Opini

PARLEMEN

Sports

Pemprov

Investasi di Tanah Ulayat Memaksimalkan Potensi Nagari
Jumat, Desember 04, 2020

On Jumat, Desember 04, 2020

Investasi di Tanah Ulayat Memaksimalkan Potensi Nagari
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, kegiatan investasi di tanah ulayat diyakini sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan potensi di nagari mereka yang pada akhirnya bisa menambah pendapatan nagari untuk dan mensejahterakan masyarakat nagari. 


Selain itu, kegiatan investasi juga dirasakan oleh masyarakat bisa membuat lapangan kerja baru bagi anak nagari. Status tanah yang dijadikan kegiatan investasi yang merupakan tanah ualayat, baik ulayat kaum maupun ulayat nagari, membuat pola kerjasama yang dinginkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat. 


Hal ini bertujuan untuk mencegak terjadinya perpindahan kepemilikan tanah ulayat tersebut kepada pihak luar. Prinsip ini sesuai dengan azas dan filosofi utama tanah ulayat, yaitu “Jua indak dimakan bali, gadai indak di makan sando”. 


"Maksudnya, harta pusako tinggi bila terjual tidak bisa dibeli, digadaikan tidak bisa dijadikan sando karena harta pusako tinggi menjadi milik bersama yang menjadikan bukti adanya relasi antara masyarakat di nagari dengan keberadaan mereka secara adat di nagari tersebut," kata Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Nagari Halaban merupakan nagari yang sudah terlihat sangat siap dalam proses pengelolaan ulayat nagari tersebut. Nagari Halaban sudah mempunyai peraturan nagari mengakut bagaimana pengelolaan tanah ulayat di nagari mereka. 


Mereka juga sudah mempunyai lembaga nagari atau memberdayakan BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang berbadan hukum untuk melakukan kerjasama dengan pihak investor. 


Pengaturan pembagian keuntungan juga sudah diatur. Semua ini tertuang dalam peraturan nagari untuk menghindari konflik yang terjadi, baik antara nagari dengan investor, masyarakat dengan pihak nagari, maupun dengan sesama masyarakat. 


Peraturan ini yang masih belum terlihat di tiga nagari lainnya. Pemberdayaan BUMNag menjadi penting dalam pengelolaan aset nagari ini. BUMNag dalam hal ini bisa menjadi lembaga yang menjembatani keinginan investor dan masyarakat


(by/hms-sumbar)

Maswar Dedi: Panorama Batu Badindiang, Luas Lahan yang Ditawarkan 5 Ha
Jumat, Desember 04, 2020

On Jumat, Desember 04, 2020

Maswar Dedi: Panorama Batu badindiang, Luas Lahan yang Ditawarkan 5 Ha
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, Panorama Batu Badindiang, berada di Jorong Koto Alam, dengan luas lahan yang ditawarkan seluas + 5 Ha. 


"Tanah ini merupan tanah ulayat nagari Tabek Patah. Dalam aturan adat, ulayat nagari ini merupakan kewenangan niniak mamak nagari," kata Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Di Nagari Tabek Patah, terdapat lima pasukuan dengan 89 penghulu. Ke lima pasukuan ini adalah, pasukuan Kutianyia, pasukuan Dalimo, pasukuan Piliang, pasukuan Caniago dan pasukuan Mandahiliang. 


Dikatakannya, seluruh pasukuan dalam nagari Tabek Patah tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah.


"Secara ekonomi, bentuk penggunaan tanah tersebut saat ini tidak ada," jelas Maswar Dedi lagi.


Kawasan ini berada di puncak yang digunakan untuk menikmati pemandangan ke arah timur kawasan Gunung Marapi, hingga terlihat Gunung Sago dan kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota.


"Lokasi ini juga dijadikan sebagai lokasi motor cross atau balapan motor," ungkap Maswar Dedi menambahkan.


Pada lokasi ini, Pemerintah Nagari Tabek Patah telah membangun barisan toko dan bangunan pondok untuk menara pandang, namun belum berfungsi dengan optimal.


(by/hms_Sumbar)

Talago Aia Tagonang dan Talago Aia Pakiah Butuh Sentuhan Investor, Begini Gambaran Daerahnya
Jumat, Desember 04, 2020

On Jumat, Desember 04, 2020

Talago Aia Tagonang dan Talago Aia Pakiah Butuh Sentuhan Investor
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, Talago Aia Tagonang merupakan kawasan telaga atau danau kecil yang berada di Jorong Tabek Patah. Kawasan ini mempunyai luas kurang lebih sekitar 10 hektar. 


Kawasan ini berbatasan dengan tanah kaum Datuak Rangkayo Mulie Nan Baranjau dan Nagari Lawang Mandahiliang. Karena memiliki batas dengan suku/kaum lain dan Nagari Lawang Mandahiliang, pemerintah Nagari Tabek Patah perlu mendudukan batas-batas yang jelas dalam kawasan ini. sehingga tidak mengganggu kegiatan investasi yang akan dilakukan.


"Talago Aia Pakiah juga merupakan kawasan Telaga, Cuma besarnya hanya separuh dari kawasan Talago Aia Tagonang atau kurang lebih 5 hektar. Kawasan ini terletak di perbatasan jorong Tabek Patah dan Jorong Data. Kawasan ini berbatasan dengan kaum-kaum lain di dalam Nagari Tabek Patah," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Kewenangan yang berada dalam kaum pada dua kawasan ini membuat pengelolaan atas ulayat kaum ini penting untuk dijelaskan dalam sektor investasi. Kejelasan yang diharapkan adalah kesepakatan seluruh kaum untuk menyerahkan kedua kawasan ini untuk diinvestasikan. Hal ini menjadi penting karena kawasan ini bukanlah lahan kosong. 


Kawasan ini merupakan kawasan pertanian yang dilakukan oleh anggota kaum pemegang kewenangan. Selain itu, nasib pertanian yang ada di atas lahan ulayat tersebut juga perlu kejelasan. Apakah tetap dikelola dan dijadikan sebagai bagian dalam kegiatan investasi pariwisata tersebut, atau sepenuhnya diserahkan kepada pihak investor untuk dikelola. 


Kegiatan ini harus diketahui oleh seluruh anggota kaum, sehingga bisa menghindari konflik yang akan terjadi nantinya. Adat Musyawarah dan mufakat yang mereka yakini dalam proses penyelesaian sengketa, membuat posisi Kerapatan Adat Nagari menjadi f igur penting dalam penyelesaian konflik. Adat Nagari Tabek Patah mengatakan bahwa dalam penyelesaian konflik, bajanjang naik dan batanggo turun serta azas muswarah mufakat adalah bentuk penyelesaian konfliknya. 


Dalam arti lain, selagi masih bisa diselesaikan dalam kaum, selesaikan dalam kaum, tidak selesai dalam kaum, permasalahan akan diselesaikan di tingkat suku, jika tidak selesai akan di bawa ke tingkat kerapatan adat nagari. 


"Semua proses penyelesaian dilakukan dalam bentuk musyawarah dan mufakat. Jika pihak yang bersengketa merasa permasalahannya tidak selasai, dipersilahkan untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri," ujarnya. 


(by/hms_sumbar)

Maswar Dedi: Ada Tiga Lahan yang Bisa Diinvestasikan di Nagari Tabek Patah
Jumat, Desember 04, 2020

On Jumat, Desember 04, 2020

Maswar Dedi: Ada Tiga Lahan yang Bisa Diinvestasikan di Nagari Tabek Patah
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, di nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar terdapat tiga lahan yang bisa diinvestasikan, yaitu Panorama Batu Badindiang yang berada di Jorong Koto Alam, Talago Aia Tagonang di Jorong Tabek Patah dan Talago Aia Pakih di Jorong Data dan Jorong Tabek Patah.


"Ketiga kawasan ini direncanakan untuk diinvestasikan di sektor pariwisata. Nagari Tabek Patah juga belum mempunyai aturan yang tertuang dalam peraturan nagari menyangkut pengelolaan aset nagari, terutama tanah ulayat," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Dikatakan Maswar Dedi, kesiapan yang terlihat di daerah ini baru dalam tahap kesepakatan bahwa mereka menyerahkan ulayat Nagari dan ulayat Kaum mereka untuk dijadikan database sebagai tanah yang berpotensi untuk penanaman modal. Walaupun begitu, Masyarakat Nagari Tabek Patah ini sudah mempunyai bayangan mengenai pola kerjasama yang mereka inginkan dengan pihak investor. 


"Beberapa pernyataan yang keluar dari masyarakat, menyatakan bahwa mereka berkeinginan dalam proses kerjasama yang terjadi, masyarakat menjadi sejahtera, Nagari mempunyai saham dan anak nagari terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh investor," cakapnya.


Dikatakan Maswar Dedi, ketiga kawasan ini menurut masyarakat berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Potensi pemandangan di Batu

Badindiang, wisata alam dan agrowisata di kawasan Talago Aia Pakiah dan Talago Aia Tagonang dirasakan sangat potensial untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. 


"Masyarakat merasa, kalau pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh anak nagari, potensi tersbut tidak tergali secara maksimal. Akan sangat berbeda kalau ada investor yang sudah berpengalaman di sektor pariwisata yang mengelola kawasan tersebut yang menurut masyarakat akan mampu menggali lebih jauh lagi dan mengembangkan kepariwisataan di daerah Tabek Patah," urainya.


Dikatakannya, pengembangan yang maksimal akan memberikan pendapatan yang besar bagi masyarakat Nagari. Masyarakat nagari juga bisa terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar utama masyarakat Tabek Patah menjadikan lahan-lahan masuk dalam inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah.


"Kawasan Talago Aia Tagonang dan Talago Aia Pakiah merupakan milik ulayat kaum, sementara itu Panorama Batu Badindiang, status tanahnya adalah ulayat Nagari. Talago Aia Tagonang dimiliki oleh kaum dari Datuak Paduko Marajo dari Suku Kutianyia dan Talago Aia Tagonang merupakan milik kaum Datuak Panghulu Dirajo dari Suku Kutianyia dan Kaum Datuak Maruhun dari Suku Caniago. Walaupun ada perbedaan status tanah, mereka bersepakat untuk menginvestasikan kawasan-kawasan tersebut kepada investor supaya hasilnya bisa mensejahterakan masyarakat Tabek Patah, dan menciptakan lapangan kerja baru," katanya.


(by/hms_sumbar

Maswar Dedi: Investasi di Bukik Surungan Tunjang Pariwisata
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Maswar Dedi: Investasi di Bukik Surungan Tunjang Pariwisata
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, di kota Padang Panjang, lahan yang akan diinvestasikan berada di kelurahan Silaing Bawah, Nagari Bukik Surungan Kota Padang Panjang. 


"Lahan yang ditawarkan ini seluas + 2 Ha, berada di kawasan MIFAN dan PDIKM (Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau). Pengembangan lahan tersebut diyakini akan dapat menunjang pariwisata yang sudah ada disekitarnya," kata Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Dikatakannya, sebagian tanah ini adalah milik ulayat nagari dan sebagian lagi merupakan milik ulayat suku Pisang. Tanah ini berbentuk kawasan kosong yang ditumbuhi semak dan pepohonan. Tidak ada pemanfaatan sama sekali yang dilakukan oleh masyarakat di lahan tersebut. 


"Belum terlihat upaya untuk mengabungkan pengelolaan tanah ini kepada satu pihak saja. Namun pihak Nagari dan KAN Nagari Surungan sudah pernah mengajukan pengelolaan kawasan ini kepada Pemko Padang Panjang untuk dikembangkan lagi. Namun sampai saat pelaksanaan kegiatan inventarisasi kita lakukan, belum ada jawaban sama sekali dari pihak Pemko Padang Panjang," ungkapnya. 


Untuk itulah, jelas Maswar Dedi, pucuk pimpinan Nagari Bukik Surungan mencoba pihak Penanaman Modal Propinsi agar dapat mencarikan investor yang bersedia mengembangkan kawasan tersebut. Alasan tanah ulayat ini diinvestasikan, yaitu untuk memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat nagari dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.


"Produk investasi yang diinginkan adalah kegiatan pariwisata, sehingga dapat menunjang kegiatan pariwisata yang sudah ada di sekitar kawasan tersebut. Jika investor berminat untuk berinvestasi di tanah ulayat tersebut, kewajiban yang harus ditunaikan oleh investor sebelum investor melaksanakan kegiatan di lokasi tanah ulayat berdasarkan hasil kesepakatan niniak mamak Nagari Bukik Surungan dan investor yang difasilitasi oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang," katanya.


Menurutnya, pola kerjasama yang diinginkan pemilik tanah ulayat dengan investor juga tergantung dari hasil kesepakatan, namun harus bersifat saling menguntungkan baik bagi investor maupun bagi pemilik ulayat.


"Pemilihan bentuk atau pola kerjasama berdasarkan kesepakatan antara KAN dan investor yang difasilitasi oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang," ujarnya.


(by/hms_sumbar)

Maswar Dedi: Investasikan Lahan untuk Memberikan Tambahan Pendapatan bagi Nagari
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Maswar Dedi: Investasikan Lahan untuk Memberikan Tambahan Pendapatan bagi Nagari
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, pihak nagari Guguak Sarai sebenarnya sudah melakukan investasi di beberapa lahan milik ulayat nagari. 


"Hasil dari proses investasi kemudian menjadi bagian dalam pendapatan asli daerah (PAD) Nagari Guguak Sarai. Beberapa kegiatan tersebut antara lain; insentif penyadapan getah pinus, hasil dari sewa sawah nagari, bagi hasil pajak galian C dan retribusi jasa perkantoran," ungkap Maswar Dedi melanjutkan ceritanya terkait potensi investasi di daerah Guguak Sarai Tingga, Kanagarian Guguak Sarai, Kabupaten Solok kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Namun, kata Maswar Dedi, belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh nagari menyangkut proses investasi di daerah mereka. Karena itu, untuk kedepan, mereka meminta pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah investasi ini bisa membantu mereka merumuskan perjanjian yang bisa menguntungkan mereka, dan tidak menjadikan tanah tersebut berpindah tangan hak kepemilikannya.


"Selain alasan yang sudah dijelaskan di atas, keinginan masyarakat Nagari Guguak Sarai untuk menginvestasikan lahan tersebut adalah untuk dapat memberikan tambahan pendapatan bagi nagari. Selain itu, masyarakat Nagari juga berharap kalau investasi yang akan dilakukan tersebut akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Nagari Guguak Sarai," katanya. 


Dikatakan Maswar Dedi, usaha atau jenis usaha yang ditawarkan ke investor di atas tanah ulayat tersebut adalah untuk kegiatan perkebunan. Perkebunan yang dimaksud adalah perkebunan tanaman tua seperti kopi, kemiri, atau sejenisnya.


"Jenis tanaman yang ditanam oleh investor pada lokasi adalah jenis tanaman yang tidak akan menyebabkan hilangnya sumber daya air. Karena kawasan ini merupakan sumber mata air bagi masyarakat nagari Guguak Sarai," ujarnya.


Dikatakannya, pola kerjasama yang diinginkan oleh Nagari Guguak Sarai, jika investor berminat untuk berinvestasi di tanah ulayat tersebut adalah sistem sewa atau bagi hasil dan memprioritaskan anak nagari sebagai pekerja di perusahaan investor tersebut. Sebelum itu, investor mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan oleh investor sebelum investor melaksanakan kegiatan di lokasi tanah ulayat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dari daerah Guguak Sarai ke lokasi.


"Pemerintah nagari mempunyai keinginan untuk memberdayakan BUMNag sebagai lembaga nagari yang mengelola asset tanah tersebut. BUMNag menjadi lembaga perwakilan nagari yang akan melakukan kesepakatan dengan investor. Pola pembagian keuntungan yang diterima oleh BUMNag, ditetapkan oleh kesepakatan atau musyawarah nagari pada proses pembentukan Peraturan Nagari tentang BUMNag," pungkasnya.


(by/hms-Sumbar)

Potensi Investasi di Guguak Sarai Solok, Begini Kata Kepala DPMPTSP Sumbar
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Potensi Investasi di Guguak Sarai Solok, Begini Kata Kepala DPMPTSP Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, tanah ulayat di daerah Guguak Sarai Tingga, Kanagarian Guguak Sarai, Kabupaten Solok yang berpotensi untuk penanaman modal dan diserahkan datanya ke Dinas Penanaman Modal, yaitu tanah ulayat nagari Guguak Sarai. 


"Tanah ini berada di Jorong Guguak Anau. Tanah ini berupa hamparan tanah kosong, yang ditumbuhi oleh kayu-kayu. Tidak ada aktivitas perladangan di tanah ini, namun beberapa hasil dari kawasan ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar tanah tersebut," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Dikatakannya, sehubungan dengan nama kawasan tersebut yaitu Guguak Sarai Tingga, kawasan ini dulunya merupakan awal dari perkembangan masyarakat Guguak Sarai. Pemuka adat dan nagari, menyatakan bahwa dalam proses migrasi masyarakat Guguak Sarai, daerah Guguak Sarai Tingga merupakan awal penempatan mereka di daerah Guguak Sarai. 


"Perkembangan zaman dan proses pembangunan, terutama keberadaan jalan Lintas Sumatera, membuat masyarakat Guguak Sarai pindah ke sekitar jalan Lintas Sumatera ini. Lambat laun, kawasan ini menjadi kosong, dan masyarakat Guguak Sarai menyebut daerah tersebut dengan nama Guguak Sarai Tinggi, yang berarti daerah yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat Guguak Sarai," jelasnya. 


Dari catatan Nagari Guguak Sarai, Niniak moyang orang Guguak Sarai sudah mengalami sedikitnya empat kali perpindahan, pada awalnya masyarakat menetap di puncak limau manih, kemudian berpindah ke Guguak Sarai Tingga, selanjutnya ke Abu dan saat ini lokasi yang dihuni adalah Ateh Nagari dan Guguak Sarai Bawah.


"Namun ada satu catatan mengenai status kewenangan dari tanah ulayat itu sendiri yang masih bermasalah, yaitu adanya klaim dari salah satu suku di nagari Guguak Sarai yang merasa kalau tanah yang mereka ajukan tersebut, terletak dalam kawasan kepemilikinan ulayat suku mereka. Walaupun ada permasalahan tersebut, secara prinsip mereka bersepakat untuk menginvestasikan ulayat tersebut," tuturnya. 


Dikatakannya, pembicaraan mengenai klaim tersebut akan dibicarakan secara internal dalam adat nagari Guguak Sarai, dan diyakini tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pihak Nagari, belum memberikan jawaban yang jelas mengenai kesepakatan kewenangan tanah tersebut.


"Kondisi tanah yang seperti hutan belantara dan subur, membuat masyarakat di Guguak Sarai yakin kalau tanah tersebut berpotensi di sektor pertanian dan perkebunan. Keberadaan tanah yang jauh dari pemukiman masyarakat, dan status tanah yang dianggap oleh sebagian pihak dianggap sebagai ulayat nagari, membuat kawasan tersebut menjadi terbengkalai. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab timbulnya keinginan

masyarakat untuk menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut ke pihak lain. Masyarakat meminta kepada dinas terkait untuk menggali potensi di kawasan tersebut, sehingga terpetakan, investasi apa yang layak dan cocok untuk dikembangkan di tempat mereka," urainya.


(by/hms_sumbar)

Kepala DPMPTSP Sumbar Ungkap Mekanisme Investasi di Nagari Halaban
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Kepala DPMPTSP Sumbar Ungkap Mekanisme Investasi di Nagari Halaban
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengungkap mekanisme investasi di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.


"Selain pembagian keuntungan, Yayasan Pembangunan Halaban bersama Nagari membuat sebuah aturan berkaitan dengan masuknya investor ke nagari Halaban," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Dikatakannya, mekanisme investasi di Nagari Halaban ini ada lima tahap. Pertama, investor mengajukan permohonan ke Wali Nagari Halaban

yang disertai dengan dokumen-dokumen perusahaan dan bentuk investasi yang akan dilakukan. Kedua, Wali Nagari melakukan koordinasi dengan KAN atau Niniak Mamak Nagari Halaban.


Ketiga, melakukan Sosialisasi menyangkut kegiatan investasi yang akan dilakukan. Keempat, investor melaksanakan kewajibannya, yaitu; membayar uang kesungguhan, dan sumbangan pihak ketiga. Kelima, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Yayasan Pembangunan Halaban atau BUMNag dengan pihak investor di hadapan notaris.


"Semua kesepakatan itu nantinya akan diserahkan kepada Wali Nagari. Menyangkut kegiatan investasi yang dilakukan, adat di Kanagarian Halaban, mengatur bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di tanah ulayat hanya bisa dilakukan selagi masih sesuai dengan azas dan f ilosof i utama tanah ulayat, yaitu “Jua indak dimakan bali, gadai indak di makan sando”. Maksudnya, harta pusako tinggi bila terjual tidak bisa dibeli, digadaikan tidak bisa dijadikan sando karena harta pusako tinggi menjadi milik bersama," katanya. 


Dikatakan Maswar Dedi, tanah ulayat adalah sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan, namun tanah ulayat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari. Pengaturan tanah ulayat ini menjadi penting untuk kelangsungan hidup dan masyarakat adat nagari Halaban tidak terputus dengan wilayahnya.


"Pemanfaatan tanah ulayat untuk diinvestasikan dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah “adat diisi limbago dituang melalui musyawarah mufakat”. Dalam hal ini, pihak pengelola tanah ulayat, membuka peluang untuk menentukan pola kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat Halaban," terangnya. 


Dikatakannya, dari hasil yang didapatkan di lapangan, pihak pengelola (Yayasan Pembangunan Halaban) menyampaikan bahwa ada beberapa pola kemitraan yang diinginkan oleh masyarakat. "Diantaranya adalah; sistem saham, sistem bagi hasil, memprioritaskan anak nagari Halaban untuk menjadi pekerja, dan sistem sewa lahan dengan pembagian yang saling menguntungkan," tukuknya.


(by/hms_Sumbar)

Inventarisasi Tanah Ulayat Jorong Ateh Laban, Maswar Dedi: Status Tanah yang Diinvestasikan Jelas
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Inventarisasi Tanah Ulayat Jorong Ateh Laban, Maswar Dedi: Status Tanah yang Diinvestasikan Jelas
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, berdasarkan instrumen inventarisasi yang dilakukan di Kanagarian Halaban, inventarisasi objek hak atas tanah ulayat, status tanah yang diinvestasikan ini jelas, baik secara hukum maupun secara adat. 


"Hukum, baik dalam konteks pertanahan maupun kehutanan, memperlihatkan bahwa lahan ini adalah lahan yang tidak masuk dalam kasus persengketaan maupun dalam hutan milik negara," ujarnya kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Secara adat, jelas Maswar Dedi, status lahan ini merupakan lahan ulayat milik nagari, yang sudah diketahui oleh seluruh pemangku adat di Nagari Halaban. Pemegang hak ulayat tersebut juga jelas dan tertuang di dalam peraturan nagari, yaitu niniak mamak yang ada di nagari Halaban. 


Dikatakannya, peraturan Nagari juga menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik yang ada di Nagari Halaban diselesaikan oleh KAN (kerapatan Adat Nagari) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “bajanjang naik, batanggo turun”, dan diusahakan dengan jalan melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.


"Apabila perdamaian tidak bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan Negeri," terangnya.


Menurutnya, dalam proses pengelolaan tanah ulayat tersebut, niniak mamak nagari Halaban menyerahkan kewenangan pengelolaan ulayat nagari kepada suatu lembaga yang bebadan hukum dan dibentuk bersama-sama dengan nagari. 


"Lembaga ini adalah Yayasan Pembangunan Halaban atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Lembaga ini yang dipercayakan untuk melakukan perbuatan hukum dengan investor yang masuk ke daerah Kanagarian Halaban," katanya. 


Dikatakannya, pendelegasian wewenang pengelolaan tanah ulayat kepada Yayasan Pembangunan Halaban ini dilanjutkan dengan aturan menyangkut pembagian hasil dari kegiatan investasi yang dilakukan. Dalam hal ini, Yayasan Pembangunan Halaban mendapatkan 50%, Niniak Mamak 30% dan Nagari 20% dari keuntungan yang diperoleh. 


(by/hms_Sumbar)

Inventarisasi Tanah Ulayat untuk Ivestasi di Jorong Ateh Laban
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Inventarisasi Tanah Ulayat untuk Ivestasi di Jorong Ateh Laban
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, persil satu berlokasi di Jorong Atas Laban, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban. 


"Lokasi yang ditawarkan untuk investasi ini berupa bukit-bukit batu, yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan Ngalau," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Dikatakannya, lokasi itu mempunyai luas lahan sebesar + 350 Ha, yang keseluruhannya merupakan tanah milik ulayat Nagari. Masyarakat, berdasarkan hasil pemetaan dan pemahaman mereka terhadap lokasi tanah tersebut, bersepakat bahwa di lokasi tersebut berpeluang untuk melakukan investasi di sektor pertambangan dan industri hilir pengolahan batu.


"Dari hasil lapangan yang dilakukan, kegiatan memanfaatkan lahan ulayat Nagari sebagai lahan yang berpotensi untuk diinvestasikan, merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh Niniak Mamak dan Wali Nagari Halaban. Kegiatan investasi yang dilakukan di ulayat ini didasarkan kepada keinginan untuk bisa memaksimalkan potensi ulayat nagari yang ada di Halaban," katanya.


Menurutnya, dalam aturan adat, tanah ulayat nagari adalah asset nagari yang bisa dimanfaatkan oleh anak nagari. Pada masyarakat kanagarian Halaban, pemanfaatan tanah ulayat nagari bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Nagari. Selain itu, kegiatan investasi yang dilakukan di nagari Halaban, diharapkan juga mampu memberikan peluang lapangan pekerjaan baru bagi anak nagari Halaban.


"Masyarakat Kanagarian Halaban melihat bahwa pemanfaatan tanah ulayat penting untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Nagari. Namun dalam pengelolaan tersebut seringkali menimbulkan masalah kepemilikan yang bisa berujung kepada konflik dalam

masyarakat," ujarnya. 


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan adat Nagari Halaban membuat pengaturan pengelolaan tanah ulayat di nagari Halaban yang tertuang dalam Peraturan Nagari Halaban Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penertiban dan Pengawasan Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Halaban. Dalam peraturan nagari tersebut, dijelaskan bahwa Adat budaya Nagari Halaban mengatur bahwa tanah ulayat Nagari Halaban dikuasai oleh Niniak Mamak Nagari Halaban di nagari Halaban terdapat 40 orang penghulu yang terdiri dari 11 orang penghulu dari Pasukan Melayu, 11 Penghulu dari Pasukuan Piliang, 10 penghulu dari Pasukuan Bodi dan 8 orang penghulu dari Pasukuan Mandailing.


Tanah ulayat nagari Halaban ini terdiri dari tanah ulayat Kaum, ulayat suku, dan ulayat nagari. Ulayat Kaum merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh kaum yang bersangkutan, ulayat suku merupakan tanah ulayat yang dimiliki suku, dan ulayat nagari merupakan tanah ulayat yang berada di nagari Halaban di luar tanah ulayat suku dan ulayat kaum. Dalam peratutan nagari Halaban ini, ulayat nagari meliputi: Jalan Nagari, Sungai/parit, Talago dan danau, Bukit batu/Ngalau/Goa batu, Semua potensi tambang, Hutan Kayu, Udara dan angkasa, dan Tanah bekas yang berasal dari Tanah Ulayat Nagari Halaban yang dipakai oleh Pemerintah Penjajahan Belanda.


(by/hms_Sumbar)

Inventarisasi Tanah Ulayat untuk Ivestasi di Sumbar: Kondisi Sosial Budaya di Lokasi Investasi
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Inventarisasi Tanah Ulayat untuk Ivestasi di Sumbar: Kondisi Sosial Budaya di Lokasi Investasi
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi instrumen ini mencoba melihat lokasi tanah ulayat, luas tanah ulayat, batas-batasnya, bentuk pengunaan tanah tersebut, siapa yang memanfaatkan tanah tersebut. 


Dikatakannya, inventarisasi subjek dan kewenangan hak atas tanah ulayat juga dilakukan. Kegiatan ini berkaitan dengan status tanah ulayat, siapa pemegang tanah ulayat, siapa yang berwenang di ulayat tersebut. 


Dalam instrumen tersebut, juga termasuk dalam menginventarisasi kondisi sosial budaya di lokasi. 


"Kita mencoba melihat bagaimana secara adat, ketentuan atau pengaturan masalah ulayat, sistem pewarisan ulayat, sosial ekonomi, sistem kelembagaan, dan bagaimana proses penyelesaian konflik dalam masyarakat," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Menurutnya, instrumen yang dibuat juga mencoba melihat bagaimana pola kerjasama antar pemilik ulayat dengan investor. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk observasi, penelitian lapangan dan Focus Group Discussion (FGD). 


Kegiatan pertama dilakukan di Kanagarian Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu ke daerah Kanagarian Guguak Sarai Kabupaten Solok, seterusnya ke Nagari Bukik Surungan Padang Panjang, dan terakhir di Kanagarian Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.


"Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal mengundang perwakilan seluruh nagari yang daerahnya dijadikan data base tersebut ditambah dengan instansi yang terkait dengan masalah penanaman modal untuk ikut dalam kegiatan Focus Group Discussion dan Workshop yang dilaksanakan di Kota Padang," ujarnya. 


Dikatakannya, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dan nagari lain yang bisa memberikan masukan dalam masalah penanaman modal tersebut.


(by/hms_sumbar)

Pandemi Covid-19, Irwan Prayitno Minta Perkuat Sinergitas Pemulihan Ekonomi
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) yang digelar Bank Sentral Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan BI, Kamis, 3 Desember 2020. 

Kegiatan yang bertajuk "Sinergitas Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi" itu bertujuan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian serta arah kebijakan kedepan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia dan Sumatera Barat yang semakin kuat dan berdaya tahan tinggi.

Gubernur Irwan Prayitno pada kesempatan itu mengatakan, kondisi perjalanan ekonomi tahun 2020 menjadi pelajaran yang dapat dipetik untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sumbar yang kurang kondusif, dikarenakan pandemi Covid-19.

Membangun sinergi kebijakan antar otoritas, menjadi kunci dalam untuk dapat bertahan dan bangkit untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi pasca masa pandemi Covid-19, upaya memperkuat perkekonomian di daerah. "Maka kami mengajak untuk seluruh pemangku kepentingan ekonomi Sumbar untuk dapat bersinergi bersama bertahan melewati badai pandemi yang terjadi ini. Optimisme perlu terus ditumbuhkan untuk dapat bertahan bahkan berkembang pada masa pandemi Covid-19 ini," kata Irwan Prayitno.

Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengeluarkan paket kebijakan untuk dapat menahan penurunan ekonomi yang lebih dalam. Stimulus kesehatan, jaring pengaman sosial maupun pemulihan UMKM telah dikeluarkan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi Sumatera Barat. "Alhamdulillah, hasil nyata usaha pemulihan ekonomi Sumatera Barat sudah terlihat jika melihat pertumbuhan secara quarter to quarter pada triwulan III 2020 yang positif sebesar 4,59% (qtq) bahkan tertinggi kedua di Sumatera setelah Provinsi Riau," ucapnya.

Irwan Prayitno mengatakan, resiko ekonomi pasti akan selalu ada di tengah ketidakpastian global saat ini, namun Sumatera Barat akan jauh lebih membaik jika sinergi nyata berhasil dilakukan bersama.

Dari sisi inflasi, pemerintah provinsi Sumbar mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan terutama yang ikut berkontribusi pada TPID Sumbar atas diperolehnya Juara TPID Awards 2020 tingkat Provinsi wilayah Sumatera yang mana merupakan bukti kerja sama yang menunjukkan hasil yang optimal dalam pengendalian inflasi. "Ke depan kami yakin Sumbar akan terus mempertahankan prestasi ini sehingga tingkat inflasi masih terus rendah dan stabil di masa yang akan datang," tuturnya.

Selanjutnya, kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Transformasi Tenun Minang di Sumatera Barat oleh Bank Indonesia dan 7 (tujuh) Kepala Daerah Kabupaten/Kota beberapa waktu lalu juga menunjukkan kesungguhan Sumatera Barat untuk bersinergi serta terus berupaya memajukan kegiatan perekonomiannya termasuk ekonomi kreatif yang menjadi salah satu sendi-sendi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Irwan Prayitno berharap, hubungan sinergi peningkatan UMKM harus terus ditingkatkan diberbagai sektor, terutama sektor pariwisata. Secara umum, kondisi perekonomian Sumbar cukup kokoh karena ditopang oleh sektor pertanian sehingga tidak terlalu berpengaruh oleh gejolak global. Pihaknya akan terus meningkatkan sinergi dalam mengupayakan sumber pertumbuhan baru seperti mendatangkan investor dari luar hingga menggenjot sektor pariwisata.

(by/hms-sumbar)

Investasi Pariwisata, TdS Aset yang Harus Dijaga
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan berbagai upaya untuk menggait investor, salah satunya di bidang pariwisata. Bahkan, promosi dunia pariwisata Sumbar dilakukan dengan menggelar berbagai ivent, salah satunya Tour de Singkarak (TdS).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, H. Novrial mengatakan, TdS merupakan aset yang harus terus dijaga keberadaannya sebagai event olahraga internasional yang bernilai promosi kepariwisataan.

Hal tersebut disampaikan oleh  dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Persiapan Tour de Singkarak 2021 bersama Dinas Pariwisata Kab/Kota se-Sumatera Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Provinsi Jambi di Pangeran Beach Hotel, Padang, Rabu, 2 Desember 2020.

Novrial menjelaskan, saat ini TdS telah resmi terdaftar pada Kementerian Hukum & HAM RI sebagai aset tak berwujud milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Arti penting dari aset ini adalah sebagai event yang memiliki "news value" untuk mempromosikan seluruh potensi kepariwisataan Sumatera Barat.

Novrial menjelaskan, sejumlah Provinsi tetangga bahkan sudah menyadari dan mulai melirik manfaat dari event ini. Contoh paling jelas yang sudah bergabung dalam pelaksanaan tahun 2019 yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (Jambi). 

Bahkan untuk tahun-tahun selanjutnya, pihaknya sudah menjajaki kemungkinan Provinsi Bengkulu dan Riau bergabung menggelar TdS melintasi daerahnya sebagai event promosi bersama untuk manfaat yang lebih luas.

Untuk tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Tour de Singkarak (dengan catatan bahwa pelaksanaannya ditentukan sesuai kondisi pandemi saat itu).

Novrial mengatakan, pelaksanaan tahun 2021 akan dijadikan sebagai jembatan untuk penyelenggaraan tahun 2022 yang mandiri. 

Maksudnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan pelaksanaan tahun-tahun selanjutnya diselenggarakan oleh pihak swasta, namun dengan catatan bahwa penyelenggaraan tahun 2021 harus sukses sehingga menarik minat pihak swasta karena memiliki nilai ekonomi di dalamnya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan promosi virtual.

(by/hms-sumbar)

Gubernur Irwan Prayitno: Sengaja Bakar Lahan, Izin Perusahaan Dicabut
Kamis, Desember 03, 2020

On Kamis, Desember 03, 2020

Gubernur Irwan Prayitno: Sengaja Bakar Lahan, Izin Perusahaan Dicabut
BENTENGSUMBAR.COM - Salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit adalah penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan. Gubernur Irwan Prayitno menekankan, setiap investasi yang masuk ke Sumatera Barat harus memperhatikan pelestarian lingkungan, termasuk di sektor perkebunan dan kehutanan. Salah satunya dengan menghindari kebakaran hutan.


"Kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Barat relatif kecil dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, upaya pencegahan sedini mungkin tetap harus dikedepankan," ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno selaku keynote speaker pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumbar Tahun 2020 di Padang, Rabu, 2 Desember 2020.


“Dari lahan yang ada di Sumatera Barat, 56% merupakan hutan. Artinya kita mayoritas hutan, yakni seluas 2,3 juta hektar. 800 ribu hektar kewenangan pusat berupa hutan konservasi, hutan lindung dan sebagainya,” jelasnya.


Sisanya lanjut Gubernur, pihaknya mempersiapkan kawasan hutan sosial dan hutan kemasyarakatan seluas 500 ribu hektar, dimana 230 ribu hektar telah memiliki keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikelola oleh masyarakat. “100% dari 230 ribu hektar itu dikelola oleh masyarakat, tidak ada sedikitpun kebakaran,” kata Gubernur.


Bahkan Gubernur Irwan optimis, jika 500 ribu hektar usulan tersebut disetujui oleh menteri, peran polisi hutan ataupun proses penegakan hukum akan sangat berkurang. “Ini karena masyarakat langsung jadi polisinya, pengawas sekaligus pengelolanya,” ucapnya optimis.


Gubernur Irwan juga menyinggung tentang kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga kelestarian hutan. “Banyak adat kita yang dituangkan dalam falsafah, petatah petitih, dalam pantun, bagaimana orang Minang menyatu dengan hutan, menyatu dengan alam, ini budaya kita,” sebut Gubernur.


Disamping itu, pada kawasan hutan terdapat nagari dan desa yang sebagian besar berbatasan dengan rumah penduduk yang tentunya bernilai ekonomi dan sosial.


Gubernur Irwan meminta kepada seluruh pelaku industri di kawasan hutan agar cepat tanggap jika menemukan hot spot atau titik api. “Kita ingatkan kepada pengusaha, jangan ambil manfaat saja, jangan cari untung saja, tapi lupa kepada dampak lingkungan, medis, kemanusiaan, dampak ekonomi dan lainnya. Jangan lagi membakar lahan, kalau masih izinnya kita cabut,” tegas Gubernur.


Seperti diketahui, dampak kebakaran hutan tidak hanya pada kesehatan masyarakat berupa infeksi saluran pernafasan atau Ispa.  Namun juga dapat menghentikan berbagai aktivitas, baik aktivitas pendidikan, bisnis dan sebagainya. “Jika ada sedikit saja titik api, tuntaskan dengan segera. Tidak ada cara lain, lebih baik mencegah daripada memadamkan, biayanya begitu besar," pungkas Gubernur dihadapan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, sejumlah unsur terkait, TNI, Polri, BPBD dan lainnya.


(by/hms-Sumbar)

Perguruan Tinggi Berperan Penting Dorong Peningkatan Ekonomi Kreatif, Ini Kata Irwan Prayitno
Selasa, Desember 01, 2020

On Selasa, Desember 01, 2020

Perguruan Tinggi Berperan Penting Dorong Peningkatan Ekonomi Kreatif, Ini Kata Irwan Prayitno
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, dosen di Perguruan Tinggi memiliki keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Ekonomi kreatif di Indonesia.


"Pada pandemi Covid-19 saat ini sangat dibutuhkan keterlibatan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan "Ekonomi Kreatif" yang mencakup industri kreatif di tengah-tengah masyarakat," katanya di Padang, kemaren.


"Saat ini perlu kita tingkatkan produktivitas masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perdesaan. Saya yakin semua ini dapat memberikan konstribusi bagi perekonomian Sumbar secara signifikan," ungkap Irwan Prayitno. 


Dikatakan Irwan, industri kreatif Sumbar sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan Sumbar memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. 


Tak hanya dosen, mahasiswa yang melakukan pengabdian ke tengan-tengah masyarakat melalu Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga memiliki peranan melakukan itu. 


Untuk itu, Irwan berharap, agar Perguruan Tinggi bisa memberikan penekanan kepada mahasiswa yang melakukan KKN, untuk bisa terus berkonstribusi kepada masyarakat, walaupun pada masa pandemi sekarang, tentunya program tetap jalan.


"Karena mahasiswa merupakan agen perubahan yang punya potensi dan kemampuan untuk membawa masyarakat hidup lebih maju," ucapnya.


Tentu hadirnya mahasiswa di tengah-tengah masyarakat bisa memacu dan memicu untuk melakukan hal yang positif.


(by/hms-Sumbar)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *