PILIHAN REDAKSI

Ustaz Abdul Somad Ditolak Singapura, Sandiaga Uno: UAS Penggerak Ekonomi

BENTENGSUMBAR.COM - Terkait Ustaz Abdul Somad (UAS) yang mengaku dideportasi dari Singapura, begini komentar Menteri Pariwisata...

Advertorial

Tak Mau Kasus Penendang Sesajen Berakhir Damai, Ruhut Sitompul: Bayangkan Kalau Kita Orang Hindu
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Belakangan ini Tanah Air memang sedang hangat memperbincangkan soal viralnya seorang pria tendang sesajen di kawasan Gunung Semeru.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, masyarakat pun seolah terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra, di mana pihak pro tak setuju jikalau sang pelaku bernama Hadfana Firdaus dipenjara.

Salah satunya sikap itu datang dari rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin. 

Ia diketahui meminta masyarakat untuk memaafkan perbuatan sang penendang sesajen viral di Gunung Semeru.

Namun, tidak demikian dengan politisi PDIP, Ruhut Sitompul, yang justru menolaknya mentah-mentah. 

Ia tidak terima penendang sasajen berinisial HF di Gunung Semeru berakhir damai karena menurutnya, apa yang dilakukan pelaku sudah melukai perasaan kelompok lain.

Oleh karena itu, Ruhut tetap meminta agar pihak berwajib untuk melanjutkan proses hukum HF.

"Jadi semua kasus sudah masuk harus dipores, tidak bisa dihentikan," tegas Ruhut, dikutip terkini.id, Minggu (16 Januari 2022).

"Bayangkan kalau kita orang Hindu atau Kristen?" lanjutnya.

Ruhut juga menyayangkan sikap Prof Al Makin yang diketahui meminta kasus tersebut dihentikan.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan profesor itu," ujar Ruhut.

Sebelumnya diketahui Al Makin meminta masyarakat memaafkan penendang sesajen di Gunung Semeru dan agar proses hukumnya dihentikan.

"Saya sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia tolong maafkan saudara HF," pintanya.

"Kewajiban kita adalah memaafkan kepada saudara yang kebetulan khilaf dan mungkin keliru," sambungnya.

"Saya menyerukan, baik Pemerintah maupun kepolisian, baik pihak yang berkait dengan hukum, tolong dimaafkan pelaku ini," pungkasnya. (Suara)

Mujahid 212: Yang Melaporkan Ubedilah Badrun Harus Dikecam karena Sesat dan Menyesatkan
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Melaporkan balik orang yang membuat laporan terhadap anaknya Presiden Joko Widodo merupakan perbuatan sesat dan menyesatkan. Pihak kepolisian sudah seharusnya menolak laporan tersebut.

Begitu kata pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi dilaporkannya Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke polisi setelah melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ubedilah Badrun dilaporkan oleh sekelompok pendukung Presiden Jokowi yang bernama Jokowi Mania (Joman).

Menurut Damai, pelaporan yang dilakukan oleh Ubedillah ke KPK sudah merujuk sistem perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Mujahid 212 mendukung penuh KPK untu melakukan investigasi dan penyidikan terhadap Gibran dan Kaesang.

“Kami mengecam keras para pelapor Ubedilah Badrun kepada pihak Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh individu atau pihak manapun yang mengatasnamakan sebuah elemen atau kelompok tertentu," ujar Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/1).

Damai mengingakan bahwa yang dilakukan oleh Ubedilah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sebatas menjalankan implementasi dari peran serta masyarakat sesuai dengan PP 43/2018.

"Maka risiko hukumnya, KPK wajib segera menindaklanjuti pengaduan atau laporan," kata Damai.

Selain itu, selain KPK harus profesional, juga harus kredibel dan akuntabel dengan cara tegas dan berani dan mengesampingkan atau menolak jika ada pihak atau kelompok atau elemen yang terindikasi berusaha menghalangi melalui berbagai pola, termasuk intimidasi-intimidasi.

"Dengan pola salah satunya yang mirip dilakukan oleh sebuah kelompok dengan modus melaporkan Ubedilah telah melakukan fitnah kepada Gibran dan Kaesang," jelas Damai.

Berdasarkan prinsip hukum, apa yang dilaporkan oleh Ubedilah wajib ditanggapi serius oleh KPK sampai dengan terbukti atau tidak terbukti.

Karena, apa yang dilakukan oleh Ubedilah dipayungi oleh sistem hukum positif yang pada praktiknya harus ditegakkan secara berkepastian hukum atau rechmatigheid, serta demi keadilan semata atau gerechtigheit yang dicita-citakan untuk ditegakkan sesuai prinsip NKRI.

"Jadi pelaporan yang dilakukan oleh orang atau kelompok terhadap seorang atau individu, yakni Ubedilah yang sedang melaksanakan perintah UU adalah perbuatan sesat dan menyesatkan, sehingga tindakan pelaporan terhadap Ubedilah mesti dikecam oleh masyarakat pemerhati penegakan hukum sebagai masyarakat pencari keadilan, serta sepatutnya menurut hukum untuk ditolak oleh penyidik Polda Metro Jaya," pungkas Damai. (RMOL)

Fadli Zon Meradang Prabowo Dituduh Jalin Hubungan dengan Israel
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon langsung beraksi atas tudingan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dia menegaskan, kabar itu tidak benar dan merupakan propaganda dari Israel.

"Tidak benar, hoaks. Propaganda murahan," kata Fadli Zon lewat akun Twitter-nya, Sabtu (15/1).

Kabar soal Prabowo Subianto yang akan menjadi tokoh rekonsiliasi Indonesia-Israel bermula dari pemberitaan The Jerusalem Post pada 11 Januari 2022.

The Jerusalem Post mengamati berbagai pertemuan, pernyataan, dan laporan sepanjang tahun 2021 yang mengesankan hubungan Indonesia dan Israel semakin dekat.

Prabowo pernah bertemu dengan Penasihat Keamanan Israel Eyal Hulata pada November 2021.

Selain itu, Prabowo juga bertemu dengan wakil Israel di Bahrain, Itay Tagner, pada waktu yang sama.

Ditambah lagi, konsultan pertanian yang juga penasihat senior mantan Menteri Pertahanan Israel, Shmuel Friedman, mengungkapkan bahwa Prabowo punya perhatian yang sama dengan Israel soal ketahanan pangan.

"Saya percaya bahwa hubungan dua negara perlu dimulai dari sana, dengan ketahanan pangan," sebut katanya.

"Tidak dengan senjata, melainkan dengan makanan," sambungnya.

Seperti diketahui. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi sejauh ini. (GenPI)

Nasihati Kadrun, Denny Siregar Minta Tak Usah Urusi Bisnis Kaesang: Jualan Parfum dan Obat Herbal Aja!
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Pegiat media sosial, Denny Siregar, belum lama ini memberikan nasihatnya pada pihak-pihak yang ia sebut sebagai ‘kadrun’.

Usut punya usut, nasihat tersebut muncul usai banyaknya pihak yang mencurigai bisnis Kaesang Pangarep.

Ya, seperti diketahui, dua putra Presiden Jokowi, Kaesang dan Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke KPK.

Adapun laporan tersebut dilakukan oleh seorang dosen bernama Ubedilah Badrun belum lama ini.

Gibran maupun Kaesang dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

Nah, menanggapi hal itu, Denny Siregar lantas buka suara dan memberi nasihat kepada orang yang sibuk mengurusi bisnis Kaesang.

Bahkan menurutnya, ketimbang sibuk memikirkan dan mengurusi bisnis anak Presiden Jokowi, lebih baik pihak yang ia sebut sebagai ‘drun (kadrun) jualan parfum dan obat herbal saja.

“Udah lah drun. Jualan parfum ma obat herbal aja,” tulis Denny Siregar, dikutip terkini.id via Twitter pada Minggu, 16 Januari 2022.

“Gak usah mikir bisnis Kaesang,” lanjutnya lagi.

“Berat. Lu ga akan kuat,” tandas Denny Siregar.

Lalu dalam cuitan lain, Denny Siregar juga tampak membahas dari mana asal uang yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep.

“Nih, saya coba jelaskan secara sederhana darimana duit Kaesang,” tuturnya.

“Ini bisnis dunia baru, yang dilakukan banyak milenial memanfaatkan media sosial,” sambungnya.

“Itu si dosen ma Rizal Ramli, kalo nanya depan @elonmusk, “Darimana uangmu ??” Dia pasti ngakak ampe kentut2,” pungkas Denny menohok. (terkini)

Gibran dan Kaesang Dilaporkan KPK, Sri Mulyani Ikut Terbawa
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait aliran dana milik anka Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

Seperti diketahui, Dosen UNJ Ubedilah Badrun melaporkan Gibran Rakabumin dan kaesang ke KPK.

Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK dengan dugaan terjadi KKN mengenai relasi bisnis yang dimiliki oleh mereka.

Pelaporan Gibran dan Kaesang mengarah isu politis mengingat keduanya merupakan bagian dari istana untuk saat ini.

Menurut Rocky Gerung, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani seharusnya paham tentang lalu lintas keuangan yang terjadi di lingkungan istana.

"Sudah dari setahun yang lalu bahkan, ibu Sri Mulyani atau penguasa-penguasa keuangan di istana diingatkan untuk perhatikan lalu lintas keuangan yang enggak benar," kata Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya, Sabtu (15/1).

Gerung menilai dilaporkannya Gibran dan Kaesang ke KPK, Sri Mulyani melihat lalu lintas keuangan di depan matanya.

"Itu ada lalu lintas keuangan yang mencurigakan mestinya dia kasih peringatan dong, PPATK atau segala macam," tandasnya.

Menurut dia, masyarakat pun bertanya asal-usul sumber dana besar yang dimiliki Gibran dan kaesang.

"Ini yang harus dijelaskan dana besar milik Gibran dan Kaesang itu dari mana?," pungkas Rocky Gerung. (GenPI)

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Langkah Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencuri perhatian publik.

Apalagi setelah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Imanuel Ebenezer alias Noel melaporkan Ubedilah ke Polda Metro Jaya.

Kepada Ubedilah Badrun, Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie M. Massardi berpesan untuk memantapkan diri karena telah memilih jalan pergerakan.

“Ketika memilih Jalan Pergerakan, kita memang harus siap untuk hadapi segala hal yang tak mungkin terutama terkait risiko, yang paling tak masuk akal sekalipun,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (16/1).

Menurutnya, kebenaran yang akan diungkap tidak akan mungkin bisa dibakar oleh api membara sekalipun. Dia meminta Ubedilah Badrun untuk tegar seperti Nabi Ibrahim saat menghadapi kezaliman Raja Namrud.

“Bacalah kisah Nabi Ibrahim saat diperintah Raja Namrud masuk kobaran api,” tutupnya. (RMOL)

Pengamat Beber Keanehan Dalam Laporan Ubedilah Badrun: Tindakan Ubedilah Sangat Bernuansa Politik, Sebagai Seorang ASN Sudah Tidak Lagi Menjaga Netralitas
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mengatakan ada keanehan dalam pelaporan dosen Univervitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadap dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

Fernando melihat bahwa laporan tersebut belum memiliki bukti yang cukup. Alhasil, laporan dari Ubedilah Badrun ini terkesan sangat tendensius dan sangat politis.

"Sepertinya Ubedilah kurang memiliki cukup bukti untuk melaporkan kedua anak Presiden Jokowi tersebut ke KPK," kata Fernando, dilansir dari GenPI.co, Ahad, 16 Januari 2021.

Fernando menduga bahwa Ubedilah hanya membuat asumsi sendiri atas pelaporan mengenai investasi yang dilakukan oleh perusahaan Gibran dan Kaesang, sehingga tidak ada bukti permulaan yang kuat.

"Saya melihat tindakan Ubedilah sangat bernuansa politik sehingga sebagai seorang ASN sudah tidak lagi menjaga netralitas," ujarnya.

Fernando mengatakan, tindakan Ubedilah melaporkan Gibran dan Kaesang bisa saja dilakukan untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

Selain itu, laporan Ubedilah ini juga telah menimbulkan efek opini buruk kepada Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang Pangarep.

"Saya beranggapan bahwa Ubedilah sudah melanggar UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 bagian f tentang netralitas ASN," katanya.

Menurutnya, sudah sepatutnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara mengambil tindakan tegas kepada Ubedilah.

"Pemecatan dari ASN dan dosen di UNJ," pungkas Fernando. (*)

Viral Pemuda Acungkan Jari Tengah ke Foto Presiden Jokowi, Husin Shihab: Kurang Ajar Banget, Diduga Inisial AD
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Viral seorang pemuda mengacungkan jari tengah ke foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial atau medsos.

Dalam foto yang beredar di medsos tersebut, terlihat seorang pemuda mengenakan kaos hitam, berambut panjang dan diikat, serta di tangan kirinya memegang foto Jokowi.

Sementara, tangan kanannya justru mengacungkan jari tengah kepada mantan Wali Kota Solo itu.

Menanggapi hal ini, Ketua Cyber Indonesia Husin Shihab pun berang.

Melalui akun Twitter pribadinya, Husin Shihab mempertanyakan identitas pemuda yang dinilainya kurang ajar.

"Ini siapa sih? Kurangajar banget," kata Husin Shihab, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @HusinShihab pada Minggu, 16 Januari 2022.

Husin Shihab mengatakan, pelaku yang mengacungkan jari tengah kepada foto Jokowi itu diduga berinisial AD.

"Diduga inisial AD," ujarnya.

Cuitan tersebut pun mendapat berbagai respons dari netizen di media sosial. Ada yang memaklumi aksi tersebut karena diduga kecewa terhadap Jokowi, hingga ada yang mempertanyakan adab si pelaku.

"Yg saya tau ini adalah bentuk kekecewaan dia terhadap presiden di negara tempatnya berdomisili semoga pemimpin dinegaranya lebih baik lago sehingga orng ini tidak perlu menunjukkan kekecewaanya lagi seperti di foto ini," tulis akun @dynsarii1.

"Sama ibu bapaknya keliatannya juga begitu sikapnya, gak punya akhlak dan adab. Naudzubillah Min Dzalik," tutur akun @dhehara.

"Ini dia lagi lagi penuh kecewa, perlu di didik ini . Ini anak salah didik," cuit akun @RobertoYakub. (Seputartangsel)

Wahabi Gencar Tebar Dakwah di Medsos, Gus Muhaimin: Kita Berhasil Mengejar...
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang paling sukses di tengah pandemi Covid-19 yang mulai masuk Indonesia sejak awal 2020 yang lalu.

“Alhamdulillah pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang paling sukses di dalam masa pandemi yang menimpa seluruh lembaga-lembaga pendidikan,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri Simaan Rutin Jumat Kliwon di Ponpes Darul Quran wal Irsyad Wonosari, Gunung Kidul, Jumat (14/1/22).

Dalam kegiatan yang juga dirangkai dengan Haul Almagfurlah KH. Muhammad Munawir tersebut, Muhaimin juga menyinggung perubahan yang begitu pesat di setiap lini kehidupan, termasuk model berdakwah.

Menurut Muhaimin, dalam kurun waktu 10-15 tahun yang lalu, konten dakwah di media sosial begitu ramai dan dikuasi oleh kelompok-kelompok penentang NKRI dan Pancasila seperti Wahabi. Namun saat ini jemaah Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyyah sudah mampu turut serta meramaikan konten medsos.

“Saya masih ingat 10-15 tahun yang lalu dakwah islamiyah di dunia maya didominasi oleh kelompok-kelompok wahabi. Tapi alhamdulillah lima tahun terakhir ini kita berhasil mengejar dan insyaallah lebih unggul dibanding dakwah islamiyah yang lainnya,” tutur Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI ini juga mengajak para santri untuk tidak antipati terhadap politik. Dia menyatakan tanpa peran di politik perubahan-perubahan yang diharapkan tentu akan disulit digapai.

“Siapa yang tidak ikut dalam politik tidak akan ikut dalam menentukan perubahan,” ungkapnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, perubahan yang begitu pesat memerlukan solusi yang tepat dan cepat juga. Pun demikian bagi kalangan santri di pesantren yang juga perlu bersiap diri menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

Gus Muhaimin menyebut tiga tantangan yang harus segera dibenahi menghadapi perubahan. Pertama, Indonesia harus setara. Menurut Gus Muhaimin, sistem ekonomi Indonesia yang belum adil harus lekas dibenahi agar kesetaraan itu terwujud.

Kedua, Indonesia profesional. Gus Muhaimin menjelaskan bahwa pada tahun 2030 mendatang jumlah angkatan muda di Indonesia diperkirakan akan meledak hampir 40 persen dari seluruh populasi.

Ketiga, Indonesia lestari di mana ekonomi Indonesia hanya bergantung pada beberapa aspek, antara lain tambang. Ini harus diubah bahwa kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas pembangunan Indonesia.

“Indonesia diharapkan menjadi solusi kelestarian dan berkontribusi bagi keselamatan dunia, baik alamnya maupun peradabannya. Insyaallah Indonesia bersama santri dan juga ulama ahlussunnah waljamaah bisa menjadi alternatif bukan hanya bagi kita, tapi juga dunia,” tukas Gus Muhaimin.

Acara tersebut turut dihadiri Pengasuh Ponpes Darul Quran wal Irsyad KH. A. Kharis Masduqi, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistiono, Ketua DPW PKB Jateng KH. Yusuf Chudlori, Stafsus Menteri Perdagangan Lukmanul Khakim, serta ratusan santri Ponpes Darul Quran wal Irsyad. (Telusur)

Pendiri Bangsa Akan Nangis Lihat Kondisi Indonesia, Ketua DPD RI Sampai Buka Rekaman Sidang BPUPKI
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Pendiri bangsa akan menangis melihat kondisi Indonesia saat ini. Hal itu diungkapkan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Karena, Indonesia terjerumus dalam kubangan liberalisme kapitalistik, tak seperti cita-cita luhur dan hakiki lahirnya bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

La Nyalla mencoba mengajak merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa Indonesia. 

“Seandainya mereka berada di tengah-tengah kita hari ini, dan melihat bagaimana wajah Indonesia hari ini,” ucapnya dilansir dari fajar.co.id.

Untuk melihat lebih dekat cita-cita para pendiri bangsa, LaNyalla membuka rekaman beberapa percakapan para pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Muhammad Yamin, dengan tegas mengatakan Negara Rakyat Indonesia adalah Pemerintahan Syuriyah, pemerintahan yang didasarkan atas permusyawaratan antarorang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas faham perwakilan.

“Sementara Ki Bagoes Hadikoesoemo mengatakan bahwa kita harus mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan, sehingga menjadi bulat,” papar LaNyalla.

Dan Mr Soepomo mengatakan, cara mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi barat.

Yakni yang menyamakan manusia satu sama lain, seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya.

Lalu, Bung Karno memungkasi dengan mengatakan, kalau mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

“Itulah sebagian pemikiran para pendiri bangsa yang berada dalam suasana kebatinan yang sama. Pemikiran-pemikiran jernih tersebut lahir karena mereka merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah,” tegas LaNyalla. (Manadopost)

Airlangga Tak Laku Dijual, Pengamat Sarankan Golkar Cari Tokoh Alternatif
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Petinggi Partai Golkar masih ngotot akan mengusung Airlangga Hartarto meskipun elektabilitasnya tak kunjung meningkat.

Bahkan hasil survei salah satu lembaga survei, elektabilitas Airlangga dibawah Dedi Mulyadi. 

Hasil tersebut tentu memaluhkan mengingat Airlangga sudah intens melakukan beragam kegiatan politik untuk mengerek elektabilitas.

"Jadi, dilihat dari elektabilitasnya, Airlangga memang sangat tidak layak untuk diusung menjadi capres. Sebab, sulit bagi Golkar untuk mengerek elektabilitas Airlangga karena sosoknya memang tak layak dijual," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Sabtu.

Kalau Golkar tetap memaksakan mengusung Airlangga, maka partai berlambang pohon beringin ini akan kehilangan momentum dan mengalami kekalahan. 

Golkar sebagai partai yang selalu masuk dua besar dalam Pileg, tentu aneh bila terus ketinggalan kereta.

Golkar terkesan tidak dapat mengoptimalkan sebagai partai besar hanya karena salah mengusung capres dari kadernya.

Karena itu, ia menyarankan agar Partai Golkar sebaiknya melakukan survei internal untuk mendapatkan nama yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres. 

Cara ini akan lebih objektif dalam memilih kadernya yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Dengan cara itu, Golkar akan terbebas dari keharusan memilih capres dari ketua umum. Mekanisme seperti ini sudah tidak relevan dan ketinggalan zaman.

"Jadi, Golkar sudah saatnya berubah dalam menjaring capres agar kader terbaiknya yang diusung sebagai capres. Itu perlu dilakukan Golkar agar tidak terus menerus kehilangan momentum," tuntasnya. (Telusur)

Sekjen Jokpro Dukung Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Nih Alasannya
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi - Prabowo (Jokpro) 2024 Timothy Ivan Triyono mengataan salah satu penyebab munculnya wacana masa jabatan presiden tidak periode karena tidak ada tokoh calon presiden (Capres) yang lebih baik dari sosok Presiden Joko Widodo saat ini.

Timothy menyebut Presiden Jokowi menjadi benchmark atau angka minimal bagi sosok capres yang akan maju, namun belum ada yang mampu menyamainya.

Oleh sebab itu, Timothy mendorong mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk kembali memimpin Indonesia pada periode selanjutnya.

“Jangan sampai nanti di 2024 kita tidak bisa mencari pengganti Pak Jokowi atau penerus Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi itu sudah membuat benchmark yang cukup tinggi untuk kepemimpinan di masa yang akan datang,” kata Timothy dalam siaran pers pada Sabtu (15/1/2022).

Menurut Timothy, apabila sampai pada pilpres 2024 mendatang belum juga ditemukan tokoh yang menyamai Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi harus mau dicalonkan kembali oleh masyarakat menjadi presiden.

“Jadi, paling tidak Pak Jokowi ini sekarang jadi angka minimal ya. Jadi, kalau 2024 nanti, Pak Jokowi tidak bisa menunjuk ke luar, mencari pengganti atau penerusnya maka mau tidak mau saya harap Pak Jokowi menunjuk dirinya sendiri, menunjuk ke dalam,” kata Timothy.

Timothy menganalogikan kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini yang membawa negara Indonesia menjadi negara yang maju dan besar dengan sebuah pesawat yang sedang terbang naik tinggi.

“Istilahnya, sekarang ini Pak Jokowi sedang membawa pesawat Indonesia itu terbang lebih tinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil rilis survei terbarunya dengan mengungkapkan tren dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk kembali maju tiga periode pada Pilpres 2024 terus meningkat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan pada September 2021 dukungan Presiden Jokowi untuk maju 3 periode hanya 27,5%.

Namun, dukungan ini meningkat dalam dua survei terakhir, yakni pada November 2021 dengan tingkat dukungan berada pada angka 38,4% dan pada Desember 2021 kembali meningkat menjadi 40%.

Tren peningkatan ini tidak berbeda jauh dengan dukungan publik terhadap perpanjangan masa jabatan presiden untuk tiga periode.

Pada September 2021, hanya 23,9% responden yang mendukung wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Namun, dalam dua survei terakhir, dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden mengalami peningkatan yang signifikan.

“Pada November 2021, yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode naik menjadi 35,6% dan kembali naik pada Desember 2021 menjadi 38,6%,” kata Burhanuddin saat rilis hasil survei secara daring, Minggu (9/1/2021). (jpnn)

Anak Jokowi Dilaporkan ke KPK, Emrus: Publik Akan Berkesimpulan 'Oh, Ternyata Anak Presiden Begitu'
Minggu, Januari 16, 2022

On Minggu, Januari 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Laporan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, terkait dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dua putra Presiden Joko Widodo bisa membentuk persepsi buruk di publik.

Analisis itu disampaikan oleh komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, dalam diskusi bertajuk "Politik Lapor-lapor KPK" yang digelar di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (15/1).

Mulanya, Emrus menerangkan tentang pesan dalam ilmu komunikasi, di mana menurutnya sangat bergantung pada kepentingan seseorang.

"Cek mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintah, menyampaikan pandang-pandangan yang berbeda dengan pemerintah, antitesis dari pemerintah," ujar Emrus.

Termasuk, kata Emrus, soal pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh publik atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum di dalam pemerintahan.

"Tidak boleh kita tertiup oleh opini-opini mereka, kita tergiring dengan sajian data, fakta yang mereka sampaikan. Karena ketika data dan fakta itu disampaikan, di situ sudah terjadi framing," tutur Emrus.

"Fakta iya, tapi fakta yang mana yang disajikan? Pasti data yang sesuai dengan kepentingannya. Fakta yang lain? Nah ini kita harus kritis," imbuhnya.

Maka dari itu, Emrus memandang kalau pelaporan yang diajukan Ubedilah ke KPK tidak berdasarkan riset yang mendalam, dirinya mempertanyakan laporan tersebut.

"Kalau hanya sekadar melapor, melapor, dan melapor, saya khawatir ini disalahgunakan. Jadi men-downgrade seseorang," katanya.

Sehingga, Emrus dalam konteks ini menyarankan kepada pemangku pembuat regulasi untuk memasukan sebuah aturan yang cukup ketat dalam hal pelaporan.

"Kenapa tidak dimasukan ke dalam undang-undang, apabila pelapor tidak terbukti pelaporannya maka hak pelaporannya dicabut," ucapnya.

Lebih lanjut, Emrus menuturkan bahwa aturan tersebut bisa menjadi solusi untuk supaya tidak sembarangan orang melaporkan dugaan tindak pidana.

Sebabnya, dia menilai suatu komunikasi yang disampaikan pertama kali, dan diketahui publik secara luas, maka pesan yang sampai akan langsung melekat dalam kepala seseorang.

"Teori komunikasi mengatakan, ketika seseorang dilaporkan orang sudah berkesimpulan orang itu salah. Oh ternyata anak presiden begitu," ungkapnya.

"Nah ini berbahaya. Karena pesan komunikasi yang pertama yang tertanam di metakongnisi seseorang. Sekalipun nanti di pengadilan dia tidak bersalah itu tidak begitu berpengaruh," tutup Emrus. (RMOL)

Natalius Pigai Bikin Ulah Lagi? Sebut Pemerintah Abaikan Umat Islam dan Ham karena Vaksin Tidak Halal
Sabtu, Januari 15, 2022

On Sabtu, Januari 15, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menuntut pemerintah khususnya Kemenkes untuk mengabulkan permohonan rakyat terkait masalah vaksin halal. 

Pigai menyebutkan bahwa penyediaan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat merupakan amanat Konstitusi Hak Asasi Manusia serta amanat UUD 1945.

“Sesuai dengan amanat konstitusi Hak Asasi Manusia (HAM) pada pembukaan Deklarasi Universal HAM dan amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 28 maka negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan warga negara termasuk menyediakan vaksin halal sebagai pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi umat Islam” ungkap Pigai.

Selain itu, Natalius Pigai mengatakan berdasarkan Konfrensi Kairo tahun 1991, PBB telah mengesahkan Hak Asasi Manusia (HAM) Partikular tentang HAM berbasis pada Islam.

Natalius Pigai Bicarakan Kebutuhan Umat Islam Untuk Dapatkan Vaksin Halal

Salah satu pasalnya berbicara tentang menghormati kebutuhan Umat Islam.

“PBB mengesahkan HAM Particular berdasarkan konsensi deklarasi Kairo tahun 1991 tentang hak asasi manusia berbasis pada Islam hukum-hukum kitab suci."

"Salah satu yang diadobsi itu adalah bagaimana HAM menghormati kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan itu sudah diadobsi,” ujar Pigai.

Oleh karena itu, Menurut Natalius Pigai kalau pemerintah tidak memenuhi kebutuhan Umat Islam tentang vaksin halal maka pemerintah telah mengabaikan HAM. 

“Kalau Negara tidak menyediakan vaksin halal, sudah pasti negara mengabaikan Hak Asasi Manusia dan warga negara khususnya umat Islam,” pungkasnya. (Djawanews)

Medan Gempar! Video Porno Wanita Diduga Anggota DPRD, Polres Belawan Gerak Cepat Menyelidiki
Sabtu, Januari 15, 2022

On Sabtu, Januari 15, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Polres Belawan, bergerak cepat menyelidiki beredarnya video porno seorang wanita yang diduga anggota DPRD. 

Hal itu ditegaskan Kapolres Belawan, AKBP Faisal Rahmat Simatupang, ketika menerima informasi beredarnya video asusila tersebut.

Faisal menegaskan akan segera melakukan penyelidikan atas kebenaran video porno mirip salah satu anggota DPRD di Kota Medan tersebut.

"Saya belum mengetahui isinya seperti apa. Pastinya segera saya cek isinya," ujarnya.

Warga Kota Medan, Sumatera Utara, digemparkan dengan beredarnya video porno seorang wanita yang diduga anggota DPRD. 

Video porno tersebut, beredar luas melalui group aplikasi pesan singkat WhatsApp (WA), Jumat (14/1/2022).

Dalam rekaman video tersebut, wanita yang diduga berusia sekitar 40-45 tahun terlihat memamerkan alat vitalnya tanpa mengenakan baju.

Sementara di gampar video tersebut, terlihat seorang pria melakukan onani.

Pasangan pria dan wanita ini, diduga melaklukan video call dan direkam.

Video berdurasi 0,37 detik tersebut, mempertontonkan wanita melepas seluruh baju hingga pakaian dalamnya.

Waita dalam video itu nampak begitu agresif mempertontonkan alat vitalnya, sambil lidahnya berulang kali dijulurkan. 

Upaya untuk mengkonfirmasi video tersebut kepada yang bersangkutan, masih belum mendapatkan jawaban. (Sindonews)