Muhammadiyah: Mangga Pak Presiden, Angkat Kapolri Terbaik

Muhammadiyah: Mangga Pak Presiden, Angkat Kapolri Terbaik

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan pandangannya terkait pemilihan kapolri pengganti Idham Azis. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, undang-undang memberikan wewenang penuh kepada presiden untuk mengangkat kapolri.

Masyarakat tentu saja boleh berpendapat sesuai dengan apa yang diketahuinya. Tetapi sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pengangkatan dan pemberhentian kapolri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden setelah mendapatkan persetujuan DPR.

"Dalam alam demokrasi, masyarakat boleh saja mnyampaikan pendapat, meskipun itu sama sekali tidak mengikat," kata Mu'ti dalam cuitannya di akun Twitter @AbeMukti, dikutip Sabtu, 16 Januari 2021.

Karena itu, kata Mu'ti, pihaknya mempersilakan Presiden untuk memilih Kapolri terbaik. 

"Mangga Pak Presiden, angkat Kapolri yang terbaik agat keamanan membaik," tuturnya.

Diketahui, Presiden telah menyerahkan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Nama Listyo Sigit diserahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR pada Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 13 Januari 2021 lalu.

Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan atau fit and proper calon Kapolri, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dewan.

Source: SINDOnews

Dor! Mafia Rokok Ilegal Tewas Ditembak Anak Buah Sri Mulyani

Dor! Mafia Rokok Ilegal Tewas Ditembak Anak Buah Sri Mulyani

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Seorang terduga penyelundup tewas dalam aksi kejar-kejaran antara kapal patroli Bea Cukai dengan kelompok penyelundup rokoi ilegal di sekitar perairan Kepulauan Riau.

Terduga penyelundup tersebut tewas ditembak karena menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam. 

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat nengatakan anggotanya sudah dalam posisi terdesak dan pelaku sudah menyerang dengan mengayunkan senjata tajamnya ke badan petugas. 

"Dalam keadaan terdesak dan keselamatan jiwanya terancam maka petugas melakukan pembelaan diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas Bea Cukai” kata Syarif, Sabtu, 16 Januari 2021.

Syarif memaparkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Jumat, 15 Januari 2021. Kejadian bermula saat Satgas patroli laut Bea Cukai, berupaya menghentikan laju empat buah kapal high speed craft (HSC) bermesin 6 x 250 PK tanpa nama dan satu buah kapal bermuatan orang banyak yang membawa rokok selundupan di perairan Pulau Buluh, Riau.

Petugas kemudian sudah melakukan pembuntutan sejak dari perairan Pulau Medang Lingga. Namun, karena mereka menggunakan mesin dengan kapasitas di atas kelaziman, maka petugas tidak berhasil melakukan pencegatan. 

Sekitar pukul 09.30 WIB, kapal patroli Bea Cukai kembali mengidentifikasi keberadaan HSC yang membawa rokok ilegal di perairan Sungai Bela, Indragiri Hilir dari arah Kuala Lajau. 

"Setelah meyakini, petugas memerintahkan HSC tersebut untuk berhenti namun tidak dipatuhi dan bahkan berusaha untuk menabrak kapal patroli petugas,” ungkap Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat.

Keempat HSC tersebut terus melakukan perlawanan. Petugas Bea Cukai memberikan peringatan melalui sirine dan perintah lisan melalui pengeras suara, namun HSC tersebut tidak memperdulikan. 

Kapal BC 10009 terus melakukan pengejaran terhadap HSC yang masuk ke arah Sungai Belah walaupun HSC tersebut melakukan manuver berbahaya. Setelah dilakukan pemeriksaan didapati sejumlah tumpukan karton berisi rokok ilegal yang ditutupi terpal.

Upaya para penyelundup melawan hukum dengan petugas Bea Cukai tidak berhenti di situ. Sekitar pukul 09.40 WIB dua kapal HSC lainnya yang sebelumnya sudah kabur justru kembali ke arah HSC yang tengah diperiksa petugas Bea Cukai.

“Jadi jelas ada niatan untuk merebut kembali HSC dan rokok selundupan yang sudah dikuasai Bea Cukai,” kata Syarif menambahkan.

Source: Bisnis Indonesia

Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin

Mahfud MD Tegaskan Negara Bisa Memaksa Rakyat Buat Divaksin

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah dapat memaksa warga negara yang masuk dalam kriteria untuk disuntik vasin Covid-19 atas dasar usaha perwujudan imunitas kelompok atau herd immunity, juga dalam rangka program kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.  

Begitu yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi virtual Kagama UGM bertajuk "Vaksinasi Covid-19 dari Perspektif Hukum, Hak atau Kewajiban" Sabtu, 16 Januari 2021.

“Anda boleh merasa tidak mau divaksin tetapi melanggar hak asasinya orang lain untuk sehat. Maka negara bisa memaksa, tetapi tentu tidak selesai di situ perdebatannya,” tekan Mahfud.

Dasar pemaksaan negara ini, tafsir Mahfud telah tertuang dalam pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

“Kalau anda merasa kesehatan itu hak anda. Hak asasi itu dibatasi dengan UU yang kemudian UU diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah dibatasi dengan UU untuk melindungi hak asasi orang lain,” ungkapnya.

Sebelumnya pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia bisa rampung sebelum akhir 2021. 

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi ini kunci utama yang sangat menentukan kebangkitan pascapandemi. 

Oleh sebab itu, pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 nasional secara gratis mulai Rabu, 13 Januari 2021.

Source: RMOL

Bencana Beruntun Melanda Indonesia, Andi Arief Singgung Kehadiran Jokowi

Bencana Beruntun Melanda Indonesia, Andi Arief Singgung Kehadiran Jokowi

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Bencana alam secara beruntun terjadi di sejumlah wilayah di tanah air di awal tahun 2021 ini.

Bencana alam longsor terjadi di Sumedang, Jawa Barat disusul banjir besar di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat.

Perihal bencana alam tersebut, politisi Partai Demokrat Andi Arief berharap kehadiran Presiden Joko Widodo di tengah masyarakat yang terdampak.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi besok bisa hadir ke daerah bencana," ujar Andi di akun Twitter pribadinya, Sabtu, 16 Januari 2021.

Andi menyebutkan, rekam jejak Jokowi adalah presiden yang kehadiran di daerah bencana rata-rata di luar masa tanggap darurat.

"Khusus mendatangi daerah gempa tidak di hari pertama. Padahal kehadiran itu sangat berarti buat masyarakat," tandasnya. 

Source: RMOL

Desak Nadiem Dicopot, Cak Imin: Saya Sudah Berteriak Kehancuran Pendidikan di Depan Mata!

Desak Nadiem Dicopot, Cak Imin: Saya Sudah Berteriak Kehancuran Pendidikan di Depan Mata!

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar segera diganti.

Dia melihat, saat ini krisis atau darurat pendidikan yang terjadi sepanjang pandemi Covid-19 belum bisa tertangani dengan baik dan belum ada terobosan yang dilakukan Nadiem sebagai solusi dalam mengatasi darurat pendidikan nasional.

"Menteri Pendidikan yang kita harapkan dengan teknologi yang dia miliki, mengambil inisiasi untuk mengambil langkah-langkah alternatif bagi krisis darurat nasional pendidikan, tetapi sampai hari ini tidak ada tanda-tanda hal yang bisa diharapkan dari Menteri Pendidikan kita," kata Cak Imin saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) 15 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB secara virtual, Sabtu, 16 Januari 2021.

Oleh karena itu, dia sudah meminta Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda untuk mengambil inisiasi atas krisis stagnasi pendidikan nasional. 

"Saya mengusulkan Menteri Pendidikan segera diganti dengan Syaiful Huda dari Ketua Komisi X supaya ada penanganan yang cepat dari stagnasi pendidikan nasional kita," ujarnya.

Hingga saat ini kata dia, tidak ada terobosan nyata yang bisa dirasakan Mendikbud dalam menangani darurat pendidikan nasional. 

"Saya pendukung utama Pak Nadiem karena saya harapkan kecanggihan Pak Nadiem dalam menangani teknologi, menangani gojek, menangani sistem perdagangan baru melalui online. luar biasa, salut," katanya.

Dia berharap, kemampuan Nadiem Makarim tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kemampuan menata dan mengelola pendidikan nasional.

"Tapi sudah satu tahun lebih, hampir dua tahun, belum ada tanda-tanda baru yang bisa kita rasakan. Tolong sampaikan ke Pak Nadiem bahwa Indonesia darurat pendidikan, butuh penanganan yang serius. Tidak bisa sambil lalu. Menangani soal pendidikan tidak bisa sambil guyonan, gak bisa sambil gojek. Gojek itu kalau bahasa Yogya itu bercanda. Gojekan itu namanya bercanda, gak bisa sambil bercanda dalam menangani krisis pendidikan kita," tuturnya.

Dikatakan dia, akibat dari krisis pendidikan nasional, ada dua hal sekaligus yang mengalami kelumpuhan. Pertama, lumpuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, lumpuhnya masa depan sumber daya manusia dan masa depan nasib generasi penerus bangsa. 

"Banyak stagnasi terjadi. Kurikulum kita banyak yang terlambat, butuh penanganan," katanya.

"Nah dalam posisi ini, di tengah pandemi, ekonomi sulit, pembangunan hancur. Saya sudah berteriak-teriak berkali-kali, kehancuran pendidikan nasional nyata di depan mata kita, tetapi belum ada penanganan yang serius dan bisa dirasakan hasilnya," pungkasnya.

Source: Okezone

Lindungi Umat, MUI Desak Pemerintah Sri Langka Cabut Aturan Kremasi Korban Covid-19

Lindungi Umat, MUI Desak Pemerintah Sri Langka Cabut Aturan Kremasi Korban Covid-19

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melayangkan protes atas aturan kremasi jenazah seluruh warga Sri Lanka korban Covid-19. Termasuk warga muslim.

Kebijakan pemerintah Sri Langka itu dinilai MUI sebagai peraturan yang sangat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

Karena itu, MUI meminta pemerintah Sri Langka mencabut kebijakan itu. Protes itu diklaim MUI sebagai bentuk perlindungan terhadap umat.

“MUI mendesak agar pemerintah Sri Lanka membatalkan peraturan yang melanggar HAM tersebut dan mengganti peraturan yang menghormati hak kelompok agama minoritas, termasuk Muslim,” demikian Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Bunyan Saptomo, Sabtu, 16 Januari 2021.

MUI juga mendesak kepada Pemerintah Sri Lanka untuk melakukan konsultasi kepada kelompok agama minoritas disana termasuk Muslim. 

Sebab, kebijakan kremasi terhadap korban Covid-19 yang beragama Islam bertentangan dengan keyakinan pemeluk agama Islam.

“MUI meminta pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan protes MUI yang mewakili concern Umat Islam seluruh Indonesia ini kepada pemerintah Sri Lanka,” pungkasnya.

Dia menegaskan, ketentuan itu bertentangan dengan keyakinan agama Islam dan hukum HAM internasional.

Dia merujuk deklarasi Universal HAM (Duham) PBB. Pada pasal 18 Duham menjamin hak setiap orang untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya.

Dia menambahkan, dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 18 ayat 1 juga menjamin hak setiap orang untuk menganut agama dan melaksanakan ajaran agamanya. 

Dia mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak untuk membuat peraturan. Termasuk peraturan yang terkait pengurusan jenazah korban wabah Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini.

“Namun, semua negara, termasuk Sri Lanka, haruslah membuat peraturan pengurusan jenasah korban Covid-19 dengan tetap menghormati hak kelompok agama, termasuk kelompok Muslim,” tambahnya.

(*)

Gara-gara Kapal China Menyusup Masuk Indonesia, LaNyalla Tegur Prabowo

Gara-gara Kapal China Menyusup Masuk Indonesia, LaNyalla Tegur Prabowo

BentengSumbar.com On Minggu, Januari 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto diingatkan untuk lebih serius menjaga teritori dan kedaulatan negara.

Peringatan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait dengan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal sebuah kapal survei milik Republik Rakyat China.

Kapal yang diidentifikasi bernama Xiang Yang Hong 03 itu mematikan Automatic Identification System (AIS) ketika memasuki perairan Indonesia dan melintasi perairan Selat Sunda pada Rabu malam, 13 Januari 2021.

Menurut LaNyalla dalam keterangan resminya, peristiwa tersebut adalah warning bagi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri di kawasan laut.

“Masuknya kapal survei China ke Perairan Indonesia di Selat Sunda harus menjadi concern Kementerian Pertahanan. Masuknya kapal tersebut tanpa terdeteksi adalah warning bagi pertahanan kita,” kata LaNyalla, Sabtu, 16 Januari 2021.

“Sekali lagi kita mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan karena ini sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut teritori dan kedaulatan negara,” tegas LaNyalla.

LaNyalla berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut yang kuat untuk memantau seluruh areal perairannya.

Source: RMOL

Beberapa Hari Lalu Unggah Foto Kemesraan dengan AHY, Annisa Pohan Tiba-Tiba Sampaikan Kabar Duka

Beberapa Hari Lalu Unggah Foto Kemesraan dengan AHY, Annisa Pohan Tiba-Tiba Sampaikan Kabar Duka

BentengSumbar.com On Sabtu, Januari 16, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Annisa Pohan tiba-tiba menyampaikan kabar duka.

Melalui unggahan akun Twitter @AnnisaPohan milik pribadinya pada 15 Januari 2021, Annisa Pohan mengunggah ucapan belasungkawa atas wafatnya Al-Habib Ali Bin Abdurrahman Assegaf.

Ucapan bela sungkawa tersebut Annisa Pohan utarakan, sekaligus juga mewakili dari Kajian Tunggadewi.

Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman resmi NU, Habib Ali Bin Abdurrahman Assegaf wafat pada Jumat 15 Januari 2021 pukul 16.10 WIB di Rumah Sakit Holistik, Purwakarta, Jawa Barat.

Habib Ali merupakan pengurus Majelis Taklim wal Mudzakarah Al-Afaf, yang berlokasi di Jalan Tebet Utara, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Habib Ali dikenal karena kiprahnnya dalam berdakwah, yang telah dilakoninya selama puluhan tahun.

Melalui dakwahnya, Habib Ali membimbing masyarakat agar berpegang teguh kepada aqidah Ahlusunnah wal Jamaah.

“Saya mengimbau sahabat semua untuk datang dan bertakziah,” imbau Rizki Kurniawan selaku Ketua PAC GP Ansor seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman NU Online.

Sebelumnya, Rabu, 6 Januari 2021 Annisa Pohan mengunggah foto kemesraannya dengan AHY di Twitter pribadinya.

Terlihat Annisa Pohan sedang berpose mesra dan mengenakan pakaian dengan warna senada dengan AHY di Curug Maribaya.

“Tadi jalan pagi di Curug Maribaya. Menjadi pengunjung pertama hehehe..sepi..serasa curug milik berdua. Masha Allah Tabarakallah,” tulis Annisa Pohan seperti yang dikutip PIkiranRakyat-tasikmalaya.com dari akun Twitter @AnnisaPohan.

(*)

Kajati NTT Ungkap Status Gories Mere dan Karni Ilyas dalam Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp 3 T di Labuan Bajo

Kajati NTT Ungkap Status Gories Mere dan Karni Ilyas dalam Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rp 3 T di Labuan Bajo

BentengSumbar.com On Sabtu, Januari 16, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memeriksa 102 orang dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah negara seluas 30 hektar senilai Rp 3 Triliun, di Kerangan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dari 102 orang itu, termasuk juga mantan staf khusus Presiden Joko Widodo Gories Mere dan Pemimpin Redaksi tvOne Karni Ilyas.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Yulianto mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, jaksa menyimpulkan kalau Gories Mere dan Karni Ilyas termasuk pembeli yang beritikad baik.

"Pak Gories Mere dan Karni Ilyas sudah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik. Hingga saat ini, tim penyidik masih menyimpulkan, berdasarkan alat bukti Pak Gories Mere dan Karni Ilyas ini adalah masih diklaster kan sebagai pembeli yang beritikad baik," ujar Yulianto kepada sejumlah wartawan di Kupang, Sabtu, 16 Januari 2021.

Namun lanjut Yulianto, nanti berkas perkaranya tetap masuk dalam berkas perkara karena keduanya sudah diperiksa di Kejaksaan Agung.

Menurut Yulianto, dalam aturan hukum, ketika pihak ketiga beritikad baik maka itu wajib dilindungi hukum.

"Contohnya jika saya membeli obyek tanah dan saya tidak tahu persis tanah itu bermasalah, maka harus dilindungi oleh hukum,"kata Yulianto.

Saat ini, kata dia, tanah milik negara yang dibeli Goris Mere dan Karni Ilyas sudah dikembalikan.

"Berkas pemeriksaannya tetap dimasukan ke berkas perkara, karena sudah diperiksa. Dan tanah 30 hektar sudah disita oleh kami, tidak ada lagi yang kuasai," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi NTT, telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tanah seluas 30 hektar senilai Rp 3 Triliun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Dari 16 orang tersebut, 13 sudah ditahan jaksa penyidik. Sedangkan tiga lainnya belum ditahan.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial ACD (Bupati Manggarai Barat), AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK, ST, MA, CS dan MN.

Tiga orang yang belum ditahan itu yakni Bupati Manggarai Barat ACD (Agustinus Ch Dula), VS (Veronika Syukur) dan A alias U (Afrizal alias Unyil).

Diketahui, Kejati NTT tengah menangani kasus penjualan tanah di Labuan Bajo milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektar yang diduga merugikan negara sekitar Rp 3 triliun.

Kasus yang berawal dari laporan masyarakat itu kini masih dalam tahap penyelidikan.

Source: Kompas.com

Ramalan Mbak You Bikin Gaduh, Nikita Mirzani: Pak Polisi, Enggak Ditangkap Saja Perempuan ini?

Ramalan Mbak You Bikin Gaduh, Nikita Mirzani: Pak Polisi, Enggak Ditangkap Saja Perempuan ini?

BentengSumbar On Sabtu, Januari 16, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Nikita Mirzani kembali menyoroti hasil ramalan Mbak You. Salah satunya yakni terkait adanya pergantian presiden pada 2021.

Wanita 34 tahun ini menilai ramalan tersebut sudah bikin kisruh.

Karena itu lewat Instagram Story miliknya, Nikita menanyakan apakah polisi tidak akan menangkap Mbak You lantaran sudah bikin gaduh.

“Pak Polisi, ini enggak mau ditangkap aja ini perempuan? Provokasi mulu,” tulis Nikita, Jumat, 15 Januari 2021.

Sementara, Mbak You sendiri telah mengklarifikasi di akun Instagram miliknya soal ramalan pergantian presiden yang kini jadi heboh.

Dijelaskannya pergantian presiden yang diamaksud akan terjadi pada 2024 bukan 2021.

Sejatinya, kekesalan Nikita terhadap Mbak You bukan hanya soal ramalan politik ini saja, melainkan juga mengenai dirinya yang bakal dibui tahun ini.

Mantan istri Dipo Latief ini sempat marah dan menyebut dua tahun lalu pernah memaki Mbak You karena kerap membuat ramalan tidak benar tentang dirinya.

Namun, pernyataan itu dibantah Mbak You, dia menyebut tidak pernah dimaki oleh Nikita.

Source: JPNN