Headline

Opini

PADANG

Sports

PADANG

Ngadu ke DPRD Kota Padang, Pedagang Minta Perwako Dicabut, Ini Kata Komisi II
Senin, Juni 21, 2021

On Senin, Juni 21, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Komunitas Pedagang Pasarraya (KPP) Padang melakukan hearing dengan DPRD untuk bisa menfasilitasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP tentang kesemrawutan yang terjadi di Pasarraya Padang. Selain itu, para pedagang ini meminta agar Perwako nomor 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha PKL agar di cabut, hal ini disebabkan kehadiran Perwako tersebut menyengsarakan para pemilik toko yang ada di Pasarraya Padang.

Ketua KPP Asril Manan dalam kesempatan tersebut menyatakan pada saat ini tidak ada keberpihakan pemerintah kepada para pedagang yang ada di Pasarraya Padang. Alhasil, lahan-lahan yang ada di Pasarraya di kuasai oleh premanisme, yang membuat Pemko tidak berkutik. 

"Yang di butuhkan pada saat ini tidak ada ketegasan dari walikota Padang tentang Perwako nomor 438 tahun 2018 yang dirasa sebagai penjajah para pedagang toko. Apalagi Perwako tersebut dikendalikan oleh "Tuan Takur" (sebutan tentang premanisme di Pasarraya). Pada saat ini Perwako tersebut itu tidak di patuhi. Jelas Perwako tersebut mengatur PKL hanya mulai bisa beroperasi sejak jam 17.00, nyatanya, PKL memulai berdagang sejak jam 11 siang," jelasnya.

Lebih lanjut,  Asril Manan menjelaskan tentang kesemrawutan pengelolaan parkir oleh Pemko sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para pengunjung Pasarraya Padang.

"Pada saat ini lahan parkir telah berubah menjadi lapak-lapak PKL sehingga tidak kondusif. Jelas ini suatu kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kami harapkan saat ini adalah kenyamanan bagi pengunjung saat berbelanja," tambahnya.

Menanggapi itu semua, sekretaris Komisi II DPRD Padang Boby Rustam berjanji akan membicarakan dan menindaklanjuti kepada Ketua DPRD Padang.

"Kita akan menindaklanjuti ke Ketua DPRD Padang tentang permasalahan yang di hadapi oleh para pedagang yang tergabung dalam KPP Pasarraya Padang ini," ucapnya.

Boby pun memandang pada saat ini pengelolaan Pasarraya sangatlah amburadul sehingga menimbulkan kasemrawutan.

"Saat ini Kota Padang akan menjadi sebuah kota metropolitan. Oleh karena itu, sudah selayaknya trotoar yang ada tidak dijadikan tempat berdagang oleh PKL," ucapnya.

Lebih lanjut, Boby menjelaskan juga akan meminta Pemko Padang untuk memberikan fasilitas berdagang bagi para PKL yang ada di Pasarraya sehingga tidak merugikan lagi para pedagang toko yang ada.

"Kita tampung semua permintaan dari para pedagang toko ini seperti, pengembalian kartu kuning, pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI yang dirobohkan pasca gempa 2009, karena anggarannya telah cair. Dan yang lebih penting penertiban PKL yang berdagang di depan toko," tutupnya. 

(By/Edg)

DPRD Padang Harap PPDB Zonasi yang Digelar Disdik Tak Lagi Tuai Polemik
Minggu, Mei 30, 2021

On Minggu, Mei 30, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi IV DPRD Padang, Wismar Pandjaitan menginginkan PPDB yang akan digelar Disdik Padang tidak lagu menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.

"Kita maunya PPDB T A 2021/2022 berjalan dengan baik dan sistem zonasi yang diterapkan itu implementasinya terlaksana maksimal," ujar kader PDI P ini, kemaren.

Ia mengatakan, Disdik harus jeli dalam pemeriksaan berkas pendaftaran yang masuk. Jangan sampai surat domisili palsu masuk saat pendaftaran ulang ketika anaknya dinyatakan lulus mendaftar.

"Kita berharap Disdik turun ke lapangan dan tidak asal terima berkas saja," ucapnya.

Kemudian, kepada RW, RT dan Lurah diminta tidak memberikan keterangan pada warganya jika domiisilinya tak sesuai alamat yang tertera di KK.
Begitu juga yang numpang tinggal sesaat ditempat family dengan maksud bisa diterima sekolah dekat lingkungan tersebut.

"Kerjasama semua elemen dalam hal kebenaran kita minta. Supaya masalah baru tak terjadi serta perangkat RW, RT dan Lurah tidak disalahkan publik," paparnya.

Ia juga meminta kepada panitia yang bertugas di sekolah teliti dalam menerima berkas yang masuk dan cek satu per satu. Jika ada yang kurang kembalikan.

"Kepada wali murid yang ada diminta untuk mengikuti SOP yang ditetapkan Disdik. Jangan alamat palsu yang dimasukkan. Apalagi ada yang tak paham tanyakan," cakapbya.

(by/ade)

Safari Ramadan di Lubeg, Amran Tono Serahkan Bantuan
Sabtu, Mei 08, 2021

On Sabtu, Mei 08, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Amran Tono melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Bahrul Hidayah Kelurahan Banuaran Nan XX dan Mushaah Assa'datul Hikmah Kelurahan Pampangan nan XX Kecamatan Lubuk Begalung nan XX, Jumat, 7 Mei 2021.

Pada kedua tempat ibadah kaum muslimin tersebut, Amran Tono menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid dan mushallah yang bersumber dari APBD Kota Padang.

"Bantuan ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, dan alhamdulillah dapat kami serahkan hari ini," ungkap Amran Tono.

Dikatakan Amran Tono, bantuan tersebut bersumber dari APBD Kota Padang yang berasal dari pajak masyarakat.

"Semoga bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan masjid dan mushalla ini," harapnya.

Pada kesempatan itu, Amran Tono mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Saat ini, Kota Padang kembali masuk zona orange yang sebelumnya sudah sempat hijau. Artinya, virus covid ini kembali menggila dan kita harus waspada dengan mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Dikatakan Amran, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran dan Wali Kota Padang juga sudah mengeluarkan imbauan agar masyatakat tidak terjangkit virus ini.

(by)

Reses, Zulhardi Z Latif Ingatkan Warga Pesan Mendagri dan Wali Kota Padang
Sabtu, Mei 08, 2021

On Sabtu, Mei 08, 2021

Reses, Zulhardi Z Latif Ingatkan Warga Pesan Mendagri dan Wali Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latif melaksanakan reses tahap II di Kampung Kuncie Kelurahan Koronggadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat, 7 Mei 2021.


Reses tersebut dihadiri oleh LPM Kelurahan Koronggadang, Ketua RT, Ketua RW dan sekitar 200 orang warga yang didominasi kaum perempuan. 


Pada kesempatan tersebut, Zulhardi Zakaria Latif menekankan kepada warga yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan.


"Mari ibu-ibu dan bapak, kita cuci tangan kita pakai sabun, kita pakai masker dan kita jaga jarak selama pelaksanaan reses ini," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar-PDIP DPRD Kota Padang ini.


Tak hanya itu, Zulhardi juga mengingatkan warga yang hadir soal Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan imbauan Wali Kota Padang.


"Sekarang malah keluar surat edaran Mendagri yang membatasi jumlah warga yang berbuka bersama, larangan open house. Sedangkan Wali Kota Padang mengimbau warga untuk tetap mentaati Prokes," kata Zulhardi.


Sementara itu, Perwakilan dari LPM Kelurahan Koronggadang mengatakan, reses yang digelar anggota dewan merupakan ajang untuk menyampaikan aspirasi untuk pembangunan.


"Bapak ibu, mari kita sampaikan aspirasi kita untuk pembangunan yang nanti akan diusulkan anggota dewan kita melalui pokok-pokok pikirannya," ungkapnya.


(by)

Dari Kunker DPRD Kota Padang, Budi Syahrial: Capilduk Pelalawan Serba Cepat...!
Jumat, April 16, 2021

On Jumat, April 16, 2021

Dari Kunker DPRD Kota Padang, Budi Syahrial: Capilduk Pelalawan Serba Cepat...!
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengungkap kunjungan anggota DPRD Kota Padang ke Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 


Menurutnya, terdapat hal yang mengesankan dalam kunjungan kerja ke Dinas Capilduk Kabupaten Pelalawan tersebut. Ibu kabupaten tempat beroperasinya pabrik pulp and paper RAPP ini memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang serba dipermudah, cepat dan terus berinovasi sesuai visi dan misi Bupatinya.


"Contoh, misalnya aaat seorang anak lahir, maka Capilduk yang sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan mewajibkan RS, klinik, bidan melaporkan ke Capilduk peristiwa kelahiran lewat layanan WA khusus dan Capilduk langsung membuatkan akta kelahiran serta merubah KK orang tua dengan menambahkan NIK baru anak lahir kemudian membuat kartu Identitas anak hanya dalam hitungan 2 hari saja dan tinggal dijemput oleh bidan dan diserahkan saat pasien pulang setelah menjalani perawatan," ungkap Budi, Kamis, 15 April 2021.

 

Contoh lainnya, urai Budi, jika ada perantau yang pulang dan tidak mungkin lagi kembali ke rantau kemudian mengurus pencabutan fail data penduduk di rantau, maka capilduk Pelalawan segera membantu dengan menyiapkan blanko isian, dan membantu menyurati secara elektronik Capilduk daerah rantau untuk mencabut fail warga tersebut.  Biasanya dalam 2 hari fail tercabut dan si perantau yang pulang langsung mendapatkan KTP, KK yang baru di Pelalawan.


"Hal ini kontras sekali dengan di Kota Padang, banyak perantau gagal dan pulang kampung kesulitan mencabut fail dari daerah rantau bahkan diminta pula mengurus dahulu pencabutan itu ke kota tempat merantau sementara untuk ke rantau mengurus hal itu sudah tidak ada biaya lagi, akibatnya tidak bisa mendapatkan  kemudahan KTP dan KK kembali ke kampung halaman sehingga banyak halangan dan hak-haknya yang terpinggirkan," tutur Budi. 


Misalnya saja, terang politisi Partai Gerindra ini, hak memilih, mendapatkan santunan diakibatkan KTP bukan di kampung halaman karena masih di rantau serta hak-hak lainnya.


"Contoh berikutnya di Pelalawan, jika ada pasangan yang menikah, maka Capilduk menghadiahi kedua mempelai langsung dengan KK baru dan merubah KK keluarga asal menjadi baru dengan mengeluarkan nama para mempelai dari KK orangtuanya, bahkan langsung membuatkan KTP dan KK baru kedua pasangan tersebut yabg statusnya berubah dan diantarkan oleh petugas secara gratis," tukuk Budi.


Tak hanya itu, jelas Budi, ketika ada yang meninggal dunia, otomatisewat online WA Lurah/kades melaporkan dan Capilduk siap memberikan segala kemudahan tentang surat keterangan kematian dan lain-lainnya terkait meninggalnya seseorang sehingga data penduduk mereka update dan dinamis.


"Kota Padang harus berubah dan jangan sampai ketinggalan dari Pelalawan. Kita harus mencontoh hal yang baik dari daerah lainnya," pungkasnya.


(by)

DPRD Padang Tunggu Nama Cawako dari PAN dan PKS, Ini Kata Ilham Maulana
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPRD Padang Tunggu Nama Cawako dari PAN dan PKS, Ini Kata Ilham Maulana
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan proses penetapan siapa Wawako pendamping Hendri Septa ialah dua partai pengusung yakni PKS dan PAN mengirimkan nama calon hasil keputusan masing-masing partai ke pimpinan DPRD Kota Padang dan setelah itu, DPRD melakukan rapat fraksi-fraksi membahas nama yang mauk tersebut untuk dipilih mana yang layak menjadi Wawako Padang.


"Sampai sekarang belum ada nama yang masuk dari dua partai itu," ujar kader Demokrat ini pada, baru-baru ini.


Ia menyampaikan, setelah dibahas oleh fraksi-fraksi, nama itu diberikan kepada pimpinan DPRD Padang kemudian dilakukan lobi-lobi dan hasilnya mengerucut jadi satu nama.


"Empat pimpinan dewan akan berunding dulu sebelum menetapkan siapa calonnya. Setelah sepakat barulah di konsultasikan ke KPU, Mendagri pasca digelar pelantikan, pelewaan di DPRD Kota Padang," ucap Ketua DPC Demokrat Kota Padang ini.


Siapa Wakil Wali Kota Padang yang cocok mendampingi Hendri lanjutnya mamiliki visi menjadikan Padang lebih baik. Baik itu pada fisik dan non fisiknya.


"Mampu merubah wajah kota ke arah yang hernilai jual," paparnya.


Selanjutnya, Wawako terpilih bisa menertibkan usaha yang ilegal statusnya. Apalagi tak bayar pajak. Lalu mampu menertibkan pungli yang marak terjadi. Jika perlu, cabut izin operasinya.


"Kita berharap pendamping Hendri sosoknya berani dalam segala hal dan bersinergi dalam membangun kota ini," papar Koordinator Komisi II DPRD Padang ini.


Ia mengajak masyarakat Padang, ikut mendukung program Wali Kota - Wakil Wali Kota yang ada. Sebab manfaatnya juga akan dirasakan dan nikmati warga.


(By-Sandi)

DPRD Padang Minta Pemko Tak Persulit Pencairan Bansos
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPRD Padang Minta Pemko Tak Persulit Pencairan Bansos
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyampaikan jika Bansos untuk individu, kelompokk telah bisa dicairkan OPD, sampaikanlah ke publik dengan baik dan uraikan apa syarat yang perlu dilengkapi.


"OPD yang mengelola Bantuan Sosial harus terbuka dalam menginformasikan persoalan ini. Jangan mempersulit penerima. Apalagi main opor-opor atau sampai tak melayani masyarakat," ujar kader Demokrat ini, baru-baru ini.


Ia menyampaikan, jika pengurusan Bansos tidak bisa sendiri-sendiri, OPD harus sampaikan ke 45 wakil rakyat bila bantuan berasal dari Pokir dewan. Jangan dinas diam saja. Apalagi sampai tak menginfokan. 


"OPD yang ada harus jalin komunikasi dan transparan dalam hal ini," paparnya.


Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya, Zalmadi meminta kepada OPD terkait menyesuaikan data yang ada dengan penerima Bansos. Supaya kesalahan tak dialami dan penerima memang tepat sasaran.


"OPD pengelola Bansos harus jeli dan teliti dalam mencek penerima Bansos. Jangan salah salah. Agar masalah baru tak timbul dan Bansos yang akan dicairkan terealisasi penuh," paparnya.


Kadinsos Padang, Afriadi menyampaikan pihaknya akan menginfokan masalah ini ke warga dengan terbuka. Agar pertanyaan pertanyaan tak muncul dan keamanan terwujud.


Untuk saat ini, Dinsos masih menanti Juklak dan Juknis pencairan Bansos itu dari Pusat. Jika telah ada, proses pencairan segera dimulai. 


(Sandi)

Surya Jufri Bitel Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Selama Ramadan
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Surya Jufri Bitel Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Selama Ramadan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengimbau warga Padang untuk mematuhi protokol kesehatan selama menjalani ibadah puasa Ramadan 1442 H / 2021 M. 


Tujuannya, kata anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang III ini, untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.


"Kita minta masyarakat pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan," ujarnya, kemaren.


Ia menyampaikan, pengurus rumah ibadah perlu menegaskan kepada jemaahnya dan jangan didiamkan saja.


Selain itu, dalam pelaksanaan pesantren ramadan juga perlu diawasi protokol kesehatan baik pada anaknya dan majelis guru, panitia.


Ia juga meminta OPD terkait dapat mengawalnya dan menerapkan sanksi bagi yang nakal.


"Dalam penerapan sanksi, jangan tebang pilih," ucap Anggota Komisi II DPRD Padang ini.


Ia ingin ramadan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar.


"Kepada seluruh stakeholder yang ada mari saling ingatkan dan awasi anak kemenakannya. Supaya kesehatan terjamin dan kenyamanan terwujud," paparnya. 


(Sandi/by)

Dorong Kinerja Pemko, Mestilizal Aye Rekomendasikan Copot Pejabat Dinas Perhubungan Kota Padang
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Dorong Kinerja Pemko, Mestilizal Aye Rekomendasikan Copot Pejabat Dinas Perhubungan Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kinerja, sehingga visi misi Wali Kota Padang tercapai yang berujung kepada kesejahteraan warga Kota Padang.


Untuk itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mestilizal Aye mendesak Walikota Padang mencopot pejabat Dinas Perhubungan setempat, karena memiliki rapor merah dengan gagalnya mengelola parkir.


“Masih banyak pejabat kita yang bagus yang peduli dan responsive terhadap persoalan parkir. Jadi Fraksi Gerindra merekomendasikan mencopot pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir,” kata Mastilizal Aye saat menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020 di sidang paripurna di DPRD Padang, Senin, 12 April 2021.


Mastilizal Aye juga menyampaikan, retribusi parkir yang diterima baru sebatas retribusi parkir tingkat kelurahan bukan penerimaan retribusi untuk Kota Padang.


“Sekedar perbandingan, Kota Padang penerimaan retribusi parkirnya Rp1,5 miliar dan Kota Bukittinggi Rp15 miliar. Pekanbaru yang kotanya hampir sama besar dengan Kota Padang realisasi parkirnya saja mencapai Rp30 miliar. Artinya retribusi parkir yang kita terima setidaknya lebih dengan Pekanbaru sebanyak Rp40 miliar atau sama dengan pekanbaru sebanyak Rp30 miliar. Jadi wajar kalau kami katakan retribusi parkir yang kita terima baru sebatas retribusi dari satu kelurahan saja,” tambahnya.


Mastilizal Aye menekankan, jika kondisi seperti ini tetap dilakukan pembiaran, maka ke depan akan lebih parah lagi, dimana mana terjadi parkir parkir liar dan pemerintah daerah tidak hadir disitu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan berkendaraan di Kota Padang.


“PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, untuk itu kepada Walikota perlu kami sampaikan agar mengevaluasi setiap saat pejabat,” tutupnya.


Menanggapi hal itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, pihaknya akan mencoba mengontrol realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Padang kedepan. Sementara terkait rekomendasi agar pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir diganti akan dirapatkan terlebih dahulu.


“Kita lihat nanti. Kita akan minta dari tim sepertk Sekda dan lain-lain mengenai diganti atau tidaknya nanti kita bisa rembukkan bersama. Sehingga kita berikan kesempatan kepada, seperti disampaikan beberapa fraksi DPRD, yang mungkin lebih mumpuni, yang mampu melaksanakan tugas itu,” kata Hendri.


(by)

Ketua DPRD Kota Padang Ajak Perbanyak Amal di Bulan Ramadan Agar Mendatangkan Berkah Allah
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Ketua DPRD Kota Padang Ajak Perbanyak Amal di Bulan Ramadan Agar Mendatangkan Berkah Allah
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengajak warga Kota Padang untuk memaksimalkan amalan di bulan suci Ramadan agar mendatangkan berkah Allah SWT.


Hal itu disampaikannya kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin, 12 April 2021 sore.


"Kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita perbanyak amal di bulan yang penuh berkah ini," ungkapnya.


Dikatakan Syafrial Kani, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Untuk itu jangan sampai disia-siakan.


"Jangan kita sia-siakan bulan ini. Mari kita lakukan amalan buat kepentingan kita dan kepentingan kota ini," cakapnya.


"Amalan-amalan yang kita lakukan itu, semoga mendatangkan berkah dari Allah SWT," tutupnya.


(by)


Mutiara Hadis


Imam Shodiq meriwayatkan: "Rasulullah saw bersabda kepada Jabir, ‘Bila engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, dari hal yang haram dan anggota tubuhmu, dan seluruh ragamu dari hal yang buruk, tinggalkan menggangu orang dan menyiksa pembantu pastikan pada dirimu adanya ketenangan puasa, berusahalah untuk selalu tenang dan diam kecuali hanya menggunakannya untuk apa yang diridhoi-Nya. Sehingga telinga-telinga kami tidak kami arahkan pada kesia-siaan dan mata-mata kami tidak kami pusatkan pada kealpaan, sehingga tangan-tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan, dan kaki-kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan, sehingga perut-perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan, dan lidah-lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. Kami tidak melakukan kecuali yang mendekatkan pahala-Mu. Kami tidak mengerjakan kecuali yang menjaga kami dari siksa-Mu."

Kunker Lagi, Giliran BK DPRD Kota Padang ke Pulau Jawa
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Kunker Lagi, Giliran BK DPRD Kota Padang ke Pulau Jawa
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja ke Pulau Jawa. Kali ini, giliran Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang. 


Setelah melaksanakan rapat paripurna, Senin, 12 April 2021, wakil rakyat di DPRD Padang yang tergabung dalam Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang, kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke pulau Jawa.


Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang, Azwar Siry mengatakan, perjalanan dinas BK akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 April 2021, telah teragenda di jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang.


“Jumlah anggota dewan yang masuk dalam struktur BK ada 5 orang,” ujar kader Demokrat ini pada Selasa, 13 April 2021.


Tujuan dilaksanakan kunker BK, lanjutnya, dalam rangka pengayaan dan penguatan keberadaan BK di DPRD Kota Padang.


“Kita menelusuri ke daerah yang disambangi bagaimana penyelesaian masalahnya disana jika terjadi pada wakil rakyatnnya dan apa langkahnya,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Padang ini.


Ia menyampaikan, hasil dari kunker diharapkan terimplementasi dengan baik dan persoalan yang terjadi di DPRD Padang dapat dituntaskan BK sesuai aturan yang ada.


Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, membenarkan perjalanan dinas itu dan menginginkan BK DPRD Padang profesional dalam menyelesaikan masalah yang terjadi nanti.


“Perjalanan BK juga didampingi beberapa Sekretariat DPRD Padang dan kita berharap apa yang didapat didaerah yang disambangi teraplikasikan di Padang,” ujar kader Gerindra ini.


Sebelumnya, wakil rakyat Kota Padang itu baru saja kembali dari kunker dari Pekanbaru dan lainnya pada 10 April 2021 lalu dalam rangka kunker Badan Anggaran. 


(by)

Mastilizal Aye Ungkap Rentenir Jerat UMKM dan Pedagang di Padang
Sabtu, Maret 27, 2021

On Sabtu, Maret 27, 2021

Mastilizal Aye Ungkap Rentenir Jerat UMKM dan Pedagang di Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mastilizal Aye meminta solusi terbaik bagi potensi UMKM dan Pedagang Pasar Tradisionil di Kota Padang yang telah terjerat transaksi ekonomi praktis seperti rentenir yang telah mngambil alih peran perbankan denga segala kemudahan dalam mengucurkan dana pinjaman.


Apalagi pada masa pandemi ini banyak pelaku ekonomi yang mengalami kesulitan permodalan karena jaminan keperbankan tidak ada; tanah dan rumah/ tempat usaha ditempati pada umumnya bagian dari tanah pusaka/ulayat/kaum.


Presentasi Mastilizal Aye pada Silaturrahmi Saran Ranah dan Rantau antara DPP. BAKO IKK Padang dengan DPRD Kota Padang, yang diadakan di Jakarta 25,26 Maret 2021. Juga memberikan gambaran potensi Ekonomi kreatif diberbagai bidang terutama Bidang Pariwisata, Pendidikan, Pedagangan dan mengajak para perantau bisa berkontribusi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemko Padang.


Silaturrahmi dua hari ini banyak hal didiskusikan oleh anggota rombongan DPRD Kota Padang dan BAKO IKK Padang, Elly Trisyanti, Yuhilda Darwis teredukasinya dengan baik potensi rantau bisa saja Joint Ventura kepemilikan asset bersama. 


Jhon Rizal Ketua Harian dan Efimeldi Sekum Bako IKK Padang mengapresiasi saran ini dan akan dibahas dan disinergikan dengan program prioritas Bako IKK yaitu membuat gedung/lokasi usaha multi fungsi.


Zalmadi, Donal Ardi sangat antusias membicarakan ekonomi kreatif dan Gusrial Oyong Ketua Bidang Seni Budaya Bako IKK akan mengadakan Titian Muhibah Seni Tradisionil, diadakan di Jakarta dan Padang.


Zulhardi Z Latief dan Anggota Dewan Mukhlis dari Demokrat Dapil Koto Tangah, Komunikasi dan Pertemuan serta Diskusi seperti cukup efektif manampung aspirasi para perantau untuk kemajuan Kota Padang, DPRD akan memberikan masukan arah yang sama ke pada Pemko dalam peningkatan pembangunan disegala bidang di Kota Padang.


BAKO IKK Padang meminta kepada DPRD Kota Padang untuk mempertahankan Peraturan Pemko tentang seragam/pemakaian hijab yang dikeluarkan masa jabatanWalikota Fauzi Bahar. Perwakilan BAKO IKK Padang di Padang yang telah diamahkan dalam AD/ART sejak Mubes 2005 di Hotel Cikini Jakarta, Jumadi Rajosa Ketua DPP Bid. Organisasi & Keanggotaan (2019/2023) akan maksimalkan Insfrastrukturnya yang selama ini kurang terkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di Padang, padahal mempunyai Koordinator Keluarga dan Koodinator Pemuda disetiap Kelurahan Kota Padang.


(by/rel)

Ketua DPRD Padang: Pelantikan Wali Kota Diupayakan Maret Ini
Kamis, Maret 18, 2021

On Kamis, Maret 18, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  Padang sudah berkoordinasi dengan Kemendagri soal pelantikan Wali Kota Padang. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, kemarin. 

"Kita sudah koordinasi juga dengan Kemendagri upaya percepatan Padang punya wali kota defenitif,
diupayakan pada bulan Maret 2021 ini," kata Syafrial Kani.

Syafrial Kani menambahkan,  pelantikan Hendri Septa jadi Wali Kota Padang dilakukan maksimal dua belas hari setelah surat diajukan oleh DPRD Padang.

Diperkirakan pelantikan Hendri Septa bisa dilakukan setelah ada SK dari Kemendagri tersebut, diupayakan bulan Maret 2021 ini.

"Pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur Sumbar, DPRD hanya mengajukan," ungkapnya.

Syafrial Kani berharap Kota Padang segera memiliki Wali Kota yang definitif untuk melanjutkan pembangunan sesuai visi misi ke depannya.

Dengan Plt Wali Kota Padang saat ini, banyak persoalan Padang yang sedikit mandek. 

Hal ini dikarenakan Plt Wali Kota Padang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang masih terbatas.

(Charlie)

Jika Ada Lahan, Ilham Maulana Siap Anggarkan Dana Pembangunan Kantor Lurah Bukik Gado Gado Melalui Pokir
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengaku prihatin dengan kondisi beberapa kantor Lurah di Kota Padang yang tak ubahnya seperti kandang ayam.

Misalnya Kantor Lurah Bukik Gado Gado Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

"Kondisi kantor Lurahnya sangat memprihatinkan. Kantor Lurah yang kini terlalu kecil untuk pelayanan," jelas Ilham Maulama kepada BentengSumbar.com, beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Ilham, Kelurahan Bukik Gado Gado merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Padang.

Dari segi jumlah penduduk, kata Ilham, terbilang banyak warganya. Jumlah pemilih di Bukik Gado Gado sekira 1.200 orang.

"Apalagi kelurahan itu destinasi wisata. Jumlah warganya cukup banyak. Jumlah pemilihnya saja sekitar 1.200," kata Ilham lagi.

Ironisnya, lahan untuk pembangunan Kantor Lurah Bukik Gado Gado sampai saat ini belum tersedia.

"Kelurahan Bukik Gado Gado juga belum ada lahan untuk pembangunan kantor Lurah. Jika ada lahan, kami siap menganggarkan melalui pokir," tegas Ilham.

(by)

Perubahan Perda No. 9/Tahun 2021, Jakfar: Pelimpahan Kewenangan Pengawasan
Sabtu, Februari 06, 2021

On Sabtu, Februari 06, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggoat Panitia Khusus III, Jakfar mengungkap materi pembahasan yang dilakukan dalam rapat-rapat Pansus III DPRD Kota Padang yang digelar beberapa waktu lalu.

"Pembahasan Panitia Khusus Perubahan Perda  No. 9 Tahun 2012 tentang tera dan atau rera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya," ungkap Jakfar, kemaren.

Sekretaris DPD PKS Kota Padang ini mengatakan, perubahan yang mendasar adalah tentang materi pengawasan. 

"Berdasarkan regulasi pemerintah terhitung 2017 pengawasan teknis  hal ini dilimpahkan ke Pemerintah Kota," terangnya.

Sebelum tahun 2017, jelas Jakfar, pengawasan berada pada pemerintahan provinsi. Sehingga menyulitkan dalam kontrol dan pengawasannya. 

"Pengaduan-pengaduan masyarakat menyulitkan dalam penyelesaiannya," tukuknya.

Dalam pembahasan, kata Jakfar, Pansus III bersama Bagian Hukum, Dinas Perdagangan dan Metereologi. PT. Semen Padang, PT. Pertamina, PT. PLN, da  PDAM. 

"Alhamdulillah rapat pansus kemaren berjalan lancar dan mengahasilkan Perda yang terbaru yang lebih baik," ujarnya.

(by)