Opini

PARLEMEN

Sports

Parlemen

Ilham Maulana Ungkap Ada 30 Kafe hingga Tempat Hiburan Tak Berizin di Kota Padang
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

Ilham Maulana Ungkap Ada 30 Kafe hingga Tempat Hiburan Tak Berizin di Kota Padang
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Ilham Maulana mengatakan ada sekitar 30 kafe, resto dan tempat hiburan yang tidak memiliki izin.


Letaknya hampir merata di seluruh kecamatan, terutama Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, dan merambah ke Kecamatan Nanggalo.


"Saat ini masih berkembang kafe, resto tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi sesuai dengan perda dan perwako. Dari sekian itu, saya mencoba menghitung lebih kurang ada 30, ada yang skala kecil, menengah, menengah ke atas," kata Ilham Maulana, Rabu, 21 Oktober 2020.


Menurutnya, lokasi kafe, resto dan tempat hiburan ini juga berada pada lokasi yang tidak sesuai dengan aturan "Ada yang dekat masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya, sedangkan ketentuan dalam perda melarang," ujarnya. 


Ia menambahkan, tempat usaha yang tidak memiliki izin ini juga dekat dari rumah sakit atau klinik.


Aturan jarak saat pembangunan kafe, restoran dan tempat hiburan ini sangat diabaikan. "Untuk itu saya berharap kepada Plt Wali Kota  Hendri Septa untuk mengintruksikan agar dinas berkewenang, melakukan penertiban dengan cara menutupnya," ujarnya.


Menurutnya, tempat usaha yang tidak memiliki izin ini tidak ada manfaatnya untuk Pemko Padang. "Kemudian biang keributan, pendapatan juga tidak ada. Sama sekali tidak bermanfaat, dan merusak generasi muda," ujarnya.


Ilham Maulana mengatakan jika tidak ada izin maka Pemko Padang tidak mendapatkan pendapat dan tidak bisa mengawasi.


(by)

Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Rustam Effendi: Sosialisasi dan Edukasi 3M Diperlukan
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Rustam Effendi: Sosialisasi dan Edukasi 3M Diperlukan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Rustam Efendi meminta pemerintah terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol 3M untuk melindungi diri dari bahaya Covid-19.


Apatah lagi, kasus positif Covid-19 di Kota Padang dan Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. 


Setiap harinya, hampir ratusan warga Kota Padang dan Sumatera Barat dinyatakan positif Covid-19.


“Sebenarnya, masyarakat abai menjalankan protokol kesehatan karena belum ada di lingkungan dan keluarganya yang terpapar Covid-19. Oleh karena itu, penyadaran terhadap kelompok masyarakat untuk diteruskan kepada individu sangatlah penting,” ucapnya Rustam Effendi, Selasa, 20 Oktober 2020.


Dia mengatakan, berbagai upaya maksimal telah diupayakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. 


Di mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19. 


Hingga rencana terbaru dengan pemberlakuan perda AKB yang akan diterapkan ke masyarakat.


Namun, pademi Covid-19 hingga saat ini masih sulit teratasi, hal ini didukung oleh masih enggannya masyarakat dalam penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat.


“Makanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan,” katanya.


(by)

Budi Syahrial Minta Pengelola Mall di Kota Padang Juga Dites Swab
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengomentari keluarnya instruksi Gubernur Sumbar tentang pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan, cafe,  dan sejenisnya di Kota Padang.

Anggota dewan yang dikenal vokal dan kerap mengkritik habis-habisan kebijakan Pemerintah Kota Padang ini,  mendukung kegiatan swab yang dilakukan kepada karyawan pekerja di restoran dan cafe yang ada di Kota Padang.

"Dengan adanya tes swab ini, tentu memberikan kenyamanan kepada pelanggan," ungkapnya ketika dihubungi wartawan, Selasa, 20 Oktober 2020.

Meski demikian, anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Partai Gerindra ini juga berharap pengelola mall juga dilakukan tes swab secara berkala.

"Tetapi diharapkan pengelola mall juga di lakukan tes swab secara berkala sehingga roda perekonomian di Kota Padang akan berjalan normal," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar mengeluarkan  instruksi gubernur Sumbar tentang pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan, cafe,  dan sejenisnya di Kota Padang.

Dalam instruksi Gubernur Sumbar yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 tersebut mewajibkan karyawan restoran, cafe, untuk mengikuti tes swab paling lambat dua minggu setelah instruksi ini di keluarkan yang dilakukan secara gratis di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand.

Selain itu, dalam instruksi gubernur tersebut tidak dilakukan, maka tempat usahanya akan di tutup yang didasari atas perda nomor 6 tahun 2020.

(by/edg)

Soal Instruksi Gubernur Sumbar Wajib Tes Swab Bagi Pengelola dan Karyawan Restoran, Ilham Maulana: Kenapa Kota Padang Saja?
Rabu, Oktober 21, 2020

On Rabu, Oktober 21, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumbar mengeluarkan  instruksi gubernur Sumbar tentang pengawasan dan penegakan protokol kesehatan pada rumah makan, cafe,  dan sejenisnya di Kota Padang.

Dalam instruksi Gubernur Sumbar yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 tersebut mewajibkan karyawan restoran, cafe, untuk mengikuti tes swab paling lambat dua minggu setelah instruksi ini di keluarkan yang dilakukan secara gratis di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand.

Selain itu, dalam instruksi gubernur tersebut tidak dilakukan, maka tempat usahanya akan di tutup yang didasari atas perda nomor 6 tahun 2020.

Mendapat adanya instruksi dari Gubernur Sumbar tersebut, wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang telah memperhatikan Kota Padang apalagi Kota Padang saat ini masuk 12 kota dengan angka penyebaran Covid di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar yang telah memperhatikan Kota Padang," ujarnya, ketika dihubungi wartawan, Selasa, 20 Oktober 2020.

Meski demikian, Ilham mengaku heran, karena hanya Kota Padang saja yang diwajibkan.

"Tetapi timbul pertanyaan, kenapa Kota Padang saja yang di wajibkan para karyawan cafe dan restoran di lakukan swab. Bagaimana kota-kota lainnya yang ada di Sumbar," tanyanya.

Lebih lanjut Ilham Maulana berharap, berdasarkan instruksi Gubernur Sumbar tersebut diharapkan adanya koordinasi dengan DPRD Padang.

"Berdasarkan instruksi Gubernur Sumbar, Pemko Padang harus melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Padang dalam membuat kebijakan kedepannya," ucapnya.

(by/edg)

Lepas Bibit Ikan di RT 03/RW 02 Kepala Koto, Ketua DPRD Kota Padang: Masyarakat Ingin Daerahnya Unggul
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani Datuk Rajo Jami melepas bibit ikan di RT 03/RW 02 Kelurahan Kepala Koto Kecamatan Pauh, Ahad, 18 Oktober 2020.

Kedatangan Ketua DPRD Kota Padang disambut oleh tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh pemuda di RT 03/RW 02 Kelurahan Kepala Koto.

Menurut Syahrial Kani, kegiatan pemuda yang bersifat positif harus terus disuport.

"Kegiatan pemuda seperti ini harus kita suport dan dukung bersama, karena ini merupakan hal positif," ungkapnya.

Dikatakan Syahrial Kani, kegiatan positif yang dilakukan oleh pemuda di RT 03/RW 02 Kelurahan Kepala Koto semestinya ditularkan kepada persatuan pemuda lainnya yang ada di Kota Padang.

"Semestinya menular kepada persatuan pemuda-pemuda lainnya di Kota Padang," tegasnya.

Ia pun melihat antusiasme masyarakat yang menginginkan daerah ini sebagai daerah unggul di segala sektornya.

(by)

Jumadi Sambut Baik Wacana Ganjil Genap Bagi ASN Pemko Padang
Jumat, Oktober 16, 2020

On Jumat, Oktober 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa menerapkan sistem kerja ganjil genap terhadap sejumlah OPD disambut baik oleh anggota Komisi I DPRD Kota Padang Jumadi, SH

Hal itu, kata Jumadi, memang semestinya diterapkan, agar klaster perkantoran menjadi zona aman dan masyarakat yang berurusan tidak cemas pula. 

“Kita menyambut baik hal itu,” ujar politisi Golkar ini di sela-sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar Sumbar di Padang.

Ia menyarankan, dalam rapat bersama pimpinan, jika tidak urgen, bisa dilaksanakan melalui zoom metting.

"Agar mata rantai penyebaran Covid-19 bisa terputus dan kenyamanan ASN dalam bekerja terealisasi," tukuknya.

Wacana sistem kerja ganjil genap terhadap sejumlah OPD, diambil seiring dengan meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.

Dengan sistem ini, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa, ASN akan dibagi dua. Pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa. Sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.

Ia menjelaskan, bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.

Sementara untuk instansi/OPD yang personelnya sedikit ungkap Hendri, kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat.

“Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.

(by)

Manufer Minta Pemko Padang Kaji Ulang SE Terkait Larangan Pesta Pernikahan
Jumat, Oktober 16, 2020

On Jumat, Oktober 16, 2020

Munufer Minta Pemko Padang Kaji Ulang SE Terkait Larangan Pesta Pernikahan
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Manufer Putra Firdaus meminta Pemerintah Kota Padang mengkaji ulang Surat Edaran (SE) terkait larangan menggelar pesta pernikahan.  


Pasalnya, SE yang keluarkan Plt Walikota Padang Hendri Septa manjadi polemik dan sorotan berbagai kalangan, terutama para pelaku usaha pesta pernikahan.


"Kita pertanyakan ke pemerintah kota, apakah SE ini sudah melibatkan para pelaku usaha yang usahanya berkaitan dalam pesta pernikaha. Seperti Event Organizer (EO), pemilik musik organ dan yang punya pelaminan," ungkapnya, Jumat, 16 Oktober 2020.


"Kemaren saya lihat di tv lokal, itu diundang para pelaku pesta pernikahan. Dan selaku anggota DPRD Kota Padang, kita mengimbau pemko untuk mengkaji kembali SE tersebut," katanya.


Munufer menyarankan Pemko Padang untuk melakukan pembicaraan kembali dengan melibatkan para pelaku usaha. 


"Atau ada alternatif lain. Seperti pembatasan jumlah undangan dan mengenai standar protokoler kesehatannya diperketat, pembatasan meja dan kursi tamu, berapa maksimalnya," cakapnya. 


Disesalkan Manufer, sejauh ini pihak pemko terlalu cepat mengambil kebijakan, tanpa ada dikajian yang matang terlebih dulu. 


"Itu namanya kalamak diparuik awak se (keenakan kita saja, red)," tukuknya.


"Sementara kita kasihan kepada para pelaku usaha pesta pernikahan, pencarian mereka dari situ (pesta pernikahan, red). Namun kita yakin walikota akan merubah dan mengkaji lagi SE tersebut, ini demi untuk kepentingan masyarakat juga," pungkasnya. 


(by/akk)

Budi Syahrial Sigi Wacana Sistem Kerja Ganjil Genap bagi ASN Pemko Padang
Jumat, Oktober 16, 2020

On Jumat, Oktober 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahrial menyigi penerapan sistem kerja ganjil-genap bagi ASN Pemko Padang. Menurutnya, penerapan sistem kerja ganjil genap tak boleh menganggu pelayanan maksimal untuk masyarakat. 

Jika berdampak terhadap pelayan, ujarnya, maka perlu dikaji ulang penerapannya. “Apakah sistem ganjil genap yang akan diterapkan konsepnya sudah matang dan pelayanan bagi warga maksimal nantinya atau tidak? Ini perlu diperhitungkan,” ujar kader Gerindra, Kamis, 15 Oktober 2020.

Menurutnya, apabila klaster perkantoran di Balai Kota Padang di Aia Pacah masih belum tinggi ASN yang positif Covid 19, lebih baik sistem kerja diberlakukan seperti biasa saja. Jika klaster perkantoran telah mencapai 70 persen dari jumlah ASN yang ada di sana, barulah direalisasikan sistem ganjil-genap. 

“Kita berharap penerapan sistem kerja ganjil- genap tak diputuskan secepat itu,” ucapnya.

Ia mengingatkan kepada ASN yang bertugas, untuk tetap jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan dalam beraktivitas. Supaya penyebaran virus corona tak terjadi dan kesehatan terjamin. 

“Jangan ASN pula yang tak mematuhi aturan. Itu kan tidak benar. Perwako No 49 Tahun 2020 harus diterapkan selalu. Jangan saat ngantor saja, di luar kantor juga harus,” paparnya.

Dalam melayani warga sambung Budi, ASN harus ingatkan juga masyarakat yang datang. Apabila tidak memakai masker, suruh pulang dan minta untuk menjemputnya.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Padang, Hendri Septa mengatakan, akan menerapkan sistem kerja ganjil genap terhadap sejumlah OPD. Wacana tersebut diambil seiring dengan meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Pemko Padang yang positif Covid-19.

Dengan sistem ini terang Hendri, ASN akan dibagi dua. Pada tanggal genap, yang kebagian bekerja pada tanggal genap akan datang ke kantor seperti biasa. Sementara yang kebagian tanggal ganjil akan bekerja di rumah begitu sebaliknya.

Ia menjelaskan, bagi ASN yang kebagian bekerja di rumah diwajibkan tetap melapor pada pimpinan OPD yang bersangkutan. Ia juga menekankan kebijakan ini hanya berlaku pada instansi yang memiliki banyak pegawai.

Sementara untuk instansi/OPD yang personelnya sedikit ungkap Hendri, kebijakan ini tidak berlaku, agar tidak mengganggu aktivitas terutama terhadap pelayanan masyarakat. “Kebijakan ganjil genap ini juga khusus diberlakukan untuk staf, sementara untuk pejabat eselon tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya. 

(by/ade)

Soal SE Plt Wako, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang: Yang Diperlukan Kesadaran Masyarakat Jalankan Protokol Kesehatan
Kamis, Oktober 15, 2020

On Kamis, Oktober 15, 2020

Soal SE Plt Wako, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Padang: Yang Dibutuhkan Itu Kesadaran Masyarakat
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Padang.


“Sebenarnya peraturan itu telah ada, apalagi pada saat ini telah ada perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Yang diperlukan pada saat ini adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika 800 halaman pun aturan dibuat, jika tidak ada kepatuhan dari masyarakat sama saja,” ucapnya Kamis, 15 Oktober 2020.


Pria berkacama ini menyokong Pemko Padang mengeluarkan surat edaran yang pelarangan pesta perkawinan dan batasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang bernomor 870.743./BPBD-Pdg/X/2020. 


Dahulu, katanya, Komisi I DPRD telah menyetujui aturan tentang pengaturan operasional café/rumah makan/pub dan tempat hiburan malam lainnya hingga jam 22.00. Tetapi tidak jalan. 


"Saya lebih cenderung menginginkan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam. Karena bisa berisiko menjadi cluster baru dalam penyebaran Covid-19 di Kota Padang yang tidak terbendung ini,” tambahnya.


Mastilizal Aye berharap, pemerintah Kota Padang melakukan aksi nyata dalam penerapan aturan dan perda AKB yang telah ada.


“Sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah sikap tegas dari pemerintah itu sendiri. Saya mengingatkan jangan ada tembang pilih dalam menerapkan aturan.Hal ini akan menciptakan konflik di tengah masyarakat,” jelasnya.  


Sebelumnya diberitakan, Pemko Padang menerbitkan surat edaran (SE). Dalam surat edaran tersebut, jika terjadi pelanggaran akan dibubarkan dan dikenai sanksi sesuai dengan  peraturan dan perundang-undangan.


Selain itu, bagi pelaku usaha seperti café/restoran/rumah makan/karaoke/bar, diperbolehkan beraktivitas dengan ketentuan jumlah bangku hanya 50 persen dari kapasitas ruangan. Jika terjadi pelanggaran, akan dikenakan sanksi teguran, dan denda administratif antara Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 2.500.000,-.


Dalam surat edaran yang ditandatangani Plt Walikota Padang Hendri Septa tersebut, menjelaskan juga jika penyebaran Covid-19 sudah menurun, atau dapat dikendalikan oleh Pemko Padang, maka surat edaran tersebut akan ditinjau kembali. 


(by/edg)

Pemko Larang Warga Gelar Pesta Perkawinan, Ini Kata Anggota DPRD Kota Padang
Selasa, Oktober 13, 2020

On Selasa, Oktober 13, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemko Padang kembali melarang masyarakat untuk melaksanakan pesta pernikahan baik di gedung, convention center ataupun di rumah. Aturan ini mulai berlaku pada 9 November 2020 mendatang.

Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, rumah ibadah, atau di rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Larangan pesta pernikahan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha.

Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Budi Syahrial mengomentari pelarangan pesta perkawinan tersebut.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini, jiia tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, tidak masalah ada pelarangan.

"Kalau untuk kebaikan bersama, ya tidak apa apa," cakapnya kepada BentengSumbar.com, Selasa, 13 Oktober 2020.

Meski demikian, Budi Syahrial mengingatkan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang  tidak tebang pilih dalam penegakan aturan tersebut.

"Bagi saya, yang penting Pol PP tidak tebang pilih.  Mau dia Polisi, Tentara, ASN, semua harus ikuti surat ini," pungkasnya.

Tak hanya itu, Budi Syahrial mempertanyakan sikap Pemko Padang dalam penindakan keramaian di tempat hiburan, mal, dan pasar.

"Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan tempat huburan malam, mal dan pasar?  Kalau tidak ditutup kan menjadi tebang pilih," ujarnya.

(by)

Heboh Nada Dering Bhineka Tunggal Ika, DPRD Kota Padang Minta ASN Netral di Pilkada 2020
Kamis, Oktober 08, 2020

On Kamis, Oktober 08, 2020

Heboh Nada Dering Bhineka Tunggal Ika, DPRD Kota Padang Minta ASN Netral di Pilkada 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Ada yang unik jelang digelarnya Pilgub Sumbar 9 Desember 2020 yang akan datang. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi sorotan dan hanya menjadi isapan jempol belaka. 

Hal ini dapat diketahui ada ASN di Kota Padang yang memakai nada dering lagu Bhineka Tunggal Ika yang di nyanyikan oleh salah satu paslon yang bertarung di Pilgub Sumbar 2020.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti menyatakan ASN harus netral dalam pilgub Sumbar 9 Desember 2020 yang akan datang.

"Saya meminta ASN Kota Padang harus netral dalam pilgub 2020 yang akan datang. Kepada paslon di Pilgub Sumbar, jangan jadikan jabatan sebagai senjata untuk menekan ASN dalam mengkampanyekan diri," ujar Elly Thrisyanti, Rabu, 7 Oktober 2020.

Hal senada juga di ungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim saat di hubungi Harian Rakyat Sumbar. 

Menurutnya, dengan memakai nada dering di ponsel ASN, jelas ASN tersebut mendukung salah satu paslon.

"Ini sangat salah, dan tidak dibenarkan sekali dalam pilgub 2020 yang akan datang. Sangat jelas ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara. Hal ini tidak boleh dilakukan pembiaran secara berkelanjutan," ucapnya.

Sejumlah aturan larangan ASN berpolitik yakni Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010. 

(by/bim)

Bapemperda DPRD Padang Kunker, Arnedi Yarmen Berharap Perda Inisiatif Segera Dibahas
Rabu, Oktober 07, 2020

On Rabu, Oktober 07, 2020

Bapemperda DPRD Padang Kunker, Arnedi Yarmen Berharap Perda Inisiatif Segera Dibahas

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang laksanakan kunjungan kerja (kunker) ke luar Sumbar.

Perjalan kunjungan kerja Bapemperda DPRD Padang itu terhitung mulai tanggal 8 hingga 10 Oktober 2020 dibagi menjadi dua tempat tujuan kunjungan, yakni ke Lubuak Linggau dan Muko-Muko, Bengkulu.

"Perjalanan Bapemperda tersebut dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan dan menyamakan persepsi dalam penyelesaian Perda yang akan dibahas nanti," kata Arnedi Yarmen, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Rabu, 7 Oktober 2020.

Arnedi Yarmen mengatakan, anggota dewan yang berangkat yang tergabung dalam Bapemperda ada sebanyak 15 orang. 

"Kita sekalian belajar dan membandingkan apa yang didapat agar dapat diterapkan di Padang, " sebut politisi PKS itu.

Disamping itu, perjalanan dilakukan dalam rangka bersilaturrahmi antar sesama anggota dewan pada tempat yang dikunjungi Bapemperda DPRD Kota Padang.

Usai dilakukannya kunker oleh anggota Bapemperda DPRD Padang, Arnedi Yarmen berharap persoalan Perda yang ada segera tuntas pembahasannya dan kendala yang dialami tak lama terjadinya 

"Baik itu Perda Inisiatif DPRD maupun usulan Pemko Padang segera clear dibahas dan dapat dijadikan Perda," pungkasnya.

(by/bim)

Soal Pendirian Resort PT Marawa di Air Manis, DPRD Padang Minta Pedagang Lama Jangan Diusir
Rabu, Oktober 07, 2020

On Rabu, Oktober 07, 2020

Soal Pendirian Resort PT Marawa di Air Manis, DPRD Padang Minta Pedagang Lama Jangan Diusir
BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang mendatangi masyarakat yang berada pada RT 1 RW 1 Air Manis Kecamatan Padang Selatan, Selasa, 6 Oktober 2020. 


Kedatangan DPRD Kota Padang yang langsung dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana tersebut dalam rangka merespon keinginan warga terkait keinginan dari PT. Marawa yang mendirikan resort di kawasan objek wisata tersebut.


"Ada keinginan dari PT. Marawa akan menggusur masyarakat pedagang yang berada di bibir pantai dari lahan yang dikuasai oleh PT. Marawa yang akan membangun resort dengan luas 2 hektare," ujar Ilham kepada wartawan. 


Ilham mengatakan, masyarakat sangat mendukung rencana pembangunan obyek wisata yang dilakukan oleh PT. Marawa, tetapi, keinginan masyarakat yang telah lama berdagang janganlah di usir.


"11 orang masyarakat telah lama berdagang di sini minta jika dijadikan objek wisata, sebaiknya para pedagang ini tetap bisa berjualan untuk menghidupi perekonomiannya disaat pademi ini," ujar kader Demokrat ini.


Selain itu, kedatangan DPRD juga ingin mengetahui batasan tanah yang dikuasai oleh Pemko Padang, dan batas tanah yang dimiliki oleh ulayat.


"Kedepan, kita akan mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk melakukan hearing di DPRD Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang yang tidak dapat merugikan masyarakat itu sendiri," paparnya.


Tokoh Masyarakat sekitar Rafles meminta kepada PT Marawa untuk melakukan pembangunan di lahannya tanpa menggusur warga yang sudah ada. Apalagi pedagang lokasi ini telah lama ditempati warga sekitar.


" Kita dukung untuk kemajuan wisata, namun jangan diusir warga asli sini," paparnya.


(by/ade)

Pengelolaan Pariwisata, DPD Kota Padang Terima Kunjungan DPRD Pasbar
Selasa, Oktober 06, 2020

On Selasa, Oktober 06, 2020

Pengelolaan Pariwisata, DPD Kota Padang Terima Kunjungan DPRD Pasbar
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat sambangi DPRD Kota Padang pada, Senin, 5 Oktober 2020.


Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Baharudin R mengatakan, kedatangannya ke DPRD Kota Padang bersama Rombongan Komisi III dalam rangka mengetahui Perda Pengelolaan Pariwisata yang di miliki Kota Padang.


Nantinya, kata Baharudin R, akan dbahas bersama wakil rakyat di Kabupaten Pasaman Barat dan diterapkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasaman Barat.


"Kita ingin tahu Perda yang digunakan Kota Padang dalam mengelola Pariwisita yang saat ini wisata Padang terkelola dengan Pemko Padang secara baik dan menambah PAD," ujar mantan Bupati Pasaman Ini.


Selain itu, kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat yakni untuk menjalin silaturahmi dengan DPRD Kota Padang dan jajarannya.


Sementara itu, Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Padang, Marzuki yang menerima rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat mengatakan Kota Padang sepengetahuannya memakai Perda usulan Inisiatif DPRD dalam penerapan Pengelolaan Pariwisata.


"Kita akan fasilitasi Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk mendapatkan hal itu dengan menanyakan ke Bagian Hukum Pemko yang kemudian akan diberikan ke DPRD Kabupaten Pasaman Barat supaya bisa di pelajari dan terapkan," ujarnya.


Ia mengucapkan terima kasih telah mengunjungi DPRD Kota Padang. 


"Semoga terus berlanjut hendaknya," cakapnya.


(by/ade)

Terban, Anggota DPRD Kota Padang Desak Pemko Perbaiki Jalan Raya Rimbo Tarok
Minggu, Oktober 04, 2020

On Minggu, Oktober 04, 2020

Terban, Anggota DPRD Kota Padang Desak Pemko Perbaiki Jalan Raya Rimbo Tarok
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Kecamatan Kuranji dan Pauh, Zulhardi Zakaria Latif turun langsung meninjau terbanya jalan Raya Rimbo Tarok Kecamatan Kuranji, Ahad, 4 Oktober 2020.

"Kami mendapat informasi dari masyarakat jalan Raya Rimbo Tarok ini terban," kata Zulhardi.

Dikatakan Zulhardi, jalan Raya Rimbo Tarok tersebut sangat banyak dilalui masyarakat.

Pasalnya, kata Zulhardi lagi, jalan tersebut merupakan salah satu akses untuk menuju jalan Bypass dari Perumnas Belimbing, salah satu perumahan terpadat di Kota Padang, bahkan Sumatera Barat.

Zulhardi pun mendesak agar Pemerintah Kota Padang melalui dinas teknis terkait agar mencarikan solusi perbaikan jalan tersebut.

"Kepada Pemerintah Kota  Padang melalui PUPR untuk segera mencarikan solusinya," tegas anggota Banggar DPRD Kota Padang ini.

Terban, Anggota DPRD Kota Padang Desak Pemko Perbaiki Jalan Raya Rimbo Tarok

Dikatakan Zulhardi, jangan sampai terbannya jalan tersebut memakan korban, disebabkan jalan yang padat dilalui warga, apatah lagi di hari kerja.

"Jangan sampai ada korban, jalan ini termasuk jalur padat di jam-jam tertentu,

"Pak Lurah agar membuat kronologis kajadian terbannya jalan ini yang disebabkan banjir karena curah hujan yang tinggi. Pak Camat segera meneruskan ke Pemko Padang melalui PUPR," pintanya.

Nanti, kata Zulhardi, tugas dia sebagai anggota Banggar DPRD Kota Padang ikut menguatkan dan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

(by)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *