Headline

Opini

PADANG

Sports

PADANG

Jika Amasrul Sebagai Sekdako Tak Bisa Ikuti Arah Kebijakan Wako, Jumadi: Baiknya Legowo Saja
Kamis, Agustus 12, 2021

On Kamis, Agustus 12, 2021

Jika Amasrul Sebagai Sekdako Tak Bisa Ikuti Arah Kebijakan Wako, Jumadi: Baiknya Legowo Saja
BENTENGSUMBAR.COM - Tokoh masyarakat Kota Padang Jumadi Rajosa menyarankan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang non aktif, Amasrul untuk mengoreksi dirinya selama dinonaktifkan dari jabatan Sekdako Padang oleh Wali Kota Hendri Septa.


"Amasrul baiknya koreksi diri selama nonaktif. Apakah bisa dengan sungguh-sungguh melaksanakan instruksi Wako dengan baik meminpin,mengawasi dan mengawal pelaksanaannya terutama hal-hal strategis program prioritas daerah," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, Rabu, 11 Agustus 2021. 


Menurutnya, Sekdako bukan hanya sekedar pamong senior di birokrasi, tetapi lebih dari sekedar itu.


"Sekda bukan hanya sekedar pamong senior di birokrasi, tapi jika sudah menjadi Sekda tentu tugasnya bagaimana mensinergikan keinnginan Walikota dengan unsur berokrasi supaya sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku," kata putra Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang ini. 


Meski demikian, ia mengatakan, jika selama nonaktif Amasrul merasa mampu bekerja sesuai instruksi Wako atau tidak, lebih baik secepatnya menghadap Wako.


"Jika selama nonaktif Amasrul merasa mampu bekerja sesuai instruksi Wako atau tidak lebih baik secepatnya menghadap Wako," katanya.


Sebagai birokrat, katanya, Amasrul lebih paham, bahwa jabatan Sekdako bukan lagi jabatan karir kepegawaian, tetapi telah menjadi jabatan politik.


"Sebagai seorang birokrat Amasrul lebih paham, bahwa jabatan Sekda bukan lagi jabatan karir kepegawaian, tetapi telah menjadi jabatan politik," tukuk anggota Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang ini. 


Namun, jika Amasrul sebagai Sekdako tidak bisa mengikuti arah kebijakan Wako, sebaiknya secara birokrasi dan politik, legowo saja.


"Jika Sekda tidak bisa mengikuti arah kebijakan Wako, baik secara birokrasi dan politik legowo saja," tegasnya.


Menurutnya, Wako punya hak prerogatif untuk memilih Sekda walau tidak tertulis dalam Undang-undang.


Namun, pemilihan langsung Pilkada mengisyaratkan itu, karena peran Parpol dan Pemilih yang menjadikan seseorang menjadi Wako, Bupati, dan Gubernur, bukan karir dalam birokrasi.


"Wako punya hak prerogratif untuk memilih Sekda walau tidak tertulis dalam UU. Namun pemilihan langsung Pilkada mengisyaratkan itu karena peran Parpol dan Pemilih yang menjadikan seseorang menjadi Wako, Bupati, Gubernur, bukan karirnya dalam birokrasi," urainya.


(by)

PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 23 Agustus, Termasuk Kota Padang
Selasa, Agustus 10, 2021

On Selasa, Agustus 10, 2021

PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 23 Agustus, Termasuk Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2 di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa dan Bali mulai 10 sampai 23 Agustus. 


"Sesuai arahan bapak presiden, khusus di luar Jawa-Bali akan diberlakukan perpanjangan dua minggu 10 sampai 23 Agustus," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin, 9 Agustus 2021, dikutip dari CNN Indonesia.


Airlangga mengatakan perpanjangan PPKM berbasis level di luar Jawa dan Bali diperpanjang hingga dua minggu karena memerlukan penanganan yang berbeda dengan wilayah di Jawa dan Bali.


"Di luar Jawa ini karen nature kepulauan maka diperpanjang dua minggu," ujarnya.


Total ada 45 kabupaten/kota luar Jawa-Bali dengan status level 4. Kemudian 302 kabupaten/kota terdiri dari sebagian asesmen level 3 dan 4. Sementara itu, 39 kabupaten/kota lainnya status level 2.


PPKM Level 4 merupakan langkah pemerintah dalam menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Berbagai pembatasan diterapkan di banyak sektor. Tak sedikit pula jalan yang ditutup guna menekan mobilitas masyarakat. Ada pula syarat yang harus dipatuhi jika ingin bepergian.


Termasuk Kota Padang


Perpanjangan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali juga dialami Kota Padang. Pasalnya, Kota Padang satu-satunya kabupaten/kota di Sumbar yang masuk PPKM Level 4.


Plh Sekretaris Daerah Kota Padang DR. H. Edi Hasymi ketika dikonfirmasi BentengSumbar.com pada Senin malam, 9 Agustus 2021, tidak menapik hal tersebut. 


"Saya rasa iya, termasuk Kota Padang, karena kita satu-satunya level 4 di Sumbar. Namun, instruksi dari Kemendagri belum sampai ke kita," cakapnya ketika dihubungi lewat panggilan WhatsApp. 


Alami Penurunan


Kasus virus corona di tanah air mengalami penurunan selama PPKM Level 4 diberlakukan. Saat PPKM Level 4 diterapkan periode 28 Juli-2 Agustus, ada 222.504 kasus positif baru. Kemudian pada periode 3-8 Agustus, jumlah kasus positif Covid-19 menurun menjadi 203.231 kasus.


Penurunan juga terjadi pada jumlah pasien yang meninggal.Dalam kurun 28 Juli-2 Agustus, sebanyak 10.456 warga meninggal dunia, sementara pada periode PPKM Level 4,3, dan 2 tercatat kasus kematian turun menjadi 9.805 orang yang meninggal dunia.


Berbeda halnya dengan jumlah pasien yang sembuh dari infeksi Covid-19. Jumlah kasus sembuh mencapai 245.525 kasus. Namun pada periode 3-8 Agustus, jumlah kasus sembuh menurun menjadi 242.357 kasus.


Selanjutnya, jumlah warga yang diperiksa juga mengalami penurunan. Pada periode 28 Juli-2 Agustus, warga yang diperiksa berjumlah 893.312 orang. Namun pada periode 3-8 Agustus, jumlah warga yang diperiksa menurun hingga 850.041 orang.


Pemerintah juga mengamini telah ada penurunan kasus virus corona terutama di wilayah Jawa dan Bali yang mana menerapkan PPKM Level 4 secara ketat. Akan tetapi, pemerintah mewanti-wanti daerah luar Jawa dan Bali lantaran jumlah kasus baru terus bertambah.


Pemerintah juga berencana memperketat pembatasan kegiatan masyarakat di luar Jawa dan Bali demi menurunkan angka kasus baru dan pasien meninggal dunia.


(by)

Senter Isu Amasrul Bakal Pindah ke Pemprov Sumbar, Wako Hendri Septa: Kita Masih Butuh di Padang
Sabtu, Agustus 07, 2021

On Sabtu, Agustus 07, 2021

Senter Isu Amasrul Bakal Pindah ke Pemprov Sumbar, Wako Hendri Septa: Kita Masih Butuh di Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Hubungan antara Wali Kota Padang dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang yang dinonaktifkan sementara, Amasrul terus menjadi perhatian dan pembicaraan publik di Ranah Bingkuang.


Bahkan, santer diisukan, Amasrul bakal pindah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat. 


Entah darimana isu liar itu menggelinding, namun yang jelas, isu itu sudah menjadi buah bibir segenap elit di daerah ini. 


Wali Kota Padang Hendri Septa sendiri menanggapi santai isu tersebut. 


"Kata siapa? Saya belum tahu. Namun yang jelas, kita masih butuh beliau di Kota Padang," ungkap Hendri Septa ketika dikonfirmasi wartawan, usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Padang, Sabtu sore, 7 Agustus 2021.


Hendri Septa menegaskan, dirinya tidak mencopot Amasrul dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Padang.


"Dia hanya kita nonaktifkan sementara, bukan dicopot," kata Hendri Septa.


Soal kemungkinan Amasrul mundur dari jabatan Sekdako Padang, Wako Hendri Septa menjawab sambil berlalu.


"Hmmm...itu kan semuanya terpulang ke beliau," ujarnya berlalu ke mobil dinas Wako Padang.


(by)

Amasrul Dinonaktifkan Sebagai Sekdako Padang, Pengamat: Fenomena Politiknya Lebih Dominan
Rabu, Agustus 04, 2021

On Rabu, Agustus 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Dinonaktifkannya Amasrul untuk sementara waktu sebagai Sekretaris Daerah (Sekdako) Padang, sontak membuat publik di Ranah Bingkuang heboh. Pasalnya, ini baru pertama kalinya terjadi di Kota Padang. Lantas, bagaimana pengamat atau akademisi memandang persoalan ini? 

Menurut DR. Asrinaldi, pengamat yang juga Ketua Prodi S3 Study Kebijakan FISIP Universitas Andalas (Unand) Padang, fenomena politiknya lebih dominan ketimbang pelanggaran disiplin yang dilakukan Sekdako Amasrul terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010.

"Ini memang fenomena politiknya lebih dominan ketimbang pelanggaran disiplin yang dibuat Sekda terkait dengan PP 53/2010," ungkap Asrinaldi ketika dihubungi BentengSumbar.com pada Rabu sore, 4 Agustus 2021.

Asrinaldi mempertanyakan dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Wali Kota atau Wali Kota sendiri.

"Indikasinya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim walikota/walikota ini dasarnya apa?" tanyanya.

Pasalnya, kata Asrinaldi, sebagai Sekda, kedudukan Amasrul lebih tinggi dibanding ASN yang memeriksanya, kecuali pemeriksanya dari inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

"Sebagai Sekda kan kedudukannya lebih tinggi dibanding ASN yang memeriksa, kecuali pemeriksanya Inspektorat dari provinsi," ujarnya.

Untuk itu, kata Asrinaldi, perlu ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Sumateta Barat, sehingga kesalahan yang diperbuat Sekdako akan jelas.

Jika pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak ada, jelas Asrinaldi, maka tuduhan yang dialamatkan ke Amasrul bersifat politis.

"Jadi perlu ada pemeriksaan dari Inspektorat provinsi, baru jelas apa kesalahan yang dibuat oleh Sekda Amasrul sesuai dengan tuduhan Walikota. Kalau tidak ada pemeriksaan ini, maka jelas apa yg dituduhkan masih bersifat politis," pungkasnya.

Laporan: Bang Yahya

Mendadak, Wako Padang Non Aktifkan Sekdako Amasrul, Ada Apa?
Selasa, Agustus 03, 2021

On Selasa, Agustus 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Akhirnya keputusan pahit harus diterima Amasrul. Dia dinonaktifkan sementara dari jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang.

Penonaktifan Amasrul diterima usai dirinya menjalani pemeriksaan Tim Ad Hoc yang diketuai Walikota Hendri Septa.

“Ya. Saya dinonaktifkan pada hari ini, jam 10.00 WIB tadi. Untuk kepentingan pemeriksaan maka saya dinonaktifkan sementara,” kata Amasrul, Selasa, 3 Agustus 2021.

Amasrul menjelaskan tim Ad Hoc memeriksa dirinya dengan dugaan melanggar PP No 53 Tahun 2011 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Amasrul membantah dirinya melanggar PP  tersebut.

Menurutnya, dia tidak mau menandatangani surat administrasi mutasi pejabat di lingkungan Pemko Padang yang dinilai diluar kewajaran.

“Saya pernah menyarankan walikota untuk menjalankan prosedur sesuai dengan aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun, tidak ditanggapi,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun media ini, pemeriksaan Sekdako Amasrul berjalan selama dua jam, dimulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. 

Sementara itu, Wako Hendri Septa ketija diwawancarai wartawan mengatakan, dirinya merupakan pembina ASN. Langkah itu diambil, karena ada dugaan pelanggaran PP PP No 53 Tahun 2010.

"Untuk itu, saya berkewajiban untul memanggil semua ASN-ASN itu, karena ada dugaan seperti itu," tegasnya.

Hendri Septa mengaku heran juga, kenapa persoalan mutasi ASN di Kota Padang sampai ke KPK.

"Tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Saya tidak mengerti juga, kenapa sampai ke KPK. Sudah kemana-mana perginya," ujar Hendri Septa.

Untuk mengisi jabatan Plh Sekdako Padang, Wako Hendri Septa belum mengungkap siapa orangnya.

"Kita tunggulah. Rapat tadi dalam rangka menggali semua informasi, karena diduga ada pelanggaran, kita panggil semua ASN itu. Saya pimpinannya. Timnya sudah memenuhi syarat," katanya.

(z)

Ormas Sorot Hubungan Wako dan Sekdako Padang: Jangan Sampai Warga Kota Dirugikan
Senin, Agustus 02, 2021

On Senin, Agustus 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pandemi COVID- 19 yang merupakan musibah dunia, masih belum menampakkan tanda-tanda untuk berakhir.

Kota Padang sebagai bagian dari peradaban, juga termasuk kota yang cukup parah diserang pandemi.

Agar penanganan COVID 19 segera diatasi, maka dibutuhkan dukungan semua pihak. Termasuk, harmonisnya hubungan pengambil kebijakan di kota ini.

"Saatnya, perselisihan hubungan antara Walikota Padang Hendri Septa dengan Sekdako Amasrul harus segera diakhiri," ujar Syafrizal Koto, Ketua Ormas Irama (Ikatan Rakyat Madani) Sumbar, saat jumpa pers Ormas dengan wartawan di salah satu kafe di pinggiran Kota Padang, Senin, 2 Agustus 2021.

Petinggi Ormas yang hadir adalah Wakil Sekretaris Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri ABRI (Ormas GM FKPPI) Kota Padang Evi Zulflan, dan Ormas  Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sumbar Syaiful Pong.

Menurut Syafrizal Koto, jika Amasrul sebagai Sekdako memang tidak bisa bersinergi dengan Wali Kota, sebaiknya Amasrul berhati lapang mengundurkan diri dari jabatan Sekdako Padang.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sumbar Syaiful Pong menegaskan, keretakan hubungan Wako dan Sekdako jangan sampai merugikan warga Kota Padang.

"Sekdako itu posisi tertinggi kepegawaian di Kota Padang. Dia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kota Padang. Ini kan miris, Sekdako tidak loyal ke Wali Kota. Yang rugi warga Kota Padang," cakapnya.

Ia mengatakan, biasanya yang bersiteru adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Ini malah Sekdako bersiteru dengan Wali Kota, sejarah baru di Kota Padang, mungkin di Indonesia Sekdako mengambil posisi bersebarangan dengan Wali Kota," ujarnya.

Wakil Sekretaris Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri ABRI (Ormas GM FKPPI) Evi Juflan, seharusnya Sekdako menjaga etikanya dengan Wali Kota.

"Aneh rasanya, seorang Sekdako menampakan ke publik hubungan yang tidak harmonis dengan Wako. Apalagi itu berimbas dengan batalnya Rapat Paripurna KUA-PPAS di DPRD Kota Padang," ujarnya.

Ia mengatakan, mestinya Sekdako menahan diri selaku pamong senior di Kota Padang. Sebab, dia merupakan tauladan bagi ASN di Kota Padang.

"Jika ini merembet ke ASN lain, yang secara terang-terangan berseberangan dengan Kepala Daerah, yang rugi kan warga kota. Sebenarnya, ini kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi ini kan sudah menjadi kurenah kita mau ngomong apa lagi," katanya.

(by)

Helmi Moesim Desak Partai Pengusung Kirim Nama Untuk Isi Kekosongan Wakil Wali Kota Padang, Jangan Sampai....
Senin, Agustus 02, 2021

On Senin, Agustus 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua fraksi Persatuan Berkarya Nasdem (PBN) DPRD Kota Padang, Helmi Moesim SIp., mendesak kepada partai pengusung untuk mengirimkan nama- nama kader terbaik mereka untuk mengisi kekosongan wakil walikota Padang.

"Kita berdoa, mudah- mudahan yang kita pilih, pasti yang terbaik. Bisa bersinergi oleh Walikota Padang," ujar Helmi Moesim akrab disapa Bang Ai di ruang kerja Komisi III DPRD Kota Padang, Senin, 2 Agustus 2021.

Menurut Helmi Moesim, pihaknya mempertanyakan keseriusan Partai Pengusung Mahyeldi – Hendri Septa dalam Pilkada Kota Padang 2018 yakni PKS dan PAN.

Kosongnya kursi Wakil Walikota, pelayanan kepada masyarakat secara otomatis akan terganggu. Hal ini merujuk pada tugas Wakil Walikota yang merupakan pengawas dan pemberi masukan untuk setiap kebijakan Walikota.

”Kita semua sadar, Walikota juga manusia, bukan robot. Pasti butuh diawasi dan diberi masukan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi tantangan saat ini sangat berat seperti Pandemi Covid-19 sekarang ini. Tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi akan lebih baik partai pengusung untuk kembali serius membahas siapa yang akan mengisi kursi Wakil Walikota. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ingat, kita saat ini sedang menghadapi pandemi,” ujar Helmi Moesim merupakan aktivis Ormas Pemuda Pancasila ini.

Helmi Moesim mengatakan, hal ini merupakan hak anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan juga tata tertib DPRD. Untuk mengisi kekosongan sisa periode harus pakai wakil walikota. 

"Baik pengurus partai ataupun anggota legislatif dari PKS dan PAN. Serius lah untuk persoalan ini. Kelamaan kosong, masyarakat juga yang akan rugi,” ujar Bang Ai

Ia juga mengatakan dengan lamanya kekosongan kursi Wakil Walikota Padang ini, terbentuk opini negatif di masyarakat terhadap DPRD. Padahal mekanisme awal penunjukan siapa yang mengisi kursi Wakil Walikota harus dari partai pengusung terlebih dahulu.

“Mekanisme awal mulai dari DPP, DPW dan DPD PKS maupun PAN mengusulkan nama calon ke Walikota Padang belum selesai. Bagaimana DPRD bisa memproses. Sedangkan masyarakat sudah terlanjur beropini negatif kepada kami akibat lamanya kekosongan kursi Wakil Walikota Padang ini,” ujar Helmi Moesim.

Dikatakan Helmi Moesim, Jika Partai Pengusung sudah menetapkan nama-nama calon, mereka akan memberikan nama ke Walikota Padang. Setelah itu Walikota memberikan ke DPRD. Barulah nantinya DPRD membentuk panitia khusus yang bekerja selama satu bulan lamanya untuk finishing siapa Wakil Walikota Padang. 

“Kayak membuat gulai lai, dagingnya mana, kelapanya mana dan lain sebagainya itu belum sampai ke DPRD Kota Padang," ujar Helmi Moesim.

Untuk diketahui, setelah dilantiknya Hendri Septa menjadi Walikota Padang 7 April 2021, jabatan Wakil Walikota yang diembannya sejak tahun 2018 kosong.

Editor: Zamri Yahya
Laporan: Candra

Heaering DPRD Padang dan DKK, Amran Tono Ngamuk: Ibu-ibu Berdosa kepada Masyarakat...
Senin, Agustus 02, 2021

On Senin, Agustus 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar hearing dengan Pemerintah Kota Padang yang dihadiri Asisten Edy Hasymi, DKK, BKSDM dan unsur lainnya.

Hearing itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Wakil Ketua Amril Amin, Ketua Komisi IV Azwar Siri, Wakil Ketua Komisi IV Mastilizal Aye, dan anggota DPRD lainnya, yaitu Amran Tano, Manuver Putra Firdaus, Dewi, Zalmadi, Rustam Effendi, Andi Wijaya, Yandri Hanafi dan Budi Syahrial.

Hearing sempat berlangsung panas. Pasalnya, anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra Amran Tono terlihat geram dengan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat di Bungus Teluk Kabung.

"Ibu-ibu berdosa kepada masyarakat karena mengabaikan pelayanan dasar kesehatan dasar kepada masyarakat di sana. Saya minta Pimpinan dan Pemko menyelesaikan persoalan ini," tegas Amran Tono.

Geramnya Amran Tono bukan tanpa alasan. Karena baru-baru ini, berdasarkan sidak Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, ada satu Puskesmas dan tiga Pustu yang tutup dan tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Saya lihat ini tidak hanya terjadi di Bungus, daerah pemilihan saya, tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Kota Padang. Jangan gara-gara ego dan kepentingan jabatan, pelayanan ke masyarakat terganggu," tegas Amran.

"Ini semua terjadi karena adanya regulasi pergantian pegawai. Dan pegawai yang diganti mengajukan mosi tidak percaya. Dampak terbesar dirasakan di Bungus, tiga Pustu dan datu Puskesmas tutup, karena tidak ada pegawai. Pegawai yang ada di sana dipindahkan, pegawai yang masuk belum jelas," jelas Amran.

Makanya, Amran berkesimpulan, sudah dirasakan masyarakat, Dinas Kesahatan Kota (DKK) Kota Padang kinerjanya tidak jelas, sehingga merugikan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami harus bersikap, memperjuangkan hak-hak dasar kesehatan bagi masyarakat. Apalagi ini dalam kondisi pandemi dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan, terutama milik pemerintah," tegasnya.

Parahnya lagi, kata Amran, Bungus berada jauh dari pusat Kota Padang. Rumah sakit dan praktek dokter nyaris tidak ada di daerah itu. Masyarakat hanya mengandalkan Puskesmas dan Pustu.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Azwar Siri dalam hearing tersebut meminta semua pihak melihat persoalan dengan proposional, bukan emosional.

Azwar Siri menilai, kinerja DKK Kota Padang sudah maksimal di tengah pandemi.

Laporan: Zamri Yahya

PPKM Diterapkan, BK DPRD Kota Padang Sepakat Tunda Kunker
Selasa, Juli 13, 2021

On Selasa, Juli 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang sepakat menunda kunjungan kerja selama waktu yang tidak ditentukan. 

Hal itu disampaikan Ketua BK DPRD Kota Padang Mastilizal Aye kepada BentengSumbar.com, Selasa, 13 Juli 2021.

"Kami sepakat menunda kunjungan kerja BK ke Kota Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan, selama waktu yang tidak ditentukan," ungkapnya.

Dikatakan Aye, ditundanya kunker tersebut, mengingat di Kota Padang sedang diterapkan PPKM.

"Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbar kan sedang PPKM, termasuk beberapa daerah lainnya di Indonesia," jelas Aye.

Sebelumnya, BK DPRD Kota Padang direncanakan akan melakukan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.

Kunjungan kerja itu akan dilakukan setelah melalui hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang yang menentukan jadwal kunjungan.

"Alhamdulillah, hari ini kami sepakat menundanya karena saat ini sedang diterapkan PPKM," ujar Aye yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

(by)

Mantap! Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Tunda Perjalanan Dinas Selama PPKM
Selasa, Juli 13, 2021

On Selasa, Juli 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi Partai Gerindra Kota Padang akhirnya memutuskan untuk menunda semua perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar Sumatera Barat.

"Kami fraksi Partai Gerindra sepakat untuk menunda perjalanan dinas selama waktu yang belum ditentukan," ungkap Mastilizal Aye, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, usai rapat fraksi, Selasa, 13 Juli 2021.

Dikatakan Aye, keputusan itu diambil berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat Andre Rosiade.

"Kita menyadari, saat ini di Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbar sedang diterapkan PPKM. Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia," kata Aye.

Meski demikian, jelas Aye, Fraksi Partai Gerindra akan mengalihkan kegiatan ke beberapa titik penyekatan di Kota Padang.

"Kami akan turun ke lapangan, ke lokasi penyekatan untuk memantau pelaksanaan PPKM," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, DPRD Kota Padang melalui Bamus telah menyepakati akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekan Baru.

Namun dengan telah disepakatinya penundaan perjalanan tersebut, Fraksi Gerindra Kota Padang memanfaatkan untuk memantau penerapan PPKM di Kota Padang.

(by)