Advertorial

Daerah

Defri Mulyadi 'Imung' Resmi Nakhodai IJTI Sumbar 4 Tahun ke Depan
Sabtu, Agustus 13, 2022

On Sabtu, Agustus 13, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Sudah diprediksi banyak kalangan sejak awak, Jurnalis Padang TV, Defri Mulyadi resmi terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat (Sumbar) periode 2022-2026 dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV.

Pria yang akrab disapa ‘Imung’ ini mengalahkan calon lainnya dengan 38 suara, sementara Wahyudi Agus (TV One) dengan perolehan suara mencapai 20 suara. Sementara satu orang tidak menyumbangkan suaranya.

Terpilihnya Defri Mulyadi sebagai Ketua IJTI Sumbar tidak mudah lantaran status keanggotaannya di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hingga membuatnya mundur di organisasi tersebut.

Pasalnya, IJTI tidak membenarkan seseorang yang berada di sana juga terdaftar di organisasi tersebut.

“Bang Imung sudah menyatakan diri mundur dari PWI, itu dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi dan surat resmi dari PWI dan sudah dilengkapinya. AD/ART IJTI melarang ganda organisasi,” kata Ketua Pelaksana Musda IV IJTI Sumbar, Rio Johanes beberapa waktu lalu.

Berikut profil singkat dari Defri Mulyadi:

Nama Lengkap: Defri Mulyadi, S.Pi., MM
Panggilan/Julukan: Imung/Kapten 2000

Tempat dan tanggal lahir: Padang, 18 September 1981

Perjalanan karir dan organisasi

Jurnalis dan Redaktur Harian Pagi Padang Ekspres (2004-2007)
Salah satu pendiri Padang TV
Reporter, Produser dan Eksekutif Produser Padang TV (2007-2010)
Wakil Pimpinan Redaksi Padang TV (2010-2012)
Manajer Program, Produksi, Iklan dan EO Padang TV (2013-sekarang)
Wakil Ketua HKTI Sumbar (2022-2024)
Predikat Sertifikasi Wartawan Utama sejak 2011.

Editor: Novrianto Ucoxs

Kerjasama dengan UNU, APSI Sumbar Gelar Pendidikan Profesi Advokat Angkatan V Tahun 2022
Sabtu, Agustus 13, 2022

On Sabtu, Agustus 13, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Wilayah Sumatera Barat (APSI) Sumbar bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat menggelar Pendidikan Profesi Advokat (PPA) Angkatan V Tahun 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor UNU yang diwakili Wakil Rektor I Basrial Zuhri, SH., MH., pada Sabtu, 13 Agustus 2022, diikuti sebanyak 15 orang. Peserta digembleng selama 3 minggu, mulai dari tanggal 13 Agustus hingga 3 September 2022.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Wilayah Sumatera Barat (APSI) Sumbar Afriendi Sikumbang, SHI., MH., mengakatan, APSI adalah organisasi advokat setara dengan organisasi advokat lainnya di Indonesia, seperti Peradi dan lainnya.

"APSI ini termasuk yang mendirikan Peradi dan masuk ke dalam Undang-undang yang mengatur asosiasi advokat. Jadi tidak usah ragu dengan APSI," katanya.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan KMA yang membolehkan organisasi advokat selain Peradi untuk bersidang di pengadilan. 

"Mulai tahun 2015 itu, APSI juga menggelar pelatihan advokat, penyumpahan dan pelantikan advokat di seluruh Pengadilan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia," jelas Afriendi Sikumbang.

APSI boleh bersidang di seluruh pengadilan di Indonesa, melakukan penyelesaian bermacam kasus di berbagai wilayah di Indonesia.

"Jadi kita tak hanya bersidang di pengadilan agama, tetapi juga boleh bersidang di seluruh pengadilan, bahkan ada teman-teman ASPSI yang bersidang di pengadilan militer," jelas Afriendi Sikumbang yang juga dosen Program Ilmu Hukum UNU Sumbar.

Dikatakan Afriendi Sikumbang, pamateri dalam pelatikan ini berasal dari kalangan program ilmu hukum UNU, APSI, advokat senior, bahkan ada yang dari Peradi.

Wakil Rektor I UNU Sumbar Basrial Zuhri, SH., MH., pada kesempatan itu menyambut baik penyelenggaran pendidikan advokat (PPA) angkatan V tahun 2022 yang digelar APSI bertempat di UNU Sumbar.

"Bagi UNU ini adalah angkatan I karena untuk pertamanya kita gelar. Selamat datang kepada para calon pandekar hukum kita," katanya.

Dikatakan Basril Zuhri, untuk menjadi advokat tersebut itu tidak mudah. Makanya diperlukan pendidikan bagi calom advokat.

"Sebelum jadi disumpah jadi advokat, selesai patihan harus magang di kantor hukum atau lembaga advokat," katanya.

Dikatakannya, diselenggarakannya pendidikan ini tidak lepas dari MoU yang sudah ditekan UNU Sumbar dengan APSI Wilayah Sumbar.

"Saya atas nama UNU menyempaikan terimakasih kepada Ketua APSI Sumbar. Semoga kerjasama ini tetap dapat berlanjut di masa mendatangnya. Kita harap, pendidikan advokat yang digelar APSI dapat melahirkan advokat handal," katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Rektor I UNU Sumbar Basrial Zuhri berkesempatan menyematkan tanda peserta kepada peserta Pendidikan Profesi Advokat (PPA) Angkatan V Tahun 2022.

Hadir pada kesempatan itu, jajaran akademika UNU Sumbar, pengurus APSI Sumbar, Komisioner KPID Sumbar Robet Cannedy dan beberapa orang advokat senior.

Laporan: Zamri Yahya, SHI

Irjen Pol Teddy Minahasa: Polda Sumbar menyatakan Perang terhadap Perjudian
Sabtu, Agustus 13, 2022

On Sabtu, Agustus 13, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH menyampaikan bahwa, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sudah memerintahkan jajarannya di Polda Sumbar untuk menegakkan hukum sekeras kerasnya terhadap praktik judi.

Hal ini disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa usai menghadiri acara pembukaan Musda IJTI Sumbar ke IV, Jumat (12/8) malam di Pangeran Beach Hotel Padang.

“Apakah itu judi online, atau judi manual lainnya termasuk togel. Alhamdulillah hingga sampai hari ini (12 hari) tercatat 74 Laporan Polisi (kasus) penangkapan se Sumatera Barat,” katanya didampingi Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik.

Ia menerangkan, penangkapan pelaku judi tersebut karena dilarang oleh agama islam. 

“Kita sadar bahwa falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” ujarnya.

Selain juga dilarang oleh Undang-undang, judi tersebut juga merugikan masyarakat kecil.

“Orang jadi kecanduan, orang jadi penasaran, orang berharap untung-untungan. Akhirnya tidak bekerja, menghayal lalu kalau duitnya habis lama lama bisa menciptakan kriminalitas dan lain sebagainya. Itu yang ingin kita hindari,” terangnya.

Oleh karenanya, ia berharap juga terhadap peran serta dari rekan media untuk menyuarakan bahwa Polda Sumbar menyatakan perang terhadap perjudian.

Ia pun akan menindak tegas, apabila ada oknum anggotanya yang terlibat membekingi perjudian. 

“Saya tidak akan mentoleransi meskipun itu anak buah saya sendiri,” tegasnya.

Editor: Novrianto Ucoxs

Pembukaan Musda-IV dan Malam Anugerah IJTI Sumbar 2022 Berjalan Sukses
Jumat, Agustus 12, 2022

On Jumat, Agustus 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Musyawarah Daerah ke-4 Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat resmi dibuka, Jumat (12/8/2022) malam. Pembukaan berlangsung di Pangeran Beach Hotel Padang.

Dalam kesempatan itu, hadir Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Jasman Rizal, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra Tuanku Bandaro Alam Sati, Walikota Padang yang diwakili Sekda Kota Padang Andree Algamar, Ketua Umum IJTI Hendrick Kurniawan, 
Anggota DPRD Sumbar Nurnas, Mantan Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi.

Kemudian, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Ketua AJI Padang Aidil Ichlas, Ketua PFI Padang Arif Pribadi dan sejumlah pejabat lainnya.

Ketua Pelaksana Musda IJTI Sumbar Rio Johannes mengatakan, kegiatan Musda berlangsung dalam 2 hari dari tanggal 12 hingga 13 Agustus 2022.

Kegiatan dimulai dari malam anugerah kepada insan yang peduli terhadap IJTI dan pemberitaan. Kemudian dilanjutkan dengan seminar besok harinya.

"Kegiatan ditutup pemilihan Ketua Pengda IJTI Sumbar. Ada 67 anggota yang memiliki suara aktif yang akan menentukan estafet kepemimpinan IJTI Sumbar," katanya.

Rio Johannes tidak lupa mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang berperan aktif dalam kesuksesan Musda IJTI Sumbar ini.

Ketua Pengda IJTI Sumbar John Neddy Kambang dalam sambutannya mengatakan, melalui Musda ini diharapkan IJTI menemukan pemimpin yang baru.

Ia melanjutkan, IJTI Sumbar dari tahun ke tahun semakin menunjukkan eksistensi di Sumbar, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa orang anggota ada yang menduduki jabatan komisioner.

"Kami membuka kegiatan ini dan kepada 10 tokoh yang menunjukkan kepedulian bukan hanya kepada kami IJTI tetapi juga kepada kawan-kawan wartawan kami berikan penghargaan," katanya.

Ia menyebutkan, salah satu tokoh yang diberikan penghargaan adalah mantan Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi.

Menurutnya, beliau adalah orang yang memanfaatkan media dalam arti positif. "Begitu ada bencana beliau bisa menjadi Humas dan paham betul dengan pemberitaan itu akan ada bantuan yang datang dan cepat diketahui publik," katanya.

Begitu juga lainnya, orang-orang pilihan, Firdaus, Gustavianof dari RSUP Dr M Djamil dan Taufikurrahman

"Kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra juga, beliau seperti jenderal penyelamat di Sumbar, kesuksesan vaksinasi dan menyelamatkan nama Sumbar di nasional," katanya.

Kemudian, ketegasan Kapolda Sumbar juga dibuktikan dengan membuat MoU dengan IJTI, PWI, AJI dan PFI. "Beliau menyatakan bahwa selama menjabat Kapolda Sumbar tidak akan pernah terjadi wartawan dan media yang memiliki masalah terkait pemberitaan," kata dia.

Pernyataan ketua umum IJTI dipertegas anggota Dewan p
Pers Yadi Indrayana, dimana kebebasan dan kemerdekaan pers sangat perlu didukung, untuk bisa menyampaikan informasi demi kepentingan masyarakat.

Acara pembukaan dan pemberian penghargaan, musda-IV IJTI Sumbar berjalan lancar, dan sukses, meskipun Gubernur Sumbar hanya diwakilkan pada kepala Dinas Kominfotik Sumbar Jasman Rizal.

Editor: Novrianto Ucoxs

Paduan Suara Sekretariat DPRD Sumbar Kompak dan Menawan
Jumat, Agustus 12, 2022

On Jumat, Agustus 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka menyambut HUT RI-77, Pemprov Sumbar adakan lomba paduan suara antar OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, dengan berbagai kegiatan lainnya, termasuk jalan santai.

Paduan suara dalam rangka HUT RI tersebut diikuti pula Sekretariat DPRD Sumbar, dengan mempergunakan ciri khas Ranah Minang, memakai baju adat dari berbagai daerah di Sumatera Barat, sehingga tampak menawan.

