Opini

PARLEMEN

Sports

Pemprov

IKLAN DI ATAS FEED
Izin Lokasi Investasi di Tanah Ulayat, Begini Penjelasan DPMPTSP Sumbar
Sabtu, Oktober 24, 2020

On Sabtu, Oktober 24, 2020

Izin Lokasi Investasi di Tanah Ulayat, Begini Penjelasan DPMPTSP Sumbar

BENTENGSUMBAR.COM
- Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, perbuatan hukum subyek terhadap obyek tanah ulayat yang dilakukan sesuai dengan tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum adat setempat dikatakan perbuatan hukumnya sah, dan masing-masing pihak akan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ada gugatan dari pihak lain.


"Hasil identifikasi obyek dan subyek pemegang tanah ulayat sebagaimana dikemukakan di atas juga sangat membantu proses pendaftaran tanah pada kantor pertanahan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Dikatakannya, untuk kepastian hukum hak atas tanah setiap bidang tanah ulayat dapat didaftarkan sesuai keinginan masing-masing nagari, suku, atau kaum yang bersangkutan. Kepastian tentang obyek tanah ulayat memudahkan untuk penyajian data f isik data di dalam sertipikat, sedangan kepastian subyek hak membantu penentuan nama yang dicantumkan di dalam sertipikat hak tanahnya.


Untuk itu, secara yuridis kembali disarankan bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi ini, subyek pemegang hak tanah ulayat diminta membuat Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah secara Turun Temurun dengan Itikad Baik, dan tidak dalam sengketa (sporadik). 


"Sporadik ini menjadi alas hak nanti pada saat tanah ulayat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Untuk menguji kebenaran (validasi) data inventarisasi maka hasil inventarisasi harus diumumkan selama waktu tertentu di nagari setempat melalui media yang tepat seperti kantor walinagari, kantor jorong, masjid setempat dan sebagainya, yang memugkinkan warga masyarakat memberikan keberatan bilamana terdapat kekeliruan dalam hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat," ujarnya.


Izin Lokasi, kata Maswar Dedi menjelaskan, merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.


Sementara itu, penyebutan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat tidak berlaku untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu jika kegiatan identif ikasi tanah ulayat juga dilakukan di daerah ini maka identifikasi wilayah adat harus disesuai dengan nama kesatuan masyarakat hukum adat setempat, seperti ummah atau laggai, bukan wilayah desa.


"Dalam hukum agraria metode seperti ini merupakan implementasi dari prinsip hukum contradictio delimitatie, bahwa sesorang baru dikatakan berhak atas sebidang tanah jika pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan mengakui bahwa betul yang bersangkutanlah sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut," cakapnya.


(by/hms-sumbar)

Identifikasi Tanah Ulayat Kaum, Maswar Dedi: Apakah Berwenang Menyerahkan Tanahnya ke Investor?
Jumat, Oktober 23, 2020

On Jumat, Oktober 23, 2020

Identifikasi Tanah Ulayat Kaum, Maswar Dedi: Apakah Berwenang Menyerahkan Tanahnya ke Investor?
BENTENGSUMBAR.COM - Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, hampir sama dengan tanah ulayat suku, pada masing -masing nagari juga terdapat tanah ulayat kaum. Kaum merupakan bagian dari suku, satu suku biasanya terdiri atas beberapa kaum. Karena itu, orang sekaum pasti sama sukunya, namun tidak sebaliknya, orang sesuku belum tentu sekaum. 


"Data hasil identifikasi terhadap tanah ulayat suku harus menyebutkan nama sukunya terlebih dahulu, setelah itu baru diikuti oleh nama kaumnya. Subyek pemegang hak tanah ulayat kaum adalah seluruh anggota kaum yang bersangkutan," ungkapnya kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Dikatakannya, dalam melakukan perbuatan untuk dan atas nama kaum dan sekaligus berkedudukan sebagai penguasa atas tanah ulayat kaum adalah mamak kepala waris (MKW). Walaupun berkedudukan sebagai penguasa atas tanah ulayat kaum, namun seorang mamak kepala waris bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah ulayat kaum. 


"Pemilik sesungguhnya atas tanah ulayat kaum adalah anggota kaumnya yang perempuan sesuai ibu atau induk (mande) masing-masing. Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam suatu kaum," ujarnya.


Dalam hal laki-laki tertua dalam suatu kaum dianggap tidak cakap, jelas Maswar Dedi, maka kedudukan mamak kepala waris didelegasikan atau diamanahkan kepada laki-laki yang dianggap cakap berdasarkan musyawarah kebulatan kaum. Dalam hal ini, pengangkatan mamak kepala waris biasanya dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan atau kebulatan kaum. 


"Berbeda dengan penguasa ulayat suku, mamak kepala waris tidak mensyaratkan adanya gelar pangulu atau datuk. Karena itu, dalam suatu nagari adakalanya mamak kepala waris bergelar datuk, tetapi juga ada yang tidak bergelar datuk," katanya.


Menurutnya, data hasil identifikasi subyek pemilik tanah ulayat kaum hendaknya memberikan informasi tentang hal itu. Setelah hasil identifikasi obyek dan subyek tanah ulayat dapat disajikan dalam bentuk inventarisasi tanah ulayat, baru ditelusuri pula kewenangan subyek terhadap obyek tanah ulayat.


Bagi hukum, urainya, kejelasan kewenangan subyek terhadap obyek tanah ulayat merupakan hal yang sangat penting karena berkonsekuensi terhadap akibat hukum dari setiap perbuatan subyek terhadap obyek. Perbuatan subyek terhadap obyek tanah ulayat hanya dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan kewenangan dan menurut tatacara yang diatur dalam hukum adat setempat. 


"Data hasil identifikasinya menunjukkan, apakah pemegang atau penguasa tanah ulayat berwenang menyerahkan tanahnya kepada pihak ketiga seperti investor; apakah yang bersangkutan berwenang melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanahnya; apakah pemagang haknya berwenang menggadaikan tanah; apakah yang bersangkutan berwenang menghibahkan tanahnya; mewakafkannya dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana pula tatacara perbuatan hukum tersebut dilakukan dan apa syarat-syaratnya, dan seterusnya," ujarnya.


(by/hms-sumbar)

Soal Identifikasi Tanah Ulayat Untuk Investasi, Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP Sumbar
Senin, Oktober 19, 2020

On Senin, Oktober 19, 2020

Soal Identifikasi Tanah Ulayat Untuk Investasi, Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Untuk memudahkan investasi di Sumatera Barat, maka status tanah sebagai lokasi atau tempat investasi harus jelas. Apatah lagi di Sumatera Barat banyak tanah ulayat.  


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi menjelaskan, identifikasi subyek pemegang hak atas tanah ulayat diawali dengan memastikan apa jenis tanah ulayatnya, apakah ulayat nagari, ulayat suku/kaum, atau ulayat rajo. "Setelah itu baru dapat ditelusuri siapa pemegang hak tanah ulayat," ujarnya, Senin, 19 Oktober 2020.


Dikatakannya, subyek pemegang hak tanah ulayat nagari adalah nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, karena itu hasil identifikasinya harus menyebutkan nama nagari yang bersangkutan. 


"Karena pada setiap nagari juga dibentuk pemerintahan nagari, maka yang perlu diidentifikasi adalah siapa yang berwenang mewakili nagari sebagai penguasa atas tanah ulayat nagari, apakah pemerintah nagari, kerapatan adat nagari (KAN), atau bahkan pangulu suku pada nagari berkelarasan bodi caniago," jelasnya.


Kemudian, jelasnya, subyek pemegang hak tanah ulayat suku adalah suku yang bersangkutan, untuk itu hasil identif ikasi subyek tanah ulayat suku harus memastikan nama suku pemilik ulayatnya. "Karena anggota suku dalam suatu nagari sangat banyak, maka sebagai penguasa atau pemagang hak atas tanah ulayat suku atas nama suku adalah pangulu sukunya masing-masing," ungkapnya.


Setelah mendapatkan nama sukunya, tutur Maswar Dedi, kegiatan identifikasi hendaknya memastikan siapa nama pangulu sukunya, dan apa gelar adatnya. Pangulu suku biasanya bergelar datuk. 


"Dalam hal ulayat sukunya belum terbagi, jika dalam suatu suku terdapat beberapa orang pangulu yang bergelar datuk, maka perlu dipastikan datuk yang mana yang mempunyai kuasa atas ulayat suku," urainya. 


Tetapi jika tanah ulayat sukunya sudah terbagi menurut masing-masing pangulu atau datuknya, maka pemegang hak tanah suku untuk dan atas nama suku adalah pangulunya masing-masing. Tanah ulayat suku pada umumnya merupakan pusako tinggi yaitu tanah pusaka turun temurun yang diterima dan dimilik suatu suku yang tidak diketahui lagi asal-usul tanahnya oleh suku yang memiliki.


"Sesuai dengan system matrilineal yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau, maka tanah ulayat suku atau pusako tinggi turun kepada ahli waris secara matrilineal yaitu anggota suku yang perempuan," katanya.


(by/hms-sumbar)

Investasi Terkendala Tanah Ulayat, Ini Tips dari Kepala DPMPTSP Sumbar
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Investasi Terkendala Tanah Ulayat, Ini Tips dari Kepala DPMPTSP Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Banyak investor yang enggan berinvestasi di Sumatera Barat gara-gara terkendala oleh pembebasan lahan. Pasalnya, di Sumatera Barat, ketentuan hukum adat yang berlaku pada masing-masing nagari ini dikenal dengan adat salingka nagari, adat itu berlaku selingkar wilayah nagari yang bersangkutan, dan belum tentu sesuai dengan hukum adat pada nagari lain.


"Artinya, secara yuridis hasil identifikasi tanah ulayat harus disajikan atau dipetakan per masing-masing nagari. Dalam hal terdapat bidang tanah ulayat yang berada di perbatasan wilayah antar nagari maka hasil identif ikasi masing-masing nagari harus diakui dan disepakati bersama di antara nagari-nagari yang berbatasan," Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, kemaren. 


Dikatakannya, secara hukum inventarisasi tanah ulayat harus dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah ulayatnya. Kepastian terhadap hak atas tanah ulayat akan dapat diwujudkan jika dapat dipastikan tiga unsur hak ulayat itu sendiri yaitu kepastian terhadap obyek hak, kepastian terhadap subyek haknya dan kepastian terhadap isi hak ulayat (kewenangan subyek terhadap obyek) itu sendiri.


"Oleh kerana itu instrument penelitian inventarisasi tanah ulayat ini dari aspek hukum harus ditujukan terhadap ketiga unsur dimaksud. Kemudian hasil atau jawaban terhadap instrumen penelitian tersebut disajikan dalam bentuk pernyataan penguasaan atau pemilikan tanah ulayat secara f isik dengan itikad baik tanpa digugat oleh pihak lain atau tidak dalam sengketa," ujarnya. 


Dikatakannya, dalam praktik hukum pertanahan, surat pernyataan penguasaan f isik ini sering disebut dengan alas hak (sporadik), yaitu dasar penguasaan dan pemilikan suatu bidang tanah secara fisik, bagi bidang tanah yang belum mempunyai sertipikat.


"Kegiatan identifikasi dan inventarisasi obyek hak atas tanah ulayat dimaksudkan untuk memastikan di mana lokasi tanah ulayat dalam wilayah suatu nagari. Identifikasi terhadap obyek bidang tanah ulayat dalam suatu nagari hendaknya dengan menyebutkan nama jorong/korong/kampuang, nagari,

kecamatan, dan kabupaten/kota," jelasnya. 


Data ini, ujar Maswar Dedi, akan menggambarkan berapa luas tanah ulayat tersebut; apasaja batas-batas tanah ulayat: sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur. Wujud batas tanah ulayat dapat berupa batas alam, seperti sungai, laut, bukit, jalan; batas dengan tanah milik atau ulayat orang lain. 


"Dalam hal tanah ulayat itu berbatas dengan tanah ulayat atau milik orang lain maka inventarisasi tentang batas harus disetujui oleh mereka dengan menandatangani berita acara inventarisasi. Kemudian, hasil identifikasi ini juga dapat menunjukkan bentuk penggunaan tanahnya, apakah sebagai

tanah pertanian kebun, pertanian tanaman pangan, hutan, non pertanian (perumahan, pertambangan) dan sebagainya," urainya.


Setelah atau sejalan dengan bidang tanah ulayat teridentif ikasi dan terpetakan secara f isik, maka berikutnya perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap subyek hak atas tanah ulayat tersebut. Secara hukum kepastian terhadap subyek pemegang hak atas tanah justeru lebih lebih sulit dilakukan, karena itu perlu tingkat ketelitian yang lebih tinggi.


(by/hms-sumbar)

Gubernur Sumbar Resmikan Hotel Santika Bukittinggi, Investor Berterimakasih atas Kemudahan Berinvestasi
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meresmikan hotel Santika Bukittinggi berbintang tiga, yang beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh, No. 33 Bukittinggi, akan mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat dan wisatawan, Minggu, 18 Oktober 2020.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh anggota DPR RI Nevi Zuairina, Sekda Provinsi Sumbar Alwis, Pjs. Walikota Bukittinggi Zainuddin, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, ASITA Sumbar, Pimpinan Perbankan di Sumbar, serta General Manager sekaligus Pemilik Hotel Santika.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan apresiasi kepada Suhinto Sadikin selaku owner menjelaskan yang telah menginvestasikan Hotel Santika di Bukittinggi. Hadirnya Hotel Santika Bukittinggi akan menjawab berbagai kebutuhan semua elemen masyarakat dan wisatawan.

Menurutnya kehadiran Hotel Santika ini akan membuat para wisatawan bertambah banyak datang ke Sumbar khususnya di Bukittinggi, dengan sektor yang ingin diraih hotel adalah Meeting,  Incentive, Convention and Exhibition (MICE) baik tingkat regional maupun internasional.

"Kita apresiasi investasi yang dilakukan di Sumbar karena hal ini akan menggerakkan roda perekonomian, apalagi kita membutuhkan kamar-kamar apabila ada kegiatan berskala nasional dan internasional di Bukittinggi," kata Irwan Prayitno.

"Dengan dibangunnya hotel baru akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan akan memudahkan kami untuk mengundang orang dari luar Sumbar mengadakan acara di sini," imbuhnya.

Kota Bukittinggi dikenal dengan panorama alam dan keragaman kuliner otentiknya, merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung kesini. Banyak wisatawan atau pengunjung yang datang ke Sumbar tidak lengkap kalau tidak ke Bukittinggi.

Selain itu, Irwan Prayitno juga memuji pada pengelola hotel yang menerapkan protokol kesehatan setiap tamu yang datang, karena wabah Covid-19 masih ada.

"Pihak hotel wajib lakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada setiap tamu yang datang. Jangan sampai hotel tempat klaster baru Covid-19," tegasnya.

Sementara itu, Suhinto Sadikin selaku owner menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Gubernur Irwan Prayitno yang telah memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sumbar.

“Kami mendukung tema Pemerintah Sumbar yaitu bersama-sama membangun Sumbar, Untuk itu kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada Gubernur Sumbar yang Telah Memberikan kemudahan untuk berinvestasi disini," sebutnya.

Editor: Zamri Yahya
Laporan: Nov/Hms-Sumbar

Ketersediaan Data Obyek dan Subyek Tanah Ulayat Sangat Membantu Kegiatan Investasi
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Ketersediaan Data Obyek dan Subyek Tanah Ulayat Sangat Membantu Kegiatan Investasi
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, ketidakakuratan data identifikasi subyek pemegang tanah ulayat sering menimbulkan sengketa di kemudian hari. 


Pasalnya, perbuatan hukum atau perjanjian penyerahan tanah ulayat yang telah dibuat oleh pemegang ulayat semula sering digugat oleh kelompok lain yang kemudian datang dan mengaku bahwa merekalah yang sebetulnya sebagai pemegang hak tanah ulayat tersebut, bukan pihak yang menyerahkan semula. 


Untuk itu, katanya lagi, ketersediaan data tentang obyek dan subyek tanah ulayat sebelum izin lokasi diberikan kepada investor sangat membantu proses perolehan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan investasi. 


"Ketidakakuratan data hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang dilakukan oleh investor sebagai pihak luar dapat dimaklumi karena orang luar tentu tidak begitu mengetahui status bidang tanah tempatan," tegasnya kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


"Apalagi kegiatan identifikasi tersebut dibatasi dengan waktu yang ketat mengingat perlunya percepatan proses perolehan tanah yang ditargetkan sendiri oleh perusahaan. Dalam dunia bisnis target waktu seperti ini merupakan suatu kewajaran karena keterlambatan proses perolehan tanah dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.


Menurutnya, semakin cepat proses perolehan tanahnya semakin cepat pula kegiatan usaha dapat dijalankan, dan tentu saja semakin besar keuntungan yang diperoleh. 


"Keakuratan data inventarisasi tanah ulayat dapat ditingkatkan jika metode identif ikasinya dilakukan secara internal partisipatif," ungkapnya.


Dikatakannya, identifikasi obyek dan subyek tanah ulayat dilakukan sendiri oleh pemegang tanah ulayat bersama pemimpin-pemimpin adat sebagai penguasa wilayah adat seperti nagari di Sumatera Barat.


"Tatacara identif ikasi tanahnya juga dilakukan menurut ketentuan hukum adat setempat," jelasnya. 


(by/hms-sumbar)

Soal Kepastian Hukum Tanah untuk Investasi, Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP Sumbar
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Soal Kepastian Hukum Tanah untuk Investasi, Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Setiap kegiatan penanaman modal selalu membutuhkan tanah, baik sebagai tempat kegiatan usaha maupun sebagai tempat pembangunan infrastruktur investasinya. Dalam hal tanah tempat berinvestasi tersebut tidak atau belum menjadi milik investor maka sebelum kegiatan usaha dilakukan pihak investor wajib mengurus perolehan tanahnya dengan pemilik tanah menurut hukum pertanahan. 


"Karena itu, pengurusan perolehan tanah untuk investasi sangat ditentukan oleh status bidang tanah pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat menjalankan usaha," ujar Maswar Dedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Dikatakannya, jika status bidang tanah yang dibutuhkan untuk investasi tersebut merupakan milik perseorangan dan telah mempunyai bukti hak atas tanah (tanah sudah terdaftar), maka cara perolehan tanahnya akan lebih mudah. Dengan demikian kepastian hukum atas tanah dalam menjalankan investasi akan lebih mudah diperoleh. 


Sebaliknya, urai Maswar Dedi, jika status bidang tanah tersebut masih dimiliki secara milik adat atau bahkan masih merupakan tanah ulayat seperti di Sumatera Barat, maka proses pengurusan perolehan tanah untuk investasi akan lebih panjang.


"Sebelum pengurusan tanahnya perlu dipastikan terlebih dahulu obyek dan subyek pemegang hak atas tanahnya.Untuk itu, sebelum tanah ulayat itu dimanfaatkan untuk investasi diperlukan adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi obyek dan subyek pemegang hak atas tanah (ulayat)," katanya.


Menurutnya, selama ini proses identifikasi dan inventarisasi obyek dan subyek tanah ulayat untuk investasi dilakukan sendiri oleh pihak penanam modal. Setelah memperoleh izin lokasi dari pemerintah daerah (Pemda), investor harus mengidentifikasi dan menghubungi langsung para pemilik tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. 


"Dalam hal tanah yang ditunjuk oleh izin lokasi merupakan tanah ulayat maka proses identifikasi dan inventarisasinya tidak mudah dilakukan," ujarnya. 


(by/hms-sumbar)

DPMPTSP Sumbar Kunjungi MPP Payakumbuh, Rencana Bangun Kantor Baru?
Rabu, Oktober 14, 2020

On Rabu, Oktober 14, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Widyasari bersama jajarannya berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh, Selasa, 13 Oktober 2020.

Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Harmayunis didampingi Kabid Pelayanan Terpadu Agus Tri Susatya menyambut kedatangan tamu dari provinsi itu mengatakan kunjungan ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama.

"Pucuk dicinta ulampun tiba, kedatangan DPMPTSP Provinsi Sumbar ini sudah lama kita nantikan, kita ingin tau bagaimana penilaian dinas pemprov kepada MPP kita," kata pria yang akrab disapa Inyiak tersebut.

Widyasari menyebut, sejak MPP Payakumbuh pertamakali beroperasi, DPMPTSP Sumbar belum pernah meliat kualitas pelayanan secara langsung, baru dari berita di media dan evaluasi kementerian.

"MPP Payakumbuh dapat penilaian dari Kemenpan RB, sudah A akreditasinya, luar biasa komitmen kepala daerahnya dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pas kita lihat langsung pelayanannya seperti di kementerian saja," ujarnya.

Dikatakan Widyawati, Kantor DPMPTSP Provinsi Sumbar saat ini masih menumpang di kantor dinas lain.

Rencananya, sebelum membangun kantor baru, Widya ingin melihat di Payakumbuh dulu bagaimana pelayanan dan sarana prasarananya.

Pasalnya, DPMPTSP Sumbar juga bakal membangun MPP juga bersamaan dengan kantornya.

"Kalau kondisi begini pantas dapat nilai A dari kementerian, sudah sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Kami di Sumbar baru proses Penyusunan DED gedung kantor DPMPTSP baru, semoga bisa mengungguli Payakumbuh nanti," pungkasnya. 

(by/Hermiko)

#Hms-Sumbar

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *