Opini

PARLEMEN

Sports

Parlemen

Iklan KPU Sumbar
Soal Tunggakan Royalti dan PBB SPR ke Pemko Padang, Ini Kata Meilasa Waruwu
Selasa, November 17, 2020

On Selasa, November 17, 2020

Soal Tunggakan Royalti dan PBB SPR ke Pemko Padang, Ini Kata Meilasa Waruwu
BENTENGSUMBAR.COM - Soal tunggakan royalti dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) SPR Plaza Padang ke Pemerintah Kota Padang terus menjadi sorotan warga kota ini.


Betapa tidak, tunggakan royalti dan PBB tersebut mencapai nilai yang fantastis berdasarkan hitung-hitungan Pemerintah Kota Padang. Tunggakan royalti mencapai Rp7,5 miliar dan PBB Rp866 juta terhitung sejak 2017.


Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Meilasa Warusu belum mau berkomentar banyak soal tunggakan royalti dan PBB tersebut. 


Pasalnya, kata Meilasa Warusu, dirinya belum melihat skema penyelesaian antara SPR dan Pemerintah Kota Padang.


"Kita lihat dulu, skemanya bagaimana, nanti baru kita bisa berkomentar jauh," ungkap politisi PDI Perjuangan ini kepada BentengSumbar.com, Selasa, 17 November 2020. 


Meski demikian, kata Meilasa Waruwu, dirinya akan terus mengawal persoalan tersebut. "Intinya, kita akan kawal terus. Jangan sampai ada yang dirugikan," katanya. 


Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam mengatakan, dirinya mendorong mediasi antara SPR Plaza Padang dengan Pemerintah Kota Padang.


"Kami akan memanggil pihak Pemko dan SPR untuk duduk bersama, mendorong mediasi untuk penyelesaian masalah tersebut," kata Boby kepada BentengSumbar.com, Senin, 16 November 2020.


Sebab, kata Boby, jika SPR dan Pemko Padang tidak duduk bersama, maka tentu persoalan tersebut tidak akan selesai. "Kalau sendainya tidak duduk bersama SPR dan Pemko, bagaimana akan selesainya persoalan tersebut," kata Boby.


(by)

Komisi IV DPRD Kota Padang Imbau Para Guru Jaga Netralitas di Pilkada
Selasa, November 17, 2020

On Selasa, November 17, 2020

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Imbau Para Guru Jaga Netralitas di Pilkada
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengimbau para guru agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.


"Kalau ASN itu harus netral. Kalau diarah-arahkan oleh Paslon, itu berarti Paslon itu sudah melanggar aturan. Harusnya guru, kalau ada Paslon yang mengarahkan mereka, jangan pilih," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra ini kepada BentengSumbar.com, Senin, 16 November 2020.


Mastilizal Aye mengatakan, Paslon yang mengarah-arahkan para guru untuk memilih mereka merupakan Paslon yang tidak benar.


"Kalau dari sekarang sudah tidak benar, akibatnya akan terus berbuat tidak benar. Karena kebohongan pertama akan ditutup oleh kebohongan kedua," kata pria yang akrab disapa Aye ini.


"Jadi untuk ASN agar menjaga netralitasnya, terutama guru ya, karena pimpinan itu adalah pimpinan politik dan mereka tidak seterusnya memimpin daerah ini," pungkas aye. 


Jika para guru tampak keberpihakannya, kata Aye, tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi orang yang melihatnya. 


"Bukan tidak mungkin, suatu saat hal ini akan dibuka kembali oleh generasi berikutnya, bahwa guru hari ini pernah tidak menjaga netralitas ketika menjadi ASN," tukuknya.


"Silahkan pilih sesuai hati nurani, jangan mau diarah-arahkan, jangan mau dipaksa, apalagi diintimidasi oleh dinas terkait," katanya.


(by)

Pimpinan Komisi II DPRD Kota Padang Dorong Mediasi SPR dan Pemko
Selasa, November 17, 2020

On Selasa, November 17, 2020

Pimpinan Komisi II DPRD Kota Padang Dorong Mediasi SPR dan Pemko
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam mengatakan, dirinya mendorong mediasi antara SPR Plaza Padang dengan Pemerintah Kota Padang terkait tunggakan royalti yang jumlahnya mencapai Rp7,5 miliar dan Pajak Bumi dan Bangunan sekira Rp866 juta terhitung sejak 2017.


"Kami akan memanggil pihak Pemko dan SPR untuk duduk bersama, mendorong mediasi untuk penyelesaian masalah tersebut," kata Boby kepada BentengSumbar.com, Senin, 16 November 2020.


Sebab, kata Boby, jika SPR dan Pemko Padang tidak duduk bersama, maka tentu persoalan tersebut tidak akan selesai.


"Kalau sendainya tidak duduk bersama SPR dan Pemko, bagaimana akan selesainya persoalan tersebut," kata Boby.


Kebetulan pihak pengelola SPR, Jimmy Hendrik Tampi, jelas Boby, ada waktu untuk itu. 


"Ya, dalam minggu ini penyelesaiannya," ungkap Boby.


 "Kan ada keluhan dari Pak Jimmy Tampi, ada item-item yang dia keluhkan dan merasa keberatan, makanya kita akan panggil Pemko Padang, benar gak itu pernah dia ajukan itu ke Pemko," ujar Boby.


Dikatakan Boby, pihaknya juga akan memanggil Dinas Perdagangan Kota Padang terkait masalah tersebut. "Kami sudah surati Dinas Perdagangan.


"Fraksi Gerindra dan Komisi II siap memfasilitasi pernyelesaian persoalan tersebut," terangnya.


(by)

Berkat Lekat Tangan Anggota DPRD Kota Padang Ini, Kantor Pemuda PGMKK 'Tacilak'
Selasa, November 17, 2020

On Selasa, November 17, 2020

Berkat Lekat Tangan Anggota DPRD Kota Padang Ini, Kantor Pemuda PGMKK 'Tacilak'
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif meninjau kantor pemuda Kantor Pemuda PGMKK (PGMKK) Kuncia Kelurahan Koronggadang Kecamatan Kuranji Kota Padang pasca direnovasi, Senin, 16 November 2020. Kini kantor pemuda tersebut sudah tacilak setelah direnovasi melalui dana pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang Zulhardi.


"Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu perlu usaha sungguh-sungguh dari berbagai pihak dan dukungan dana yang cukup demi keberhasilan pembangunan itu sendiri," kata Zulhardi.


Dikatakan Zulhardi, pembangunan fasilitas umum sangatlah penting sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengurus pemuda karena didukung oleh sekretariat kepemudaan yang memadai, sehingga dalam berkegiatan akan berjalan  lancar dan meningkat.


"Dengan demikian pemuda dan pemudi serta masyarakat merasa nyaman dan terlayani secara maksimal. Berdasarkan hal inilah kami sengaja menyegerakan pekerjaan ini agar pemuda dan pemudi serta masyarakat yang ada di sini dapat melaksanakan tugas-tugas mereka selaku pemuda dengan baik dan nantinya kantor pemuda ini bisa menjadi wadah atau tempat mamberdiskusi, bersosialisasi serta bermusyawarah bagi mereka," ujarnya. 


Kalau sapras ini tidak ada, kata Zulhardi lagi, tentunya pemuda dan pemudi akan kehilangan tempat berdiskusi, bersosialisasi serta bermusyawarah dan akan menggangu dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari, sehingga ini berdampak sekali untuk kemajuan pemuda.


"Dengan adanya kantor pemuda ini, harapan kami nantinya dapat menunjang kegiatan kegiatan rutin baik itu pemuda dan pemudi serta masyarakat di Kuncia Kelurahan Korong Gadang seperti pertemuan pemuda serta warga, kantor atau sekretariat kepemudaan dan lainnya," kata Ketua Fraksi Partai Golkar PDI Pejuangan.


Sementara itu, Ketua Pemuda PGMKK Farid menyampaikan ucapan terimakasih kepada Zulhardi yang telah memperjuangkan pembangunan kantor pemuda yang sudah lama diidam-idamkan tersebut. 


"Terimakasih buya atas bantuannya. Alhamdulillah sekarang kami sudah ada kantor atau sekretariat yang layak. Dengan ini tentunya kami bisa menjalankan tugas kepemudaan kami dengan baik dan lancar. Tidak sia-sia kami punya perwakilan rakyat yang selalu memikirkan masyarakat dan sama-sama kita ketahui bahwasanya buya ini sudah banyak sekali membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kuranji-Pauh dan salah satunya pembangunan kantor pemuda ini," ujar Farid.


Editor Zamri Yahya

Laporan: Dori

Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang soal Dinkes Bakal Segara Berikan Vaksin Covid-19
Kamis, November 12, 2020

On Kamis, November 12, 2020

Ini Kata Ketua DPRD Kota Padang soal Dinkes Bakal Segara Berikan Vaksin Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengaku setuju Dinas Kesehatan Kota Padang akan memberikan Vaksin Covid-19 kepada tenaga kesehatan. 


Namun, kata dia, lebih bagus lagi semua masyarakat di Kota Padang disuntik vaksin, supaya virus yang ada hilang dan warga Kota Padang terjamin kesehatannya.


"Kita dorong Dinkes Padang untuk melakukan vaksin Covid -19 ini pada semua elemen masyarakat, jangan hanya tenaga medis saja," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang ini, Kamis, 12 November 2020.


Ia mengatakan, masyarakat kian kemari melakukan aktivitas dan silih berganti berinteraksi di luar rumah, bahkan di tempat keramaian, seperti pasar, tempat wisata, resto dan kafe .


"Ini rawan dan virus bisa menular padanya. Demi pencegahan, Dinkes mesti ambil sikap. Agar keamanan terwujud dan Covid-19 tak menyebar," cakapnya.


Ia meminta Dinkes merapatkan hal ini dengan pimpinan daerah serta camat se Kota Padang. Supaya penerapannya maksimal dan warga Padang tervaksin secara merata.


"Koordinasi dengan semua lini harus dijalin," ujarnya.


Ia meminta warga juga tetap mengikuti anjuran Pemko Padang. Jangan sampai warga susah diatur, apalagi anggap remeh apa yang telah disuruh. Itu tak seimbang namanya.


"Sebagai warga negara yang baik, rakyat harus jalankan edaran yang telah dikeluarkan, hal ini tentunya demi kebaikan semuanya," pungkas Syahrial Kani. (MB)


Editor: Zamri Yahya

Budi Syahrial Kembali Sorot Tunggakan SPR, Desak Pemko Ajukan Gugatan
Senin, November 09, 2020

On Senin, November 09, 2020

Budi Syahrial Kembali Sorot Tunggakan SPR, Desak Pemko Ajukan Gugatan
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial kembali menyorot tunggakan royalti SPR Plaza Padang sekitar  Rp7,5 miliar dan Pajak Budi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp866 juta ke Pemerintah Kota Padang.


"SPR bulan Oktober 2020 janji Rp400 juta, sampai saat ini belum ada pembayaran," ungkap anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini kepada BentengSumbar.com, Senin, 9 November 2020.


Budi Syahrial mendesak Pemerintah Kota Padang untuk mengajukan gugatan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) kepada pengelola SPR. 


"Saatnya Kabag Hukum mengajukan telaah staf atas nama Pemko menggugat perjanjian BOT PT Cahaya Sumbar Raya (CSR) sebagai pengelola SPR," cakapnya. 


Tujuannya, kata Budi, untuk membatalkan BOT tersebut. 


Setelah batal, maka pengelolaan SPR Plaza Padang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Padang Sejahtera Mandiri. 


"Batalkan itu, kalau sudah batal, kan lebih baik diberikan kepada PSM. Suruh PSM mengelola itu," pungkas Budi. 


Ironisnya, temuan tersebut sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI.


Pemko Padang sendiri sudah berusaha melakukan penagihan, namun belum membuahkan hasil.


(by)

Ranperda AKB Kota Padang: Tidak Boleh Terlalu Lama di Masjid
Minggu, November 08, 2020

On Minggu, November 08, 2020

Ranperda AKB Kota Padang: Tidak Boleh Terlalu Lama di Masjid
BENTENGSUMBAR.COM - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Kota Padang telah dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Padang, sejak Kamis, 6 November 2020 lalu.


Namun, ada pasal yang sensitif di dalam Ranperda usulan Pemko Padang tersebut, yaitu tidak boleh terlalu lama di masjid. Ketua Pansus I Ranperda AKB, Zulhardi Zakaria Latif mengakui kalau pasal itu ada.


"Pasal itu tidak dihapus. Cuma terlalu lama yang dimaksud, tidak ada batasannya, apakah hari atau jam, tidak ada batasan itu. Pasal itu tetap, cuma nanti tentu diatur dalam Perwako," terang Zulhardi ketika dihubungi BentengSumbar.com via telepon selularnya, Ahad malam, 8 November 2020. 


Zulhardi menyebut bunyi terlalu lama dalam pasal itu mengambang dan tidak pasti defenisinya. Bisa saja diartikan terlalu lama di masjid, seperti orang yang tidur di masjid. "Karena ngambang, makanya pasal itu tetap dibiarkan saja," kata Zulhardi. 


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye mengatakan, sebanyak apapun aturan dibuat, jika tidak diawasi, hasilnya akan percuma juga. 


"Dibuat peraturan tidak boleh terlalu lama di masjid segala macam, kan tidak efektif peraturan itu. Cuma kalau ada kegiatan yang bisa dipercepat, ya dipercepat, tapi kalau melarang orang terlalu lama di dalam masjid itu tidak bisa," pungkas pria yang akrab disapa Aye ini. 


Namun, kata Aye, kalau peraturan yang dibuat secara umum tidak masalah. Ia menekankan, jangan sampai peraturan itu merubah kebiasaan, merubah adat dan keimanan. "Tapi kalau peraturan umum tidak masalah, tapi kalau di masjid kan ada peraturan khusus dibuat, jangan disama ratakan semua," katanya.


Aye mengaku tidak setuju dengan larangan terlalu lama di masjid. Ia menegaskan, harus ada perbedaan aturan di masjid dan tempat umum. "Bikin lah aturan, tapi jangan sampai mempersulit masyarakat. Misalnya, dibuat aturan tanpa solusi, itu kan sama juga, tidak efektif, menyusahkan masyarakat," pungkasnya.


Aye mengatakan, di dalam Ranperda AKB yang paling banyak bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Setiap pasal dalam Ranperda itu ada dibunyikan tokoh masyarakat. 


"Sekarang kontribusi pemko ke tokoh masyarakat itu apa? Kan setidak-tidaknya harus ada anggaran untuk mereka, harus ada penghargaan untuk mereka, bahwa tokoh masyarakat, ninik mamak dilibatkan dalam segala macam aturan itu. Apa yang kita kasih ke mereka? Tidak ada. Harusnya kalau mereka dilibatkan, harus ada anggaran untuk mereka. Kalau tidak, percuma saja aturan itu dibuat," tegasnya.


(by)

Zulhardi Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Minggu, November 08, 2020

On Minggu, November 08, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ajakan itu disampaikan Zulhardi di sela-sela penyerahan bantuan untuk Relawan Covid-19 dari kementrian Kesehatan RI melalui Anggota DPR RI Fraksi Golkar Darul Siska di Kampuang Tanjuang Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh, Ahad, 8 November 2020.

"Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan sering cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak," ungkap Ketua Pansus Ranperda AKB ini, Ahad, 8 November 2020.

Dikatakan Zulhardi, meski status Kota Padang saat ini zona orange, bukan berarti tidak lagi mematuhi protokol kesehatan.

"Kita harus tetap waspada. Sebab, hanya kita sendiri yang bisa menjaga diri kita dari serangan virus corona ini," pungkasnya.

Dikatakannya, saat ini DPRD Kota Padang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

"Kita akan segera merampungkan Ranperda ini dalam waktu dekat dan mensahkannya," tukuk Zulhardi.

Perda AKB itu nanti, ujar Zulhardi, akan menjadi payung hukum dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan.

"Selama ini kita hanya diatur oleh Perwako, besok ada Perda AKB. Insya Allah segera disahkan, karena telah kita bahas bersama Pemko dan stakeholder yang ada," pungkasnya.

(by)

Budi Syahrial Ungkap Ratusan Tower di Kota Padang Tak Bayar Pajak
Sabtu, November 07, 2020

On Sabtu, November 07, 2020

Budi Syahrial Ungkap Ratusan Tower di Kota Padang Tak Bayar Pajak
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengungkap ada ratusan tower di Kota Padang tidak membayar pajak.


"Jadi ada sekitar 144 tower di Kota Padang yang tidak membayar pajak. Tower operator selular," ungkap Budi Syahrial kepada BentengSumbar.com, Jumat, 6 November 2020.


Ironis, kata Budi, jika tidak dilakukan penertiban dan penagihan, sementara tidak ada orang yang menunggak dalam menggunakan jasa operator seluler. 


"Kalau itu tidak dilakukan penertiban, tidak diminta, sementara tidak ada orang menunggak operator selular. Beli pulsa, paket dan semuanya bayar di depan," ujarnya.


Jadi kalau dikatakan rugi, ujar politisi Partai Gerindra ini, jelas itu tidak masuk akal. "Kalau dikatakan rugi, itu tidak masuk akal," tegasnya.


Budi Syahrial mendesak Pemerintah Kota Padang untuk melakukan penagihan. "Kini suruh bayar yang 144 tower itu. Bawa oleh Bapenda dan Diskominfo, Satpol PP. Minta untuk dibayarkan. Kalau tidak tertibkan tower-towernya," ujar Budi.


Sementara itu, Diskominfo Kota Padang melakukan monitoring serta pendataan terhadap menara telekomunikasi yang tersebar di Kota Padang. Monitoring dan pendataan ini dilakukan sejak 3 November 2020 kemarin.


“Iya, monitoring dan pendataan menara telekomunikasi dilakukan oleh bidang IKPSP yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan,” kata Kadis Kominfo Kota Padang Rudy Rinaldy, Sabtu, 7 November 2020.


Berdasarkan pendataan dan monitoring tersebut, terdapat peningkatan jumlah menara dibanding tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 ini jumlah menara yang berdiri di Padang sebanyak 416 menara yang dimiliki oleh 17 provider. 


“Tahun lalu jumlah menara sebanyak 405 unit yang dimiliki 15 provider, sekarang (tahun ini) jumlahnya bertambah,” tutur Kadis didampingi Kabid IKPSP Marwansyah.


Dijelaskan Kadis Kominfo, monitoring dan pendataan terhadap menara telekomunikasi di tahun ini untuk melihat berapa penambahan atau pengurangan jumlah menara tersebut. Data yang diperoleh di lapangan nantinya akan di entry ke aplikasi pembayaran retribusi menara (e-payment) untuk pembayaran retribusi di tahun 2021 mendatang. 


“Dengan penambahan jumlah menara ini tentu akan berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” tutur Rudy.


(BY/Charlie Ch. Legi)

Gubernur Gelar Pesta Pernikahan Putranya, Mastilizal Aye Minta PLT Wali Kota Padang Tinjau Surat Edaran
Sabtu, November 07, 2020

On Sabtu, November 07, 2020

Gubernur Gelar Pesta Pernikahan Putranya, Mastilizal Aye Minta PLT Wali Kota Padang Tinjau Surat Edaran
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menggelar pesta pernikahan putranya, Ibrahim di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat dari tanggal 6 hingga 8 November 2020.


Banyak pihak yang mempersoalkan digelarnya pesta pernikahan putra Gubernur Irwan Prayitno tersebut. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye.


Aye, demikian dia akrab disapa mengatakan, pemimpin adalah teladan bagi masyarakat. Pemimpin merupakan contoh pertama dalam setiap pelaksanaan aturan.


"Gubernur kan menggelar pesta pernikahan putranya, mestinya masyarakat juga dibolehkan. Sepanjang memenuhi protokol kesehatan kan tidak ada masalah bagi masyarakat menggelar pesta pernikahan," ujar Aye kepada BentengSumbar.com, Jumat, 6 November 2020. 


Aye meminta Pelaksana Tugas Wali Kota Padang Hendri Septa meninjau ulang Surat Edaran yang melarang pesta pernikahan mulai tanggal 9 November 2020. 


"Plt Wali Kota membuat SE itu kan saat Kota Padang zona merah. Kini kan sudah zona orange dan SE itu perlu ditinjau ulang," tegas Aye.


Dikatakan Aye, dalam Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), tidak ada melarang kegiatan. Namun, setiap kegiatan yang digelar, harus memenuhi protokol kesehatan. 


"Setelah tanggal 9 November itu, masyarakat dibolehkan menggelar pesta. Biasa saja itu. Mal dibuka, pelabuhan dibuka, bandara dibuka, dan transportasi dibuka, masa pesta perkawinan dilarang? Kecuali PSBB, tidak masalah dilarang," ungkap politisi Partai Gerindra ini. 


Sebelumnya, PLT Wali Kota Padang Hendri Septa mengeluarkan SE Nomor: 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan batasan bagi pelaku usaha. Larangan diberlakukan mulai tanggal 9 November 2020.


(by)

Djunaidy Hendri: Keberadaan Perda AKB Sangat Penting
Jumat, November 06, 2020

On Jumat, November 06, 2020

Djunaidy Hendri: Keberadaan Perda AKB Sangat Penting
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Pansus I dari Farksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Djunaidy Hendri menilai keberadaan Perda AKB tersebut sangat penting. 


Pasalnya, kata dia, saat ini Kota Padang hanya memiliki Peraturan Wali Kota Padang nomor 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 


Dikatakan H. Djunaidy Hendri, Perda tersebut tidak hanya akan memerintahkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, tapi juga efek sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. 


"Kalau Perwako sifatnya hanya memberikan saran untuk menjalankan protokol kesehatan dan sanksi tidak bisa dilaksanakan," tegasnya. Kamis, 5 November 2020. 


Dalam pembahasan Ranperda AKB ini, ungkap H. Djunaidy Hendri, semua OPD dan stakeholder dilibatkan. 


"Pada pembahasan Ranperda ini, kita mengundang juga PHRI, Dewan Masjid, MUI dan pihak-pihak yang akan menjalankan protokol kesehatan. Kita ingin melihat respon dari stakeholder," katanya.


H. Djunaidy Hendri, setelah Ranperda ini nanti disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan ke masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti pelaku usaha, pengelola masjid, dan lain sebagainya. 


"Langkah berikutnya, tentu harus disosialisasikan," katanya.


(by)

Soal Ranperda AKB, Budi S: Terlalu Banyak Aturan Menjadikan Masyarakat Kita Bodoh, Tidak Bisa Berkreatifitas
Jumat, November 06, 2020

On Jumat, November 06, 2020

Soal Ranperda AKB, Budi S: Terlalu Banyak Aturan Menjadikan Masyarakat Kita Bodoh, Tidak Bisa Berkreatifitas
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Panitia Khusus I DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Syahrial sempat menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dibahas. Lantas, apa alasan Budi Syahrial menolak pembahasan Ranperda AKB tersebut?


"Pada bulan Januari dan Februari 2021, sudah ada vaksin. Maka, ketika sudah ada vaksin dan terbukti vaksinnya, kita bikin juga Perda mewajibkan orang untuk memakai masker, untuk apa? Kita mewajibkan juga orang mengukur suhunya, untuk apa? Kalau ternyata pandeminya sudah hilang. Otomatis kan sia-saia saja, kalau Perda usianya hanya tiga atau empat atau enam bulan kedepan, tidak perlu! Cukup Perawako saja," kata Budi kepada BentengSumbar.com, disela-sela pembahasan Ranperda AKB di Grand Ina Muara Hotel, Kamis, 5 November 2020.


Perda AKB nomor 6 tahun 2020 yang dibuat provinsi, kata Budi, bukan berarti tidak bisa dipakai di Kota Padang. 


"Bisa dipakai di Kota Padang, karena wilayahnya masih Provinsi Sumatera Barat. Maka, Satpol PP Kota Padang bisa juga melaksanakan Perda itu. Jadi tidak perlu pula kita latah membuat Perda-perda AKB," ungkapnya.


Konsekuensi dari Perda AKB ini, jelas Budi, adalah membentuk budaya baru tata cara kehidupan bermasyarakat di Kota Padang. 


"Ketika kita membuat budaya baru, ternyata pandeminya hilang, lalu bagaimana nasib dari Perda ini? Tapi kalau Perwako yang dipakai, ada vaksin dalam kondisi berjalan, kan Perwakonya tinggal dicabut saja. Tidak lama mencabut Perwako. Kalau Perda bagaimana dinyatakan tidak berlakunya?" urai Budi.


Lalu, kata Budi, banyak pertimbangan, karena ini memuat 17 SOP tentang 17 sektor, ada agama, ada pemuda dan keolahragaan, ada pariwisata, ada pendidikan, ada kesehatan, ada transportasi dan yang lainnya, maka perlu diminta terlebih dahulu pertimbangan dari pemangku kepentingan. Misalnya, untuk transportasi, minta dulu pertimbangan dari Organda. 


"Misalnya lagi agama, minta dulu pertimbangan Dewan Masjid. Kenapa? Karena ada ketentuan di dalam Ranperda tersebut yang agak sensitif. Tidak boleh berlama-lama dalam rumah ibadah, misalnya. Tidak boleh berlama-lama dalam rumah ibadah ini, ukurannya apa? Tentang pendidikan, tentu dipanggil dulu PGRI dan Dewan Pendidikan. Mereka bisa menerima atau tidak?  Untuk apa gunanya Perda, kita buat saja secara otoriter, tetapi tidak bisa kita laksanakan di bawah? Tentang aturan pariwisata, bisa ndak diterima teman-teman PHRI? Kalau bisa, ya oke," katanya.


Budi keberatan jika masyarakat terlalu banyak diatur melalui Perda. Ia beralasan, masyarakat sudah tahu tentang budaya hidup sehat. 


"Tinggal mengawasi saja, lalu kenapa dipaksakan lagi dengan aturan? Terlalu banyak aturan, menjadikan masyarakat kita bodoh, tidak bisa berkreatifitas. Soal protokol kesehatan, ya sudah, terapkan saja. Sudah ada kok Perdanya di provinsi, kan berlakunya se Sumatera Barat?" ujarnya.


(by)

Satu Staf dan Kabag DPRD Padang Positif Covid-19, Budi: Saatnya WFH
Rabu, November 04, 2020

On Rabu, November 04, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Satu orang staf dan satu Kepala Bagian (Kabag) DPRD Kota Padang dinyatakan positif Covid-19. Saat ini, staf sedang menjalani isolasi mandiri di rumah bersama keluarganya.

Sedangkan Kabag, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital (SPH) Pisang, Pauh Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengimbau semua anggota DPRD dan staf mentaati protokol kesehatan, sehingga terhindar dari paparan virus corona.

"Saatnya WFH (Work From Home)," kata anggota Komisi I DPRD Kota Padang ini kepada BentengSumbar.com, Rabu, 4 November 2020.

Dikatakan Budi, bisa jadi penularan atau penyebaran virus di DPRD Kota Padang karena berkerumun saat bekerja.

"Sebaiknya para Kabag menjaga ritme, agar karyawan menjaga jarak dan tidak berkerumun saat bekerja, sehingga tidak ada yang terkena corona lagi," cakapnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, keduanya diketahui positif setelah melakukan pemeriksaan.

"Satu orang tertular dari anaknya, sedangkan satunya lagi tidak diketahui tertular dari mana, sebab dia hanya demam dan memeriksakan kesehatan. Saat ini, satu orang menjalani isolasi mandiri, dan satu lagi dirawat di SPH," cakap Hendrizal ketika dihubungi BentengSumbar.com via telepon selular, Selasa, 3 November 2020.

Hendrizal menegaskan, keduanya tidak tertular saat bekerja di Gedung Bundar, Sawahan, tempat anggota DPRD Kota Padang berkantor.

"Yang jelas bukan di kantor DPRD tertularnya. Tertular dari anak dan di luar lingkungan kantor DPRD," tegasnya.

(by)

Gubernur Sumbar Gelar Pesta Pernikahan Anaknya, Budi Syahrial: Sah-sah Saja Asal Sesuai Protokol Kesehatan
Rabu, November 04, 2020

On Rabu, November 04, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pesta pernikahan anak Gubernur Provinsi Sumateta Barat Irwan Prayitno bakal digelar pada tanggal 6-8 November 2020, bertempat di Istana Gubernur Sumbar.

Pelaksanaan pesta pernikahan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Para tamu tidak makan di tempat (makanan dibawa pulang), panitia tidak menyediakan meja, tamu hanya diberikan nasi kotak,  ucapan selamat kepada pengantin hanya memberikan salam santun tanpa bersentuhan. 

Undangan dibuat 3 hari agar tidak terjadi kerumunan dan dibagi per jam kehadiran. Setiap undangan yang hadir memiliki jadwal yang berbeda. Masker disediakan bagi yang tidak pakai masker dan hand sanitizer (cuci tangan) disediakan di beberapa titik tempat acara.

Irwan Prayitno mengatakan, pihak keluarga telah berencana jauh hari untuk mengadakan pesta pernikahan di tanggal 4, 5, 6 Desember sebelum adanya Pemerintah Kota Padang melarang mengadakan pesta pernikahan mulai 9 November 2020 mendatang. 

"Sebelumnya kami telah berencana acara pernikahan anak kami pada tanggal 4-6 Desember 2020, namun karena adanya surat edaran Walikota Padang yang melarang acara pernikahan mulai tanggal 9 November nanti. Maka kami sekeluarga sepakat untuk memajukan pada tanggal 6-8 November 2020," kata Irwan Prayitno usai pimpin Apel Bersama Ikrar Netralisasi ASN di lapangan kantor gubernur, Selasa, 3 November 2020.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial memandang rencana Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang akan melangsungkan pesta pernikahan anaknya pada 6-8 November 2020 nanti sah-sah saja. Menurutnya, jika Gubernur Sumbar menjalankan pesta pernikahan sesuai protokol kesehatan itu tidak dipermasalahkan.

“Menurut saya, masyarakat dalam menjalankan pesta pernikahan sah-sah saja asal dijalankan sesuai protokol kesehatan,” ucap Budi Syahrial, Selasa, 3 November 2020.

Lebih lanjut, Budi Syahrial memandang di saat new normal ini tidak boleh ada pelarangan lagi. Tetapi dalam pelaksanaan pesta harus sesuai dengan aturan protokol kesehatan.

“Kami saja, melihat di Bengkulu tidak ada larangan pesta perkawinan. Tetapi diatur jam kedatangannya. Jam 9.00 WIB berapa orang, jam 12.00 WIB siang berapa orang, dan seterusnya. Selain itu, ada petugas Polisi Pamong Praja yang mengawasi. Jadi, masyarakat lakukan saja pesta pernikahan, walau ada Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor: 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan batasan bagi pelaku usaha,” jelasnya.

Menurut Budi, Surat Edaran Wali Kota itu belum juga punya kekuatan hukum, karena Perda AKB baru akan dibahas. Jadi, ia mempersilahkan warga untuk melakukan kegiatan pesta perkawinannya selama sesuai dengan SOP. 

"Nah, kalau tidak sesuai SOP, baru bisa aparat keamanan dan Satpol PP mencoba untuk membubarkan atau meminta penyelenggara pesta perkawinan mengikuti SOP. Terkait pesta anak gubernur, kenapa tidak sebaiknya dilakukan satu hari saja, karena kalau tiga hari, rasanya agak riskan dan terlalu berlebihan di tengah krisis serta pandemi saat ini," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

(by)

Dua Orang Staf Sekretariat DPRD Padang Positif Covid-19, Begini Kata Sekwan
Selasa, November 03, 2020

On Selasa, November 03, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Dua orang staf Sekretariat DPRD Kota Padang dinyatakan positif Covid-19. Lantas, tertular dari mana mereka?

Menurut Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, keduanya diketahui positif setelah melakukan pemeriksaan.

"Satu orang tertular dari anaknya, sedangkan satunya lagi tidak diketahui tertular dari mana, sebab dia hanya demam dan memeriksakan kesehatan. Saat ini, satu orang menjalani isolasi mandiri, dan satu lagi dirawat di SPH," cakap Hendrizal ketika dihubungi BentengSumbar.com via telepon selular, Selasa, 3 November 2020.

Hendrizal menegaskan, keduanya tidak tertular saat bekerja di Gedung Bundar, Sawahan, tempat anggota DPRD Kota Padang berkantor.

"Yang jelas bukan di kantor DPRD tertularnya. Tertular dari anak dan di luar lingkungan kantor DPRD," tegasnya.

Meski dua orang staf diketahui positif Corona, kantor DPRD Kota Padang tetap melaksanakan aktifitas seperti biasa.

"Namun untuk tiga hari ini, kantor kita sterilkan dulu, kita kurangi aktifitas di kantor," ujarnya.

Hendrizal Azhar menegaskan, kebijakan kerja Work From Home (WFH) sudah lama diberlakukan di Gedung Bundar Sawahan untuk mematahui Protokol Kesehatan.

"Selama ini kita sudah WFH, dimana staf yang masuk hanya 25 orang setiap harinya, dan 25 orang lagi WFH. Bergantian gitu," katanya.

Dikatakan Hendrizal Azhar, positif coronanya dua orang staf Sekretariat DPRD Kota Padang tidak ada kaitan dengan anggota dewan.

"Tidak ada kaitan dengan anggota dewan, jadi aktifitas anggota dewan tetap seperti biasa," katanya.

Ia menegaskan, kantor DPRD Kota Padang tetap menjalankan protokol kesehatan dan selalu disterilisasi. 

"Kita semprot disinfektan dua kali seminggu. Kita juga menyediakan tempat cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak," jelasnya.

"Lagian, kantor DPRD ramainya kan saat rapat paripurna saja," tukuknya.

(by)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *