Advertorial

Daerah

Ketua DPRD Sumbar Pertemukan Penggiat Seni dengan Dinas Pariwisata
Rabu, September 28, 2022

On Rabu, September 28, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Berbagai upaya dilakukan Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar dalam menerima masukan, serta mencarikan berbagai solusi terhadap semua aspirasi, alah satunya dengan mempertemukan organisasi pada dinas terkait, baik dalam waktu senggang maupun memanfaatkan sedikit waktu luang.

Salah satu mencari solusi, ketika ketua DPRD Sumbar Supardi mempertemukan Dinas Pariwisata Sumbar dengan Tambo Arts Center dan panitia Kongres Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI), Rabu (28/9/2022), di ruang rapat pimpinan.

Pada pertemuan tersebut Supardi yang di dampingi Kabag Persidangan dan perundang-undangan Zardi Syahrir,  langsung menghadirkan Kadis Pariwisata Luhur Budianda, Dinas Kebudayaan Aprimas,  Tambo Art Center Yon indra, serta Mahasiswa Pariwisata UNP, untuk bisa menghasilkan solusi terbaik. 

Dalam diskusi bersama tersebut Tambo Arts Center dan HMPI meminta agar bisa mendapat dukungan terhadap semua kegiatan yang mereka lakukan, maka perlu didengar langsung dinas terkait.

Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta agar dinas pariwisata dan Kebudayaan bisa membatu berbagai lembaga, untuk kepentingan Sumatera Barat, disesuaikan dengan kondisi anggaran, dengan berbagai pertimbangan.

"Kita berharap agar dinas  pariwisata dan kebudayaan bisa mengalokasikan anggaran, jika memang memungkinkan, karena semua berguna untuk daerah ini, dan semua pihak juga diharapkan memahami dengan kondisi keuangan Sumbar, jika memang belum bisa diakomodir secara langsung," tutur Supardi.

Dia juga menghimbau, semua pelaku seni dan wisata bisa juga mencari peluang lain dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat, dengan berbagai event serta kegiatan ekonomi lainnya.

"Budaya dan seni merupakan bagian pendukung utama wisata, sehingga perlu mendapat perhatian, baik dalam pembinaan maupun anggaran," tambah Supardi.

Pertemuan yang berlangsung sangat terbuka dan humanis tersebut diselingi dengan candaan, sehingga suasana tidak tegang serta kaku.

Semua merasa mendapat porsi dan tempat yang sama dalam menyampaikan pendapat, dan bisa menerima semua masukan.

Editor: Novrianto Ucoxs

Razia Gabungan Kendaraan Mati Pajak, Ini Kata Maswar Dedi
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat , Jasa Raharja , POM Angkatan Darat, Bank Nagari menggelar razia gabungan di hari pertama bagi kendaraan yang belum melakukan pengesahan STNK (Mati Pajak). 

Selasa 27 September 2022 di Fly Over Bandara Internasional Minang Kabau.
Razia ini dilakukan karena Pemeritah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan melalui Program 5 Untung sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022.

Keringanan yang diberikan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 diantaranya :
- Diskon Pajak Kendaraan Bermotor
- Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor
- Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II
- Bebas Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II
- Bebas Pajak Progresif atas Kepemilikan 1 (satu) Keluarga

Dirlantas Polda Sumatera Barat  Kombespol Hilman Wijaya, SIK., MH menyampaikan pihaknya akan rutin  melakukan razia kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK (Mati Pajak).

“ Kami akan mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berjalan dengan baik, sehingga pajak yang dikumpulkan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Saat Ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan bagi penunggak pajak lebih dari 2 (Dua) Tahun. Mereka Hanya Perlu membayar pajak 2 (Dua) Tahun tanpa denda.”

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan diskon Pajak bagi wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. 

“Program ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunaikan kewajiban nya,” ujarnya. 

Razia dilaksanakan bersama  Ditlantas Polda Sumatera Barat, Jasa Raharja dan Bank Nagari  sambil menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan mobil samsat keliling di lokasi razia sehingga pengendara yang terjaring bisa membayar pajak di lokasi dengan keringan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirlantas Polda Sumatera Barat berserja Jajaran , Kepala Cabang  Jasa Raharja, Bank Nagari dan POM Angkatan Darat yang telah mendukung program ini,” tutup Maswar Dedi.

Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Dorong Pembangunan RKB di SMAN 1 Padang
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Daswanto asal fraksi PAN mengatakan, pihaknya mendorong anggaran pembangunan lokal baru atau ruang kelas baru di SMA 1 Padang. Idealnya anggaran direncanakan Rp 1,2 milyar untuk tiga ruang kelas baru lengkap mobiler.

"Kita akan dorong di APBD murni 2023 untuk berjuang, agar pelaksanaan ruang kelas baru di kampus I SMA 1 Padang," ujar Daswanto di ruang khusus II DPRD Provinsi Sumbar,  Selasa, 26 September 2022.

Menurut Daswanto dikenal vokal ini, pihaknya mendorong bidang pendidikan Provinsi Sumatera Barat semakin maju. Pihaknya ingin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana di SMA di Sumatera Barat.

"Kita akan mendorong pelajar kita di Sumatera Barat semakin semangat dan cerdas di sekolah. Kita ingin juga guru dapat selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya, agar pelajar dapat memahami pelajaran diberikan guru di sekolah," ujar Daswanto.

Untuk diketahui ratusan siswa SMAN 1 Padang bersama orang tua, protes karena merasa dianak tirikan. Siswa kelas 1 ditempatkan belajar di Kampus II SMAN 1 Padang di Gedung SMA Bunda Jalan Bunda, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Padang.

Siswa atau pelajar menginginkan persamaan hak untuk anak mereka agar bisa belajar bersama siswa SMAN 1 Padang lainnya di Kampus I di Jalan Belanti Raya, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara.

Rori Paslah, salah seorang orang tua siswa mengatakan, pihaknya sudah kecewa dengan dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, karena dinilai amatir atau abal- abal mengelola dinas pendidikan.

"Mental anak-anak kami sudah kena. Kami hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus II dengan kampus I. Karena kampus II fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal," ujarnya.

Editor: Novrianto Ucoxs

DPRD Sumbar Terima Kunjungan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuk Rajo Lelo didampingi Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau membahas rancangan peraturan daerah soal perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, di ruang Banggar DPRD Provinsi Sumbar, 27 September 2022.

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuk Lelo mengatakan, 
Pihaknya mengikuti aturan terbaru dalam membahas anggaran dan melaksanakan anggaran.

"Kita sengaja membicarakan semua pimpinan dan anggota membicarakan hak sama, kita ingin menyampaikan tawaran kepada kepala daerah, pemda itu ada DPRD dan kepala daerah, jadi saya melihat komunikasi harus terbangun semua anggota," ujar Indra Datuk Rajo Lelo.

Menurut Indra Datuk Rajo Lelo, sinergi kepala daerah di Sumbar dengan seluruh stakeholder pada tingkat eksekutif maupun legislatif mewakili daerah pemilihan Sumbar perlu terus ditingkatkan.

"Saya perintah fraksi, saya minta perjuangankan aspirasi masyarakatnya, jadi jangan diputuskan pimpinan fraksi saja," ujar Indra Dt Lelo merupakan ketua DPD PAN Sumbar.

Lanjut Indra Dt Rajo Lelo, pihaknya bisa melakukan dorongan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

"Bisa saja kebijakan pembangunan daerah kita dorong, agar dapat pembangunan merata di Sumatera Barat untuk masyarakat kita wakili," ujar Indra Dt Rajo Lelo.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin mengatakan, pihaknya ingin menggali informasi secara intensif, agar pembahasan Banggar berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan berlaku. 

