Headline

Opini

SOROT

Sports

POLHUKAM

Pengamat: WTP Tak Jaminan OPD Bebas dari Praktik Korupsi
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Pengamat: WTP Tak Jaminan OPD Bebas dari Praktik Korupsi
BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asril Naldi menegaskan, opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait dengan kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD) melaporkan keuangan dan aset yang mereka miliki kepada BPK. 


Menurutnya, sepanjang pelaporan keuangan dan aset tersebut memenuhi kaedah yang diatur oleh peratiran Perundang-undangan, maka akan keluar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


"Opini BPK ini kan terkait kepatuhan organisasi perangkat daerah melaporkan penggunaan keuangan dan aset yang mereka miliki kepada BPK. Sepanjang itu memenuhi kaedah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka akan keluar WTP," katanya kepada BentengSumbar.com, Ahad, 25 Juli 2021. 


Meski demikian, kata Asril Naldi, WTP tidak menjamin bahwa OPD tersebut bebas dari praktik korupsi atau indikasi korupsi.


"Jadi lebih kepada kepatuhan pada aturan keuangan yang ada. Namun demikian, WTP tidak menjamin bahwa OPD tersebut bebas dari praktik korupsi atau indikasi korupsi. Jadi ini lebih pada kepatuhan pada aturan yang ada," ungkapnya.


Menurut Asril Naldi, mengenai kepatuhan dengan kasus atau praktek korupsi yang ditemukan, dua hal yang berbeda. 


Sebab, mungkin saja BPK menganggapnya baru indikasi dan masih bisa diperbaiki dengan memberi waktu perbaikan. 


"Mungkin saja BPK menganggap ini baru indikasi dan masih bisa diperbaiki dengan memberi waktu perbaikan. Misalnya, kasus penyelahgunaan dana di BPBD Sumbar. Opini keuangan Sumbar juga WTP," katanya.


(by)

Kali Ini Jansen Sitindaon Setuju Dengan Jokowi, Stok Oksigen-Obat-Vitamin Harus Tersedia Dan Harga Terjangkau
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Kali Ini Jansen Sitindaon Setuju Dengan Jokowi, Stok Oksigen-Obat-Vitamin Harus Tersedia Dan Harga Terjangkau
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo mendatangi apotek di kawasan Kota Bogor untuk mencari beberapa jenis obat dan vitamin untuk penanganan Covid-19, Jumat, 23 Juli 2021. Namun, beberapa obat tersebut tidak ada.


Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, kali ini dia berbeda pendapat dengan rekan-rekannya. Dia mengaku setuju dengan upaya Presiden Jokowi yang diposting melalui akun Twitter pribadi Kepala Negara @Jokowi.


Menurut Jansen, memastikan stok obat dan vitamin sangat penting agar bisa keluar dari kebijakan yang bersifat darurat.


"Untuk video Pak @jokowi ini mungkin beda dengan teman lain, saya setuju. Agar segera keluar kebijakan bernuansa "darurat" memotong rantai, sehingga stok kembali ada dan murah. Bersama vaksin, oksigen RS, obat ini kebutuhan mendesak kita saat ini," kata Jansen dalam cuitan akun Twitter pribadinya @jansen_jsp, Sabtu, 24 Juli 2021.


Tidak hanya obat dan vitamin yang harus tersedia dan murah, politikus muda Partai Demokrat itu juga berharap harga tes PCR harus diturunkan. Hal ini antara lain agar tidak membebani rakyat Indonesia.


"Tolong juga harga tes PCR diturunkan Pak," demikian Jansen.


Presiden Jokowi mendatangi apotek di kawasan Bogor mencari beberapa jenis obat dan vitamin untuk penanganan Covid-19, namun stok beberapa jenis obat tersebut tidak ada.


"Saya mendatangi satu apotek di Bogor hari ini dan menanyakan beberapa jenis obat dan vitamin untuk penanganan Covid-19," ucap Jokowi.


Jokowi mengatakan, masyarakat bisa mengecek ketersediaan obat dan vitamin melalui situs https://farmaplus.kemkes.go.id, yang mencakup lebih dari 2.100 apotek di seluruh Indonesia.


Source: RMOL

Pengamat Bongkar Rahasia Ganjar Pranowo, Megawati Harus Tahu
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Pengamat Bongkar Rahasia Ganjar Pranowo, Megawati Harus Tahu
BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS membeberkan, Gubernur Ganjar Pranowo bukan putra kandung Bung Karno, melainkan putra ideologis. 


Fernando mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mestinya sudah menyadari hal tersebut sejak lama. 


Sebab, Megawati adalah ibu dari Ganjar yang mendidik dan mengajarkan ideologi Bung Karno. 


"Megawati tahu bahwa Ganjar tidak akan berpaling," kata Fernando, dilansir dari GenPI.co pada Ahad, 25 Juli 2021. 


Sebaliknya, Megawati juga tidak akan meninggalkan Ganjar yang telah dibesarkannya. 


Fernando membeberkan, pada saatnya nanti karpet merah PDIP akan diberikan kepada Ganjar. 


"Pada waktunya Megawati akan memberikan dukungan ke Ganjar maju 2024," katanya. 


Fernando meyakini Megawati masih memiliki pribadi yang sama pada 2014. 


Jiwa demokratis dan mementingkan kebutuhan bangsa akan membuat Megawati memilih Ganjar.


Apalagi ketika berbicara kinerja, Ganjar Pranowo bisa dikatakan berhasil di Jawa Tengah.


(*)

Jokowi Datang ke Apotek Kehabisan Obat Covid, Rocky Gerung: Itu Pesan Siap-Siap Kalian Meninggal
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Jokowi Datang ke Apotek Kehabisan Obat Covid, Rocky Gerung: Itu Pesan Siap-Siap Kalian Meninggal
BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendatangi apotek dan tidak menemukan obat terapi pasien Covid-19 yang ia cari.


Rocky mengkritik bahwa Presiden Jokowi seharusnya ada di Istana untuk mencari cara agar apotek tak kekurangan obat.


Namun, lanjut Rocky, Presiden Jokowi malah datang ke apotek yang ternyata kekurangan stok obat.


“Begitu rakyat di bawah lihat bahwa Presiden Jokowi tidak bisa memperoleh obat, maka itu pesan bahwa siap-siap kalian meninggal,” kata Rocky.


Pernyataannya itu dapat dilihat dalam video berjudul “Jokowi Kehabisan Obat Covid Orang Miskin Dilarang Sakit” yang tayang di Rocky Gerung Official pada Sabtu, 24 Juli 2021.


Rocky menilai bahwa sebetulnya, Presiden Jokowi telah melakukan sesuatu yang berbahaya.


“Karena dia memberitahu pada rakyat bahwa kami negara tidak akan mampu lagi mengurus kalian, gak ada obat. Jadi kalian siap-siap aja jadi jenazah, gitu,” ungkapnya.


Dengan tafsirannya itu, Rocky menilai bahwa buzzer telah bersikap konyol karena menganggap Jokowi merakyat.


Padahal, menurut Rocky, cara Jokowi yang datang ke apotek kehabisan obat itu justru menunjukkan ia tak pro-rakyat.


“Mustinya, dia cari apotek yang ada obat sehingga dia bilang pada rakyat, pesannya, ‘Jangan khawatir, pemerintah menyediakan obat’,” terangnya.


Rocky lantas menilai bahwa beginilah hal yang terjadi ketika kebijakan yang dungu dipoles dengan pencitraan yang dungu.


“Maka, terjadilah olok-olok dunia bahwa memang Indonesia gak mampu lagi karena itu dunia bilang, ‘Udah, Indonesia siap-siap jadi kuburan massal’,” katanya.


Source: terkini.id

Respons Habib Rizieq Soal Ucapan Amien Rais, Seret Nama Mahfud MD
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Respons Habib Rizieq Soal Ucapan Amien Rais, Seret Nama Mahfud MD
BENTENGSUMBAR.COM - Habib Rizieq Shihab ikut bereaksi soal pernyataan politikus senior Amien Rais terkait fakta insiden penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, 7 Desember 2020 lalu. 


Pernyataan Habib Rizieq disampaikan melalui kuasa hukumnya, Aziz Yanuar.  


Menurut Habib Rizieq, ucapan Amien Rais sangat blunder dan sangat prematur karena pembuktian tentang siapa yang terlibat harus dilakukan di Pengadilan HAM. 


"Pernyataan Amien Rais sangat blunder karena merugikan korban, keluarga, dan tim hukum," ujar Aziz, dilansir dari GenPI.co pada Ahad, 25 Juli 2021. 


Tak hanya itu, pernyataan Amien Rais itu juga dianggap kontra-produktif sehingga jadi celah untuk rezim penguasa. 


"Rezim via Menko Polhukam Mahfud MD langsung kesenangan dengan pernyataan Amien Rais tersebut," terang Aziz. 


Sebab itu, Habib Rizieq sangat menolak keras pernyataan Amien Rais demi tegaknya keadilan. 


Sebelumnya, Amien Rais menyampaikan bahwa secara kelembagaan Polri dan TNI tidak terlibat dalam peristiwa penembakan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.


"Setelah membaca dengan baik, secara kelembagaan, ini penting, Polri dan TNI sama sekali tak terlibat dalam skenario dalam implementasi pelanggaran HAM berat itu," kata Amien Rais saat peluncuran 'Buku Putih' tentang peristiwa kematian laskar FPI yang dilakukan secara virtual.


(*)

Presiden Jokowi Cari Obat ke Apotek, Politisi Demokrat: Goblok Banget
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Presiden Jokowi Cari Obat ke Apotek, Politisi Demokrat: Goblok Banget
BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Demokrat, Taufik Rendusara mengomentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendatangi apotek untuk memeriksa stok obat terapi pasien Covid-19.


Taufik menyebut Presiden Jokowi bodoh karena menurutnya, perlu resep dokter untuk membeli obat di apotek.


“Obat itu harus dengan resep dokter mana bisa beli sembarangan di apotek, goblok banget. Iya gak sih,” katanya melalui akun TRendusara pada Sabtu, 24 Juli 2021.


Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambangi salah satu apotek yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 23 Juli 2021.


Jokowi bermaksud mengecek ketersediaan stok obat terapi untuk Pasien Covid-19 di apotek tersebut.


Dalam video yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi datang membawa secarik kertas dan langsung menanyakan beberapa obat terapi Covid-19.


“Saya mau ini, apa, mau cari obat antivirus yang Oseltamivir,” tanya Jokowi, dilansir dari Suara.com.


Namun, apoteker yang melayani Jokowi menjawab bahwa obat yang dicari sudah kosong atau tidak tersedia.


Mendengar hal itu, Jokowi pun kembali bertanya cara untuk mendapatkan obat Oseltamivir.


“Terus saya cari ke mana kalau mau cari?” tanya mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


Apoteker lalu menjawab bahwa pihaknya memang sudah tidak mendapatkan obat yang dicari.


“Nah itu, kita juga sudah nggak dapat barang,” ungkapnya.


Jokowi lantas bertanya sudah berapa lama apotek tidak menyediakan obat yang dimaksudkan.


Apoteker itu pun menjelaskan bahwa obat Oseltamivir yang generik memang sudah lama tak tersedia di apoteknya.


“Kemarin ada merek Fluvir itu patennya, Tapi itu sekarang juga sudah kosong,” jelasnya.


Source: terkini.id

Aktivis 98 Desak Jokowi Reshuffle Menteri yang Doyan Pelesiran
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Aktivis 98 Desak Jokowi Reshuffle Menteri yang Doyan Pelesiran
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer membongkar penyebab masifnya isu aksi 24 Juli tolak kebijakan PPKM.


Baginya, penyebab timbulnya isu itu tidak terlepas dari kinerja lingkaran Presiden Jokowi. 


Sebab, faktor berkontribusi besar terhadap eskalasi perlawan terhadap pemerintahan Jokowi hari ini. 


"Satu, maraknya mafia obat dan vaksin," ucapnya, dilansir dari GenPI.co pada Ahad, 25 Juli 2021. 


Noel, sapaan akrabnya menjelaskan, faktor kedua adalah menteri yang tidak memiliki empati karena malah jalan-jalan keluar negeri. 


Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan M. Lutfi pelesiran ke Amerika Serikat. 


Mereka berdua kunjungan bersama Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H. Maming, dan mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena. 


Menurutnya, faktor ketiga yang menjadi penyebab isu aksi 24 Juli menyeruak adalah adapula menteri yang malah mengambil keuntungan di tengah pandemi.


"Menteri yang sibuk mencari uang buat 2024 dan semua itu ada di lingkaran presiden," ucapnya. 


Untuk itu dirinya minta Presiden Jokowi segera mengevaluasi pemerintahannya saat ini. 


"Saatnya presiden berani mengambil keputusan segera reshuffle kabinet, sebelum terlambat !!!" Ucapnya.


(*)

Rachland Sebut Gembong Korupsi Hambalang Sudah Dipecat, Netizen Singgung Ibas dan Andi Mallarangeng
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Rachland Sebut Gembong Korupsi Hambalang Sudah Dipecat, Netizen Singgung Ibas dan Andi Mallarangeng
BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi soal korupsi Proyek Hambalang yang kerap dikaitkan dengan partainya hingga kini.


Rachland Nashidik mengatakan bahwa gembong korupsi Proyek Hambalang telah dipecat dan dipenjara.


Maka, menurutnya, masalah yang masih dikaitkan dengan Partai Demokrat hingga kini itu sebenarnya sudah basi.


“Kader Demokrat di seluruh Indonesia: teruskan tuntut pemerintah dahulukan nyawa rakyat dari infrastruktur dan ekonomi! Jangan takut dibuli,” katanya melalui akun Twitter RachlanNashidik pada Sabtu, 24 Juli 2021.


“Hambalang? Basi! Kita tak terlibat! Gembongnya sudah kita pecat, kini dibui. Sebagian bergabung dengan KSP Moeldoko membegal partai kita!” sambungnya.


Seperti diketahui, Proyek Hambalang adalah proyek yang dimulai di zaman era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat.


Akan tetapi, proyek tersebut terhenti karena tersandung kasus korupsi yang melibatkan beberapa petinggi Partai Demokrat saat itu.


Bebepa petinggi Partai Demokrat yang telah divonis bersalah, yakni Ketua Umum, Anas Urbaningrum; Bendahara Umum, Muhammad Nazaruddin; dan Wakil Sekretaris Jenderal, Angelina Sondakh.


Selain itu, politisi Partai Demokrat lainnya, yakni Andi Mallarangeng yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga juga dinyatakan terlibat.


Adapun beberapa netizen menyinggung pernyataan Rachland bahwa gembong korupsi Hambalang telah dipecat dan dibui.


Beberapa netizen mengungkit Andi Mallarangeng yang telah menyelesaikan hukumannya dan kini menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.


Ada pula netizen yang menyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.


“Gembongnya? Ibas belum kok,” kata Sf__sm.


Sebagai catatan, Ibas Yudhoyono tidak pernah dinyatakan bersalah atau sekedar diperiksa dalam kasus Hambalang.


Namun, dilansir dari Kumparan, nama Ibas memang beberapa kali disebut dalam persidangan.


Salah satunya, yakni anak buah Nazaruddin, Yulianis yang menyebut bahwa Ibas menerima uang dari Nazaruddin sebelum Kongres Demokrat di Bandung pada 2010.


Source: terkini.id

Riset Sebut Rakyat Indonesia Tidak Beradab, Muhammadiyah Terkejut
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Riset Sebut Rakyat Indonesia Tidak Beradab, Muhammadiyah Terkejut
BENTENGSUMBAR.COM - Riset terkait keadaban warga Indonesia di dunia maya oleh Microsoft membuat Muhammadiyah terkejut. 


Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir langsung merespons ini.


Dalam riset tersebut, Indonesia ternyata berada di bawah enam negara tetangga di ASEAN. 


Selain itu, hasil tidak jauh berbeda juga terjadi dalam Global Talent Competitivenes 2020. 


Haedaer menyebut nilai buruk tersebut tak lepas dari kualitas pendidikan nasional. 


"Ada dua problem internal dengan dunia pendidikan di Indonesia," kata Haedar, dilansir dari GenPI.co pada Ahad, 25 Juli 2021.


Adapun, yang pertama ialah cara pendidikan Indonesia dalam meningkatkan daya saing bangsa. 


Yang kedua, cara pendidikan nasional mampu meningkatkan HDI sehingga setara dengan bangsa lain. 


Haedar sendiri mengakut terkejut dengan hasil tersebut. 


Padahal, selama ini masyarakat Indonesia dianggap ramah, agamis, dan berbudi luhur.


"Apa yang salah? Boleh jadi karena dunia pendidikan itu tadi dan kesenjangan antara nilai normatif dan aspek tindakan," katanya. 


Hader menyebut, ini harus menjadi konsen dunia pendidikan ke depan. 


Sebab, pendidikan harusnya menjembatani nilai normatif dan nilai nyata menjadi tindakan. 


(*)

Mahfud Md: Demo Tak Sesuai Prokes Akan Ditindak Tegas!
Minggu, Juli 25, 2021

On Minggu, Juli 25, 2021

Mahfud Md: Demo Tak Sesuai Prokes Akan Ditindak Tegas!
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menanggapi aksi di demo yang terjadi di beberapa daerah di masa PPKM. 


Mahfud Md menegaskan segala aksi demo yang melanggar protokol kesehatan (prokes) melanggar hukum dan akan ditindak tegas.


"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai prokes membahayakan keselamatan rakyat serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas," kata Mahfud Md dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan, disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Sabtu, 24 Juli 2021.


Mahfud mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini, keselamatan rakyat adalah yang terpenting. Penegakan hukum terhadap pelanggar merupakan kuncinya.


"Demi prinsip yang nomor 1 tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu mohon dukungannya, penegakan hukum itu menjadi kunci," katanya.


Lebih lanjut Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga keamanan serta ketertiban. Pemerintah akan terus berupaya dalam menghadapi pandemi COVID-19.


"Kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Kami terus akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam rangka menghadapi Covid ini tanpa kotak-kotak politik," jelasnya.


Mahfud mengibaratkan COVID-19 adalah politik. Jika COVID-19 adalah musuh politik, maka semua pihak harus bersatu dalam menghadapi COVI-19.


"Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik, yang akan menghancurkannya itu, semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, beda aliran, bega agama, beda suku bersatu hadapi Covid karena itu membahayakan kita bersama," tuturnya.


Mahfud Md dalam konferensi pers terkait situasi politik dan keamanan, disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Sabtu, 24 Juli 2021.


Kelompok murni menyerukan aspirasi karena mereka terdampak kebijakan pandemi COVID-19. Namun kelompok tidak murni menyerukan provokasi untuk menyerang pemerintah.


"Apapun yang diputuskan pemerintah itu diserang. Ada yang seperti itu. Kita harus hati-hati karena kelompok yang seperti ini kelompok yang tidak murni, selalu provokasi dan menyatakan kebijakan pemerintah selalu salah," kata Mahfud.


Mahfud menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi di kala pandemi COVID-19 menurutnya sebaiknya disampaikan lewat jalur yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.


Source: detikcom