Advertorial

Daerah

Nggak Terima AHY Sebut 'Rakyat Hanya Butuh Makan' Soal Infrastruktur yang Dibangun Jokowi, Anak Buah Haji Giring Ungkit Balik Masa SBY
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat perhatian setelah mengungkapkan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. 

Anak dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan rakyat lebih butuh makan yang baik daripada gembar-gembor pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal ini Direktur Centre for Youth and Population Research (CYPR) yang juga Loyalis Gajar Pranowo, Dedek Prayudi turut berkomentar.

Menurutnya, pembangunan Jokowi berdampak positif dan menekan angka ketimpangan.

“Komitmen pembangunan Jokowi tentu turut berimbas positif pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya bagi masyarakat kota besar namun juga turut menyentuh hingga pelosok desa,” ungkapnya melalui kanal Youtube Cokro TV, dikutip Rabu (23/11/22).

Ia pun menilai justru di masa SBY lah ketimpangan terjadi dalam alami peningkatan.

“Inidkator ketimpangan rasio gini yang diwarsikan SBY ke Jokowi 0,414 pada 2014, BPS mencatat pada September 2019 rasio gini berhasil ditekan menjadi 0,380. Memang sempat naik menjadi 0,385 pada Desember 2020 karena Covid, tapi sekarang sudah mengalami trend penurunan yaitu 0,381 pada September 2021,” ungkapnya.

“Justru di Era SBY ketimpangan malah meroket dari 0,320 pada saat SBY dilantik (2004) menjadi 0,414 pada saat SBY turun tahta,” jelasnya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut juga menganggap pernyataan AHY hanya menunjukkan seseorang yang minim literasi.

“Bagi saya statemet AHY ini menunjukkan betapa seorang Ketua Umum Partai Demokrat saat ini miskin literasi,” jelasnya.

Sebelumnya, AHY mengungkapkan saat ini rakyat tak butuh pembangunan infrastruktur yang dibesar-besarkan.

"Mereka hanya ingin bisa makan, betul? Makan yang baik yang layak buat istri, buat anak, buat keluarganya, sederhana," kata AHY dalam Pelantikan Serentak Pengurus DPC Partai Demokrat se-Jabar, Sabtu (19/11/22).

"Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah, tidak, Mereka hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kerja, betul, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak," sambungnya.

PKB soal Isu Politik Identitas: Sedang Dibuat Semacam Pembusukan Kepada Anies
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai pernyataan yang menyebut eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan politik identitas adalah suatu upaya untuk menjatuhkan. 

Padahal Presiden Jokowi saat berpidato soal itu, tak menyebut nama Anies sama sekali.

"Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Lihat aja ketika menjadi Gubernur, ketika menjadi aktivis, enggak ada," kata Jazilul kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/11).

"Itu semua, menurutnya saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies," 

Selain politisasi agama, Jazilul menuturkan ada hal lain yang juga cukup berbahaya untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital, itu harus kita waspadai juga karena sebenarnya terjadinya politik identitas, agama, itu ada yang membiayai, ada yang menyekenario pak. Tidak murni. Kita harus waspada siapa dibalik itu," ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, sekelompok agama itu memiliki niat baik untuk menyampaikan kedamaian.

"Kalau ada kelompok agama yang menganjurkan kekerasan, dugaan saya pasti ada yang menyuruh. Nah ini cari ini waspadai ini," pungkas Jazilul.

Sumber: Kumparan

Endorse Jokowi Ngefek ke Elektabilitas Capres? Ini Hasil Survei LSI Denny JA
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei perihal efek dukungan atau endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 

Hasilnya, efek endorsement Jokowi dinilai tidak besar.

Survei yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2022 ini menggunakan metodologi multistage random sampling.

Ada 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei ini ± 2,9 persen.

Survei ini dilakukan dengan simulasi tiga pasangan capres dan cawapres. Tiga pasangan tersebut yakni Ganjar Pranowo - Airlangga Hartarto, Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Prabowo Subianto - Puan Maharani.

Ada tiga simulasi pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama yakni: "Jika dalam pilpres 2024 nanti ada tiga pasangan capres dan cawapres di bawah ini. Seandainya Joko Widodo (Jokowi) mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Airlangga Hartarto. Dari tiga pasangan di bawah ini, manakah yang ibu/bapak pilih?".

Berikut hasilnya:

Ganjar Pranowo - Airlangga Hartarto: 29,9 persen
Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono: 24,6 persen
Prabowo Subianto - Puan Maharani: 22,1 persen
TT/TJ: 23,4 persen

Pertanyaan kedua yang diajukan yakni jika Jokowi mendukung pasangan Prabowo Subianto - Puan Maharani. "Jika dalam pilpres 2024 nanti ada tiga pasangan capres dan cawapres di bawah ini. Seandainya Joko Widodo (Jokowi) mendukung pasangan Prabowo Subianto - Puan Maharani. Dari tiga pasangan di bawah ini, manakah yang ibu/bapak pilih?".

Berikut hasilnya:

Ganjar Pranowo - Airlangga Hartarto: 28,4 persen
Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono: 24,6 persen
Prabowo Subianto - Puan Maharani: 23,8 persen
TT/TJ: 23,2 persen

Pertanyaan ketiga yang diajukan yakni jika Jokowi mendukung pasangan Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono. "Jika dalam pilpres 2024 nanti ada tiga pasangan capres dan cawapres di bawah ini. Seandainya Joko Widodo (Jokowi) mendukung pasangan Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono. Dari tiga pasangan di bawah ini, manakah yang ibu/bapak pilih?".

Berikut hasilnya:

Ganjar Pranowo - Airlangga Hartarto: 28,5 persen
Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono: 26,3 persen
Prabowo Subianto - Puan Maharani: 22,5 persen
TT/TJ: 22,7 persen

Berdasarkan hasil survei tersebut, endorsement Jokowi berpengaruh paling besar 1,7 persen. 

Karena itu, menurut Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, efek dukungan Jokowi tidaklah besar lantaran masih di bawah 2 persen.

"Efek dukungan (endorsement) Jokowi kepada perubahan elektabilitas pasangan capres tidak besar. Efek dukungannya kurang dari dua persen. ," kata Adjie, melalui kanal YouTube LSI Dennya JA, Rabu (23/11/2022).

Namun, menurut Adjie, dukungan Jokowi bisa berpengaruh jika perolehan suara antar paslon hanya selisih kurang dari 2 persen. 

Akan tetapi, jika persaingan margin lebih dari 5 persen, dukungan Jokowi dinilai tidak bisa mengubah pemenang.

"Ketika persaingan kompetitif (selisih kurang dari 2%), dukungan Jokowi bisa mengubah pemenang. Ketika persaingan margin besar (lebih dari 5%) dukungan Jokowi tidak mengubah pemenang. Karena pasangan Ganjar - AH unggul di atas pasangan lainnya di atas 3%, pasangan capres manapun yang didukung Jokowi tidak mengubah pemenang," tutur Adji.

Sumber: detikcom

Anies Diprediksi Keok Lawan Capres Pilihan Jokowi, Apalagi Salah Pilih Pasangan, Kata Pengamat
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur eksekutif parameter Publik Indonesia, Ras Md menyebut bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan akan kewalahan jika berhadap-hadapan dengan poros Prabowo Subianto - Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengamat politik ini menilai, jika Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri satu frekuensi di Pilpres mendatang maka besar kemungkinan hanya memunculkan satu poros saja, poros Prabowo-Ganjar.

"Tentu Anies akan kewalahan menghadapi poros ini. Apalagi jika Anies salah memilih pasangan," terang Ras Md kepada fajar.co.id, Rabu (23/11/2022).

Mengapa poros Prabowo-Ganjar menjadi poros berat bagi Anies? Ras mengurai ada dua alasan.

Alasan utama adalah intervensi kekuasaan. Ia menjelaskan mudah bagi Jokowi memainkan irama kekuasaannya dalam mengawal kemenangan sang jagoan.

Alasan kedua, konsilidasi kelompok pemilih rezim mudah terbangun.

Karena hanya satu poros saja yang diusung oleh kelompok rezim. 

"Tentu asosiasi pemilih jokowi cenderung solid," ungkapnya.

Sehingga tergambar jika pada Pilpres mendatang hanya dua faksi pemilih saja. Pemilih antitesa rezim dan juga pemilih rezim Jokowi.

Dimana kelompok tidak puas rezim Jokowi akan cenderung ke Anies. Begitupun sebaliknya. Para pendukung rezim Jokowi memilih figur yang direstui oleh Jokowi.

Beda cerita jika terjadi skenario tiga pasang capres. Anies, Prabowo dan juga Ganjar. Dalam simulasi ini, potensi Anies memenangkan pertarungan cukup terbuka. Walaupun potensi dua putaran bakal terjadi.

Mengapa Anies berpeluang? Karena konsetrasi pemilih rezim Jokowi akan terpecah walaupun Ganjar akan lebih unggul dari Prabowo dalam menggaet pemilih Jokowi.

Menurutnya di kelompok antitesa rezim, tentu solid ke Anies. Sehingga peluang figur masuk ke putaran selanjutnya hanya Anies dan Ganjar saja.

Lalu kemana migrasi pemilih prabowo jika putaran kedua? "Tentu kecenderungannya lebih besar ke Anies. Faktor irisan suara antara Anies dan Prabowo cukup kuat," tandasnya.

Sumber: Fajar.co.id

Tetap Maju DPR RI, Andre Rosiade Pimpin Langsung Pemenangan Prabowo di Sumbar
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI asal Sumbar H Andre Rosiade SE memastikan komitmennya untuk tetap maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. 

Hal itu sejalan dengan tugasnya memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden RI di tingkat nasional dan Sumatra Barat (Sumbar). 

Andre Rosiade mengatakan, sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, dia bertanggung jawab penuh dalam pemenangan Capres Prabowo dan Gerindra di Sumbar. 

Begitu juga dengan di Kabupaten dan Kota se-Sumbar. Karena, kemenangan pada 2019 menjadi pertaruhan besar yang harus ditingkatkan di Sumbar. 

“Banyak yang bertanya, apakah kami maju kembali di DPR RI atau tidak. Karena semakin banyaknya dukungan untuk maju sebagai calon Gubernur Sumbar. Tentunya, hal ini sangat menggembirakan. Artinya, kinerja kami di DPR diapresiasi, dan masyarakat ingin kami menjadi Gubernur Sumbar. Tapi, kami tegaskan, 2024 akan kembali maju sebagai calon anggota DPR terlebih dahulu,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini, Rabu (23/11). 

Andre mengatakan, tugas utamanya yang terdekat adalah memastikan kemenangan besar Prabowo Subianto di Sumbar dan nasional. 

Serta mengamankan kursi DPR dan memenangkan Gerindra di DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar.

Gerindra menargetkan menyapu bersih semua pimpinan DPRD se-Sumbar, atau lebih dari posisi saat ini hasil Pileg 2019. 

“Bagi Partai Gerindra, kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 adalah harga mati. Kalau pak Prabowo tak menang, artinya Gerindra belum menang. Karena itu sekarang tagline Gerindra itu ‘Prabowo Presiden, Gerindra Menang.’ Bukan terbalik,” kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini. 

Soal pencalonan Gubernur Sumbar 2024, kata Andre, semua tergantung partai. Yang jelas, pembicaraan itu akan dimulai saat Prabowo sudah memenangkan Pilpres 2024.

Karena, tugas utama semua kader Gerindra saat ini adalah memenangkan Prabowo sebagai Presiden dan Gerindra pada Pileg.

“Jadi, bicara Pilgub Sumbar boleh-boleh saja. Tapi setelah pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia dan memimpin negara. Insya Allah, siapapun calon Gubernur yang diusung Partai Gerindra, akan mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar,” kata Andre Rosiade.

Saat ini, sebut Andre, baik Prabowo dan Gerindra sudah berada pada titik yang baik dari hasil survei berbagai lembaga.

Bahkan Prabowo selalu ditempatkan di nomor satu, mengungguli calon-calon lainnya. Begitu juga dengan Partai Gerindra di papan atas.

“Hasil survei ini tidak akan melenakan kami kader Gerindra. Tapi sebagai motivasi untuk terus bergerak lebih baik lagi,” kata Andre Rosiade. (*)

Muncul Isu Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024, Partai Gerindra Langsung Buka Suara, Begini Kata-katanya...
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar partainya mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden (Cawapres) 2024 mendampingi Prabowo Subianto. 

"Saya belum dengar secara eksplisit," kata Budi ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu mengatakan kader Gerindra saat ini malah berkomitmen melaksanakan perjanjian yang tertuang saat parpolnya bekerja sama dengan PKB.

"Kader kami kedepankan komitmen terhadap penegakan perjanjian itu dan sesuai dengan apa yang tertuai dalam perjanjian tersebut," kata Budi. 

Jubir Bappilu Gerindra itu mengatakan urusan capres atau cawapres dari kerja sama parpolnya dengan PKB akan dibicarakan nanti antara Prabowo dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

"Masalah calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PKB secara bersama-sama," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengaku akan membentuk poros lain apabila Ketum Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres-Cawapres 2024. 

"Saya bikin komposisi lain," ujar Cak Imin ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11).

Soal komposisi lain yang dimaksud, Cak Imin tidak memerinci lebih lanjut.

 Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan komposisi lain masih dikalkulasikan.  

"Komposisinya rahasia, kami lihat nanti," ujar dia.

Sumber: Populis

Ditanya Zulfan Lindan Bagus Gak Anies Jadi Presiden? Adian Napitulu: Gak! Banyak Orang Jawabannya Sama dengan Saya
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan seharusnya Anies Baswedan menjawab dulu banyak persoalan rakyat sebelum memutuskan untuk menerima pinangan sebagai capres dari Nasdem.

"Gimana ya...ada banyak hal yang harus ditanya ke dia tentang banyak hal. Kalau saya ditanya (Anies nyapres) Saya tidak setuju, lu mau milih ga? Gak! Banyak orang pun sama jawabannya," kata Adian tegas kepada eks Pengurus DPP Nasdem Zulfan Lindan.

Dia menilai salah satu masalah serius adalah pengalaman Anies dalam memimpin Jakarta.

Banyak problem sosial dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat yang masih menjadi PR baginya.

Ia pun meminta Anies untuk turun langsung melihat kondisi rakyat secara langsung, bagaimana rakyat keteteran akibat dihantam pandemi.

"Permasalahan DKI itu salah satu contoh. Banyak pertimbangan lah buat saya dan buat orang lain. Aduh ampun deh, saya sih bilang yok kita turun kita liat ke bawah, bagaimana kalau kita turun ke bawah lihat rakyat terdampak karena pandemi, lalu potensi krisis, kayaknya gak pantas deh kalau bicara capres hari ini," tambahnya.

"Kalau bicara rakyat, kenapa kita gak memikirkan rakyat terlebih dahulu," terangnya.

Sementara itu, ia mengaku khawatir jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, nantinya proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan dihentikan.

"Aku khawatir gak lanjut," jelasnya.

'Pancing Terus Kemarahan Jokowi', Rocky Gerung Sarankan NasDem Mundur dari Kabinet: Supaya Anda Benar-Benar Jadi Hero
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Rocky Gerung meminta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk terus memancing amarah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini dilontarkan oleh Rocky Gerung menyusul adanya wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Jokowi usai KTT G20. 

Menurutnya, NasDem lebih baik meminta kader-kader yang ada di dalam kabinet untuk mundur.

Rocky Gerung lantas mengatakan bahwa jika NasDem berani mengusulkan reshuffle, maka hal tersebut akan berdampak baik untuk partainya.

"Kalau saya usulkan kepada Pak Surya Paloh ya pancing aja terus kemarahan Pak Jokowi. Supaya Anda betul-betul jadi hero. Jangan akhirnya jadi zero lagi," tutur Rocky saat berbincang-bincang dengan jurnalis Senior Hersubeno Arief di kanal YouTube-nya pada Selasa (22/11/2022).

"Ini saat yang tempat untuk NasDem mengatakan mundur dari kabinet. Sebagai etika kami akan membawa pesaing Pak Jokowi, yaitu Anies Baswedan," imbuhnya.

Dalam pernyataannya, Rocky Gerung menyatakan bahwa jika Jokowi benar-benar melakukan reshuffle, maka itu menandakan orang nomor 1 RI tersebut sedang 'menyogok'.

"Kalau reshuffle artinya Presiden Jokowi cari cara untuk nyogok lagi," ujar Rocky.

Meskipun Jokowi melakukan reshuffle, menurutnya hal tersebut tidak akan berdampak banyak karena fokus masyarakat bukan lagi soal nama-nama menteri yang ada di kabinet, tapi soal siapa yang akan menjadi presiden berikutnya.

"Padahal semua orang merasa disogok atau nggak disogok nggak ada pentingnya lagi. Karena politik sekarang udah orang nanya siapa presiden berikutnya, bukan siapa menteri yang akan mengganti menteri Jokowi," pungkasnya.

Sumber: Suara.com

Demokrat Minta Jokowi Tegas ke BuzzeRp, Ini Kata KSP
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas ke BuzzeRp. Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan tanggapan.

"Iya itu kan tuduhan, tudingan, pertanyaannya adalah apakah bisa dibuktikan?" ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).

Ade menyebut media sosial kini dijadikan wadah kampanye oleh masyarakat. 

Hal ini seiring dengan masyarakat yang makin 'melek' teknologi.

"Tapi kan harus bijak melakukan medsos ini. Jika memang mau edukasi lewat medsos, lakukanlah positif," lanjutnya.

Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani berharap Jokowi tegas kepada buzzerRp. 

Dia menyebut buzzerRp itu kerap menyinggung perasaan umat.

"Kita juga berharap Pak Jokowi tegas pada para buzzerRp peliharaan yang selama ini merepresentasikan post truth politics, termasuk menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat," jelas Kamhar.

Kamhar kembali menegaskan bahwa Partai Demokrat menyambut baik keinginan Presiden Jokowi untuk meningkatkan derajat kontestasi Pilpres 2024. Dia berharap hal itu dapat terwujud.

"Jika ini terwujud, bisa menjadi legacy yang baik bagi Pak Jokowi yang di masa pemerintahannya tercatat persepsi tentang demokrasi negatif," tuturnya.

Pesan Jokowi

Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden agar menjaga situasi politik tetap kondusif. 

Jokowi mewanti-wanti agar tak ada politisasi agama di Pemilu 2024.

"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada capres dan cawapres. Untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Munas HIPMI di Solo seperti disiarkan akun YouTube Setpres, Senin (21/11).

Jokowi mempersilakan agar para kandidat untuk berdebat gagasan. 

Namun dia mewanti-wanti agar tak ada politisasi agama di Pemilu 2024.

"Debat silakan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan," ujar Jokowi.

Sumber: detikcom

Akurnya Puan-Ganjar di Solo, Strategi Politik PDI-P?
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menunjukan keakrabannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Hal itu terjadi saat keduanya menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Puan dan Ganjar sama-sama tertawa ketika disebut oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai sesama calon presiden (capres).

“Hari ini Bapak Presiden, saya gemetar saya. Ada dua soalnya (capres) Mbak Puan sama Pak Ganjar," kelakar Bahlil yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo yang turut hadir pada acara tersebut.

Ia pun mengungkapkan Ganjar juga menjemput Puan di Bandara Adi Sumarmo, lalu berada dalam mobil yang sama menuju tempat acara.

Adapun kedua figur tersebut kerap digambarkan bersaing memperebutkan tiket pencapresan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Belum lama ini, sejumlah elite PDI-P mendirikan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan.

Sedangkan Ganjar didukung relawannya, GP Mania, yang kemudian membuat gerakan tandingan bernama Dewan Kopral.

Namun DPP PDI-P tak tinggal diam melihat perseteruan yang kian memanas antar dua kubu tersebut.

Sejumlah elite kader yang tergabung dalam Dewan Kolonel diberi teguran keras dan peringatan terakhir.

Begitu pun Ganjar yang mendapat peringatan lisan karena dianggap menimbulkan multitafsir karena menyampaikan kesiapannya menjadi capres.

Lantas apakah kedekatan Puan dan Ganjar di Solo merupakan bagian dari strategi politik PDI-P?

Ada Niatan

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkapkan langkah Ganjar menjemput Puan sudah direncanakan.

Ia mengungkapkan Ganjar memang punya maksud untuk menemui Puan.

"Kan Pak Ganjar menjemput Mbak Puan di airport, tentu ada niatan (menemuinya). Apakah sudah dikomunikasikan dengan Mbak Puan, saya tidak tahu," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Namun, Pacul menampik jika Puan dan Ganjar berada pada mobil yang sama.

Ia mengatakan Puan berada di dalam mobil yang sama dengan Wali Kota Solo sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, ia enggan menanggapi ketika ditanya apakah pertemuan keduanya merupakan perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Itu (baiknya) ditanya kepada ketuanya (Megawati)," tandasnya.

Langkah PDI-P ambil keuntungan untuk semua pihak

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai pertemuan kedua pihak itu merupakan bagian dari strategi politik PDI-P.

Partai berlambang banteng tersebut ingin memberi keuntungan untuk Puan dan Ganjar.

Pertama, Puan mematahkan pandangan publik yang beredar bahwa ia tak menyukai Ganjar dan menghalangi upaya merebut tiket capres.

“Keharmonisan ini menjadi sinyal bagus bagi Puan bahwa skeptisme publik terhadap dirinya terpatahkan. Puan adalah politisi yang memang punya kelas,” papar dia.

Kedua, pandangan positif publik kepada Ganjar semakin kuat. Pasalnya, dia berinisiatif mendatangi Puan dan tidak menunjukan resistensi pada anak kandung Megawati itu.

“Ganjar tidak mutung (marah) bahkan tetap bijak. Bijak dalam politik menjadi pembeda karena ukuran ini hanya dimiliki oleh politisi yang berkualitas capres,” sebut Ari.

Jokowi sebagai perekat

Keakraban Puan dan Ganjar tak lepas dari peran Jokowi.

Dalam pandangan Ari, Jokowi tak ingin ada keretakan di internal PDI-P. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjukan bahwa dirinya adalah kader PDI-P.

“Presiden bisa menjadi mediator Puan dengan Ganjar. Dirinya tak ingin keretakan yang terjadi di partainya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan kemenangan PDI-P,” ungkapnya.

Ia mengatakan Jokowi punya kepentingan dalam mendamaikan kedua figur yang dianggap berkontestasi di internal partai.

Sebab, Jokowi ingin memuluskan langkah Ganjar menuju kontestasi RI-1.

“Mengingat kepada merekalah endorse politiknya (Jokowi) diberikan, dan tentu saja sosok itu adalah Ganjar,” imbuhnya.

Sumber: Kompas.com

Bambang Pacul: Mungkin Saja Puan Sudah Tahu Megawati Kantongi Nama Capres, Cuma...
Selasa, November 22, 2022

On Selasa, November 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu), Bambang Wuryanto, mengatakan, mungkin saja Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani mengetahui jika Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi nama calon presiden (capres) dari PDIP. Hanya saja kekinian belum mau diumumkan.

"Karena mbak Puan putrinya bu Mega mungkin-mungkin saja (sudah mengetahui mengantongi nama), cuma belum diumumkan," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Kendati begitu, ia mengatakan, dirinya secara pribadi tidak tahu kapan capres dari PDIP akan diumumkan oleh Megawati.

"Kalau kau tanya kapan, ya lagi-lagi saya enggak tahu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang Pacul menegaskan, soal pengumuman nama capres dari PDIP untuk Pilpres 2024 akan melihat momentum.

"Kalau demikian kan orang boleh bertanya, apa yang ku tunggu dan apa yang ku kejar. Itu kan soal momentum," pungkasnya.

Kantongi Nama

Sebelumnya, Puan meminta agar para kader sabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Pejuangan Megawati Soekarnoputri terkait siapa nama yang akan dimajukan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

Mengutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pernyataan ini dilontarkan oleh sosok yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ini usai santap makan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Rumah Dinas Wali Kota, Loji Gandrung, pada Senin (21/11/2022) kemarin.

Sembari menunggu Ketua Umum PDI Perjuangan mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan maju di kontestasi, Puan mengajak para kader untuk bersatu dan fokus menjalankan tugas dan amanah masing-masing.

Sekarang itu, semua kader apakah kepala daerah, apakah pejabat yang ada di eksekutif, legislatif ayok sama sama solid dulu, beresin daerahnya masing-maisng dan menangkan PDI Perjuangan," terang Puan.

Dalam pernyataannya, Puan juga mengatakan bahwa kontestasi masih panjang sehingga tidak perlu terlalu diributkan.

"Toh kontestasinya masih panjang, sekarang kok sudah ribut, sekarang kita harus adem memikirkan rakyat untuk gotong royong untuk membangun rakyat jadi jangan bikin suasana itu jadi ga adem, tapi harus adem dan ayem," lanjutnya.

Sumber: Suara

Politik Bagai Roda yang Berputar, Peluang Nasdem ‘Lepas’ Anies Baswedan Masih Terbuka Lebar
Selasa, November 22, 2022

On Selasa, November 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Meskipun Partai NasDem menjadi satu-satunya partai yang telah mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, ini bukanlah jaminan bahwa Anies akan didukung seratus persen oleh partai besutan Surya Paloh tersebut. 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. 

Pasalnya Fahri menyebut Anies bisa jadi akan di-drop Partai NasDem begitu saja saat last minute.

Hal ini diungkap Fahri dalam diskusi Adu Perspektif yang ditayangkan di kanal YouTube detikcom. 

"Semua yang kita omongkan ini, mohon maaf, omong kosong semuanya," tegas Fahri, dikutip Suara Manado, Selasa (22/11/2022).

Fahri yang sedang berdiskusi dengan Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng serta Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi mengaitkan pernyataannya tersebut dengan pendaftaran oleh KPU yang baru dibuka pada September 2023 mendatang.

"Nggak ada (yang jelas), memang nggak ada. Semua last minute bisa berubah," ujar Fahri lebih lanjut.

"Last minute NasDem bisa men-drop Anies Baswedan," sambungnya. 

Ia kemudian menganalogikan hubungan Anies dan Partai NasDem saat ini selayaknya pasangan kekasih yang mencoba saling berkomitmen tetapi belum benar-benar terikat dalam suatu hubungan yang legal.

Fahri kemudian mengungkit kembali nasib Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menurutnya sudah siap dipinang di Pemilihan Presiden 2019 tetapi tiba-tiba berubah begitu saja.

"Last minute, nggak ada. Mahfud MD sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil (tapi) nggak jadi. Last minute semua. Makanya saya mengatakan politik ini last minute," jelas Fahri.

Politisi Partai NasDem Gus Choi yang hadir di forum diskusi yang sama memberikan jawabannya atas pernytaan Fahri. 

Ia pun memastikan pihaknya saat ini sudah berusaha untuk meyakini pendeklarasian Anies.

"Ini kan bagian dari ijtihad politik kami. Dalam ijtihad, kami harus yakin, bahwa yang kita putuskan itu baik dan benar. Kalau ternyata di tengah jalan ada sesuatu kemudian batal, nggak apa-apa, itu kita sudah dapat pahala," terang Gus Choi.

Karena itulah, ia memastikan pihaknya tidak sekadar omong kosong belaka dalam mengusung Anies.

"Kami serius, kami ini memikirkan sejak dini. Kita cek ke publik calon kita sejak dini," ungkap Gus Choi.

Dua Mantan Menteri Keluar dari Nasdem, Jhon Sitorus: Capres Tidak Sesuai Hati Nurani
Selasa, November 22, 2022

On Selasa, November 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dua kader senior dikabarkan keluar dari Partai NasDem. Hal itu, setelah deklarasi dukungan ke Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.

Mereka adalah Siswono Yudo Husodo yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai dan Enggartiasto Lukita sebagai Wakil Ketua I Dewan Pertimbangan Partai.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengatakan, kemunduran keduanya karena Bacapres yang diusung yakni Anies Baswedan tidak sesuai dengan keinginan.

“Petinggi-petinggi @NasDem sudah check out, Capres tidak sesuai hati nurani” ucapnya dalam unggahannya, Selasa, (22/11/2022).

Siswono Yudo Husodo juga sempat menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Sementara itu, Enggartiasto Lukita sempat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016 menggantikan Thomas Trikasih Lembong.

“Siswono Yudo Husodo, pernah jadi Cawapres 2004, juga pernah jadi Menteri PUPR dan Menteri Transmigrasi era Orba. Enggartiasto Lukita adalah pernah jadi Menteri Perdagangan era pak Jokowi,” tandasnya.

Sumber: Fajar.co.id

Tokoh Pers Sumbar Soal Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang: Taati Undang-undang, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Selasa, November 22, 2022

On Selasa, November 22, 2022

Tokoh Pers Sumbar Soal Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang: Taati Undang-undang, Utamakan Kepentingan Masyarakat
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat Heranof Firdaus Bin Amriel angkat bicara soal kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. 


Ia menegaskan, baik itu partai pengusung, Walikota Padang Hendri Septa, dan DPRD Kota Padang mesti menaati Undang-undang dan mengutamakan kepentingan masyarakat. 


"Itu kan sesuatu yang sudah disepakati di dalam Undang-undang, bahwa pemerintahan itu adalah Walikota dan Wakil Walikota, DPRD, Sekda dan segala macamnya. Itu kan komponen-komponen yang menentukan. Jika kompunen itu tidak lengkap, tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna atau tidak bagus," tegas Heranof kepada BentengSumbar.com, Selasa, 22 November 2022. 


Dikatakannya, dalam Undang-undang sudah diatur bahwa Walikota dan Wakil Walikota saling berbagi tugas. Apatah lagi pelayanan kepada masyarakat mencakup segala aspek kehidupan. 


"Walikota dan Wakil Walikota itu kan berbagi tugas. Kalau kini, dengan siapa Walikota itu berbagi tugas. Karena pelayanan kepada masyarakat itu kan mencakup segala aspek kehidupan. Jadi dibutuhkan oleh masyarakat adanya Wakil Walikota," pungkas wartawan Radio ini. 


Dikatakannya, partai pengusung dan DPRD harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia mengaku kasihan kepada Walikota Hendri Septa yang basitungkin bekerja sendiri dengan aparatnya. 


"Makanya, dikembalikan kepada partai politik pengusung, DPRD untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Apakah menurut Undang-undangnya masih dimungkinkan, kan Pilkada 2024? Jika itu dimungkinkan, maka sebaiknya dilakukan pemilihan Wakil Walikota. Jangan dibiarkan Pak Hendri Septa bekerja sendirian dengan aparatnya, kasihan kita. Lagian itu kan sudah diatur negara atau pemerintah, bahwa Walikota itu harus dibantu Wakil Walikota. Pertimbangannya kepentingan masyarakat," ungkapnya. 


Dalam dunia politik, kata Heranof, sudah biasa terjadi tarik ulur kepentingan. Namun, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sebaiknya Walikota, partai pengusung, dan wakil rakyat mengesampingan kepentingan organisasi.


"Biasanya, pembicaraan politik itu terjadi tarik ulur kepentingan. Itu sudah biasa, dalam suatu perundingan itu ada tarik ulur. Saran saya, sebaiknya Walikota, partai pengusung, dan wakil rakyat mengesampingan kepentingan organisasi, dahulukan lah kepentingan masyarakat," ujarnya. 


Apatah lagi, saat ini sudah cerdas. Masyarakat akan menilai keberpihakan partai politik kepada mereka. Jika keberpihakan itu tidak ada, maka pembalasannya pada pemilu berikutnya. 


"Karena jika lebih mementingkan kepentingan kelompok, masyarakat akan menilai nantinya. Partai politik itu sendiri yang akan merugi. Iko partai politik ko indak mamkian awak ko doh, parang inyo samo inyo se. Terkesan jabatan Wakil Walikota itu perebutan antar partai politik. Tidak ada misinya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat akan mencatat itu. Masyarakat kita sudah cerdas sekarang," cakapnya.


Untuk itu, stakeholder yang terkait dengan proses pengisian jabatan Wakil Walikota itu harus berlapang dada dan bijaksana bahwa Wakil Walikota itu perlu ada untuk melengkapi pelayanan kepada masyarakat dari Pemerintah Kota Padang. 


"Mari kita berfikir dengan dada yang lapang dan bijaksana, bahwa Wakil Walikota itu perlu ada untuk melengkapi pelayanan kepada masyarakat dari Pemerintah Kota Padang," tukuknya. (BY) 

Bawaslu Sumbar Gelar Bimtek Penyusunan dan Pengisian Indeks Kerawanan Pemilu, Alni Ungkap 4 Dimensi Ini
Selasa, November 22, 2022

On Selasa, November 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar Bimtek  Penyusunan dan Pengisian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, bertempat di Hotel Truntum Padang, Selasa, 22 November 2022.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Sumbar Alni, SH, M. Kn. Pada kesempatan tersebut, Alni berharap peserta dapat mengikuti kegiatan Bimtek  dengan baik.

Dikatakannya, dalam IKP 2024, Bawaslu melihat dari empat dimensi. Yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

"Empat dimensi tersebut dibagi-bagi ke dalam 12 subdimensi dengan 61 indikator," ungkapnya. 

Dijelaskannya, konteks sosial politik meneropong dari segi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara.

Sementara itu, katanya lagi, aspek penyelenggaraan pemilu dilihat dari segi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu serta pengawasan pemilu.

"Adapun dari dimensi kontestasi melihat dalam kasus hak dipilih dan kampanye calon," terangnya.

Sedangkan dari dimensi partisipasi diambil data dalam kasus partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

Menurutnya, basis utama penyusunan IKP pemilu 2024 berbasis pada data obyektif dan pengalaman penyelenggaraan pilkada terakhir dan pemilu 2019. 

Instrumen pengumpulan data IKP dikelola dan diisi secara tepat oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota sehingga dapat mendapatkan hasil IKP yang terpercaya. 

Dengan pengumpulan data IKP yang maksimal maka akan menghasilkan peta kerawanan yang valid agar IKP mampu menjadi basis rekomendasi program-program pencegahan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang merupakan penanggungjawab kegiatan Bimtek, Muhammad Khadafi, S. Kom., mengatakan, Bawaslu Sumbar berupaya memberikan informasi yang akurat kepada peserta pemilu dan stakeholder lainnya.

"Untuk itu, dibutuhkan kerja maksimal dalam memvalidasi data terkait kerawanan pemilu ini, sehingga data yang dipulish dapat dipertanggungjawabkan karena datanya valid dan otentik," katanya.

Muhammad Khadafi berharap, data IKP bisa clear secepatnya, sehingga bisa dijadikan acuan oleh Bawaslu RI. 

"Paling lambat harus clear pada tanggal 26 November ini. Sebab, IKP ini akan dirilis Bawaslu RI pada saat penetapan peserta pemilu 2024," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbar selaku Ketua Panitia Bimtek, Andi Bastian mengatakan, sasaran kegiatan tersebut adalah koordinasi Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ini tujuannya, kata Andi Bastian, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sangat diperlukan.

"Bawaslu berkewajiban mengawal pemilu ini. Menciptakan pemilu berkualitas di negara demokrasi ini merupakan kewajiban kita," ungkapnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh utusan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, media, kepolisian dan stakeholder lainnya. 

Kegiatan itu juga dihadiri oleh unsur pimpinan Bawaslu Sumbar, Elly Yanti, Nurhaida Yetti dan lainnya. (BY)