Lifestyle

PADANG

SUMBAR

Soal Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Investasi di Sumbar, Begini Kata Maswar Dedi
Sabtu, Maret 28, 2020

On Sabtu, Maret 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Wabah Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian dunia. Bahkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui kegiatan investasi terdampak ancaman global virus corona (COVID-19).

Lantas, bagaimana kondisi investasi di Sumbar, apakah terpengaruh oleh wabah Covid-19?

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar Maswar Dedi ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu, 28 Maret 2020 mengakui adanya pengaruh Covid-19 terhadap investasi di Sumbar.

"Terkait investasi tentu akan ada pengaruh dengan situasi wabah Covid-19," ujarnya.

Meski demikiaj, Maswar Dedi belum bisa memastikan seberapa besar pengaruhnya terhadap realisasi investasi di Sumbar.

"Tapi sampai saat ini, kita belum bisa memastikan seberapa besar pengaruhnya terhadap realisasi investasi di Sumbar," ungkapnya.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM dari perusahan-perusahaan yang biasanya akan disampaikan akhir Maret. 

"Kita akan dapat mengetahui setelah perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM  yang biasanya akan disampaikan pada akhir Maret ini dan baru bisa kita release pada awal April," jelasnya.

(by/hms-Sumbar)

Pencegahan Penyebaran Virus Corona, DPMPTSP Sumbar Batasi Pelayanan Tatap Muka
Kamis, Maret 19, 2020

On Kamis, Maret 19, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Salah satunya seperti yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat.

"Dalam rangka meningkatkan tindakan pencegahan meluasnya penyenaran Covid-19, maka kami melakukan pembatasan sementara pelayanan tatap muka di DPMPTSP," ungkap Maswar Dedi, Kepala DPMPTSP Sumbar melalui panggilan WhatsApp kepada BentengSumbar.com, Kamis malam, 19 Maret 2020.

Maswar Dedi mengatakan, selama pembatasan sementara pelayanan tatap muka tersebut, DPMPTSP mengoptimalkan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online melalui alamat http://sipsakato.sumbarprov.go.id/.

Dikatakannya, pembatasan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui tatap muka dimulai pada tanggal 19 sampai 31 Maret 2020. 

"Namun ada jenis perizinan yang kita kecualikan, yaitu sektor Lingkungan Hidup, ESDM, dan Kehutanan. Ketiganya untuk seluruh jenis perizinan sektor ESDM," cakapnya.

Menurutnya, pelayanan perizinan yang dikecualikan tersebut dapat dilakukan melalui layanan mandiri pada alamat https://oss.go.id/, layanan konsultasi melalui telepon ke 0751-811341, layanan konsultasi perizinan (customer service) 08239135765, layanan pengaduan 081290276586, dan layanan LKPM 082385862339.

"Untuk layanan bantuan/pendampingan untuk sementara waktu kita tiadakan sampai pemberitahuan lebih lanjut," ujarnya.

Untuk dokumen bersifat manual atau offline, kata Maswar Dedi lagi, dapat dikirim voa pos kepada DPMPTSP, yang terletak di jalan Setia Budi No. 15 Padang dengan kodepos 25112.

(by/hms-Sumbar)

Soal Capaian Investasi Triwulan I, Maswar Dedi: Di April Baru Kelihatan
Selasa, Maret 17, 2020

On Selasa, Maret 17, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Penyebaran virus corona (Covid-19) di berbagai belahan dunia, membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi. 

Namun untuk Sumatera Barat, dampak nyata dari pengaruh penyebaran virus corona itu belum kelihatan. Setidaknya, untuk pencapaian target investasi di triwulan I ini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi ketika dikonfirmasi BentengSumbar.com mengatakan, untuk evaluasi capaian target investasi baru keluar pada bulan April 2020.

"Untuk triwulan I, evaluasinya baru keluar di bulan April 2020," cakapnya, Selasa, 17 Maret 2020, melalui panggilan WhatsApp. 

Saat ini, katanya, pihaknya masih dalam tahap menyusun LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal dari perusahaan yang berinvestasi di Sumatera Barat, baik PMA ataupun PMDN.

"Kalau ini sudah selesai, baru di April kelihatan angka-angkanya," tukuk Maswar Dedi.

(by/hms-Sumbar)

SIP Sakato Permudah Perizinan Usaha, Wagub: Cukup di Rumah Saja, Izin Usaha Sudah Bisa Diterbitkan
Kamis, Maret 12, 2020

On Kamis, Maret 12, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuk Malintang Panai, melalui penerapan system perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) melayani 247 jenis perizinan dan non perizinan dari 19 sektor dan aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik diberi nama Sistem Informasi Perizinan Sakato (SIP Sakato).

Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat (DPMPTSP), Senin, 9 Maret 2020.

Acara Sosialisasi ini dibuka Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan dihadiri anggota DPRD Sumbar Zafri Deson serta 124 peserta yang terdiri dari Aparatur DPM PTSP, OPD teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh masyarakat serta Pelaku Usaha se Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

“Aplikasi banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat, mulai dari pendaftaran, tracking perizinan, laporan pengaduan dan fitur Geografic Information System (GIS), dimana kita bisa mengecek lokasi perizinan,” kata Wagub Sumbar.

Pelayanan PTSP terhadap perizinan telah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke dinas PMPTSP untuk mengurus izin usahanya.

“Cukup dirumah saja, izin usaha sudah bisa diterbitkan, terutama usaha mikro,” ucap Nasrul Abit.

(hms-Sumbar)

Wagub Nasrul Abit Imbau Masyarakat Pessel Tak Alergi dengan Investor
Kamis, Maret 12, 2020

On Kamis, Maret 12, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit Datuk Malintang Panai mengimbau masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) tidak alergi dengan investor yang masuk ke daerah itu.

Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat (DPMPTSP), Senin, 9 Maret 2020.

Acara Sosialisasi ini dibuka Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan dihadiri anggota DPRD Sumbar Zafri Deson serta 124 peserta yang terdiri dari Aparatur DPM PTSP, OPD teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh masyarakat serta Pelaku Usaha se Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

"Kami mengimbau kita semua,  masyarakat Pessel tidak lagi alergi dengan investor atau menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di Pessel," cakap mantan Bupati Pessel dua periode ini.

Dulunya, kata Nasrul Abit lagi, masyarakat Pessel terkenal dengan adat budaya yang sangat kuat, sehingga ada investor datang selalu di tolak. 

"Kalau begitu kapan daerah kita akan maju. Padahal Pessel memiliki desinasi wisata yang eksotis. Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Pessel,” tuturnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya investor dan lancarnya pengurusan ini akan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat,” sebutnya.

Untuk kemajuan Pessisir Selatan membutuhkan kepedulian semua elemen masyarakat. Selain itu, dorongan investor juga dibutuhkan untuk menjalankan investasi dalam berbagai usaha yang mampu menghidupkan perekonomian masyarakat di daerah ini.

(hms-sumbar)

Berikan Kepastian Investasi di Pessel, DPMPTSP Sumbar Gelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
Kamis, Maret 12, 2020

On Kamis, Maret 12, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat (DPMPTSP) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan yang telah banyak melakukan terobosan penting dalam memberikan kebijakan pelayanan perizinan untuk lebih efisien, mudah, murah dan terintegrasi sesuai dengan standar pelayanan.

Acara Sosialisasi ini dibuka Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan dihadiri anggota DPRD Sumbar Zafri Deson serta 124 peserta yang terdiri dari Aparatur DPM PTSP, OPD teknis, Camat, Wali Nagari, Tokoh masyarakat serta Pelaku Usaha se Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) di Premier Basko Hotel Padang, Senin, 9 Maret 2020.

Kepala DPM PTSP Sumbar, Maswar Dedi, AP, M.Si., menyampaikan, program OSS ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan yang cepat dan murah serta memberi kepastian bagi investasi yang masuk ke  Pesisir Selatan.

“Semoga terobosan ini dapat menjadi nilai lebih dan daya tarik untuk Kabupaten Pessel untuk mendatangan investor,” harap Dedi.

Jika selama ini pemerintah terkesan menutup diri, saat ini tidak lagi. Pengurusan perizinan sudah dipermudah, untuk itu, masyarakat jangan merasa alergi lagi mengurus perizinan. Pengusaha dan masyarakat Pessel mengurus izin saat ini sudah gampang.

“Dengan adanya izin usaha dari pemerintah, maka semua usaha akan terdata dan mendapatkan binaan dari dinas teknis. Sehingga usaha semakin lancar dan berkembang,” harapnya. 

(hms-Sumbar)

Interpelasi DPRD Sumbar Terhadap Pengelolaan BUMD, Gubernur Irwan Tegaskan Tak Pengaruhi Investasi
Rabu, Maret 11, 2020

On Rabu, Maret 11, 2020

Interpelasi DPRD Sumbar Terhadap Pengelolaan BUMD, Gubernur Irwan Tegaskan Tak Pengaruhi Investasi
BENTENGSUMBAR.COM - Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. 

Interpelasi yang awalnya diarahkan ke perjalanan dinas luar negeri Gubernur Irwan Prayitno oleh pengusul, kini malah diarahkan kepada pengelolaan BUMD. 

Lantas, bagaimana pengaruhnya kepada investasi terhadap BUMD yang ada di Sumatera Barat?

Gubernur Irwan Prayitno secara tegas mengatakan tidak ada pengaruh interpelasi tersebut terhadap investasi di BUMD yang ada. 

"Oh, tida ada pengaruhnya. Ini kan cuma bertanya, dijawab. Ingin tahu, diberitahu. Dan Insya Allah tidak ada masalah. Ini kan hak legislatif, hak konstitusi yang patut dihormati," cakap Irwan Prayitno usai menghadiri Rapat Koordinasi Kampus Sensus Penduduk 2020 dan pengukuhan sahabat sensus Universitas Negeri Padang, Selasa, 10 Maret 2020.

Irwan mengatakan, segala keputusan DPRD akan ia hormati karena itu adalah fungsi pengawasan kepada pemerintah. Sebagai gubernur, Irwan siap menerimanya dan sudah menyiapkan jawaban-jawaban yang diperlukan.

"Insya Allah hari Jumat, saya akan memberikan jawaban dalam rapat paripurna terkait dengan pertanyaan-pertanyaan DPRD," tegasnya.

(by/hms-sumbar)

Tol Padang-Pekanbaru Bakal Tambah Minat Investor ke Sumbar, Begini Progres Pengerjaannya
Selasa, Maret 10, 2020

On Selasa, Maret 10, 2020

Tol Padang-Pekanbaru Bakal Tambah Minat Investor ke Sumbar, Begini Progresnya
BENTENGSUMBAR.COM - Keberadaan jalan tol Padang-Pekanbaru merupakan kebutuhan mendesak bagi Provinsi Sumatera Barat. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur, Irwan Prayitno selalu mengajak semua pihak untuk menyukseskan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. 

Pasalnya, jika pembangunan jalan tol tersebut terealisasi, maka akan mendatangkan keuntungan besar bagi Sumatera Barat, salah satunya akan menambah minat investor dalam menanamkan modalnya di Sumatra Barat.

Gubernur Irwan Prayitno sendiri selalu menekankan pentingnya investor bagi suatu daerah. Sebab, tidak mungkin rakyat akan sejahtera jika hanya mengandalkan APBD. Untuk itu, dibutuhkan peran besar investor dalam membangun daerah. 

"Gak mungkin rakyat saya di Sumbar, apalagi bupati/walikota dapat mensejahterakan warganya kalau hanya mengandalkan APBD. Karena itu investasi dari para investor dalam negeri maupun asing adalah keniscayaan kalau ingin mensejahterakan rakyat," papar Irwan Prayitno dalam suatu kesempatan. 

Apalagi, pembangunan tol Padang-Pekanbaru akan paralel dengan pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang ditargetkan bisa fungsional pada 2019 mendatang. Bila benar terealisasi, maka jalur darat bebas hambatan antara Padang dan Dumai bisa memangkas belasan jam waktu distribusi yang biasanya harus ditempuh tanpa adanya jalan tol.

Nantinya, investor atau eksportir yang memiliki pabrik di Riau bisa memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur di Padang untuk mengirimkan produknya ke India atau Afrika. Sebaliknya, pengusaha kerajinan atau industri makanan di Padang bisa memanfaatkan pelabuhan di Dumai untuk memasarkan produknya hingga Cina atau Jepang. Ongkos kirim antara Sumatra Barat dan Riau, otomatis akan terpangkas nyaris separuhnya.

Lantas, bagaimana progres pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut? 

Namun pekerjaan tol Padang-Sicincin terasa progresnya sangat lambat, jika dibandingkan dengan pekerjaan jalan tol di Riau. Hal ini menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan proyek tol Padang-Sicincin ini?

Proyek yang dikerjaan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) ini secara progress konstruksi sudah mencapai 17,251 persen. "Pekerjaan di lapangan sekarang fokus pada penimbunan badan jalan sepanjang 3,2 km, 1 km lagi proses pembersihan lahan," ungkap Project Manager Sri Budiutomo Setiawibowo melalui pesan WhatsApp kepada BentengSumbar.com, Selasa, 10 Maret 2020.

Sri Budiutomo Setiawibowo mengatakan, pihaknya sedang berinovasi dengan menambah sumber daya alat dan bahan agar produktifitas bisa tercapai sesuai target. Tak hanya itu, PT HKI juga memperkuat dengan penambahan rambu-rambu keselamatan kerja agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman.

Terkait dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol tersebut, Sri Budiutomo Setiawibowo mengatakan, pihaknya selaku pelaksana pekerjaan konstruksi selalu melibatkan paling kurang perwakilan dari nagari. 

"Dan sudah dikoordinasikan oleh Humas kami dalam setiap memulai kegiatan pekerjaan. Untuk pengadaan lahan, bukan menjadi domain tanggungjawab kami," cakapnya.

Ia pun menegaskan, selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut. "Koordinasi selalu kami lakukan, apalagi pada pelaksanaan pekerjaan ini, kami selalu menghadiri jika ada undangan koordinasi, dan kami juga melaporkan secara periodik laporan progress pelaksanaan dan juga implementasi RKL RPL," ungkapnya.

(by/hms-sumbar)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *