PILIHAN REDAKSI

Ekspor CPO kembali Dibuka, Andre Rosiade: Solusi Menyelamatkan Petani

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kembali ekspor sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin ...

Advertorial

Ekspor CPO kembali Dibuka, Andre Rosiade: Solusi Menyelamatkan Petani
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kembali ekspor sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin (23/5) mendatang. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah menilai pasokan minyak goreng curah sudah melimpah dan harga sudah menurun. Jokowi meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau karena semakin melimpahnya pasokan di dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, Andre Rosiade menilai keputusan tersebut merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan nasib petani sawit yang kian menjerit selama larangan ekspor CPO diberlakukan.

Andre mengulas setelah ada kebijakan larangan ekspor CPO melalui Permendag No. 22 Tahun 2022, harga Tandan Buah Segar (TBS) per hari sabtu (14/5) anjlok berkisar di angka Rp 1.700 per kilogram sampai Rp 1.940 per kilogram. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Minggu (24/4) yang masih di rentang Rp 2.500 per kilogram sampai Rp 3.200 per kilogram.

"Apalagi dalam Permendag 22 tahun 2022 sudah diatur terkait evaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, jadi keputusan Presiden untuk membolehkan kembali ekspor CPO adalah salah satu win-win solution, baik untuk memastikan petani sawit yang sebanyak 16 juta orang tidak terzalimi," Kata Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022).

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini berharap dengan dicabutnya larangan ekspor CPO beserta turunannya itu bisa mewujudkan harga minyak goreng curah turun menjadi Rp 14 ribu per liter dan stoknya banyak tersedia.

"Di sisi lain kita berharap pemerintah dengan segenap jajarannya dapat memastikan harga minyak goreng curah turun hingga Rp 14 ribu per liter terwujud, serta barangnya tidak langka. Sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat," tutur Andre.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu juga meminta agar pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait distribusi tata niaga minyak goreng di Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder. Dengan begitu masyarakat benar-benar bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di pasaran.

"Bahwa kunci permasalahan adalah pengawasan distribusi harus dilakukan secara ketat dan melibatkan semua stakeholders, sehingga rakyat bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di negara penghasil sawit terbesar di dunia ini," papar Andre.

Soal kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dengan para pelaku usaha minyak goreng dalam mewujudkan minyak goreng (Migor) rakyat seharga Rp 14 ribu per liter, Andre berharap agar program Migor Rakyat itu bisa tersebar di seluruh Indonesia.

"Program Migor Rakyat hingga saat ini setidaknya sudah ada 1.200 titik lokasi penjualan yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Kita berharap dalam waktu dekat, jumlah titik penjualan Migor Rakyat Rp 14.000/liter ini akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh Indonesia," ulas Andre.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga mendorong pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk terus fokus menindak dan membongkar jaringan mafia minyak goreng yang mengganggu arus tata niaga minyak sawit di Indonesia. Dengan begitu, pasokan minyak goreng yang melimpah dan harga yang terjangkau dapat terwujud sesuai apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.

"Di sisi yang lain kita mendorong proses penegakan hukum mafia minyak goreng ini bisa lebih dalam, dan mengungkap termasuk menangkap para mafia-mafia minyak goreng yang mengganggu tata niaga minyak sawit di Indonesia," ujar Andre. (*)

Rizal Ramli: Jika Jokowi Lengser, maka Tak Ada Lagi Islamofobia Berbayar
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Indonesia diyakini akan damai jika presidennya bukan Joko Widodo (Jokowi).

Penilaian ini terlontar dari mulut Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Dia meyakini masyarakat Indonesia akan damai apabila Jokowi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Menurutnya, jika Jokowi mundur, maka tak akan ada lagi Islamofobia berbayar.

Kemudian, penegakkan hukum akan anti-KKN akan lebih tegas, harga kebutuhan pokok bisa diturunkan, dan Pemilu 2024 berjalan jujur serta adil.

"Ekonomi rakyat pasti lebih baik pasca-Jokowi. Kredit UKM ditingkatkan dari 18 persen kredit nasional menjadi 30 persen, lapangan kerja akan naik. lalu, cicilan utang akan dikurangi dari Rp 770 triliun menjadi setengahnya. Penghematan cicilan untuk internet gratis dan sebagainya," kata Rizal Ramli, Rabu (18/5).

Menurutnya, wibawa dan pengaruh internasional Indonesia akan meningkat jika Jokowi tak lagi memimpin.

Namun, pengganti Jokowi harus mengerti geopolitik, diplomasi internasional, dan teguh dalam prinsip bebas aktif serta berjuang untuk perdamaian dunia.

"Indonesia tanpa Jokowi akan sangat berpengaruh dan dihormati di ASEAN 10, diperhitungkan Asia, dan menjadi pemimpin penting Gerakan No-Blok," sebut Rizal Ramli.

Sumber: JPNN.com

Aktivis HAM Natalius Pigai Sebut Puan Maharani Tepat Disandingkan dengan Prabowo di Pilpres 2024
Jumat, Mei 20, 2022

On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Aktivis Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti kepemimpinan Puan Maharani sebagai salah satu kandidat potensial pada Pilpres 2024. 

Menurutnya, Ketua DPR RI itu, sangat tepat jika disandingkan dengan Prabowo Subianto yang merupakan perpaduan tepat untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029.

Sebab, kata Natalius, tantangan bangsa dan negara yang sudah sedemikian kompleks hanya bisa diatasi dengan kombinasi kepemimpinan Prabowo-Puan.

"Indonesia hari ini berada di titik nadir, titik di mana terjadi divergensia nalar para pemimpin dan rakyat, titik jenuh di mana perilaku pongah yang dipertontonkan pemimpin, titik di mana pemimpin hadir menerkam rakyat, titik di mana Pancasila dan simbol-simbol negara bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme tanpa perwujudan substansial," ujar Natalius saat diskusi politik Indonesia Point seri-7 bertajuk ‘Puan Maharani dan Kebangkitan Nasional’ di Jakarta, Rabu 18 Mei.

"Maka butuh kepemimpinan yang bukan saja kuat, tetapi genuine dan itu saya lihat pada sosok kepemimpinan Ibu Puan Maharani yang jika dipasangkan dengan Pak Prabowo akan menjadi perpaduan kepemimpinan yang mampu membawa Indonesia keluar dari rumitnya persoalan bangsa saat ini," imbuh Natalius.

Lebih lanjut Natalius menjelaskan, baik Prabowo maupun Puan memiliki karakter negarawan, sekaligus politikus yang karakternya tidak banyak ditemukan pada elit politik lain karena memiliki kepedulian pada bangsa dan rakyatnya, patriotik, nasionalis, tegas, objektif dan tidak mudah didikte oleh oligarki yang selama ini melingkari kekuasaan. 

Prabowo dan Puan juga adalah kombinasi Jawa dan Luar Jawa yang lebih sebagai figur candradimuka kebangsaan.

"Apalagi Ibu Puan ditopang oleh Ibu Megawati Sukarnoputri yang memiliki karier politik yang cukup mumpuni, bernaung di bawah Partai Nasionalis yang besar dan berasal dari Jawa dan Sumatera Selatan. Ini adalah modal besar untuk kepemimpinan ke depan," ungkap Natalius.

Kepemimpinan nasional yang kuat dan genuine kata dia, tercermin dalam rekam jejak kepemimpinan baik Puan maupun Prabowo. 

Masyarakat ke depan tidak boleh lagi terkecoh dengan model kepemimpinan yang 'terkesan' populis tetapi sebenarnya minim kemampuan.

Ia memberi contoh soal kebangsaan saat ini yang cenderung rapuh karena bahaya disintegrasi bangsa kian menguat akibat pembelahan yang dibiarkan terlalu lama.

"Ambil contoh soal nasionalisme, presiden klaim diri pusat nasionalisme berada di singgasana kekuasaan di istana negara, sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Sukarno ke Suharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi saat ini. Sementara rakyat dianggap bukan pemilik nasionalisme. Bahaya akibat nasionalisme personifikasi individu para pemegang kekuasaan akhirnya memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat termarjinalkan dari mainstream utama nasionaliame dan bahkan dianggap bukan nasionalis. Ini bahaya," jelas dia.

Maka dari itu kata dia bangsa ini perlu mencari tokoh yang tepat untuk menjadi nahkoda sebagai presiden dan wakil presiden pada 2024-2029.

"Tantangan bangsa hari ini dan di masa depan dalam kacamata saya ya hanya dua tokoh ini yaitu Prabowo dan Puan Maharani yang bisa. Siapapun boleh berdebat soal pilihan saya ini," pungkas Natalius.

Sumber: VOI

Novel Bamukmin Minta DPR Bawa Kasus Ustadz Abdul Somad ke PBB Karena Telah Bertentangan Dengan HAM
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Novel Bamukmin selaku tokoh dari PA 212 memberikan tanggapannya mengenai kasus kontroversi Ustadz Abdul Somad (UAS) yang dilarang masuk ke Singapura.

Dilansir dari hops.id, Kamis 19 Mei 2022, Novel Bamukmin menilai apa yang telah dilakukan oleh Singapura kepada UAS termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, Novel Bamukmin juga meminta DPR agar mengupayakan Singapura untuk menarik perkataannya kembali mengenai UAS.

Jika DPR tidak bisa membuat Singapura mengakui kesalahannya, kasus Ustadz Abdul Somad bisa dibawa langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Singapura jelas telah menjalankan islamofobia dan ini sudah bertentangan dengan PBB, dengan begitu saya berharap atas nama wakil rakyat yaitu DPR RI bisa memanggil Kedubes Singapura agar menarik statementnya. Kalau tidak, DPR bisa mengadukan Singapura ke PBB karena selain itu juga sudah melanggar Hak Asasi Manusia,” ujar Novel Bamukmin, dilansir hops.id, Kamis 19 Mei 2022.

Novel Bamukmin juga menilai kualitas ceramah UAS tidak dibuat-buat dalam arti semuanya telah sesuai dengan aturan dalam agama Islam.

UAS tidak pernah menyembunyikan sebuah kebenaran atau menjadi penjilat demi menyenangkan banyak orang.

“Ini jelas mengada-ngada karena apa yang disampaikan sangat bertolak belakang dan dakwah yang dilakukan UAS, adalah dialog atau tanya jawab sehingga apa yang disampaikan UAS adalah jawaban sebagaimana mustinya dijawab dengan jujur apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, beda dengan ulama penjilat yang tidak amanat, menyembunyikan kebenaran dan itu suatu pembodohan serta pendangkalan akidah,” tutur Novel Bamukmin.

Selain itu, Novel Bamukmin meminta pemerintah Indonesia melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di Singapura.

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga harus memberikan WNI yang tinggal di Singapura peringatan soal kasus UAS ini. Serta pemerintah harus mengupayakan untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada.

“Apalagi ini masalah yang sensitif, kalau tidak ada upaya pemerintah untuk hadir membela warganya maka jelas ini ada pemufakatan busuk,” ucap Novel Bamukmin.

Sebagai penutup, Novel Bamukmin memperingatkan Singapura terkait menghina ulama agama dari Indonesia.

Jika Singapura tidak meminta maaf maka Novel Bamukmin akan meminta pemerintah Indonesia untuk memboikot produk dan hal-hal yang berasal dari salah satu negara terdekat dari Indonesia ini.

“Jangan coba-coba menghinakan ulama kami dan segera Singapura harus meminta maaf kepada umat Islam Indonesia. Kalau tidak juga kami akan meminta kepada pemerintah Indonesia segera putuskan hubungan diplomatik dan kepada rakyat Indonesia untuk memboikot produk Singapura serta untuk tidak ke Singapura,” pungkasnya.

Fahri Hamzah: Kalau UAS Jadi Presiden, Pusing Lu
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih menyoroti sikap Singapura yang menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negaranya. 

Tindakan Singapura terhadap UAS itu menimbulkan perbedaan pendapat, ada yang mengecam ada pula yang membela.

"Ntar kalau UAS jadi presiden aja lu pada pusing... Makanya jangan eskrim..," cuit Fahri Hamzah dengan menambahkan emoticon tertawa di akun Twitter-nya, Kamis (19/5/2022).

Fahri Hamzah sendiri termasuk pihak yang tidak sepakat dengan sikap Singapura terhadap Ustaz Abdul Somad. Bahkan, ia menyebut Negeri Singa itu sombong.

"Negara se-upil aja blagu...!" kata Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora di akun Twitternya, 17 Mei 2022.

Fahri berpendapat bahwa di alam demokrasi, melintas negara adalah hak asasi manusia (HAM). 

Hal itu juga diatur dalam Statuta ASEAN, sehingga warga tidak membutuhkan visa untuk melintas ke negara-negara di Asia Tenggara. 

Karena itu, negara tidak perlu menjelaskan asalan seseorang diterima tapi wajib menjelaskan mengapa seseorang ditolak.

Dalam prinsip keimigrasian modern, kata Fahri, tugas penjaga perbatasan Imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. 

Dia tidak memeriksa ceramah atah pandangan politik orang, apalagi yang disampaikan di majelis majelis keilmuan. Karena itu perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah.

"Waktu UU imigrasi No 6 Tahun 2011, Indonesia telah menerapkan seluruh konvensi dan aturan internasional yang menjunjung tinggi HAM dlm keimigrasian. 

Bahkan di beberapa pintu imigrasi memakai teknologi yg tidak perlu lagi ada pertemuan petugas dengan melintas batas," tuturnya.

Menurut Fahri, ada persoalan lain yang tampak dari kasus UAS, yaitu berkembangnya Islamophobia, tidak saja di beberapa negara tetangga tetapi juga termasuk di dalam negeri.

Islamophobia dan berbagai macam kebencian kepada sesama adalah penyakit ummat manusia saat ini.

Sumber: Sindonews

Lin Che Wei Tersangka Kasus Migor, Andre Dukung Penuh Kerja Jaksa Agung
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pihak swasta bernama Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati sebagai tersangka baru di kasus korupsi minyak goreng. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendukung Kejagung untuk membongkar siapapun yang terlibat dalam kasus itu.

"Intinya kami mendukung penuh jaksa agung untuk bongkar ke akarnya siapa pun yang terlibat baik dari pihak swasta atau pihak pemerintah yang terlibat silakan ungkap," kata Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5).

Andre berharap negara tidak kalah dengan oligarki. Dia meminta Kejagung tak ragu mengusut keterlibatan korporasi dan menetapkannya sebagai tersangka apabila terbukti terlibat.

"Harapan kami negara tidak kalah dengan oligarki. Kita dukung penuh langkah jaksa agung. Kejar juga kalau ada keterlibatan korporasi dan pemilik. Jangan ragu-ragu. Kalau memang terlibat tetapkan sebagai tersangka," jelas Andre.

Andre menyinggung kerugian masyarakat atas kasus mafia minyak goreng ini. Menurutnya, sampai saat ini, harga minyak goreng masih tidak ada yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 14 ribu.

"Yang jelas ini masyarakat sudah dirugikan soal minyak goreng ini tidak selesai-selesai. Sampai hari ini, minyak goreng curah tidak bisa kita temukan sesuai HET Rp 14 ribu. Ironis sekali mengingat bangsa kita produsen minyak goreng atau CPO terbesar di dunia. Seperti tikus mati di lumbung padi. Kita apresiasi jaksa agung," imbuh Andre.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat tersangka baru terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021-Maret 2022. Tersangka baru yang ditetapkan adalah pihak swasta bernama Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

"Adapun 1 orang Tersangka yang dilakukan penahanan yaitu LCW alias WH selaku pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan RI," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5).

LCW ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022. Selanjutnya Lin Che Wei ditahan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 s/d 05 Juni 2022.

Perbuatan Tersangka disangka melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Tak Kapok, UAS: Ini Masalah Politik Saja, Singapura Itu Bagian Tanah Kami
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ustaz Abdul Somad atau UAS menegaskan dia ditolak Singapura sederhananya adalah masalah politik saja.

UAS bilang masalah politik yang dimaksud adalah umat muslim di Singapura minoritas.

Maka UAS bilang masalah politik saja kejadiannya dia ditolak Singapura.

Ini masalah politik saja

UAS bicara menanggapi pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura. Menurutnya ini karena umat Islam di Singapura tidak kuat alias lemah secara politik.

"Ini masalah politik. jadi cuma kekuatan umat Islam saja, kalau di suatu negeri itu umat islam kuat, saya bisa masuk, saya bisa tausiah, ceramah. Kebetulan Singapura itu umat Islamnya lemah," kata UAS dalam perbincangan dengan Karni Ilyas di Youtube Karni Ilyas Club, dikutip Hops.ID, Rabu 18 Mei 2022.

UAS mengatakan, sebelumnya pernah dia masuk ke Singapura dan nggak ada masalah apapun tuh. Mulus saja. Jadi UAS masuk ke Singapura pada 2012 dan 2017.

Ulama populer di Indonesia itu mengatakan dia nggak ada masalah dengan orang Singapura, khususnya muslim Singapura.

Malahan, muslim Singapura yang reka menyeberang ke Batam, untuk bisa menyaksikan tausiahnya.

"Saya biasa berhubungan baik dengan jemaah Singapora, kalau saya ada kajian di Batam, mereka datang ke Batam karena menyeberangnya tak berlalu jauh. Hubungan saya baik degan masyarakat Singapura," katanya.

Nggak kapok ke Singapura

Nah menjawab soal apakah kapok ke Singapura setelah insiden ditolak kemarin, UAS memberikan sinyal ngapain kapok ke Singapura yang merupakan tanah leluhurnya.

"Kalau dibilang kapok atau tidak ke Singapura itu sama saja saya bilang saya kapok ke Minangkabau. Karena Singapura adalah tanah melayu. Nenek saya punya kakak, yang anak cucunya ada di Singapura," kata UAS.

Ulama itu mengatakan Singapura bagi orang Riau adalah bagian tanah leluhur. Sebab Singapura itu dulunya adalah wilayah dari Kerajaan Melayu Tumasik.

Setelah Kerajaan Melayu Tumasik berpindah ke Malaka, abad ke-15 tumbang lalu jadi Kerajaan Johor.

"Nah pecahan Johor itu Siak Sri Indrapura Riau, jadi kami itu serumpun," kata UAS.

Sumber: HopsID

Peluang Koalisi dengan PDIP, Luqman Ingatkan Pesan Gus Dur: PKB Koncone Banteng
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Politisi PKB Luqman Hakim berbicara soal peluang partainya berkoalisi dengan PDIP di Pemilu 2024. 

PDIP jadi satu-satunya partai yang bisa mengusung capres tanpa berkoalisi pada pemilu 2024.

Dengan bekal itu, sikap dan posisi PDIP akan menjadi pertimbangan parpol lain.

"Pada pemilu 2019, PDI Perjuangan meraih 128 kursi di DPR RI, melampaui ambang batas pencalonan presiden (president threshold) 20% kursi DPR RI. Karena itu, untuk Pemilu 2024 mendatang, sikap dan posisi PDI Perjuangan pasti akan menjadi pertimbangan penting partai-partai lain dalam menentukan arah koalisi," katanya, dilansir dari Merdeka.com pada Kamis, 19 Mei 2022.

Luqman mengatakan, yang terpenting saat ini PKB memiliki cara pandang sama dengan PDIP mengenai ideologi negara, kepentingan nasional, gotong royong dan keberpihakan kepada kaum mustadh'afin atau wong cilik.

Kesamaan inilah yang membuat PKB dan PDI Perjuangan bersahabat erat sejak zaman Gus Dur dan para kiai NU mendirikan PKB.

"Bahkan, di masa kampanye Pemilu 1999, pada banyak kesempatan Gus Dur menyampaikan PKB itu Partai Koncone Banteng. Dengan banyaknya kesamaan pandangan PKB dengan PDI Perjuangan, maka kerjasama kedua partai untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara lebih mudah dilakukan," ucapnya.

Luqman menyebut, sudah seharusnya semua partai politik memiliki tekad menjadikan kader terbaiknya sebagai presiden. 

PKB pun ingin kader terbaik PKB dan NU menjadi presiden melalui Pemilu 2024 mendatang agar cita-cita ideal PKB mengenai Indonesia dapat diwujudkan.

"Tentu pada akhirnya, PKB akan realistis melihat konstelasi pengelompokan koalisi-koalisi partai mendekati pemilu 2024," kata anggota DPR ini.

Pada akhirnya, kata dia, PKB pasti akan berkoalisi dengan partai-partai lain yang memiliki kesamaan atau kedekatan pandangan mengenai masalah-masalah bangsa dan negara.

Kesamaan pandangan ini penting agar koalisi yang dibangun memiliki ikatan ideologia yang kuat, tidak semata pragmatisme transaksional.

Luqman melanjutkan, bagi PKB yang utama adalah bagaimana idealitas cita-cita kebangsaan yang dirumuskan PKB menemukan jalan untuk mewujudkannya.

"PKB didirikan oleh NU bukan untuk kepentingan orang per orang, tetapi untuk menjadi kontribusi NU bagi ikhtiar membangun masyarakat adil dan sejahtera di dalam negara Indonesia yang kuat dan berdaulat," pungkasnya. (*)

UAS Ditolak Singapura, Ngabalin Sebut Tak Ada Korelasi dengan Pemerintah RI
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi ditolaknya Ustaz Abdul Somad masuk ke Singapura beberapa hari lalu.

Menurut Ngabalin, kejadian itu tidak ada korelasinya dengan Pemerintah Indonesia.

Ngabalin menegaskan, penolakan itu merupakan wewenang penuh dari otoritas imigrasi Singapura.

"Jadi gini, banyak orang yang seolah-olah menuntut pemerintah harus bersikap. Padahal urusan UAS, urusan yang terkait langsung antara warga negara dengan negara di mana dia datang (Singapura)," ujar Ngabalin kepada MNC Portal, Rabu (18/5/2022).

"Kenapa orang-orang menuntut supaya pemerintah harus bersikap gimana? Apa korelasinya?" katanya.

Menurut Ngabalin, persoalan tidak bisa masuknya warga negara ke negara yang dituju merupakan wewenang sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Negara tersebut dinilai berhak memberikan penilaian terhadap seseorang.

"Ada tokoh ISIS deh umpamanya, tokoh teroris dunia atau ada tokoh yang melakukan kriminal dunia, umpamanya nih maka Indonesia juga punya kewenangan untuk bisa melakukan pelarangan orang itu masuk ke Indonesia," kata Ngabalin.

Diberitakan sebelumnya, penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) beserta rombongannya ditolak masuk ke Singapura pada Senin 16 Mei 2022.

Selain Ustaz Abdul Somad, ada enam orang lainnya yang juga ditolak masuk ke Singapura.

"Ketujuh orang WNI tersebut berinisial ASB, SN, HN, FA, AMA, SQA, SAM," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Noer Saleh melalui keterangan resminya, Selasa (17/5/2022).

Sumber: iNews

Cak Imin Makin Goyah, Posisinya Terancam Dilengserkan di PKB
Kamis, Mei 19, 2022

On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat Politik Moh Sholeh Basyari mengatakan posisi Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terancam dari internal partai.

"Kalau ada yang menyebut pihak luar yang ingin membajak PKB, itu jelas salah. sepertinya orang yang menyebut itu hanya sekadar untuk menutupi kegamangan dan ketakutan saja," katanya di Jakarta, Rabu (18/5).

Direktur Eksekutif Center For Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) itu mengungkapkan posisi Cak Imin makin goyah.

"Ini bukan lagi sekadar isu-isu semata. Tetapi, karena adanya tekanan dari internal PKB sendiri," ungkapnya.

Dia menjelaskan PKB terbentuk dan terbangun dari beberapa tonggak, di antaranya NU dan Gusdurian.

Saat ini kata dia, dua tonggak besar itu tidak mendukung Cak Imin bahkan cenderung berkonflik.

"Itu semua terbuka, ada para senior-senior partai yang bermain sendiri-sendiri. Bahkan ada petinggi partai yang terang-terangan akan mendukung capres lain," jelasnya.

Dia meminta agar pihak di luar PKB tidak terseret atau pun dilibatkan dalam konflik itu.

Hal itu disampaikan Sholeh terkait pernyataan tokoh NU Umar Hasibuan yang mengklaim ada pihak yang hendak maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mau membajak partai-nya dengan berbagai cara.

Menurut Sholeh, makin banyak pendukung Cak Imin yang berkomentar, maka semakin terlihat ketakutan itu. Sehingga mencari-cari pihak yang akan menjadi kambing hitam. 

Sumber: GenPI.co