Opini

PARLEMEN

Sports

POLITIK

Sebut Jokowi Cabut Izin Investasi Miras Konyol, Rocky: Buzzer Belum Kerja
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Polemik tentang lampiran kebijakan investasi industri minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menuai komentar keras dari pengamat politik Rocky Gerung.

Dicabutnya lampiran aturan investasi miras oleh Presiden Jokowi itu kata Rocky Gerung menunjukkan inkonsistensi kebijakan yang dampaknya bisa berbahaya dalam pemerintahan.

Rocky Gerung menyoroti Presiden Jokowi yang banyak disorot karena dianggap telah berani mencabut aturan investasi miras. Namun, kata dia, menanam tetapi mencabut sendiri adalah hal konyol.

"Seolah presiden melakukan hal yang gagah berani sehingga dengan ini dicabut. Ya ini sebenarnya juga kekacauan karena dimaksudkan dengan mencabut itu kalau sesuatu ditanam orang lain, itu baru dicabut. Kalau dia tanam sendiri lalu dicabut konyol namanya kan," kata Rocky Gerung dikutip Suara.com dari tayangan dalam saluran YouTube miliknya, Rabu, 3 Maret 2021.

Bukan sekadar mencabut saja, Rocky Gerung mengklaim publik ingin mendengar pembelaan presiden supaya ada debat tentang isu itu. Dalam hal ini, dia menyinggung protes MUI maupun Muhammadiyah.

"Jadi kalau tiba-tiba presiden oke dengan gagah perkasa mencabut, lalu apa artinya orang bertanya kalau begitu anda gak paham dengan apa (aturan) yang dibuat. Harusnya dipertahankan," ujarnya dilanjut menganalogikan ujian skripsi.

Rocky Gerung kemudian menyinggung tentang keberadaan Buzzer yang menurutnya kerap muncul di tengah dirilisnya kebijakan pemerintah.

Dalam kasus dicabutnya aturan investasi miras ini, Rocky Gerung menyebut Buzzer belum bekerja tetapi malah sudah dicabut oleh Presiden Jokowi.

"Menurut analisis saya, Buzzer belum bekerja, presiden sudah cabut. Kan biasanya Buzzer disebar dulu membela kebijakan presiden. Kalau Buzzer keok, presiden ambil alih. Ini sayang, fungsi Buzzer apa kalau gitu. Melanggar hak Buzzer untuk marah," kata dia.

Tak pelak, dicabutnya aturan investasi miras ini menurut Rocky Gerung mendandakan bahwa Presiden Jokowi tidak mampu mengolah apa yang dia hasilkan.

Rocky Gerung mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi sekalian saja mencabut UU Omnibus Law Cipta kerja agar terlihat lebih gagah perkasa.

"Kalau soal menghilangkan lampiran, itu teknik saja. Jadi konyol belum ada perdebatan. Sama seperti Mike Tyson tinju sama siapa yang dalam 1 menit selesai. Tinju paling gak 4 sampai 5 ronde. Jokowi lempar handuk padahal baru dimulai," paparnya.

"Disamping euoria dicabut, orang juga euforia karena menyaksikan hal yang lucu. Tidak ada konsistensi membuat kebijakan. Inkonsistensi membuat kebijakan itu berbahaya," tandas Rocky Gerung.

Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Jokowi mengaku mencabut Perpres investasi miras setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan, dan sejumlah pemerintah provinsi.

"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Terima kasih," kata Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.

Source: Suara.com

Perpres Miras Dicabut, Kuntadhi: Artinya Kini Industri Miras Boleh di Mana Saja!
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik dan pegiat media sosial, Eko Kuntadhi turut menanggapi keputusan pemerintah yang mencabut Peraturan Presiden (Perpres) terkait izin investasi minuman keras alias miras. Kuntadhi menilai, dengan pencabutan Perpres No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka industri miras kini boleh di mana saja.

Padahal sebelumnya dalam Perpes tersebut, kata Kuntahdi, pemerintah hanya mengizinkan investasi di sejumlah daerah seperti Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara.

Itupun soal industri minuman beralkohol atau yang biasa disebut miras apabila memang diperbolehkan investasi di Indonesia harus mengikuti syarat tertentu.

Oleh sebabnya apabila Perpres baru itu dicabut maka bakal kembali kepada aturan yang lama, yakni industri atau usaha miras yang diperbolehkan di mana saja.

“Saya baru baca Perpres No10/2021 tentang Bidan Usaha Penanaman Modal. Lampiran soal industri minuman beralkohol, ada di ‘Industri dengan syarat tertentu’. Investasi baru hanya bisa di Bali, Papua, NTT dan Sulut. Jika dicabut, artinya kembali ke aturan lama. Boleh di mana saja. Ups!,” ujar Eko Kuntadhi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Hops pada Selasa, 2 Maret 2021.

Dengan demikian, penolakan terhadap Perpres tersebut justru secara tidak langsung juga menolak pembatasan soal syarat investasi baru pada miras.

Sebagai contoh, belakangan di Mojokerto dibangun pabrik miras dengan skala kebutuhan ekspor. Nah kalau saja Perpres baru tersebut jadi diberlakukan maka tentunya pabrik itu bakal dilarang beroperasi karena berada di luar wilayah izin investasi miras yang jadi salah satu persyaratan pemerintah.

“Jadi yang menolak Perpres itu, justru menolak pembatasan investasi baru pada minuman beralkohol. Belum lama misalnya, di Mojokerto mau dibangun pabrik minuman beralkohol orientasi ekspor. Kalau ikuti aturan baru, jadi enggak boleh. Tapi kalau dicabut, ya jadinya boleh,” tutur Kuntadhi.

Kuntadhi juga menegaskan kepada sejumlah pihak agar tidak mempekeruh suasana dengan menggoreng Perpres izin investasi miras yang saat ini telah dicabut tersebut.

“Lampiran Perpres DNI industri miras, dinyatakan dicabut. Jadi gak usah digoreng lagi. Asing gak bisa masuk investasi pabrik minuman. Biar orang lokal aja. Asing gak bakalan kuat,” imbuhnya.

Presiden Jokowi cabut Perpres izin investasi miras

Presiden Jokowi akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri baru minuman keras yang mengandung alkohol. Dengan demikian Jokowi cabut aturan investasi miras yang belakangan memicu kontroversi.

Presiden Jokowi mencabut soal investasi miras dalam Perpres itu setelah mendapat masukan dan menimbang dari berbagai pihak.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam keterangan persnya, Selasa 2 Maret 2021 di Istana Merdeka, Jakarta.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyata dicabut,” tegas Presiden dikutip dari laman Setkab.

Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Disampaikan Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” kata Jokowi.

Source: HopsID

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma'ruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur soal investasi minuman keras (miras).

"Wapres tidak tahu memang ini. Tidak semuanya dilibatkan, makanya Wapres kaget ketika mendengar berita ramai seperti itu," Masduki kepada wartawan, Selasa, 2 Maret 2021.

Terlebih Wapres Ma'ruf juga mendapat serangan terkait hal tersebut yang ramai di media sosial.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun melakukan langkah-langkah koordinasi agar beleid tersebut bisa segera dicabut.

Antara lain berkoordinasi dengan pimpinan berbagai organisasi masyarakat (ormas) terkait hal tersebut.

Utamanya adalah bagaimana agar keberatan mereka terkait regulasi tersebut sampai kepada Presiden dengan cara yag tepat dan baik.

"Jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi Wapres kalau berlanjut," kata dia.

Wapres Ma'ruf pun telah meyakinkan Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres tersebut setelah sebelumnya bertemu dengan sejumlah menteri membahas soal bahaya izin investasi miras tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma'ruf meminta para menteri yang hadir untuk menyampaikan hasil pembahasan itu kepada Presiden Jokowi.

"Setelah sampai (hasilnya), dimantapkan lagi oleh Wapres tadi pagi ketemu 4 mata dengan Presiden. Presiden diyakinkan untuk bagaimana agar itu dicabut dan akhirnya memang Presiden sudah (mencabut)," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan alasan dirinya resmi mencabut aturan investasi miras dalam Perpres tersebut.

Menurut Jokowi, dirinya telah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, serta tokoh agama lainnya," ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 2 Maret 2021.

Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat masukan dari provinsi dan daerah.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya tertuang aturan yang membolehkan industri miras atau investasi miras di empat provinsi secara terbuka.

Keempat provinsi tersebut adalah Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun investor domestik.

Source: Kompas.com

Tajam! Gus Nur ke Hakim: Sidang Tak Layak Dilanjutkan
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Sugi Nur Raharja alias Gus Nur hingga kini belum juga didampingi tim kuasa hukum di tiap sidang-nya. Pangkalnya, tim kuasa hukum merasa ogah untuk hadir ke dua kali sidang terhadap Gus Nur lantaran kliennya belum pernah menginjakkan ruang sidang sama sekali.

Terdakwa kasus ujaran kebencian itu juga menyoroti dua saksi korban yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas alias Gus Yaqut, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang memilih empat kali absen di persidangan.

Atas hal itulah, Gus Nur kemudian resah dan menyatakan jika sidang tak layak untuk dilanjutkan.

“Pak hakim, berarti apakah masih layak sidang ini dilanjutkan? Dari saksi pertama sudah tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, saksi inti yang merasa saya merasa cemarkan namanya merasa dirugikan tidak hadir. (Sidang) Tidak layak dilanjutkan,” kata Gus Nur dikutip Suara, pada Selasa 2 Maret 2021.

Hakim sidang jawab pernyataan Gus Nur

Terkait hal ini Hakim Ketua Sidang Toto Ridarto menyampaikan, agar para saksi bisa dihadirkan secara virtual. Selain itu, JPU sendiri menyatakan jika mereka sudah melayangkan panggilan kepada Gus Yaqut dan Said Aqil untuk memberikan kesaksiannya di persidangan.

“Kan sudah saya sampaikan saksi kan bisa online juga seperti terdakwa,” kata hakim Toto. “Sudah kami sampaikan melalui staf khususnya bahwa minta tapi sampai sekarang belum ada respons yang mulia,” ujar JPU kepada hakim.

Sementara itu, terkait ketidakhadiran Said Aqil hari ini, alasanya masih sama dengan pekan lalu, yakni sakit. Informasi yang menyebutkan jika Said Aqil sakit diperoleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat melayangkan panggilan pada 26 Februari 2021 lalu.

Panggilan dari JPU dibalas oleh perwakilan Said Aqil melalui surat keterangan sakit. Merujuk pada keterangan dokter, Said Aqil mengidap sakit pada saat observasi post Covid-19.

Sedangkan untuk Gus Yaqut, menurut JPU, hingga kini belum ada konfirmasi perihal kedatangan dari sang mantan Ketua GP Ansor tersebut. “Bahwa kami sudah sampaikan kepada saksi atas nama H Yaqut Cholil dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2021 tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi,” sambungnya.

Total sudah empat kali dua tokoh Nadhatul Ulama tersebut tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan. Pertama pada Selasa 9 Februari 2021, kedua pada Selasa 16 Februari 2021, ketiga pada Selasa 22 Februari 2021, dan keempat pada hari ini, Selasa 2 Maret 2021.

Hakim Toto lalu menunda jalannya sidang Gus Nur sampai Selasa 9 Maret 2021. Jika mereka kembali berhalangan hadir, majelis hakim meminta JPU untuk setidaknya menghadirkan Gus Yaqut dan Said Aqil secara virtual.

Source: HopsID

Terbongkar! Bukan Hamil karena Ketiup Angin, Inilah Sosok Pria yang Menghamili Janda Cianjur
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Beberapa waktu lalu, perempuan bernama Siti Zainah asal Cianjur, Jawa Barat sempat menggemparkan publik akibat pernyataannya tentang kehamilannya.

Siti Zainah mengaku bahwa dirinya tiba-tiba hamil setelah angin berhembus ke arahnya dan merasa perutnya buncit.

Setelah merasakan hal yang tak biasa di perutnya ia dilarikan ke puskesmas terdekat kala itu. Zainah mengaku kaget karena petugas di puskesmas mengatakan ia akan segera melahirkan.

Zainah tentu kaget, ia merasa tidak pernah mengalami gejala-gejala kehamilan lalu tiba-tiba ia harus melahirkan pada saat itu juga.

Bahkan warga Kampung Gabungan, Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Ciajur, Jawa Barat, itu mengaku hanya merasakan hamil selama satu jam.

Setelah ditelusuri, Zainah merupakan janda yang telah berpisah dengan mantan suaminya beberapa bulan lalu yakni MS.

Diketahui sebelumnya Zainah dan MS sebelumnya pernah konsultasi ke bidan pada Juli 2020 untuk mengetahui apakah SZ hamil.

Akan tetapi, saat itu bidan belum bisa menentukan apakah SZ hamil atau tidak.

Mengingat perkataan bidan tersebut Zainah tak merasa kalau dirinya hamil.

Setelah ramainya pemberitaan tersebut, akhirnya polisi turut ikut serta dalam penyelidikan siapakah bapak dari anak Zainah.

Ternyata, bapak dari anak Zainah adalah mantan suaminya, pria berinisial MS tadi.

Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Camat Cidaun Herlan Iskandar. Herlan mengatakan bahwa MS telah mengakui bahwa anak Zainah adalah anaknya.

"Mantan suaminya sudah mengakui anaknya," ujar Herlan, dikutip dari Tribunjatim, Jumat 26 Februari 2021 lalu.

Kasus hamilnya Siti Zainah ini menjadi heboh karena dianggap tidak masuk akal, dan sulit untuk bisa dijelaskan secara medis.

Namun, melihat dari pengakuan Zainah yang merasa tidak mengalami gejala kehamilan, Dokter Spesialis Kandungan, Boyke Dian Nugraha mejelaskan perihal kasus itu.

Boyke menjelaskan bahwa mustahil ada kehamilan tanpa adanya proses bertemunya sperma dan sel telur.

"Untuk kehamilan itu perlu terjadi pertemuan sperma dan sel telur,"

"Jadi kalau ada angin yang masuk itu tidak mungkin, pasti gak mungkin," ucap Dokter Boyke dikutip dari kanal YouTube CumiCumi, Senin 13 Ferbruari 2021.

Dokter Boyke menyebut, mungkin saja Siti Zainah tak merasakan gejala umum yang dirasakan wanita hamil.

"Itu yang disebut dengan cryptic pregnancy atau kehamilan samar, sehingga orang-orang tidak tahu," jelas Dokter Boyke.

Sumber: Makassar Terkini

Bersyukur Lampiran Perpres Miras Dicabut, Ustadz Yusuf Mansur: Nahi Mungkar NU Berbasis Ilmu
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. Ustaz Yusuf Mansyur bersyukur atas dicabutnya peraturan tersebut.

"Alhamdulillah doa dari semua kawan-kawan di seluruh Tanah Air dikabulkan oleh Allah SWT. Allah menggerakkan presiden untuk membatalkan perpres tentang miras ini, lampiran tentang miras ini alhamdulillah," demikian ucapan syukur Yusuf Mansyur saat konferensi pers di Kantor Pusat PBNU Jakarta Pusat, Selasa, 2 Maret 2021.

"Alhamdulillah sebagaimana di-mention sendiri oleh Pak Presiden bahwa ini masukan banyak dari mana-mana, termasuk dari NU," kata Yusuf Mansyur.

Selain mengapresiasi terkait pencabutan lampiran perpres tersebut, Yusuf Mansur mengapresiasi masyarakat yang turut membantu berdoa. Yusuf Mansur juga berbicara peran NU dalam menyuarakan suara umat.

"Jadi bahwa harapan dari umat, ini kami bawa ke NU dan oleh NU dengan sangat baik, sangat komunikatif, cepat, bagus, tepat juga salurannya dan efektif. Itu yang luar biasa dan kelak ini bisa jadi saluran berikut-berikutnya," jelasnya.

"Artinya, wajah NU yang kemudian penuh kelembutan, dan yang lebih penting saya bilang tadi, berbasis ilmu, artinya ada kajian itu bagus. Jadi Indonesia juga menikmati proses ilmunya, bukan cuma proses ketok palunya," lanjutnya, dilansir dari detikcom.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Said Aqil menyampaikan apresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran perpres soal investasi miras tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respons yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama," ujar Said Aqil.

Said Aqil berharap pencabutan lampiran Perpres soal investasi miras itu menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang dirasa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurutnya, segala bentuk kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Perlu diketahui Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha miras menuai kontroversi. Presiden Jokowi mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa, 2 Maret 2021.

(*)

Refly Harun Kuliti SBY, Bongkar Hal Mengejutkan
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan politikus Partai Demokrat Jhony Allen mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menuding SBY tidak berkeringat dan berdarah dalam membangun partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refly Harun angkat bicara. Menurut dia, tudingan tersebut bisa saja benar.

Sebab, saat itu SBY masih menjadi Menko Polhukam di kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, SBY mungkin tidak terlibat dalam aktivitas politik di luar.

“Tetapi, yang tak bisa dimungkiri ialah Demokrat ada untuk SBY dan besar karena SBY,” ujar Refly Harun seperti dikutip dari kanal YouTube-nya pada Selasa, 2 Maret 2021.

Dikatakan Refly, diakui atau tidak, faktor ketokohan memang masih menjadi nilai jual utama partai.

Hal serupa juga terjadi pada PDI-P yang selalu menjual Megawati dan Soekarno, kemudian, Gerindra menjual Prabowo.

“Terbukti dari ketika SBY surut, Demokrat tidak berlanjut menjadi partai yang besar,” katanya.

Peristiwa ini menggambarkan situasi demokrasi di Indonesia. Pada awalnya, Refly menganggap Partai Demokrat cukup potensial membawa perubahan.

Sebagai pemenang pemilu, PD pernah menggelar konvensi partai. Hasilnya, ialah tokoh muda yang cukup mengagetkan. Orang itu ialah Anas Urbaningrum.

Namun, setelah Anas terkena kasus korupsi, situasi seperti berubah total.

“Mulai hilang ketika SBY hampir pensiun, dia kembali jadi Ketum Demokrat. Ini yang membuatnya jadi tertutup," katanya.

Apalagi, ditambah AHY dengan pengalamanan politik yang minim tiba-tiba langsung di pucuk pimpinan.

"Ini pasti ada yang dilangkahi,” kata Refly Harun.

Source: GenPI

Heboh Pasangan Berseragam Alfamart dan Indomaret, Nama Anak Jadi Sorotan
Rabu, Maret 03, 2021

On Rabu, Maret 03, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Video yang menggambarkan pria dan wanita memakai seragam Alfamart-Indomaret mendadak viral. Tak hanya itu, nama sang anak yang ada dalam video itupun pun menjadi sorotan.

Sebuah akun menggunggah momen pasangan dengan anaknya. Dalam video di akun TikTok @isankml memperlihatkan keduanya kompak mengenakan seragam minimarket tempat mereka bekerja.

Sang pria mengenakan seragam khas Alfamart yakni berwarna merah. Sedangkan yang wanita memakai seragam warna biru milik Indomaret.

Dalam video berdurasi singkat itu mereka menggendong anak dan membopongnya naik ke atas leher sang pria.

Nama sang bayi yang digendong jadi sorotan. Seperti dijelaskan dalam video, nama gabungan dari Alfamart dan Indomaret, sehingga namanya menjadi Alfindo.

“Alfindo keturunan dari alfa sama idm,” tulis si kreator dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa, 2 Maret 2021.

Unggahan itupun dibanjiri berbagai komentar warganet.

“Bentar lagi ada mungkin, orang Batak nikah sama orang Bogor, nama anaknya jadi Batagor,” balas akun dodikusuma5.

“Hai Alfindo, semoga kamu bisa mewarisi saham terbesar dari perusahaan tempat kerja orang tua mu ya, mana tahu ya kan,” tulis akun maknov2.

“Bakal ada supermarket baru nih kayaknya namanya alfindo hasil persilangan emak bapaknya yang kerja di alfamart sama indomaret,” imbuh akun irawati.

“Kasihan pas gede mau jajan malah bingung. Mau ke Alfamart tapi takut diomelin mamanya, mau ke Indomaret takut sama bapaknya,” ujar akun gantengsalahserver.

“Tetanggaku idolaku hahahahah. Alfamart Indomaret sering bertetangga, akhirnya karyawannya hidup damai,” kata akun @luqman_mustofa.

Sampai artikel ini ditulis, video tersebut sudah ditonton puluhan ribu kali. 

Source: Suara.com

Kemenag ke Ahok: Kiai Juga Punya Bisnis, Bukan Ngajarin Ngaji Aja
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan kiai dan santri yang ada di pesantren seluruh Indonesia sudah menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi secara mandiri sejak lama.

Hal itu disampaikan untuk merespons pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyarankan agar pesantren memiliki sumber penghasilan secara mandiri.

"Berarti mohon maaf ya, boleh jadi Pak Ahok baru tahu pesantren baru dalam fungsi dakwah. Padahal dalam Undang-undang dan kesehariannya, jelas ada fungsi pemberdayaan masyarakat di situ," kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono dikutip dari CNN Indonesia, Selasa, 2 Maret 2021.

Waryono menjelaskan banyak kiai yang mendirikan pondok pesantren juga dari modalnya sendiri. Modal itu berasal dari bisnis yang mereka geluti.

"Jadi kiai-kiainya itu punya banyak bisnis, berdagang juga. Jadi kiai bukan ngajarin ngaji aja. Tapi kiai juga ngajarin santri bagaimana hidup setelah tak jadi santri atau terjun ke masyarakat. Mereka memberdayakan santri juga," kata dia.

Dia mencontohkan yang sudah melakukan pemberdayaan pesantren secara mandiri adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendal, Dimyati Rois.

Dimyati, kata dia, memiliki kolam ikan yang sangat luas di sekitar area pesantrennya. Kolam-kolam itu diberdayakan oleh para santrinya untuk melakukan ternak ikan sebagai sektor kemandirian pesantren.

"Maka kalau kiai punya sawah, santri diajak ke sawah, kalau punya kolam ikan diajak ke kolam ikan, santri diajari," kata dia.

Waryono juga menyatakan saat ini banyak santri-santri di pesantren yang menggeluti bisnis berbasis digital. Banyak di antara mereka memanfaatkan gawai pintarnya membuka toko-toko digital untuk menjual barang-barang kepada masyarakat luas.

"Santri juga berbisnis, karena enggak ada larangan bawa HP di pesantren, banyak juga yang bisnis digital itu, jualan kerudung macam-macam. Mereka enggak butuh tempat kan," kata dia.

Sebelumnya, Ahok menyarankan agar pondok pesantren memiliki sumber penghasilan secara mandiri. Sehingga, pembiayaan pondok pesantren bisa dimiliki secara tetap.

Hal itu diungkapkan Ahok dalam acara milad Pondok Pesantren Motivasi Indonesia ke-9. Acara dilakukan secara virtual dan Ahok menjadi pembicara dalam sesi diskusi bertema 'Pandemi dan geliat kemandirian pesantren'.

"Dalam pemikiran saya istilahnya tokoh adat Tiongkok itu ya, kita itu mesti punya sumur sendiri kira-kira gitu, kalau kita gunakan bahasa ini utamanya kita ada kemandirian lah," kata Ahok, Minggu, 28 Februari 2021.

"Itu yang saya lihat selama ini hanya tergantung pada orang tapi pesantrennya tidak mempunyai penghasilan tetap yang mampu membiayai. Nah itu yang kita harus pikirkan, bagaimana dia bisa dapatkan surplus sendiri yang sumurnya juga bisa menghidupi masyarakat sekitarnya, itu yang ada dalam pikiran saya," ujarnya.

Source: detikcom

Siapa yang Awalnya 'Dorong' Jokowi Buka Keran Investasi Miras?
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menutup keran investasi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) setelah menuai polemik. Lantas, siapa yang awalnya mengusulkan agar pintu investasi miras dibuka?

Pertama, dapat diketahui dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, keran investasi miras dibuka untuk Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan itu atas dasar masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

"Jadi dasar pertimbangannya (investasi miras) itu adalah memerhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual, Selasa, 2 Maret 2021.

Bicara mengenai kearifan lokal, dia mencontohkan di NTT ada yang namanya sopi. Sopi adalah minuman yang didapatkan lewat proses pertanian masyarakat.

"Nah di masyarakat tersebutlah kemudian mereka mengelola, bahkan di sana sebagian kelompok masyarakat itu menjadi tradisi. Tetapi itu kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor maka itu dilakukan," paparnya.

Begitu pula di Bali, disebutkan Bahlil di provinsi tersebut ada arak lokal yang berkualitas ekspor. Untuk itu izin investasi miras dibuka juga untuk Bali.

"Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat," jelas Bahlil.

Dia memahami bahwa kalangan dunia usaha menginginkan agar investasi miras tetap dilanjutkan. Namun, atas pertimbangan berbagai kalangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap menutup pintu investasi miras. Kata Bahlil itu untuk kepentingan yang lebih besar.

"Saya juga memahami kepada teman-teman dunia usaha yang menginginkan agar (investasi miras) ini tetap dilanjutkan. Kita harus bijak melihat mana kepentingan negara yang lebih besar. Apalagi kita semua umat beragama dan sudah barang tentu tahu ajaran kita untuk kebaikan," tambah Bahlil.

Source: detikcom

Angkatan Muda Demokrat Klaim KLB Tak Perlu Restu SBY
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diklaim tidak harus mendapat restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat (AMD), Ramli Batubara menjelaskan, dalam AD/ART Demokrat Bab II Pasal 9 disebutkan kewenangan Majelis Tinggi Partai hanya dapat meminta pelaksanaan KLB.

“Tidak ada kewenangan SBY menolak atau menyetujui KLB,” kata Ramli kepada wartawan, Selasa, 2 Maret 2021.

Selain itu, Ramli juga menilai jika Kongres ke-V Partai Demokrat cacat hukum karena telah melanggar UU 2/2011 tentang Partai Politik. 

Sebab perubahan AD/ART Partai Demokrat dibahas dalam Kongres ke-V pada tahun lalu.  

Padahal, jelas Ramli, dalam Pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik disebutkan bahwa Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Sementara, di dalam organisasi partai politik, kongres sendiri merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan, termasuk mengubah AD/ART.

“Kongres V cacat hukum karena melanggar UU Parpol,” tutupnya.

Source: RMOL

Skakmat Faldo Maldini, Geisz Chalifah: Satu-satunya Cara PSI Mengejar Elektabilitas, dengan Menyerang Anies
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Geisz Chalifah secara terang-terangan membantah berbagai pernyataan yang diberikan oleh Faldo Maldini.

Bantahan untuk Faldo Maldani itu dilontarkan Geisz Chalifah dalam video yang diunggah kana YouTube Karni Ilyas Club pada Minggu, 28 Februari 2021 seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.

Sebelumnya, Faldo Maldini yang berpindah haluan partai (dari PAN ke PSI), menyatakan bahwa dirinya dibully karena memberikan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang dinilainya belum berhasil mengatasi banjir yang terjadi di DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Faldo Maldini, kritik diberikan atas dasar data bukan karena kebencian.

“Kalaulah PSI mengkritik tanpa data, mengkritik karena benci, sebenarnya tidak dalam artian kita kemarin interpelasi, dalam artian kita ingin bertanya kepada Pak Gubernur (Anies), apa yang menjadi permasalahan sehingga banjir masih terjadi,” ujar Faldo Maldini.

Faldo Maldini juga ikhlas dirinya dibully karena memberikan kritik kepada Anies, asalkan masalah banjir di DKI Jakarta dapat teratasi.

“Kalau seandainya memang kami dikritik, kami dibully itu tidak soal. Saya pun kemarin sempat trending, di bully. Saya ikhlas dibully dihina, asalkan masalah di dki banjir kelar,” ungkap Faldo Maldini.

Menanggapi apa yang dikatakan oleh Faldo Maldini, Geisz Chalifah memberikan pendapat menohok.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PSI semata-mata untuk mengejar elektabilitas.

“Begitu PSI muncul menjadi partai politik, yang mereka kejar adalah elektabilitasnya untuk mengangkat. Maka satu-satunya jalan untuk mengangkat, hanya dengan menyerang Anies Baswedan,” tutur Geisz Chalifah.

“Tidak lucu betul ini partai. Karena Anies dimanfaatkan oleh PSI untuk menaikan elektabilitasnya. Itu yang saya lihat,” sambung Geisz Chalifah.

(*)

Kepala BKPM: Izin Miras Sudah Ada Sejak 1931, Sekarang Ada 109 Perusahaan di 13 Provinsi
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Setelah suara penolakan berembus kencang, pemerintah akhirnya memutuskan membatalkan pemberian izin investasi di industri minuman keras (miras).

Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi siang ini, dua hari menjelang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini diberlakukan.

Beleid khusus memuat soal miras ini tertuang dalam lampiran III poin 31, 32, 33 yang mengatur secara spesifik mengenai usaha kategori terbuka dengan persyaratan khusus.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, selaku yang mengomandani permodalan di tanah air pun turut buka suara mengenai dicabutnya izin ini. Ia menegaskan akan tunduk dengan keputusan presiden serta mengapresiasi keputusan Jokowi ini.

Kendati begitu, Bahlil juga memberikan gambaran bahwa rencana yang menuai kontroversi ini bukanlah barang baru. Dia menegaskan, izin usaha ini bahkan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Sejak tahun 1931 di negara kita sudah ada izin pembangunan minuman beralkohol. terus berlanjut, sebelum merdeka, setelah merdeka, orde baru, reformasi, sampai sekarang," jelas Bahlil dalam virtual conference BKPM, Selasa, 2 Maret 2021.

"Sebelum pemberlakukan UU Cipta Kerja dan Perpres ini, sudah ada izin yang keluar. 109 izin untuk minuman beralkohol, berada pada 13 provinsi," sambungnya.

Ia melanjutkan, membuka data ini bukan ia niatkan buat membela diri atau menyalahkan pihak tertentu. Melainkan lebih kepada pembuktian bahwa pemerintahan saat ini masih mendengar masukan.

Sebagaimana diketahui, rencana ini diurungkan setelah mendapatkan berbagai penolakan dari tokoh agama, hingga pemerintahan daerah. Bahlil pun meminta pengusaha di bidang ini mau berbesar hati menerima keputusan pemerintah.

"Perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama, namun tidak untuk menyalahkan satu dengan lain. Kepada teman-teman dunia usaha yang ingin ini tetap dilanjutkan kita harus bijak melihat kepentingan negara lebih besar," pungkas Kepala BKPM.

Berita ini sudah ditayangkan di Kumparan dengan judul "Kepala BKPM: Izin Miras Sudah Ada Sejak 1931, Sekarang Ada 109 Perusahaan".

Ketum SMSI Ungkap Alasan Kenapa Judul Media Digital Cenderung Provokatif dan Sensasional
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Seminar online yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi dengan tajuk "Semiloka Rekontruksi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka," Selasa, 2 Maret 2021, menjadi hangat, dengan tampilnya Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, yang memberikan paparan tentang dasar- dasar jurnalistik di era digital.

Turut hadir juga sebagai narasumber,  Hermansyah, SE (Ketua SMSI Sumut), Drs. H. Sofyan Harahap (Wakil Penanggung Jawab Harian Waspada), Jimmi A.A.,  S.Ps. CHRP, CHRM (Manager Komunikasi PT. PLN Persero, UIW Sumatera Utara), Syaiful Anwar Lubis (Ketua IJTI Sumut dan Praktisi Jurnalis Televisi), Fakhrur Rozi (Dewan Redaksi Kaldera.id/Dosen UINSU), Aldi Wilman, ST (Manager Kadiv & Public Relatioan Regional 1), Saurma MGP Siahaan, MIPR (Ketua BPC Perhumasan Meda), Chandi Mohammad, SE (Youtuber), Tulangtio, SE (Alumni Influencer Conten Creator, Penyanyi) dan Dr. Dedy Sahputra, MA yang bertindak sebagai moderator.

Diawal bicara mengenai dasar jurnalistik di era digital, saat ini menurut Firdaus, ada beberapa masalah yang dialami media diantaranya, mencari model media, meningkatkan kepercayaan pembaca, membangun iklim bisnis, bersaing dengan media sosial yang banyak menarik minat para pengguna internet untuk segementasi hiburan dan praktik media terus berubah akibat disrubsi digital.

Saat ini lanjut Firdaus, media baru telah  mengubah jurnalisme dalam empat cara, pertama, sifat konten berita berubah akibat dari munculnya teknologi media baru yaitu, konten interaktif, realtime, kedua, cara wartawan melakukan pekerjaannya berbasiskan digital dan multimedia, multiplatform, ketiga struktur ruang redaksi dan industri berita sedang mengalami transformasi mendasar, keempat, media baru membentuk kembali bagaimana hubungan antara unsur di dalam organisasi berita yaitu jurnalis, dan audiens termasuk narasumber, pesaing, pengiklan, dan pemerintah. 

"Contoh, audien tidak hanya hanya sebagai penerima berita, tapi juga pemasok berita.(Jhon P Pavlik, 2001)," ujar Firdaus.

Selain itu, di era digital, diungkapkan Firdaus, telah muncul karakter baru media digital.

"Teori gatekeeping,  yang menjelaskan berita diseleksi dan ditentukan tim redaksi sebelum berita ditayangkan, tidak berlaku dalam media digital. Dan berubah menjadi gatekeeping digital, online, virtual, karena interaktivitas audiens membuat audien berpartisipasi sebagai penjaga gerbang sekunder di Internet. Media digital dan media sosial memungkinkan  audiens untuk berpartisipasi dalam dialog, berinteraksi langsung dengan bisnis, institusi, dan pembuat berita. (Shoemaker & Vos, 2009)," papar Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, dalam menulis judul di media digital ditentukan oleh Google dengan sistem clicbait yaitu istilah untuk judul berita yang dibuat untuk menggoda pembaca yaitu menggunakan  bahasa yang provokatif dan  menarik perhatian.

"Karena judul adalah elemen yang paling pertama dibaca netizen di hasil pencarian, maka dengan mengoptimasi judul jumlah klik bisa bertambah. klik tidak melalui konten berkualitas, melalui tajuk utama halaman depan yang menarik, provokatif, dan sensasional yang bertujuan mengeksploitasi keingintahuan pengguna," tandas Firdaus.

Lebih jauh diterangkan Firdaus, di era digital, jurnalis menggunakan media sosial sebagai alat pengumpul informasi, memeriksa berita media lain, mendapatkan berita terkini, mewawancari narasumber, memvalidasi informasi, dan menyebarkan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Trending topics media sosial dapat memiliki pengaruh signifikan dalam memproduksi informasi yang mempengaruhi agenda publik. Media menggunakannya, agar tidak tertinggal informasi yang sedang diperbincangan para nitizen," tutur Firdaus.

Media, sambung Firdaus,  menjadikan media sosial sebagai medium penyebarluasan berita. Karena media sosial dapat memperluas kemampuan berkomunikasi. 

"Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek berdurasi satu sampai enam menit, videografis, dan live streaming," urai Firdaus.

Masih dalam paparanya, owner Teras Grup ini juga menjelaskan berbagai bentuk berita diantaranya, Hard news yang  memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca karena sifatnya informatif, aktual, realtime. 

Selanjutnya berita opini yang mengulas persoalan secara khusus dengan pendekatan akademik dan jurnalisme sastrawi. 

"Berita-berita opini memiliki nilai tersendiri bagi para pembacanya. Berita opini untuk refrensi dalam beberapa kasus, seperti isu lingkungan, hukum, politik, ekonomi dan sosial," cetus Firdaus.

"Berita investigasi memiliki nilai lebih dalam memberikan kepuasan pembaca, sehingga berita ini akan sangat ekslusif dalam memberikan berita. Tingkat kerumitan dan proses panjang membuat berita ini akan mampu menarik pembaca dari berbagai segementasi pembaca," imbuh Firdaus.

Sementara itu, bicara perihal masa depan jurnalistik, Firdaus menerangkan, menurut (Burgess & Hurcombe, 2019:365), jurnalisme digital adalah praktik-praktik pengumpulan berita, pelaporan, produksi teks dan komunikasi tambahan yang mencerminkan, merespons, dan membentuk logika sosial, budaya dan ekonomi dari lingkungan media digital yang terus berubah.

Jadi jurnalistik digital tidak hanya memindahkan produk media konvensional ke media digital, tapi juga harus membuat model bisnis.

Firdaus mencontohkan, model bisnis ”The Long Tail” yang  dipopulerkan oleh Chris Anderson tahun 2004. Istilah ini mendeskripsikan  strategi bisnis pada segment pasar tertentu seperti yang dilakukan oleh Amazon.com atau Netflix, yang menjual sejumlah besar item unik dimana masing-masing memiliki kuantitas yang sedikit ke pangsa pasar yang besar. 

Lalu, model bisnis Siberindo.co, media digital  yang motori  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadi newsroom terbesar di Indonesia merupakan model bisnis media digital yang memproduksi konten dimana konten bisa digunakan anggota SMSI se-Indonesia. Kolaborasi ini berpotensi secara ekonomi, dengan tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas penulisan informasi.

Diakhir paparan, Firdaus menyebut, masa depan jurnalistik adalah bagaimana mengkombinasi jurnalisme lama dan baru yaitu fungsi pers sebagai penjaga pintu tak menghilang sepenuhnya, melainkan hanya mengecil dimensinya tentang apa yang mesti disediakan pers.

"Pers harus menampilkan seperangkat fungsi yang lebih kompleks dari sekadar penjaga pintu dan mengadopsi format baru gaya bertutur, penyebaran dan pelibatan public dalam berita. Pers masih menjadi mediator, tetapi dengan peran mediasi yang lebih beragam dan kompleks, dan menjalankannya di dunia komunikasi tanpa batas seperti sekarang akan lebih sulit. (Kovach dan Rosentiels, 2012: 180)," pungkas Firdaus.

Laporan: MakPen

Ketum PAN Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Yang Mau Mendengarkan Suara Ulama dan Umat
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Ketum PAN Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Yang Mau Mendengarkan Suara Ulama dan Umat
BENTENGSUMBAR.COM - Sikap Presiden Joko Widodo yang tanggap pada masukan masyarakat mendapat apresiasi dari Partai Amanat Nasional (PAN).


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran Peraturan Presiden No 10/2021 tentang investasi minuman keras (miras).


"Apresiasi kami untuk Presiden Jokowi yang mendengarkan suara umat dari berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, MUI serta ulama untuk mencabut Perpres Investasi Miras ini," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan, Selasa, 2 Maret 2021.


Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak.


"Saya meyakini presiden bersedia mendengar kritik, jika itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat," lanjutnya.


Hari ini, Selasa, 2 Maret 2021 Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres 10/2021 yang mengatur pembukaan industri miras yang mengandung alkohol. 


Masukan dari ulama dan ormas Islam jadi bahan pertimbangan presiden mencabut lampiran tersebut.


Source: RMOL

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *