Opini

PARLEMEN

Sports

Opini

IKLAN DI ATAS FEED
Catatan Zeng Wei Jian: Stabilitas Politik
Senin, Oktober 26, 2020

On Senin, Oktober 26, 2020

BY USING statistical and econometric approach, stabilitas politik penting bagi economic growth. Lingkungan politik yang stabil adalah prasyarat sustainable development. 

World bank 1996-2019; Indonesia's Political stability index (-2.5 weak; 2.5 strong). Rata-rata -1.05 point. Termasuk lemah. Tahun 2003 titik terendah stabilitas politik (-2.09 point). Tahun 2019 stabilitas politik ada di angka -0.48 point

Democratic system trigger instabilitas politik. Karena, menurut Samuel Huntington, demokrasi "invites political pluralism". 

Paradox-nya, "Democracy can not arise in society that are prone to internal conflict," kata Giovanni Sartori. 

Target oposisi Nietzsche's morality of the slaves adalah menciptakan political instability. Cirinya asal beda dengan pemerintah. 

Cita-citanya ingin sekali menciptakan "Arab Spring" di Indonesian soil. Via social-media, mereka tebar hoax, hatespeech, dan fitnah. 

Giliran dicomot, mereka berdalih "itu kritik". Mereka erase garis pembatas antara kritik vs. caci-maki, fitnah, hoax, cyberbully, dan hujatan. 

Lalu mereka balik nyerang pemerintah persekusi aktivis. Faktanya para perusuh ditangkap karena nyebar hoax & provokasi. Kena pasal ITE. Bukan karena background "aktifis"-nya atau beda pendapat. Pliz dech. Ga usa ngada-ngada. 

Konsekuensi dari multi-party system. "Multi-party democracy experienced large-scale instability in terms of political violence, strikes, rallies & protests," kata Bingham Powell. 

Tugas Pemerintah; maintain order & stabilitas. Tangkap satu per satu perusuh & teroris. Pangkas putik-putik provokator. Rakyat full support. Infiltrate their blood stream. Tanam double agents.

Embrio instabilitas dihadapi dengan mengembalikan dimensi "stateness" dari nation state. Indonesia adalah nation state yaitu bentuk pemerintahan yang menggantikan the old form of polity i.e. polis & empire. Max Weber mengartikan "stateness" itu sebagai "A monopoly of legitimate use of physical force". 

In more critical situation, Pemerintah bisa adopsi "constitutional dictatorship". Konstitusi Amerika punya "dictator clause" yang menyatakan "the President may adjourn [congress] to such Time as he shall think proper". 

President Abraham Lincoln exercised extraordinary powers to preserve the Union. 

"Constitutional dictatorship" adalah a form of government during an emergency. Penguasa ngga bersifat absolute dan authoritasnya tetap dibatasi konstitusi. 

THE END

Catatan Muhammad Irsyad Suardi: Pemilu, Demokrasi dan Pilkada Kita
Kamis, Oktober 15, 2020

On Kamis, Oktober 15, 2020

Catatan Muhammad Irsyad Suardi: Pemilu, Demokrasi dan Pilkada Kita
BUNG Karno dalam pidato 28 Juli 1963 pernah mengatakan “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Satu nafas ucapan bung karno itu, sampai sekarang masih terbukti dampaknya. Lihat saja setiap pemilu, setiap partai politik sering memandulkan lawan politik dengan isu negatif. Seperti SARA, menghasut, fitnah dan penyeberan hoaks. 


Satu contoh, pemilu 2019, Jokowi-Prabowo bertarung, hampir semua media sosial menyebarkan hoaks, hoaks tentang Jokowi anak PKI, hoaks tentang Prabowo lah, ini-itu. Semua melebar hingga tidak bisa membedakan mana fakta mana hoaks. Ini satu gambaran bagaimana system demokrasi kita belum matang. 


Ambil saja dari satu Negara tetangga, Malaysia. Setiap pemilu Malaysia tidak seheboh Indonesia. Malaysia juga menjadikan media sosial sebagai basis besar dalam strategi memenangkan pemilu. Tapi mereka dewasa, tidak menfitnah, menyebarkan hoaks dan tidak mengumbar hasutan. Kita saksikan bagaimana Anwar Ibrahim dengan lawan politiknya Mahathir Mohammad yang jauh senior.


Mereka tidak menjatuhkan lawan, mereka menggambarkan bagaimana Malaysia dimasa depan. Bagaimana situasi dan kondisi sekarang terhadap solusi dari setiap masalah. Mereka bertarung dengan ide besar, gagasan luas dan wacana kedepan untuk membangun Malaysia. Kita? Setiap pilkada, pemilu, pileg mesti menjatuhkan citra lawan politik dulu.  


Mengumbar aib lawan politik dan membalas dengan jalur hukum atas klaim yang ditebar ke masyarakat. Mungkin itulah maksud Bung Karno dalam pidato diatas, bagaimana sesama warga bangsa, sesama setanah air, sesame hidup didalam satu identitas symbol. Membuat perpecahan sesama manusia Indonesia.


