Advertorial

Daerah

Catatan Novrianto: Pertamina dan Masyarakat Mengawasi, Kewenangan Polri Tindak Penyimpangan BBM
Jumat, September 23, 2022

On Jumat, September 23, 2022

SESUAI aturan perundang-undangan, saat ini PT.Pertamina hanya sebagai petroniaga atau penyalur BBM, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur BPH Migas.

Quota dan penindakan ada pada BPH Migas, sementara tugas Pertamina hanya sebagai pengawasan dan penyalur, sedangkan untuk penyimpangan yang dilakukan pemilik SPBU dan masyarakat ada pada Kepolisian.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rakor Lintas Bidang Sektoral Bidang Operasional tahun 2022 mengatakan, Polri bersama pemangku kepentingan lain akan melakukan pengawasan hingga penindakan hukum jika ditemukan ada adanya tindakan penyimpangan. 

"Perlu dilakukan upaya pengawasan sampai dengan penindakan hukum jika ada penyimpangan dalam distribusi," ujar Listyo saat itu.

Selain Kapolri, Mentri ESDM juga sudah menerangkan kalau sanksi hukum untuk penyimpangan BBM Subsidi undang-undang dan aturan lainnya.

Sanksi yang dimaksud Menteri Arifin tersebut tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ada pula Pasal 94 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Untuk hal tersebut, pemerintah sudah membentuk Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi terdiri dari unsur-unsur terkait, antara lain BIN, TNI (Angkatan Darat dan Laut), Polri, Bais TNI, Bakorkamla, Kejaksaan Agung, Kemenhub, Kemendagri dan Ditjen Bea Cukai. 

Terbentuknya satgas dipimpin BPH Migas tersebut diharapkan penyimpangan dan penyelewengan khususnya BBM Bersubsidi dapat berkurang, saat ini satgas telah menyusun Rencana Garis Besar dan Rencana Operasi yang dibagi menjadi 4 (empat) Sub Satgas yaitu, Intelijen, penindakan, pengawasan terbuka dan pengawasan melalui Informasi Teknologi.

Mengacu pada landasan diatas, jelas penindakan terhadap penyimpangan BBM Subsidi bukan berada pada PT.Pertamina, melainkan apartur hukum, namun tugas pengawasan ada pada Pertamina dan semua elemen masyarakat.

Kalau ada yang masih ngeyel atau ngotot, kalau penindakan ada pada Pertamina, maka perlu untuk membaca literasi lebih banyak, sehingga tidak terus menerus menyalahkan petroniaga, yakni Pertamina.

*Ditulis Oleh: Novrianto, Ketua FWP-SB
dan Pengamat Sosial

KKN-PPM Unand Pasar Baru Lestarikan Kebersihan Pantai Luhung dengan Membuat Tempat Sampah Bambu
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

SEBAGAI wujud bakti membangun nagari, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKNPPM) Universitas Andalas kelompok kenagarian Pasar Baru bekerja sama membuat tempat sampah. Kegiatan ini dilakukan di Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Sembari menjalankan program kerja KKN, mulai dari minggu kedua KKN berlangsung, apabila ada waktu senggang, sebanyak 23 mahasiswa dalam satu kelompok KKN Nagari Pasar Baru ini berbagi tugas untuk membuat 4 tong sampah yang terbuat dari bambu. Pembagian tugas mulai dari menyiapkan bahan, mencari bambu bersama, lalu pengerjaan, merakit hingga memberi cat khas warna Marawa, yaki sebagai warna dari tempat sampah tersebut.  

Pembuatan tong sampah yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Nagari Pasar Baru untuk membuang sampah pada  tempatnya.

Sebagaimana yang diungkapkan ketua kelompok KKN, Fabio Syakhira Harja, Program pembuatan tong sampah dari bambu ini didedikasikan mahasiswa KKN Unand sebagi bentuk mengajak masyarakat Nagari Pasar Baru agar selalu menjaga kebersihan. 

"Kebersihan yang dimaksud yakni, baik kebersihan lingkungan sekitar maupun kebersihan pantai agar tidak adanya lagi tumpukan sampah rumah tangga yang takutnya membahayakan kesehatan serta merusak kelestarian dan keindahan pantai. Pasalnya, pantai merupakan objek wisata andalan dari nagari ini."

Tentunya, sebelum memutuskan untuk membuat program pembuatan tempat sampah ini, Fabio mengatakan bahwa mahasiswa KKN telah melihat di lapangan, selama menjalani KKN di nagari ini terdapat fenomena yang cukup memprihatinkan, yaitu adanya tumpukan sampah di sepanjang pantai. Maka dari itu, pembuatan serta peletakan tempat sampah bambu yang dilakukan mahasiswa KKN PPM Unand Nagari Pasar Baru ini merupakan bentuk program kerja bakti membangun nagari yang bersifat jangka panjang. 

Mengapa demilkian? Karena selain sebagai kenang-kenangan, tempat sampah bambu yang ramah lingkungan ini akan terus berguna sebagai upaya menjaga kebersihan nagari meskipun mahasiswa KKN tidak lagi berada di Pasar Baru. 

Namun, tak hanya sekedar memfasilitasi, sebagaimana tujuan awal dari mahasiswa KKN ini yang ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, Fabio mengatakan, dalam program ini, KKN PPM Unand Nagari Pasar Baru juga melakukan sosialisasi untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Adapun kegiatan sosialisasi yang dimaksud ketua kelompok KKN tersebut adalah kegiatan senam bersama ibu-ibu penduduk sekitaran pantai, sekaligus kegiatan serah terima tempat sampah di Pantai Luhung yang dihadiri wali nagari, tokoh masyarakat, dan Bhabinkamtibmas Nagari Pasar Baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pantai Luhung, Kampung Luhung, Nagari Pasar Baru pada Rabu (24/08/2022).

Sebanyak empat tempat sampah bambu berwarna kuning merah tersebut telah diletakkan di tiga lokasi berbeda, yakni sebanyak dua tempat sampah diletakkan di Pantai Luhung bersama dengan beberapa plang, satu tempat sampah di Mushalla Khairul Ikhwah yang dekat dengan posko KKN, dan di Kantor Wali Nagari Pasar Baru.

Selain sebagai kenang-kenangan, mahasiswa KKN PPM Unand Pasar Baru juga berharap program yang telah diberikan ini dapat menjadi bakti membangun Nagari Pasar Baru yang lebih maju dan unggul, terkhusus di bidang pariwisatanya. 

Sempha masyarakat pun dapat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kebersihan terutama kebersihan tempat-tempat yang menjadi ikon wisata nagari ini.

*Penulis: Sausan Afra, mahasiswi di program studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Catatan Laylatul Lili Rahmah: Nagari Simpang Tonang dari Kacamata Sosiolinguistik
Jumat, September 16, 2022

On Jumat, September 16, 2022

NAGARI Simpang Tonang berada di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini berada di daerah perbukitan dengan luas seluruh wilayahnya  ±62.500 ha dan ketinggian DPL 600 c. Sebelah Utara dari Nagari Simpang Tonang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan letak geografisnya tersebut, nagari ini tentu memiliki keunikannya sendiri mulai dari sistem sosial budaya, hingga bahasa yang digunakan. 

Selama masa KKN-PPM Unand 2022 penulis menemukan salah satu keunikan dari Nagari Simpang Tonang yang berkaitan dengan fenomena kebahasaan, yakni dalam sosiolinguistik.

Sosiolinguistik adalah cabang dari ilmu Makro Linguistik yang mengkaji bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial budaya masyarakat.

Seperti yang dikemukan oleh Trudgill bahwa sosiolinguistik adalah bagian linguistik yang berkaitan dengan bahasa, fenomena bahasa, dan juga budaya. 

Bahasa dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat instrumental. Artinya, bahasa sebagai instrumen atau alat bagi seorang penutur untuk mencapai tujuan komunikatif.

Dengan adanya bahasa penyampaian pesan dan penerimaan pesan dalam proses komunikasi akan menjadi lebih mudah. Sebab, melalui komunikasi manusia dapat menyampaikan semua yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui kepada orang lain (Keraf, 1980:1). 

Berdasarkan uraian tersebut memberikan gambaran bahwa bahasa merupakan salah satu kebutuhan utama manusia dalam bermasyarakat.

Setelah mengamati dan mewawancarai beberapa anggota masyarakat sekitar, maka diketahui pada umumnya masyarakat di Nagari Simpang Tonang adalah masyarakat multilingualisme.

Nagari Simpang Tonang memiliki jumlah penduduk  ±12.062 jiwa dengan 3.455 KK yang tersebar di delapan kejorongan, antara lain Jorong Air Dingin, Jorong Kelabu, Jorong Tanjung Mas, Jorong Tonang Raya, Jorong Setia, Jorong Sepakat, dan Jorong Purnama.

Dalam istilah ilmu Linguistik (ilmu kebahasaan), konsep multilingualisme atau multilingual adalah kemampuan menggunakan lebih dari dua bahasa. Masyarakat di Nagari Simpang Tonang memiliki kemampuan menguasai beberapa bahasa, yakni bahasa Minang, bahasa Mandailing, dan Bahasa Indonesia. 

Multilingualisme merupakan salah satu fenomena kebahasaaan yang biasanya disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan keterbukaan budaya. Namun, di tempat ini multilingualisme juga disebabkan oleh letak geografisnya. 

Halliday dalam Keraf (1980) berpendapat mengenai fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dalam menyatakan ekspresi diri, sebagai alat untuk mengadakan interaksi dan adaptasi sosial, serta sebagai alat untuk kontrol sosial. 

Sejalan dengan pendapat Halliday tersebut dengan adanya kemampuan multilingualime ini, tentu menjadikan masyarakat Nagari Simpang Tonang lebih mudah berinterkasi dan berkomunikasi dengan masyarakat  pendatang. 

Sebagai Contoh, masyarakat dengan mudah menjalin komunikasi dengan mahasiswa KKN-PPM Unand 2022 yang berasal dari latar belakang budaya berbeda-beda. 

Ketika menjalankan sebuah program kerja untuk membangun nagari, mahasiswa tidak perlu khawatir untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mereka miliki dan bebas berekspresi.

Para mahasiswa bebas menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Minang, sebab penggunaannya tetap bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat. 

Hal ini tentu membuat para mahasiswa semakin mudah beradaptasi dalam waktu yang singkat untuk menjalin keakraban dalam ruang lingkup masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terpenuhilah fungsi dari bahasa sebagai alat untuk mengadakan interaksi dan adaptasi sosial.

Selain persoalan multilingualismenya, terdapat pula fenomena kontak bahasa. 

Kontak bahasa adalah penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama (Thomas, 2001:1). 

Artinya adanya hubungan atau bertemunya bahasa-bahasa yang berbeda dan terjadinya interaksi di tempat dan waktu sama seperti yang terjadi dalam kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat. 

Di Indonesia sendiri ada banyak bahasa daerah yang dimiliki dan jumlah penuturnya yang mulai menyebar. 

Oleh sebab itulah, bahasa-bahasa tersebut memiliki peluang besar untuk bertemu atau terjadinya kontak bahasa. 

Setelah mengamati, tenyata fenomena kontak bahasa juga terjadi pada masyarakat Nagari Simpang Tonang, yakni adanya kontak antara bahasa Mandailing dan bahasa Minang.

Uniknya, bahasa Mandailing yang digunakan masyarakat Nagari Simpang Tonang masih ada percampuran bahasa Minang di dalamnya. 

Hal ini menjadi bukti bahwa kontak bahasa juga terjadi pada Masyarakat Nagari Simpang Tonang, sekaligus menjadi keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Simpang Tonang. 

*Penulis Laylatul Lili Rahmah, lahir di Pematang Lumut 7 Desember 2001. Mahasiswa aktif jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Bergiat di Labor Sastra dan Seni Sastra Indonesia. Hobi menanam bunga, menonton film, membaca, dan menulis.

KPU Sumbar "Maota" Pemilu dengan Masyarakat
Jumat, September 09, 2022

On Jumat, September 09, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Mensukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar), melakukan berbagai setrategi dalam menarik minat masyarakat untuk mempergunakan hak-nya, dalam memilih pemimpin serta wakil mereka.

Salah satu setrategi pendekatan pada masyarakat dengan melakukan diskusi lepas, bertajuk "maota pemilu" di salah satu "warung kopi" lokasi Lubuk Minturun, kecamatan Koto Tangah, kita Padang, dengan melibatkan peserta berasal dari masyarakat berbagai tingkatan, Kamis (8/9/2022) malam.

Dalam penerapan strategi tersebut dihadiri langsung Kordiv Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi dan SDM Izwayani dan Kordiv Perencanaan, data dan Informasi Yuzalmon, serta Kabag dan fungsional pada bidang tersebut.

Pada dialok lepas atau bahasa minangnya "Ota lapau" semua bisa bertanya, dan dijawab secara lugas dengan guyonan, namun tidak lari dari konteks aturan berlaku dalam pemilu.

Ketua panitia sosialisasi pelaksanaan "maota pemilu" Yusrival Yakub mengatakan, acara tersebut sudah dipersiapkan secara matang dan dikordinasikan oleh Kabag Sutrisno pada sekretaris KPU Firman, serta ketua Yanuk Sri Mulyani dan semua Kordiv KPU, terkhusus yang membidangi, yakni bidang partisipasi masyarakat (Parmas).

Agar suasana menjadi hangat dan ruang, panitia menghadirkan pembawa acara dari ISSI Padang Muhammad Fadli yang lebih tenar Ajo Wayoik, yang merupakan akademisi dan juga seniman Ranah Minang.

"Maota Pemilu" semakin hangat ketika 2 komisioner KPU Yuzalmon dan Izwaryani menerangkan kewenangan KPU Provinsi, kabupaten dan kota, dengan semua sistem serta tahapan, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah.

"Kita akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana menarik semua lapisan masyarakat dalam mempergunakan hak-nya dalam pemilu, sehingga bisa memilih pemimpin tanpa hoax, untuk negara tercinta," tutur Izwaryani, yang kerap dipanggil Adiak.

Ditambahkannya, sukses pemilu itu berada di tangan masyarakat, maka perlu ada edukasi secara komperenship pada pemilih, agar jangan terpengaruh isu tidak baik, terkhusus hoax, yang bisa menurunkan minta dalam memilih.

Hal tersebut dipertegas Yuzalmon, dimana semua informasi mengenai pemilu sudah bisa di update pada situs KPU di semua tingkatan oleh siapa saja, agar jangan terpengaruh dengan isu hoax, dan malas untuk pergi TPS.

"Jika ingin melihat informasi bisa melakukan pengecekan pada situs KPU, maka jadilah masyarakat yang baik dengan ikut memilih, jika belum terdaftar segeralah mendaftar, agar bisa ikut menentukan pemimpin dan wakil untuk memimpin negri ini, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli pemilu untuk perbaikan negri ini," papar Yuzalmon.

"Maota Pemilu" berlangsung seru, tertib dan rileks, tampak staf dan fungsional KPU seperti Rahman Al Amin, Romelton, Richi, juga Kabag Sutrisno tersenyum mendengan guyon positif penuh edukasi pemilu tersebut. (*)

Peran Metrologi Legal dalam Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan dan Pembangunan di Indonesia
Kamis, September 01, 2022

On Kamis, September 01, 2022

Oleh: Andree Harmadi Algamar (Sekretaris Daerah Kota Padang)

KOTA PADANG merupakan kota perdagangan, baik barang maupun jasa. Namun perubahan struktur sosial masyarakat, bencana gempa besar, telah membawa Kota Padang pada siklus naik turun di sektor perekonomian dan perdagangan. Sebagai upaya mengembalikan Padang sebagai kota perdagangan terdepan di pantai barat Sumatera, Pemerintah Kota Padang dengan serius membenahi sektor vital dalam perdangangan. Termasuk sektor-sektor yang seringkali tidak terlalu terekspose, padahal sangat berhubungan langsung dengan konsumen, yaitu metrologi.

Rasanya tidak sedikit masyarakat yang keliru dalam membedakan antara metrologi dan meteorologi. Padahal sejatinya dua hal itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Maka dalam tulisan kali ini juga akan dijelaskan perbedaan antara keduanya. Meteorologi adalah ilmu yang meneliti tentang perkiraan cuaca, sementara metrologi merupakan ilmu tentang ukur-mengukur atau timbang-menimbang secara luas.

Sebagai sebuah kota yang menjadikan perdagangan sebagai denyut nadi, sudah semestinya metrologi menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan perekonomian dan pembangunan masyarakat. Khususnya metrologi legal, yaitu metrologi yang mengelola satuan-satuan, metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik berdasarkan peraturan yang berlaku dalam melindungi kepentingan umum.

Sebagai daerah yang berdasarkan kepada Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), kejujuran sejatinya merupakan kunci utama dalam menjalani kehidupan di Kota Padang. Salah satu aspek yang paling disorot dalam hal kejujuran adalah tentang bagaimana orang berbuat jujur dalam jual beli. Bahkan dalam Islam, persoalan kejujuran dalam takar-menakar dan timbang-menimbang sampai dibahas secara spesifik. Salah satunya dalam Al Quran surat Al Isra’ ayat 35, “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”. Sejarah juga membuktikan bahwa ketidakjujuran dalam menggunakan takaran akan memberikan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang berlaku curang, namun juga semua penduduk seperti yang terjadi pada penduduk Madyan yang ditimpa gempa yang sangat besar dan membunuh semua penduduk yang ada.

Amanat agama untuk berlaku jujur dalam berdagang dan pentingnya transaksi perdagangan menjadi tolak ukur bagi dunia, termasuk Indonesia, untuk membuat produk hukum dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat ukur dalam transaksi perdagangan. Secara internasional, untuk menaungi dan memberikan panduan dalam pemahaman mengenai metrologi legal, ada sebuah organisasi dunia yang dikenal dengan The International Organization of Legal Metrology (OIML). Sementara di Indonesia, produk hukum yang mengatur mengenai metrologi legal dituangkan dalam sebuah undang-undang, yakni UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Untuk terus memberikan penyegaran dan pengenalan bagi masyarakat pada umumnya tentang metrologi maka setiap tahun pada tanggal 20 Mei dijadikan sebagai hari metrologi dunia.

Secara umum Metrologi berarti ilmu yang mempelajari tentang ukur mengukur secara luas. Dalam pembagiannya metrologi terbagi menjadi metrologi sains yang berkaitan dengan dunia pendidikan, metrologi industri berkaitan dengan dunia industri dan manufaktur, serta metrologi legal yang berkaitan dengan transaksi perdagangan. Pembagian ini akan menjadi pembeda antara suatu alat ukur. Artinya ada alat ukur yang wajib untuk diuji dan disahkan untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran, ada alat ukur yang tidak wajib untuk diuji dan disahkan, atau dengan kata lain hanya bersifat sukarela. Pembagian ini kemudian dalam tatanan regulasi, diatur kriteria untuk alat ukur wajib diuji (ditera atau tera ulang) yang dikenal dengan metrologi legal dan alat ukur yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

Dalam aspek kehidupan bernegara, suatu negara paling tidak harus memiliki tiga pilar utama dalam infrastruktur mutu agar bisa melindungi negaranya dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan fungsi lingkungan hidup serta peningkatan daya saing di pasar global. Tiga pilar tersebut adalah standarisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi (https://www.bsn.go.id/ 21 Juli 2020). Hadirnya metrologi dalam penentuan mutu infrastruktur suatu negara menjadi alasan yang sangat penting kenapa pengelolaan metrologi ini menjadi suatu keharusan. Artinya fokus pembangunan negara tidak bisa lepas dari keberadaan metrologi sebagai penyokong, dan membangun metrologi yang berdaya berarti membangun infrastruktur yang bermutu.

Sementara itu dalam aspek kehidupan masyarakat, metrologi memegang peran yang sangat penting dalam inovasi ilmiah, perdagangan, industri manufaktur, keselamatan, kesehatan, keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Aktivitas pengukuran ini sangat penting dalam menjamin kesesuaian suatu produk terhadap standar yang diacu. Khususnya, jaminan bahwa pengukuran yang dilakukan saat memproduksi barang telah sesuai, termasuk bagaimana menguji kesesuaian produknya.

Aktifitas metrologi di Kota Padang khususnya, dan Indonesia pada umumnya, sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda dengan aturan ordansi tera dan kemudian diratifikasi dengan lahir UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Beberapa aktifitas metrologi legal yang bersentuhan dengan pembangunan infrastruktur mutu di Kota Padang dan juga di Indonesia diantaranya; bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan, kegiatan metrologi ini tidak bisa dipisahkan, karena ini merupakan bentuk nyata bahwa metrologi memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen atas transaksi perdagangan. Khusus di bidang perdagangan, Pemerintah Pusat membuat sebuah undang-undang untuk mengatur kegiatan metrologi dengan menerbitkan UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sehingga besarnya kerugian atas adanya ketidaksesuaian alat ukur dari batas kesalahan yang diizinkan yang dijadikan sebagai alat ukur perdagangan, dapat diprediksi baik skala lokal ataupun nasional. Dengan kondisi perekonomian akhir-akhir ini misalnya, dengan melonjaknya harga CPO dan minyak goreng, ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan untuk berlaku curang dengan mempermainkan timbangannya untuk meraup keuntungan lebih. Dengan mengurangi takaran yang ada meskipun sedikit dari batas kesalahan yang diizinkan, jika dikalikan dengan ribuan ton CPO yang ditransaksikan akan meraup keuntungan yang sangat besar. Kerugian seperti ini masih dalam ukuran kuantitas yang dicurangi, sementara kecurangan dalam ukuran kualitas, bisa dilihat dari produk-produk yang dioplos, yang berdampak pada kesehatan manusia.

Untuk transaksi perdagangan ini masih banyak kemungkinan kecurangan yang terjadi jika pemerintah tidak memberikan perhatian yang baik pada metrologi, seperti yang terjadi di pasar rakyat, di perkebunan, di perikanan, SPBU, argo taksi, penentuan waktu untuk upah pekerja dan lain sebagainya. Pengabaian pada aspek ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat besar jika ada pihak yang berlaku curang. Kecurangan ini tentu akan menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat, dan jika ini berlaku masif tidak tertutup kemungkinan azab dari Allah Yang Maha Kuasa yang akan menyelesaikannya seperti yang terjadi pada penduduk Madyan.

Sementara, pada bidang konstruksi, kegiatan metrologi ini sangat menjadi penentu kualitas hasil konstruksi yang dihasilkan. Seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan dan pembangunan fisik lainnya sangat ditentukan dengan komposisi takaran masing-masing material yang digunakan. Misalnya dalam pembuatan beton untuk skala yang sangat besar seperti pada batching plant maka berat material kerikil, semen, air, dan zat additive lainnya perlu diukur dengan alat ukur yang sudah di uji kebenarannnya. Kesalahan pada alat ukur ini akan membuat komposisi dari beton yang dihasilkan tidak memiliki mutu yang bagus, yang pada akhirnya akan membuat bagunan gedung atau jembatan mudah ambruk seperti pada kasus-kasus yang sudah banyak ditemui di Indonesia. Dalam pengaspalan jalan juga berlaku hal yang sama, komposisi aspal, materil kerikil dan zat additive lainya juga akan menentukan kualitas jalan yang dihasilkan. Pada asphalt mixing plant (AMP) sebagai alat pembuatan campuran aspal untuk jalan juga menggunakan alat ukur untuk menakar komposisi masing-masing material yang digunakan. Kurangnya komposisi pada campuran aspal ini juga menjadi salah satu penyebab jalan raya yang dibangun mudah rusak dan berlobang.

Pada bidang kesehatan, aktifitas metrologi juga menjadi sangat penting bagi proses pengobatan pasien. Penentuan dosis obat kadang ditentukan dari berat badan pasien, sehingga kesalahan dalam mengukur berat badan pasien akan mempengaruhi dosis obat yang diberikan. Kondisi serupa juga berlaku untuk beberapa obat yang mesti ditimbang. Dalam penimbangan obat, jika timbangan yang digunakan tidak benar akan berakibat fatal untuk pasien. Dalam beberapa kondisi, seperti penerimaan anggota TNI dan Polri juga mensyaratkan kesehatan dan ukuran postur bagi pelamarnya. Beberapa alat ukur yang digunakan seperti alat tinggi badan, berat badan dan tekanan darah menjadi alat yang sangat dibutuhkan. Jika alat yang digunakan ini tidak memiliki kesesuaian dengan standar yang ada maka akan ada orang yang dirugikan.

Di bidang perhubungan, aktifitas metrologi juga berperan sangat penting dalam menjamin keselamatan, baik dalam transportasi baik darat, laut ataupun udara. Dalam transportasi darat misalnya, tonase dari mobil angkutan akan ditimbang oleh kementerian perhubungan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Ketidaksesuaian tonase kendaraan dengan angkutan, ataupun kelas jalan yang digunakan akan menjadi penyebab kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan. Hal yang sama juga berlaku pada angkutan udara dan laut, bagi angkutan udara ataupun laut yang memberikan pelayanan cargo, masalah berat dari paket kiriman tentu menjadi fokus yang harus diperhatikan. Kelebihan muatan yang diangkut dari kapasitas yang seharusnya akan menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam perjalanan.

Di bidang tenaga kerja, aktifitas metrologi juga beperan penting untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja. Saat ini upah yang diberikan kepada tenaga kerja ditentukan berdasarkan dari waktu yang digunakan selama bekerja. Ketidaksesuaian waktu dengan standar yang ada, akan membuat adanya hak-hak tenaga kerja yang tidak ditunaikan. Kondisi seperti ini tentu akan berdampak pada banyak orang dan merugikan para tenaga kerja. Pemerintah tentu perlu mengambil sikap untuk melindungi rakyatnya sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh banyak orang.

Pada hakikatnya masih banyak lagi aktifitas metrologi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia seperti, bidang sosial, bidang hukum, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Artinya setiap lini kehidupan yang menentukan suatu kriteria tertentu dengan suatu alat pembanding maka disanalah metrologi hadir untuk memberikan rasa keadilan.

Untuk Kota Padang sendiri, jauh sebelum kewenangan ini diserahkan ke kabupaten/kota melalui UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Padang telah memulai merintis pendirian unit metrologi legal dengan menyediakan peralatan standar, SDM dan regulasi yang diperlukan. Kegiatan metrologi legal dilakukan di bawah Dinas Perdagangan, dengan dua unit tugas yakni unit pelayanan teknis daerah metrologi legal yang berkaitan dengan pelayanan, dan seksi pengawasan kemetrologian dibawah bidang pengawasan dan stabilisasi harga. Untuk unit pelayanan teknis daerah metrologi legal Kota Padang (UPTD Metrologi Legal) telah banyak melakukan pelayanan terkait alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP). Pengujian UTTP ini atau yang dikenal dengan peneraan ini dilakukan secara mandiri oleh Kota Padang sejak oktober 2015.

Sebagai gambaran umum untuk kegiatan pelayanan metrologi legal yang dilakukan di UPTD Metrologi yakni sidang kantor, sidang luar kantor dan peneraan terhadap alat ukur yang berada dilokasi objeknya. Untuk kegiatan sidang kantor dilakukan terhadap UTTP yang dibawa oleh masyarakat untuk dilakukan pengujian di kantor seperti timbangan, takaran, anak timbangan, meteran dan tangki ukur mobil.

Sedangkan untuk kegiatan sidang tera ulang luar kantor dilakukan di pasar-pasar rakyat dan juga dilakukan tera keliling untuk daerah-daerah yang jauh dari pasar rakyat dengan mendatangi setiap kelurahan di Kota Padang.

Kegiatan tera untuk UTTP yang objek alat ukurnya melekat secara permanen maka petugas akan dikirim untuk melakukan pengujian di lokasi objek UTTP terpasang seperti Pompa ukur BBM SPBU, timbangan jembatan flowmeter dan lain sebagainya.

Selain kegiatan pelayanan, Dinas Perdagangan juga melakukan pengawasan kemetrologian terhadap UTTP yang beredar di Kota Padang. Pengawasan merupakan ujung tombak penegakan hukum dalam metrologi legal. Kegiatan Pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 26/M-Dag/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi legal yang kegiatan meliputi Pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) produkasi dalam negeri dan UTTP asal impor, BDKT produkasi dalam negeri dan BDKT asal impor, satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan, satuan SI atau penulisan satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pentingnya peran metrologi legal dapat dilihat dari segi pelayanan dan pengawasan, seperti memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memastikan kebenaran hasil pengukuran. Dalam hal ini peran metrologi sangat penting untuk memastikan semua UTTP yang digunakan untuk menentukan ukuran dan nilai telah memiliki tanda tera yang sah. Setiap UTTP memiliki masa berlaku tanda tera yang berbeda-beda yang telah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau kecurangan dalam penggunaan alat ukur yang merugikan pedagang atau pembeli. Setiap UTTP akan dilakukan pengawasan berupa pengecekan tanda tera yang sah, penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan dan pengujian kebenaran hasil pengukuran UTTP dengan alat standar. Kemudian meningkatkan Kualitas dan Pemasaran Produk Pelaku Usaha dan UMKM Kota Padang. Ruang lingkup metrologi tidak hanya sebatas  pelayanan dan pengawasan UTTP tetapi melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). BDKT merupakan barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakan harus merusak kemasan atau segal kemasan. Kuantitas setiap komposisi dalam kemasan telah ditentukan dan dinyatakan dalam label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. Dalam hal ini metrologi memiliki peran dalam pengawasan terhadap isi label pada kemasan dan pengujian kuantitas produk. Dalam pelabelan menimal berisikan  tentang nama barang, kuantitas barang dalam satuan atau lambing satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nama serta alamat perusahaan. Apabila para pelaku usaha dan UMKM telah tertib dalam pelabelan dan kebenaran kuantitas BDKT, maka secara tidak langsung akan mempermudah pemasaran produknya.

Selain itu, mempermudah administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor. Metrologi juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan penggunaan satuan yang benar yang sesuai dengan standar internasional. Dalam hal pengurusan ekspor salah satu yang menjadi perhatian dalam administrasi adalah penulisan lambang satuan yang akan diekspor. Walaupun terlihat kecil, apabila lambang satuan yang digunakan tidak sesuai satuan internasional secara tidak langsung ekspor akan ditolak/batal.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran metrologi legal dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dengan menjadi konsumen yang cerdas dengan Masyarakat Melek Metrologi (3M). Oleh karena itu, apabila masyarakat Padang menemukan adanya pelanggaran dalam metrologi legal silahkan laporkan ke Dinas Perdagangan baik melalui website, email, Facebook dan Instagram. Paling lambat tiga hari laporan akan ditindak lanjuti.

Semoga dengan menjaga arti penting dan pelaksanaan metrologi yang maksimal di Kota Padang, dapat membawa Padang kembali sebagai salah satu pusat perdagangan yang terkemuka di Sumatera Barat dan tentunya di Indonesia. Semoga.(**)

Catatan Novrianto, SP: Dilematis BBM, Jangan Salahkan Pertamina
Senin, Juli 04, 2022

On Senin, Juli 04, 2022

BAHAN Bakar Minyak (BBM) dan Gas selalu menjadi polemik yang tidak pernah terhenti di lingkungan masyarakat, ujung-ujungnya "mempersalahkan" Pertamina, karena hanya itu yang masyarakat tau.

Untuk itu perlu kiranya masyarakat diberikan pencerahan kalau asumsi tersebut sebenarnya saat kurang tepat, karena kebijakan menyangkut BBM dan Gas bukan kewenangan mutlak Pertamina, tapi kewenangan Mutlak BPH-MIGAS, dan dikendalikan Mentri ESDM, sementara Pertamina hanya bagian penyaluran untuk masyarakat, melalui berbagai keagenan.

Kebijakan BPH migas tersebut juga meliputi bagaimana menggunakan aplikasi untuk dalam pembelian BBM bersubsidi, yang menjadi dilematis bagi masyarakat belum memahami digital, ujung-ujungnya Pertamina juga disalahkan, padahal itu programnya BPH MIGAS, bukan kewenangan Pertamina.

Berbagi aturan yang mengatakan kalau kewenangan mutlak pengaturan penyaluran dan pembagian BBM dan Gas ke berbagai daerah di Indonesia milik BPH MIGAS tertuang diberbagai aturan, dan untuk Pertamina diberikan kewenangan hanya untuk menyalurkan, sesuai quota yang ditentukan BPH Migas.

Berikut berbagai aturan yang menerangkan kewenangan mutlak BBM dan Gas ada ada pada BPH MIGAS, bisa dilihat berdasarkan keputusan di bawah ini:

1.Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang 
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 
133, TLN Nomor 2070); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 
Nomor 76, TLN Nomor 2971); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839); 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 
1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang 
Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang 
Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang 
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak 
dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (LN Tahun 1974 Nomor 
20, TLN Nomor 3031); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang 
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak 
dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang 
Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas 
Bumi (LN Tahun 1985 Nomor 67, TLN Nomor 3311); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN 
Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952); 

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 
1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas. 

12. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 
Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 
2000 sampai dengan 2004. 

13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 
Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan 
Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Pebruari 1998 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik 
dan Pengembangan Energi.

Dengan sudah mempelajari berbagai keputusan, maka masyarakat diminta agar jangan mempermasalahkan lagi Pertamina, karena itu bukan kewenangannya, melainkan kewenangan mutlak BPH-MIGAS, dan pengusulan untuk penambahan quota kebutuhan berdasarkan pengajuan kepala daerah, baik Gubernur, Bupati Dan walikota, melalui Dinas ESDM nya, atau badan lainnya agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan Gas.

"Intinya Jangan Salahkan lagi Pertamina, KEWENANGAN ada pada BPH-MIGAS"

*Penulis: Novrianto, SP, Pengamat Sosial Kemasyarakatan.

Catatan Novrianto, SP: Polemik PPDB Zonasi
Jumat, Juli 01, 2022

On Jumat, Juli 01, 2022

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) melalui online atau situs Dinas Pendidikan setempat, dengan alur zonasi (rumah terdekat dari sekolah) menimbulkan polemik cukup pelik di lingkungan masyarakat.

Zonasi membuat siswa berprestasi teranulir, masyarakat miskin meskipun memakai surat keterangan dari lurah, camat dan aparat setempat juga tidak berlaku, karena mereka tidak memilik KIS atau KIP, sehingga harus rela melepaskan pendidikan anaknya karena tidak mampu bersekolah di swasta.

Kementrian merupakan perpanjangan tangan Presiden dalam hal pendidikan dianggap tidak berpihak pada rakyat, karena membuat sistem zonasi yang amat merugikan banyak orang, khususnya masyarakat tidak mampu dan siswa berprestasi.

Jika masa pandemi sistem zonasi masih bisa diterima semua lapisan masyarakat, agar  penyebaran covid bisa ditekan dan kehidupan menjadi normal, namun saat ini semestinya dikembalikan sistem lama yakni Rayon, bukan berarti menghilangkan sistem zonasi dan prestasi akademik atau non akademik dengan pembagian proforsional, guna menghargai masyarakat setempat dan siswa benar-benar berprestasi.

Masyarakat meminta pembagian proforsional Rayon 89%, Prestasi 10%, dan Zonasi 10%, sehingga masyarakat yang rumahnya jauh dari sekolah juga dapat kesempatan besar, karena sekolah negri tidak ada didekat rumah mereka.

Kesalahan Mentri pendidikan ini berimbas pada penilaian masyarakat terhadap Presiden dimana dianggap tidak berpihak pada masyarakat miskin yang jauh dari sekolah, dan akhirnya merelakan anak mereka tidak bersekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah swasta.

Masyarakat juga berharap pemegang kekuasaan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota bisa mengusulkan perubahan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), kembali pada sistem Rayon, pada pemerintah pusat, agar ada harapan besar anak mereka untuk diterima.

PPDB dengan sistem zonasi juga membuat masyarakat dan aparatur lokal menjadi "tidak jujur" , ada yang merubah domisili, ada pula sekolah yang menaikkan nilai raport agar siswa mereka yang berprestasi dapat diterima pada sekolah negri, akhirnya berimbas pada psycologi anak.

Presiden harus segera meminta Mendikbud merubah sistem ini, jika dilanjutkan maka semakin banyak masyarakat tidak mampu yang tidak bersekolah, semakin banyak pula siswa berprestasi harus ternganga.

Mentri Pendidikan tidak bisa merasakan betapa pedihnya masyarakat bawah yang ingin anaknya bersekolah di sekolah negri, dan Mentri juga tidak akan pernah tau jika sekolah negri jauh dari rumah masyarkat dengan jumlah penduduk yang banyak, kecuali daerah Papua, dan daerah lainnya.

Sistem Rayon merupakan solusi, pandemi sudah berakhir, anak-anak butuh pendidikan dan menikmati sekolah negri, jangan lagi sistem zonasi dipertahankan dengan persentase besar, tapi tetap mendapat forsi meskipun harus berbalik dari kapasitas maksimum menjadi minimum, dengan pembagian tadi, 80%, Rayon, 10% prestasi dan 10% zonasi, untuk pemerataan dan menghilangkan kecurangan serta menekan rasa sedih dikalangan masyarakat gak mampu.

Meskipun kembali pada sistem Rayon, bukan berarti akan mematikan sekolah swasta, karena lulusan setiap tahun semakin banyak dan daya tampung tetap segitu, artinya swasta juga akan menjadi tujuan siswa yang memiliki dana, meskipun masyarakat tidak mampu juga harus berhenti sekolah, namun persentasinya tidak sebanyak sekarang, yang bisa mencapai 69% masyarakat tak mampu tidak melanjutkan sekolah, karena ketiadaan dana.

***Penulis Novrianto, SP adalah Wartawan Utama, dan Ketua FWP-SB, anggota berbagai organisasi profesi, dan pemerhati sosial masyarakat.

Saluang Bagurau Yang Dihadiri Mahasiswa Unand di Desa Ngalau, Payakumbuah
Jumat, Juni 24, 2022

On Jumat, Juni 24, 2022

SENI tradisional merupakan salah satu komoditi wisata di daerah yang wajib dilestarikan seperti di Sumatra Barat, Kota Payakumbuh berupaya melestarikan seni tradisional Minangkabau dengan cara yang unik.

Dengan hadirnya kelompok semi tradisional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengangkat atau menggeliatkan kembali kesenian tradisional kepada masyarakat khususnya generasi muda. 

Di Kota Payakumbuh, selain penampilan seni, banyak kegiatan yang ditampilkan bukan hanya sajian pergelaran seni budaya tradisi dan kreasi, tapi juga penganan tradisi dari nagari-nagari yang ada di kota Payakumbuj ini. Saat jni kesenian Baguraulah yang dipertunjukan saat ini.

Bagurau merupakan salah satu sastra lisan minangkabau yang tersebar luas di hampir wilayah minangkabau salah satunya di kota Payakumbuah. Bagurau dalam bahasa Indonesia yaitu “Bergurau” dalam bahasa minangknya “Badendang” . 

Bagurau berbentuk pendendangan pantun-pantun lepas dengan iringan saluang. Pada bagian pemusik dan pendendangpun menjadi hal penting dalam pertunjukan bagurau. 

Istilah bagurau diambil dari masyarakat yang hobi bercerita dengan melemparkan sindiran dan cemoohan namun dengan dialogis yang akrab sehingga mempererat solidaritas di tengah masyarakat. 

Menurut masyarakat setempat bagurau juga dianggap sebagai dialog yang dilakukan dengan bahasa kiasan, penuh ibarat dan adanya pepatah- petitih. Masyarakat yang seperti itulah menjadikan  tradisi  ini sebagai  refleksi  masyarakat yang penuh keakraban  dengan konsep kekeluargaan yang kuat. 

Sastra lisan ini bertujuan untuk bergurau atau berkelakar dengan tema-tema seperti keluh-kesah, kedudukaan, sindiran, ajakan dan rayuan. Bagurau memiliki irama dan irama itu disebut sebagai lagu. Lagu ini bermacam-macam, sebagian besar bersifat sentimental. Baguruau terdapat dua lagu didalamnya yaitu ratok di daerah Solok, Singgalang di daerah Agam dan sekitarnya. 

Secara umum bagurau dipertunjukan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, satu pemain saluang dan satu atau dua orang pendendang. Di pertunjukan ini, bagurau dilakukan oleh orang-orang sepergaulan yang sedang bekerja bersama-sama. Dendang ini dilakukan secara bergantian karena bukan sebagai pertunjukan, kegiatan bagurau tetapi dapat diiringi saluang dan kadang tidak. 

Saat ini budaya bagurau mulai jarang ditemui di ranah Minangkabau, pada 14 Juni 2022 mahasiswa Sastra Daerah Minangkabau, Universitas Andalas melakukan kuliah lapangan dan menyaksikan pertunjukan “Saluang Bagurau” yang digelar oleh Group Talang Sarueh Live musik. 

Group Talang Sarueh dari Payakumbuh terdiri dari Mar­ketek Kayu Tanam, Santi, Si’i, dan Anas sebagai peniup sa­luang. Sedangkan tukang ho­yak Malin dari Padang Tarok Agam. 

Tinjauan ini dilakukan sebagai tugas akhir mata kuliah sastra lisan acara tersebut bertempat di Desa Ngalau, Kota Payakumbuh mulai pada Jam 22.00- 04.00. Pertunjukan ini  dihadiri oleh para Ninik Mamak (Penghulu Adat), tokoh masyarakat dan Mahasiswa Universitas Andalas.

Menurut masyarakat setempat bagurau dilakukan oleh empat wanita mengiringi musik yang dikeluarkan dari sepotong bambu (Saluang). Alat musik ini merupakan alat musik tradisional Minangkabau yang terbuat dari bambu tipis atau talang. Memilimki ukuran panjang dan bervariasi serta menyerupai seruling. 

Masyarakat minangkabau percaya bahwa bahan yang paming bagus untuk dibuat saluang berasalah dari talang untuk jemuran kain atau takang yang ditemukan hanyut di sungai. Saluang ini termasuk dari golongan alat musik suling, tetapi lebih sederhana pembuatanya, cukup dengan melubangi talang dengan empat lubang. 

Adapun kegunaan lain dari talang adalah wadah untuk membuat lamang (lemang), salah satu makanan tradisional Minangkabau. Saluang ini dibuat pada bagian atas dan bawahnya terlebih dahulu, untuk menentukan pembuatan lubang, kalau saluang terbuat dari bambu, bagian atas saluang merupakan bagian bawah ruas bambu. 

Pada alat musik ini terdiri dari empat lubang lada alat musik tradisional ini, saluang ini dimulai daei ukuran 2/3 dari panjang bambu, yang diukur dari bagian atas, dan untuk lubang kedua dan seterusnya berjarak setengah lingkaran bambu. 

Dan bagian besar lubang agar mengahasilkan suara yang bagus, haruslah bulat dengan garis tengah 0,5 cm. Sesuai dengan cara pembuatannya yang kreaktif maka terciptalah alunan yang indah dari Saluang tersebut.

Alunan khas saluang inilah yang membuat masyarakat terhibur. 
Suara tiupan saluah itu terdengar mendayu-dayu memecahkan ruangan lapiak di Talang Sarueh Live Musik.

Bagurau bertujuan untuk sosialisasi, menghibur atau bisa untuk mengumpulkan dana bagurau bisa berhari- hari, dan pertunjukan bagarau tidak diperbolehkan setelah tiga hari
Pertunjukan bagurau memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama yang lainnya. 

Seperti penonton dengan penampilan tentu saling memenuhi keduanya. Jika si penonton tidak ada dilapangan, maka pertunjukan bagurau bisa saja tidak terlaksana dengan baik. Penontonpun tanpa dibatasi, diperbolehkan request lagu yang mereka inginkan setelah mengisi blanko pesan lahi dengan melampirkan uang pesanan. 

Menurut  Pemain, pesanan lagu terdiri dari “pe-sanan toll” dengan harga diatas Rp. 50 ribu, tetapi bagi para remaja boleh seikhlasnya. Kemudian lampiran catatan dan uang tersebut diletakkan kedalam sebuah kotak didepan para pemain ini dilakukan sebagai bentuk partisipas terhadap budaya tradisional Minangkabau sekaligus untuk pembubaran panitia yang telah sukses. 

Menurut mahasiswa dari Universitas Andalas, kesenian tradisional ini diadakan secara berkala agar kesenian daerah semakin terjaga kelestariannya. Dan sangat mengapresiasi atas digelarnya saluang bagurau sebagai suatu bentuk atas pelestarian budaya tradisional Minangkabau dan besar harapan para mahasiswa agar budaya ini terus berkembang kedepannya.

Kesenian saluang, randai, salawat dulang merupakan tradisi zaman dahulu. Saat nasib seni tradisi Minangkabau ke depannya adalah seni tradisi Saluang Dendang yang saat ini terancam punah.  

“Untuk itu sebaiknya Saluang Dendang ini tidak tergilas zaman, sebaiknya dilakukan penambahan pelaku seni, seperti ditambahnya pedendang serta peniup saluang,” ujar Lezia Maharani, Mahasiswa Universitas Andalas. 

Ada tiga arena atau lapiak Mega yang berada di jalan lingkar Utara, Pakan Sinayan, Payakumbuh Barat, dan Lapiak Ayu Lestari di plataran perkotoan pasar Payakumbuh. 

*Penulis: Lezia Maharani, Merupakan Mahasiswa Sastra Daerah Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas.

Pernikahan Pulang Ka  Bako di Minangkabau yang Dipandang Buruk oleh sebagian Masyarakatnya
Kamis, Juni 23, 2022

On Kamis, Juni 23, 2022

MANUSIA merupakan makhluk sosial, manusia hidup membutuhkan manusia lainnya. Manusia berkembang di dalam masyarakat yang saling berinteraksi. Untuk melakukan perkawinan dengan adanya dorongan biologis yang terdapat dalam naluri manusia itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum,  untuk mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan keturunan. 

Untuk membentuk suatu keturunan maka di perlukan suatu proses perkawinan antara seprang pria dan seorang wanita. Secara kodrati manusia harus bersatu, saling membantu, bersekutu dan saling berpasangan. 

Manusia dapat membentuk pasangan yang permanen atau tetap yaitu dengan cara hidup bersama selamanya, berpasang-pasangan, ini merupakan wujud suatu hubungan atau ikatan yang resmi yang dinamakan perkawinan.

Undang- Undang Pokok Perkawinan No.. 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi : perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.

Perkawinan adalah suatu hubungan yang sakral atau suci dan pernikahan memiliki banyak keuntungan dibanding hidup sendiri karena pasangan yang menikah dapat menjalani hidup berasama lebih lama, memiliki banyak aset dalam ekonomi dan memiliki hubungan seksual yang memuaskan.

Perkawinan bersifat permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh seluruh masyarakat dan sah menurut agama. Perkawinan yang berlaku pleh ketentuan agama, ketentuan negara dan juga ketentuan adat atau tradisi di daerah setempat.

Seperti adanya perkawinan tergantung budaya atau tradisi daerah setempat bisa berbeda-beda dan tujuan perkawinan atau pernikahan yang berbeda. 

Pernikahan terdapat menjadi dua jenis yaitu pernikahan atas dasar cinta atau pernikahan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang disebut perjodohan. 

Perkawinan pulang kabako juga berawal dari pejodohan, karena pihak keluarga sama-sama tahu dan  sudah mengenal bahkan sudah mereka berpikir kalo anaknya cocok untuk disatukan karena bagaimana semua hal yang dimiliki calon yang akan dijodohkan karena calonnya  merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Pihak keluarga akan memberikan yang terbaik buat anaknya. 

Perkawinan dapat dijadikan sebagai suatu kebutuhan yang memiliki sifat naluriah bagi makhluk hidup dan bertujuan untuk menyambung keturunan dan silaturahmi. 

Setiap sistem perkawinan berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat. Salah satunya adat perkawinan di Desa Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan. 

Dari sekian banyak adat yang ada di Desa ini masih ada sampai sekarang, salah satunya adalah Perkawinan Pulang Kabako. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan anatara anak dan kemenakan atau lazim disebut sebagai Pernikahan Pulang ke mamak. Pulang ke mamak (mengawani anak mamak, sedangkan pulang kabako mengawani kemenakan ayah (Navis,1984). 

Perkawinan yang dilakukan oleh anak laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya (anak paman atau anak mamak) atau anak laki-laki melakukan perkawinan dengan anak saudara perempuan bapaknya, maka itulah yang disebut dengan “Perkawinan Pulang Ka Bako” Perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah Bako Baku. 

Di minangkabau adat tidak memberi ketentuan khusus masalah pulang kabako ini, apabila mereka mempunyai hubungan Bako dan Baki, anak laki-laki sanggup untuk memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, maka seorang kemenakan laki-laki dengan berbagai alasan dan pertimbangan diminta oleh pamannya untuk dinikahi dengan anak perempuannya. 

Sebagian masyarakat minang beranggapan bahwa perkawinan Pulang Ka Bako ini merupakan perkawinan yang berimbas terhadap hubungan sosial kekerabatan yang terbangun sebelum terjadinya perkawinan Pulang Ka Bako, terlalu mengetahui aib-aib kedua belah pihak keluarga dan orang yang pulang Ka Bako tidak bertambah karib kerabatnya hanya berputar dalam lingkungan keluarga saja,  padahal tidak perkawinan pulang ka bako tidaklah seperti itu, perkawinan pulang ka bako juga memiliki dampat positifnya seperti untuk menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke orang lain, saudara ayah termasuk keluarga yang banyak harta warisan, jadi keluarga kedua belah pihak mengawinkan dengan anak mamak maka harta warisan akan tetap berputar di daerah atau kawasan keluarga terdekat saja dan bertambah dekat hubungan persaudaraan sekarang bertambah menjadi besanan.

Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarag menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti
- Mengawani ibu
- Ayah
- Anak 
- Seibu dan sebapak  
- Mamak 
- Adik dan kakak
- Mertua dan menantu
- Anak tiri atau bapak tiri
- Saudara kandung istri atau suami
- Anak saudara laki-laki ayah. 

Saat ini bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan. Masyarakat minangkabau, perkawinan berlaku secara eksogami ditinjau dari segi lingkungan suku dan endogami ditinjau dari lingkungan nagari eksogami suka berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sesukunya.

Karena sesuku itu bersaudara, hal ini dapat menarik garik hubungan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang.

Menurut Niniak Mamak M.Syarif bahwa pengaruh perkawinan pulang ka bako terhadap keutuhan keluarga tidak ada hubungannya dengan faktor genetika (keturunan) karena perkawinan ini syah dimata agam dan syah dimata adat, jadi tidak ada hubungan pertalian darah yang dapat mengikat keduanya.  Maka tidak ada larangan atau hukum  pernikahan pulang kabako. 

*Penulis: Lezia Maharani, Mahasiswi Sastra Daerah  Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Sumatera Barat Menjuluki Ketan Durian Sebagai “King's Of Fruits”
Minggu, Juni 19, 2022

On Minggu, Juni 19, 2022

MEMANG terdengar sedikit aneh jika buah durian disandingkan dengan ketan. Namun ternyata olahan khas Sumatera Barat yang satu ini dijamin memiliki kualitas rasa yang tiada duanya. Bahkan banyak yang ketagihan setelah mencoba mencicipinya.

Membicarakan mengenai kuliner khas dari Sumatera Barat ini memang tidak pernah ada habisnya. Maklum saja, makanan atau olahan khas dari provinsi yang beribukota di Padang ini memang sangat banyak macamnya.

Mulai dari olahan manis, asam, asin, pedas, bahkan hingga super pedas juga ada. Bahkan pada tahun 2011 yang lalu, salah satu kantor berita ternama dunia yaitu CNN menobatkan Rendang yang merupakan salah satu makanan khas Sumatera Barat ini sebagai panganan nomor wahid di seluruh dunia.

Dan selain rendang, ternyata ada banyak olahan khas dari Sumatera Barat yang memiliki cita rasa unggulan. Salah satu diantaranya adalah ketan durian. 

Apa itu Ketan Durian? 

Yang membedakannya adalah jika rendang merupakan menu makanan wajib saat berkunjung ke Sumatera Barat sementara ketan durian ini bisa dikatakan sebagai makanan penutupnya. Sangat cocok menjadi pendamping belajar bahasa Inggris dasar.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di bagian barat Indonesia yang langsung dilalui oleh garis Katulistiwa. Makanya tidak mengherankan jika banyak sekali tumbuhan khas tropis yang tumbuh dengan subur di sana.

Wilayah Sumatera Barat memang patut dianggap sebagai surganya bagi pencinta kuliner. Selain banyak makanan khas yang legendaris, juga ada santapan sejuta umat yang bisa diburu di Ranah Minang. Katan durian salah satunya.

Jika diartikan, katan durian adalah ketan durian. Ketan menjadi teman yang sangat pas dimakan bersama durian. Perpaduan kelegitan keduanya memberikan sensasi yang nikmat.

Para penggemar durian wajib mencicipi kuliner ini. Paduan aroma khas durian disandingkan dengan ketan yang legit berbalut aroma wewangian santan membuat Anda ketagihan.

Bagi masyarakat lokal Ranah Minang, menyantap durian tak lengkap jika tidak dipadu dengan ketan. Keduanya seperti tak terpisahkan ketika musim buah berduri tajam ini tiba.

Untuk katan biasanya dijual sekitar Rp5 ribu per bungkus. Katan dibungkus menggunakan daun pisang. Katan yang dijual dibaluri dengan kepala parut.

Biasanya kuliner ini menjadi buruan masyarakat lokal ketika musim durian tiba. Hampir di seluruh daerah Sumbar masih banyak masyarakat yang memiliki pohon durian di lahannya.

Jika Anda datang dari luar kota tidak saat musim durian, jangan khawatir. Di Kota Padang, untuk menyantap hidangan ini Anda bisa berburu katan durian di kawasan Ganting.

Namun, bagi masyarakat lokal, lebih nikmat berburu durian ketika musimnya tiba. Sebab, rasanya lebih nikmat karena ditunggu jatuh ketika durian sudah matang di pohon.

Salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di daerah Sumatera Barat adalah durian. Buah yang mendapatkan julukan King’s of Fruits ini memang sangat mudah ditemukan di sana.

Bahkan pada saat musim durian tiba, Bisa dengan sangat mudah ditemukan pedagang durian di sepanjang jalan yang ada di Sumatera Barat.

Namun jika Anda tidak sabar untuk menunggu datangnya musim panen durian, cukup mampir saja ke daerah Ganting, Kota Padang. Gantiang ini adalah pasar terbesar yang ada di Sumatera Barat.

“Ado katon ado lo durian tu baru sero”. Seperti itulah orang-orang Minang menyebut kuliner yang satu ini. Yang memiliki arti “ada ketan ada juga durian ini baru nikmat”. Memang, umumnya masyarakat Sumbar belum lengkap rasanya jika menikmati durian tanpa adanya ketan.

Dari kebiasaan masyarakat Sumatera Barat itulah kemudian makanan ini sampai saat ini tetap populer dan bahkan menjadi salah satu kuliner khas dari daerah Sumatera Barat. Memang yang belum pernah merasakannya terlihat sedikit aneh. Sebab ketan dicampur dengan durian.

Namun bagi yang sudah merasakannya, dijami akan ketagihan. Gurihnya ketan dimakan bersamaan dengan legitnya buah durian yang manis dan juga lembut pastinya akan memberikan cita rasa dan sensasi tersendiri.

Cara Penyajian Dari Ketan Durian

Bagi Anda pecinta buah durian, variasi dari olahan durian yang satu ini sangat pantas untuk segera Anda coba. Namanya adalah ketan durian. Dan di beberapa daerah dikenal juga dengan nama kinca durian.

Bagi yang berdomisili di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, tentunya sudah sangat tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Sebab biasanya ketan durian ini sering sekali disajikan pada moment hari raya Idul Fitri.

Bahkan di beberapa daerah seperti Padang dan juga Palembang, ketan durian ini menjadi makanan wajib yang harus ada disamping ketupat opor dan juga ayam. Maka dari itu wajar saja jika ketan durian ini sangat populer di sana.

Supaya bisa menghasilkan ketan durian yang memiliki rasa kelas satu, umumnya durian yang sering digunakan untuk membuat ketan durian ini berasal dari Kepulauan Mentawai.

Hal ini dikarenakan durian yang berasal dari Kepualauan Mentawai ini dari segi rasa dan aromanya lebih unggul jika dibandingkan dari tempat lain.

Sementara itu, buah durian yang berasal dari daerah Sumatera pesisir selatan seringnya dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat es durian. 

Hal ini disebabkan rasa duriannya sedikit getir sehingga pas jika dikombinasikan dengan es krim yang secara rasa memang sudah manis.

Sedangkan untuk cara membuat ketan durian ini sebenarnya cukup mudah untuk dilakukan. Langkah pertamanya adalah dengan menanak beras ketan dengan santan sampai pulen.

Kemudian untuk membuat saus duriannya, Anda tinggal memilih daging durian yang sudah matang lalu pisahkan dengan bijinya. Kemudian masak dengan menggunakan santan kental dan tambahkan gula pasir.

Selain memiliki rasa yang legit, sebenarnya ketan durian ini sangat bagus untuk kesehatan. Ketan yang kaya akan kandungan gizi dan nutrisi dikolaborasikan dengan buah durian yang juga kaya akan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tentunya akan memberikan kolaborasi yang sangat maksimal.

Untuk itulah, sebenarnya dengan memakan ketan durian ini bukan hanya kelezatan yang bisa Anda dapatkan. Namun di sisi lain Anda juga bisa mendapatkan khasiat dari memakan buah dirian dan juga ketan sekaligus.

*Ditulis Oleh: Nurfazira Okta Putri
Jurusan Sastra Daerah Minangkabau