Advertorial

Daerah

Ahli Komunikasi Politik Yakin SBY Turun Gunung Demi Cari Kambing Hitam: Demokrat Merasa Dipecundangi
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap turun gunung di Pemilu 2024 menuai banyak sorotan, apalagi karena SBY turut menyinggung dugaan terjadinya kecurangan di pesta demokrasi tersebut.

Tak ayal hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pun memanas akibat pidato ini. PDIP menilai Demokrat jadi asal menuding, sementara Demokrat menilai pernyataan SBY sebatas untuk membakar semangat para kader.

Namun Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana ternyata memiliki pandangan berbeda. Ia dengan terang menilai pernyataan SBY adalah upaya mencari kambing hitam.

"Kita buka-bukaan di sini, memang konteksnya hubungan Ibu Mega dan Bapak SBY, sejak 20 tahun yang lalu, sudah kurang baik. Makin lama makin panas, (apalagi) makin dekat 2024," kata Tjipta di program Dua Sisi, dikutip Suara.com dari kanal YouTube tvOneNews, Jumat (30/9/2022).

Di sisi lain, Partai Demokrat mulai dibuat kalang kabut dengan elektabilitas partainya yang tak kunjung naik. Hal inilah yang, menurut Tjipta, menjadi pemicu munculnya dugaan kecurangan pemilu hingga SBY siap turun gunung.

"Petinggi Demokrat melihat, 'Aduh partai kita masih rendah terus nih surveinya'. Mungkin ya, maaf, ini analisis saya, saya meskipun orang (pakar) komunikasi bisa salah. (Elektabilitas Demokrat rendah) lalu dicarilah semacam, maaf, kambing hitam," ungkap Tjipta.

"'Ini ada yang nggak beres ini. Waduh kita dipecundangi ini, cuma dua pasang (yang bisa maju di Pemilu 2024)'," sambungnya, seolah menirukan yang terjadi di internal Partai Demokrat.

Tjipta juga membantah pernyataan Politikus Partai Demokrat, Diska Putri, yang menyebut SBY tidak secara spesifik menuding pihak mana dengan pidatonya.

"Kalau kita tahu konteksnya, oh jelas, pernyataan itu dialamatkan kepada siapa. Bagi saya orang komunikasi, ini ditujukan kepada Bu Mega dan Pak Jokowi, jelas sekali," terangnya.

"Nah ini namanya konteks, karena memang sudah lama musuhan. Terus yang kedua, Pak Jokowi ini memang very very close, dekat dengan Bu Mega," sambung sang pakar komunikasi politik.

Ahli Komunikasi Politik Yakin SBY Turun Gunung Demi Cari Kambing Hitam: Demokrat Merasa Dipecundangi

Kedekatan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri yang disinggung Prof Tjipta Lesmana ini pun dibenarkan oleh Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Perseteruan Megawati dan SBY Diduga Bermula dari Peristiwa Kuda Tuli


Panasnya hubungan antara kedua mantan presiden ini rupanya bermula sejak peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli alias Kuda Tuli.

Peristiwa kerusuhan yang menargetkan Megawati Soekarnoputri dan PDIP (kala itu masih dengan nama Partai Demokrasi Indonesia / PDI) itu disebut-sebut turut melibatkan SBY. Peristiwa ini juga menyebabkan PDI bertransformasi menjadi PDI Perjuangan.

Meski begitu, Megawati kemudian mengangkat SBY sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ketika ia menjabat sebagai Presiden periode 2001-2004.

Namun akhirnya SBY mundur dari kabinet Megawati dan memunculkan isu dirinya merasa tak dihargai sang presiden.

Persaingan pun semakin nyata ketika keduanya memperebutkan suara rakyat di Pemilu 2004 yang berujung pada kemenangan SBY. Tongkat estafet pemerintahan pun diberikan dari Megawati dan PDIP kepada SBY dan Partai Demokrat.

Sumber:  Suara

Gempa kerap Terjadi di Sumbar, Andre Rosiade Minta Warga Sumbar tetap Tenang
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI Andre Rosiade meminta warga Sumbar tetap tenang meski gempa bumi kerap menggoyang beberapa waktu terakhir ini. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan Kota Padangpanjang yang cukup mengagetkan masyarakat pada malam atau pagi hari. 

“Kami minta masyarakat tetap tenang dan waspada. Karena kami dengar Rabu kemarin ada gempa bermagnitudo 4,5 di Pasbar yang mengakibatkan seorang warga mengalami luka memar akibat terhempas ke tembok dan kaca rumah. Begitu juga dengan hari ini (Jumat), warga Padangpanjang yang dikejutkan gempa 3,5 SR di pagi hari,” kata Andre yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 1, Jumat (30/9). 

Andre Rosiade mengimbau warga Sumbar — utamanya di daerah yang rawan gempa dan ancaman tsunami, tidak panik dan terpancing kalau ada isu-isu yang menyesatkan. Karena hal itu akan membuat situasi memburuk dan lebih bahaya dari ancaman risiko bencana itu sendiri. 

“Kami turut berduka dengan kejadian gempa yang mengakibatkan warga terluka. Semoga kita semua tetap berhati-hati dan saling mengingatkan satu sama lain. Karena kebersamaan adalah langkah mitigasi bencana, dan kepanikan serta tidak adanya kebersamaan akan memperburuk kondisi,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre meyakini, Pemerintah Daerah dan BMKG sudah sangat profesional dalam penanganan bencana, baik gempa atau lainnya. Dia meminta warga tetap mendengar atau memantau informasi dan arahan dari pemerintah. Jangan mudah termakan isu-isu atau informasi yang dikeluarkan pihak yang tidak berwenang atau tidak berhak. 

“Kami yakin BMKG berkinerja baik dalam menyampaikan informasi gempa bumi yang terjadi. Bahkan langsung memberikan penjelasan soal dampak dan penanganannya,” kata ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Kepada semua kader Gerindra di Sumbar, Andre berpesan agar tetap berada di garda terdepan membela masyarakat Sumbar. Termasuk jika terjadi bencana di daerah masing-masing. “Gerindra punya kader-kader yang kuat dan cakap dalam penanganan dampak bencana. Seperti saat terjadinya gempa besar di Pasaman dan Pasaman Barat beberapa waktu lalu,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini. 

Sebelumnya Kepala Stasiun Geofisika Padangpanjang Suaidi Ahadi menyebutkan, gempa Padangpanjang memiliki parameter dengan magnitudo 3.5 SR. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0.59 LS dan 100.42 BT  atau tepatnya berlokasi di darat pada 14 km Tenggara Padangpanjang pada kedalaman 10 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat sesar aktif segmen Sianok. Gempa ini dirasakan di Padang Panjang II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Gem ini tidak berpotensi tsunami,” katanya. 

Dia mengimbau masyarakat, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun  tidak ada kerusakan akibat getaran gempa sebelum kembali ke dalam rumah. 

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), telegram chanel (https://t.me/InaTEWS_BMKG) atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg atau infobmkg,” katanya. (*)

Nah Loh! Kecurangan Pemilu Era SBY Dibongkar Tanpa Sisa Sama Orang PDIP: Ada Pihak Asing Ikut Main, Kertas Suara Ditukar!
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengungkit kembali penyelenggaraan Pemilu 2009 silam, menurutnya itu adalah salah satu gelaran pemilu paling amburadul sepanjang sejarah.

Pasalnya ada pelibatan pihak asing dalam hajatan lima tahunan itu memenangkan calon tertentu, dimana pihak asing itu kata Masinton ikut mengobrak abrik sistem IT bahkan mereka juga punya andil besar menukar kertas-kertas suara. 

Pernyataan Masinton ini untuk menjawab tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut Pilpres 2024 bakal dicurangi pihak tertentu, dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada pemilu mendatang disebut sudah diatur sedemikian rupa menjadi pasangan saja. 

"Kita berharap pemilu tidak amburadul seperti 2009. DPT amburadul, kertas suara ketuker-tuker, ada pihak asing ada beberapa lembaga asing ikut dalam alasan memantau tapi bukan memantau, tapi ikut dalam sistem IT. Kita tidak ingin itu terulang lagi," kata Masinton saat ditemui di Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Kamis (29/9/2022). 

Masinton menegaskan pihaknya di PDIP tidak merasa jika pernyataan SBY itu ditujukan kepada mereka, hanya saja dia menyebut dirinya jengkel dengan omongan presiden ke-6 RI lantaran terlampau serampangan.

Pernyataan itu kata dia tidak mencerminkan sikap kenegarawanan SBY, justru sebaliknya, omongannya justru memicu polemik di tengah masyarakat.

“Nggak jelas kalimatnya mereka. Kita nggak bisa membiarkan menuduh secara serampangan,” tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, Masinton juga mengungkit dosa partai Demokrat pada Pilpres 2024 silam, dia mengatakan partai tersebut pernah mencurangi Dahlan Iskan yang keluar sebagai pemenang dalam  konvensi calon presiden, namun nyatanya dia tak dicalonkan pada gelaran Pilpres saat itu. 

"Pernah diadakan konvensi Capres, pemenangnya Dahlan Iskan, tapi kemudian pak Dahlan tidak tidak dicalonkan, jahat bukan?" tuturnya. 

Lebih lanjut, Masinton mengatakan, jika SBY ingin memasang orang-orang dari Demokrat untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang, maka sebaiknya dia menggunakan cara-cara yang sehat dan demokratis untuk meraih simpati masyarakat, bukan justru melempar isu dan tuduhan yang tak jelas. 

"Kalau kita pengen mencalonkan ayo raih dukungan rakyat, bekerja keraslah, jangan kita menyalahkan presidential treshold, produk yang kita buat sendiri. Yang kalau kita tidak mampu memenuhi kita bilang curang. Rebutlah kepercayaan masyarakat dalam pemilu," tuntasnya.

Sumber: Populis

Berkaca dari Hasil Survei, Demokrat: Pasangan Anies - AHY Hampir Tanpa Tanding
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sesumbar jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduetkan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2024 tak tertandingi.

Setidaknya, Herzaky mengklaim hal itu mengacu pada setiap hasil-hasil survei.

"Kami juga mendapat banyak informasi lembaga-lembaga survei kalau bicara pasangan Anies-AHY itu misalnya hampir tanpa tanding, ini katanya nih, kata lembaga survei besar ya tentu ini jadi bahan pertimbangan," kata Herzaky kepada wartawan dikutip Jumat (30/9/2022).

Herzaky mengatakan, nama Anies masuk dalam kriteria capres atau cawapres yang dinginkan oleh Partai Demokrat. 

Di sisi lain kader internal juga mendorong agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umun partai maju di Pilpres mendatang.

"Kalau nama, kalau bicara Mas Anies masuk lah di salah satu yang (disepakati), mungkin ya bisa saja, karena saat ini kan banyak yang lagi beredar nama Mas Anies, disisi lain kader menginginkan bahwa Mas AHY bisa ikut dalam kontestasi pilpres, namanya aspirasi kader, kami harus dengarkan," ungkapnya.

Kendati begitu, ia mengatakan, Demokrat akan melakukan komunikasi terlebih dahulu soal kemungkinan menduetkan Anies dengan AHY.

Menurutnya, Demokrat menginginkan sosok figur yang memiliki kriteria yang membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa.

"Kami fokusnya baru pada tadi, kriteria, kriteria sosok mana nih yang pas kalau bicara semangat perubahan dan perbaikan, pokoknya harus jelas-jelas merepresentasikan perubahan dan perbaikan lalu kita bicara Indonesia ini kan multi kultur, tentu ini juga harus tentu terwadahi bukannya jangan sampai kemudian pasangan satu dan satu saling menjatuhkan," pungkasnya.

Sumber: Suara

Puan Segera Temui AHY, Demokrat: Kami Terbuka dengan Siapa Pun
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani diagendakan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam waktu dekat.

Silaturahmi politik yang dilakukan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diagendakan bakal menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah menjalin pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Demokrat, Herman Khaeron membenarkan ada rencana pertemuan tersebut. 

Namun pihaknya belum dapat menyampaikan kapan dan di mana pertemuan dua elite partai tersebut berlangsung.

“Saya belum tahu karena itu yang menggagas pertemuan dari teman-teman di PDIP, kalau enggak salah Mas Said Abdullah. Kami belum mendapatkan informasi lebih jauh soal itu,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (30/9).

Sebelum bertemu Demokrat, Puan diagendakan bertemu dengan Partai Golkar terlebih dahulu. Setelah itu baru bertemu Demokrat.

“Nanti kita lihat saja, mudah-mudahan ini menjadi baik di mata publik. Demokrat terbuka untuk silahturahmi dengan siapa saja,” imbuhnya.

Disinggung mengenai perseteruan antara PDIP dengan Demokrat baru-baru, Herman menegaskan bahwa adanya ketegangan politik antar partai merupakan hal yang lumrah terjadi.

"Namanya perbedaan dalam dunia politik sudah biasa, perdebatan kemudian hubungan kadang dingin kadang panas, ya itu dunia politik. Isu-isu itu juga sama-sama memiliki prinsip untuk saling mempertahankan prinsipnya. Itu biasa,” tutupnya.

Sumber: RMOL

Komentar Megawati Soekarnoputri Bikin Geger Saat Tahu Standar Tinggi Calon Taruna Akmil Turun: Lah Kok Melorot?
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan publik. Kali ini adalah tentang standar tinggi badan calon taruna Akademi Militer (Akmil) yang semakin rendah.  

Hal ini ia ceritakan saat menjadi pembicara keynote speaker dalam Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara, Kamis (11/8/2022) silam. Megawati mengungkap jika ia pernah bertanya langsung pada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Saya bilang ke (Panglima TNI) Pak Andika, Panglima sekarang rata-rata untuk akademi itu tingginya berapa," kata Mega dalam sebuah rekaman yang beredar. 

"Kok Ibu tanya begitu," ucap Megawati menirukan Andika.

Megawati mengira jika standar tinggi minimal prajurit TNI kini naik menjadi 170 cm dari 165 cm. Namun angka itu ternyata justru turun menjadi 160 cm, menurut Andika.

"Lah kok melorot. Gimana sih pertumbuhan Bangsa Indonesia ini," ucap Megawati, yang juga merupakan Presiden ke-5 RI. 

Padahal, lanjut ibu Puan Maharani ini, ia justru ingin meminta untuk menaikkan standar tersebut menjadi 170 cm. Lebih lanjut, Megawati mengajak para orangtua untuk lebih memperhatikan hal ini.

"Bayangkan dong, kan kasian kalau anaknya itu tidak tinggi, tapi kan itu dari makanan, dari gizi begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga bercerita soal kunjungannya ke Amerika ketika menjadi Presiden. Ia saat itu melihat anggota militer Amerika memiliki tubuh tinggi.

"Saya pikir hebat, badan tinggi ngono yo (gitu ya). Terus bawa apa deh itu seperti bukan pistol, lah kalau 160 cm bawa mortir pie yo (gimana), aduh mabok deh, gawat deh, ya maaf saja lah," kata Megawati.

Ungkapan ini pun langsung menuai berbagai respon dari warganet. Salah satunya saat diunggah oleh akun Instagram @nyinyir_update_official dengan hampir 500 ribu tayangan.

"Ya turunkan semua harga bahan pokok sekaligus BBM bu," ujar @xadixxxx.

"Kuncinya di gizi, artinya negara harus menyediakan pangan yang cukup untuk rakyat, agar pertumbuhan anak baik. Kalau pertumbuhan tidak baik, akibatnya anak-anak tidak bisa tinggi, calon taruna dengan tinggi 170 juga tidak tersedia," ungkap @nomorxxxxxxx.

"Tapi emang bener tau, sebenarnya bagusan TNI yang tinggi-tinggi ditakutin sama negara lain dan emang lebih gagah aja kalau diliat kan. Lagian napa diturunin kalau syarat tingginya, kalau umur gak masalah diturunin," tambah @vivixxxxxx.

"Sekarang mah makan yang penting kenyang. Apa-apa mahal gara-gara BBM, kalau mau makanan bergizi berarti harus banyak uang," tulis @khamxxxxx.

Sumber: Suara

Masinton PDIP: Pak Jokowi Jangan Mau Jadi Wapres, Nanti Jadi Dagelan
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Politikus PDIP Masinton Pasaribu tidak setuju dengan wacana Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.

Ia berharap Jokowi menolak wacana tersebut karena akan menjadi sebuah dagelan di tengah masyarakat.

"Ya jangan lah, Pak Jokowi jangan mau jadi wapres lah, jadi dagelan gitu lho, karena enggak ada kewenangan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Ia mengatakan Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Atas dasar itu, kewenangan seorang wapres hanya membantu tugas presiden.

Masinton pun menilai Jokowi akan meninggalkan warisan yang buruk bagi generasi bangsa ke ke depan bila menjadi wapres.

"Akan meninggalkan warisan yang buruk buat generasi kita yang akan datang dan semangat amendemen UUD kita adalah semangat membatasi masa jabatan dan gila kekuasaan," ujarnya.

Wacana Jokowi maju sebagai cawapres 2024 mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya menguat seiring pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono.

Belakangan sejumlah pakar hukum tata negara menilai penafsiran Fajar terhadap UUD terkait pembatasan masa jabatan presiden tersebut keliru.

Ketua MK periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan Jokowi tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Jimly menilai penafsiran Pasal 7 harus dibarengi dengan Pasal 8 berikutnya. Pasal itu mengatur bahwa wakil presiden bisa menggantikan presiden jika berhalangan atau meninggal dunia. Dengan demikian, Jokowi tak bisa kembali maju meski sebagai Cawapres.

Sementara itu, Relawan Pro Jokowi (Projo) menilai wacana duet Prabowo-Jokowi tidak bisa dipungkiri telah menjadi isu di masyarakat. Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan itu sah-sah saja.

Budi Arie mengaku pihaknya tak bisa melarang setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9).

Sumber: CNN Indonesia 

Eros Djarot Sebut Mahfud MD sebagai Sosok Pembawa Kebenaran, Berani Lawan Mafia dan Oligarki
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang berani melawan mafia juga oligarki.

Hal ini ditegaskan politisi yang juga musisi kenamaan Indonesia Eros Djarot, dalam acara pembukaan Bhinneka Culture Festival, di Gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Jakarta Pusat, Rabu 28 September 2022.

"Pak Mahfud ini pembawa kebenaran. Orang yang berani melawan mafia, nama pak Mahfud mungkin ada 50 kali disebut. Orang yang berani melawan oligarki, yang keluar juga nama pak Mahfud, perayaan ini memperkuat barisan kita pak," papar Eros Djarot disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

Dalam acara festival yang sebagian besar dihadiri anak muda ini, Eros Djarot meminta Mahfud MD memberikan pesan moral terhadap anak muda dalam menjaga kebhinekaan.

"Kita minta pak Mahfud menyampaikan apa pesan-pesan bagi anak-anak muda dan generasi muda. Nanti kami juga minta bapak juga menyampaikan pesan-pesan bagi para musisi dan seniman lukis," lanjut Eros.

Sementara itu, Mahfud dalam sambutannya menyampaikan, ke depan Indonesia perlu menjadikan budaya sebagai panglima.

"Sekarang ada yang usul, gimana kalau ke depan menjadikan budaya sebagai panglima kehidupan kita. Inilah relevansinya pada acara hari ini, kita diingatkan bahwa kita punya budaya adiluhung, hidup bersama di dalam keberbedaan," papar Mahfud.

Bhinneka Culture Festival ini menghadirkan beragam kegiatan, yaitu Bhinneka Music Festival, Bhinneka Muslim Fashion, Bhinneka Kartun Festival, Bhinneka Kopi Festival, dan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk.

Sumber: Poskota

Luhut Sebut Orang Luar Jawa Sulit Jadi Presiden, Habib Umar: Ditunjukan ke Puan yang Keturunan Palembang
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kalau bukan orang Jawa tidak akan bisa menjadi Presiden Indonesia. 

Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid pun lantas menganalisis maksud pernyataan Luhut tersebut.

Habib Umar menduga, pernyataan Luhut itu mengarah ke Puan Maharani dan beberapa kandidat calon presiden (capres) 2024.

"Pernyataan Luhut itu diduga ditujukan ke Puan Maharani, Putri Megawati dengan Taufik Kiemas yang asli Palembang (Sumatera)," ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, selama ini Luhut diduga mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) 2024 untuk menggantikan dan melanjutkan program program Jokowi. 

"Pernyataan Luhut tersebut diduga bertujuan untuk mendukung Ganjar, dan menjegal Puan," jelasnya.

Dikatakan Habib Umar, hampir seluruh nama yang muncul sebagai bakal capres 2024 berasal dari Jawa, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Semuanya berasal dari Jawa.

Begitu juga dengan Puan Maharani yang merupakan cucu dari proklamator republik ini. 

"Jadi sebenarnya siapa yang disasar dan ditarget Pak Luhut dalam pernyataan yang tidak elok tersebut?" tanya Habib Umar.

Pilpres 2024, kata Habib Umar merupakan momentum untuk mencari pemimpin terbaik bangsa Indonesia untuk menuju era pembaruan.

Sebaiknya hindari politik identitas yang membawa perpecahan dan permusuhan.

"Sekarang ini kita sedang mencari pemimpin yang terbaik untuk mengubah nasib bangsa dan negara menuju era pembaruan yang sejuk damai dan terarah, yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Pemimpin yang amanah, yang ucapannya dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab, bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat, serta dapat memperbaiki perekonomian bangsa yang kini mungkin memburuk," tegas Habib Umar.

Lebih jauh Habib Umar mengatakan, "Sebaiknya jangan mencalonkan diri menjadi Capres pada pilpres 2024 nanti jika belum siap mengarahkan bangsa ini ke sistem era pembaruan."

Sumber: Wartaekonomi

Masinton: Kalau Pemilu 2024 Disetting 2 Calon, Curangnya di Mana?
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menanggapi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada potensi kecurangan pemilu 2024 karena akan diatur sehingga hanya diikuti dua paslon capres-cawapres. Masinton berpandangan pernyataan SBY tak relevan.

Sebab, kata dia, syarat parpol mengajukan capres-cawapres atau presidential threshold (PT) 20 persen kursi di DPR diatur UU. Sehingga, sangat mungkin terjadi jika pemilu 2024 hanya diikuti 2 pasang calon.

"Kalau dikatakan dua pasang sebagai kecurangan, menurut saya yang menjadi sangat tidak relevan, karena PT diatur UU, apalagi UU 20% itu, dibuat dan dibahas di DPR, partai-partai politik dan pemerintah," kata Masinton dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Kamis (29/9).

Karena itu, Masinton menuturkan seharusnya setiap parpol berjuang untuk memenuhi persyaratan tersebut, salah satunya dengan membentuk koalisi. Dia pun mengaku heran mengapa skenario 2 paslon di 2024 dianggap curang.

"Artinya apa, ayo dong kalau kita pengin mencalonkan, ayo raih dukungan rakyat dukungan rakyat, bekerja keraslah meraih dukungan rakyat. Sehingga kita tidak menyalahkan produk yang kita buat sendiri," kata dia.

"Yakinkan dong partai-partai lain agar bisa mencalonkan sama-sama, kan UU-nya begitu, kalau kemudian disetting dua pasang, terus (disebut) curang, curangnya di mana?," timpal anggota komisi XI DPR ini.

Dia pun tak ingin antarpihak saling menuding menjelang pilpres 2024.

"Artinya bahwa kalau kita bicara tadi itu, ini masih yang diributkan syarat pencalonan yang diatur ulang UU, presidential threshold, di situ saja sudah dituding curang, ini belum pelaksanaan pemilu," kata dia.

Lebih lanjut, ia menganggap dugaan kecurangan pemilu hanya pernyataan politis yang disampaikan SBY.

"Artinya, kalau saya melihat ini lebih pada pernyataan politis daripada indikasi yang katanya indikasi tadi, lebih tinggi pernyataan politisnya ketimbang adanya indikasi ke arah kecurangan tadi," tutupnya.

Sumber: Kumparan

Heboh Video KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Temukan Uang Rp 50 Miliar, Ali Fikri Beberkan Faktanya
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan video penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto adalah hoaks. 

Video tersebut diunggahsalah satu akun YouTube dan beredar di media sosial.

"KPK memperoleh informasi beredarnya video hoaks tentang kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK pada salah satu rumah kediaman milik pihak tertentu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (28/9/2022).

Menurut Ali Fikri, video hoaks tersebut mengutip pernyataannya secara tidak utuh dan digabungkan dengan potongan-potongan informasi lainnya.

"Jadi, video dimaksud mengarahkan pada informasi yang tidak benar, dengan diberi judul KPK temukan tumpukan uang Rp 50 miliar hasil korupsi oleh pihak yang disebut dalam video hoaks itu," jelasnya.

KPK pun meminta kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi bohong atau hoaks dengan mengatasnamakan KPK tersebut untuk segera menghentikan aksinya dan menghapus unggahannya pada media sosial YouTube.

Selain itu, lanjut Ali Fikri, KPK juga mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan jeli dalam memilah setiap informasi agar tidak terprovokasi oleh informasi hoaks yang mempunyai tujuan-tujuan kontraproduktif.

"Masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara ataupun kegiatan pencegahan dan sosialisasi kampanye pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK melalui website kpk.go.id atau melalui akun resmi media-media sosial KPK," ucapnya.

Masyarakat juga dapat melakukan konfirmasi kebenaran informasi tentang KPK melalui contact centre 198.

"KPK secara kontinyu menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai prinsip keterbukaan informasi publik, sekaligus bagian dari pelibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Ali Fikri. 

Sumber: Suara.com

Setuju dengan Luhut, Waketum PKB Sebut Presiden Cuma Bisa dari Orang Jawa dan Islam
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengamini pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut syarat penting untuk menjadi seseorang presiden Republik Indonesia harus berasal dari etnis Suku Jawa. Selain itu, kata Jazilul, seorang calon presiden harus beragama Islam.

"Jika kita melihat pada Pemilu Presiden maka kata kunci untuk menjadi pemenang atau menjadi presiden adalah Islam dan Jawa, kata kuncinya itu," kata Jazilul dalam diskusi ICMI Talk bertajuk 'Peta Politik Umat Islam Pada Pemilu 2024: Tantangan, Peluang dan Harapan' yang disiarkan secara virtual, Kamis (29/9/2022).

Pasalnya, menurut Jazilul, mayoritas penduduk Indonesia saat ini merupakan penganut agama Islam dan merupakan keturunan Suku Jawa.

"Karena suara Islam yang 86 persen beragama Islam mayoritas, yang kedua 40 persen beretnis Jawa, jadi kalau urusan Pilpres itu selalu akan dimenangkan oleh sosok yang memiliki dua identitas itu Islam dan Jawa," jelasnya.

Luhut Soal Presiden Jawa

Sebelumnya, pernyataan Luhut terkait presiden hanya bisa dari Suku Jawa merupakan responnya saat diberi pertanyaan oleh Rocky Gerung soal siapa yang akan melanjutkan estafet kepresidenan setelah Presiden Jokowi selesai jabatannya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengaku bahwa dirinya tak sanggup untuk mencalonkan sebagai presiden. Salah satu penyebabnya, Luhut bukan berasal dari suku Jawa. Baginya, ia harus tahu diri tentang latar belakang etnisnya dan akhirnya mengurungkan niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

"Harus tahu diri juga lah. Kalau kau enggak orang Jawa (lalu ikut) pemilihan langsung hari ini, udah lupain deh," ujar Luhut di Channel YouTube RGTV, Rabu (21/9/2022).

Tak hanya itu, sulit bagi Luhut mencalonkan diri sebagai presiden karena latar belakang keyakinannya.

"(Apalagi) saya double minoritas, udah Batak, Kristen lagi. Jadi saya bilang, sudah cukup itu, ngapain saya nyakitin diri saya," tuturnya.

Sumber: Suara

Bela Puan Maharani, Trimedya: Mbak Puan Juga Manusia, Mungkin Waktu Itu Lelah
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Aksi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat membagikan kaos kepada masyarakat di Bekasi, Jawa Barat menjadi viral. 

Sebab, Ketua DPR RI itu tertangkap kamera cemberut dan manyun dalam video berdurasi satu menit tersebut, sehingga menjadi bahan cibiran masyarakat.

Politisi senior PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan memberi pembelaan pada Puan Maharani. Dia menduga, Puan Maharani kala itu dalam kondisi kelelahan.

"Mbak Puan juga manusia, mungkin saja pada waktu itu lelah, sehingga ada kesan seperti itu. Cuma sepanjang yang saya tahu, selama turun-turun ke bawah beliau senyum terus,” kata Trimedya kepada wartawan, Kamis (29/9).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku heran dengan banyaknya cibiran kepada Puan Maharani. 

Padahal banyak tokoh lainnya yang memiliki situasi mood yang sama, namun tidak menjadi bahan perbincangan.

“Mbak Puan ini kan enggak boleh ada celah dikit, kalau yang lain-lain kan calon lain ada celah enggak apa-apa,” tutupnya. 

Sumber: RMOL

Mencuat Kabar RK Bakal Gabung Golkar, NasDem Ungkit Komitmen Moral
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut bakal mengumumkan masuk partai politik (parpol) pada Desember 2022. Partai NasDem mengaku tak masalah dengan rencana Kang Emil tersebut.

"Tentu itu hak setiap warga negara bergabung (parpol) atau tidak," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Meskipun tak masalah, Willy mengungkit tiga komitmen NasDem dengan Ridwan Kamil saat pencalonan sebagai Gubernur Jawa Barat. Apa tiga komitmen tersebut?

"Pertama adalah menjaga Jawa Barat sebagai benteng NKRI, kedua memenangkan Pak Jokowi sebagai calon presiden Partai NasDem, ketiga tidak menjadi anggota parpol manapun. Kalau itu dianggap mungkin sudah tidak relevan itu ya hak yang bersangkutan," ucapnya.

Willy menyebut bahwa rencana Ridwan Kamil bergabung ke parpol itu tidak melanggar Undang-Undang. Tapi, Willy menyinggung soal moral jika Ridwan Kamil mengingkari komitmennya bersama NasDem.

"Dalam hidup ini ada 2 hal, Undang-Undang itu komitmen tertulis, konsensus yang tertulis. Ada moral obligation, moral konsensus yang kemudian tertuang dalam beberapa kesepakatan itu yang kemudian tidak bisa dihapus jejak digital ya," ujarnya.

"Komitmen itu kan dibangun secara terbuka, ya silakan publik menilainya secara terbuka juga," tambahnya.

Dia menegaskan NasDem tidak dalam konteks menghalang-halangi Ridwan Kamil untuk masuk parpol manapun. Sebab, kata dia, pilihan tersebut merupakan hak setiap warga negara.

"Jadi konteks yang harus kita lihat adalah kami tidak menghalang-halangi, kami tentu menghargai karena itu kemerdekaan setiap warga negara, itu hak asasi yang bersangkutan. Jadi silakan saja, tapi setidak-tidaknya tentu ada jejak rekam yang bisa kita jadikan sebagai sebuah referensi," imbuhnya.

Isu RK Merapat ke Golkar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut bakal mengumumkan masuk partai politik pada Desember 2022. Kini, mulai menguat isu Ridwan Kamil akan berlabuh ke Partai Golkar.

Kabar menguatnya Ridwan Kamil bakal berseragam Partai Golkar turut diamini sejumlah sumber detikJabar dari kalangan kader internal Partai Golkar. Ada 3 sumber yang detikJabar hubungi, dan semuanya turut menguatkan isu jika Ridwan Kamil akan segera berseragam Partai Golkar.

Namun, ketiga sumber ini tak menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana hubungan terkini Ridwan Kamil dengan Partai Golkar. Mereka hanya menyatakan Ridwan Kamil berpeluang besar berseragam Golkar.

Saat dikonfirmasi akan hal ini, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily belum mau berkomentar mengenai isu tersebut. Ia menyarankan wartawan detikJabar supaya mengkonfirmasi isu tersebut langsung kepada Ridwan Kamil.

"Konfirmasinya langsung ke Kang Ridwan Kamil aja ya kang," kata Ace singkat saat dihubungi, seperti dilansir detikJabar, Rabu (28/9).

Sumber: detikcom 

Andre Rosiade: Ada yang Iri Flyover Sitinjau Lauik Dibangun
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mengatakan, terkait penyelesaian masalah jalan dan flyover Sitinjau Luik sudah masuk dalam rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Andre sudah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kemen PUPR Hedy Rahadian dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna. 

“Alhamdulillah, proposal Hutama Karya sudah masuk ke Kementerian PUPR. Bahkan, sedang diproses dan dievaluasi di tempat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Pak Herry Trisaputra Zuna. Untuk merasionalisasi angka-angkanya supaya lebih efisien. Selanjutnya, akan ada persetujuan izin studi dan persetujuan pemrakarsa dan dilanjutkan dengan lelang,” kata Andre Rosiade, Rabu (28/9/2022). 

Andre Rosiade memastikan, rencana Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah berjalan dengan baik. 

“Alhamdulillah dari informasi Pak Dirjen, prosesnya sudah berjalan. Kalau persetujuan Komisi V DPR belum perlu. Cukup nanti pemberitahuan setelah proyek jalan dan dilaporkan pada nota APBN. Setelah proyek jalan, baru Komisi V diinformasikan,” kata Andre Rosiade.

Andre Rosiade juga menyentil ada pihak yang diduga iri dan dengki dengan kinerjanya di DPR. Sehingga menyatakan hal-hal yang tidak perlu.

“Saya tidak ingin pembangunan Sumbar terhenti atau melambat. Jadi harus dicarikan solusinya. Tujuan saya bukan pencitraan, tapi mencarikan solusi untuk Sumbar. Karena anggota DPR itu tugasnya membantu pembangunan Sumbar,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM). 

Andre Rosiade menduga, yang memberikan komentar sebelumnya tidak paham apa yang disampaikannya. Tidak tahu apa yang terjadi dan yang sedang dikerjakan.

“Saran kami kepada yang bersangkutan banyak belajar. Agar jangan asal komentar di media. Saya juga heran, kenapa yang bersangkutan yang kebakaran jenggot, Gubernur Sumbar saja mendukung,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini. 

Anggota Komisi V DPR Sudewo mengatakan, pembangunan jalan Sitinjau Lauik dengan skema pendanaan adalah KPBU dengan model AP (available paymen) oleh PT Hutama Karya. 

“Pengertian AP adalah pembiayaan yang ditalangi oleh Hutama Karya kemudian pemerintah akan membayar secara bertahap dalam kurun waktu selama 15 tahun,” katanya. 

Dijelaskan Sudewo, pertama-tama Hutama Karya mengajukan  proposal kepada Kementerian PUPR tentang keinginannya terkait model AP terhadap proyek. 

“Karena model AP, maka persetujuan terhadap proye atau program tersebut tidak perlu melalui pembahasan di Komisi V DPR RI. Komisi V hanya fokus terhadap pengawasan pekerjaannya saja,” katanya. 

Di lain pihak, PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan mendukung sepenuhnya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Khususnya yang sekarang sedang ditangani di Sumatra Barat.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengapresiasi perhatian dan dukungan wakil rakyat di DPR RI terhadap kondisi sitinjau lauik yang jalurnya penuh resiko dan sudah saatnya perlu perbaikan dengan dukungan semua pihak dan perencanaan yang matang.

"Sesuai hasil rapat dengan PUPR dan Bappeda, pembangunannya melalui KPBU, yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya. Kita juga merasa senang, anggota DPR RI, Pak Andre juga ikut membantu. Ini memang harus jadi agenda kita bersama, tidak bisa diselesaikan oleh gubernur sendiri. Masyarakat dan DPR RI  memberikan dukungan, mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai," harap Gubernur. (*)