Opini

PARLEMEN

Sports

POLITIK

Selaku Partai Pengusung di Pilkada, Ini Sikap PKS Setelah Nurdin Abdullah Jadi Tersangka KPK
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Selaku Partai Pengusung di Pilkada, Sikap PKS Setelah Nurdin Abdullah Jadi Tersangka KPK Mengejutkan
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Al Muzzammil Yusuf mengatakan, partainya memilih untuk mengikuti proses hukum yang berlaku pada kasus yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.


Menurutnya, PKS meminta proses hukum tersebut dapat berjalan dengan adil dan transparan.


Hal ini untuk menegaskan bahwa PKS berpandangan hukum harus ditegakkan kepada semua pihak.


"Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus ditegakkan kepada semua. Jadi, berjalan saja sesuai koridor hukum yang adil dan transparan," kata Muzzammil, Senin, 1 Maret 2021, dilansir dari Kompas.com.


Diketahui, PKS merupakan salah satu partai pengusung Nurdin dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan 2018.


Selain PKS, PDIP dan PAN juga mengusung Nurdin.


Ia melanjutkan, sebagai partai pengusung, PKS berharap semua pihak tetap menghormati proses hukum yang berlaku terhadap Nurdin Abdullah.


Muzzammil juga berharap, Presiden Joko Widodo dan para penegak hukum sekalipun perlu menghormati proses hukum tersebut.


"Semua pihak harus menghormati proses dan prosedur hukum yang berlaku. Termasuk Presiden dan para penegak hukum sekalipun," ujarnya.


Namun, Muzzammil belum memberikan sinyal apakah PKS sudah menyiapkan nama untuk menggantikan Nurdin Abdullah atas perkara tersebut.


"Saya rasa cukup ya untuk itu," terangnya singkat.


Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tertangkap tangan oleh Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Sabtu sekitar pukul 02.00 dini hari.


Sehari kemudian, atau pada Minggu, 28 Februari 2021 dini hari, Nurdin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.


Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yang sama-sama tertangkap tangan KPK, yaitu AS dan ER.


Adapun Nurdin dan ER ditetapkan sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur tersebut.


Sementara itu, AS ditetapkan sebagai tersangka pemberi dalam kasus yang sama.


Nurdin diketahui akan menerima uang sejumlah Rp 2 miliar yang akan diserahkan melalui ER yang juga merupakan orang kepercayaannya.


Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Nurdin Abdullah.


Adapun Nurdin ditangkap di rumah dinas gubernur Sulsel.


(*)

Lampiran Perpres Miras Dicabut, PPP: Presiden Joko Widodo Dengarkan Aspirasi Ulama
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Lampiran Perpres Miras Dicabut, PPP: Presiden Joko Widodo Dengarkan Aspirasi Ulama
BENTENGSUMBAR.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik dicabutnya lampiran terkait investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.


Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Jokowi itu menandakan kepala negara mendengarkan aspirasi masyarakat terutama ulama dan tokoh pesantren.


“Kami mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik, mendengarkan aapirasi ulama, tokoh pesantren serta partai politik. Kami apresiasi,” ucap Awiek, sapaan karibnya, lewat keterangan persnya, Selasa, 2 Maret 2021.


Awiek mengatakan, Fraksi PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan presiden dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik.


“Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu,” katanya.


Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan, PPP tidak anti terhadap investasi, terutama investasi yang membangun bukan yang merusak.


Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan.


“Lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik,” tandasnya(


Source: RMOL

3 Terduga Teroris Diringkus Densus 88 di Bojonegoro
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

3 Terduga Teroris Diringkus Densus 88 di Bojonegoro
BENTENGSUMBAR.COM - Tiga terduga teroris diringkus Densus 88 Antiteror di Bojonegoro pagi tadi. Mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda.


Yang pertama berinisial YP (40), warga Desa Kuncen, Kecamatan Padangan. Terduga teroris itu ditangkap saat naik kendaraan di sekitar rumahnya sekitar pukul 06.31 WIB.


Terduga teroris kedua yakni YT (39). Ia diamankan Densus 88 di sekitar Pasar Kasiman, Kecamatan Kasiman sekitar pukul 07.00 WIB.


Yang terakhir yakni EP (29). Terduga teroris itu ditangkap di Desa Ngeper, Kecamatan Padangan sekitar pukul 06.35 WIB.


"Saya awalnya nggak tau karena masih tidur. Dibangunkan oleh petugas polisi. Ta lihat ke bawah sudah banyak petugas. Terus mereka penggeledahan," ujar teman salah satu terduga teroris, Widyo kepada detikcom di rumahnya, Selasa, 2 Maret 2021.


Dalam beberapa hari terakhir, Densus 88 Antiteror gencar melakukan penangkapan terduga teroris di Jatim. 


Seperti di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Malang.


Source: detikcom

Denny Siregar Sentil PA 212: Gagal Deh Dapet Proyek Nasi Bungkus..
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Denny Siregar Sentil PA 212: Gagal Deh Dapet Proyek Nasi Bungkus..
BENTENGSUMBAR.COM - Penggiat Media Sosial Denny Siregar menyentil Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang melayangkan ancaman bakal menggelar demo besar-besaran menolak Perpres Jokowi yang melegalkan investasi miras di Indonesia. 


Awalnya, Denny Siregar memposting di akun twitternya @Dennysiregar7 berita media online dengan judul "PA 212 Ancam Demo Besar-besaran Tolak Perpres Jokowi yang Legalkan Investasi Miras" pada Selasa, 2 Maret 2021.


"Gagal deh dapet proyek nasi bungkus..," cuit Denny Siregar, dikutip BentengSumbar.com di akun @Dennysiregar7, Selasa, 2 Maret 2021.


Pada cuitan sebelumnya, Denny Siregar memposting berita media online dengan judul "Jokowi Cabut Perpres Legalisasi Investasi Miras". 


Denny Siregar menyebut, pasti ada yang bersiap-siap akan melakukan demo besar, sehingga Perpres itu dicabut.


"Pasti ada yang bersiap2 bikin demo besar..," katanya.


Denny Siregar juga menyentil temannya yang menolak investasi miras, padahal peminum miras berat. 


"Temen gua, yang gua tahu peminum miras berat, sibuk koar2 tolak investasi miras.. Mungkin buat dia, menyetujui investasi lebih besar potensi masuk neraka drpd meminumnya..Banyak dari kita terlahir untuk menjadi munafik memang..," ungkapnya.


Netizen lain membalas cuitan Denny Siregar tersebut. Berikut sebagian balasan netizen pada cuitan Denny Siregar "Gagal deh dapet proyek nasi bungkus.."


"Suruh demo ke ke Anies aja, kan Penprov DKI punya saham di pabrik minuman beralkohol," balas akun @St_Aboe.


"Si Denny malu banget udah dukung miras hahaha, junjungannya pada nolak bahkan PBNU jadi kadrun kan menurut Desi," ujar akun @Warga6218919029.


"Perpres No10/2021 ttg Bid Usaha Penanaman Modal dg lampiran soal industri minuman beralkohol, ada di 'Industri dengan syarat tertentu' Investasi baru hanya bisa di Bali, Papua, NTT dan Sulut. Krna dipaksa dicabut, brarti kmbli ke aturan lama. Boleh di mana saja. Horeeee....," ujar akun @salehterapis.


"Alah, mereka yang sok melarang2  tapi dibalik panggung mereja juga yang ikutan minum. Ga usah munafik lah," kata akun @alvaresta.


"jokowi dilawan . . sekarang kita tinggal nunggu bani kadrun untuk geruduk kantor pemprov jakarta agar mendesak junjungannya menarik sahamnya dari pabrik miras . . take beer," ujar akun @HasanDaud15.


(*)

Imam Masjid di Pasuruan Dibacok Saat Berangkat Salat Subuh
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

Imam Masjid di Pasuruan Dibacok Saat Berangkat Salat Subuh
BENTENGSUMBAR.COM - Abdus Sakur (60), imam masjid asal Desa Pohgading, Pasrepan, Pasuruan, dibacok saat hendak salat subuh. Korban terluka parah.


"Korban dibacok saat berangkat ke masjid," kata Waka Polsek Pasrepan Iptu Kuncoro, Selasa, 2 Maret 2021.


Informasi yang dihimpun dari aparat desa, pembacokan terjadi saat korban berjalan ke masjid yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Tiba-tiba dari belakang seseorang dengan membawa pedang mendekatinya. Pelaku yang mengenakan penutup kepala menyabetkan pedang beberapa kali ke korban.


Korban yang mendapat serangan tiba-tiba tak berdaya. Ia hanya menangkis bacokan dengan tangan sambil berteriak meminta tolong warga.


Saat warga datang, pelaku sudah kabur. Korban menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Antara lain punggung, kepala belakang dan bahu. Dua jari tangannya juga hampir putus. Korban langsung dilarikan ke RSUD Soedarsono.


Menurut Kuncoro beberapa orang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kasus pembacokan ini. Korban sudah dipulangkan dari rumah sakit tapi belum bisa dimintai keterangan karena belum pulih.


"Kami masih melakukan penyelidikan. Korban belum bisa dimintai keterangan," ungkap Kuncoro.


Source: detikcom

Dengarkan Masukan Ulama, Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras di RI
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Jokowi akhirnya mencabut  sebagian lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur investasi minuman beralkohol (miras). PP ini sempat mengundang pro dan kontra di masyarakat.

"Setelah menerima masukan dari ulama MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut," kata Jokowi dalam konpers di Istana, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Pada Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pada lampiran III Perpres investasi miras ini, ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras.

Namun demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Bidang usaha minuman beralkohol beserta syaratnya dalam Perpres investasi miras:

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol
- Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur)
- Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt
- Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol
- Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol
- Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Ulama Berikan Apresiasi


Menanggapi langkah Presiden Jokowi tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Barat (Sumbar) Prof. DR. Asasriwarni, MA., menyambutnya dengan gembira.

"Kami Ketua dan anggota Senat UIN IB dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumbar mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI  yang telah mencabut Keputusan Presiden tentang mengizinkan memproduksi minuman keras di 4 Propinsi Bali, Papua Sulawesi Utara dan NTT," ungkap Asasriwarni melalui Group WhatsApp MUBALIGH SUMBAR.

Ia berharap, dengan dicabutnya aturan investasi miras tersebut, mulai hari ini dan seterusnya, tidak boleh lagi memproduksi miras di 4 provinsi tersebut.

"Mulai dari hari ini sampai seterusnya, tidak boleh lagi memproduksi minuman keras di 4 Propinsi tersebut," cakap mantan Rais Syuriah PWNU Sumbar ini.

(by)

Soal Surat PGI, Tengku Zul ke Menag Yaqut: Jangan Terburu-buru
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ustad Tengku Zulkarnain menyarankan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas jangan terburu-buru dalam menindaklanjuti surat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang meminta agar buku pelajaran agama Islam terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menyinggung kitab Injil dan Taurat dikaji ulang.

Awalnya Ustad Tengku Zulkarnain memposting berita dengan judul "Disurati PGI, Menag Minta Materi Pengajaran Agama Islam Diperbaiki" di akun twitternya @ustadtengkuzul pada Selasa, 2 Maret 2021.

Alasan Tengku Zulkarnain menyarankan seperti itu, pasalnya tiap agama memiliki pandangan masing-masing. Menurutnya, buku buku agama Kristen juga menulis tentang Islam dan Nabi Isa yang menurut umat Islam sendiri juga salah.

"Saran saya pak Menag jgn terburu buru. Tiap Agama punya pandangan masing masing. Buku buku Kristen juga menulis ttg Islam dan Nabi Isa yg menurut kita umat Islam salah. Tapi kita hormati," cuit Tengku Zulkarnain, dikutip BentengSumbar.com, Selasa, 2 Maret 2021.

Dikatakan Tengku Zulkarnain, mustahil Islam menulis tentang Taurat dan Injil mesti sesuai dengan pandangan Yahudi dan Kristen.

Begitu juga sebaliknya, jelas Tengku Zul, Yahudi dan Kristen mustahil menuliskan tentang al Qur'an, Nabi Musa, dan Nabi Isa mesti sesuai dengan pandangan Islam.

"2). Mustahil Islam menulis tentang Taurat dan Injil mesti sesuai dgn pandangan Yahudi dan Kristen. Begitu juga Yahudi dan Kristen mustahil menuliskan tentang al Qur'an, Nabi Musa, dan Nabi Isa mesti sesuai dgn pandangan Islam. Kan memang ketiganya berbeda pandangan. Terimakasih," cakapnya.

Menurut Tengku Zulkarnain, adalah pandangn rusak jika memaksakan ketiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam mesti membuat buku yang pandangannya sama antar ketiga agama itu.

"3). Adalah pandangn rusak jika memaksakan ketiga agama Yahudi, Kristen, dan Islam mesti membuat buku yg pandangannya sama antar ketiga agama itu. Terus buat apa Lakum Di Nukum wa Liyadin? Toleransi itu menghormati perbedaan, bukan menyamakan perbedaan...Terimakasih pak Menag...," lanjut Tengku Zul.

"4). Jangan sampai nanti ada permintaan agar terjemahan al Qur'an tentang Yahudi dan Kristen, nabi Musa dan nabi Isa direvisi dan disesuaikan dengan pandangan agama Yahudi dan Kristen pula. Jadi apa nanti negara dan bangsa ini...? Semoga pak Menag memahami ini. Terimakasih," ungkapnya.

Beberapa orang netizen pun menanggapi cuitan Tengku Zulkarnain dengan pro dan kontra.

"ini sudah mencampuri internal agama lain, dan lucunya jika sudah menjadi 'Polemik' di publik, mereka selalu berlindung dibalik kata 'T O L E R A N S I' dalam konteks ini lebih bisa relate ke 'I N T E R V E N S I' di Negeri yg MAYO Islam tapi MINO kok lebih dominan ya," balas akun @kopi_angek.

"Kayaknya bener kata Teddy, anda itu ternyata bukan ulama," ujar akun @WIJOkO.

"Kalo setiap agama berasal dari Tuhan yg sama, pasti akan ada kesamaan," ujar akun @Mbahici.

"Wawasan anda luas Ustadz, ini semua salah presiden, pilih menag tapi tak mgerti agama," balas akun @irfanz_andre.

"Duh Tuhan selalu menghiburku melalui ketololan orang dungu," kata akun @suryahamidi membalas akun @irfanz_andre.

"Terjemahan tidak akan bisa direvisi DUNGU.....!!!!!! Kata khinzir dalam al-Qur'an tidak akan bisa direvisi menjadi KADAL GURUN. Sedungu itu kau katakan wawasan luas? Dasar himar ahmaq," lanjut akun @suryahamidi.

"Tenang,  Al Qur'an dijaga Allah sampai akhir zaman Zul," cakap akun @bowasapu.

(by)

MA Vonis Mati 8 Bandar Sabu Jaringan Surabaya-Sumsel, 1 Dibui Seumur Hidup
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Mahkamah Agung (MA) menghukum mati 8 bandar narkoba jaringan Surabaya-Sumatera Selatan (Sumsel) dan satu diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Atas vonis itu, dua orang di antaranya mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sembilan orang itu adalah:

1. Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alis Aditiya alias Nazwar

2. Andik Hermanto alias Andi alias Kentir

3. Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian

4. Candra Susanto alias Candra alias Memet

5. Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M Koyo

6. Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud

7. Frandika Zulkifly alias Dika

8. Faiz Rahmana Putra alias Son

9..Trinil Sirna Prahara

Jaringan ini mengedarkan sekitar 80 kg sabu dari 12 Maret hingga April 2018. Sabu 80 kg itu dibawa dari Palembang dengan tujuan Pulau Jawa.

Setiba di Lampung, sabu dimasukkan ke karung dan diangkut dengan satu unit mobil Fuso. Untuk mengelabui polisi, sabu ditutup dengan muatan singkong.

Selanjutnya, sabu dibagi-bagikan di area Pulau Jawa. Sedangkan sisanya, seberat 9,3 kg, disita beserta 4.950 butir ekstasi di dua lokasi, yaitu Bandara SMB Palembang dan Surabaya. Kesembilannya kemudian diadili dengan terpisah.

Pada 7 Februari 2019, Pengadilan Negeri Palembang (PN) Palembang menjatuhkan hukuman mati kepada 9 orang tersebut. Berikut perjalanan vonis kepada sembilan orang tersebut yang dikutip dari website MA, Selasa (2/3/2021):

1. Letto (25), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

2. Candra (23), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi. Pada 19 Januari 2021 ia mengajukan PK.

3. Trinil (21). Pada 23 Oktober 2019, majelis kasasi mengubah hukuman Trinil menjadi penjara seumur hidup. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Gazalba Saleh dan MD Pasaribu. Alasan majelis meringankan hukuman karena Trinil terjerumus ke jaringan narkoba akibat himpitan ekonomi. Trinil dijanjikan upah Rp 200 juta.

4. Andik (24), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

5. Hasan (38), dihukum mati di tingkat pertama dan tidak banding.

6. Ony (23), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi. Ony kemudian juga diadili lagi di kasus tindak pidana pencucian uang.

7. Sabda (33), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

8. Putra (23, tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi. Saat ini ia sedang mengajukan upaya hukum luar biasa PK.

9. Dika (22), tetap dihukum mati hingga tingkat kasasi.

Source: detikcom

Ungkap Kemungkinan Jokowi Dipidanakan, Refly Harun: Bisa Dijatuhkan dengan Dua Sebab
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa dipidanakan atas kasus kerumunan yang terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Refly Harun menjelaskan soal penolakan laporan masyarakat karena Jokowi diduga melanggar protokol kesehatan.

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube pribadinya, Refly Harun menilai hal tersebut sangat wajar apabila ada sebagian masyarakat Indonesia yang ingin keadilan ditegakan pada seluruh warga bangsa.

Refly Harun menerangkan, jika masyarakat harus memahami hukum karena tidak semudah itu bisa menyentuh orang nomor satu di Indonesia.

Pasalnya, lanjut Refly Harun, untuk presiden, berlaku hak dan proses khusus yang berbeda dibandingkan warga negara biasa jika dirinya melanggar hukum.

Atas hal ini, presiden harus dijadikan warga biasa setelah itu hukum baru bisa ditegakan.

“Seorang presiden kalau mau diproses hukum dipidana biasa ya terlebih dahulu harus dijadikan warga biasa. Tidak bisa dia dalam posisi sebagai presiden,” katanya.

Menurut Refly Harun, secara teori tidak bisa diperkarakan, pasalnya hal itu menjadi konsekuensi negara menganut pasal-pasal impeachment.

“Bayangkan jika presiden diadukan dengan pencemaran nama baik, diadukan ini itu. Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Karena itulah, konstitusi kita sudah mengatakan bahwa presiden itu bisa dijatuhkan dengan dua sebab," ucap Refly Harun.

Menurut Refly Harun, hukum baru bisa dijatuhkan apabila seorang presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara dan melakukan pidana berat atau perbuatan tercela

"Pertama melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti suap, korupsi dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela," ucapnya.

"Kedua, tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden,” ujarnya melanjutkan.

Terkait dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan, lanjut Refly Harun, dalam pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan yang ancaman hukumannya itu hanya satu tahun (pasal 93), maka belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana berat lainnya sebagaimana disebut dalam sebab pertama.

“Tapi apakah akan masuk dalam klausul perbuatan tercela yang dalam UU disebutkan misalnya judi, zina, mabuk. Tapi itu bukan sebuah garis yang sifatnya limitatif, itu adalah contoh dan itu bisa berkembang. Hanya masalahnya adalah pelaporannya bukan ke polisi, melainkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” ujarnya.

(*)

Pernyataan Natalius Pigai Bisa Bikin Pemerintahan Jokowi Rontok
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai bahwa kualitas demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan yang sangat serius dan tajam.

Pigai pun memberikan beberapa indikator yang menjadi penyebab turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Indikator pertama saat Kapolri pada 2015 mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).

"Keputusan itu telah menciptakan sebuah prakondisi terbatasnya kebebasan berekspresi," ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Senin, 1 Maret 2021.

Kedua, saat DPR RI mengeluarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melaporkan setiap orang yang merendahkan martabat anggota parlemen.

"UU MD3 tidak boleh menjadi alat ukur atau membatasi ruang bagi rakyat untuk mengatur lalu lintas artikulasi kepentingan dan pengaturan pesan negara kepada ke rakyat," imbuhnya.

Hal ketiga kata Pigai, yakni kriminalisasi yang nyata dan fakta terhadap pihak oposisi.

Indikator keempat ialah demokrasi yang poseidon (seakan-akan), revisi Undang-undang KPK, dan kekerasan terhadap Papua.

"Dari semua indikator tersebut, telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami penurunan dari demokrasi prominen ke demokrasi seakan-akan," jelasnya

"Jadi, seakan-akan ada pemilu, tapi sesungguhnya tidak ada pemilu. Seakan-akan ada negara yang bersih dan berwibawa, tapi sesungguhnya tidak ada negara bersih," imbuhnya. 

Source: GenPI

Sindir Kaesang, RR: Kapan ke Sawah Agar Harga Beras Petani Melambung
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Saham klub bola Bali United dilaporkan melonjak naik setelah anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep bersua dengan pemilik Bali United Pieter Tanuri, dan mempostingnya di media sosial.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyarankan kepada Kaesang agar melakukan hal yang sama pada bidang pertanian.

Misalnya, pemilik usaha Sang Pisang itu datang ke perkebunan menemui petani.

"Kapan ya Kaesang mau ke sawah. Kali harga berasnya bisa melambung," ujar RR menyindir, Senin, 1 Maret 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa harga beras pada Februari 2021 turun di tingkat petani, dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Tetapi justru harga di tingkat konsumen semakin mahal.

Harga gabah di tingkat petani turun 3,31 persen mtm. Sementara tingkat penggilingan juga lebih rendah 0,08 persen. Adapun level grosir, beras alami kenaikan 0,05 persen, dan tingkat eceran yang dijual ke konsumen ada kenaikan 0,20 persen.

Source: RMOL

Di Praperadilan, MAKI Minta KPK Ambil Alih Kasus Lahan Cengkareng Era Ahok
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih perkara dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal itu merupakan salah satu gugatan yang dibacakan MAKI di sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin, 1 Maret 2021.

"Iya (hari ini sidang). Baru sidang perdana karena Senin minggu kemarin Kejati DKI belum datang," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Dalam gugatan ini, MAKI melawan Kapolri sebagai termohon I, Jaksa Agung sebagai termohon II, Kompolnas sebagai termohon III, dan KPK sebagai termohon IV. Gugatan ini dilakukan karena dihentikannya penyidikan terkait pembelian tanah di Cengkareng di era Ahok.

Dalam petitum gugatan yang dibacakan hari ini, MAKI meminta Majelis Hakim Praperadilan PN Jaksel untuk menyatakan secara hukum bahwa Termohon I telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara diam-diam yang tidak sah menurut hukum dalam bentuk tidak menetapkan tersangka dan tidak segera melimpahkan berkas perkara kepada Termohon II.

Selanjutnya, MAKI meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Termohon III telah turut serta melakukan tindakan penghentian penyidikan secara diam-diam yang tidak sah menurut hukum.

"Memerintahkan Termohon IV (KPK) mengambil alih penyidikan perkara aquo dan selanjutnya menetapkan tersangka serta melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bunyi petitum keenam.

Selain itu, MAKI meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada KPK.

Boyamin menjelaskan, perkara awal terjadi pada 2015. Saat itu, Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran Pemprov DKI melakukan pembelian lahan seluas 46 hektare yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun dengan harga Rp 668 miliar yang bersumber dari APBD DKI.

Seiringnya waktu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI era Ahok ternyata tercatat sebagai aset milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI.

Selanjutnya, kata Boyamin, pada awal penyidikan perkara tindak pidana korupsi ini, Bareskrim Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung pada 29 Juni 2016. Namun, tidak disertai nama tersangkanya.

Selama proses penyidikan, Bareskrim tidak memberikan informasi perkembangan penyidikan kepada Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung pun telah mengirimkan surat permintaan informasi perkembangan penyidikan kepada Bareskrim sebanyak dua kali. Namun, tidak digubris oleh Bareskrim.

Kemudian, Bareskrim Polri pun selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke Polda Metro Jaya. Akan tetapi, pihak Kepolisian juga tidak kunjung menetapkan tersangka.

"Bahwa dengan berlarut-larutnya penanganan atas pokok perkara korupsi pembelian tanah Cengkareng, sudah seharusnya diambil alih oleh Termohon IV (KPK). Yang mana, juga tidak dilakukan oleh Termohon IV," kata Boyamin.

Boyamin pun menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara nomor 553K/TUN/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang memperlihatkan bahwa tanah yang dibeli Pemprov DKI era Ahok telah disengketakan di Pengadilan sejak 2013 dan Pemprov melalui Suku Dinas Pertanian menjadi pihak dalam perkara tersebut.

"Sehingga seharusnya Pemerintah DKI Jakarta Cq Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 (Ahok) lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah akan membeli tanah tersebut atau tidak," terang Boyamin. 

(*)

Politik Alkohol di Papua, Dandhy: AS Menindas Warga Indian dengan Alkohol, Begitupun Austalia
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Jurnalis cum aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono pernah menulis tentang politik alkohol di Papua, yang dapat berujung pada penguasaan tanah Papua oleh pengusaha.

Tulisan itu ia unggah di Facebook pada 13 Mei 2017, dengan membagikan foto dirinya bersama Filep Karma, aktivis kemerdekaan Papua. Ia menuliskan soal politik alkohol berdasarkan pengalaman hidup Filep yang memilih berhenti mengonsumsi alkohol sejak tahun 1998, karena tak mau ditindas oleh kelompok yang ingin mengusasai tanah Papua.

"Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua," kata Filep, sebagaimana ditulis Dandhy.

Tak cuma pengalaman Filep, lanjut Dandhy, ihwal sikap terhadap "politik alkohol" juga ia dapati di pedalaman Merauke ketika tokoh-tokoh gereja juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap penguasaan tanah. Bukan soal dosa dan pahala.

"Mereka yang suka mabuk akan berusaha mendapatkan uang. Kalau uang sudah habis, lalu tergoda menjual tanah ke perusahaan (kelapa sawit)," kata Nico Rumbayan, seorang pastor di Muting, dikutip Indozone dari tulisan Dandhy.

Tak cuma di Papua, penolakan terhadap "politik alkohol" juga mendapat penolakan di Kalimantan Barat.

Warga Dayak yang mengelola "bank alternatif" atau credit union di pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat, juga tidak memberikan pinjaman kepada anggota koperasinya yang membuka usaha warung yang menjual minuman alkohol.

Lagi-lagi bukan karena motif agama.

"Perusahaan melemahkan daya tahan ekonomi masyarakat lewat minum-minum dan mabuk-mabuk. Kami tidak mau mendukung usaha yang melancarkan pengambilalihan tanah dan mengancam ekonomi anggota CU yang lain," tutur pengelola CU Gemalaq Kemisiq, ditulis Dandhy.

Karma sendiri divonis 15 tahun penjara setelah mengibarkan bendera "Bintang Kejora" dalam sebuah upacara di Jayapura pada 1 Desember 2004.

Saat Presiden RI Jokowi hendak memberi grasi, ia menolak karena baginya, menerima grasi Presiden RI sama saja dengan mengaku salah dan memohon pengampunan. Sementara baginya, menuntut kemerdekaan Papua bukan merupakan kesalahan dan tak perlu ampunan.

"Akhirnya saya dipaksa keluar penjara setelah menjalani 11 tahun karena remisi-remisi. Saya dipaksa masuk, sekarang saya dipaksa keluar demi citra internasional bahwa RI tak punya tahanan politik," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyentil Presiden Jokowi soal Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Menurut Jazilul, aturan investasi miras bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak mencerdaskan bangsa.

"Saya selaku wakil ketua MPR RI menolak keras perpres miras sebab itu bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya, Senin, 1 Maret 2021.

Menurut kader PKB ini, miras lebih banyak menghadirkan kerusakan daripada manfaat. Nilai investasi yang dihasilkan tidak sebanding dengan kerusakan bangsa di masa depan.

"Kita bukan bangsa pemabuk. Kita bangsa yang berketuhanan. Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya," katanya.

Jazilul menambahkan bahwa jangan sampai Indonesia semakin miskin dengan adanya investasi miras tersebut.

"Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan kesehatan jiwa kita dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras. Celaka menanti kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal, salah satunya mengatur soal investasi miras di daerah tertentu.

Investasi industri miras hanya boleh dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan "dalih" memperhatikan budaya dan kearifan setempat. 

(*)

Sebut Miras Budaya di Papua, Denny Siregar Disentil Sejarawan: Kalau Belajar Jangan Bolos
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar menuangkan pendapatnya soal izin investasi minuman keras atau miras di sejumlah daerah.

Melalui akun Twitter @Dennysiregar7, Minggu, 28 Februari 2021, Denny membagikan artikel mengenai empat provinsi yang diperbolehkan membuka izin investasi miras.

Keempat provinsi itu adalah Papua, Bali, NTT dan Sulawesi Utara.

"Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua dan Sulut doang.. Disana miras itu budaya, drpd dilarang2 sekalian jadikan pendapatan..Kalo misalnya Aceh ma Sumbar juga dibolehkan meski disana gada budaya minum miras, bolehlah ente caci maki..," cuit Denny.

Kicauan Denny ini menyulut beragam komentar netizen. Bahkan, sejarawan JJ Rizal melontar sindiran pedas terhadap pernyataan Denny.

"Ini pelajaran penting, kalau pas pelajaran ilmu budaya dasar jangan bolos ya, bahaya," tulis akun @JJRizal, Senin, 1 Maret 2021.

Sebelumnya, aktivis HAM Natalius Pigai menyentil kebijakan pemerintah yang membuka izin investasi minuman keras di Papua.

Menurut Pigai, ada oknum pejabat negara yang diduga mengusulkan izin tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Pejabat tersebut mengklaim sebagai Orang Asli Papua. Pigai sudah merasa ragu atas kapasitasnya. Akibat ulahnya, menurut Pigai, Presiden Jokowi akhirnya tertipu lagi.

Hal ini disampaikan Pigai melalui akun Twitter @NataliusPigai2, Minggu, 28 Februari 2021.

"Ada Pejabat Negara yg ngaku 'Org Asli Papua' kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah2 Kristen. Apa motifnya?. Sy sdh Protes krn ragu dgn Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tdk mampu Kerja? & hadirkan investasi yang lebih bermartabat?. Kasihan Jokowi Tertipu 2 Kali," tulis Pigai. 

(*)

Panas! Denny Siregar Sebut Miras Budaya Papua, Rahung Nasution Geram, 'Borjong Kau'
Selasa, Maret 02, 2021

On Selasa, Maret 02, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pembukaan izin investasi minuman keras atau miras di sejumlah daerah menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Namun, pegiat media sosial Denny Siregar punya alasan berbeda sehingga mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut Denny, miras tersebut merupakan budaya di empat provinsi yang membuka izin investasi tersebut. Keempatnya adalah Papua, Bali, NTT dan Sulawesi Utara.

Hal ini disampaikan Denny melalui akun Twitter @Dennysiregar7, Minggu, 28 Februari 2021.

Pernyataan Denny ini menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan, koki berpenampilan eksentrik Rahung Nasution membantah bahwa minuman keras berupa arak dan tuak merupakan tradisi warga Papua.

"Kau banyak bacot! Di Papua nggak ada tradisi nyadap tuak dan bikin arak macam opungmu di Tapanuli. Miras datang ke Papua bersama Freeport, bisnis esek-esek dan kolonialisme Indonesia. Borjong kau!!!" tulis akun Twitter @rahung, Senin, 1 Maret 2021.

Sejarawan JJ Rizal melontar sindiran pedas terhadap pernyataan Denny.

"Ini pelajaran penting, kalau pas pelajaran ilmu budaya dasar jangan bolos ya, bahaya," tulis akun @JJRizal, Senin, 1 Maret 2021.

Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar membagikan artikel mengenai empat provinsi yang diperbolehkan membuka izin investasi miras.

Keempat provinsi itu adalah Papua, Bali, NTT dan Sulawesi Utara.

Menurut Denny, miras merupakan budaya di daerah-daerah tersebut.

"Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua dan Sulut doang.. Disana miras itu budaya, drpd dilarang2 sekalian jadikan pendapatan..Kalo misalnya Aceh ma Sumbar juga dibolehkan meski disana gada budaya minum miras, bolehlah ente caci maki..," cuit Denny melalui akun @Dennysiregar7, Minggu, 28 Februari 2021.

(*)