Opini

PARLEMEN

Sports

Parlemen

IKLAN DI ATAS FEED
Ilham Maulana Ungkap Ada 30 Kafe hingga Tempat Hiburan Tak Berizin di Kota Padang
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

Ilham Maulana Ungkap Ada 30 Kafe hingga Tempat Hiburan Tak Berizin di Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Ilham Maulana mengatakan ada sekitar 30 kafe, resto dan tempat hiburan yang tidak memiliki izin.


Letaknya hampir merata di seluruh kecamatan, terutama Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, dan merambah ke Kecamatan Nanggalo.


"Saat ini masih berkembang kafe, resto tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi sesuai dengan perda dan perwako. Dari sekian itu, saya mencoba menghitung lebih kurang ada 30, ada yang skala kecil, menengah, menengah ke atas," kata Ilham Maulana, Rabu, 21 Oktober 2020.


Menurutnya, lokasi kafe, resto dan tempat hiburan ini juga berada pada lokasi yang tidak sesuai dengan aturan "Ada yang dekat masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya, sedangkan ketentuan dalam perda melarang," ujarnya. 


Ia menambahkan, tempat usaha yang tidak memiliki izin ini juga dekat dari rumah sakit atau klinik.


Aturan jarak saat pembangunan kafe, restoran dan tempat hiburan ini sangat diabaikan. "Untuk itu saya berharap kepada Plt Wali Kota  Hendri Septa untuk mengintruksikan agar dinas berkewenang, melakukan penertiban dengan cara menutupnya," ujarnya.


Menurutnya, tempat usaha yang tidak memiliki izin ini tidak ada manfaatnya untuk Pemko Padang. "Kemudian biang keributan, pendapatan juga tidak ada. Sama sekali tidak bermanfaat, dan merusak generasi muda," ujarnya.


Ilham Maulana mengatakan jika tidak ada izin maka Pemko Padang tidak mendapatkan pendapat dan tidak bisa mengawasi.


(by)

Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Rustam Effendi: Sosialisasi dan Edukasi 3M Diperlukan
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Rustam Effendi: Sosialisasi dan Edukasi 3M Diperlukan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Rustam Efendi meminta pemerintah terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol 3M untuk melindungi diri dari bahaya Covid-19.


Apatah lagi, kasus positif Covid-19 di Kota Padang dan Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. 


Setiap harinya, hampir ratusan warga Kota Padang dan Sumatera Barat dinyatakan positif Covid-19.


“Sebenarnya, masyarakat abai menjalankan protokol kesehatan karena belum ada di lingkungan dan keluarganya yang terpapar Covid-19. Oleh karena itu, penyadaran terhadap kelompok masyarakat untuk diteruskan kepada individu sangatlah penting,” ucapnya Rustam Effendi, Selasa, 20 Oktober 2020.


Dia mengatakan, berbagai upaya maksimal telah diupayakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. 


Di mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19. 


Hingga rencana terbaru dengan pemberlakuan perda AKB yang akan diterapkan ke masyarakat.


Namun, pademi Covid-19 hingga saat ini masih sulit teratasi, hal ini didukung oleh masih enggannya masyarakat dalam penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat.


“Makanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan,” katanya.


(by)

Budi Syahrial Minta Pengelola Mall di Kota Padang Juga Dites Swab
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengomentari keluarnya instruksi Gubernur Sumbar tentang pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan, cafe,  dan sejenisnya di Kota Padang.

Anggota dewan yang dikenal vokal dan kerap mengkritik habis-habisan kebijakan Pemerintah Kota Padang ini,  mendukung kegiatan swab yang dilakukan kepada karyawan pekerja di restoran dan cafe yang ada di Kota Padang.

"Dengan adanya tes swab ini, tentu memberikan kenyamanan kepada pelanggan," ungkapnya ketika dihubungi wartawan, Selasa, 20 Oktober 2020.

Meski demikian, anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Partai Gerindra ini juga berharap pengelola mall juga dilakukan tes swab secara berkala.

"Tetapi diharapkan pengelola mall juga di lakukan tes swab secara berkala sehingga roda perekonomian di Kota Padang akan berjalan normal," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar mengeluarkan  instruksi gubernur Sumbar tentang pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan, cafe,  dan sejenisnya di Kota Padang.

Dalam instruksi Gubernur Sumbar yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 tersebut mewajibkan karyawan restoran, cafe, untuk mengikuti tes swab paling lambat dua minggu setelah instruksi ini di keluarkan yang dilakukan secara gratis di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand.

Selain itu, dalam instruksi gubernur tersebut tidak dilakukan, maka tempat usahanya akan di tutup yang didasari atas perda nomor 6 tahun 2020.

(by/edg)

Soal Instruksi Gubernur Sumbar Wajib Tes Swab Bagi Pengelola dan Karyawan Restoran, Ilham Maulana: Kenapa Kota Padang Saja?
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumbar mengeluarkan  instruksi gubernur Sumbar tentang pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan, cafe,  dan sejenisnya di Kota Padang.

Dalam instruksi Gubernur Sumbar yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 tersebut mewajibkan karyawan restoran, cafe, untuk mengikuti tes swab paling lambat dua minggu setelah instruksi ini di keluarkan yang dilakukan secara gratis di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand.

Selain itu, dalam instruksi gubernur tersebut tidak dilakukan, maka tempat usahanya akan di tutup yang didasari atas perda nomor 6 tahun 2020.

Mendapat adanya instruksi dari Gubernur Sumbar tersebut, wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang telah memperhatikan Kota Padang apalagi Kota Padang saat ini masuk 12 kota dengan angka penyebaran Covid di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar yang telah memperhatikan Kota Padang," ujarnya, ketika dihubungi wartawan, Selasa, 20 Oktober 2020.

Meski demikian, Ilham mengaku heran, karena hanya Kota Padang saja yang diwajibkan.

"Tetapi timbul pertanyaan, kenapa Kota Padang saja yang di wajibkan para karyawan cafe dan restoran di lakukan swab. Bagaimana kota-kota lainnya yang ada di Sumbar," tanyanya.

Lebih lanjut Ilham Maulana berharap, berdasarkan instruksi Gubernur Sumbar tersebut diharapkan adanya koordinasi dengan DPRD Padang.

"Berdasarkan instruksi Gubernur Sumbar, Pemko Padang harus melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang dalam membuat kebijakan kedepannya," ucapnya.

(by/edg)

Lepas Bibit Ikan di RT 03/RW 02 Kepala Koto, Ketua DPRD Kota Padang: Masyarakat Ingin Daerahnya Unggul
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani Datuk Rajo Jami melepas bibit ikan di RT 03/RW 02 Kelurahan Kepala Koto Kecamatan Pauh, Ahad, 18 Oktober 2020.

Kedatangan Ketua DPRD Kota Padang disambut oleh tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh pemuda di RT 03/RW 02 Kelurahan Kepala Koto.

Menurut Syahrial Kani, kegiatan pemuda yang bersifat positif harus terus disuport.

"Kegiatan pemuda seperti ini harus kita suport dan dukung bersama, karena ini merupakan hal positif," ungkapnya.

Dikatakan Syahrial Kani, kegiatan positif yang dilakukan oleh pemuda di RT 03/RW 02 Kelurahan Kepala Koto semestinya ditularkan kepada persatuan pemuda lainnya yang ada di Kota Padang.

"Semestinya menular kepada persatuan pemuda-pemuda lainnya di Kota Padang," tegasnya.

Ia pun melihat antusiasme masyarakat yang menginginkan daerah ini sebagai daerah unggul di segala sektornya.

(by)

Jumadi Sambut Baik Wacana Ganjil Genap Bagi ASN Pemko Padang
Jumat, Oktober 16, 2020

On Jumat, Oktober 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa menerapkan sistem kerja ganjil genap terhadap sejumlah OPD disambut baik oleh anggota Komisi I DPRD Kota Padang Jumadi, SH

Hal itu, kata Jumadi, memang semestinya diterapkan, agar klaster perkantoran menjadi zona aman dan masyarakat yang berurusan tidak cemas pula. 

“Kita menyambut baik hal itu,” ujar politisi Golkar ini di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar Sumbar di Padang.

Ia menyarankan, dalam rapat bersama pimpinan, jika tidak urgen, bisa dilaksanakan melalui zoom metting.

"Agar mata rantai penyebaran Covid-19 bisa terputus dan kenyamanan ASN dalam bekerja terealisasi," tukuknya.

Wacana sistem kerja ganjil genap terhadap sejumlah OPD, diambil seiring dengan meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.

Dengan sistem ini, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa, ASN akan dibagi dua. Pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa. Sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.

Ia menjelaskan, bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.

Sementara untuk instansi/OPD yang personelnya sedikit ungkap Hendri, kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat.

“Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.

(by)

Manufer Minta Pemko Padang Kaji Ulang SE Terkait Larangan Pesta Pernikahan
Jumat, Oktober 16, 2020

On Jumat, Oktober 16, 2020

Munufer Minta Pemko Padang Kaji Ulang SE Terkait Larangan Pesta Pernikahan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Manufer Putra Firdaus meminta Pemerintah Kota Padang mengkaji ulang Surat Edaran (SE) terkait larangan menggelar pesta pernikahan.  


Pasalnya, SE yang keluarkan Plt Walikota Padang Hendri Septa manjadi polemik dan sorotan berbagai kalangan, terutama para pelaku usaha pesta pernikahan.


"Kita pertanyakan ke pemerintah kota, apakah SE ini sudah melibatkan para pelaku usaha yang usahanya berkaitan dalam pesta pernikaha. Seperti Event Organizer (EO), pemilik musik organ dan yang punya pelaminan," ungkapnya, Jumat, 16 Oktober 2020.


"Kemaren saya lihat di tv lokal, itu diundang para pelaku pesta pernikahan. Dan selaku anggota DPRD Kota Padang, kita mengimbau pemko untuk mengkaji kembali SE tersebut," katanya.


Munufer menyarankan Pemko Padang untuk melakukan pembicaraan kembali dengan melibatkan para pelaku usaha. 


"Atau ada alternatif lain. Seperti pembatasan jumlah undangan dan mengenai standar protokoler kesehatannya diperketat, pembatasan meja dan kursi tamu, berapa maksimalnya," cakapnya. 


Disesalkan Manufer, sejauh ini pihak pemko terlalu cepat mengambil kebijakan, tanpa ada dikajian yang matang terlebih dulu. 


"Itu namanya kalamak diparuik awak se (keenakan kita saja, red)," tukuknya.


"Sementara kita kasihan kepada para pelaku usaha pesta pernikahan, pencarian mereka dari situ (pesta pernikahan, red). Namun kita yakin walikota akan merubah dan mengkaji lagi SE tersebut, ini demi untuk kepentingan masyarakat juga," pungkasnya. 


(by/akk)

Budi Syahrial Sigi Wacana Sistem Kerja Ganjil Genap bagi ASN Pemko Padang
Jumat, Oktober 16, 2020

On Jumat, Oktober 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menyigi penerapan sistem kerja ganjil-genap bagi ASN Pemko Padang. Menurutnya, penerapan sistem kerja ganjil genap tak boleh menganggu pelayanan maksimal untuk masyarakat. 

Jika berdampak terhadap pelayan, ujarnya, maka perlu dikaji ulang penerapannya. “Apakah sistem ganjil genap yang akan diterapkan konsepnya sudah matang dan pelayanan bagi warga maksimal nantinya atau tidak? Ini perlu diperhitungkan,” ujar kader Gerindra, Kamis, 15 Oktober 2020.

Menurutnya, apabila klaster perkantoran di Balai Kota Padang di Aia Pacah masih belum tinggi ASN yang positif Covid 19, lebih baik sistem kerja diberlakukan seperti biasa saja. Jika klaster perkantoran telah mencapai 70 persen dari jumlah ASN yang ada di sana, barulah direalisasikan sistem ganjil-genap. 

“Kita berharap penerapan sistem kerja ganjil- genap tak diputuskan secepat itu,” ucapnya.

Ia mengingatkan kepada ASN yang bertugas, untuk tetap jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan dalam beraktivitas. Supaya penyebaran virus corona tak terjadi dan kesehatan terjamin. 

“Jangan ASN pula yang tak mematuhi aturan. Itu kan tidak benar. Perwako No 49 Tahun 2020 harus diterapkan selalu. Jangan saat ngantor saja, di luar kantor juga harus,” paparnya.

Dalam melayani warga sambung Budi, ASN harus ingatkan juga masyarakat yang datang. Apabila tidak memakai masker, suruh pulang dan minta untuk menjemputnya.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, akan menerapkan sistem kerja ganjil genap terhadap sejumlah OPD. Wacana tersebut diambil seiring dengan meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.

Dengan sistem ini terang Hendri, ASN akan dibagi dua. Pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa. Sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.

Ia menjelaskan, bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.

Sementara untuk instansi/OPD yang personelnya sedikit ungkap Hendri, kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat. “Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya. 

(by/ade)

Soal SE Plt Wako, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang: Yang Diperlukan Kesadaran Masyarakat Jalankan Protokol Kesehatan
Kamis, Oktober 15, 2020

On Kamis, Oktober 15, 2020

Soal SE Plt Wako, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang: Yang Dibutuhkan Itu Kesadaran Masyarakat
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Padang.


“Sebenarnya peraturan itu telah ada, apalagi pada saat ini telah ada perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Yang diperlukan pada saat ini adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika 800 halaman pun aturan dibuat, jika tidak ada kepatuhan dari masyarakat sama saja,” ucapnya Kamis, 15 Oktober 2020.


Pria berkacama ini menyokong Pemko Padang mengeluarkan surat edaran yang pelarangan pesta perkawinan dan batasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang bernomor 870.743./BPBD-Pdg/X/2020. 


Dahulu, katanya, Komisi I DPRD telah menyetujui aturan tentang pengaturan operasional café/rumah makan/pub dan tempat hiburan malam lainnya hingga jam 22.00. Tetapi tidak jalan. 


"Saya lebih cenderung menginginkan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam. Karena bisa berisiko menjadi cluster baru dalam penyebaran Covid-19 di Kota Padang yang tidak terbendung ini,” tambahnya.


Mastilizal Aye berharap, pemerintah Kota Padang melakukan aksi nyata dalam penerapan aturan dan perda AKB yang telah ada.


“Sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah sikap tegas dari pemerintah itu sendiri. Saya mengingatkan jangan ada tembang pilih dalam menerapkan aturan.Hal ini akan menciptakan konflik di tengah masyarakat,” jelasnya.  


Sebelumnya diberitakan, Pemko Padang menerbitkan surat edaran (SE). Dalam surat edaran tersebut, jika terjadi pelanggaran akan dibubarkan dan dikenai sanksi sesuai dengan  peraturan dan perundang-undangan.


Selain itu, bagi pelaku usaha seperti café/restoran/rumah makan/karaoke/bar, diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan jumlah bangku hanya 50 persen dari kapasitas ruangan. Jika terjadi pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran, dan denda administratif antara Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 2.500.000,-.


Dalam surat edaran yang ditandatangani Plt Walikota Padang Hendri Septa tersebut, menjelaskan juga jika penyebaran Covid-19 sudah menurun, atau dapat dikendalikan oleh Pemko Padang, maka surat edaran tersebut akan ditinjau kembali. 


(by/edg)

Pemko Larang Warga Gelar Pesta Perkawinan, Ini Kata Anggota DPRD Kota Padang
Selasa, Oktober 13, 2020

On Selasa, Oktober 13, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemko Padang kembali melarang masyarakat untuk melaksanakan pesta pernikahan baik di gedung, convention center ataupun di rumah. Aturan ini mulai berlaku pada 9 November 2020 mendatang.

Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, rumah ibadah, atau di rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Larangan pesta pernikahan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengomentari pelarangan pesta perkawinan tersebut.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini, jiia tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, tidak masalah ada pelarangan.

"Kalau untuk kebaikan bersama, ya tidak apa apa," cakapnya kepada BentengSumbar.com, Selasa, 13 Oktober 2020.

Meski demikian, Budi Syahrial mengingatkan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang  tidak tebang pilih dalam penegakan aturan tersebut.

"Bagi saya, yang penting Pol PP tidak tebang pilih.  Mau dia Polisi, Tentara, ASN, semua harus ikuti surat ini," pungkasnya.

Tak hanya itu, Budi Syahrial mempertanyakan sikap Pemko Padang dalam penindakan keramaian di tempat hiburan, mal, dan pasar.

"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan tempat huburan malam, mal dan pasar?  Kalau tidak ditutup kan menjadi tebang pilih," ujarnya.

(by)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *