling percaya satu sama lain, saya seringkali merasa bahwa beliau berkali-kali berupaya melindungi saya dengan memindahkan saya ke beberapa posisi, mungkin beliau tidak pernah sampaikan secara eksplisit maksud dari sikap beliau, tetapi saya tahu maksudnya," tutupnya.

Sumber: Merdeka.com

Tempat Ibadah di Lingkungan Pemerintah Bikin ASN Rentan Terpapar Radikalisme
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut rentan terpapar dengan paham radikalisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Boy Rafli Amar mengungkapkan bahwa rentannya ASN terpapar paham radikal lantaran masih banyaknya tempat ibadah di lingkungan ASN yang menyebarkan propaganda.

“Kami sudah bebarapa kali bekerja sama, ada pengawasan-pengawasan rumah ibadah yang mengarah kepada ideologi kekerasan," ujar Boy kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/6).

"Rumah ibadah yang berada di lingkungan lembaga dipakai untuk propaganda. Itu sudah pernah dilakukan. Jadi beberapa tahun lalu kita sudah melakukan itu," lanjutnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada para pemimpin lembaga untuk menguatkan empat pilar kebangsaan atau nasional bagi seluruh pegawai yang dinaunginya. 

Empat pilar itu antara lain pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Lebih lanjut, Boy juga berharap para pimpinan lembaga pemerintahan dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat menambah nilai-nilai kebangsaan serta menguatkan moderasi beragama bagi para ASN.

Sumber: RMOL.ID

Setelah Dicopot Jokowi dari Posisi Mendag, M Lutfi Langsung Diperiksa Kejagung Soal Dugaan Korupsi CPO
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa bekas Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. 

Pemeriksaan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO).

"Betul (M. Lutfi diperiksa, red). Sebagai saksi," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Supardi saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Juni.

Sedianya, Lutfi bakal diperiksa sebagai saksi. Rencananya, pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 21 Juni, sekitar pukul 09.00 WIB.

"Sebagai saksi," kata Supriadi.

Diduga pemeriksaan Lutfi buntut dari penetapan tersangka terhadap Indrasari Wisnu Wardhana. 

Sebab, dia sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan.

Selain Indrasari Wisnu Wardhana, Kejagung juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya yang merupakan pihak swasta.

Mereka adalah Senior Manager Corporate affairs Permata Hijau Group berinisial SMA (Stanley MA); Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT (Master Parulian Tumanggor); dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT (Pierre Togar). 

Sumber: VOI

BEM UI Ultimatum Jokowi dan DPR, Ancam Bikin Demo yang Lebih Besar dari 2019 Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022) hari ini.

Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai tak transparan serta sejumlah pasal bermasalah di dalamnya.

Dalam tuntutannya pada aksi hari ini, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik.

BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan
berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. 

"Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019," kata Melki, Selasa.

Pada September 2019 lalu, barisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RKUHP yang dinilai tak transparan dan banyak pasal bermasalah di dalamnya.

Aksi demonstrasi yang sempat berujung ricuh saat itu berhasil membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang.

Jokowi juga saat itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RKUHP.

DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RKUHP itu. Belakangan, pembahasan RKUHP kembali dilakukan melalui rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022.

Namun BEM UI mempertanyakan draf terbaru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik.

"Hingga kini, masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draf terbaru RKUHP. Padahal, terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial," kata Melki.

BEM UI menyoroti transparansi pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKUHP kali ini. 

Apalagi, pada rapat tanggal 25 Mei itu, hanya dibahas 14 isu krusial dalam RKUHP tanpa membuka keseluruhan draf.

Padahal merujuk draf terakhir pada September 2019, terdapat 24 isu krusial yang menjadi catatan kritis RKUHP yang dianggap bermasalah.

Artinya ada 10 isu lain yang luput dalam pembahasan.

BEM UI secara khusus menyoroti keberadaan dua pasal, yakni Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP yang luput dari pembahasan saat rapat terakhir antara DPR dan pemerintah.

Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.

Artinya, pasal tersebut menyiratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalammelakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana.

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang hanya mewajibkanpemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

"Tak hanya itu, Pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa batasan konkret, yakni “kepentingan umum”, yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum," kata Melki.

Sementara itu, Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga
negara melalui sarana teknologi informasi.

Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan Pasal 354 RKUHP sejatinya dinilai akan menimbulkan permasalahan yang signifikan mengingat pasal itu bukan merupakan delik aduan.

"Dengan demikian, siapa pun dapat melaporkan seseorang atas penghinaan terhadap
kekuasaan umum atau lembaga negara yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia," kata Melki.

Sumber: Kompas.com

Tolak Kibarkan Merah Putih, Pimpinan Ponpes Khilafatul Muslimin Maros jadi Tersangka
Selasa, Juni 21, 2022

On Selasa, Juni 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Polisi menetapkan ketua dan sekretaris pondok pesantren Khilafatul Muslimin di Mallawa, Maros, Sulawesi Selatan, sebagai tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa 17 orang saksi.

"Terkait dengan perkembangan ormas Khilafatul Muslimin, khusus di Sulsel, kami sudah mengamankan dua orang tersangka. Dan sudah kami tingkatkan ke penyidikan," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana kepada wartawan di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Senin (20/6).

Polisi sudah memeriksa 17 saksi terkait keberadaan Ponpes Khilafatul Muslimin. Dua orang ditetapkan tersangka yakni Ketua dan Sekretaris Ponpes Khilafatul Muslimin.

"Kedua tersangka itu, merupakan ketua dan sekretaris di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros," kata dia.

Mantan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) ini mengaku masih mendalami terkait ormas terafiliasi dengan Ponpes Khilafatul Muslimin di Mallawa, Maros. Pendalaman masih dilakukan polisi setelah beredar informasi terkait deklarasi Islam Kaffah.

"Pondok pesantren dalam proses penyidikan. Sebagian masyarakat juga yang tergabung dalam Khilafatul Muslimin, akan membuat deklarasi yang menyatakan akan kembali ke ajaran Islam yang kaffah," ujar dia.

Polisi menyita barang bukti seperti bendera, buku-buku dan aliran dana terhadap Ponpes Khilafatul Muslimin.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros, Abd Hafid mengungkapkan Ponpes Khilafatul Muslimin yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Mallawa tidak memiliki izin operasional. 

Hafid mengaku sudah beberapa kali menyurati pengurus Ponpes Khilafatul Muslimin namun tak diindahkan.

"Mereka tida mengindahkan panggilan kami agar mengurus izin. Tapi mereka tidak pernah datang untuk mengurus," kata dia.

Dia mengungkapkan pengurus Ponpes Khilafatul Muslimin juga menolak mengikuti aturan pemerintah. Bahkan, pengurus Ponpes Khilafatul Muslimin enggan memasang simbol-simbol negara.

"Termasuk tidak mau mengibarkan bendera merah putih," ujar dia.

Hafid mengaku belum mengetahui berapa jumlah santri maupun pengikut yang ada di Ponpes Khilafatul Muslimin. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah turun melakukan penyelidikan.

"Langkah-langkah kami lakukan termasuk dengan mencabut semua atribut di kompleks atau di markas mereka," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com