Opini

PARLEMEN

Sports

Parlemen

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara Imbau Warga Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
Senin, Maret 01, 2021

On Senin, Maret 01, 2021

Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara Imbau Warga Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - Banyaknya beredar informasi hoax seputar vaksinasi Covid-19 membuat sebagian orang ragu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. 


Untuk itu, anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara mengimbau kepada masyarakat  kota padang  agar tidak ragu mengikuti vaksinisasi Covid-19.


Iswanto beserta keluarga langsung memberikan contoh dengan melakukan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Rawang Kecamatan Padang Selatan.


Kedatangan anggota DPRD didampingi oleh Kapus Rawang dr. Viona Putria  dan Kasi Kelurahan rawang Ahmaddin Adi , SKM, MM., Senin, 1 Maret 2021. 


"Vaksinasi Covid-19 sangat bermanfaat bagi kita. Saya harap warga tidak ragu mengikuti vaksinasi tersebut," ujar Iswanto Kwara di sela-sela vaksinasi Covid-19.


Apalagi, ujar Iswanto Kwara, Wakil Walikota dan Dinas Kesehatan Kota Padang telah mencanangkan vaksinisasi bagi Lansia dan masyarakat umum usia 18 tahun ke atas, termasuk petugas pelayanan publik.


Menurutnya, pelaksanaan vaksin sebagai upaya ikhtiar untuk mendukung program pemerintah untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19.


Ia mengaku, tingginya aktivitas sebagai wakil rakyat menjadi alasan dirinya untuk  melakukan vaksin. Upaya pelaksanaan vaksin, membuktikan  bahwa vaksin aman. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk ikut vaksin.


(by/aa)

Jika Ada Lahan, Ilham Maulana Siap Anggarkan Dana Pembangunan Kantor Lurah Bukik Gado Gado Melalui Pokir
Sabtu, Februari 27, 2021

On Sabtu, Februari 27, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengaku prihatin dengan kondisi beberapa kantor Lurah di Kota Padang yang tak ubahnya seperti kandang ayam.

Misalnya Kantor Lurah Bukik Gado Gado Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

"Kondisi kantor Lurahnya sangat memprihatinkan. Kantor Lurah yang kini terlalu kecil untuk pelayanan," jelas Ilham Maulama kepada BentengSumbar.com, beberapa waktu lalu.

Padahal, kata Ilham, Kelurahan Bukik Gado Gado merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Padang.

Dari segi jumlah penduduk, kata Ilham, terbilang banyak warganya. Jumlah pemilih di Bukik Gado Gado sekira 1.200 orang.

"Apalagi kelurahan itu destinasi wisata. Jumlah warganya cukup banyak. Jumlah pemilihnya saja sekitar 1.200," kata Ilham lagi.

Ironisnya, lahan untuk pembangunan Kantor Lurah Bukik Gado Gado sampai saat ini belum tersedia.

"Kelurahan Bukik Gado Gado juga belum ada lahan untuk pembangunan kantor Lurah. Jika ada lahan, kami siap menganggarkan melalui pokir," tegas Ilham.

(by)

Soal Pemberhentian Mahyeldi Sebagai Wali Kota, Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang
Rabu, Februari 24, 2021

On Rabu, Februari 24, 2021

Soal Pemberhentian Mahyeldi Sebagai Wali Kota, Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menunggu instruksi pemerintah pusat, terkait pemberhentian Mahyeldi Ansharullah dari jabatan Walikota Padang  karena terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).


"Kami belum membicarakan penghentian Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah sampai kini," ujar Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Rabu, 24 Februari 2021.


Seharusnya, sebelum pelantikan menjadi Gubernur Sumbar sudah dilakukan penghentian dari jabatannya sebagai Walikota Padang.


"Bahkan DPRD sendiri, hingga kini tidak ada pemberitahuan soal pelantikan Walikota menjadi gubernur, " ujarnya.


DPRD hanya mengikuti regulasi yang ada saja, tapi jika dewan tidak tidak dilibatkan tidak masalah.


Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa, mengatakan, terkait siapa yang akan mengisi posisi wakil wali kota, ia serahkan sepenuhnya terhadap mekanisme atau aturan yang berlaku. 


Menurutnya, masih belum mengetahui siapa yang mengisi jabatan wakil jika ia diangkat jadi Wali Kota Padang nantinya. “Saya tidak tahu. Itu diserahkan sepenuhnya ke mekanisme yang berlaku. Karena ada dua partai pengusung. Nanti diserahkan kepada DPRD. Ikuti saja aturannya,” ujarnya. 


Ia juga menyatakan, tidak memiliki kriteria khusus dalam penentuan pendampingnya di Pemerintahan Kota Padang. “Yang penting bisa membantu,bisa saling koordinasi, satu padu untuk membangun dan melayani masyarakat Kota Padang,” katanya.


(by)

Ini Harapan DPRD Padang Kepada Hendri Septa Sepeninggal Mahyeldi
Selasa, Februari 23, 2021

On Selasa, Februari 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan dilantiknya Mahyeldi sebagai Gubernur oleh Mendagri tentu otomatis jabatannya digantikan Hendri Septa.

"Kita berharap kepada Hendri Septa untuk melanjutkan program pembangunan sesuai RPJMD yang telah disusun bersama Mahyeldi. Supaya penyimpangan tak terjadi dan padang bangkit. Apalagi pandemi masih melanda," ujar kader Demokrat ini pada, Selasa, 23 Februari 2021.

Ia meminta kepada Hendri Septa melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang tentang regulasi atau perwako yang akan ditetapkan dan keluarkan. Jangan sampai aturan yang diterbitkan tak diikutkan legislatif. Tentu tak imbang hasilnya.

Selanjutnya, mengenai dana hibah bansos bagi rumah ibadah lanjutnya Pemko perlu kaji ulang dan revisi nominalnya. Sebab kebutuhan seperti bahan bangunan naik harganya dari biasa. Belum lagi upah tukangnya.

"Jika masjid tetap dapat Rp100 juta dan mushalla Rp50 juta itu bisa jadi pengurus tak bisa menyelesaikan pembangunan rumah ibadahnya," papar Ketua DPC Demokrat Padang ini.

Soal siapa calon Wawako yang akan dampingi Hendri sambungnya DPRD hanya menanti bola dari Pusat yakni PKS dan PAN. Apabila jatuh pada PKS, DPRD siap menjadwalkan pelantikannya lewat Bamus. Begitu juga jika didapat PAN.

"Siapa sosoknya itu, kewenangannya ada di partai bersangkutan yaitu PAN dan PKS. Kita hanya menanti," paparnya.

Ia berharap siapapun wakilnya yang jelas membawa kemajuan bagi Padang dan mampu mendongkrak ekonomi saat pandemi ini.

(by)

Ilham Maulana Minta Pemko Siapkan Lahan Untuk Pembangunan Kantor Lurah Pasa Gadang
Selasa, Februari 23, 2021

On Selasa, Februari 23, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana wakil rakyat dari Dapil IV (Padang Timur dan Padang Selatan) meminta Pemerintah Kota Padang menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor Lurah Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan.

"Kelurahan Pasar Gadang ini kan pusat perdagangan rempah-rempah di Kota Padang, tak hanya lokal, bahkan pedagang dari luar negeri, seperti Turki, membeli rempah-rempah di Pasa Gadang. Namun, kita miris melihat kondisi kantor lurahnya," kata Ilham kepada awak media, Selasa, 25 Februari 2021.

Sebelumnya, Ilham Maulana telah melakukan kunjungi ke kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan, untuk melihat langsung kondisi fisik kantor lurah tersebut.

Selain itu, kata Ilham Maulana, kunjungan tersebut dalam rangka menginvetarisir pokok - pokok pikiran (pokir) usualan tahun 2020 dilaksanakan di 2021 ini. Pada kesempatan itu, Ilham disambut Plt. Lurah Pasa Gadang Waluyo Yuwono, Bhabinkamtibmas Bripka Adri Maizal  di kantor Lurah Kelurahan Pasa Gadang.

Salah satunya, pokir yang akan direalisasikan pada akhir Maret 2021 untuk rehab berat dan sedang pada dua kantor lurah, yakni Kantor Lurah Pasa Gadang dan Kantor Lurah Seberang Padang.

Menurut Ilham, kantor Lurah Pasa Gadang ini memang harus dan patut untuk di rehab, karena kondisinya memang memprihatinkan, apalagi berada di tengah - tegah kota. "Apalagi saat ini dimana aktifnya Bhabinsa serta Bhabinkamtibmas ditengah masyarakat dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan Pasa Gadang dan aktifitas yang cukup banyak di kelurahan ini," kata politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut disampaikan Ilham, untuk anggaran rehab dua kantor lurah ini sekitar Rp.230 juta yang nanti ada potongan nya, biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan diperkirakan sekitar Rp.165 juta terealisasi untuk keduanya. 

Namun kata Ilham, untuk rehab kantor Kelurahan Pasa Gadang diperkirakan sekitar Rp.130 juta, dimana anggarannya agak sedikit lebih besar dari anggaran untuk rehab kantor Lurah Kelurahan Seberang Padang karena sudah bangunan baru.

(by)

Perubahan Perda No. 9/Tahun 2021, Jakfar: Pelimpahan Kewenangan Pengawasan
Sabtu, Februari 06, 2021

On Sabtu, Februari 06, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggoat Panitia Khusus III, Jakfar mengungkap materi pembahasan yang dilakukan dalam rapat-rapat Pansus III DPRD Kota Padang yang digelar beberapa waktu lalu.

"Pembahasan Panitia Khusus Perubahan Perda  No. 9 Tahun 2012 tentang tera dan atau rera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya," ungkap Jakfar, kemaren.

Sekretaris DPD PKS Kota Padang ini mengatakan, perubahan yang mendasar adalah tentang materi pengawasan. 

"Berdasarkan regulasi pemerintah terhitung 2017 pengawasan teknis  hal ini dilimpahkan ke Pemerintah Kota," terangnya.

Sebelum tahun 2017, jelas Jakfar, pengawasan berada pada pemerintahan provinsi. Sehingga menyulitkan dalam kontrol dan pengawasannya. 

"Pengaduan-pengaduan masyarakat menyulitkan dalam penyelesaiannya," tukuknya.

Dalam pembahasan, kata Jakfar, Pansus III bersama Bagian Hukum, Dinas Perdagangan dan Metereologi. PT. Semen Padang, PT. Pertamina, PT. PLN, da  PDAM. 

"Alhamdulillah rapat pansus kemaren berjalan lancar dan mengahasilkan Perda yang terbaru yang lebih baik," ujarnya.

(by)

Siap Bantu IPSM Melalui Dana Pokir, Boby Rustam Ingatkan Ini...
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) didampingi Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Padang melakukan audiensi dengan Anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam, Kamis, 4 Februari 2021.

Mereka diterima Boby Rustam diruang kerja Komisi II DPRD Kota Padang. Pada kesempatan itu, Boby Rustam mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi PSM dan akan membicarakannya dengan Dinas Sosial Kota Padang.

"Kita akan bantu PSM, mereka adalah tenaga sukarela yang tidak ada gaji. Nanti saya akan titip dana pokir untuk membantu mobiler PSM, agar mereka dapat bekerja maksimal," ujar Boby

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang ini mengatakan, jangan ada perlakuan semena-mena kepada PSM. Orang yang tergabung di PSM merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial.

"Untuk itu jangan menekan mereka, jangan ada kepentingan politik disini. Harusnya ada perhatian kepada pekerja sosial masyarakat ini," ungkap Boby.

Terakhir Boby Rustam mengingatkan, agar PSM dapat bekerja maksimal dan jangan ada tembang pilih dalam membantu masyarakat yang layak untuk dibantu.

Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Padang, Mulyadi Hendri kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Padang, Boby Rustam.

Ia berharap, anggota DPRD Kota Padang dapil IV ini dapat memberi perhatian kepada PSM.

"Kita berharap, Bapak Boby Rustam dapat memperhatikan nasib PSM. Alhamdulillah, bantuan bapak Boby melalui dana Pokir anggota DPRD dapat membantu mobiler PSM, sehingga nanti kinerja PSM lebih maksimal," pungkasnya.

(by)

Bahas Pakaian Seragam Siswa, Hearing DPRD Kota Padang dengan Dinas Pendidikan Memanas
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi IV DPRD Padang meradang dihadapan Disdik, Asisten I, Bagian Hukum dalam rapat bersama soal Sura Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi tentang seragam sekolah yang digelar di kantor DPRD Padang pada, Kamis, 4 Februari 2021.

Anggota DPRD Padang, Dewi Susanti meminta pada Disdik tak sembarangan ambil keputusan untuk warga. Jangan terbebani warga olehnya.

Koordinator Komisi IV DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyesalkan SE itu dan minta dicabut kembali edarannya. "Kita sangat kecewa dengan apa yang diterbitkan Disdik," ujarnya

Ia menyarankan agar Disdik bersikap bijaksana dan koordinasi dengan semua pihak termasuk Komisi IV DPRD sebelum mengeluarkan keputusan. Supaya sinkronisasi terwujud dan masalah tak timbul.

"Komunikasi perlu tujuannya dalam rangka sinergisitas dan kebijakan yang akan ditetapkan tak membuat warga terbebani," ucap Syafrial Kani yang juga Ketua DPRD Kota Padang ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry menyampaikan ditengah ekonomi sulit seperti sekarang akibat pandemi Covid 19, Disdik mesti tak gegabah dan memberatkan warga dalam seragam sekolah dan menyesuaikan pakaian yang telah ada sebelumnya.

Ia berharap, Disdik mengkaji ulang SE itu. Agar keributan tak booming dan keamanan terwujud.

Asisten I Bidang Kesra dan Pemerintahan Setda Padang, Edi Hasymi secara resmi mencabut SE itu dan akan koordinasikan dengan pimpinan soal aturan seragam. Apalagi sekarang, SKB 3 Menteri lahir atau terbit dari pusat.

" Kita akan sikapi dengan baik dan komunikasikan dengan DPRD. Supaya kekeliruan tak muncul dan warga tak terbebani," ucap mantan Kalaksa BPBD Padang ini.

(by)

Pembahasan Pansus I DPRD Padang, Irwati Meuraksa Sorot Banyaknya Calo Saat Melakukan Pembayaran Uji KIR
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa mempertanyakan banyaknya calo dalam saat melakukan pembayaran uji kendaraan bermotor KIR. 

Irawati memandang pembayaran dengan calo bisa menjadi dua kali lipat dan terkadang lebih dari tarif yang ditetapkan pemerintah.

Irawati memandang, dishub Kota Padang dapat memberantas calo saat pembayaran KIR. 

“ Saya memandang, masyarakat mampu dalam membayar KIR walaupun dengan calo sekaligus. Saya meminta biaya yang diminta calo bisa dimasukan dalam PAD Kota Padang,” jelasnya saat rapat Pansus I bersama DPRD Kota Padang dengan Dishub Kota Padang tentang pembaharuan jasa retribusi jasa umum, di Hotel Inna Muara, Padang, Kamis, 4 Februari 2021.

Kadishub Kota Padang  Dian Fikri menjawab biaya KIR tidak bisa dibuat 2 kali lipat. Karena telah ada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sedangkan penertiban calo, Dian Fikri tidak bisa mengendalikan dan memberantas calo yang ada saat pembayaran KIR.

“Kita tidak bisa memberantas keberadaan para calo ini. Dengan kesibukannya, tidak mungkin pengusaha melakukan pembayaran langsung," tuturnya.

Oleh karena itu, jelas Dian Fakri, mereka lebih suka memilih calo sebagai perpanjangan tangan dalam pembayaran KIR. 

"Kedepan kita berusaha menertibkan calo saat pembayaran KIR,” tutupnya. 

(by)

Kisruh Perpakiran, Kadishub dan UPTD Parkir Babak Belur Dihajar Boby Rustam  di Pansus I DPRD Kota Padang
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kisruh masalah perparkiran dan calo saat pembayaran KIR menjadi isu hangat dalam rapat Pansus I bersama DPRD Kota Padang dengan Dishub Kota Padang tentang pembaharuan jasa retribusi jasa umum. Imbasnya, Kadis Perhubungan Kota Padang Dian Fikri babak belur saat anggota DPRD mencerca dengan berbagai pertanyaan. Rapat ini berlangsung di Hotel Inna Muara, Padang, Kamis, 4 Februari 2021.

Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Kota Padang Bobi Rustam mempertanyakan kemampuan UPTD Parkir selama 2020 UPTD yang hanya sanggup menargetkan pendapatan sebesar 1.346.092.500 dengan 264 titik parkir saja di Kota Padang. “Saya ingin bertanya, berapa titik parkir sebenarnya di Kota Padang. Kalo mau jujur, ada pihak lain yang sanggup memberikan lima Milyar/tahun di sektor perparkiran saja. Bukittinggi saja bisa memberikan PAD lima milyar pertahun,” ucapnya geram.

