Opini

PARLEMEN

Sports

POLITIK

Iklan KPU Sumbar
Luhut Ungkap Dosa Besar Seorang Pemimpin: Ambisi Politik, Birahi Kekuasaan, Buat Keributan
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Luhut Ungkap Dosa Besar Seorang Pemimpin: Ambisi Politik, Birahi Kekuasaan, Buat Keributan
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, untuk dapat mempromosikan pariwisata dibutuhkan kondusifitas di Indonesia. Karena itu menjadi dosa besar para pemimpin di negeri ini khususnya dalam konteks pariwisata, jika tidak berkomitmen mewujudkan hal tersebut.


Hal itu ditegaskan Luhut saat membuka rapat koordinasi nasional percepatan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta. Rapat itu juga digelar secara virtual dengan seluruh pemangku kepentingan se Indonesia.


"Kita menjual (promosi wisata) kurang dan itu memerlukan ketenangan dan kedamaian. Saya ulangi, ketenangan dan kedamaian. Dan itu dilakukan oleh kita para pemimpin intelektual ini," ujarnya, dikutip dari VIVA, Jumat, 27 November 2020.


Luhut mengatakan, untuk menggenjot sektor pariwisata, perlu implementasi ide-ide dan inovasi kreatif para pemimpin. Sehingga, citra Indonesia di mata warga internasional bisa lebih menarik.


"Jangan kita menjual ide-ide kekerasan yang membuat negeri kita ini ditakuti orang. Saya serius. Sebagai yang paling senior di ruangan ini. saya ingin sampaikan itu," tegasnya. 


Luhut meminta komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan kondusifitas tersebut. Dia pun mengingatkan, jangan ada kepentingan lain mendasari upaya Pemerintah dalam mengembangan pariwisata di Tanah Air.


Sehingga eksekusinya bisa cepat dan pada akhirnya mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terhantam COVID-19 saat ini.


"Jadi jangan sampai karena kepentingan-kepentingan politik kita, ambisi politik kita, birahi kekuasaan kita, kita buat keributan-keributan. Itu saya kira adalah dosa paling besar dari seorang pemimpin yang mengetahui itu," ujarnya.


"Saya ingin hasilnya bagus, dan hasil yang bisa dieksekusi. Presiden (Jokowi) kasih kita eksekusi semua keinginan yang kita sudah rapatkan di Borobudur beberapa waktu itu," katanya.


(o) 

'Hilang' sejak Edhy Dicokok KPK, Pengamat: Prabowo Dilema, Maju-Mundur Kena
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

'Hilang' sejak Edhy Dicokok KPK, Pengamat: Prabowo Dilema, Maju-Mundur Kena
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bak ditelan bumi setelah Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo tertangkap KPK atas dugaan kasus suap ekspor benih lobster.


Terkait hal itu, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Prabowo tengah berada dalam posisi dilema.


Ujang berpendapat kalau Prabowo akan selalu dianggap salah dalam sikapnya. Padahal mantan Danjen Kopassus itu pernah berjanji tegas terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh kadernya.


"Dia (Prabowo Subianto) dalam dilema. Maju kena, mundur pun kena. Muncul salah, tak muncul pun jadi salah. Jadi semua serba salah," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat, 27 November 2020.


Selain itu, sosok Edhy itu tidak asing bagi Prabowo. Mantan wakil ketua umum Gerindra tersebut bahkan sudah dianggap sebagai orang kepercayaannya Prabowo.


"Karena bagamanapun Edhy Prabowo itu tangan kanannya. Kepercayaannya. Jika dipecat dari partai, maka Edhy Prabowo punya banyak kartu Prabowo juga," tuturnya.


Sebelumnya, Prabowo ditagih janjinya untuk membuat penjara untuk kader Gerindra yang korupsi. Penagihan itu disampaikan Pendiri PAN, Abdillah Toha.


Toha menyindir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berjanji akan menjebloskan kader Partai Gerindra yang terlibat korupsi. Abdillah menagih janji tersebut.


Melalui akun Twitter miliknya @at_abdillahtoha, Abdillah mengunggah video singkat berisi pernyataan Prabowo yang berjanji akan menjebloskan sendiri para kadernya ke penjara jika mereka terlibat korupsi.


Janji tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam debat Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 lalu.


Dalam penjelasannya, Prabowo juga menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki komitmen kuat untuk melawan korupsi hingga ke akar.


Bahkan, Prabowo menegaskan jika menemukan kadernya yang korupsi, maka ia akan menjebloskannya ke penjara.


"Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya, kalau ada anggota Partai Gerindra ada yang korupsi maka saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Pokoknya kita anti-korupsi," kata Prabowo seperti dikutip Suara.com, Kamis, 26 November 2020.


Menanggapi video tersebut, Abdillah menagih janji yang disampaikan Prabowo setahun yang lalu.


Tak hanya menyindir Prabowo, Abdillah juga menyindir petinggi Partai Gerindra lain mulai dari Hashim Djojohadikusumo hingga Fadli Zon.


"Halo bapak-bapak Prabowo, Hashim, Zon, apa kabar? Yang ditangkap kemarin itu wakil ketua umum anda lho. Sudah bikin bui buatb penjarakan kader?" sindir Abdillah.


(*) 

Mahfud MD Ketemu Gatot Nurmantyo di Masjid, Bicara dari Hati ke Hati
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Mahfud MD Ketemu Gatot Nurmantyo di Masjid, Bicara dari Hati ke Hati
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak sengaja bertemu dengan Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo di masjid Kampus Universitas Gajah Mada (UGM).


"Kami sama-sama hadir dalam acara akad nikah puterinya Prof. Rochmat Wahab, eks Rektor UNY dan Eks Ketua NU DIY," kata Mahfud melalui akun Twitternya, Jumat, 27 November 2020.


Saat bertemu Gatot, Mahfud mengaku membicarakan banyak hal secara empat mata, dari hati ke hati. Namun Mahfud tak menjelaskan secara rinci soal apa yang dibicarakan terhadap tokoh oposisi itu.


"Kami duduk berjejer dan ngobrol tentang banyak hal, dari hati ke hati," tandas Mahfud sambil memposting foto dirinya bersama Gatot saat duduk berjejer.


Cuitan Mahfud MD sontak direspon oleh nitizen, rata-rata mereka memberi applause atas pertemuan tak disengaja Mahfud MD dengan Gatot Nurmantyo di Masjid UGM itu.


"Kan gini jadi adem," kata akun @Awaludd52754992. "Kembalilah ke jalan yang lurus pak," timpal akun @Vhidel3.


Seperti diketahui, saat ini Gatot Nurmantyo bersama Rochmat Wahab merupakan pentolan KAMI, keduanya merupakan Presidium koalisi yang selalu melakukan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.


Oleh publik, KAMI dianggap sebagai wadah perjuangan para pihak-pihak oposisi yang berada di luar pemerintah.


(*) 

Indra Catri Pulang ke Agam, Emak-Emak Mengaku Rindu
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Indra Catri Pulang ke Agam, Emak-Emak Mengaku Rindu
BENTENGSUMBAR.COM - Setelah cuti sekitar dua bulan, Bupati Agam, Indra Catri, pulang ke daerah yang dipimpinnya sepuluh tahun itu. Dalam kunjungan ke sejumlah tempat di kabupaten tersebut pada Jumat, 27 November 2020, banyak orang yang mengaku rindu dengan dirinya, terutama kaum emak-emak. Bupati dua periode tersebut diketahui cukup dekat dengan masyarakat.


“Kami tahu Mak Atuak saat ini sibuk dengan persiapan Pilgub Sumbar. Namun, kedatangannya kali ini juga melepas kerinduan masyarakat,” kata salah seorang emak-emak di Palupuh, Elni.


Menurut Elni, majunya Indra Catri dalam pesta demokrasi kali ini merupakan pilihan yang tepat sebab tenaga dan pikirannya akan berguna untuk membangun daerah ini. 


Ia menyebut Indra Catri sebagai sosok yang cerdas dan mampu bekerja tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 


Wanita paruh baya itu mencontohkan bahwa ketika pandemi Covid-19 melanda Sumtera Barat, Indra Catri dengan sigap menurunkan bantuan kepada masyarakat.


“Ketika daerah lain masih sibuk dengan data, kami sudah menerima bantuan,” ujarnya.


Oleh sebab itu, Elni berharap jalan Indra Catri dalam pesta demokrasi ini dimudahkan. Terkait dengan dukungan, ia siap berjuang di Palupuh untuk mendulang suara bagi pasangan nomor urut 2 tersebut.


Emak-emak lainnya, Warni, mengatakan bahwa dirinya siap mendukung Nasrul Abit-Indra Catri dalam Pilgub Sumbar 2020. 


Menurutnya, Sumatra Barat hanya bisa dipimpin kedua tokoh itu lima tahun ke depan.


“Kita sudah tahu sepak terjang keduanya. Masyarakat bisa menilai itu,” ucapnya.


Sementara itu, calon Wakil Gubernur Sumbar, Indra Catri memohon maaf kepada masyarakat karena beberapa waktu belakangan waktunya lebih banyak tersita di luar Agam. Ia menyebut hal itu karena persiapan pesta demokrasi tahun ini.


“Agam adalah kampung saya. Saya mohon doa dan dukungan masyarakat Agam,” katanya. 


(*)

Rizieq Shihab Minta Pemerintah Bebaskan Semua Tahanan Politik
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Rizieq Shihab Minta Pemerintah Bebaskan Semua Tahanan Politik
BENTENGSUMBAR.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab hadir di acara peluncuran buku Pemikiran Sang Revolusioner karya Syahganda Nainggolan lewat rekaman suara. Acara tersebut dihadiri pula Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo.


Rekaman itu diperdengarkan oleh Ketua FPI DKI Jakarta Muhsin Alatas. Rizieq meminta Syahganda dan dua petinggi KAMI lainnya dibebaskan dari penjara.


"Saran saya kepada pemerintah agar bebaskan semua tahanan politik, ajak mereka diskusi, ajak mereka berdebat sehat, suruh mereka semua kritisi segala kebijakan pemerintah yang menurut mereka membahayakan bangsa," kata Rizieq dalam peluncuran buku yang digelae virtual, Jumat, 27 November 2020.


Ia menyarankan pemerintah menjadikan orang-orang kritis sebagai lawan tanding atau sparing partner. Rizieq meminta pemerintah tak melulu memenjarakan orang-orang kritis.


Pemerintah diminta untuk mengajak diskusi kelompok yang berseberangan. Cara itu, kata Rizieq, lebih baik untuk memperbaiki kinerja pemerintah.


"Satu lawan yang cerdas berakal sehat lebih baik dari sejuta kawan yang bodoh dan bermental penjilat. Karena melalui lawan cerdas berakal sehat, rezim penguasa bisa mendeteksi kelemahan diri," ujar Rizieq.


Cerita Gatot Nurmantyo


Presidium KAMI Gatot Nurmantyo mengaku sempat mengajukan penangguhan penahanan bagi tiga petinggi KAMI yang terjerat kasus ujaran kebencian.


Namun gagasan Gatot itu ditolak langsung oleh Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Anton Perdana. Gatot mengaku kaget atas penolakan itu.


"Sangat mengejutkan. Baik oleh saudara Syahganda, Jumhur, maupun Anton syarat surat pengangguhan itu ditolak oleh mereka mereka tidak mau surat penangguhan penaganan hanya karena satu syarat," ucap Gatot.


Gatot menjelaskan ada tiga syarat yang harus dipenuhi tiga orang itu jika ingin ditangguhkan. Pertama, ketiganya harus menyanggupi tidak menghilangkan barang bukti.


Syarat kedua adalah mereka tidak boleh kabur. Kemudian syarat terakhir adalah tiga orang tersebut harus berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka lagi.


"Yang ketiga ini yang ditolak oleh mereka semuanya. Jadi mereka lebih baik di tahanan, keluar tetap melanjutkan perjuangan," ujar Gatot.


Sebelumnya, tiga petinggi KAMI diringkus polisi dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Anton Perdana dituduh mengumbar ujaran kebencian yang memicu gelombang unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.


Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono menyampaikan ketiganya telah menjadi tersangka dan ditahan pada Rabu (14/10).


Tiga orang itu dijadikan tersangka sejak 14 Oktober lalu. Mereka dituding sebagai orang yang menghasut massa agar menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja.


Sumber: CNN Indonesia

Coreng Citra Pemerintah, Jokowi Mestinya Tidak Punya Alasan lagi Percaya pada Gerindra
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Coreng Citra Pemerintah, Jokowi Mestinya Tidak Punya Alasan lagi Percaya pada Gerindra
BENTENGSUMBAR.COM - Setelah Menteri KKP Edhy Prabowo menyandang status tersangka, Presiden Joko Widodo seharusnya segera melakukan perombakan kabinet.


Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mesti mengevaluasi para pembantunya dengan tidak mentolerir perilaku korup.


"Penting bagi Presiden melakukan evaluasi terkait kabinetnya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 27 November 2020.


"Artinya, semestinya Presiden tidak punya alasan lagi untuk percaya baik itu kepada Edhy Prabowo maupun Gerindra," imbuhnya menambahkan.


Menurut Dedi, alasan kenapa Jokowi harus tidak lagi mempercayai pos Kementerian KKP kepada Partai Gerindra, karena kasus suap espor benur ini telah membuat citra pemerintahan Jokowi-Maruf buruk.


"Karena bagaimanapun Edhy Prabowo ini sebagai menteri Gerindra pertama yang tertangkap KPK dengan usia terpendek, artinya baru satu tahun lebih sudah melakukan hal-hal yang sangat tercela karena korupsi," tuturnya.


Namun di sisi lain, jika Jokowi tidak mempercayakan Gerindra lagi di kabinetnya, maka secara otomatis kedekatan antara Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Jokowi akan semakin merenggang.


"Nanti terjadi imbas bahwa ada relasi Prabowo-Jokowi renggang itu menurut saya masuk akal," pungkas Dedi. 


Sumber: RMOL

Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Ini Bocorannya
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri, Ini Bocorannya
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini sudah mengantoni nama calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Jokowi hanya akan menunggu proses berjalan sebagaimana undang-undang yang berlaku.


Keyakinan itu diungkapkan anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid. Dia pun memberikan bocoran sosok yang kelak akan terpilih.


”Saya yakin untuk calon Kapolri, Pak Jokowi sudah ada stoknya,” ujar Jazilul dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi’ di Media Center Parlemen, Senayan, Kamis, 26 November 2020.


Politikus PKB yang juga Wakil Ketua MPR ini menuturkan, ada 15 nama yang masuk dalam bursa Kapolri. Hal ini bisa dilihat dari kepangkatan dan jenjang kariernya.


Mengacu pada undang-undang, kata dia, calon Kapolri harus perwira tinggi yang masih aktif. Lantas siapa paling berpeluang?


Menurutnya, orang yang pantas menjadi Kapolri adalah yang memiliki kedekatan dan bisa harmoni dengan arah kebijakan pembangunan Presiden.


”Untuk siapa yang paling pas, yang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi yang punya kedekatan dan harmonisasi dengan Presiden langsung,” kata dia, memberikan bocoran.


Gus Jazil menuturkan, dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi bangsa maka dibutuhkan Kapolri yang matang dan bijaksana. Sosok yang bisa cepat dan tepat dalam bertindak untuk mengatasi segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Sebab, kunci dari pembangunanan adalah keamanan dan ketertiban.


Dia mengingatkan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menjadi kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. ”Kapolri harus fit and proper test di DPR, tidak seperti duta besar, tidak seperti BPK, tetapi itu hak mutlak Presiden untuk mengajukan kepada DPR disertai alasannya,” katanya.


Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Sejumlah nama jenderal mencuat dalam bursa calon Tapa Brata 1 (sandi Kapolri) itu, mulai bintang dua hingga tiga.


Di bintang tiga antara lain ada Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto.


Ada juga nama Komjen Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ada pula nama Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Irjen Kemenkumham dan Komjen Pol Antam Novambar yang sekarang menjabat Sekjen KKP. Namun peluang Antam dinilai kecil karena baru saja dia dimutasi dalam rangka pensiun.


Di deretan bintang dua muncul nama Kakorbrimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Nama lainnya adalah Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri dan mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana yang kini menjabat Korsahli Kapolri. 


(*)

Risma Diolok-olok, Pendukung Machfud-Mujiaman Ditantang Emak-emak Surabaya
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Risma Diolok-olok, Pendukung Machfud-Mujiaman Ditantang Emak-emak Surabaya
BENTENGSUMBAR.COM - Puluhan orang yang mengatasnamakan Emak-emak Surabaya menggelar aksi ‘Bela Bu Risma’ di depan Balai Kota Surabaya, Jumat, 27 November 2020.


Aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, karena telah dihujat oleh oknum kelompok pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dalam Pilkada Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman.


Emak-emak di Surabaya itu merasa sakit hati dan geram. Mereka pun lantas menggelar aksi dukungan ‘Bela Bu Risma’ dan ‘Lawan Premanisme’.


Dari pantauan Kantor Berita RMOLJatim di lokasi, massa yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut, juga membawa beberapa poster yang berisi dukungan kepada Risma bahkan menantang para penghujat itu.


Poster itu antara lain bertuliskan “Bu Risma simbol keberhasilan Suroboyo”, “Dasar preman prematur. Sopo sing arep koen ancurno??? (siapa yang akan anda hancurkan). Emak-emak Suroboyo??? Ikiloh musuhmu!!! (Ibu-ibu Surabaya??? Ini loh musuhmu)


(Sumber: RMOL)

Luhut Minta KPK Tak Berlebihan Usut Kasus Edhy Prabowo
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Luhut Minta KPK Tak Berlebihan Usut Kasus Edhy Prabowo
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berlebihan mengekspose persoalan korupsi izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo.


"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan. Tidak semua orang jelek, ada yang baik," kata Luhut di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat, 27 November 2020.


Saat ini di KKP tepatnya di Gedung Mina Bahari IV yang merupakan kantor Menteri tengah digeledah KPK. Salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan juga ikut menjadi tim penyidik.


Penggeledahan di Gedung tersebut dilakukan sejak pukul 10.45 WIB dan masih berlangsung hingga saat ini.


Edhy Prabowo sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam suap kasus izin ekspor benur. Edhy ditangkap sesaat setelah dirinya pulang dari Honolulu, Amerika Serikat.


Asas Praduga Tak Bersalah


Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta asas praduga tak bersalah dihormati dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Edhy Prabowo.


Menurutnya, upaya penyediaan bantuan hukum pun harus dihormati sebagai sebuah upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkan terhadap Edhy.


"Kami juga berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi," kata Muzani dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat, 27 November 2020.


Dia berkata, Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Edhy. Ia meyakini KPK akan menangani kasus korupsi yang diduga dilakukan Edhy secara transparan, baik, cepat, dan akan membuat masyarakat mengetahui secara jelas duduk persoalannya.


Muzani menambahkan, Edhy sudah mengajukan pengunduran diri dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Menurutnya, pengunduran diri di Partai Gerindra sedang diproses ke Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.


"Kami DPP Gerindra telah menerima surat pengunduran diri Edhy dan sekarang ini surat tersebut sedang kami teruskan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," ujar Muzani.


KPK menetapkan Edhy dan enam orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi izin ekspor benih lobster atau benur. Edhy diduga menjadi salah satu pihak penyelenggara negara yang menerima uang terkait ekspor benur.


Tersangka tersebut meliputi staf khusus Edhy, staf khusus istrinya, dua orang dari pihak swasta dan dua orang yang masih buron.


KPK mengungkapkan total uang yang diterima oleh Edhy di dalam rekening penampung sebesar Rp9,8 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan penetapan izin ekspor benur.


(*)

Babarito ke Situjuah Batua, Indra Catri seperti Pulang ke Kampung Sendiri
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Babarito ke Situjuah Batua, Indra Catri seperti Pulang ke Kampung Sendiri
BENTENGSUMBAR.COM - Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah, Limapuluh Kota, sudah seperti kampung halaman sendiri bagi Indra Catri. Ketika ada acara adat di sana, ia selalu diundang oleh ninik mamak setempat. 


Begitu juga ketika ada kegiatan adat di tempat Indra Catri, ia juga memberi kabar kepada Ninik Mamak di Situjuah. 


Kedekatan tersebut merupakan silaturahmi yang sudah lama terjalin.


"Kami Ninik Mamak di Situjuah sudah saling kenal sejak lama dengan Datuak Malako Nan Putiah," kata salah seorang ninik mamak di Situjuah Batuah, Ediso Chaniago Datuan Bagak, Kamis, 26 November 2020.


Menurutnya, Indra Catri sudah kerap datang ke Situjuah, baik dalam agenda adat maupun kegiatan lain. 


Edison menyebut bahwa tidak sulit untuk mengundang Indra Catri untuk datang ke Situjuah.


Oleh sebab itu, ia tidak menganggap kedatangan Indra Catri ke Situjuah Batuah kali ini sebagai kampanye sebab tanpa berkampanye pun pihaknya menyebut sudah membulatkan suara untuk Indra Catri.


"Pertemuan seperti ini sudah sering, namun kali ini lebih khusus karena Datuak Malako Nan Putiah maju dalam pesta demokrasi tahun 2020," ujarnya.


Dalam kesempatan tersebut, ninik mamak mendoakan Nasrul Abit-Indra Catri untuk dimudahkan jalannya pada pilkada kali ini.


Calon Wakil Gubernur Sumatra Barat, Indra Catri, berterima kasih atas jamuan, dukungan dan, doa yang diberikan ninik mamak di Situjuah Batuah. 


"Secara pribadi, saya dekat dengan Situjuah Batuah dan hari ini babarito ke Ninik Mamak di sini terkait terkait pencalonan saya bersama Nasrul Abit dalam Pilgub Sumbar. Alhamdulillah semuanya mendukung," tuturnya. 


(*)

Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
DUA menteri Jokowi berasal dari Gerindra. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).


Nasib malang! Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, setelah lawatannya ke Amerika Serikat, Rabu, 25 November dini hari.


Edhy ditangkap KPK dalam kasus ekspor benur lobster. Novel Baswedan yang memimpin penangkapan tersebut.


Apakah ini Operasi Tangkap Tangan (OTT)? Masih tanda tanya. Disebut OTT kalau sedang, akan, atau baru saja melakukan tindak pidana koruptif.


Mungkinkah Edhy Prabowo cs sedang melakukan tindak pidana korupsi di dalam pesawat atau di bandara? Atau melakukan tindak pidana korupsi di Amerika, tapi karena masuk wilayah yuridiksi negara lain sehingga penangkapannya harus menunggu sampai di Indonesia?


Kalau dugaan terjadinya tindak korupsi tidak di Amerika, bukan pula di dalam pesawat atau bandara, apakah masih bisa disebut OTT?


Kalau tidak memenuhi unsur OTT, kenapa enggak dikirimkan saja surat pemanggilan lebih dahulu? Pemanggilan sebagai saksi. Setelah dikonfirmasi ini dan itu, meyakinkan ada unsur pidananya, baru dinaikkan jadi tersangka.


Kenapa harus langsung ditangkap? Seolah kalau Edhy tidak ditangkap ia akan lari. Dia pejabat tinggi, enggak mungkin lari bro!


Nah soal salah atau benar proses OTT tersebut, nanti akan dibuktikan di sidang praperadilan. Ini pun kalau Edhy mau mengajukan ke praperadilan.


Sudah jatuh ketimpa tangga. Begitu pepatah bilang. Gerindra nyeberang ke istana, lalu para pendukung berbondong-bondong meninggalkannya.


Ditinggalkan atau meninggalkan? Itu bergantung anda di posisi mana? Pendukung Gerindra atau pihak yang kecewa terhadap Prabowo.


Oleh sejumlah "mantan pendukung", Prabowo dianggap berkhianat dan tak tahu berterima kasih. Nyawa, darah, harta, dan keringat yang dikorbankan oleh para pendukung saat Pilpres 2019 seolah enggak dihargainya. Goodbye!


Hubungan Prabowo cq Gerindra putus dengan sejumlah pihak yang tadinya mendukung. Naifnya, sesampainya Gerindra di istana, kader terbaik Gerindra dan anak didik Prabowo ditangkap KPK. Yaitu Edhy Prabowo. Tokoh papan atas yang dikirim Gerindra untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).


Kualat kepada PKS? Dalam nalar politik, tak ada ruang untuk analisis mistis. Istilah karena hanya ada di dalam diskusi agama. Nasib sial. Mungkin kalimat ini lebih mewakili.


Tertangkapnya Edhy Prabowo tentu punya risiko politik. Pertama, Partai Gerindra jatuh di mata publik. Elektabilitas Gerindra terancam turun. Dan ini juga mungkin bisa berpengaruh terhadap kader-kader Gerindra yang sedang menjadi calon kepala daerah.


"Ah, enggak mau nyoblos calon dari partai korupsi!" Narasi ini bisa dimainkan oleh rival-rivalnya di Pilkada 9 Desember 2020 nanti.


Setiap tokoh partai tertangkap KPK, ada konsekuensi hilangnya sebagian pendukung. Hal ini pernah dialami oleh sejumlah partai, di antaranya Demokrat dan PPP. Ketua umum ditangkap, elektabilitas langsung ngedrop. Khususnya PPP di Pileg 2019 kemarin. Megap-megap!


Kedua, jika Gerindra tidak cepat dan piawai untuk recovery, ini bisa mengancam rencana Prabowo maju di Pilpres 2024.


Santernya isu Prabowo-Puan Maharani yang digadang-gadang maju di Pilpres mendatang bisa berantakan.


Bagi Gerindra sendiri, ini tidak masalah. Karena, majunya Prabowo di Pilpres akan menaikkan suara untuk para calon anggota DPR dan DPRD. Kalah menang, itu nomor 12. Bukan yang utama. Menang syukur, enggak menang masih untung. Bagitu umumnya para kader dan caleg Gerindra berpikir.


Beda dengan PDIP, kalau susah dijual, untuk apa ikut mengusung Prabowo? Adakah ada partai lain yang masih mau mengusung Prabowo? Tanya saja ke PKS.


Lalu, bagaimana hubungan Gerindra dengan istana? Adakah keterlibatan istana dalam penangkapan Edhy Prabowo? Secara hukum, presiden tak boleh intervensi. Faktanya? Sulit anda membuktikannya. Kecuali anda nekat dan siap dipenjara.


Dari aspek politik, muncul banyak spekulasi. Apakah langkah KPK ini semata-mata iklan? Sejak UU KPK No 19 Tahun 2019 disahkan, KPK nyaris kehilangan kepercayaan publik.


Apalagi baru-baru ini, Ketua KPK membuat pernyataan salah dan blunder ketika mengomentari buku berjudul "How Democracies Die". Maka, penangkapan seorang menteri akan menjadi iklan besar-besaran untuk mengembalikan geliat KPK.


Ada juga yang bertanya: apakah penangkapan ini berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet? Atau apakah ini bagian dari upaya menjegal Prabowo nyapres? Publik tahu, Prabowo punya banyak pesaing, khususnya di militer.


Atau apakah ini dampak dari persaingan antarpartai? Karena kabar yang juga santer, sebelum Edhy Prabowo ditangkap, ada pengurus partai lain yang lebih dahulu ditangkap. Hanya saja sepi dari berita.


Kalau ini dibuka, partai itu juga akan babak belur. Soal kebenaran kabar ini masih perlu ditelusuri.


Munculnya kecurigaan publik ini wajar, karena publik menganggap bahwa penangkapan pejabat kakap itu biasanya ada unsur politisnya.


Apalagi ini sekelas menteri. Publik sering menyaksikan ada adu kuat pihak-pihak tertentu ketika KPK mau menetapkan seseorang jadi tersangka.


Lihat saja kasus e-KTP, PAW Harun Masiku, kasus Indosat, dll, semuanya sepertinya mandek. Ini seolah mengkonfirmasi adanya unsur politik yang membuat publik curiga dan selalu mengaitkan dengan politik.


Yang pasti, kasus ekspor benur lopster ini membuat Gerindra babak belur. Sebab, kasus ini terjadi saat Prabowo sedang banjir hujatan dari para mantan pendukungnya. Makin berat! 


Ditulis Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

5 Juta Banser se-Jawa Mau Gelar Apel Kebangsaan
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

5 Juta Banser se-Jawa Mau Gelar Apel Kebangsaan
BENTENGSUMBAR.COM - Barisan Ansor Serbaguna (Banser) akan menggelar Apel Kebangsaan untuk merespons dinamika politik belakangan ini yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Apel yang akan diikuti anggota Banser se Pulau Jawa ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kesadaran seluruh elemen bangsa akan pentingnya makna persatuan dan kesatuan. 


Ketua Umum Pimpinan Pusat  Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Apel Kebangsaan akan digelar secara virtual atau daring dengan melibatkan kader-kader Banser di seluruh Pulau Jawa, Minggu, 29 November 2020. 


Menurut Yaqut, apel yang melibatkan kader inti GP Ansor tersebut sengaja digelar karena adanya perbedaan pandangan politik ataupun agama yang muncul akhir-akhir ini menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat. Kata dia, jika kondisi ini tak diantisipasi sejak dini dan kurang disikapi dengan baik, maka sangat mungkin akan mengoyak tatanan persatuan bangsa. 


"Apel ini untuk mengingatkan kembali kepada seluruh elemen bangsa bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pandangan politik ataupun agama adalah satu-satunya cara yang harus dipertahankan," kata Yaqut dalam keterangannya  di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. 


Lewat Apel Kebangsaan, kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu, pihaknya juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Untuk itu, lanjutnya, GP Ansor dan Banser mengimbau kepada semua pihak untuk menghindari aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan demi kepentingan politiknya. 


Gus Yaqut menegaskan, imbauan tersebut penting karena bangsa Indonesia juga akan memiliki gawe besar, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. 


Di tengah agenda demokrasi di masa pandemi ini, pihaknya juga mendorong agar masyarakat saling menjaga protokol kesehatan yang telah disepakati bersama, bukan malah merusaknya sehingga mengakibatkan penanganan COVID-19 kian banyak menghadapi kendala. 


Terhadap kelompok-kelompok yang  berupaya mengacaukan bangsa Indonesia, Gus Yaqut mengingatkan agar mereka segera menghentikan niatnya tersebut. Jika hal ini tak diindahkan, maka jutaan kader Banser siap membantu pemerintah menghadapi mereka. 


"Kepada para 'penumpang gelap' jangan sekali-kali memaksakan kehendak. GP Ansor dan Banser akan bersama-sama TNI/Polri melawan setiap bentuk upaya memecah belah persatuan dan kesatuan," tegas Panglima Tertinggi Banser tersebut. 


Meski dilaksanakan secara virtual, kegiatan ini akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebagai inspektur upacara pada Apel Kebangsaan ini nanti adalah Sekretaris Jenderal Abdul Rochman, sedangkan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas akan menyampaikan orasi kebanggsaan. 


Adung, sapaan Sekjen Ansor, menambahkan peserta apel sifatnya terbatas karena hanya mengikutkan perwakilan dari masing-masing pengurus cabang dan wilayah dengan menerapkan protokokol kesehatan ketat. "Mereka mewakili 5 juta kader Banser yang ada di Pulau Jawa," kata Adung.


(*)

Luhut Singgung Riuhnya Kepulangan Habib Rizeiq Terdengar Sampai ke AS
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Luhut Singgung Riuhnya Kepulangan Habib Rizeiq Terdengar Sampai ke AS
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung riuhnya kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang terdengar hingga ke luar negeri. 


Menurutnya situasi kemarin bisa membuat takut turis asing datang ke Indonesia.


Hal itu diutarakannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).


Menurutnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama untuk menjaga minat turis asing datang ke Indonesia. Seperti kebersihan hingga keramahtamahan budaya yang perlu dijaga.


Selain itu menurut Luhut faktor terpenting adalah keamanan. Dari situ kemudian dia menyinggung keriuhan ketika pulangnya HRS.


"Jadi dia mesti datang rasa aman. Kalau dia tidak ada rasa aman itu repot. Tadi saya bisikan sama Pak Sofyan, ya kalau kita demo, seperti kemarin ada pulang dari anu. Terus gitu, orang bilang ngapain gue datang ke situ," ucapnya dalam Rakornas Percepatan Pengembangan Lima DPSP, Jumat, 27 November 2020.


Padahal, lanjut Luhut, saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan mendorong pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas.


"Mungkin para pemimpin tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu mendistorsi apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi kita jangan menurut saya membuat suasana-suasana mencekam, yang nggak bagus," terangnya.


Bahkan menurut dia kabar keriuhan tentang kepulangan HRS itu sampai ke negara lain bahkan Amerika Serikat (AS). Kebetulan Luhut belum lama ini melakukan kunjungan ke AS dan bertemu Donald Trump.


"Jadi kemarin waktu saya di Amerika itu ada pertanyaan bagaimana keamanan Indonesia. Dan ada tulisan dimana itu di surat kabar di Amerika kalau nggak keliru mengenai keadaan waktu itu," ucapnya.


Sumber: detikcom

PDIP Pastikan Berhentikan Tidak Hormat Wali Kota Cimahi
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

PDIP Pastikan Berhentikan Tidak Hormat Wali Kota Cimahi
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat memastikan partainya akan memberhentikan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi dengan tidak hormat.


Menurut dia, pemberhentian dari partai itu secara otomatis langsung diberlakukan.


"Yang jelas yang bersangkutan pasti diberhentikan dengan tidak hormat," kata Djarot, dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat, 27 November 2020.


"Secara otomatis langsung diberhentikan," imbuhnya.


Djarot pun menyampaikan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ajay yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi.


"Partai tidak akan memberikan bantuan hukum," ucap Djarot.


Petugas KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ajay dan menyita uang sebesar Rp420 juta, Jumat, 27 November 2020.


Belum diketahui pasti berapa nilai korupsi dalam kasus yang membelit kepala daerah ini. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap siapa saja pihak yang turut ditangkap bersama Ajay.


Ajay menjabat Wali Kota Cimahi sejak 22 Oktober 2017. Sebelum masuk dunia politik, ia merupakan pengusaha dan pernah menjabat Ketua HIPMI Jabar.


KPK juga pernah mengusut dugaan korupsi Wali Kota Cimahi sebelumnya, Atty Suharti pada 2016. Saat itu, Atty ditetapkan sebagai tersangka suap bersama suaminya, M Itoch Tochija terkait pembangunan pasar.


(*)

Fadli Zon, Ahmad Dhani, dan Mulan Jameela Kampanyekan Paslon Nasrul Abit-Indra Catri
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Fadli Zon, Ahmad Dhani, dan Mulan Jameela Kampanyekan Paslon Nasrul Abit-Indra Catri
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon, mengajak masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) untuk memilih Nasrul Abit-Indra Catri pada Pilgub Sumbar 2020. 


Ia menyampaikan ajakan itu saat berkunjungan ke Sumbar untuk mengampanyekan Nasrul Abit-Indra Catri.


“Mari kita dukung pasangan nomor urut 2 untuk mewujudkan Sumbar unggul untuk semua,” ucapnya saat mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Jumat, 27 November 2020.


Kedatangan Fadli Zon disambut langsung oleh calon Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. 


Ia dijadwalkan berada di Sumbar selama dua hari. 


Ia akan mengunjungi Padang Panjang, Payakumbuh, dan Lima Puluh Kota untuk mengajak masyarakat memilih Nasrul Abit-Indra Catri.


“Pak Fadli Zon akan didampingi Indra Catri selama di Sumbar,” ujar Nasrul Abit.


Ahmad Dhani dan Mulan Jameela akan bergabung bersama Fadli Zon untuk mengampanyekan pasangan calon yang diusung Gerinda itu. 


(*)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *