Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara

Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Kongres Advokad Indonesia (KAI) Jawa Timur mengancam akan memenjarakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ancaman itu terkait dugaan pidana pemilu yang dilakukan Risma di Pilkada Surabaya.

Ketua DPD KAI Jawa Timur, Abdul Malik mengklaim, sejauh ini telah melaporkan Risma ke Gubernur Jawa Timur, Bawaslu RI, DKPP RI, hingga Menteri Dalam Negeri, terkait acara kampanye online Risma pada 18 Oktober lalu. Hal tersebut dinilai telah melanggar PKPU dan sejumlah aturan lainnnya.

“Risma melakukan pelanggaran berat dan dapat kena hukuman penjara. Ia menyuruh warga memilih Eri Cahyadi dan menjelekkan paslon lain. Dan semua itu tidak ada izinnya," kata Abdul Malik kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2020.

Sebelumnya, telah ada penjelasan dari BPB Linmas, Irvan Widyanto, bahwa Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye.

Namun Malik menegaskan bahwa hal itu layak dipertanyakan kebenarannya. Sebab, berdasarkan informasi yang didapatkan Malik, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November.

"Dalam kampanye online itu Risma juga bohong menyebut Eri sebagai anaknya. Saya ini praktisi hukum, Eri bukan dilahirkan Risma. Risma sudah berbohong," ujarnya.

Malik menegaskan, pelanggaran yang dilakukan Risma pada 18 Oktober lalu adalah pelanggaran berat.

Harusnya, menurut Malik, Risma kena pindana kurungan seperti yang dialami lurah di Mojokerto bernama Suhartono. Ia ditahan 2 bulan dan denda Rp 6 juta.

"Kalau Risma beralasan kampanye yang dia lakukan di hari Minggu, Suhartono juga kena pidana pemilu karena ikut menyambut Sandiaga Uno di hari Minggu," bebernya

"Saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu. Jadi sudah ada yurisprudensi-nya,” imbuh dia.

Malik menegaskan bahwa dirinya akan all-out untuk mengawal kasus ini. Semua instansi terkait akan ia lapori. Dia juga meminta kejaksaan dan polisi untuk menggunakan instrumen mereka untuk mengusut.

"Mengusut penggunaan APBD untuk kepentingan yang tidak semestinya, korupsi, tercium keras," tegasnya.

Dia menyayangkan sikap Risma yang secara terbuka dan terang-terangan mengkampanyekan pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

Di ujung masa jabatannya, Risma dinilai melakukan pelanggaran demi pelanggaran yang dikhawatirkan bakal meninggalkan kesan buruk kepadanya.

"Kalau mau bebas kampanye, lebih baik Risma mundur saja. Serahkan jabatan wali kota ke wakil Whisnu Sakti Buana. Begitu vulgar Risma kampanye, bagaimana mungkin ia tidak melakukan penyelewengan kewenangan dan APBD," demikian Malik.

Sumber: RMOL

Jokowi Minta Ormas Islam Sosialisasikan Kehalalan Vaksin

Jokowi Minta Ormas Islam Sosialisasikan Kehalalan Vaksin

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut membantu pemerintah menyosialisasikan vaksin Covid-19.

Presiden meminta ketiga organisasi ini menjelaskan manfaat dan kegunaan vaksin. 

"Dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin, 26 Oktober 2020.

MUI misalnya, sudah terlibat mulai dari perencanaan, pengadaan vaksin, pertimbangan kehalalan vaksin, hingga proses audit di pabrik. 

Wakil Presiden Ma"ruf Amin memastikan MUI akan terus terlibat hingga proses sosialisasi.

"MUI akan terus terlibat dalam mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 ke masyarakat luas," kata Ma"ruf dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 16 Oktober 2020.

Ketua MUI nonaktif ini memastikan vaksin yang beredar nantinya sudah melalui sertifikasi halal oleh MUI. Namun, ujar Ma"ruf, jika tidak halal pun tetap bisa digunakan. 

"Vaksin itu tetap bisa digunakan walau tidak halal saat darurat, tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI," katanya.

Sumber: Teropongsenayan

Watimpres: Pemerintah Tidak Pernah Tutup Pintu Dialog UU Cipta Kerja

Watimpres: Pemerintah Tidak Pernah Tutup Pintu Dialog UU Cipta Kerja

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah pastikan tetap membuka ruang dialog terkait omnibus law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono, menanggapi penolakan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR dalam rapat paripurna.

"Apakah kita stop? Tidak ada stop untuk ruang dialog. Tapi tidak berarti harus mundur harus diulang lagi. Dibuat lagi dari UU ke RUU lagi," kata Agung kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2020.

Agung mengatakan, masyarakat masih bisa memberikan masukan terhadap penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, aturan turunan berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri akan dibuat secara detil dan adil.

"Dilanjutkan saja dalam proses peraturan pemerintah, peraturan yang lebih detil dan sangat fair," katanya.

Agung pun membantah anggapan yang menyebut penyusunan UU Cipta Kerja dilakukan diam-diam. Ia memastikan DPR tidak bermain mata dengan pihak manapun untuk memasukkan pasal titipan karena lembaga legialatif bukan hanya milik satu partai.

Menurut mantan Ketua DPR RI ini, pembahasan omnibus law Cipta Kerja paling terbuka dibanding undang-undang lain.

"Dari pembuatan undang-undang paling terbuka ya omnibus law ini. Begitu banyak disampaikan kepada publik," demikian Agung. 

Sumber: RMOL

Ini Sosok Brimob Penjual Senjata ke OPM saat Diringkus TNI di Bandara

Ini Sosok Brimob Penjual Senjata ke OPM saat Diringkus TNI di Bandara

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Seorang anggota Korps Brigade Mobile (Brimob) Polri, telah diringkus tim Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Paskhas dan Satgas Mandala, Tentara Nasional Indonesia di Bandar Udara Nabire, Papua.

Anggota Brimob Polri itu bernama Bripka JH. Dia diringkus tim gabungan TNI sesaat setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat.

Dalam siaran tertulis yang dilansir VIVA Militer, Selasa 27 Oktober 2020 dari Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI Angkatan Udara. Pesawat yang ditumpangi Bripka  JH mendarat di UPBU Kelas II Douw Aturure.

Situasi di Bandara Nabire sangat tegang jelang detik-detik penangkapan Bripka JH. Sebab, sebelum pesawat mendarat, prajurit Satgas Pamrahwan Paskhas sudah mendapatkan perintah khusus untuk melakukan penjagaan ketat di bandara itu.

"Dalam tim penindakan tersebut, Danpos Paskhas Pos Nabire Kapten Pas Supriyadi beserta anggotanya setelah mendapatkan informasi dan perintah dari Dansatgas Paskhas Pamrahwan Papua Letkol Pas Y Made Suarsono segera menindak lanjuti dengan lebih memperketat penjagaan di seluruh lini Bandara Nabire," dalam siaran tertulis.

Dan ketika pesawat mendarat, sosok Bripka JH terlihat keluar dari pintu pesawat dengan ciri mengenakan baju kaus berwarna merah dan memakai celana jeans berwarna cokelat muda.

Baru saja dia menginjakkan kaki di landasan pacu, prajurit TNI bersenjata dan petugas kepolisian berseragam dan berpakaian preman langsung melakukan penyekatan dan mengurung pergerakan Bripka JH.

Setelah itu, Bripka JH digiring dan baran bawaannya diperiksa tim gabungan TNI dan petugas Avsec Bandara. Dan benar saja, ada dua pucuk senjata api laras panjang ditemukan.

Senjata api itu dibungkus rapi dalam kondisi telah dilepas dari rangkaiannya, kondisinya masih baru dengan jenis senjata serbu M16 dan M4, beserta dua magasin tanpa peluru, dibawa dengan pesawat dengan dokumen resmi melalui rute Jakarta - Makassar - Timika - Nabire.

"Setelah beberapa jam dilaksanakan pemeriksaan dan penindakan oleh tim gabungan TNI - Polri kedua pelaku diamankan di Polres Nabire untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," tulis Paskhas.

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Polda Papua, Irjen Paulus Waterpauw sudah memberikan beberapa keterangan termasuk dugaan bahwa senjata akan dipasok ke kelompok OPM. Bahkan, dari penyelidikan sementara Bripka JH sudah lebih lima kali menjual senjata ke OPM basis Intan Jaya.

Sumber: VIVA

UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi

UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2021 disayangkan banyak pihak.

Bagi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, keputusan Menteri Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tidak tepat.

Sebab, keputusan itu justru makin memperlemah daya beli kaum pekerja yang terdampak krisis ekonomi karena Covid-19.

“Pertanyaannya apakah barang dan jasa yang dihasilkan dari produktivitas kaum pekerja harganya turun kan enga, hanya dari sisi permintaan yang mengalami penurunan 50 hingga 60 persen. Artinya, memang produksi menurun, namun seiring juga dengan pengurangan tenaga kerjanya,” ujarnya kepada redaksi, Selasa, 27 Oktober 2020.

Atas alasan itu, Arief Poyuono menilai tidak ada alasan yang tepat bagi Menaker untuk tidak menaikan UMP 2021.

Keputusan untuk tidak menaikkan justru akan membuat kecewa kaum pekerja. Parahnya lagi, akan memicu aksi gelombang demonstrasi buruh di seluruh Indonesia, seiring dengan aksi penolakan UU Ciptaker.

Seharusnya, sambung Arief Poyuono, Menaker tidak memutuskan UMP 2021 tetap. Tetapi menyerahkan kepada pihak pengusaha dan serikat pekerja atau wadah buruh di setiap perusahaan untuk bernegoisasi.

Sebab, tidak semua sektor industri yang terdampak oleh Covid-19 dan harus melakukan PHK karyawannya. Industri kesehatan, telekomunikasi, pertanian, perkebunan justru meningkat pendapatannya di saat Covid-19.

“Nah percuma dong ada prediksi dari Bank Dunia dan IMF yang menyatakan pada 2021 perekonomian Indonesia akan tumbuh 4 hingga 5 persen pasca Covid-19,” tegasnya.

Menurutnya, UMP tidak naik juga menjadi pertanda bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak percara diri dengan program-program Presiden Joko Widodo yang optimis ekonomi tahun 2021 akan tumbuh hingga 4 hingga 5 persen.

“Percuma juga keyakinan Pak Jokowi terhadap perekonomian nasional yang akan tumbuh positif di 2021 dengan UU Ciptaker kalau UMP buruh tidak naik,” tutup Arief Poyuono. 

Sumber: RMOL

Rizal Ramli Sebut Jokowi Ungkap SBY Habiskan Rp 100 Miliar untuk Aksi 212

Rizal Ramli Sebut Jokowi Ungkap SBY Habiskan Rp 100 Miliar untuk Aksi 212

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Jokowi mengungkap SBY dalang demo Aksi 411 dan Aksi 212 di Jakarta. Bahkan Presiden Keenam RI itu menjadi sponsor dana demo besar-besaran itu sampai Rp 100 miliar.

Hal itu diungkapkan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal Ramli membongkar pertemuannya dengan Presiden Jokowi jelang Aksi 411 dan Aksi 212 tahun 2016 silam. Itu lah yang diceritakan Jokowi saat itu.

Rizal Ramli bongkar pernyataan itu dalam video bincang-bincang bersama Karni Ilyas yang diunggah lewat kanal YouTube Karni Ilyas Club, Jumat, 23 Oktober 2020 lalu.

Aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam III terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia di mana sedikitnya ribuan massa kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi ini juga dikenal dengan sebutan Aksi Damai 2 Desember.

Aksi tersebut merupakan peristiwa penuntutan kedua terhadap Ahok pada tahun 2016 setelah unjuk rasa sebelumnya terjadi pada 4 November. Pada awalnya, aksi tersebut rencana diadakan pada 25 November, namun kemudian disepakati diadakan pada tanggal 2 Desember 2016.

Aksi ini dilaksanakan di halaman Monumen Nasional, Jakarta dalam keadaan hujan. Jumlah peserta hadir berkisar antara 200 ribu (klaim polisi) hingga jutaan (klaim penyelenggara). Dari bukti - bukti video yang tersebar di berbagai sosial media dan situs berbagi video melalui tangkapan kamera drone, dapat terlihat bahwa jumlah massa meluas hingga mamadati area Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pertemuan antara Jokowi dan Rizal Ramli terjadi 2 pekan sebelum demonstrasi besar itu. Saat itu Jokowi merasa pemerintahannya dirong-rong oleh pendemo tersebut.

"Pak Jokowi nanya ke saya, mas siapa yang di belakang aksi 411 dan 212?" kata Rizal Ramli menirukan Jokowi.

Jokowi cerita berdasarkan laporan intelijen demo itu akan dihadiri sampai 3 juta orang di Jakarta. Lalu Jokowi juga bilang, menurut intelijen, demo itu ada bandarnya.

"Jokowi bilang kayaknya berdasarkan laporan intelijen ini massa bakal turun 2-3 juta. Pasti itu ada bandarnya. Iya kan. Menurut intel ada bandarnya" imbuhnya.

Saat ditanya Rizal Ramli soal siapa yang mendalangi aksi unjuk rasa tersebut, Jokowi jelas mengatakan bahwa SBY lah dalangnya.

Menurut informasi yang dituturkan Rizal Ramli, Jokowi mengatakan bahwa SBY menghabiskan biaya Rp 100 miliar untuk mendukung jalannya aksi tersebut.

"SBY, ngabisin Rp 100 miliar," kata Rizal Ramli menirukan ucapan Jokowi.

Sumber: Suara.com

Komite Politik KAMI: Bukan Kudeta Merangkak Jokowi, Tapi Rezim Melakukan Kudeta Terselubung

Komite Politik KAMI: Bukan Kudeta Merangkak Jokowi, Tapi Rezim Melakukan Kudeta Terselubung

BentengSumbar.com On Rabu, Oktober 28, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Isu kudeta merangkak Presiden Joko Widodo yang disampaikan Politisi PDIP, Darmadi Durianto, ditanggapi Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf.

Gde Siriana menganggap, pernyataan Darmadi Durianto terkait kudeta merangkak hanya dijadikan alasan sejumlah pihak di lingkaran rezim yang belum mendapat jatah jabatan di pemerintahan.

"Itu sih mainan internal kekuasaan saja, minta cepat-cepat reshuffle. Karena periode Jokowi kan tinggal 4 tahun lagi kalau mulus jalannya. Masih banyak yang belum kebagian (jabatan) sejak periode pertama," ujar Gde Siriana saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 27 Oktober 2020.

Lebih dalam lagi, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) ini justru melihat hal sebaliknya dari dinamika politik yang terjadi sekarang ini. 

Di mana, kata-kata kudeta merangkak lebih tepat diarahkan kepada tindak tanduk rezim.

"Yang jelas-jelas kudeta merangkak atau terselubung yaitu rezim Jokowi yang telah melakukan 'kudeta terselubung' atas hak konstitusional rakyat untuk mengontrol pemerintah melalui hak budget DPR," ungkapnya.

Sebagai satu bukti dari kudeta terselubung hak konstitusional rakyat, disebutkan Gde Siriana, adalah diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 yang sudah disahkan menjadi UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

"Blunder fatal pertama Jokowi adalah ketika membuat Perppu Covid-19 yang sudah disahkan menjadi UU. Dalam perppu ini, dalam waktu 3 tahun ke depan (2020-2022) eksekutif telah merampas hak budget rakyat yang diwakili DPR," tuturnya.

"Jadi dapat dikatakan rezim Jokowi telah melakukan kudeta terselubung," demikian Gde Siriana Yusuf.

Sumber: RMOL

PKS: Pemerintah Berpotensi Memanfaatkan Pandemi Untuk Perkuat Kekuasaan

PKS: Pemerintah Berpotensi Memanfaatkan Pandemi Untuk Perkuat Kekuasaan

BentengSumbar.com On Selasa, Oktober 27, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Ada indikasi pandemi Covid-19 dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat kekuasaan. Pasalnya pemerintah kerap berdalih untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dalam menyusun berbagai peraturan dengan mereduksi peran DPR.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto pun mengaku sepakat dengan pernyataan Gurubesar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie yang menyebut ada pembajakan demokrasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan isu pandemi dalam diskusi daring LP3ES dalam kesempatan sebelumnya.

"Kita merasakan pembajakan itu faktual. Secara umum saya setuju dengan pandangan Prof Jimly (Ketua ICMI) tentang pembajakan demokrasi melalui pandemi Covid-19 ini," ujar Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.

Anggota Majelis Syuro PKS ini menyebut, ada beberapa kasus yang bisa menjadi contoh penguatan indikasi pembajakan demokrasi. Pertama, dalam kasus Perppu 1/2020 tentang Covid-19 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020.

Dalam Perppu itu, pemerintah secara nyata mereduksi peran DPR terutama dalam fungsi anggaran. Alokasi prioritas anggaran yang semula dilaksanakan DPR dengan UU, dipindah menjadi kewenangan eksekutif. Di dalam Perppu itu terdapat pula pasal imunitas pejabat pelaksana UU tersebut yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Kedua Omnibus Law UU Cipta Kerja. Atas nama penanggulangan ekonomi dampak pandemi Covid-19, pembahasan RUU dikebut. Meski pembahasan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi pelaksanaan rapat menjadi tidak maksimal dan penuh keterbatasan. Akibatnya aspirasi publik tidak terserap secara maksimal, pembahasan tidak berjalan optimal bahkan terkesan ugal-ugalan.

"Padahal RUU Ciptaker ini tidak dirancang untuk penanggulan Covid-19, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Namun faktanya, Covid-19 menjadi alasan untuk membajak demokrasi," lanjut Mulyanto.

"Hal seperti ini harus disudahi. Mari kita tanggulangi musibah Covid-19 ini dengan akal sehat, scientific based, tidak grasa-grusu. Berbagai kebaikan yang sudah ada di negeri ini, termasuk anugerah demokrasi, kita jaga dan kita rawat," imbuhnya.

Pun demikian bila merujuk hasil riset Survei Indikator yang dirilis 25 Oktober 2020. Dijelaskan, meskipun dukungan normatif terhadap demokrasi masih tinggi, saat ini lebih banyak responden yang menilai Indonesia menjadi kurang demokratis, dua kali lipat dari yang menilai menjadi lebih demokratis.

Kekecewaan publik juga terlihat dari kondisi kebebasan sipil yang dinilai negatif. Mayoritas menilai saat ini warga makin takut menyatakan pendapat 79.6%, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73.8%, dan aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

"Beberapa hal terkait kebebasan sipil, memberikan sinyal yang mengkhawatirkan bagi demokratisasi di Indonesia," demikian Mulyanto.

Sumber: RMOL

RI Mulai Cari Kehidupan di Luar Bumi, Anggarannya Rp 340 M

RI Mulai Cari Kehidupan di Luar Bumi, Anggarannya Rp 340 M

BentengSumbar.com On Selasa, Oktober 27, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) telah membangun fasilitas Observatorium Nasional di NTT untuk mencari kehidupan di luar bumi. 

Dana untuk program ini bersumber dari APBN.

Soal anggaran, Peneliti Pusat Sains Antariksa LAPAN Rhorom Priyatikanto mengatakan, untuk teleskop 50 cm, harganya kira-kira mencapai Rp 1 miliar. Program ini sendiri mendapat anggaran sekitar Rp 340 miliar.

"Kalau untuk teleskop 50 cm, kira-kira sekitar Rp 1 M. Kurang-lebih sekitar Rp 340 M yang bersumber dari APBN," kata Rhorom saat dihubungi, Selasa, 27 Oktober 2020.

Rhorom mengatakan LAPAN baru membangun observatorium di NTT. Fasilitas ini salah satunya untuk mengamati komet dan asteroid.

"LAPAN telah membangun fasilitas Observatorium Nasional Timau di NTT, bersama dengan ITB, UNDANA, dan Pemda setempat. Mulai tahun ini, kami telah mengoperasikan teleskop 50 cm di Kupang, salah satunya untuk pengamatan komet dan asteroid," ujarnya.

Selain itu, LAPAN merencanakan program pengamatan transient project mulai tahun ini. 

Selain itu, arah program ini untuk mencari tahu soal teka-teki kehidupan di luar bumi.

"LAPAN akan merencanakan program pengamatan transient objects mulai tahun 2020. Eksoplanet dan supernova adalah contoh objek transien. Dengan kata lain, kami akan mulai mencari dan mempelajari eksoplanet dengan lebih sistematis. Salah satu arahnya memang menjawab apakah ada kehidupan di luar sana," ujarnya.

Sumber: detikcom

Perlawanan Buruh Akan Makin Menguat Bila Upah 2021 Tak Dinaikkan

Perlawanan Buruh Akan Makin Menguat Bila Upah 2021 Tak Dinaikkan

BentengSumbar.com On Selasa, Oktober 27, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang mengeluarkan surat edaran M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Dengan keluarnya surat edaran ini, Presiden KSPI Said Iqbal memprediksi aksi perlawanan buruh akan semakin menguat terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa, 27 Oktober 2020.

Menurutnya, pengusaha memang sedang susah namun buruh juga jauh lebih susah. Untuk itu, Iqbal meminta pemerintah bisa bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum di tahun 2021.

Bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah, maka dapat melakukan penangguhan setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Said Iqbal pun meragukan permintaan Menaker tersebut sudah dilakukan atas persetujuan Presiden Joko Widodo.

Merasa kecewa dengan keputusan tersebut, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 Provinsi pada 2 November di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.

Sumber: RMOL