"Kita sengaja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau untuk mendapat masukan dengan Ranperda perubahan APBD Tahun 2022," ujar Mahmun Sholikin di ruang Banggar DPRD Provinsi Sumbar,  Selasa, 27 September 2022.

Tampak acara dihadiri Pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin, Amyurlis ucok, Ali Harahap, Sahidin dan Sulaiman Mz.

Editor: Novrianto Ucoxs

Langgar Pemendikbud No. 1/2021, Anggota DPRD Sumbar Laporkan Kadis Diknas Sumbar ke Ombudsman
Senin, September 26, 2022

On Senin, September 26, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Sumbar H. Hidayat, SS, MH., mengadu ke Ombudsman Sumbar terkait terbitnya SE Diknas Sumbar tentang penambahan rombongan belajar (lokal tambahan) untuk siswa yang tidak diterima melalui PPDB Online tahun 2022.

Pasalnya, lanjut Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, gara gara SE Diknas Sumbar tersebut, ada SMA di kota Padang yang terpaksa menambah lokal baru untuk menampung siswa di SMA Negeri yang dilakukan tanpa online/tidak transparan. 

Padahal, sesuai Permendikbud Nomor 1 tahun 2021, penerimaan siswa baru harus melalui  jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orangtua yang dilakukan secara online.

"Menurut saya, ini sudah melanggar Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang menyatakan bahwa PPDB harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel, sehingganya dilakukan secara online," jelas Hidayat usai melaporkan ke Ombudsman Sumbar, Senin (26/9/202). 

Menurut Hidayat yang merupakan anggota Komisi V (Bidang Pendidikqn) DPRD Sumbar, kebijakan Dinas Pendidiian Sumbar itu berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan merobek azaz keadilan pada pelaksanaan PPDB.

"Saya juga melihqat adanya dugaan maladministrasi atas keluarnya SE Diknas tentang Pemenuhan Daya Tampung PPDB tersebut. Karena itu saya mengadu ke Ombudsman dan minta diperiksa/diuji oleh Ombudsman agar pada PPDB khususnya untuk SMA Negeri tidak terjadi lagi pada tahun tahun mendatang," pungkas Hidayat. 

Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua DPRD Sumbar Terima Kedatangan Perwakilan Driver Ojek Online
Senin, September 26, 2022

On Senin, September 26, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Lima orang perwakilan dari driver ojek online (Ojol) di Sumbar kembali mendatangi DPRD Provinsi Sumbar untuk mempertanyakan perkembangan tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang digelar beberapa waktu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin pagi (26/9) diruang khusus 1 DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, ketua komisi 3 Ali Tanjung, ketua Organda Sumbar Imral Adenansi, Sekda Sumbar Hansastri, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Noviardi dan sejumlah anggota DPRD Sumbar.

Yang mana sejumlah tuntutan para driver ojek online tersebut yaitu, menolak kenaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga menyampaikan sejumlah tuntutan seperti, mencabut izin aplikator yang tidak patuhi regulasi, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator, bentuk payung hukum untuk driver online, wujudkan kesejahteraan sosial bagi driver online Indonesia serta menolak aplikasi baru yang beroperasi di Sumbar.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi katakan, surat tuntutan sudah ditanda tangani dan akan segera ditindak lanjuti.

"Selain itu, dalam waktu dekat kita akan menggelar rapat dengan mitra terkait dan juga akan mengundang perwakilan dari teman-teman driver ojek online guna mencari solusi atas permasalahan ini. Inshaallah minggu depan kita akan gelar rapat," tutur Supardi.

Terkait kenaikan harga BBM, Supardi menyampaikan, Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sangat mensupport dan membantu para pengguna jasa keuangan di bidang transportasi termasuk juga ojek.

"Hanya saja salinan PMK tersebut belum kami terima dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa merealisasikan sesuai dengan PMK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat membantu teman-teman driver ojek kita," terang Supardi.

Selanjutnya Supardi menghimbau kepada aplikator nakal yang sering merobah tarif agar senantiasa patuh kepada ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan.

"Kenyataan dilapangan sering kita lihat tarif ojek online ini selalu berbeda-beda, ada yang murah dan ada yang mahal. Sehingga ini merupakan hal yang sangat merugikan. Sementara Kementerian Perhubungan sudah menentukan tarif tentang masalah itu," ujar Supardi.

Editor: Novrianto Ucoxs

Silaturrahmi Dengan PWNU, PMII Harus Orang Pergerakan
Minggu, September 25, 2022

On Minggu, September 25, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Padang harus merasakan pentingnya peningkatan kualitas pengkaderan di PMII.

Sehingga mampu melahirkan  pemimpin yang berkualitas, baik selama menjadi mahasiwa maupun setelah lepas dari status mahasiswa.

Demikian diungkapkan Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Sumatera Barat  Tan Gusli, pada pembukaan kegiatan silaturrahmi dan penguatan pemahaman nilai-nilai keaswajaan PMII se Kota Padang, Sabtu (24/9/2022) di aula PWNU Sumbar jalan Ciliwung No.10 Padang. 

Hadir Wakil Sekretaris PWNU Sumbar Eri Gusnedi. Sedangkan dari PMII hadir pengurus PC PMII Kota Padang, Komisariat dan Rayon PMII yang ada di sejumlah perguruan tinggi di Padang.

Menurut Tan Gusli, silakankan laksanakan pengkaderan, agar melahirkan pemimpin masa depan. Selain itu dapat meningkatkan  kualitas pengkaderan. 

“Di setiap perguruan tinggi di Kota Padang diharapkan kepengurusan PMII sudah ada. Pengurus yang sudah ada agar aktif bergerak merekrut keanggotaan melalui pengkaderan,” tambah Kiai Tan Gusli.

Lebih lanjut Tan Gusli, memberikan peluang kepada PMII, jika akan melaksanakan pengkaderan dan kegiatan lainnya bisa memanfaat fasilitas di PWNU ini. 

“Aula ini bisa ananda manfaatkan untuk berbagai kegiatan,” kata Tan Gusli.

“Jagalah ukhuwah, persatuan, jangan terpecahbelah, dan yang lebih penting jaga serta amalkan amaliyah Ahlussunnah Waljamaah An-Nahdliyah. Kegiatan hari ini sebagai bagian dari memperkuat pemahaan nilai-nilai keaswajaan PMII. Karena itu ikuti acara ini dengan baik dan aktif,” kata Tan Gusli, yang juga mantan Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Padang ini.

Kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh Wakil Ketua PWNU Sumbar Armaidi Tanjung  dan kilas balik PMII Padang oleh Ketua PC PMII Kota Padang tahun 2007 Sahlul Munal.

Sahlul Munal kembali terpilih dan mengaktif PMII Kota Padang setelah mengalami kevakuman beberapa tahun sebelumnya. 

Sahlul Munal menyebutkan, PMII itu harus bergerak. Setiap kader PMII harus menjadi orang pergerakan. 

Hal ini sesuai dengan namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang berarti kadernya harus melakukan pergerakan. 

Tentu saja pergerakan disini pergerakan yang positif membangun jati diri mahasiswa. 

“Pengurus PMII harus berpikir apa yang bisa diberikan kepada anggota PMII di masing-masing level kepengurusannya. Sebagai mahasiswa harus berbuat dan bergerak selama mengemban amanah organisasi PMII,” tutur Sahlul Munal yang sekarang menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan MAN IC Padang Pariaman ini.(AT)

Matangkan Hadirnya Perda Penyiaran, KPID Sumbar Sambangi KPID Lampung
Jumat, September 23, 2022

On Jumat, September 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat menggelar kunjungan KPID Lampung dalam mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyiaran.

Komisioner  KPID Sumbar bidang pengawasan isi siaran Ficky Tri Saputra dalam keterangan tertulis di Padang, Jumat mengatakan keberadaan peraturan daerah tentang penyiaran dinilai penting karena dapat memberi perlindungan hak-hak masyarakat serta memberdayakan eksistensi KPID dalam pengawasan isi siaran.

"Saat ini Sumbar belum memiliki Perda Penyiaran dan kita ingin perda ini lahir di Sumbar. Saat ini pemerintah daerah dan DPRD provinsi Sumatera Barat saat ini serius untuk melahirkan perda tersebut, karena dengan adanya perda maka akan memberikan dampak positif bagi industri penyiaran di Sumatra Barat," kata dia.

Menurut dia kunjungan ke KPID Lampung sebagai tujuan studi tiru dalam pembentukan Perda penyiaran karena provinsi Lampung sudah sejak tahun 2015 memiliki perda.

"Sudah pasti banyak pengalaman akan keberlanjutan penerapan Perda bagi dunia penyiaran," kata dia.

Sementara itu Ketua KPID Lampung Budi Jaya mengapresiasi adanya inisiatif dari KPID Sumatera Barat untuk melahirkan perda penyiaran.

Menurutnya keberadaan peraturan daerah sangat membantu KPID Lampung dalam penyiaran.

Komisioner KPID Lampung Febrianto berharap setelah perda lahir mesti dikuatkan dengan peraturan gubernur agar hadirnya Perda bisa sangat kuat.

Sementara Korbid Pengawasan Isi Siaran KPID Lampung Nisa’ul Fithri Mardani Syihab mengatakan isi dari  perda penyiaran lembaga penyiaran wajib hmenonjolkan konten lokal, dimana pada perda penyiaran , dalam prakteknya harus memakai bahasa daerah masing masing.

Ia mencontohkan di Lampung sangat multi kultur sehingga setiap konten lokal wajib menggunakan bahasa suku bangsa Lampung, walaupun yang di angkat dari suku bangsa lain.

Sementara itu terkait penindakan pelanggaran, lebih mendahulukan tindakan preventif dengan cara melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum adanya penindakan karena kesalahan berulang yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu sendiri. (*)

Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib Hadiri Sertijab Ketua BPK Perwakilan Sumbar
Jumat, September 23, 2022

On Jumat, September 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib mengucapkan terimakasih pada ketua BPK Perwakilan Sumatera Barat yang lama dan mengucapkan menyambut kedatangan penggantinya Arif Agus, SE,MM,Ak,CPA,CSFA, untuk mengabdi sebagai kepala perwakilan BPK Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Suwirpen Suib ketika menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) antara pejabat lama dan baru, di gedung perwakilan BPK RI, jalan Khatib Sulaiman Padang, Jumat (23/9/2022).

Suwirpen juga mengapresiasi kepala Perwakilan BPK RI yang lama, dengan semua masukan dan koreksi, sehingga bisa menjadi perbaikan serta perhatian DPRD Sumbar khususnya, dan pemerintahan provinsi Sumatera Barat umumnya.

"Terimakasih kita ucapakan pada pejabat lama, yang sudah memberikan masukan, serta mengoreksi semua laporan, sehingga menjadi pembelajaran agar bisa merancang dan memakai anggaran secara benar, tanpa rekayasa, dan tidak menjadi pelanggaran hukum, pada kepala Perwakilan BPK RI yang baru, kami ucapkan selamat datang, moga nyaman bekerja di daerah ini," tutur Suwirpen.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini, pemerintahan Sumatera Barat sudah lebih dari 10 kali menerima catatan wajar tanpa pengecualian (WTP), dan dari 19 kabupaten/kota ada 18 daerah penerima WTP.

"Kita berharap pada tahun ini semua daerah di Sumatera Barat menerima WTP, termasuk provinsi, sehingga administrasi pengelolaan keuangan memang benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan berlaku," tambah Suwirpen.

DPRD Sumbar selalu mendukung semua penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tertib administrasi, khususnya menyangkut keuangan, dan akan melakukan koreksi jika dinilai tidak pada tempatnya, dengan membentuk panitia khusus, sehingga semua berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya.

"Semua masukan BPK dalam penggunaan dan penganggaran tetap akan kita laksanakan, sehingga tidak terjadi pelanggaran administrasi dan hukum," tutup Suwirpen.

Editor: Novrianto Ucoxs

Anggota Komisi II DPRD Sumbar dari Fraksi PDI-P Syamsul Bahri Beri Bantuan Bibit
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tampaknya anggota komisi II DPRD Sumbar dari fraksi PDI-P Syamsul Bahri melakukan pengabdian pada masyarakat tidak pernah terhenti.

Setelah memberikan bantuan pada nelayan, kembali Syamsul Bahri memberikan dukungan pada 6 kelompok Perhutanan Sosial, di Pasaman Barat, Kamis (22/9/2022).

Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Sumbar asal pemilihan Pasaman-Pasaman Barat tersebut juga memberikan pelatihan usaha aren dan alpukat, sekaligus memberikan bantuan bibit aren, alpukat, pinang dan batara.

Syamsul Bahri juga meminta pada kelompok Perhutanan Sosial untuk bisa menjadikan hutan sebagai sumber perekonomian masyarakat.

Dalam pelatihan dan pemberian bantuan, Syamsul Bahri selalu memotivasi masyarakat agar tetap semangat, dengan yel-yel merdeka, dan disambut gemuruh teriakan merdeka dari semua yang hadir.

"Merdeka!!! Mari kita tetap semangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan perekonomian, demi masa depan anak-cucu kita, karena saat ini banyak potensi yang bisa kelola, khususnya pada bidang perhutanan, dengan melakukan budidaya aren," tutur Syamsul Bahri sembari memberi motivasi.

Ditambahkan Syamsul Bahri, aren merupakan salah satu tanaman potensial, karena perbandingannya ekonominya 10 batang aren sama dengan 2Ha sawit, karena itu semua pihak harus mendukung, baik bibit, pengolahan dan pemasarannya.

"Kita melihat potensi amat besar untuk budidaya aren ini, jadi harus kita dorong dan kita dukung pengembangannya, demi peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk juga bagaimana BANK Nagari milik daerah bisa mengucurkan pinjaman pada petani perhutanan sosial tersebut dengan program SIMAMAK nya," tambah Syamsul Bahri.

Ia juga memberikan beberapa tips atau cara pada petani, sehingga bisa mendapatkan pinjaman program SIMAMAK tersebut.

Sekaitan dengan motivasi dan bantuan bibit, kepala KPHL Pasaman Raya Tera, mengatakan, sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Syamsul Bahri, karena sangat dibutuhkan masyarakat.

"Apa yang dilakukan pak Syamsul Bahri ini amat bermanfaat bagi masyarakat, karena motivasi serta tehnik dan bantuan bibit merupakan hal yang ditunggu masyarakat," terang Tera.

Pernyataan tersebut juga ditambahkan salah seorang petani Perhutanan Sosial Alimin, dimana ia menilai Syamsul Bahri sosok yang harus dipertahan sebagai wakil mereka di DPRD Sumbar, karena tanpa pernah terhenti melakukan pengabdian pada masyarakat daerah pemilihannya.

"Setahu saya, belum 1 bulan pak Syamsul Bahri bertemu dan memberikan bantuan pada kelompok nelayan dan petani, sekarang bertemu dan memberi bantuan pada kami, ini merupakan sebuah pengabdian luar biasa, wakil rakyat seperti beliau harus tetap ada di DPRD Sumbar atau DPR-RI, sehingga masyarakat terbantu dan termotivasi," tutup Alimin dengan semangat.

Editor: Novrianto Ucoxs