Advertorial

Daerah

Sampaikan Orasi Ilmiah Wisuda, Rektor UNP: Andre Rosiade Anggota DPR asal Sumbar paling Aktif Bantu Pembangunan
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI yang juga anggota kehormatan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Negeri Padang (UNP) Andre Rosiade menyampaikan orasi ilmiah pada wisuda ke-128 di Auditorium UNP, Air Tawar, Kota Padang, Rabu (21/9). 

Andre memberikan ulasan soal pembangunan Sumbar yang dianggapnya hari ini belum sesuai harapan, dan tertinggal dari provinsi lain di Pulau Sumatra.

Rektor UNP Prof Ganefri dalam sambutannya mengaku sangat berterima kasih atas kehadiran Andre Rosiade yang hanya benar-benar untuk menghadiri wisuda UNP. Setelah itu kembali lagi ke rutinitasnya sebagai anggota DPR RI mewakili Sumatra Barat. 

“Terima kasih atas kehadiran anggota kehormatan MWA UNP yang juga anggota DR RI pak Andre Rosiade. Terima kasih karena betul-betul khusus hanya datang ke UNP, setelah itu terbang lagi ke Jakarta,” kata Ganefri dalam wisuda yang diikuti 909 wisudawan dari total 2.657 wisudawan yang digelar Rabu-Jumat (21-23/9).

Ganefri menyebutkan, Andre Rosiade adalah anggota DPR RI asal Sumbar yang paling aktif memberikan kontribusi pembangunan di Sumbar saat ini. Hal itu terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan Andre sebagai anggota Komisi VI atau DPR RI mewakili Sumbar di Senayan. Aktif di DPR dan juga mengawal dan memastikan pembangunan di Sumbar.

“Tentunya, kami di UNP juga ingin dapat dukungan penuh dari anggota Majelis Wali Amanat Andre Rosiade. Mudah-mudahan selama ini begitu getol membangun Sumbar, dalam waktu dekat juga memantu UNP juga dari berbagai sisi. Karena kami masih ingin terus berkembang menuju target yang lebih baik,” katanya yang menyebut, ini adalah wisuda perdana yang menghadirkan orang tua wisudawan sejak pandemi.

Karena, kata Ganefri, pembangunan—termasuk pembangunan UNP tidak akan terujud kalau single fighter atau bekerja sendiri, tapi berkolaborasi. Saat ini, kita harus melakukan kolaborasi pentahelik yaitu kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak di antaranya akademisi (academy), pengusaha (business), komunitas (community), pemerintahan (government) dan media.

“Kala di Minang, ini disebut sato sakaki.Mengutamakan semua pihak. Termasuk tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan. Model ini bisa membantu persoalan pembangunan daerah. UNP akan berperan membantu. Karena kampus punya peran penting dalam pembangunan SDM dan reset serta penelitian. Kami di UNP siap bekerja sama dalam eksplorasi dan penguatan ekonomi daerah,” katanya.

Ganefri mengatakan, UNP sejak November 2021 sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PNTBH). Di Indonesia, saat ini baru ada 16 PNTBH, salah satunya UNP.

“Kami juga terus meningkatkan kualitas, karena telah mendapatkan dukungan masyarakat. Tahun ini saja, ada 11 ribuan mahasiswa baru dari jalur undangan, ujian tertulis dan mandiri,” kata Ganefri membacakan pidatonya yang berjudul ‘Peran pentahelik perguruan tinggi dalam pembangunan daerah’. 

Andre Rosiade, sebagai anggota kehormatan MWA UNP yang juga anggota DPR RI menyebutkan, dia menerima undangan rektor UNP karena ingin menuangkan pemikiran dan melaporkan kinerja kami dalam pembangunan Sumbar. 

“Kami  menggarisbawahi orasi ilmiah ini dengan tema ‘Membangun Sumatra Barat.’ Karena itu adalah tujuan kami ketika menjadi anggota DPR RI mewakili Dapil  Sumbar 1 yang dilantik 1 Oktober 2019 lalu,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre dengan lantang menyebut,  Sumbar hari ini tertinggal dengan Provinsi lain di Sumatra. Terutama soal pembangunan jalan tol yang  sudah 1,5 tahun mangkrak. 

“Insya Allah, berkat inisiasi dan dorongan kami di DPR RI, pembangunan tol Padang-Sicincin kembali dikerjakan oleh PT Hutama Karya (HK) September 2022 ini. Masalah yang terjadi adalah, susahnya Pemerintah Daerah membebaskan lahan tol Padang-Sicincin. Masalah klasik yang menghambat pembangunan Sumbar,” katanya.

Andre mengatakan,  hal itu tanda ketidakmampuan dan ketidakseriusan Pemprov Sumbar dalam menyelesaikan pembebasan lahan. 

“Di Aceh saja enam bulan beres, pembangunan tol berjalan lancar. Di Lampung dan Bengkulu juga. Di Pekanbaru sudah hampir dibangun sampai ke batas Sumbar. Ini sangat memprihatinkan, karena Sumbar tertinggal dari Provinsi lain di Pulau Sumatra,” katanya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, kata Andre, dia terus mengawal pembangunan tol ini. 

“Jangan sampai terhenti, karena kesalahan dari Pemerintah Daerah. Kami juga sampai memastikan adanya penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp30 triliun kepada HK untuk proyek-proyek tol – termasuk Padang-Sicincin Rp2 triliun,” sebut Andre.

Andre mengatakan, untuk membangun Sumbar, tentu tidak bisa hadir begitu saja, tanpa ada keseriusan dan kemampuan pemimpin daerah. 

Untuk membangun Sumbar dibutuhkan kemampuan lobi yang baik di tingkat pusat. Dibutuhkan networking atau jaringan yang luas. 

“Pemimpin Sumbar haruslah orang yang bekerja nyata, menunjukkan kinerja, bukan hanya berceramah,” kata Andre.

Kata Andre, yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang bekerja nyata, bekerja tuntas. 

“Jangan sampai kejadian-kejadian memiriskan seperti inflasi nomor dua tertinggi di Indonesia, proyek mangkrak dimana-mana, SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) yang tinggi terus jadi tontotan memiriskan masyarakat. Kapan membangunnya?” katanya. 

Andre mengatakan, sudah saatnya Sumbar berbenah. Menyambut pemimpin baru yang punya visi jelas, aksi jelas, dan berani mengambil keputusan dan tegas. 

“Program unggulan harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Bukan dengan mendatangkan sapi kurus dan merugikan petani. Tapi benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang susah dan baru mulai lepas dari pandemi,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (*)

Kondisi Politik Nasional Sedang Tidak Baik, Wajar SBY dan Elite Partai Turun Gunung
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Alasan rekayasa politik dan pengkondisian Pilpres 2024 yang hanya akan dikuti oleh dua pasangan calon, menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung. 

Ini mengindikasikan kondisi politik nasional sedang tidak baik, yang menimbulkan intepretasi liar terkait Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia, melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (21/9).

Heru menilai, gerak cepat SBY kemungkinan menyasar isu percepatan pembentukan koalisi partai dan dibarengi oleh paket capres-cawapres Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk dipertemukan dalam satu meja, memberikan banyak isyarat dan pesan khusus.

“Perjodohan politik antara Anies dan AHY didukung elite partai dan para bohir untuk meredam kebingungan dan kepanikan menghadapi Pilpres 2024,” ungkapnya.

Dalam pandangan Heru, agenda politik Pilpres 2024 begitu penting bagi Anies, sehingga menjadi alasan ketidakhadirannya dalam acara Alumni Kagama DKI yang digelar di Ancol.

“Anies merupakan alumni UGM dari Fakultas Ekonomi dan pertemuan tersebut dihadiri sekitar 2.500 alumni UGM yang dihadiri Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan sejumlah Menteri Kabinet Jokowi dari alumni UGM,” ujarnya.

Sehingga wajar jika publik menilai pertemuan Anies-AHY bukan agenda biasa. Ada peran SBY sangat kuat dengan kehadiran tokoh-tokoh penting yang dianggap bohir menjadi penopang AHY dan Anies.

“Kehadiran Surya Paloh, Ahmad Syaikhu dan Jusuf Kalla. Walaupun SBY tidak terlihat dalam pertemuan tersebut,” jelasnya.

Heru menegaskan, pertemuan para elit parpol menjadi sinyal kuat akan adanya poros koalisi baru untuk menjawab kehawatiran SBY, bahwa Pilpres 2024 akan didesain dan dikondisikan hanya diikuti oleh dua pasangan.

“Saat ini memang tiga partai tersebut belum melakukan deal politik secara resmi untuk membentuk koalisi partai yang kokoh dan permanen,” tutupnya. 

Sumber: RMOL

Kesal Era SBY Dihina, Jansen: Kalau 2024 APBN Bisa Rp 6.000 Triliun, Saya Cium Kaki Pak Jokowi
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Geger pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono siap turun gunung di Pemilu 2024 berbuntut panjang, termasuk membuat kinerja Partai Demokrat selama memerintah kembali disorot.

Termasuk dari pengamat politik Boni Hargens yang mengklaim Indonesia seperti berlari di tempat selama 10 tahun diperintah SBY.

"Sepuluh tahun pemerintahan Pak SBY, Indonesia itu lari di tempat dan kita buang-buang umur," kata Boni ketika hadir di Catatan Demokrasi di tvOne, dikutip Suara.com pada Rabu (21/9/2022).

Pernyataan inilah yang dikomplain oleh politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, yang hadir di acara yang sama. 

Ia menilai pemerintahan SBY menunjukkan peningkatan yang nyata, tertuama dari segi nilai APBN.

"2004 ketika Pak SBY pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma Rp 400 triliun," tutur Jansen. "Di 2014, ketika Pak SBY turun, APBN kita sudah hampir Rp 2.000 triliun, Rp 1.800 sekian lah, artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat."

"Karena itulah kemarin saya bilang, kalau bergerak di tempat, nggak mungkin lah Indonesia masuk G20 yang sekarang difestivalisasi oleh Pak Jokowi. Memang bisa Pak Jokowi menjadi Presiden G20 (kalau tidak ada landasan dari era SBY)?" sambung Jansen.

Pernyataannya ini tentu sejalan dengan yang pernah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut pemerintahan Jokowi cuma gunting pita lantaran landasan pembangunan infrastruktur yang masif itu telah dilakukan sejak era pemerintahan SBY.

Karena itulah Jansen menolak bila era pemerintahan SBY dinilai jalan di tempat. Malah kemudian Jansen menantang Jokowi membuktikan pemerintahannya tak berjalan di tempat dengan memastikan Indonesia diwarisi APBN hingga beberapa kali lipat seperti yang dilakukan SBY di akhir periode.

"Kalau Pak SBY memberikan APBN kepada Pak Jokowi Rp 1.900 triliun, saya katakan kemarin 4 kali lipat, kalau nanti 2024 Pak Jokowi turun APBN bisa Rp 6.000 triliun, saya cium kaki Pak Jokowi!" tegas Jansen menambahkan.

Pernyataan ini jelas memicu beragam reaksi, termasuk dari politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang juga hadir di acara yang sama. 

"Bisa kita kembali ke topik? Kenapa jadi promosi pendapatan negara?" protes Adian.

Sumber: Suara

Partai Demokrat Singgung Soal Harun Masiku, Sekjen PDIP: Jawabannya Itu Terus
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir Partai Demokrat yang menyinggung soal eks calegnya, Harun Masiku.

Isu tersebut muncul setelah dirinya mengeluarkan analisa dugaan kecurangan pemilu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto menyebut Demokrat tidak punya jawaban lain selain menyindir Harun.

"Ya, jawabannya (Demokrat, red) kan itu itu (Harun Masiku, red) terus," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 September.

Alih-alih merespons dengan menyindir Harun Masiku, Hasto justru meminta Partai Demokrat dan SBY menjelaskan tudingannya soal Pilpres 2024 yang akan dicurangi. 

Menurutnya, pernyataan itu adalah bentuk kejahatan yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, sambung Hasto, Jokowi selalu bertanggung jawab dalam upaya menyelenggarakan pemilu dengan baik.

"Ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga kepada KPU. Karena Pak Jokowi yang bertanggung jawab di dalam kualitas pemilu dan KPU sebagai pelaksana dari pemilu. Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi," tegasnya.

“Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demokrat, red) yang naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya, red) adalah bagaimana mengkonter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku," sambungnya.

Hasto menyinggung sebenarnya ada banyak hal yang bisa dijawab Partai Demokrat. Misalnya, soal rekruitmen Anas Urbaningrum sebagai kader walaupun tadinya dia mantan Komisioner KPU.

Kemudian, ada isu lain yaitu kriminalisasi mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

"Ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita," ujarnya.

Hal ini yang kemudian terakumulasi menjadi satu. Padahal, kata Hasto, pemilu saja belum berlangsung.

“Pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan. Apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat. Lalu kenapa tidak proses hukum yang dilakukan," ungkap Hasto.

"Sehingga ketika saya melakukan dengan pemaparan, jawabnya harus pemaparan pada fakta-fakta, mengcounter apa yang saya sampaikan, dan itulah demokrasi yang sehat,” pungkasnya.

Sumber: VOI

Prabowo Dijegal Nyapres Lewat Baliho, Gerindra Tempuh Jalur Hukum
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap adanya baliho-baliho yang dianggap menjegal Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres. Semisalnya menyerahkan ke jalur hukum guna mengusut tindakan tersebut.

“Kami akan serahkan ke jalur hukum,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dia bilang, baliho yang menjadi langkah menjegal Prabowo tersebut dilakukan secara sistematis di provinsi maupun kabupaten kota yang di mana selama menjadi lumbung suara.

Gerindra Sebut Ada Pihak yang Mau Jegal Prabowo Nyapres

“Nah inilah yg kemudian disasar kemudian dipasang baliho-baliho yang menurut analisa kami bisa menurunkan rating pak Prabowo ini serangan secara halus,” ucap Dasco.

Lebih lanjut Dasco enggan merincikan narasi yang ada di dalam baliho. Ia menyerahkan kepada penegak hukum untuk memprosesnya lebih lanjut.

Prabowo Dijegal

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai isu penjegalan terhadap Anies Baswedan. 

Menurut Dasco, tak hanya sekedar Anies saja, tapi ada juga pihak yang berupaya menjegal Ketua Umum Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden.

Semisalnya, kata Dasco, dengan adanya baliho-baliho kampanye hitam ditujukan kepada Prabowo. Hal itu disebutnya membuat rating Prabowo menjadi turun.

"Kalau soal penjegalan itu bukan cuman yang disampaikan di media. Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating pak Prabowo turun kok itu. Banyak," tutur Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Sumber: Indozone

Lawan Dewan Kolonel, Relawan Ganjar Bikin Dewan Kopral Mengatasnamakan Rakyat Kecil
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Kolonel yang diinisiasi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan untuk mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024 mendapat tandingan dari relawan.

Ketua Relawan Ganjar Paranowo Mania (GP Mania), Immanuel Ebenezer mengatakan, pihaknya akan membuat gerakan yang sama untuk mendukung tokoh lain dari kader PDIP, Ganjar.

"Jika para elite bisa membentuk Dewan Kolonel, maka kita rakyat kecil akan membentuk Dewan Kopral," kata Noel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/9).

Jika Dewan Kolonel dibentuk untuk menyosialisasikan dan membumikan Puan Maharani di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota Fraksi PDIP, Dewan Kopral dibuat sebagai gerakan dukungan untuk Ganjar.

Hal lain yang berbeda, Dewan Kopral akan berisi dari elemen masyarakat.

Adapun Dewan Kolonel ramai mengisi perpolitikan terkini setelah diinisiasi oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi. 

Dewan Kolonel ini diisi oleh seluruh komisi fraksi PDIP di DPR RI dengan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan. 

Sumber: RMOL

Pengamat Politik: Kasus Ferdy Sambo Kompleks, Terdapat Unsur Muatan Politis yang Kuat
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM -  Kasus tewasnya Brigadir J dikediaman Ferdy Sambo terus bergulir selama tiga bulan terakhir. 

Terbaru, sidang banding Ferdy Sambo ditolak sehingga dia tetap dipecat dari Polri. 

Menyikapi kasus tewasnya Brigadir J yang menyeret Ferdy Sambo, Pengamat Politik Rocky Gerung turut angkat bicara.

Rocky Gerung menilai jika kasus yang menjerat Ferdy Sambo berbelit.

"Perkara Ferdy Sambo ini akan kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin berlapis-lapis," ucapnya dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (20/9/2022).

Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai, kasus Ferdy Sambo terdapat unsur muatan politis yang kuat.

"Dan politisasi kasus ini masih akan terus berlanjut karena Ferdy Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan dan kita melihat pat gulipat, sogok menyogok, ancam mengancam itu terjadi di belakang kriminalnya Sambo," ungkapnya.

"Ancam mengancam politik terjadi, intai mengintai jabatan juga terjadi," sambungnya.

Ferdy Sambo pintu pembuka

Sementara itu, Rocky Gerung membeberkan, kasus Ferdy Sambo bisa melebar dan mengancam berbagai pihak.

"Tapi kasus Ferdy Sambo membuat kita bening melihat kerapuhan institusi itu sampai ke tingkat yang paling tinggi pada akhirnya," jelasnya.

Tak hanya itu, Rocky Gerung melihat akan banyak pihak yang merasa panik jika kasus Ferdy Sambo sampai ke pengadilan.

"Banyak yang was-was ketika di pengadilan. Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi-korupsi yang semakin menggila dalam peristiwa ini atau justru kasus ini akhirnya tidak bisa dibuka," tegasnya.

Selain itu, Rocky Gerung berpendapat jika Ferdy Sambo memiliki kartu atas kasus yang kompleks tersebut.

"Sebagai tersangka Ferdy Sambo belum mengeluarkan kartu yang dia turunkan," ungkapnya.

Kasus Ferdy Sambo mengancam agenda strategis nasional

Selain itu, Rocky Gerung melihat dengan berlarutnya kasus Ferdy Sambo tersebut dapat mengacaukan agenda strategis nasional.

Rocky Gerung menambahkan, banyak negara seperti Russia dan Ukraina yang justru khawatir datang ke Indonesia.

"Mereka pasti khawatir jika datang ke sini. Soalnya situasinya lagi kacau, keamanan sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.

"Nah kartu ini yang orang tunggu. Jangan sampai kartu itu memporakporandakan agenda politik Presiden Jokowi ada Pemilu, G20," jelasnya.

Sumber: tribunnews

Jokowi Pertimbangkan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Ini Kata Politikus PDIP
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Media Singapura The Strait Times (ST) menulis dari seorang sumber bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah salah satu nama yang dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Joko Widodo untuk didukung di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. 

Terkait hal ini, politikus PDI Perjuangan ( PDIP ) Trimedya Pandjaitan mengaku tidak tahu. Namun yang pasti situasi politik itu masih cair.

Baik parpol maupun Jokowi masih mengalkulasi peran apa yang akan diambil di Pilpres 2024 ini. 

"Ya kita enggak tahu, kalau politik ini menurut saya kan murni dari... kan masih cair semuanya. Dan menurut gua semua parpol bahkan Pak Jokowi mengalkulasi peran apa yang dilakukan oleh beliau," kata Trimedya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip, Rabu (21/9/2022). 

Trimedya melanjutkan, apakah kelak Jokowi mengambil peran sebagai king maker dengan mendukung seorang capres atau ingin soft landing atau mengakhiri masa jabatannya dengan baik. 

"Apakah beliau mengambil peran king maker, apakah beliau mau soft landing dengan baik saja kan kita juga tidak tahu. Kalau dia mau king maker ya dia akan meng-endorse seseorang gitu loh," ujarnya. 

Apakah ada komunikasi antara PDIP dengan Jokowi soal Pilpres 2024, Anggota Komisi III DPR ini mengaku tidak tahu karena ini urusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Namun, Trimedya meyakini bahwa komunikasi itu ada, dan Jokowi pastinya menempatkan Megawati sebagai guru politiknya salam mengambil sikap dan tindakan. 

"Pastilah komunikasi dengan ibu pasti ada, dan Pak Jokowi saya yakin orang yang bisa terus menempatkan ibu sebagai guru politik beliau. Sehingga apa pun sikap tindak Pak Jokowi di dunia politik pasti dia, mungkin enggak semua, tapi dia juga konsul, mendengar pendapat ibu," kata Trimedya.

Sumber: Sindonews

Samperin Rocky Gerung, Opung Luhut: Anda Kritik Saya, Anda Juga Kritik Presiden Jokowi, Saya Lihat Anda Ini….
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya duduk satu meja dengan kritikus sekaligus pengamat politik Rocky Gerung. 

Keduanya banyak berbicara masalah kebangsaan. Pertemuan keduanya ditayangkan di Kanal Youtube RGTV Channel ID Rabu (21/9/2022). 

Dalam pertemuan itu, Luhut tak sungkan-sungkan memuji Rocky Gerung, dia menyebut Rocky adalah salah satu tokoh hebat yang selama ini dikenal paling vokal mengkritik pemerintah. 

"Saya lihat anda itu hebat. Kita baru bertemu dua kali tapi Anda kritik saya banyak, kritik Presiden juga banyak," kata Luhut dikutip Populis.id. 

Menurut Luhut, berbagai kritik tajam yang dilontarkan Rocky Gerung selama ini sama sekali tidak dipersoalkan Pemerintah. 

Di dalam negara demokrasi lanjut Luhut perbedaan pendapat itu harus ada agar roda pemerintahan tetap berjalan seimbang. 

"Kebebasan yang kita mau adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan harus kita pelihara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rocky Gerung mengatakan dirinya memang menjadi salah satu orang paling getol meneriaki pemerintah ketika ada kebijakan yang dirasa tidak pas. 

Namun kata dia yang ia kritik ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, bukan menyerang personal orang-orang yang ada di barisan pemerintahan. 

"Orang komplain Rocky Gerung kok bisanya komplain. Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik karena saya bayar pajak. Jadi kalau beroposisi musti kasih solusi, saya nggak mampu karena saya gak punya big data untuk kasih solusi," tutur Rocky.

Sumber: Populis

Gerindra Sebut Ada Pihak yang Mau Jegal Prabowo Nyapres
Rabu, September 21, 2022

On Rabu, September 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai isu penjegalan terhadap Anies Baswedan yang mau jadi calon presiden (capres). 

Menurut Dasco, tak hanya Anies saja, tapi ada juga pihak yang berupaya menjegal Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto maju sebagai capres.

Semisalnya, kata Dasco, dengan adanya baliho-baliho kampanye hitam ditujukan kepada Prabowo. Hal itu disebutnya membuat rating Prabowo menjadi turun.

"Kalau soal penjegalan itu bukan cuman yang disampaikan di media. Pak Prabowo juga mau dijegal. Itu sekarang baliho di seluruh daerah masif, tapi balihonya membuat rating pak Prabowo turun kok itu. Banyak," tutur Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, baliho itu banyak dipasang di daerah dimana suara Prabowo besar saat Pilpres 2019 silam.

"Ya pokoknya di daerah pemilihan pak Prabowo cukup tinggi seperti di Sumatera Barat, di Aceh, di Kalimantan Selatan, di Madura, itu masif," jelas Dasco.

Menurut Dasco, kader Gerindra langsung bergerak di lapangan untuk menurunkan baliho itu. Semisalnya melakukan penurunan hingga melaporkan ke pihak berwajib.

Selain itu, kata Dasco, Gerindra pun sudah mengantongi identitas pihak-pihak yang memasang baliho kampanye hitam tersebut. Tapi ia enggan mengungkap siapa kelompok-kelompok tersebut.

"Karena kan kalau secara masif, dia itukan mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Ya kita tahu. Tapi ya sudahlah," tandasnya.

Sumber: Indozone

Najwa Kritik Gaya Hidup Polisi yang Flamboyan, Desmond: Itu Realita
Selasa, September 20, 2022

On Selasa, September 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Jurnalis kawakan Najwa Shihab mengkritik gaya hidup polisi yang serba mewah. Menurutnya, kebanyakan polisi tak malu menampilkan gaya hidup tersebut di hadapan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond Junaidi Mahesa, setuju dengan pernyataan Najwa tersebut. Desmond menegaskan, gaya hidup mewah polisi bukanlah tudingan, melainkan kenyataan.

"Kalau itu (gaya hidup mewah polisi) realita ya. Bukan tuduhan,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Najwa Shihab sebelumnya menyindir aparat Kepolisian lantaran kerap memamerkan gaya hidup mewah dan hedon menuai perhatian publik.

Menurut Najwa, beberapa pejabat polisi beserta keluarganya seharusnya malu jika memamerkan kemewahan di depan masyarakat.

“Polisi ini kerap kali nggak malu dan sungkan, mempertontonkan kemewahan atau gaya hidup hedon,” ujar Najwa Shihab di kanal YouTube pribadinya.

Ucapan Najwa itu pun menuai reaksi dari lembaga non-profit Sahabat Polisi Indonesia. Mereka mendesak Najwa Shihab meminta maaf atas pernyataannya itu.

Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia, Tengku Zanzabela meminta Najwa Shihab meminta maaf Polri karena pernyataan presenter kondang itu dinilainya menyesatkan.

"Bijaklah berpikir dan bersikap, karena masih banyak polisi di daerah yang hidup jauh dari kata mapan. Coba lah hidup bersama dengan kondisi Polri lebih lama lagi. Pelajari dan cermati apa yang ada sebenarnya teliti secara komprehensif dan objektif,” ujar Zanzabela.

Sumber: Poskota

Bawaslu Pasbar Rekrut 33 Orang Pengawas Kecamatan, Buruan Daftar!
Selasa, September 20, 2022

On Selasa, September 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat akan merekrut anggota 33 Orang pengawas kecamatan mulai tanggal 21-27 September 2022 mendatang. Sebanyak 3 orang anggota pengawas akan ditempatkan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Saat dihubungi wartawan Selasa, 20 September 22, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Emra Patria mengatakan tahapan rekrutmen anggota pengawas pemilu kecamatan di lingkungan kerja badan pengawas pemilu Kabupaten Pasaman Barat sudah dimulai. Pasca pengumuman jadwal dan persyaratan pendaftaran dalam beberapa hari ini, panitia akan menerima berkas pendaftaran calon anggota panwascam mulai besok (21 September 22).

Emra Patria meminta, calon anggota panwascam yang ingin berpartisipasi mendaftarkan diri di kantor bawaslu pasaman barat, sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Calon anggota panwascam diminta membawa persyaratan dan berkas saat pendaftaran, atau mengirimkan berkas melalui pos kilat.

"Besok kita mulai pendaftaran, sesuai aturan, bawaslu pasaman barat akan merekrut tiga puluh tiga orang anggota pangawas kecamatan yang disebar di sebelas kecamatan, setiap kecamatan akan ditempatkan tiga orang anggota pengawas," ujarnya.

Lanjut Emra, adapun syarat yang dibutuhkan saat pendaftaran yaitu, surat lamaran, foto copy KTP, pas foto 4x6 berlatar warna merah sebanyak 3 lembar, foto copy ijazah terakhir, daftar riwayat hidup dan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas.

"Selain itu, jika ada calon anggota panwascam yang masih terikat di lembaga atau instansi pemerintah, maka harus disertai surat izin atasan langsung," jelasnya.

Emra Patria menambahkan, sosialisasi pengumuman jadwal dan rekrutmen anggota panwascam ini sudah dilakukan secara maksimal, pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara langsung di kantor bawaslu hingga ke kantor Wali Nagari induk dan Nagari Persiapan.

"Kita juga melakukan sosialisasi melalui website dan media sosial, setiap calon peserta bisa mendapatkan informasi di website resmi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat," ucapnya

Bawaslu berharap, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang memenuhi syarat bisa ikut berpartisipasi menyukseskan dan mengawasi tahapan pemilihan umum yang akan dihadapi. Selain itu, bawaslu pasaman juga melakukan serangkaian persiapan lainnya yang berkaiatan dengan tahapan pemilu mendatang.

"Kepada anggota panwascam yang terpilih nanti, saya meminta bisa bekerja secara profesional dan maksimal selama tahapan yang ada, agar tujuan mensukseskan dan mengawasi Pemilu mendatang dapat tercapai." Ungkap Emra Patria mengakhiri.

Alamat website Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

http://pasamanbarat.bawaslu.go.id/index.php/pengumuman/page/2

(Rido)

PDIP Pengin Capres Dua Pasangan untuk Memuluskan Puan Maharani
Selasa, September 20, 2022

On Selasa, September 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang barharap dua pasangan capres saja di Pilpres 2024.

Satyo menilai dengan dua pasangan capres saja untuk memudahkan Puan Maharani untuk maju di Pilpres.

"Dengan membatasi ruang kompetisi Pilpres maka PDIP yakin peluang Puan akan kian terbuka," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/9). 

Karena menurut Satyo, jika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP, serta Koalisi Indonesia Raya (KIR) terdiri dari Partai Gerindra dan PKB bubar, maka terjadi pengelompokan ulang koalisi.

"Nah pertanyaannya kemana kah Gerindra dan Golkar berkoalisi pada akhirnya nanti? Situasinya bahkan tidak diprediksi jika tidak ada SBY dan JK di kubu Nasdem, PKS dan Demokrat," terangnya.

Sehingga kata Satyo, sangat mungkin memang seperti harapan Hasto jika akan ada hanya dua pasangan capres.

Namun, pasangan keduanya adalah, Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-AHY atau Anies-Khofifah. 

"Jika koalisi tersebut memiliki pasangan seperti prediksi di atas, maka dapat dipastikan siapa pun calon dari PDIP akan sulit mengalahkan pasangan tersebut," pungkasnya.

Sumber: GenPI.co

Tidak Diundang saat Acara Partai di Semarang, Ganjar Sudah Tidak Dianggap PDIP
Selasa, September 20, 2022

On Selasa, September 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara PDIP di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/9), mengindikasikan orang nomor satu di Jateng itu sudah tidak dianggap oleh PDIP.

Pendapat ini disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/9).

Menurut Jamiluddin, ada tiga kemungkinan Ganjar tidak diundang dalam acara tersebut.

Pertama, dijelaskan Jamiluddin, Puan Maharani yang hadir diacara tersebut tampaknya memang tidak menghendaki kehadiran Ganjar. Imbasnya, DPD PDIP Jawa Tengah tidak berani mengundang Ganjar.

Dari peristiwa itu, bisa ditasfsirkan, hubungan Puan dan Ganjar sudah pada titik nadir terendah. Keduanya tampaknya sudah sulit dipersatukan untuk membesarkan PDIP.

"Jadi, ketidakharmonisan hubungan Puan dan Ganjar bukanlah rekayasa sebagaimana dihawatirkan banyak pihak. Keduanya memang sedang berkonflik yang saat ini masih sulit didamaikan," jelas Jamiluddin.

Analisa kedua, ungkap Jamiluddin, PDIP tampaknya sudah tidak mengangap Ganjar sebagai kader PDIP. Sebab, sulit dipahami, Ganjar sebagai kader dan Gubernur, tidak diundang dalam acara kepartaian yang diadakan di wilayahnya.

"Jadi, Ganjar terkesan sudah diabaikan keberadaannya di PDIP," demikian Jamiluddin.

Dalam pandangan mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu, Ganjar ingin dikesankan bukan kader yang dianggap penting, apalagi berpengaruh di Jawa TengahAnalisa ketiga, Jamiluddin melihat, Ganjar dengan tidak diundang menjadi indikasi kuat bukanlah kader yang disiapkan untuk Capres dari PDIP.

"Ganjar sudah tidak termasuk kandidat yang ada di kantong Megawati Sukarnoputri," pungkas Jamiluddin.

Sumber: RMOL

Ceplas-ceplos Bilang Pilpres 2024 Ada Indikasi Kecurangan, SBY Diyakini Punya Data Rahasia, Serius Nih?
Selasa, September 20, 2022

On Selasa, September 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat Politik, M. Jamiluddin Ritonga menilai, Kekhawatiran Presiden RI ke- 6  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kecurangan di Pilpres 2024 seyogyanya tidak direspon dengan nada negatif. 

Jamiluddin menyebut, SBY bukanlah orang yang memiliki karakter responsif dan gegabah menyampaikan pendapatnya. Apalagi hanya menebar rumor. Itu bukanlah tipikal SBY.

"Sebagai mantan presiden, jenderal intelektual, dan doktor, SBY dikenal sosok yang sangat berhati-hati dalam berpendapat. Dia tak akan menyampaikan pendapatnya yang masih spekulatif," katanya kepada Populis.id pada Selasa (20/09/2022).

Menjadi orang yang pernah memerintah Indonesia selama 10 tahun, Jamiluddin menilai SBY masih punya akses untuk mendapatkan data yang paling rahasia pun di Indonesia. Karena itu, SBY bisa saja mempunyai data terkait adanya indikasi kecurangan Pilpres 2024.

"Jadi kalau SBY berpendapat, apalagi terkait hal yang sensitif seperti indikasi kecurangan Pilpres, tentulah didasari data yang akurat dan sintesa yang komprehensif. Karena itu, pendapat SBY akan sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkannya," ucapnya.

Karena itu, ia menekankan bahwa pendapat SBY seyogyanya dijadikan peringatan dini bagi semua pihak, khususnya yang cinta demokrasi, untuk memelototi proses pencapresan 2024. Dengan begitu, kekhawatiran SBY akan ada kecurangan di Pilpres 2024 dapat dicegah.

"Pendapat SBY itu tampaknya tidak berkaitan dengan kekhawatiran anaknya Agus Harimurti Yudhoyono tidak laku menjadi capres atau cawapres. SBY hanya ingin memastikan tidak ada skenario untuk memaksakan hanya dua pasangan pada Pilpres 2024," jelasnya.

Skenario itu, kata Jamil, memang sudah mencuat sejak lama. Bertebaran rumor yang mengatakan jika Demokrat dan PKS, di ujung pendaftaran pasangan capres akan ditinggal. Dengan begitu, dua partai tersebut tidak cukup suara untuk mengusung pasangan capres.

"Memang Partai pendukung pemerintah saat ini dirumorkan akan mengusung dua pasangan. Satu pasangan memang akan dimenangkan, sementara satu pasangan diciptakan untuk dikalahkan. Rumor ini memang masih perlu diklarifikasi kebenarannya," tuturnya.

"Kalau khalayak umum saja sudah mendapat rumor tersebut, tentu peluang SBY mendapat data yang akurat akan lebih terbuka. Karena itu, pendapat SBY bukan untuk dihujat tapi bantahlah kalau itu tidak benar," pungkasnya.

Sumber: Populis