PILIHAN REDAKSI

Ali Imron Pernah Minta Izin Ngebom Rumah Amien Rais, Denny Siregar: Harusnya Waktu Itu Jangan Ditangkap Dulu

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara mengenai pengakuan pelaku Bom Bali 1. Pasalnya, Ali Imron d...

Iklan Bank Nagari

POLHUKAM

Geram dengan Doa Pendiri PAN ke Megawati Soekarnoputri, Faizal Assegaf: Ini Contoh Politisi Gemar Tipu Rakyat
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Aktivis Faizal Assegaf melalui akun Twitter-nya, mengungkap salah satu contoh politisi yang gemar menipu rakyat.

Menurut Faizal Assegaf, politisi tersebut gemar menipu rakyat melalui statement-nya yang menyinggung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

“Ini contoh politisi ... gemar menipu rakyat dengan logika akal pendek,” cuitnya, seperti dikutip Galamedia, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Meskipun begitu, Faizal Assegaf meyakini Megawati Soekarnoputri dapat memberikan efek positif terhadap riset dan inovasi di Indonesia.

Keyakinannya itu semakin dipertegas dengan pengalaman Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI kelima yang ditunjang dengan sumber daya partai.

Jadi, baginya, tidak ada salahnya untuk menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Apa salahnya Megawati Soekarnoputri yang memiliki pengalaman dan sumber daya partai dilibatkan memajukan riset dan inovasi,” ungkap Faizal Assegaf.

Dilansir dari Galamedia, sebelumnya pemerhati politik Abdillah Toha telah mengucapkan selamat kepada Megawati Soekarnoputri atas momen pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Selamat kepada profesor Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” kata Abdillah Toha seperti dikutip Galamedia dari akun Twitter-nya, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Ia menganggap momen pelantikan tersebut sebagai momen yang memecahkan rekor dunia.

“Memecahkan rekor dunia, untuk pertama kali Ketua Partai pimpin Badan Riset,” ungkap Abdillah Toha.
Dari momen pelantikan tersebut, ia berharap semoga Tuhan mengampuni Indonesia.

“Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini,” doa Abdillah Toha. (*)

Ngeri! Nikita Mirzani Murka Disebut Hina Doa Salat
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Nikita Mirzani membantah tudingan menghina Islam dengan melecehkan bacaan salat. 

Nikita Mirzani mengatakan, video yang beredar hanyalah potongan yang dilakukan oknum tertentu untuk membuatnya dihujat.

Nikita menegaskan tidak ada maksud negatif dalam video yang kini heboh beredar.

"Nggak ada yang menghina siapapun. Coba posting yang fullnya dong kadrun," kata Nikita MIrzani dikutip dari Instagram Story, Sabtu 23 Oktober 2021.

Nikita mengungkap video yang kini tengah beredar sebenarnya adalah dokumentasi lama. Ditujukkan untuk seseorang yang memang tengah berseteru dengannya.

"Jelas-jelas itu video pas gue melawan si burik satu hari full," terang Nikita Mirzani.

Karena merasa dirinya tak melakukan kesalahan, Nikita Mirzani balik menantang orang-orang yang hendak menjatuhkannya. 

Ia mempersilakan siapapun melaporkan kepada pihak berwajib.

"Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya, dari manapun kalian berada, silakan laporkan saya sebanyak-banyaknya atas video yang dipotong-potong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar ibu tiga anak ini.

Namun jika laporan itu tidak terbukti, Nikita Mirzani tidak segan memberikan laporan baik. 

Sebab ia telah mengantongi bukti lewat rekaman video utuh.

"Saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas provokasi dan membikin gaduh saja. Saya akan laporkan kalian semua tanpa pandang bulu," tegasnya. (Reqnews)

Kecam Penyegelan Tempat Ibadah Ahmadiyah, Tokoh NU: Tindakan Biadab
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Tokoh Nahdatul Ulama (NU), Ustaz Taufik Damas menilai bahwa penyegelasn tempat ibadah Ahmadiyah adalah suatu tindakan yang biadab.

Taufik Damas mengaku bahwa setiap orang boleh saja tak setuju dengan paham Ahmadiyah, namun menyegel masjid adalah persoalan lain.

“Anda boleh tidak setuju pada paham Ahmadiyah. Saya pun begitu,” katanya melalui akun Twitter @TaufikDamas pada Jumat, 22 Oktober 2021.

“Tapi, menyegel tempat ibadahnya adalah tindakan biadab,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, umat Ahmadiyah dan tempat ibadahnya kerap dianggap menjadi sasaran oleh diskriminasi oleh pihak-pihak yang tak sepaham.

Baru-baru ini, Pemerintah Kota Depok dianggap mendukung tindakan intoleransi beragama dengan penyegelan ulang terhadap Masjid Al-Hidayah milik jemaah Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Sawangan pada Jumat, 22 Oktober 2021.

Menanggapi tindakan Pemerintah Depok ini, pendamping jemaah Ahmadiyah Depok dari Yayasan Satu Keadilan, Syamsul Alam Agus menyinggung soal jaminan beragama dan berkeyakinan.

Syamsul Alam menjelaskan bahwa jaminan untuk beragama dan berkeyakinan, termasuk untuk beribadah, dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 dan (merupakan) hak asasi manusia.

“Pemerintah Kota Depok tengah menegaskan posisinya mendukung tindakan-tindakan intoleransi. Peristiwa hari ini saya kira menyadarkan sikap tersebut,” kata Syamsul, dilansir dari Kompas TV.

“Sudah lebih dari 10 tahun hak-hak dasar warga negara, jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok, terus dikebiri,” lanjutnya.

Syamsul membeberkan bahwa Masjid Al-Hidayah sudah mengantongi IMB rumah ibadah sejak 24 Agustus 2007, dengan nomor izin: 648.12/4448/IMNB/DTB/2007.

Sebagai catatan, penerbitan IMB rumah ibadah membutuhkan tanda tangan warga sekitar sebagai bukti kesediaan.

Maka, terbitnya IMB tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penolakan warga soal Masjid Al-Hidayah ini.

Namun, penyegelan Masjid Al-Hidayah bukanlah karena urusan IMB, melainkan karena peraturan yang tak mengizinkan kegiatan warga Ahmadiyah.

Untuk diketahui, SKB 3 Menteri 2008 melarang jemaah Ahmadiyah menyebarluaskan/menyiarkan paham terhadap warga negara yang sudah memiliki keyakinan.

SKB ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011, yang justru melarang total seluruh aktivitas warga Ahmadiyah.

Beleid itu tak pernah dievaluasi oleh Wali Kota Depok. Syamsul beranggapan, keengganan mengevaluasi beleid bermasalah itu menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok “tunduk dan melanggengkan praktik intoleransi”.

Padahal, menurutnya, jemaah Ahmadiyah Depok tidak pernah melakukan penyebaran/syiar paham dan hanya menggunakan Masjid Al-Hidayah sebagai sarana ibadah dan untuk kegiatan-kegiatan internal umat. (terkini)

Diserang PDIP, Demokrat: SBY Tidak Pernah Koar-koar Soal Prestasi, tapi Diakui Dunia
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Apresiasi kepada pemerintah akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dipromosikan jika kinerjanya benar-benar baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut ditekankan oleh jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi "serangan" PDIP kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baru-baru ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut kepemimpinan Joko Widodo lebih konkret dibanding pemerintah 10 tahun lalu, atau dengan kata lain saat kepemimpinan SBY.

Mendapat serangan tersebut, Demokrat menegaskan bahwa kerja-kerja SBY jauh lebih real tanpa perlu berkoar-koar di publik tentang keberhasilannya.
"Pemerintahan SBY dulu tidak merasa perlu koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung," tegas Herzaky dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu pagi (23/10).

Ia lantas mencontohkan kinerja pemerintahan SBY saat menghadapi bencana tsunami di Aceh 2004 silam.

Saat itu, penanganan tsunami Aceh diapresiasi dunia internasional. Era SBY dianggap sebagai penanganan terbaik untuk bencana, dan dijadikan kajian di berbagai negara sebagai best practices.

Belum lagi soal pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi PNS pada era SBY sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Sehingga, saat kader Demokrat turun ke bawah menyapa rakyat, kader selalu diapresiasi oleh para keluarga besar guru yang dulu menjadi PNS di era SBY.

"Kalau untuk era sekarang, seharusnya bisa lebih baik, bukan malah mundur jauh ke belakang," tegasnya.

"Harapan kita, pemerintahan saat ini bisa fokus bekerja, membenahi berbagai kekurangan. Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis dimana-mana," demikian Herzaky. (RMOL)

Viral Video Aparat Usir Paksa Anjing sampai Mati Demi Kawasan Wisata Halal di Aceh, Guntur Romli: Halal Kok Pake Cara Haram!
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Mohamad Guntur Romli menanggapi viralnya viral video aparat mengusir paksa anjing sampai mati demi kawasan wisata halal di Aceh. 