System dan kualitas demokrasi kita perlu dimatangkan, bangsa-bangsa dunia perlu belajar ke Indonesia tentang bagaimana implementasi demokrasi sebenarnya, suatu saat. Dalam laporan BPS 2019, Indeks Demokrasi Indonesia dari 2017-2019 mengalami turun-naik, terdapat tiga aspek kategori: Pertama, aspek kebebasan sipil (civil society) dari 2017-2018 mengalami kenaikan, namun 2019 mengalami penurunan. Kedua, aspek hak-hak politik (political rights)  dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang sedikit. Ketiga, aspek lembaga demokrasi (institution of democracy) 2017-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.


Dari contoh jabaran tersebut menggambarkan tingkat kematangan system demokrasi di Indonesia. Sebenarnya, ada satu komparatif kasus antara Indonesia dengan Belanda. 


Di Belanda, khususnya universitas-universitas saat pemilihan dekan fakultas maka yang berwenang penuh memilih adalah rektor. Sedangkan di Indonesia jika telah habis masa jabatan dekan maka akan dilakukan pemilihan melalui voting suara. Inilah sebenarnya betapa masyarakat Indonesia sangat demokratis. Hal ini jarang sekali dibelahan dunia manapun. 


Konsep dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat sebenarnya cocok dijadikan slogan demoktrat-nya orang Indonesia dibandingkan Amerika Serikat. Kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-undang harus menjadi lokomatif peraturan yang mesti ditaati tanpa mengabaikan koridor Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sehingga yakin kedepan Indonesia akan menjadi role of model dunia.


Terakhir, soal pilkada, mesti dibangun satu system komplit agar kedepan para calon kepala daerah tidak terjebak budaya korup yang telah menghujam kuat dibumi Indonesia. Caranya? Dengan membangun satu system komplit yang kuat diatas asas UUD 45 dan Pancasila. 


Jangan lagi disibukkan oleh biaya politik yang mahal tapi pemerintah harus meng-anggarkan dana sekian banyak akan calon kepala daerah tidak berpikir bagaimana mengembalikan modal yang telah habis kemaren. 


Sebenarnya penulis dari mahasiswa sudah berpikir bahwa sebaiknya system demokrasi yang ada di Indonesia mesti digeser ke system duo partai. Artinya, system di Indonesia kedepan semestinya hanya membolehkan dua partai saja yang bertarung. Partai yang mewakili suara mayoritas dari berbagai golongan, suku, agama dan kepentingan. Semoga saja ya.


Ditulis Oleh: Muhammad Irsyad Suardi, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas

Youtube dan Perubahan Sosial
Sabtu, Oktober 03, 2020

On Sabtu, Oktober 03, 2020

Youtube dan Perubahan Sosial
HAMPIR semua milenial pasti mengetahui platform Youtube, mungkin yang tidak mengetahui hanya beberapa persen, dan itupun, boleh jadi mereka yang belum merasakan akses internet didaerah mereka tinggal.

Raffi Ahmad, Baim Wong, Atta Halilintar, Sule, Andre Taulany dan sederet artis lainnya yang telah memiliki akun channel. Mereka ini Rising Star dunia per- Youtube-an Indonesia saat ini. mereka popular, digandrungi, jadi rujukan, bahkan sahabat bagi kaum rebahan yang kerjanya hanya menghabis paket internet disudut kamar mereka.

Sederet artis ini telah menjadikan Youtube sebagai pendapatan tambahan karena banyak diantara mereka yang diliburkan karena dampak Covid-19. Pendapatan dari Youtube ini cukup menggiurkan jika dicermati. 

Sebut saja, Raffi Ahmad, lebih-kurang bisa menghasilkan 10 miliar per bulan. Begitu juga dengan Baim Wong, bisa menghasilkan 10-13 miliar per bulan (mengacu Data Social Blade 2020). Bagi mereka, ini merupakan bisnis sekunder yang bisa dilakukan berbarengan dengan aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

Kalkulasi keuntungan yang mereka dapatkan, dilihat dari jumlah subscribe, lama nonton (watch time), dan iklan. Semakin banyak dan menarik video yang di upload maka akan semakin menambah jumlah penonton dan iklan yang akan ditayangkan. Sehingga, pendapatan akan semakin berlipat.
Fenomena inilah yang dikalangan milenial menjadi prospek yang menjanjikan.

Disamping kerjanya menyenangkan, hasilnya pun menggiurkan, tanda kutip, jika memenuhi ketentuan. Karena, diantara perilaku milenial, mereka tidak bisa dikekang bekerja dalam ruangan berlama-lama. Mobilitas milenial berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu, mereka sangat cocok berprofesi sebagai Youtuber.

Perubahan Sosial 

Sudah mafhum diketahui, dampak perkembangan youtube menjadikan para milenial lebih memilih dan cenderungan ke youtube. Selain bisa eksis, juga bisa cepat popular dikenal orang banyak karena perkembangan dari penonton yang terus bertambah. Sehingga, kalau kita lihat perkembangan youtube hampir kebanyakan dari pengguna platform lain beralih terjun ke youtube disebabkan beberapa keuntungan yang didapatkan lebih dibandingan platform lain. 

Jika dicermati, dari anak umur 6 tahun keatas sampai mereka yang remaja, 17 tahun keatas. Dapat diamati, dari kelompok teman, rata-rata hampir semua pengguna smartphones, mereka menunduk, menonton youtube, bermain game online dan mencari informasi yang bermanfaat (milenial bijak).

Menurut hasil riset pasar Statista 2020, Lembaga platform digital Indonesia, mengatakan, 92 persen pengguna internet menjadikan youtube sebagai tujuan pertama mencari konten video. Topik yang dipilih beragam. Makanan, teknologi, politik, sosial, budaya, internasional, komedi, lifestyle, berita dan banyak pilihan sesuai kebutuhan pengguna.

Dampak Negatif

Lalu, apa dampak buruk dari perkembangan youtube ini bagi sosial sekitar? Pertama, seseorang akan lebih individualis tanpa peduli terhadap lingkungan sosial. Contoh, Ketika seorang youtuber sedang membuat konten, mereka tidak akan peduli terhadap apa yang terjadi disekitarnya, mereka hanya memikirkan konten selesai dengan menarik dan sempurna.

Kedua, hal-hal yang seharusnya bersifat privasi menjadi konsumsi publik. Misal, masalah cekcok dalam rumah tangga, beberapa artis ada yang menjadikan masalah rumah tangga menjadi konsumsi publik yang seharusnya dirahasiakan dari mata publik. Tujuan mereka, agar semakin naik rate dan viral di media sosial. Sehingga, menjadi bahan perbincangan yang menempati puncak tertinggi. Atau istilah lain, trending topic.

Ketiga, sifat bangga memamerkan kebaikan yang telah dilakukan. Dalam islam disebut, riya. Yang seharusnya bersifat personal, namun demi sebuah konten menjadi konsumsi publik. Contoh, seorang youtuber merekam moment ketika bagi bantuan kepada kaum yang membutuhkan. 

Tukang kebersihan (seragam orange). Biasanya, diajak dialog dulu, menanyakan; berapa penghasilan, sudah makan apa belum, bagaimana keluarga dirumah, sekolah dimana anaknya, cukup tidak hasil dari bekerja, dan beberapa pertanyaan terkait yang mengundang simpati penonton.

Tiga persoalan ini, biasanya sering para youtuber menggunakannya sebagai keywords, yang dampaknya lebih mengena kepada para subscribers dan penonton. Maka, perlu kebijakan dan hati Nurani dari para youtuber, untuk lebih menggunakan cara-cara kreatif yang tidak merugikan salah satu pihak, yang menggunakan ide-ide kreatif, yang lebih mengedukasi penonton terhadap suatu konten. 

Banyak contoh, salah satunya, konten podcast Deddy Corbuzier yang memberikan pencerahan terhadap suatu isu, baik politik, sosial, budaya, criminal, korupsi dan sebagainya. Juga, konten Dahlan Iskan dan Sandiaga Uno juga dapat memberi edukasi yang mendidik bagi milenial. Sehingga, nilai-nilai kemanusiaan tidak menjadi dagangan komersil yang hanya mencari keuntungan materi semata.

Ditulis Oleh: Muhammad Irsyad Suardi, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas.

Catatan Zeng Wei Jian: Gerakan Moral Kakistocracy
Selasa, September 29, 2020

On Selasa, September 29, 2020

Foto: Zeng Wei Jian. Gerakan Moral Kakistocracy.

BRANI - braninya mereka nge-klaim "Gerakan Moral" alias "Ger-Mo". Panen cibiran. Shock. Lantas ngelez jadi Gerakan Politik Moral. Esensinya sama. Tetep aja; Narcissistic...!!

Setiap narcissistic terselip sadistic. Professional hazard. Demonizing orang lain. Mereka adalah "Pseudo-Moralist". 

Lord Buddha ngga perna menyatakan dirinya baik. Jesus Christ menyebut diri "Son of man". But the whole world agrees; They are Great personalities

Pengasong istilah "Moral" degrade and undermine sistem moralitas. Mereka produksi iklim moral intolerance dan kick-start a "moral arms race". 

Di article 'The Problem with Moralism', Alfred Archer menyebut terminologi "miscalibration" yaitu The moralist uses their 'almost correct' morality to apply excessive and unwarranted moral criticism to others.

"Miskalibrasi diri" does all the damage. Ngerasa diri bermoral & pemerintah amoral. 

Psychologist Albert Bandura menduga kriminal menjustifikasi aksinya dengan moralitas subjective. Merasa ber-moral adalah mekanisme memutus korelasi antara dirinya dengan immoral behavior yang dilakukan dan konsekuensinya.

Nyantai ngumpulin orang di saat Pandemic Covid-19. Sebodo amat dengan Protokol Kesehatan yang diterapin pemerintah. Semua perilaku bejat ini dijustifikasi sebagai "Gerakan Moral". 

Pseudo Moralis ngga tau diri. Roy Baumeister mengatakan, "The face of evil is no one's face". 

Klaim "Ger-Mo" dan "Politik Moral" dimanipulasi sebagai "pia fraus" atau "holy lie". Bullshiting seputar "Perjuangan" dan "Menyelamatkan Bangsa". Ngga ada yang dilakukan. Kecuali nyebar hoax, ngoceh & fitnah presiden. 

Mereka ngga bersuara saat Surya Gondrong rilis racial-hatespeech. Diem seribu bahasa sewaktu pembangunan gereja ditolak. Tapi nyatakan diri sebagai pluralist.

Ayelet Gneezy menyebut perilaku semacam ini dengan frase "minimal-costless prosocial acts". Ngga ngapa-ngapain tapi ngaku paling moralist & penyelamat bangsa. 

Tipe Gerombolan lebih buruk dari "Kaum Moral Licensing". Mereka bahkan ngga punya lisensi moral. Koruptor sarung tangan kok berani klaim diri sebagai Moralist. Benar-benar sakit jiwa. 

Standard Moral-nya masuk kategori Nietzsche's morality of the slaves

Nietzsche mengatakan perasaan being violated, weak, oppressed, suffering, unfree, insecure and weary merupakan sumber natural moralization para budak. 

Proses "moralisasi" itu menghasilkan common feeling of resentment dan syirik-dengki terhadap pemerintah. 

Revolusi moralitas the slaves ngga lebih dari "A big No to all that does not resemble them". Semua yang di luar grup-nya & ngga serve their interest disebut amoral. 

Seandainya Slave's morality-cum-subterranean revengeful mania dan penyuka paha perempuan ini dibiarkan berkuasa maka mereka akan menciptakan "kakistocracy" yaitu sistem pemerintahan yang dioperasikan by the worst, least qualified, and most unscrupulous citizens. 

American poet James Russell Lowell menyebut " Kakistocracy is for the benefit of knaves at the cost of fools".

Sebuah sistem yang menguntungkan para penipu di atas pengorbanan para pendukungnya yang go-block. 

The End

Sumbar Butuh Pemimpin yang Mampu Memberantas Rentenir, Tak Sekedar Mengimbau dan Berceramah Saja
Kamis, September 24, 2020

On Kamis, September 24, 2020

Sumbar Butuh Pemimpin yang Mampu Memberantas Rentenir, Tak Sekedar Mengimbau dan Berceramah.
HARUS diakui, praktek rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di pedesaan) masih marak di Sumatera Barat sebagai daerah yang Pancasilais dengan falsafah adat, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai."

Apatah lagi disaat pandemi corona ini, orang pada kesusahan, kesulitan keuangan, mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan resmi susah pula, terpaksa mengambil jalan pintas, meminjam ke rentenir.

Padahal, rentenir memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli.

Praktek renten ini sangat sulit diberantas. Untuk itu, Sumatera Barat memerlukan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas praktek riba yang diharamkan adat dan agama ini.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah [2] : 275).

" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasalam melaknat pemakan riba rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Beliau, ' semuanya sama dalam dosa'." (HR Muslim no. 1598).

Pemimpin yang tak hanya pandai berceramah soal bahaya renten atau riba, tetapi pemimpin yang mampu membunuh praktek ribllllla tersebut dengan kekuasaan yang ada di tangannya.

Soal memberi pemahaman bahaya renten atau riba itu, serahkan saja lah kepada ahlinya, yaitu ulama yang paham dengan kitabullah, tak sekedar hafal, tapi tahu makna dan tafsir ayat, karena sedari kecil berkutat dengan itu.

Tugas pemimpin adalah membuat kebijakan atau regulasi, menyelamatkan rakyat dari bahaya renten, tengkulak penghisap darah rakyat, yang memiliki pertahanan yang kuat dari sentuhan hukum.

Rentenir atau tengkulak itu harus dibasmi, kalau memang bertekad mensejahterakan rakyat Sumatera Barat. Jangan malah maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ikut pula didanai rentenir, meminjam uang pula kepada mereka. Parah...!!!

Ditulis Oleh: Zamri Yahya, anggota PWI Sumatera Barat dan Wakil Ketua SMSI Sumatera Barat.

Jangan Pilih Calon Pemimpin yang Tak Pernah Berbuat untuk Daerah
Selasa, September 22, 2020

On Selasa, September 22, 2020

Ilustrasi. Jangan Pilih Calon Pemimpin yang Tak Pernah Berbuat untuk Daerah.
PILKADA kerap dijadikan ajang merayu rakyat haabis-habisan agar memperoleh simpati. Timses pun menjual calon yang dia jagokan dengan mengekspolitasi segala kelebihan yang dimilikinya.

Mulai dari kesolehan pribadi sampai kepada kesolehan sosial. Segala macam kebaikan jagoannya dibaca.

Padahal, timses itu sendiri juga bingung dengan apa yang dia sampaikan. Karena dia sendiri baru mengenal calon itu, sudah sok mengenal luar dalam pula. Rugi pula katanya rakyat tak memilih jagoan yang digalehkannya.

Tapi sudah lah. Itu kan timses, memang sudah ditraining menjual calon dengan mengeksploitasi kelebihan dan menutupi segala kekurangan dengan serapi-rapinya.

Tapi sebagai rakyat, kita punya akal dan budi dalam menilai dan menimbang dalam menentukan pilihan. 

"Milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah : 284).

Secara logika saja, selama ini calon kepala daerah itu tak pernah berbuat untuk daerah ini. Sudah dicari kian kemari rekam jejaknya, tak terbaca barang setitik pun.

Lantas, Anda akan menggantungkan nasib daerah ini kepadanya? Apakah Anda ingin calon kepala daerah yang mengaku dekat dengan rakyat  menjelang Pilkada doank karena tertarik dengan uang?

Kemana akal budi Anda? Atau sudah Anda simpan di dalam kotak yang dikunci erat susah dikupak? Apa tak takut disindir ayat Tuhan ini?

"Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata: "Kami akan diberi ampun". Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya?. Dan kampung akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?" (Al A'raf ayat 169).

"Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir." (QS: Al-A'raf: 176).

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Qs. Al 'araf ayat 179).

Walllahu'alam bishawab.

Ditulis Oleh: Zamri Yahya, Anggota PWI Sumbar dan Wakil Ketua SMSI Sumbar.

Sukses Jadi Imam di Keluarga, Layak Dipilih Memimpin Daerah
Senin, September 21, 2020

On Senin, September 21, 2020

Sukses Jadi Imam di Keluarga, Layak Dipilih Memimpin Daerah
RAYUAN maut bakal calon kepala daerah mulai dilancarkan kepada masyarakat pemilih. Masing-masing bakal calon kepala daerah bersama tim sukses mereka sudah pula memetakan para pemilih berdasarkan indikator-indikator lembaga survei yang mereka pakai. 

Nah, rakyat sebagai penentu duduk atau taduduknya mereka di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini, harus pintar-pintar dalam menentukan pilihan, kepada siapa hak suara itu akan dilabuhkan?

Sebab pertanggungjawabannya bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Apatah lagi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat adalah wakil Tuhan dalam menentukan pilihan. Rakyat yang membait mereka sebagai pemimpin. Bait yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (An Nisa ayat:58).

Banyak indikator yang dapat digunakan dalam menentukan pilihan di Pilkada ini. Salah satunya rekam jejaknya menjadi imam di dalam rumah tangganya. Sebab, kesuksesan jadi imam dalam keluarga, bisa menjadi tolak ukur dalam kemampuannya memimpin daerah. 

Mustahil seseorang yang gagal menjadi imam di ruang lingkup yang kecil seperti keluarga, akan berhasil menjadi imam bagi seluruh masyarakat di suatu daerah. Masa nasib daerah ini mau dipertaruhkan kepada orang yang gagal menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya.

Sebab, ditangan dia sebagai imam nasib keluarganya dipertaruhkan dunia wal akhirat. "Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang tanggungjawabnya." (Hadits shahih, Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi, dari Ibnu Umar).

Tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga yang akan melindungi nasib anak istrinya, apakah akan dijilat api neraka atau hidup bahagia di dalam surga. "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (At-Tahrim: 6).

Lantas, Anda akan mempertaruhkan nasib Anda dan daerah ini kepada seorang calon pemimpin yang gagal menjadi imam bagi anak istrinya? Apakah Anda masih memakai logika sehat dalam menentukan pilihan, memberikan tampuk kekuasaan di daerah ini kepada orang yang gagal menjadi imam bagi anak istrinya? Apakah Anda akan membiarkan rakyat di daerah ini bernasib sama dengan anak istrinya? 

Apatah lagi, seorang calon kepala daerah itu doyan menggantung hak istri. Berbini dengan wanita muda, tapi nasib istri tua tak jelas juntrungannya. Digantung indak batali, nanti rakyat bisa-bisa digantung indak batali pula. Anda mau?

Camkan lah, "Tak ada pemimpin yang sukses sendirian. Keberhasilan sekecil apa pun yang dicapainya pasti berkat bantuan atau dukungan anak istri dan orang-orang di sekelilingnya."

Ditulis Oleh: Zamri Yahya, Anggota PWI Sumbar dan Wakil Ketua SMSI Sumbar.

Sumbar Butuh Pemimpin yang Amanah
Senin, September 21, 2020

On Senin, September 21, 2020

Sumbar Butuh Pemimpin yang Amanah
SUMBAR butuh pemimpin yang amah, dan saya rasa kita semua sepakat itu. Pemimpin yang menunaikan dengan baik amanah yang diberikan Tuhan kepadanya melalui tangan-tangan rakyat dalam suatu pemilihan yang dilakukan secara demokratis. 

Orang Sumbar dikenal sebagai masyarakat yang bersendikan syarak dalam setiap tarikan nafasnya, tentu sangat paham dengan firman Tuhan dalam Kitabullah, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.." (QS An-Nisa:58).

Sumbar butuh pemimpin yang amanah, bukan yang rakus dan tamak. Sebab, pemimpin yang rakus dan tamak adalah pemimpin yang ingkar dengan amanah yang diberikan Tuhan. Bahasa agamanya kufur nikmat. Pemimpin yang tak menunaikan manah itu sesuai janjinya kepada rakyat dan menyia-nyiakan ketika amanah itu dipegangnya untuk mengejar ambisinya yang gila dan diluar akal sehat yang diajarkan syarak. 

"Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2376; Ahmad (III/456, 460); Ad-Darimi (II/304); Ibnu Hibban (no. 3218–At-Ta’lîqâtul Hisân) ; Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Kabîr (XIX/96, no. 189) dan lainnya).

Sumbar butuh pemimpin yang amanah, tidak suka berdusta, berbohong dan membodohi rakyat. Akal sehat kita tentu akan menolak pemimpin yang suka berdusta, berbohong dan membodohi rakyat, kecuali akal tak lagi sehat dan membenarkan tindakannya. 

Tapi, banyak juga pemimpin yang dituding pembohong, pendusta, dan membodohi rakyat, padahal dia sudah berusaha memenuhi janjinya kepada rakyat dengan indikator yang jelas, tentu tidak termasuk yang ini. Tapi pemimpin yang berdusta, berbohong dan membodohi rakyat dengan sengaja karena ambisi pribadinya.

Diriwayatkan dari Hudzaifah ra, ''Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami dua hadis dan aku telah melihat yang satu dan sedang menanti yang kedua. Rasulullah SAW menceritakan bahwa amanat (iman) pada mulanya turun dalam lubuk hati manusia, lalu mereka mengerti Alquran dan mengetahui sunah Rasul.'' 

''Kemudian, Rasulullah SAW menceritakan tercabutnya amanat (iman). Ketika orang sedang tidur, tercabutlah amanat dari hatinya, sehingga tinggal bekasnya, seperti bintik yang hampir hilang, kemudian tidur pulas, tercabut pula, sehingga tinggal bekasnya bagaikan ''kapalan'' (kulit yang mengeras bekas bekerja). Bagaikan bara api yang engkau injak di bawah telapak kaki, sehingga membengkak maka tampaknya membesar, tetapi tidak ada apa-apanya.

Maka, esok harinya orang-orang berjual beli dan sudah tidak terdapat orang yang amanat/dapat dipercaya. Sehingga, mungkin disebut-sebut ada dari suku Bani Fulan seorang yang amanat (dapat dipercaya), sehingga dipuji-puji: Alangkah pandainya, alangkah ramahnya, alangkah baiknya, padahal di dalam hatinya tidak ada seberat zarah dari iman.'' (Bukhari, Muslim). 

Untuk itu, orang Sumbar, baik itu di Pilkada Bupati atau Wali Kota atau Gubernur, hati-hati lah dalam menentukan pilihan, selidiki rekam jejak pemimpin yang akan dipilih itu dengan baik dan penuh kehati-hatian, baru tentukan pilihan, dari yang terburuk, minimal ke yang buruk, jika tak ada lagi yang baik, apatah lagi yang terbaik. 

Jangan memberikan amanah kepada orang yang suka menyia-nyiakannya karena ketamakan, kerakusan, ambisi pribadi, kelompok dan golongan. Itu pemimpin yang dilaknat Tuhan, bahkan dijamin tak masuk surga-Nya. "Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sementara dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Wallahu a'lam bishawab, semoga kita diberi petunjuk oleh Tuhan dalam memilih pemimpin untuk daerah ini.

*Ditulis Oleh: Zamri YahyaWakil Ketua SMSI Sumatera Barat dan Anggota PWI Sumatera Barat.

Pilgub Sumbar dan Pesan Damai
Jumat, September 11, 2020

On Jumat, September 11, 2020

Pilgub Sumbar dan Pesan Damai
BEBERAPA hari ini, yang telah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat sudah 4 calon pasang; Mahyeldi – Audi Joinaldy, Nasrul Abit – Indra Catri, Mulyadi – Ali Mukhni dan Fakhrizal – Genius Umar.

Masing-masing kandidat telah memenuhi persyaratan kursi di DPRD Sumbar, seperti Mahyeldi – Audi telah mengantongi 14 kursi DPRD dari PKS dan PPP. Nasrul Abit – Indra Catri mengantongi kursi 14 juga di DPRD melalui satu partai saja, Gerindra. 

Kemudian, pasangan Mulyadi – Ali Mukhni mengantongi 20 kursi DPRD dengan komposisi partai PAN dan partai Demokrat yang sebelumnya pasangan Mualim telah memutus hubungan dengan PDIP gara-gara ucapan Puan Maharani yang kontroversial belakangan ini. Masing-masing pasangan telah memenuhi persyaratan dan siap bertarung di 9 Desember 2020 mendatang. 

Seperti diketahui, Undang-undang PKPU Nomor 3 tahun 2017 menjelaskan bahwa persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mesti mendapatkan jatah kursi sebanyak 20 persen di DPRD Sumbar. 

Artinya, basis seorang calon kepala daerah harus memiliki akar yang kuat di DPRD Provinsi agar setiap pengambilan kebijakan dapat dipertahankan karena memiliki basis suara yang mendukung agar setiap program dan kebijakan dapat terlaksana sesuai anggaran yang dibutuhkan.

Peluang dan Figur Kandidat

Bahwa, semua calon memiliki peluang yang sama dalam memenangkan Pilgub Sumbar 2020 ini, setiap kandidat adalah orang-orang yang memiliki kualitas dan kredibilitas figure yang tak perlu dirisaukan lagi. 

Masing-masing telah memiliki banyak pengalaman dan basis pendukung disetiap daerah, karena kebanyakan kandidat berasal dari pejabat aktif disetiap kabupaten/kota yang berbeda-beda di Sumatera Barat. Seperti; Mahyeldi, Nasrul Abit, Indra Catri, Ali Mukhni dan Genius Umar merupakan kepala daerah yang masih menjabat dan berpengaruh didaerah yang mereka pimpin.

Maka, untuk memenangkan Pilkada Sumbar 2020 ini dibutuhkan figure yang memiliki integritas dan dedikasi yang telah teruji oleh publik dalam setiap kinerja yang telah dirasakan langsung oleh setiap masyarakat di masing-masing wilayah daerah di Sumatera Barat. 

Ketiga calon gubernur ini merupakan orang-orang yang dikenal masyarakat Sumatera Barat sebagai pejabat aktif didaerah mereka masing-masing. Jika dikelompok maka akan dapat tiga kategorisasi; kepala daerah, anggota DPR-RI dan Pengusaha. 

Setiap figur telah memkampanyekan diri kepada masyarakat Sumbar dengan memasang baliho dan spanduk di sepanjang jalan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Seperti yang dijelaskan Pengamat Politik Universitas Andalas Andri Rusta bahwa masing-masing kandidat mesti cakap dalam menguasai pertarungan di media massa dan media elektronik. 

Sebab, para kandidat tidak diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang dikarenakan kondisi yang masih pandemi Covid-19.

Bertarung On The Track

Biasanya, setiap musim pemilihan ada pihak-pihak yang mulai menggencarkan Black Campaign dengan menjelekkan salah satu pasangan calon dengan menyebar isu-isu yang mengadu domba dan berujung fitnah dan cacian sumpah serapah kepada salah satu pasangan calon. 

Maka, bertarung menggunakan gagasan, ide dan pikiran dengan tidak menjelekkan pihak-pihak lawan dengan itu maka publik akan menilai mana calon yang berjualan gagasan bukan menjual data fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya. 

Perlu adanya kode etik bagi setiap peserta pilgub agar tidak memainkan isu-isu yang bisa menimbulkan percikan api permusuhan kepada masing-masing kandidat. Yang perlu dilakukan dan dikampanyekan masing-masing kandidat ialah bagaimana program-program kedepan dapat dibuktikan dengan memberikan gambaran besar untuk dikerjakan jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2021-2024.

Contoh, beberapa pekan lalu, berita yang heboh di mata warga Sumbar bahwa pasangan NA-IC tersandung kasus hukum bahwa IC memberitakan ujaran kebencian kepada pasangan Mulyadi – Ali Mukhni dengan menyuruh ajudan IC melalui laman facebook. 

Maka, status IC ketika itu tersangka dan akan dibawa ke Polda Sumbar melalui pengaduan kuasa hukum Mulyadi. Ini merupakan satu preseden yang agak buruk dalam melihat kontestasi persaingan calon kandidat kepada pemilih. 

Bahkan, sudah ada anggapan bahwa calon tersebut orang yang belum diproses hukum dan begitu seterusnya.

Maka, mari kita jaga iklim demokrasi agar tetap kondusif dan tidak saling sikut-mengikut karena publik sendiri akan menilai mana pasangan yang layak untuk memimpin Sumbar 5 tahun kedepan. 

Semoga menjadi Ikhtibar dalam menyukseskan Pilkada di 9 Desember 2020 mendatang.

Ditulis Oleh: MS Irsyad, Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Andalas.

Pesta Pernikahan di Era Covid
Jumat, September 11, 2020

On Jumat, September 11, 2020

Pesta Pernikahan di Era Covid
MENIKAH dalam ajaran Islam adalah sunah Nabi Saw. Dalam salah satu hadis Nabi Saw bersabda yang artinya, "Menikah adalah sunahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)". (HR Ibnu Majah No. 1846). 

Sedangkan mengadakan pesta pernikahan bagi umat Islam juga merupakan sunah Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, "Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Saw mengadakan walimah (pesta pernikahan) ketika menikah dengan Shofia dengan makanan gandum dan kurma". (HR. Ibnu Majah). 

Dengan diadakan pesta pernikahan, maka orang sekitar maupun kerabat menjadi tahu bahwa seorang laki laki dan perempuan telah menikah secara resmi. Sementara bagaimana bentuk pestanya, berapa orang syarat minimalnya, tidak dijelaskan dalam hadis tersebut. 

Di Minangkabau, tata cara pernikahan dan pesta pernikahan juga diatur dalam lingkup adat. Di mana di sini tata cara tersebut melibatkan orang banyak dan dilaksanakan dengan meriah. 

Sementara itu, jika dilihat kembali ajaran Islam, melaksanakan pernikahan (akad nikah) dan pesta pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Melaksanakan akad nikah adalah kewajiban untuk mengikat hubungan dua manusia. Sedangkan mengadakan pesta pernikahan bukanlah kewajiban. Namun umumnya di Minangkabau, pelaksanaan akad nikah diikuti dengan pesta pernikahan. 

Di saat pandemi Covid-19, dan terjadi peningkatan jumlah pasien positif covid, maka mengadakan pesta pernikahan yang melibatkan banyak orang tanpa mengikuti protokol kesehatan perlu ditinjau kembali. Karena besar sekali potensi terjadinya penularan dari orang ke orang jika mengadakan pesta pernikahan tanpa mengikuti protokol kesehatan. 

Salah satu sumber pertambahan pasien positif covid di Sumbar adalah berasal dari klaster pesta pernikahan. Dan jumlah yang terkena hingga ratusan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang pesta pernikahan di masa pandemi. Di sini kami mengapresiasi Bupati Agam, Walikota Padang Panjang dan Bupati Padang Pariaman yang telah mengeluarkan peraturan yang melarang diadakannya pesta pernikahan. Karena terjadi lonjakan pasien positif covid yang bersumber dari klaster pernikahan. Kepala daerah yang lain juga sedang menyiapkan peraturan sejenis guna menekan lonjakan kenaikan pasien positif covid. Kami mengapresiasi hal ini. Namun kondisi daerah yang berbeda, sangat mungkin aturannya pun tidak sama antardaerah dalam mengatur pesta pernikahan. Ada yang melarang, ada yang masih membolehkan.

Peraturan pelarangan mengadakan pesta pernikahan merupakan instrumen untuk menghambat pertambahan pasien positif covid. Namun pernikahan atau akad nikah tidak dilarang, dan dibatasi jumlah peserta yang hadir. Serta harus mengikuti protokol kesehatan. Ada yang 30 orang, ada yang 20 orang. 

Namun, jika ingin tetap mengadakan pesta, maka harus patuh kepada protokol kesehatan. Jangan melanggar aturan, karena fatal akibatnya. Dengan mematuhi protokol kesehatan, pesta nikah bisa berjalan, meskipun tidak memuaskan. Karena harus menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan serta orang yang hadir jumlahnya terbatas. Dan juga harus dipastikan apakah daerah tersebut melarang atau membolehkan dengan aturan yang ketat disertai sanksi. 

Pada 30 agustus 2020 lalu saya mengadakan pesta nikah anak keenam di Jakarta dengan mematuhi protokol kesehatan. Di mana orang yang diundang sangat terbatas dan menjaga jarak agar aman. Yaitu keluarga inti dari kedua mempelai. Pesta yang dimaksud di sini adalah, setelah akad nikah langsung resepsi sederhana. Alhamdulillah, karena mematuhi protokol kesehatan hingga saat ini mereka yang hadir di pesta nikah tersebut tidak ada yang positif karena mematuhi protokol kesehatan. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

Oleh sebab itu, bagi yang melangsungkan akad nikah dan pesta pernikahan, sebaiknya benar-benar berpikir matang. Jika ingin tetap melangsungkan pesta pernikahan, harus disiplin mematuhi protokol kesehatan. Jika merasa tidak bisa ikut protokol kesehatan yang ketat, sebaiknya tidak mengadakan pesta pernikahan. Karena risikonya besar sekali, bisa berujung kepada kematian. 

Pesta pernikahan yang harusnya merupakan wujud kegembiraan, bisa berubah menjadi kabar sedih. Yaitu ketika yang ada di pesta pernikahan tersebut terkena covid dan ada yang meninggal. Apakah sudah ada buktinya? Ada. 

Pada pertengahan Juni 2020, di Semarang dilangsungkan sebuah pesta pernikahan yang ternyata melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Di mana jumlahnya melebih 30 orang. Satu per satu orang yang hadir di pesta pernikahan tersebut meninggal. Ibu dari salah satu pengantin meninggal. Kemudian ayahnya dikabarkan kritis. Lalu, adiknya juga meninggal. Setelah dilakukan tracing, ternyata banyak yang terkena covid.  

Di tracing pertama, ditemukan 5 orang positif covid. Di tracing berikutnya di keluarga, ditemukan lagi yang positif. Kasus ini menyebabkan lonjakan kenaikan pasien positif covid di Semarang.  

Semoga bagi yang ingin menikah, bisa mempertimbangkan kembali mana yang prioritas. Akad nikah yang wajib merupakan prioritas, disertai protokol kesehatan. Sedangkan pestanya, harus benar-benar aman dan ikut protokol kesehatan jika ingin tetap diadakan. Dan tak lupa mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemda setempat. 

Dengan demikian, nikah yang merupakan sunah Nabi Saw bisa tetap dilakukan dan membawa kebahagiaan bagi pasangan. Serta bukan menimbulkan kesedihan baru yang tak diinginkan. 

Ditulis Oleh: Irwan Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *