Opini

PARLEMEN

Sports

Parlemen

DPRD Padang Tunggu Nama Cawako dari PAN dan PKS, Ini Kata Ilham Maulana
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPRD Padang Tunggu Nama Cawako dari PAN dan PKS, Ini Kata Ilham Maulana
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan proses penetapan siapa Wawako pendamping Hendri Septa ialah dua partai pengusung yakni PKS dan PAN mengirimkan nama calon hasil keputusan masing-masing partai ke pimpinan DPRD Kota Padang dan setelah itu, DPRD melakukan rapat fraksi-fraksi membahas nama yang mauk tersebut untuk dipilih mana yang layak menjadi Wawako Padang.


"Sampai sekarang belum ada nama yang masuk dari dua partai itu," ujar kader Demokrat ini pada, baru-baru ini.


Ia menyampaikan, setelah dibahas oleh fraksi-fraksi, nama itu diberikan kepada pimpinan DPRD Padang kemudian dilakukan lobi-lobi dan hasilnya mengerucut jadi satu nama.


"Empat pimpinan dewan akan berunding dulu sebelum menetapkan siapa calonnya. Setelah sepakat barulah di konsultasikan ke KPU, Mendagri pasca digelar pelantikan, pelewaan di DPRD Kota Padang," ucap Ketua DPC Demokrat Kota Padang ini.


Siapa Wakil Wali Kota Padang yang cocok mendampingi Hendri lanjutnya mamiliki visi menjadikan Padang lebih baik. Baik itu pada fisik dan non fisiknya.


"Mampu merubah wajah kota ke arah yang hernilai jual," paparnya.


Selanjutnya, Wawako terpilih bisa menertibkan usaha yang ilegal statusnya. Apalagi tak bayar pajak. Lalu mampu menertibkan pungli yang marak terjadi. Jika perlu, cabut izin operasinya.


"Kita berharap pendamping Hendri sosoknya berani dalam segala hal dan bersinergi dalam membangun kota ini," papar Koordinator Komisi II DPRD Padang ini.


Ia mengajak masyarakat Padang, ikut mendukung program Wali Kota - Wakil Wali Kota yang ada. Sebab manfaatnya juga akan dirasakan dan nikmati warga.


(By-Sandi)

DPRD Padang Minta Pemko Tak Persulit Pencairan Bansos
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

DPRD Padang Minta Pemko Tak Persulit Pencairan Bansos
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyampaikan jika Bansos untuk individu, kelompokk telah bisa dicairkan OPD, sampaikanlah ke publik dengan baik dan uraikan apa syarat yang perlu dilengkapi.


"OPD yang mengelola Bantuan Sosial harus terbuka dalam menginformasikan persoalan ini. Jangan mempersulit penerima. Apalagi main opor-opor atau sampai tak melayani masyarakat," ujar kader Demokrat ini, baru-baru ini.


Ia menyampaikan, jika pengurusan Bansos tidak bisa sendiri-sendiri, OPD harus sampaikan ke 45 wakil rakyat bila bantuan berasal dari Pokir dewan. Jangan dinas diam saja. Apalagi sampai tak menginfokan. 


"OPD yang ada harus jalin komunikasi dan transparan dalam hal ini," paparnya.


Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya, Zalmadi meminta kepada OPD terkait menyesuaikan data yang ada dengan penerima Bansos. Supaya kesalahan tak dialami dan penerima memang tepat sasaran.


"OPD pengelola Bansos harus jeli dan teliti dalam mencek penerima Bansos. Jangan salah salah. Agar masalah baru tak timbul dan Bansos yang akan dicairkan terealisasi penuh," paparnya.


Kadinsos Padang, Afriadi menyampaikan pihaknya akan menginfokan masalah ini ke warga dengan terbuka. Agar pertanyaan pertanyaan tak muncul dan keamanan terwujud.


Untuk saat ini, Dinsos masih menanti Juklak dan Juknis pencairan Bansos itu dari Pusat. Jika telah ada, proses pencairan segera dimulai. 


(Sandi)

Surya Jufri Bitel Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Selama Ramadan
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Surya Jufri Bitel Minta Masyarakat Tetap Terapkan Prokes Selama Ramadan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri mengimbau warga Padang untuk mematuhi protokol kesehatan selama menjalani ibadah puasa Ramadan 1442 H / 2021 M. 


Tujuannya, kata anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang III ini, untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.


"Kita minta masyarakat pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan," ujarnya, kemaren.


Ia menyampaikan, pengurus rumah ibadah perlu menegaskan kepada jemaahnya dan jangan didiamkan saja.


Selain itu, dalam pelaksanaan pesantren ramadan juga perlu diawasi protokol kesehatan baik pada anaknya dan majelis guru, panitia.


Ia juga meminta OPD terkait dapat mengawalnya dan menerapkan sanksi bagi yang nakal.


"Dalam penerapan sanksi, jangan tebang pilih," ucap Anggota Komisi II DPRD Padang ini.


Ia ingin ramadan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar.


"Kepada seluruh stakeholder yang ada mari saling ingatkan dan awasi anak kemenakannya. Supaya kesehatan terjamin dan kenyamanan terwujud," paparnya. 


(Sandi/by)

Dorong Kinerja Pemko, Mestilizal Aye Rekomendasikan Copot Pejabat Dinas Perhubungan Kota Padang
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Dorong Kinerja Pemko, Mestilizal Aye Rekomendasikan Copot Pejabat Dinas Perhubungan Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang terus mendorong Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kinerja, sehingga visi misi Wali Kota Padang tercapai yang berujung kepada kesejahteraan warga Kota Padang.


Untuk itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mestilizal Aye mendesak Walikota Padang mencopot pejabat Dinas Perhubungan setempat, karena memiliki rapor merah dengan gagalnya mengelola parkir.


“Masih banyak pejabat kita yang bagus yang peduli dan responsive terhadap persoalan parkir. Jadi Fraksi Gerindra merekomendasikan mencopot pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir,” kata Mastilizal Aye saat menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020 di sidang paripurna di DPRD Padang, Senin, 12 April 2021.


Mastilizal Aye juga menyampaikan, retribusi parkir yang diterima baru sebatas retribusi parkir tingkat kelurahan bukan penerimaan retribusi untuk Kota Padang.


“Sekedar perbandingan, Kota Padang penerimaan retribusi parkirnya Rp1,5 miliar dan Kota Bukittinggi Rp15 miliar. Pekanbaru yang kotanya hampir sama besar dengan Kota Padang realisasi parkirnya saja mencapai Rp30 miliar. Artinya retribusi parkir yang kita terima setidaknya lebih dengan Pekanbaru sebanyak Rp40 miliar atau sama dengan pekanbaru sebanyak Rp30 miliar. Jadi wajar kalau kami katakan retribusi parkir yang kita terima baru sebatas retribusi dari satu kelurahan saja,” tambahnya.


Mastilizal Aye menekankan, jika kondisi seperti ini tetap dilakukan pembiaran, maka ke depan akan lebih parah lagi, dimana mana terjadi parkir parkir liar dan pemerintah daerah tidak hadir disitu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan berkendaraan di Kota Padang.


“PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, untuk itu kepada Walikota perlu kami sampaikan agar mengevaluasi setiap saat pejabat,” tutupnya.


Menanggapi hal itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, pihaknya akan mencoba mengontrol realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Padang kedepan. Sementara terkait rekomendasi agar pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir diganti akan dirapatkan terlebih dahulu.


“Kita lihat nanti. Kita akan minta dari tim sepertk Sekda dan lain-lain mengenai diganti atau tidaknya nanti kita bisa rembukkan bersama. Sehingga kita berikan kesempatan kepada, seperti disampaikan beberapa fraksi DPRD, yang mungkin lebih mumpuni, yang mampu melaksanakan tugas itu,” kata Hendri.


(by)

Ketua DPRD Kota Padang Ajak Perbanyak Amal di Bulan Ramadan Agar Mendatangkan Berkah Allah
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Ketua DPRD Kota Padang Ajak Perbanyak Amal di Bulan Ramadan Agar Mendatangkan Berkah Allah
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengajak warga Kota Padang untuk memaksimalkan amalan di bulan suci Ramadan agar mendatangkan berkah Allah SWT.


Hal itu disampaikannya kepada awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin, 12 April 2021 sore.


"Kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita perbanyak amal di bulan yang penuh berkah ini," ungkapnya.


Dikatakan Syafrial Kani, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Untuk itu jangan sampai disia-siakan.


"Jangan kita sia-siakan bulan ini. Mari kita lakukan amalan buat kepentingan kita dan kepentingan kota ini," cakapnya.


"Amalan-amalan yang kita lakukan itu, semoga mendatangkan berkah dari Allah SWT," tutupnya.


(by)


Mutiara Hadis


Imam Shodiq meriwayatkan: "Rasulullah saw bersabda kepada Jabir, ‘Bila engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, dari hal yang haram dan anggota tubuhmu, dan seluruh ragamu dari hal yang buruk, tinggalkan menggangu orang dan menyiksa pembantu pastikan pada dirimu adanya ketenangan puasa, berusahalah untuk selalu tenang dan diam kecuali hanya menggunakannya untuk apa yang diridhoi-Nya. Sehingga telinga-telinga kami tidak kami arahkan pada kesia-siaan dan mata-mata kami tidak kami pusatkan pada kealpaan, sehingga tangan-tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan, dan kaki-kaki kami tidak kami langkahkan pada keburukan, sehingga perut-perut kami tidak kami isi kecuali yang Kau halalkan, dan lidah-lidah kami tidak berbicara kecuali yang Kau contohkan. Kami tidak melakukan kecuali yang mendekatkan pahala-Mu. Kami tidak mengerjakan kecuali yang menjaga kami dari siksa-Mu."

Kunker Lagi, Giliran BK DPRD Kota Padang ke Pulau Jawa
Rabu, April 14, 2021

On Rabu, April 14, 2021

Kunker Lagi, Giliran BK DPRD Kota Padang ke Pulau Jawa
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja ke Pulau Jawa. Kali ini, giliran Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang. 


Setelah melaksanakan rapat paripurna, Senin, 12 April 2021, wakil rakyat di DPRD Padang yang tergabung dalam Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang, kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke pulau Jawa.


Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang, Azwar Siry mengatakan, perjalanan dinas BK akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 April 2021, telah teragenda di jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang.


“Jumlah anggota dewan yang masuk dalam struktur BK ada 5 orang,” ujar kader Demokrat ini pada Selasa, 13 April 2021.


Tujuan dilaksanakan kunker BK, lanjutnya, dalam rangka pengayaan dan penguatan keberadaan BK di DPRD Kota Padang.


“Kita menelusuri ke daerah yang disambangi bagaimana penyelesaian masalahnya disana jika terjadi pada wakil rakyatnnya dan apa langkahnya,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Padang ini.


Ia menyampaikan, hasil dari kunker diharapkan terimplementasi dengan baik dan persoalan yang terjadi di DPRD Padang dapat dituntaskan BK sesuai aturan yang ada.


Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, membenarkan perjalanan dinas itu dan menginginkan BK DPRD Padang profesional dalam menyelesaikan masalah yang terjadi nanti.


“Perjalanan BK juga didampingi beberapa Sekretariat DPRD Padang dan kita berharap apa yang didapat didaerah yang disambangi teraplikasikan di Padang,” ujar kader Gerindra ini.


Sebelumnya, wakil rakyat Kota Padang itu baru saja kembali dari kunker dari Pekanbaru dan lainnya pada 10 April 2021 lalu dalam rangka kunker Badan Anggaran. 


(by)

Mastilizal Aye Ungkap Rentenir Jerat UMKM dan Pedagang di Padang
Sabtu, Maret 27, 2021

On Sabtu, Maret 27, 2021

Mastilizal Aye Ungkap Rentenir Jerat UMKM dan Pedagang di Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mastilizal Aye meminta solusi terbaik bagi potensi UMKM dan Pedagang Pasar Tradisionil di Kota Padang yang telah terjerat transaksi ekonomi praktis seperti rentenir yang telah mngambil alih peran perbankan denga segala kemudahan dalam mengucurkan dana pinjaman.


Apalagi pada masa pandemi ini banyak pelaku ekonomi yang mengalami kesulitan permodalan karena jaminan keperbankan tidak ada; tanah dan rumah/ tempat usaha ditempati pada umumnya bagian dari tanah pusaka/ulayat/kaum.


Presentasi Mastilizal Aye pada Silaturrahmi Saran Ranah dan Rantau antara DPP. BAKO IKK Padang dengan DPRD Kota Padang, yang diadakan di Jakarta 25,26 Maret 2021. Juga memberikan gambaran potensi Ekonomi kreatif diberbagai bidang terutama Bidang Pariwisata, Pendidikan, Pedagangan dan mengajak para perantau bisa berkontribusi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemko Padang.


Silaturrahmi dua hari ini banyak hal didiskusikan oleh anggota rombongan DPRD Kota Padang dan BAKO IKK Padang, Elly Trisyanti, Yuhilda Darwis teredukasinya dengan baik potensi rantau bisa saja Joint Ventura kepemilikan asset bersama. 


Jhon Rizal Ketua Harian dan Efimeldi Sekum Bako IKK Padang mengapresiasi saran ini dan akan dibahas dan disinergikan dengan program prioritas Bako IKK yaitu membuat gedung/lokasi usaha multi fungsi.


Zalmadi, Donal Ardi sangat antusias membicarakan ekonomi kreatif dan Gusrial Oyong Ketua Bidang Seni Budaya Bako IKK akan mengadakan Titian Muhibah Seni Tradisionil, diadakan di Jakarta dan Padang.


Zulhardi Z Latief dan Anggota Dewan Mukhlis dari Demokrat Dapil Koto Tangah, Komunikasi dan Pertemuan serta Diskusi seperti cukup efektif manampung aspirasi para perantau untuk kemajuan Kota Padang, DPRD akan memberikan masukan arah yang sama ke pada Pemko dalam peningkatan pembangunan disegala bidang di Kota Padang.


BAKO IKK Padang meminta kepada DPRD Kota Padang untuk mempertahankan Peraturan Pemko tentang seragam/pemakaian hijab yang dikeluarkan masa jabatanWalikota Fauzi Bahar. Perwakilan BAKO IKK Padang di Padang yang telah diamahkan dalam AD/ART sejak Mubes 2005 di Hotel Cikini Jakarta, Jumadi Rajosa Ketua DPP Bid. Organisasi & Keanggotaan (2019/2023) akan maksimalkan Insfrastrukturnya yang selama ini kurang terkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di Padang, padahal mempunyai Koordinator Keluarga dan Koodinator Pemuda disetiap Kelurahan Kota Padang.


(by/rel)

Ketua DPRD Padang: Pelantikan Wali Kota Diupayakan Maret Ini
Kamis, Maret 18, 2021

On Kamis, Maret 18, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  Padang sudah berkoordinasi dengan Kemendagri soal pelantikan Wali Kota Padang. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, kemarin. 

"Kita sudah koordinasi juga dengan Kemendagri upaya percepatan Padang punya wali kota defenitif,
diupayakan pada bulan Maret 2021 ini," kata Syafrial Kani.

Syafrial Kani menambahkan,  pelantikan Hendri Septa jadi Wali Kota Padang dilakukan maksimal dua belas hari setelah surat diajukan oleh DPRD Padang.

Diperkirakan pelantikan Hendri Septa bisa dilakukan setelah ada SK dari Kemendagri tersebut, diupayakan bulan Maret 2021 ini.

"Pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur Sumbar, DPRD hanya mengajukan," ungkapnya.

Syafrial Kani berharap Kota Padang segera memiliki Wali Kota yang definitif untuk melanjutkan pembangunan sesuai visi misi ke depannya.

Dengan Plt Wali Kota Padang saat ini, banyak persoalan Padang yang sedikit mandek. 

Hal ini dikarenakan Plt Wali Kota Padang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang masih terbatas.

(Charlie)

Faisal Nasir Minta Wali Kota Padang Carikan Solusi Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang Tak Masuk DTKS
Kamis, Maret 04, 2021

On Kamis, Maret 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Faisal Nasir meminta Wali Kota Padang untuk mencarikan solusi bagi masyarakat kurang mampu yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Solusi yang dimaksud Faisal Nasir, bagaimana masyarakat kurang mampu itu mendapatkan haknya. 

"Tentunya melalui regulasi. Sebab, selama ini realitanya masyarakat yang kurang mampu ada yang tidak masuk DTKS," ujar Faisal Nasir kepada BentengSumbar.com, Kamis, 4 Maret 2021.

Untuk itu, jelas anggota Fraksi PAN ini, Wali Kota harus mengeluarkan Perwako yang memberikan hak masyarakat kurang mampu yang tidak masuk DTKS agar mendapat pelayanan yang sama.

Tujuannya, ungkap Faisal Nasir lagi, untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Ketika dibuatkan Perwako Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka nanti menjadi cikal bakal masuk ke DTKS.

"Ketika mereka sudah masuk DTKS nantinya, mereka tidak lagi dimasukan ke MBR," kata Faisal.

Dikatakan Faisal, masyarakat yang masuk ketegori MBR, disubsidi pemerintah melalui dana APBD.

Sebab, jika tidak masuk DTKS, maka masyarakat tidak dapat KIS yang dikeluarkan BPJS.

"Persyaratan untuk mendapatkan KIS itu adalah DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial," ujarnya.

(by)

Pansus DPRD Padang Bahas Ranperda Ketahanan Keluarga, Nikah Wajib Lampirkan Surat Bebas Narkoba
Kamis, Maret 04, 2021

On Kamis, Maret 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Panitia Khusus DPRD Kota Padang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ranperda ini merupakan usulan dari Komisi IV DPRD Kota Padang.

Sekretaris Pansus Faisal Nasir mengungkap, salah satu poin yang dibahas adalah persyaratan ketika pasangan pengantin mau menikah.

"Salah satu yang kita bahas adalah melampirkan surat keterangan bebas narkoba bagi pasangan yang mau menikah, tetapi tidak menjadi syarat yang membatalkan bagi pasangan pengantin untuk menikah," ungkap Faisal Nasir, Kamis, 4 Maret 2021.

Selain surat keterangan bebas narkoba, pasangan pengantin juga wajib melampirkan surat keterangan kesehatan, dan surat izin dari mamak kaum atau mamak kepala waris.

Tujuan Perda itu dibuat, jelas Faisal Nasir, agar rumah tangga yang dibentuk sesuai syariat agama, yaitu keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

"Perda ini bertujuan untuk menciptkan ketahanan keluarga yang melahirkan generasi yang berakhlak dan moral," ujarnya.

Perda ini juga dibuat untuk mencegah perceraian dalam keluarga. Pasalnya, di Kota Padang angka perceraian cukup tinggi.

"Perda ini juga ditujukan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan di rumah tangga," cakanya.

(by)

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara Imbau Warga Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
Senin, Maret 01, 2021

On Senin, Maret 01, 2021

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara Imbau Warga Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - Banyaknya beredar informasi hoax seputar vaksinasi Covid-19 membuat sebagian orang ragu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. 


Untuk itu, anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara mengimbau kepada masyarakat  kota padang  agar tidak ragu mengikuti vaksinisasi Covid-19.


Iswanto beserta keluarga langsung memberikan contoh dengan melakukan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Rawang Kecamatan Padang Selatan.


Kedatangan anggota DPRD didampingi oleh Kapus Rawang dr. Viona Putria  dan Kasi Kelurahan rawang Ahmaddin Adi , SKM, MM., Senin, 1 Maret 2021. 


"Vaksinasi Covid-19 sangat bermanfaat bagi kita. Saya harap warga tidak ragu mengikuti vaksinasi tersebut," ujar Iswanto Kwara di sela-sela vaksinasi Covid-19.


Apalagi, ujar Iswanto Kwara, Wakil Walikota dan Dinas Kesehatan Kota Padang telah mencanangkan vaksinisasi bagi Lansia dan masyarakat umum usia 18 tahun ke atas, termasuk petugas pelayanan publik.


Menurutnya, pelaksanaan vaksin sebagai upaya ikhtiar untuk mendukung program pemerintah untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19.


Ia mengaku, tingginya aktivitas sebagai wakil rakyat menjadi alasan dirinya untuk  melakukan vaksin. Upaya pelaksanaan vaksin, membuktikan  bahwa vaksin aman. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk ikut vaksin.


(by/aa)

Jika Ada Lahan, Ilham Maulana Siap Anggarkan Dana Pembangunan Kantor Lurah Bukik Gado Gado Melalui Pokir
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengaku prihatin dengan kondisi beberapa kantor Lurah di Kota Padang yang tak ubahnya seperti kandang ayam.

Misalnya Kantor Lurah Bukik Gado Gado Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

"Kondisi kantor Lurahnya sangat memprihatinkan. Kantor Lurah yang kini terlalu kecil untuk pelayanan," jelas Ilham Maulama kepada BentengSumbar.com, beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Ilham, Kelurahan Bukik Gado Gado merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Padang.

Dari segi jumlah penduduk, kata Ilham, terbilang banyak warganya. Jumlah pemilih di Bukik Gado Gado sekira 1.200 orang.

"Apalagi kelurahan itu destinasi wisata. Jumlah warganya cukup banyak. Jumlah pemilihnya saja sekitar 1.200," kata Ilham lagi.

Ironisnya, lahan untuk pembangunan Kantor Lurah Bukik Gado Gado sampai saat ini belum tersedia.

"Kelurahan Bukik Gado Gado juga belum ada lahan untuk pembangunan kantor Lurah. Jika ada lahan, kami siap menganggarkan melalui pokir," tegas Ilham.

(by)

Soal Pemberhentian Mahyeldi Sebagai Wali Kota, Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang
Rabu, Februari 24, 2021

On Rabu, Februari 24, 2021

Soal Pemberhentian Mahyeldi Sebagai Wali Kota, Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menunggu instruksi pemerintah pusat, terkait pemberhentian Mahyeldi Ansharullah dari jabatan Walikota Padang  karena terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).


"Kami belum membicarakan penghentian Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sampai kini," ujar Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Rabu, 24 Februari 2021.


Seharusnya, sebelum pelantikan menjadi Gubernur Sumbar sudah dilakukan penghentian dari jabatannya sebagai Walikota Padang.


"Bahkan DPRD sendiri, hingga kini tidak ada pemberitahuan soal pelantikan Walikota menjadi gubernur, " ujarnya.


DPRD hanya mengikuti regulasi yang ada saja, tapi jika dewan tidak tidak dilibatkan tidak masalah.


Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, mengatakan, terkait siapa yang akan mengisi posisi wakil wali kota, ia serahkan sepenuhnya terhadap mekanisme atau aturan yang berlaku. 


Menurutnya, masih belum mengetahui siapa yang mengisi jabatan wakil jika ia diangkat jadi Wali Kota Padang nantinya. “Saya tidak tahu. Itu diserahkan sepenuhnya ke mekanisme yang berlaku. Karena ada dua partai pengusung. Nanti diserahkan kepada DPRD. Ikuti saja aturannya,” ujarnya. 


Ia juga menyatakan, tidak memiliki kriteria khusus dalam penentuan pendampingnya di Pemerintahan Kota Padang. “Yang penting bisa membantu,bisa saling koordinasi, satu padu untuk membangun dan melayani masyarakat Kota Padang,” katanya.


(by)

Ini Harapan DPRD Padang Kepada Hendri Septa Sepeninggal Mahyeldi
Selasa, Februari 23, 2021

On Selasa, Februari 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan dilantiknya Mahyeldi sebagai Gubernur oleh Mendagri tentu otomatis jabatannya digantikan Hendri Septa.

"Kita berharap kepada Hendri Septa untuk melanjutkan program pembangunan sesuai RPJMD yang telah disusun bersama Mahyeldi. Supaya penyimpangan tak terjadi dan padang bangkit. Apalagi pandemi masih melanda," ujar kader Demokrat ini pada, Selasa, 23 Februari 2021.

Ia meminta kepada Hendri Septa melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang tentang regulasi atau perwako yang akan ditetapkan dan keluarkan. Jangan sampai aturan yang diterbitkan tak diikutkan legislatif. Tentu tak imbang hasilnya.

Selanjutnya, mengenai dana hibah bansos bagi rumah ibadah lanjutnya Pemko perlu kaji ulang dan revisi nominalnya. Sebab kebutuhan seperti bahan bangunan naik harganya dari biasa. Belum lagi upah tukangnya.

"Jika masjid tetap dapat Rp100 juta dan mushalla Rp50 juta itu bisa jadi pengurus tak bisa menyelesaikan pembangunan rumah ibadahnya," papar Ketua DPC Demokrat Padang ini.

Soal siapa calon Wawako yang akan dampingi Hendri sambungnya DPRD hanya menanti bola dari Pusat yakni PKS dan PAN. Apabila jatuh pada PKS, DPRD siap menjadwalkan pelantikannya lewat Bamus. Begitu juga jika didapat PAN.

"Siapa sosoknya itu, kewenangannya ada di partai bersangkutan yaitu PAN dan PKS. Kita hanya menanti," paparnya.

Ia berharap siapapun wakilnya yang jelas membawa kemajuan bagi Padang dan mampu mendongkrak ekonomi saat pandemi ini.

(by)

Ilham Maulana Minta Pemko Siapkan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Lurah Pasa Gadang
Selasa, Februari 23, 2021

On Selasa, Februari 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana wakil rakyat dari Dapil IV (Padang Timur dan Padang Selatan) meminta Pemerintah Kota Padang menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Lurah Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan.

"Kelurahan Pasar Gadang ini kan pusat perdagangan rempah-rempah di Kota Padang, tak hanya lokal, bahkan pedagang dari luar negeri, seperti Turki, membeli rempah-rempah di Pasa Gadang. Namun, kita miris melihat kondisi kantor lurahnya," kata Ilham kepada awak media, Selasa, 25 Februari 2021.

Sebelumnya, Ilham Maulana telah melakukan kunjungi ke kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan, untuk melihat langsung kondisi fisik kantor lurah tersebut.

Selain itu, kata Ilham Maulana, kunjungan tersebut dalam rangka menginvetarisir pokok - pokok pikiran (pokir) usualan tahun 2020 dilaksanakan di 2021 ini. Pada kesempatan itu, Ilham disambut Plt. Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono, Bhabinkamtibmas Bripka Adri Maizal  di kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang.

Salah satunya, pokir yang akan direalisasikan pada akhir Maret 2021 untuk rehab berat dan sedang pada dua kantor lurah, yakni Kantor Lurah Pasa Gadang dan Kantor Lurah Seberang Padang.

Menurut Ilham, kantor Lurah Pasa Gadang ini memang harus dan patut untuk di rehab, karena kondisinya memang memprihatinkan, apalagi berada di tengah - tegah kota. "Apalagi saat ini dimana aktifnya Bhabinsa serta Bhabinkamtibmas ditengah masyarakat dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan Pasa Gadang dan aktifitas yang cukup banyak di kelurahan ini," kata politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut disampaikan Ilham, untuk anggaran rehab dua kantor lurah ini sekitar Rp.230 juta yang nanti ada potongan nya, biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan diperkirakan sekitar Rp.165 juta terealisasi untuk keduanya. 

Namun kata Ilham, untuk rehab kantor Kelurahan Pasa Gadang diperkirakan sekitar Rp.130 juta, dimana anggarannya agak sedikit lebih besar dari anggaran untuk rehab kantor Lurah Kelurahan Seberang Padang karena sudah bangunan baru.

(by)