Guntur Romli menyinggung bahwa cara haram seharusnya tak digunakan untuk menegakkan sesuatu yang disebut “halal”.

“Anjingnya ada yang punya (owner), tidak galak, tidak ganggu wisatawan, tapi disingkirkan, dipaksa sampe mati,” katanya melalui akun Twitter @GunRomli pada Sabtu, 13 Oktober 2021, seperti dilihat BentengSumbar.com.

“Atas nama wisata halal? Halal kok pake cara haram!” sambungnya.

Dilansir dari Suara.com, video memilukan pengusiran anjing oleh aparat demi kawasan wisata halal di Aceh menjadi viral. Momen itu memicu kemarahan publik karena dinilai brutal.

Peristiwa itu terjadi di kawasan wisata Kecamatan Pulau Banyak, Aceh menjadi viral. Video menjadi viral setelah dibagikan oleh akun Twitter @gregorius.

"Inilah yang akan terjadi di kawasan wisata halal! Awalnya hewan, lama-lama orangpun akan di usir paksa! Awalnya cuma kawasan, lama-lama jadi NKRI bersyariah! *kronologis di post selanjutnya," tulis akun ini seperti dikutip Suara.com, Jumat, 22 Oktober 2021.

Dalam video, sejumlah aparat keamanan dan warga sedang berkerumun di mengelilingi seekor anjing hitam. Aparat itu rupanya berusaha menangkap paksa anjing tersebut.

Leher anjing hitam itu terlihat diikat dengan tali ke tanah. Namun, aparat tersebut sama sekali tidak melepas ikatan dan membawa anjing itu pergi.

Ia justru mengambil kayu yang panjang untuk melepaskan tali anjing tersebut. Aksi aparat itu sontak membuat anjing tersebut panik dan bertingkah agresif.

Bukannya memilih cara lain, aparat justru mendorong kayu ke arah tubuh anjing. Caranya yang kasar itu tentu ikut melukai anjing hitam tersebut.

Ia terlihat mendorong anjing yang terikat itu dengan kayu. Sementara warga setempat hanya menonton aksi aparat itu tanpa berusaha memberikan solusi lainnya.

"Pak tua itu kok bisa-bisanya mau bikin kawasan begini di negeri Pancasila, yang tidak pernah kesulitan mendapatkan apapun yang halal, walaupun tanpa embel-embel kawasan halal?"

Sementara itu, akun Instagram @pekanbarudoglover mengungkap anjing itu milik pengelola home stay dan restoran di lokasi wisata Kecamatan Pulau Banyak, Aceh. Anjing itu rencananya akan diambil paksa aparat dalam rangka penerapan wisata halal.

Aparat berencana membawa anjing itu ke Singkil. Sang pemilik sendiri sudah berusaha untuk mengambil kembali anjing peliharaannya yang diambil Canon itu.

"Seekor anjing milik pengelola home stay atau restoran di lokasi wisata Kecamatan Pulau Banyak, Aceh diambil paksa aparat dalam rangka penerapan wisata halal dan dibawa ke Singkil. Pemilik berusaha untuk mengambil kembali anjing peliharaannya."

Sayang, pemilik itu dikabari jika anjing tersebut sudah mati saat akan dijemput. Hal tersebut tentu membuat sang pemilik ikut syok dan hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi.

"Sayang, Canon, nama anjing tersebut sudah kehilangan nyawa waktu mau dijemput pemiliknya. Tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana perlakuannya."

"Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang."

Untuk diketahui, kawasan wisata halal itu rencananya akan mulai diterapkan pada 5 November 2021. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 5 November 2021 No. 556.4/110, perihal pelaksanaan wisata halal Aceh di Kecamatan Pulau Banyak.

Peristiwa itu sendiri langsung memicu kemarahan publik. Berikut beragam pendapat warganet setelah melihat video pengusiran paksa secara kasar:

"Gak lucu sama sekali! Setiap makhluk memiliki hak mereka sendiri untuk hidup," kecam warganet.

"Padaha yach, Turki (negara yang sering dibanggain kaum curut) itu salah satu negara yang jadi surganya hewan-hewan stray! Waktu cuaca extreme beberapa tahun lalu, mall sengaja dibuka biar anjing atau kucing stray itu ada tempat berlindung," komentar warganet.

"Padahal menurut kitab mereka, hewan binatang diciptakan terlebih dulu sebelum manusia. Bahkan lahan tempat tinggal kita sekarang ini dulunya adalah hutan tempat hewan binatang tinggal," tambah yang lain.

"PERILAKU BIADAB. Perilaku barbar kuno yang sudah ketinggalan zaman. Uneducated people," kecam warganet.

"Pertanyaannya, emang ngusir anjing dengan cara seperti itu baik dan halal?" tanya warganet.
"Hanya manusia ber-Tuhan menghargai dan menyayangi segala ciptaan Tuhan. Kecuali Syaitan dan Iblis yang tak ber-Tuhan," tegur warganet. (*)

Prihatin dengan Pernyataan Menag, Mustofa: Sungguh Kemunduran yang Sangat Parah
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Mustofa Nahrawardaya mengaku prihatin dengan pernyataan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas bahwa kehadiran Kementerian Agama bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan, melainkan khusus untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Politisi Partai Ummat itu menilai bahwa pernyataan Yaqut tersebut menunjukkan kemunduran yang sangat parah.

“Saya sangat prihatin mendengar pernyataan Menteri Agama ini,” katanya melalui akun Twitter @TofaTofa_id pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

“Sungguh kemunduran yang sangat parah, ketika semua elemen ingin negara segera bangkit dalam kerangka persatuan, tapi masih ada pejabat publik yang bicara dalam kerangka egoisme golongan. Pendapat Pribadi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut menyebut bahwa kehadiran Kemenag bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan, melainkan hadiah khusus untuk NU.

Hal itu ia sampaikan dalam Webinar Internasional Rabithah Ma’ahid al Islamiyah (RMI) PBNU yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Santri 2021.

Webinar itu ditayangkan di Youtube dengan judul “Santri Membangun Negeri | WEBINAR INTERNASIONAL PERINGATAN HARI SANTRI 2021 RMI-PBNU” pada Rabu, 20 Oktober 2021.

Menag Yaqut mulanya bercerita soal keinginannya mengganti tagline “Ikhlas Beramal” pada logo Kemenag.

“Saya berkeinginan merubah tagline-lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ‘Ikhlas Beramal’. Saya bilang ‘nggak ada ikhlas kok ditulis itu’. Namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis ya ini menunjukkan gak ikhlas,” kata Yaqut

“Ikhlas itu mungkin kalau ada bantuan terus minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya membantu tapi minta potongan itu nggak ikhlas. Nah ‘Ikhlas Beramal’ itu enggak bagus, enggak pas saya bilang,” tambahnya.

Menag menambahkan bahwa terjadi perdebatan yang berkembang menjadi perdebatan soal sejarah asal usul Kemenag.

Waktu itu perdebatan bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama.

Lantas, kata Yaqut, ada orang yang tidak setuju sebab menilai bahwa kementerian ini harus kementerian agama Islam karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam.

“Saya bantah, ‘bukan!’ Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU,” kata Menag Yaqut.

“Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama,” tambahnya.

Menag Yaqut menjelaskan bahwa Kemenag muncul atas dasar pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta,yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Menurut Yaqut, pihak yang mengusulkan menjadi juru damai itu ialah orang PBNU sehingga kemudian lahir Kementerian Agama.

“Nah wajar sekarang kalau kita minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren. Dan santri juga jam’iyah… saya kira wajar-wajar saja, wajar-wajar saja, tidak ada yang salah,” katan Yaqut, menyinggung usulannya agar dibentuk Direktorat Kepesantrenan di Kemenag.

Kemudian sejumlah orang dalam perdebatan itu, lanjut Yaqut, menyampaikan protes kenapa Kemenag juga mengafirmasi agama lainnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa hal itu dilakukan sebab NU mempunyai jamaah yang besar.

Menurut Yaqut, pihak yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, yang kecil.

“Itu sifat NU, NU itu dimana-mana itu pengen melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama itu bukan menghilangkan ke-NU-annya tapi justru menegaskan ke-NU-annya,” ungkapnya. (terkini)

Eks Wapres RI Ungkap 3 Kelebihan SBY yang Tak Dimiliki Jokowi, Hasto Kristiyanto Diminta Demokrat Melek
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Politisi Partai Demokrat, M Nawa Said Dimyati menyebut data dan fakta sebagai satu kesatuan yang dianggap penting sebelum menyampaikan sebuah statement di hadapan publik.

“Data dan fakta itu penting bagi seorang politisi sebelum sampaikan statement di publik,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nawa ini melalui akun Twitter-nya, seperti dikutip Galamedia, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Tentunya dengan data dan fakta tersebut, ia dapat membandingkan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di saat masih menjadi Presiden RI.

Berdasarkan dari keterangan Jusuf Kalla (JK), pemerintahan Presiden Jokowi lebih banyak menggelar rapat ketimbang pemerintahan Presiden SBY.

“Kata pak JK, jaman Pak Jokowi lebih banyak rapat-rapat,” ungkap Cak Nawa.

Dari semua itu, ia dapat menilai statement Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal SBY sebagai statement yang tidak ada pijakan fakta dan datanya.

“Ya, statement bung Hasto Kristiyanto tak ada pijakan fakta dan datanya,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, JK melalui kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, turut mengomentari soal pemerintahan SBY dan Jokowi.

Terlebih ia mengungkap tiga kelebihan SBY yang tidak dimiliki Jokowi.

Pertama, pemerintahan Jokowi cenderung lebih banyak menggelar rapat ketimbang pemerintahan SBY.

“Zaman pak SBY, semua masalah ekonomi diserahkan ke saya. Kalau zaman pak Jokowi, semua masalah dirapatkan, bisa 4 sampai 5 kali rapat dalam seminggu,” ujar JK, 22 September 2020.

Kedua, pemerintahan SBY cenderung lebih terarah ketimbang pemerintahan Jokowi.

Ketiga, pemerintahan SBY cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan ketimbang pemerintahan Jokowi.

“Begitu gayanya (Presiden Jokowi), semua keputusan diambil bersama,” katanya. (Galamedia)

Elite PDIP vs Demokrat Kian Memanas, Hasto Siap Merogoh Kocek Beri Beasiswa Untuk Buktikan Kinerja Jokowi dan SBY
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto siap merogoh kocek untuk memberi beasiswa kepada pihak yang mau melakukan kajian kinerja antara pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

“Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja Presiden Jokowi dengan Presiden SBY,” ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Hal tersebut disampaikan Hasto merespons sindiran Deputi Bapillu Demokrat, Kamhar Lakumani yang sebelumnya menyebut Hasto hidup di alam mimpi di era pemerintahan SBY.

Hasto mengatakan, kajian akademis bisa dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah. 

Ia pun lantas mengungkit kinerja pemerintahan Jokowi dari sektor infrastruktur.

“Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi? Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian,” tandasnya. (Bizlaw)

Pengamat: Kalau Indonesia itu Betawi, Anies Pasti Terpilih Jadi Presiden, Karena Orang Betawi Itu Sangat Menghormati Arab
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Ucok Sky Khadafi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling ingin menjadi presiden diantara nama-nama yang muncul dalam bursa capres.

"Dia emang pengen jadi presiden. Tapi partainya pakai apa? Dia punya duit enggak?" ujar Ucok dalam diskusi virtual, Jumat, 22 Oktober 2021, dilansir dari GenPI.co.

Selain itu, menurut Ucok, Anies Baswedan dari suku Betawi dan masih kental dengan Arab.

Sedangkan, presiden-presiden yang ada di Indonesia didominasi oleh orang Jawa.

"Kalau Indonesia itu Betawi, Anies pasti terpilih jadi presiden. Karena orang Betawi itu sangat menghormati Arab," katanya.

Kendati demikian, menurutnya, pertarungan Pengurus Besar Nahdatul Ulama juga perlu diperhatikan. 

Sebab, menurutnya salah satu pemegang tiket adalah PB NU.

Tidak hanya itu, Ucok juga mengatakan bahwa orang dengan tipe atau bergaya seperti Jusuf Kalla yang cocok untuk menemani Anies menjadi cawapresnya.

"Harus seperti JK, Indonesia Timur dan NU. Siapa yang kira-kira masuk dalam kriteria itu? Hanya ada 2. Pertama Nasaruddin Umar, kedua Andi Jamaro Dulung," terang dia.

Dia menambahkan, kedua sosok tersebut juga harus diperhatikan apabila Anies Baswedan kelak telah mendapatkan kendaraan politik atau bergaung dengan partai.

"Tapi dia punya partai dan punya duit enggak, apakah kita tahu partai sekarang masih independen? Menurut saya, dia mentok jadi capres atau jadi menteri," tuturnya. (*)

Respon Deklarasi ANIES, PDIP DKI Singgung Pemimpin Gagal dalam Ujian
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Penasihat Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan Gubernur Anies Baswedan belum layak didukung menjadi calon presiden di Pilpres 2024.

Hal itu merespons deklarasi yang dilakukan relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES).

"Kita mencoba merasionalisasi bahwa yang akan menjadi calon-calon itu adalah putra terbaik, pemimpin terbaik yang telah teruji, Anies dari ujian yang dilakukan kan ternyata gagal," kata Pantas, dilansir dari CNN Indonesia pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Penilaian itu didasarkan pada capaian program Anies yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Salah satu yang disorot adalah soal realisasi program rumah DP Rp0 yang jauh dari target.

Jika merujuk RPJMD 2017-2022, target program itu adalah membangun sekitar 230 ribu rumah. 

Sementara, mengacu pernyataan Anies baru-baru ini, tidak sampai seribu unit rumah yang telah terbangun.

"Jadi jangan menepuk air didulang, terpercik muka sendiri. Parameternya kan jelas, parameter untuk nilai keberhasilan, itu sangat jelas, baik secara secara kualitas maupun kuantitatif, pedoman pertama ya itu RPJMD," katanya.

Sebelumnya, kelompok relawan yang menamakan diri Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) resmi mendeklarasikan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Mereka menilai Anies telah berhasil memimpin Ibu Kota sehingga layak untuk maju. Deklarasi dilakukan di Gedung Joang, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Oktober 2021.

"Kami anak muda dari berbagai komponen siap mendukung Anies Rasyid Baswedan [menjadi] Presiden 2024. Anies for presiden," kata Koordinator ANIES La Ode Basir di lokasi deklarasi.

Anies selalu berada di urutan teratas dalam beberapa hasil survei elektabilitas capres 2024.

Terbaru, berdasarkan survei Litbang Kompas pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 dinyatakan Anies memiliki elektabilitas sebesar 9,6 persen.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu kalah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di peringkat satu dan dua dengan perolehan elektabilitas sejajar, yakni 13,9 persen.

Terkait kritik soal capaian pemerintahannya, termasuk soal rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Anies menyebut itu untuk perbaikan ke depan.

"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kami terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021. (*)

Sindiran Pengurus NU Keras: Wisata Halal tapi dengan Bunuh Anjing Itu Sama dengan Wisata Haram
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal mengomentari berita soal anjing yang diusir hingga mati demi wisata halal.

Akhmad menyindir keras bahwa wisata halal dengan membunuh anjing itu sama saja dengan wisata haram.

“Menyiksa apalagi membunuh binatang termasuk anjing itu haram. Dosa menurut Islam,” katanya melalui akun Twitter @sahaL_AS pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

“Wisata Halal tapi dengan bunuh anjing = Wisata Haram,” tambahnya.

Akhmad Sahal menyinggung bahwa dalam hadits Nabi, ada cerita soal pelacur yang masuk surga karena memberi minum seemor anjing.

Selain itu, Akhmad Sahal bercerita, ada perempuan yang masuk neraka karena menyiksa kucing.

Dilansir dari Suara.com, viral sebuah vdeo memilukan pengusiran anjing oleh aparat demi kawasan wisata halal di Aceh.

Video yang menjadi viral usai dibagukan akun Twitter @gregorius itu memicu kemarahan publik karena dinilai brutal.

Adapun peristiwa pengusiran itu terjadi di kawasan wisata Kecamatan Pulau Banyak, Aceh.

“Inilah yang akan terjadi di kawasan wisata halal! Awalnya hewan, lama-lama orangpun akan di usir paksa! Awalnya cuma kawasan, lama-lama jadi NKRI bersyariah! *kronologis di post selanjutnya,” tulis akun Gregorious, Jumat, 22 Oktober 2021.

Dalam video yang dilampirkan, sejumlah aparat keamanan dan warga nampak sedang berkerumun mengelilingi seekor anjing hitam.

Terlihat aparat keamanan itu berusaha menangkap paksa anjing hitam yang lehernya diikat dengan tali.

Namun, aparat tersebut sama sekali tidak melepas ikatan dan membawa anjing itu pergi.

Ia justru mengambil kayu yang panjang untuk melepaskan tali anjing tersebut sehingga membuat anjing tersebut panik dan bertingkah agresif.

Bukannya memilih cara lain, aparat justru mendorong kayu ke arah tubuh anjing sehingga melukai sang anjing.

Sementara itu, warga setempat hanya menonton aksi aparat tersebut tanpa berusaha memberikan solusi lainnya.

“Pak tua itu kok bisa-bisanya mau bikin kawasan begini di negeri Pancasila, yang tidak pernah kesulitan mendapatkan apapun yang halal, walaupun tanpa embel-embel kawasan halal?” kata Gregorious.

Sementara itu, akun Instagram @pekanbarudoglover mengungkapkan bahwa anjing tersebut adalah milik pengelola home stay dan restoran di lokasi wisata Kecamatan Pulau Banyak, Aceh.

Katanya, anjing itu rencananya akan diambil paksa oleh aparat untuk dibawa ke Singkil dalam rangka penerapan wisata halal.

“Pemilik berusaha untuk mengambil kembali anjing peliharaannya,” tulis akun tersebut. 

Sayang, pemilik itu dikabari bahwa anjingnya sudah mati saat akan dijemput.

“Sayang, Canon, nama anjing tersebut sudah kehilangan nyawa waktu mau dijemput pemiliknya. Tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana perlakuannya.” (terkini)

Refly Harun: Pemerintahan Ini Tidak Hanya Gagal Total, Tapi Justru Menghalangi Upaya Pemberantasan Korupsi
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti kepemerintahan Presiden Joko Widodo dalam sudut pandang pemberantasan korupsi.

Menurut Refly, kepemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya gagal dalam menegakkan pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai penghalang.

Pernyataan itu disampaikan Refly ketika menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Evaluasi kinerja 2+5 Tahun Pemerintahan Jokowi” pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

“Kalau ukurannya pemberantasan korupsi, pemerintahan ini tidak hanya gagal total, tapi justru menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Karena (di dalamnya) ada oligarki bisnis, tidak hanya dipimpin Jokowi,” kata Refly, dilansir dari Akurat.co.

Dosen ilmu hukum Universitas Taruma Negara ini juga mengatakan bahwa salah satu cara untuk keluar dari lingkaran permasalahan dalam pemerintahan Jokowi saat ini adalah menghapus presidential treshold 20% dalam rangka memerangi oligarki.

“Solusinya keluar dari oligarki politik bisnis, salah satunya menghapus presidential threshold,” bebernya.

Namun demikian, Refly tidak menampik bahwa keinginan menghapus presidential treshold  akan mengalami jalan terjal, akibat keengganan pemerintah untuk bebenah. 

Sebab, posisi berkuasa membawa banyak keuntungan bagi mereka, sehingga berbagai cara akan dilakukan untuk mempertahankannya, termasuk cara-cara kotor.

“Fenomena pemerintah tidak pro dengan kebijakan korupsi ini berkelindan dengan otoritarianisme, untuk membungkam suara masyarakat. Semakin korup negara, semakin suara masayarakat tidak didengar karena mereka tidak ingin perbaikan,” ujar Youtubers itu.

Refly khawatir  pemilu yang sedianya akan dilaksanakan pada 2024 mendatang hanya akan memperkuat kekuasaan karena adanya presidential treshold 20%.

“2024 lebih khawatir lagi, karena koalisi partai itu (sekarang) 7 partai, artinya tidak ada calon di luar penguasa. Siapapun yang menang hanya proporsinya berbeda, tapi yang berkuasa oligarki yang sama, kalau kita tidak jebol presidential treshold atau ada partai yang berani keluar membentuk aliansi baru,” tandasnya. (*)

Sindir Food Estate Jokowi, Faisal Basri: Tanam Singkong Saja Uangnya Triliunan, Kan Goblok!
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ekonom senior Faisal Basri menyoroti program Pemerintahan Joko Widodo tentang food estate atau perkebunan pangan di beberapa daerah. Food estate merupakan program Jokowi yang diharapkan bisa menjaga ketahanan pangan Nasional.

Komoditi yang ditanam dalam program food estate ini selain padi, juga singkong. Faisal Basri menilai, proyek food estate ini hanya untuk membuang anggaran negara.

“Food Estate waduh ini ugal-ugalan, kata Tempo. Ugal-ugalan bener. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan, kan goblok. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat di manapun. Tidak membutuhkan tanah yang subur,” ujar Faisal Basri dalam sebuah diskusi yang dikutip FIN dari kanal YouTube FNN TV, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Faisal Basri mengatakan, food estate ini sangat dibanggakan pemerintah. Pemerintah klaim, singkong yang akan ditanam akan diolah menjadi mie instan. Kemudian dijual dengan harga yang berbeda di pasaran.

“Dibangga-banggakan untuk hasilkan mie instan. Satu bungkus Mie Instan Rp9000, nggak ada yang beli rakyat. Wong Indomie cuma Rp3000,” ucap Faisal Basri.

Lebih parah lagi, kata Faisal Basri, Kementerian Pertahanan yang dipercayai jadi komandan food estate singkong ini.

“Dan yang jadi komandannya bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah, kacau luar biasa. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Kan udah nggak benar nih negara kayak begini,” ujarnya.

“Jadi yang dirusak Jokowi adalah Institusi, pondasi, ini yang bahaya” imbuhnya.

Dia menyinggung food estate di Kalimantan yang diharapkan bisa meramaikan pelabuhan Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka Sumatera Utara sebagai jalur ekspor.

“Jadi agar pelabuhannya ramai, dibikin Food Estate. Dicari tanahnya, nggak ada, semua udah Sawit. Beginilah cara mengelola megara ini? Saya tahu karena saya diundang oleh konsultannya orang Belanda. Jadi pantaslah hutang menggelembung karena pendapatan turun terus,” tutur Faisal Basri. (FIN)

Cium Aroma Bisnis Syarat PCR, Jokowi Mania: Saya Tak Mengerti Jalan Pikiran Pak Tito
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Jokowi Mania Imanuel Ebenezer menyoroti pro kontra syarat wajib tes polymerase chain reaction Covid-19 untuk naik pesawat terbang.

"Dugaan saya ada aroma bisnis dari keputusan syarat PCR ini," kata Imanuel, dilansir dari Suara.com, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Dia mendesak kepada yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan penetapan syarat PCR, antigen maupun syarat lainnya untuk naik pesawat untuk berhenti.

Dia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Saya tak mengerti jalan pikiran Pak Tito. Harusnya jangan membuat kegaduhan baru yang hanya merusak citra Presiden Jokowi yang berpihak kepada rakyat yang sedang susah," katanya.

"Instruksi Mendagri itu harus direvisi, pembatasan kegiatan itu wajib tapi tidak memberatkan. Cukup antigen dan vaksin harusnya sudah bagus."

Imanuel juga menyebut Satgas Penanganan Covid-19 tidak berbasis data dalam mengeksekusi keputusan.

Menurutnya, ketika menyetujui pelonggaran jumlah pesawat sampai 100 persen, maka regulasi pembatasan lain setidaknya bisa dilonggarkan.

"Ini kan tidak, mobilitas udara dinaikkan, tapi syarat malah diperketat. Harusnya sama saja dengan yang lalu. Tinggal pengawasan aja yang ketat." (*)

Nicho Silalahi ke Ferdinand Hutahaean: Walau Tak Berguna, yang Penting Percaya Diri
Minggu, Oktober 24, 2021

On Minggu, Oktober 24, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Aktivis Nicho Silalahi dan mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean terlibat saling sindir di media sosial Twitter.

Hal itu bermula dari pendapat Ferdinand Hutahaean yang mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir beserta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD layak dipecat.

Menurut Ferdinand Hutahaean, hal itu dilakukan demi akselerasi pembangunan dan perbaikan birokrasi.

Selain Mahfud MD dan Erick Thohir, Ferdinand Hutahaean juga menyebutkan sejumlah nama menteri Jokowi yang lain. Di antaranya adalah Pratikno, Jhony G Plate, Sofyan Djalil, hingga Yasin Limpo.

Menanggapi hal ini, Nicho Silalahi pun menyarankan agar Erick Thohir mendirikan PT Toilet Indonesia dan menjadikan Ferdinand Hutahaean sebagai komisarisnya.

"Bapak Erik Tohir selaku orang no 1 di @KemenBUMN seharusnya bapak buat PT. Toilet Indonesia, agar tercipta lapangan kerja bagi rakyat, kalau Udah jadi PTnya maka usul saya angkat segera Lae @FerdinandHaean3 komisarisnya agar dia bisa berkarya membersihkan Toilet. Ia ga sih ?" tulis Nicho Silalahi, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Tanggapan berbeda pun diberikan oleh Ferdinand Hutahaean. Dia bahkan menawarkan orang-orang yang menghinanya mengirimkan nomor rekening melalui Direct Message (DM).

"Itukan menurutmu, tp menurut banyak org yg sy bantu bedalah. Kamu msu sy bantu? Kabari ya, DM Norek," kata Ferdinand melalui akun Twitter @FerdinandHaean3.

Melihat balasan Ferdinand, Nicho Silalahi pun menyebut Pengacara itu tak berguna.

"Gitu lah Lae harus bangga. Ada pepatah mengatakan "Walau Tak Berguna Yang Penting Percaya Diri"," pungkasnya. (Seputartangsel)