Boby menjelaskan juga, sepanjang Jalan Pemuda titik parkir hanya tiga titik. Faktanya, dari ujung jalan pemuda hingga Plaza Andalas begitu banyak petugas parkir. “Ingat, mereka setor tiap hari ke UPTD Parkir, dan tidak tiga titik parkir saja, tetapi lebih. Petugasnya banyak, dan selalu berganti shift pagi, siang dan malam. Berapa seharusnya yang masuk dalam PAD Kota Padang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bobi menjelaskan jika pemerintah dapat mengelola perparkiran ini dengan baik, potensi PAD di sektor perparkiran sangat lah besar dalam menyumbang PAD. “Sektor parkir membutuhkan manajemen yang profesional. Pada saat ini skema perparkiran sangatlah rumit dari bisnis yang kadang dipandang biasa ini. Terlalu banyak pihak yang mendapat keuntungan dari bisnis yang mungkin menurut banyak orang adalah hal yang sepele,” tambahnya.

Mendapat pertanyaan tersebut, Kadishub Kota Padang Dian Fikri menyampaikan sektor perparkiran merupakan kendala yang hampir ditemui di berbagai kota di Indonesia. Dishub dalam ini bertugas bagaimana jalur lalu lintas menjadi lancar. “Ada rambu-rambu larangan parkir dan dibolehkan parkir yang telah dibangun pemerintah. Masyarakat seharusnya mematuhi aturan tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dian Fikri menambahkan, untuk parkir ditepi jalan umum dibolehkan jika pemerintah belum mampu memberikan sarana untuk parkir kendaraan. Oleh karena itu, untuk menambah PAD, Dishub menetapkan biaya parkir yang biasa perjam, diganti dengan biaya parkir sekali saja. “Saat ini kita menetapkan biaya parkir sekali jalan saja, tidak perjam di Kota Padang. Selain itu, kerja sama dengan pihak ke III dalam mengelola perparkiran sudah kita putus,” jelasnya.

Untuk meningkatkan PAD Kota Padang, Dian Fikri menyampaikan belum sanggup menaikan tarif parkir di Kota Padang. “Kita akui, management perparkiran kita belum terselesaikan. Oleh karena itu, kita berat menaikan tarif parkir di Kota Padang untuk mendongkrak PAD di masa pandemi, seperti yang dilakukan kota-kota lainnya,” jelasnya.

Kadishub menjelaskan yang ditagih parkirnya adalah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan umum. Sedangkan kendaraan yang berada dalam halaman restoran atau minimarket tidak dibebankan biaya parkir. “Kita hanya meminta biaya parkir dari kendaraan yang parkir di pinggir jalan atau bahu jalan. Untuk kendaraan yang diparkir di halaman restoran dan minimarket, hanya Dispenda yang berhak memintanya sebanyak 20 persen dari biaya parkir yang diminta petugas parkir yang berada di lingkungan restoran dan minimarket,” tutupnya.

(by)

Kepala Dinas Pendidikan Tak Hadir, Budi Syahrial Walk Out dari Ruangan Hearing DPRD Kota Padang
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tidak hadir pada hearing yang digelar DPRD Kota Padang membahas Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang terkait pakaian seragam sekolah, Kamis, 4 Februari 2021.

Hearing tersebut digelar Komisi IV DPRD Kota Padang dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dan jalannya hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Azwar Siri.

Selain anggota Komisi IV, hearing tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD dari komisi lainnya, seperti Budi Syahrial, Boby Rustam, Meilasa Waruwu, dan lainnya.

Ketua Komisi IV Azwar Siri mempertanyakan kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. "Kami melihat, Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir, kenapa dia tidak hadir?" tanya Azwar Siri.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Syafrizal Syair yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. "Kepala Dinas Pendidikan Pak Habibul Fuadi menghadiri kegiatan di Menkuham pada waktu yang bersamaan dengan hearing ini," terangnya.

Azwar Siri pun meminta pendapat anggota dewan lainnya, apakah hearing dilanjutkan atau tidak? 

Budi Syahrial menegaskan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi harus dihadirkan dalam hearing tersebut, sebab SE tersebut dia yang menandatanganan.

Budi Syahrial pun melakukan aksi walk out dan meninggalkan ruangan hearing. "Tolong catat bagian risalah, saya keluar dari ruangan rapat ini," cakapnya.

Budi mengimbau agar setiap hearing kepala SKPD harusnya hadir, karena kalau rapat hanya dengan jajaran Kabid sama saja dengan tidak ada solusi. 

"DPRD itu lembaga yang punya wibawa selevel dengan kepala daerah, jadi jangan mudah saja DPRD dalam hearing hanya menerima kabid semata, DPRD itu sejajar Walikota bukan bawahan kadis," katanya.

Meski demikian, hearing tetap dilanjutkan karena sebagian anggota dewan lainnya tidak mempermasalahkan soal kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi, sepanjang yang mewakili bisa mengambil kebijakan.

(by)

Pansus III DPRD Kota Padang: Perubahan Perda No. 9/2021 Terkait Fungsi Pengawasan dan Penindakan
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menegaskan, Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tera dan Atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya dilakukan terkait fungsi pengawasan dan penindakan, Kamis, 4 Februari 2021.

Ironisnya, kata Faisal Nasir, tenaga yang memiliki ilmu tera atau tera ulang alat ukur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya satu orang.

"Yang punya ilmu soal tera atau ukur itu hanya satu orang, 2 orang diambilkan dari luar," ungkap Faisal kepada BentengSumbar.com, Kamis, 4 Februari 2021.

Menurut Faisal Nasir, orang yang melakukan pekerjaan soal tera itu harus orang yang memiliki sertifikat dan ahli soal itu. Mereka betul-betul disekolahkan dan profesional.

"Idelanya berapa jumlah tenaga tera itu hanya mereka yang tahu, tapi setidaknya untuk seluas Kota Padang ini minimal 10 orang," tegas Faisal.

Soal fungsi pengawasan, kata Faisal Nasir, dulu DPRD Kota Padang sudah meminta Pemko Padang menyiapkan meteran, bukan perusahaan.

"Dulu kita sudah minta Pemko menyiapkan meteran. Namun sampai sekarang tidak ada. Kalau perusahaan yang menyiapkan, mana mau mereka, karena mereka yang akan kena pajak," ujarnya.

Dikatakan Faisal, selama ini pengawasan belum jalan, karena berada di provinsi, baru tahun 2017 baru dipindahkan ke kabupaten/kota. Makanya diperlukan Perda No. 9/2021.

Sementara itu, Wismar Panjaitan meminta harus ada sistem pelaporan masyarakat kalau terjadi kejanggalan-kejanggalan di lapangan.

"Kita minta Pemko menyiapkan aplikasi untuk menerima pelaporan masyarakat kalau terjadi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan," ungkapnya.

(by)

Pembahasan di Pansus III DPRD Kota Padang Menghangat, Pengawasan Disorot
Kamis, Februari 04, 2021

On Kamis, Februari 04, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pansus III DPRD Kota Padang kembali mengadakan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tera dan Atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, Kamis, 4 Februari 2021.

Pembahasan kali ini menghadirkan Dinas Perdagangan, Pertamina, PLN, dan PDAM. Pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III Jumadi, didampingi oleh Wakil Ketua Pansus III Faisal Nasir.

Anggota Pansus yang hadir diantaranya Wismar Panjaitan, Andi Wijayakusuma, Jakfar, Salisma, Mukhriwan, dan lainnya.

Pembahasan sempat menghangat terkait pemakaian premiun di Kota Padang. 

Pihak Pertamina Yudi menjelaskan, bahwa Pertamina telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi antrian kendaraan di SPBU untuk pembelian premium.

"Kita lakukan pengaturan jam, kita juga berangsung-angsur beralih ke Pertalite," ungkapnya.

Bidang Pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mendapat sorotan. 

Pasalnya, minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di dinas tersebut dalam melakukan pengawasan.

Tak ketinggalan, Wakil Ketua Pansus III Faisal Nasir menyorot soal mobil tanki yang kencing di jalan.

Untuk itu, ia meminta agar pengawasan dilakukan oleh pihak terkait. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatakan, pengawasan dilakukan dua kali dalam setahun di SPBU dengan mencek tera yang ada di SPBU.

(by)

Soal SE Seragam Siswa di Kota Padang, Andi Wijayakusuma: DPRD Reaktif
Rabu, Februari 03, 2021

On Rabu, Februari 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Polemik soal Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan Kota Padang terkait pakaian seragam untuk siswa di sekolah terus berlanjut. Pro kontra di kalangan anggota DPRD Kota Padang dalam melihat SE itu pun tidak dapat dihindarkan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Andi Wijayakusuma menilai tidak ada masalah dengan SE tersebut. 

"Tidak ada masalahnya. Tidak ada penambahan baju, yang dipakai siswa baju yang sudah ada juga," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, Rabu, 3 Februari 2021.

Ia meminta pihak-pihak yang menolak agar membaca SE tersebut dengan cermat, sehingga tidak akan timbul penolakan, karena pakaian seragan yang diatur dalam SE itu merupakan baju yang sudah ada dan dipakai siswa.

"Coba lah lihat SE itu, baju yang sudah ada sama siswa juga, baju yang sudah dipakai siswa juga," tegasnya.

Ia berpendapat, anggota DPRD yang menolak SE itu terlalu reaktif menanggapinya. Pasalnya tidak ada penambahan baju baru. 

"DPRD Reaktif. Tidak ada penambahan baju baru, mungkin hanya setengah penambahan baju taluak balango," katanya.

Ditegaskan Andi Wijayakusuma, baju taluak balango yang dimaksud dalam SE tersebut adalah baju koko yang dipakai siswa dalam keseharian untuk belajar mengaji, demikian juga baju kuruang basiba.

"Baju taluak balango itu kan baju koko. Baju koko itu anak kita kan tidak perlu membeli, karena mereka sudah punya baju koko untuk mengaji. Entah kalau anak-anak kita tidak pergi mengaji ke Surau?" katanya.

"Sedangkan baju kuruang basiba, ya baju kurung yang kesaharian dipakai itu," lanjutnya menjelaskan.

Menurutnya, pengaturan pakaian seragam siswa melalui SE tersebut, sebenarnya persoalan teknis Pemko. "Cuma kita di DPRD itu sudah langsung ribut saja," pungkasnya.

(by)

Pansus DPRD Kota Padang 'Basitungkin' Membahas Tiga Ranperda yang Diusulkan Pemko
Rabu, Februari 03, 2021

On Rabu, Februari 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Kota Padang. Pembahasan III Ranperda usulan Pemko Padang dilaksanakan di Grand Inna Muara Hotel pada, Rabu, 3 Februari 2021.

Ketua Pansus III DPRD Padang Ranperda Perubahan atas Perda Kota Padang No 9 Tahun 2012 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya, Jumadi mengatakan inti dari evaluasi perubahan Ranperda itu ialah ketika Perda disahkan nanti semuanya legal hendaknya.

"Kewenangan di Provinsi bertukar ke Kota Padang. Ini perlu diawasi ketat," ujar kader Golkar ini.

Sekretaris Panitia Khusus II Ranperda Retribusi Jasa Usaha, Surya Jufri mengatakan adapun persoalan di Retribusi Jasa Usaha yang direvisi adalah nomenklaturnya, nama dan nilai retribusi jasa usaha.

"Revisi itu tak banyak pada OPD yang tergabung didalamnya. Namun ini perlu dibahas lebih tajam lagi. Agar jelas dan tak menyalahi aturan pelaku usaha," ujar kader Demokrat ini.

Sementara, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyampaikan Tiga Ranperda Pemko Padang yang dibahas itu antara lain Ranperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda Perubahan atas Perda Kota Padang No 9 Tahun 2012 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya.

"Kita berharap pembahasannya alot dan setelah usai disepakati nanti, regulasinya dapat diikuti pelaku usaha," uiar kader Gerindra ini.

Menurutnya, 3 Ranperda itu memang harus diterapkan sesegara mungkin tujuannya agar pelaku usaha tak seenaknya mencekik para konsumen.dan aturan bisa ditegakkan.

"Kita berharap pelaku usaha yang ada tetap konsisten mengikuti apa yang ditetapkan nanti. Supaya tak kena sanksi nantinya dan keamanan terwujud," papar Ketua DPC Gerindra Padang ini.

(by)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *