Headline

Opini

SOROT

Sports

SOROT

PPKM Diterapkan, BK DPRD Kota Padang Sepakat Tunda Kunker
Selasa, Juli 13, 2021

On Selasa, Juli 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang sepakat menunda kunjungan kerja selama waktu yang tidak ditentukan. 

Hal itu disampaikan Ketua BK DPRD Kota Padang Mastilizal Aye kepada BentengSumbar.com, Selasa, 13 Juli 2021.

"Kami sepakat menunda kunjungan kerja BK ke Kota Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan, selama waktu yang tidak ditentukan," ungkapnya.

Dikatakan Aye, ditundanya kunker tersebut, mengingat di Kota Padang sedang diterapkan PPKM.

"Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbar kan sedang PPKM, termasuk beberapa daerah lainnya di Indonesia," jelas Aye.

Sebelumnya, BK DPRD Kota Padang direncanakan akan melakukan kunjungan ke Kota Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.

Kunjungan kerja itu akan dilakukan setelah melalui hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang yang menentukan jadwal kunjungan.

"Alhamdulillah, hari ini kami sepakat menundanya karena saat ini sedang diterapkan PPKM," ujar Aye yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.

(by)

Mantap! Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Tunda Perjalanan Dinas Selama PPKM
Selasa, Juli 13, 2021

On Selasa, Juli 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi Partai Gerindra Kota Padang akhirnya memutuskan untuk menunda semua perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar Sumatera Barat.

"Kami fraksi Partai Gerindra sepakat untuk menunda perjalanan dinas selama waktu yang belum ditentukan," ungkap Mastilizal Aye, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, usai rapat fraksi, Selasa, 13 Juli 2021.

Dikatakan Aye, keputusan itu diambil berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat Andre Rosiade.

"Kita menyadari, saat ini di Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbar sedang diterapkan PPKM. Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia," kata Aye.

Meski demikian, jelas Aye, Fraksi Partai Gerindra akan mengalihkan kegiatan ke beberapa titik penyekatan di Kota Padang.

"Kami akan turun ke lapangan, ke lokasi penyekatan untuk memantau pelaksanaan PPKM," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, DPRD Kota Padang melalui Bamus telah menyepakati akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekan Baru.

Namun dengan telah disepakatinya penundaan perjalanan tersebut, Fraksi Gerindra Kota Padang memanfaatkan untuk memantau penerapan PPKM di Kota Padang.

(by)

Ketua DPRD dan Wako Padang Tinjau Rencana Lokasi Pembangunan SMP 44 di Piai Tangah
Selasa, Juli 06, 2021

On Selasa, Juli 06, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani bersama Komisi IV DPRD Kota Padang dan Wali Kota Padang meninjau rencana lokasi pembangunan SMP Negeri 44 Padang, Selasa, 6 Juli 2021.

Lokasi yang ditinjau terletak di Piai Tangah Kelurahan Piai Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang.

"Dari beberapa altelnatif lokasi, lokasi ini yang paling memungkinkan karena terletak di zona kuning," ungkap Syafrial Kani kepada awak media.

Untuk itu, kata Syafrial Kani, pihaknya sengaja mengundang Wali Kota Padang dan jajarannya untuk meninjau langsung lokasi tersebut.

"Mengingat kebutuhan sekolah, terutama SMP di daerah ini, lokasi ini sangat strategis. Makanya, kita undang Pak Wali untuk meninjau langsung lokasi ini," ungkapnya.

Terkait anggaran, Syafrial Kani mengatakan, DPRD Kota Padang sudah megalokasikan sekitar Rp4 miliar untuk pembangunan SMP 44 itu.

"Anggaran sudah tersedia, lebih kurang Rp44 miliar. Sedangkan untuk akses jalan, akan disesuaikan, sebab ini menyangkut kepentingan masyarakat dan dana APBD untuk masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, pembangunan SMP 44 ini sudah lama direncanakan.

"Ada beberapa alternatif lokasi yang sudah kami bicarakan. Lokasi ini alternatif yang terbaru. Dari lokasi yang diusulkan, nanti kita lihat kemudahannya. Nanti kita bicarakan dengan DPRD," ungkapnya.

Data lokasi tersebut, jelas Hendri Septa, sudah diterima langsung oleh PUPr dan nanti akan dilihat soal kelayakan lokasinya.

"Apakah berada di zona hijau atau bagaimana. Nanti kita akan diberitahu PUPr. Saya lihat lokasinya bagus. Namun, proses teknisnya berada di PUPr dan Dinas Pendidikan. Kita lihat mereka bekerja beberapa hari kedepan," ujarnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV Azwar Siri, anggota Komisi IV Zalmadi, Zulhardi Z Latif, dan Mukhlis.

(by)

Positif COVID, Pria Riau Malah Nekat ke Padang untuk Menikah, Ditemukan di Rumah Pengantin Wanita di Nanggalo
Rabu, Juni 23, 2021

On Rabu, Juni 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Seorang pemuda berinisial WN pergi ke Padang di Sumatera Barat dalam kondisi positif virus Corona atau COVID-19. Dia tetap pergi ke Padang untuk melangsungkan pernikahan.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Nandang Mukmin Wijaya, menjelaskan kronologi kaburnya WN. Dia mengatakan WN pergi ke Padang setelah dinyatakan positif COVID-19 pada Selasa, 15 Juni 2021.

"Awalnya Bhabinkamtibmas di Kelurahan Industri Tenayan, Aiptu Indra Gunawan terima rilis pasien COVID dari Puskesmas Rejosari untuk wilayah Tenayan Raya. Dari rilis itu ada nama WN," ujar Nandang, Rabu, 23 Juni 2021, dilansir dari detikcom.

Setelah menerima informasi tersebut, Aiptu Indra mulai melakukan tracing kepada warga sesuai data yang diberikan puskesmas. Nandang menyebut pelacakan kontak diawali dengan menghubungi WN via telepon.

"Saat di-tracing, Saudara WN lewat telepon tidak mengaku dan menyampaikan bahwa salah alamat. Kemudian Bhabin bilang ada data lengkap sesuai nama, tanggal lahir, nomor KTP, hingga lokasi swab," kata Nandang.

Setelah dijelaskan, barulah WN mengaku dirinya adalah orang yang dimaksud. Nandang mengatakan Aiptu Indra kemudian meminta WN melakukan isolasi mandiri dan melaporkan perkembangan kondisinya selama 2 pekan isolasi.

Aiptu Indra kemudian meminta data nama dan riwayat perjalanan WN. Namun, WN menolak memberikan penjelasan dan tidak mau diisolasi karena mengklaim sudah sembuh dari infeksi virus Corona.

"WN mengaku sudah sehat dan dia akan menikah, Sabtu (19/6), di Sumbar. Tidak lama kemudian, Bhabin kita melaporkan kepada Kapolsek untuk koordinasi sama orang tua WN," kata Nandang.

Lewat sambungan telepon, orang tua WN mengaku sudah berangkat ke Sumatera Barat. Nandang menyebut Aiptu Indra langsung berangkat untuk mencari WN ke Sumbar dan ditemukan di alamat rumah calon pengantin wanitanya di Nanggalo, Padang.

"Setelah ditemukan Bhabin dan Polsek Nanggalo minta kepada keluarga dan WN untuk isolasi. Penularan dapat dicegah untuk mencegah timbulnya klaster pesta pernikahan," kata Nandang.

(*)

Didesak Copot Kadis Tak Becus, Wako Hendri Septa: Kita Catat
Selasa, Juni 22, 2021

On Selasa, Juni 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk dijadikan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2021, melalui Rapat Paripurna Dewan yang digelar pada Senin, 21 Juni 2021. 

Meski demikian, sejumlah fraksi memberikan cacatan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 tersebut.

Misalnya saja Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Budi Syahrial. Bahkan, fraksi Gerindra meminta sejumlah Kepala OPD dievaluasi terkait kinerja buruk mereka dalam mencapai target yang telah ditetapkan. 

Salah satunya Dinas Perhubungan Kota Padang yang dipimpin Dian Fakri, disamping Dispora dan OPD lainnya.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menanggapi itu, membenarkan ada sejumlah fraksi yang memberikan catatan dan meminta Wali Kota melakukan evaluasi terhadap sejumlah Kepala OPD.

"Tadi sudah kita dengarkan, dari enam fraksi, pada umumnya menyorot rendahnya realisasi pendapatan Kota Padang," ungkap Syafrial Kani menjawab pertanyaan awak media di ruangan kerjanya, Senin, 21 Juni 2021.

"Bahkan ada fraksi yang bertegas-tegas di depan Wali Kota agar melakukan evaluasi, jika perlu ganti. Nah, ini tergantung Wali Kota kedepannya lagi," cakapnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Padang Hendri Septa menegaskan, pihaknya telah mencatat masukan dari masing-masing fraksi.

"Semua masukan dari masing-masing fraksi telah kita catat," katanya.

(by)

Pasca Rapat Paripurna, DPRD Padang Kunker Komisi, Ada yang ke Bali
Selasa, Juni 22, 2021

On Selasa, Juni 22, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pasca pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin, 21 Juni 2021, segenap anggota dewan bakal melakukan kunjungan kerja komisi-komisi.

Bahkan tak tanggung-tanggung, sejumlah anggota dewan memilih daerah kunjungan ke Badung, Provinsi Bali.

"Seperti biasa, sesuai agenda yang telah disusun Bamus, masing-masing komisi akan melakukan kunjungan kerja," kata Syafrial Kani, Ketua DPRD Kota Padang menjawab pertanyaan sejumlah awak media televisi, cetak dan siber dengan penuh kehangatan, di ruangan kerjanya, Senin, 21 Juni 2021.

Ia pun mengakui, sebgian anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke Badung, Provinsi Bali.

"Memang ada ke Badung, Bali. Ada juga ke daerah lainnya," ujarnya polos.

Meski demikian, soal berangkat atau tidaknya masing-masing anggota dewan itu tergantung kebutuhan.

"Itu tergantung kebutuhan individu masing-masing. Seperti saya, ada yang saya ikuti, ada pula yang tidak," ungkapnya.

Dikatakan Syafrial Kani, kunjungan kerja tersebut dilaksanakan selama lima hari. "Seperti biasa, lima hari," katanya.

Laporan: Bang Yahya

Dugaan Penyelewengan Dana Pokir, Ketua DPRD Padang Sebut Ilham Maulana Sudah Memenuhi Panggilan Polisi
Senin, Juni 21, 2021

On Senin, Juni 21, 2021

Dugaan Penyelewengan Dana Pokir, Ketua DPRD Padang Sebut Ilham Maulana Sudah Memenuhi Panggilan Polisi
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani berharap Wakil Ketua DPRD Kota Padang lebih pro aktif dan bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait persoalan yang sedang menimpanya. 


Sebagaimana diketahui, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang, Sumatera Barat melayangkan surat panggilan kepada Ilham Maulana sebagai saksi dalam kasus laporan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang.


Pemeriksaan Ilham Maulana menindaklanjuti laporan masyarakat yang menduga terjadinya dugaan penyelewengan anggaran pokir untuk Bansos COVID-19.


Berdasarkan laporan, dugaan penyelewengan dana pokir itu mencapai Rp 500 ribu perorangan yang terjadi di wilayah daerah pemilihannya.


Syafrial Kani mengatakan, informasi yang ia terima dari Ilham Maulana, yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan pihak kepolisian. 


"Tadi saya sudah mengkonfirmasi ke beliau. Kata beliau, beliau sudah hadir memenuhi panggilan pihak kepolisian," ungkap Syafrial Kani, Senin, 21 Juni 2021. 


Hal itu disampaikan Syafrial Kani ketika menjawab pertanyaan wartawan di ruangan kerjanya, terkait dengan kunjungan kerja komisi-komisi di DPRD Kota Padang.


Ilham sendiri dijadwalkan akan ikut dalam rombongan Komisi II ke Badung, Provinsi Bali.  


"Memang ada yang ke Badung, Bali. Tadi saya komunikasi dengan beliau, ini ada agenda kunjungan komisi, kita harap beliau lebih pro aktif untuk bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian di dalam persoalan ini. Tadi saya tanya, kata beliau, beliau telah hadir untuk memberikan keterangan. Itu kata beliau," ujar Syafrial Kani polos. 


(by)

Ngadu ke DPRD Kota Padang, Pedagang Minta Perwako Dicabut, Ini Kata Komisi II
Senin, Juni 21, 2021

On Senin, Juni 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Komunitas Pedagang Pasarraya (KPP) Padang melakukan hearing dengan DPRD untuk bisa menfasilitasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP tentang kesemrawutan yang terjadi di Pasarraya Padang. Selain itu, para pedagang ini meminta agar Perwako nomor 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha PKL agar di cabut, hal ini disebabkan kehadiran Perwako tersebut menyengsarakan para pemilik toko yang ada di Pasarraya Padang.

Ketua KPP Asril Manan dalam kesempatan tersebut menyatakan pada saat ini tidak ada keberpihakan pemerintah kepada para pedagang yang ada di Pasarraya Padang. Alhasil, lahan-lahan yang ada di Pasarraya di kuasai oleh premanisme, yang membuat Pemko tidak berkutik. 

"Yang di butuhkan pada saat ini tidak ada ketegasan dari walikota Padang tentang Perwako nomor 438 tahun 2018 yang dirasa sebagai penjajah para pedagang toko. Apalagi Perwako tersebut dikendalikan oleh "Tuan Takur" (sebutan tentang premanisme di Pasarraya). Pada saat ini Perwako tersebut itu tidak di patuhi. Jelas Perwako tersebut mengatur PKL hanya mulai bisa beroperasi sejak jam 17.00, nyatanya, PKL memulai berdagang sejak jam 11 siang," jelasnya.

Lebih lanjut,  Asril Manan menjelaskan tentang kesemrawutan pengelolaan parkir oleh Pemko sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para pengunjung Pasarraya Padang.

"Pada saat ini lahan parkir telah berubah menjadi lapak-lapak PKL sehingga tidak kondusif. Jelas ini suatu kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kami harapkan saat ini adalah kenyamanan bagi pengunjung saat berbelanja," tambahnya.

Menanggapi itu semua, sekretaris Komisi II DPRD Padang Boby Rustam berjanji akan membicarakan dan menindaklanjuti kepada Ketua DPRD Padang.

"Kita akan menindaklanjuti ke Ketua DPRD Padang tentang permasalahan yang di hadapi oleh para pedagang yang tergabung dalam KPP Pasarraya Padang ini," ucapnya.

Boby pun memandang pada saat ini pengelolaan Pasarraya sangatlah amburadul sehingga menimbulkan kasemrawutan.

"Saat ini Kota Padang akan menjadi sebuah kota metropolitan. Oleh karena itu, sudah selayaknya trotoar yang ada tidak dijadikan tempat berdagang oleh PKL," ucapnya.

Lebih lanjut, Boby menjelaskan juga akan meminta Pemko Padang untuk memberikan fasilitas berdagang bagi para PKL yang ada di Pasarraya sehingga tidak merugikan lagi para pedagang toko yang ada.

"Kita tampung semua permintaan dari para pedagang toko ini seperti, pengembalian kartu kuning, pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI yang dirobohkan pasca gempa 2009, karena anggarannya telah cair. Dan yang lebih penting penertiban PKL yang berdagang di depan toko," tutupnya. 

(By/Edg)

DPRD Padang Harap PPDB Zonasi yang Digelar Disdik Tak Lagi Tuai Polemik
Minggu, Mei 30, 2021

On Minggu, Mei 30, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi IV DPRD Padang, Wismar Pandjaitan menginginkan PPDB yang akan digelar Disdik Padang tidak lagu menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.

"Kita maunya PPDB T A 2021/2022 berjalan dengan baik dan sistem zonasi yang diterapkan itu implementasinya terlaksana maksimal," ujar kader PDI P ini, kemaren.

Ia mengatakan, Disdik harus jeli dalam pemeriksaan berkas pendaftaran yang masuk. Jangan sampai surat domisili palsu masuk saat pendaftaran ulang ketika anaknya dinyatakan lulus mendaftar.

"Kita berharap Disdik turun ke lapangan dan tidak asal terima berkas saja," ucapnya.

Kemudian, kepada RW, RT dan Lurah diminta tidak memberikan keterangan pada warganya jika domiisilinya tak sesuai alamat yang tertera di KK.
Begitu juga yang numpang tinggal sesaat ditempat family dengan maksud bisa diterima sekolah dekat lingkungan tersebut.

"Kerjasama semua elemen dalam hal kebenaran kita minta. Supaya masalah baru tak terjadi serta perangkat RW, RT dan Lurah tidak disalahkan publik," paparnya.

Ia juga meminta kepada panitia yang bertugas di sekolah teliti dalam menerima berkas yang masuk dan cek satu per satu. Jika ada yang kurang kembalikan.

"Kepada wali murid yang ada diminta untuk mengikuti SOP yang ditetapkan Disdik. Jangan alamat palsu yang dimasukkan. Apalagi ada yang tak paham tanyakan," cakapbya.

(by/ade)

Safari Ramadan di Lubeg, Amran Tono Serahkan Bantuan
Sabtu, Mei 08, 2021

On Sabtu, Mei 08, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Amran Tono melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Bahrul Hidayah Kelurahan Banuaran Nan XX dan Mushaah Assa'datul Hikmah Kelurahan Pampangan nan XX Kecamatan Lubuk Begalung nan XX, Jumat, 7 Mei 2021.

Pada kedua tempat ibadah kaum muslimin tersebut, Amran Tono menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dan mushallah yang bersumber dari APBD Kota Padang.

"Bantuan ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, dan alhamdulillah dapat kami serahkan hari ini," ungkap Amran Tono.

Dikatakan Amran Tono, bantuan tersebut bersumber dari APBD Kota Padang yang berasal dari pajak masyarakat.

"Semoga bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan masjid dan mushalla ini," harapnya.

Pada kesempatan itu, Amran Tono mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Saat ini, Kota Padang kembali masuk zona orange yang sebelumnya sudah sempat hijau. Artinya, virus covid ini kembali menggila dan kita harus waspada dengan mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Dikatakan Amran, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran dan Wali Kota Padang juga sudah mengeluarkan imbauan agar masyatakat tidak terjangkit virus ini.

(by)

Reses, Zulhardi Z Latif Ingatkan Warga Pesan Mendagri dan Wali Kota Padang
Sabtu, Mei 08, 2021

On Sabtu, Mei 08, 2021

Reses, Zulhardi Z Latif Ingatkan Warga Pesan Mendagri dan Wali Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latif melaksanakan reses tahap II di Kampung Kuncie Kelurahan Koronggadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, 7 Mei 2021.


Reses tersebut dihadiri oleh LPM Kelurahan Koronggadang, Ketua RT, Ketua RW dan sekitar 200 orang warga yang didominasi kaum perempuan. 


Pada kesempatan tersebut, Zulhardi Zakaria Latif menekankan kepada warga yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan.


"Mari ibu-ibu dan bapak, kita cuci tangan kita pakai sabun, kita pakai masker dan kita jaga jarak selama pelaksanaan reses ini," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar-PDIP DPRD Kota Padang ini.


Tak hanya itu, Zulhardi juga mengingatkan warga yang hadir soal Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan imbauan Wali Kota Padang.


"Sekarang malah keluar surat edaran Mendagri yang membatasi jumlah warga yang berbuka bersama, larangan open house. Sedangkan Wali Kota Padang mengimbau warga untuk tetap mentaati Prokes," kata Zulhardi.


Sementara itu, Perwakilan dari LPM Kelurahan Koronggadang mengatakan, reses yang digelar anggota dewan merupakan ajang untuk menyampaikan aspirasi untuk pembangunan.


"Bapak ibu, mari kita sampaikan aspirasi kita untuk pembangunan yang nanti akan diusulkan anggota dewan kita melalui pokok-pokok pikirannya," ungkapnya.


(by)

Dari Kunker DPRD Kota Padang, Budi Syahrial: Capilduk Pelalawan Serba Cepat...!
Jumat, April 16, 2021

On Jumat, April 16, 2021

Dari Kunker DPRD Kota Padang, Budi Syahrial: Capilduk Pelalawan Serba Cepat...!
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengungkap kunjungan anggota DPRD Kota Padang ke Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 


Menurutnya, terdapat hal yang mengesankan dalam kunjungan kerja ke Dinas Capilduk Kabupaten Pelalawan tersebut. Ibu kabupaten tempat beroperasinya pabrik pulp and paper RAPP ini memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang serba dipermudah, cepat dan terus berinovasi sesuai visi dan misi Bupatinya.


"Contoh, misalnya aaat seorang anak lahir, maka Capilduk yang sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan mewajibkan RS, klinik, bidan melaporkan ke Capilduk peristiwa kelahiran lewat layanan WA khusus dan Capilduk langsung membuatkan akta kelahiran serta merubah KK orang tua dengan menambahkan NIK baru anak lahir kemudian membuat kartu Identitas anak hanya dalam hitungan 2 hari saja dan tinggal dijemput oleh bidan dan diserahkan saat pasien pulang setelah menjalani perawatan," ungkap Budi, Kamis, 15 April 2021.

 

Contoh lainnya, urai Budi, jika ada perantau yang pulang dan tidak mungkin lagi kembali ke rantau kemudian mengurus pencabutan fail data penduduk di rantau, maka capilduk Pelalawan segera membantu dengan menyiapkan blanko isian, dan membantu menyurati secara elektronik Capilduk daerah rantau untuk mencabut fail warga tersebut.  Biasanya dalam 2 hari fail tercabut dan si perantau yang pulang langsung mendapatkan KTP, KK yang baru di Pelalawan.


"Hal ini kontras sekali dengan di Kota Padang, banyak perantau gagal dan pulang kampung kesulitan mencabut fail dari daerah rantau bahkan diminta pula mengurus dahulu pencabutan itu ke kota tempat merantau sementara untuk ke rantau mengurus hal itu sudah tidak ada biaya lagi, akibatnya tidak bisa mendapatkan  kemudahan KTP dan KK kembali ke kampung halaman sehingga banyak halangan dan hak-haknya yang terpinggirkan," tutur Budi. 


Misalnya saja, terang politisi Partai Gerindra ini, hak memilih, mendapatkan santunan diakibatkan KTP bukan di kampung halaman karena masih di rantau serta hak-hak lainnya.


"Contoh berikutnya di Pelalawan, jika ada pasangan yang menikah, maka Capilduk menghadiahi kedua mempelai langsung dengan KK baru dan merubah KK keluarga asal menjadi baru dengan mengeluarkan nama para mempelai dari KK orangtuanya, bahkan langsung membuatkan KTP dan KK baru kedua pasangan tersebut yabg statusnya berubah dan diantarkan oleh petugas secara gratis," tukuk Budi.


Tak hanya itu, jelas Budi, ketika ada yang meninggal dunia, otomatisewat online WA Lurah/kades melaporkan dan Capilduk siap memberikan segala kemudahan tentang surat keterangan kematian dan lain-lainnya terkait meninggalnya seseorang sehingga data penduduk mereka update dan dinamis.


"Kota Padang harus berubah dan jangan sampai ketinggalan dari Pelalawan. Kita harus mencontoh hal yang baik dari daerah lainnya," pungkasnya.


(by)

DPRD Padang Tunggu Nama Cawako dari PAN dan PKS, Ini Kata Ilham Maulana
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPRD Padang Tunggu Nama Cawako dari PAN dan PKS, Ini Kata Ilham Maulana
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan proses penetapan siapa Wawako pendamping Hendri Septa ialah dua partai pengusung yakni PKS dan PAN mengirimkan nama calon hasil keputusan masing-masing partai ke pimpinan DPRD Kota Padang dan setelah itu, DPRD melakukan rapat fraksi-fraksi membahas nama yang mauk tersebut untuk dipilih mana yang layak menjadi Wawako Padang.


"Sampai sekarang belum ada nama yang masuk dari dua partai itu," ujar kader Demokrat ini pada, baru-baru ini.


Ia menyampaikan, setelah dibahas oleh fraksi-fraksi, nama itu diberikan kepada pimpinan DPRD Padang kemudian dilakukan lobi-lobi dan hasilnya mengerucut jadi satu nama.


"Empat pimpinan dewan akan berunding dulu sebelum menetapkan siapa calonnya. Setelah sepakat barulah di konsultasikan ke KPU, Mendagri pasca digelar pelantikan, pelewaan di DPRD Kota Padang," ucap Ketua DPC Demokrat Kota Padang ini.


Siapa Wakil Wali Kota Padang yang cocok mendampingi Hendri lanjutnya mamiliki visi menjadikan Padang lebih baik. Baik itu pada fisik dan non fisiknya.


"Mampu merubah wajah kota ke arah yang hernilai jual," paparnya.


Selanjutnya, Wawako terpilih bisa menertibkan usaha yang ilegal statusnya. Apalagi tak bayar pajak. Lalu mampu menertibkan pungli yang marak terjadi. Jika perlu, cabut izin operasinya.


"Kita berharap pendamping Hendri sosoknya berani dalam segala hal dan bersinergi dalam membangun kota ini," papar Koordinator Komisi II DPRD Padang ini.


Ia mengajak masyarakat Padang, ikut mendukung program Wali Kota - Wakil Wali Kota yang ada. Sebab manfaatnya juga akan dirasakan dan nikmati warga.


(By-Sandi)

DPRD Padang Minta Pemko Tak Persulit Pencairan Bansos
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPRD Padang Minta Pemko Tak Persulit Pencairan Bansos
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyampaikan jika Bansos untuk individu, kelompokk telah bisa dicairkan OPD, sampaikanlah ke publik dengan baik dan uraikan apa syarat yang perlu dilengkapi.


"OPD yang mengelola Bantuan Sosial harus terbuka dalam menginformasikan persoalan ini. Jangan mempersulit penerima. Apalagi main opor-opor atau sampai tak melayani masyarakat," ujar kader Demokrat ini, baru-baru ini.


Ia menyampaikan, jika pengurusan Bansos tidak bisa sendiri-sendiri, OPD harus sampaikan ke 45 wakil rakyat bila bantuan berasal dari Pokir dewan. Jangan dinas diam saja. Apalagi sampai tak menginfokan. 


"OPD yang ada harus jalin komunikasi dan transparan dalam hal ini," paparnya.


Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya, Zalmadi meminta kepada OPD terkait menyesuaikan data yang ada dengan penerima Bansos. Supaya kesalahan tak dialami dan penerima memang tepat sasaran.


"OPD pengelola Bansos harus jeli dan teliti dalam mencek penerima Bansos. Jangan salah salah. Agar masalah baru tak timbul dan Bansos yang akan dicairkan terealisasi penuh," paparnya.


Kadinsos Padang, Afriadi menyampaikan pihaknya akan menginfokan masalah ini ke warga dengan terbuka. Agar pertanyaan pertanyaan tak muncul dan keamanan terwujud.


Untuk saat ini, Dinsos masih menanti Juklak dan Juknis pencairan Bansos itu dari Pusat. Jika telah ada, proses pencairan segera dimulai. 


(Sandi)

Surya Jufri Bitel Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Selama Ramadan
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Surya Jufri Bitel Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Selama Ramadan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengimbau warga Padang untuk mematuhi protokol kesehatan selama menjalani ibadah puasa Ramadan 1442 H / 2021 M. 


Tujuannya, kata anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang III ini, untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.


"Kita minta masyarakat pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan," ujarnya, kemaren.


Ia menyampaikan, pengurus rumah ibadah perlu menegaskan kepada jemaahnya dan jangan didiamkan saja.


Selain itu, dalam pelaksanaan pesantren ramadan juga perlu diawasi protokol kesehatan baik pada anaknya dan majelis guru, panitia.


Ia juga meminta OPD terkait dapat mengawalnya dan menerapkan sanksi bagi yang nakal.


"Dalam penerapan sanksi, jangan tebang pilih," ucap Anggota Komisi II DPRD Padang ini.


Ia ingin ramadan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar.


"Kepada seluruh stakeholder yang ada mari saling ingatkan dan awasi anak kemenakannya. Supaya kesehatan terjamin dan kenyamanan terwujud," paparnya. 


(Sandi/by)