Paduan suara tersebut menyanyikan lagu wajib dan pilihan, berikut lagu-lagu yang dipertandingkan:

A. Lagu Wajib 

1. Mars Sumatera Barat (Cipt. B. Andoeska)

B. Lagu Pilihan:

1. Bhineka Tunggal Ika (Cipt. Mahyeldi)
1. Minangkabau (NN)
3. Satu Nusa Satu Bangsa (L.Manik)
4. Maju Tak Gentar (C.Simanjuntak)
5. Kebyar Kebyar (Gombloh)
6. Hari Merdeka (H.Mutahar)
7. Syukur (H. Mutahar)
8. Ditimur Matahari (WR.Supratman)
9. Mengheningkan Cipta (T.Prawit)
10. Bagimu Negeri (Kusbini)
11. Bangun Pemudi Pemuda

Sekaitan dengan keikut-sertaan sekretariat DPRD Sumatera Barat, Sekwan H. Raflis, SH,MM mengatakan, terus memberi motivasi pada stafnya untuk mengikuti semua kegiatan yang diadakan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

"Bagi kita bukan Masalah juara atau tidak, tapi ikut serta dan hafal semua lagu yang dipertandingkan merupakan sebuah kebanggaan, karena tampak keseriusan dalam acara tersebut, selain itu juga mendalami mars Sumatera Barat dan lagu kebangsaan yang ada," terang Raflis, Jumat (12/8/2022).

Hal tersebut disampaikan Raflis di dampingi Kabag Persidangan dan perundang-undangan Zardi Syahrir, ketika melepas tim paduan suara sekretariat DPRD Sumbar menuju kantor gubernur untuk bertanding dan mengikuti semua kegiatan yang sudah terjadwal.

Ditambahkan Raflis, kegiatan paduan suara ini juga menunjukkan rasa kerjasama dan kekompakan, karena kalau tidak kompak akan tumpang lagu yang dinyanyikan, dan kalau tidak bekerjasama akan tampak ketidak rapian.

"Ini menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang baik, dalam satu komando dirijen, demikian juga dengan kerja rutin sehari-hari, kekompakan dan kerjasama dibawah kepemimpinan kepala OPD akan menghasilkan yang terbaik, seperti paduan suara tersebut," tambah Raflis.

Penjelasan Raflis diperkuat Kabag Persidangan, hukum dan perundang-undangan Zardi Syahrir, dimana kekompakan merupakan modal dalam keberhasilan, untuk melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya aktifitas wajib sebagai ASN.

"Sebagai ASN kekompakan merupakan modal dasar guna menyelesaikan beban kerja, paduan suara ini membuktikan kalau sekretariat DPRD Sumbar bisa membangun kebersamaan dan kekompakan untuk mencapai keberhasilan," tutur Zardi Syahrir menguatkan.

Demikian juga ungkapan kasubag Humas, protokoler dan dokumen Idris yang mendampingi paduan suara, dimana ia melihat kekompakan itu sudah tampak ketika mulai awal berlatih, sampai pada pertandingan, sehingga menyejukkan hati setiap yang melihat.

"Suksesnya paduan suara kita sudah tampak ketika berlatih beberapa hari sebelumnya, sejuk hati kita melihat kekompakan dan kebersamaan itu, moga ini akan terus berlanjut dalam hal bekerja, sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan enjoy," tambah Idris mengakhiri sambil tersenyum.

Editor: Novrianto Ucoxs

Bapemperda DPRD Bengkulu Kunjungi DPRD Sumbar
Jumat, Agustus 12, 2022

On Jumat, Agustus 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka kordinasi untuk mencari refrensi dan perbandingan serta masukan untuk propemperda tahun 2022 serta untuk usulan tahun 2023, DPRD Provinsi Bengkulu Kunjungi DPRD Sumatera Barat, Jumat (12/8/2022).

Kunjungan DPRD Bengkulu tersebut diterima langsung Budiman ketua Bapemperda DPRD Sumbar, di dampingi Kabag Persidangan dan perundang-undangan Zardi Syahrir, SH,MM, di ruangan pertemuan lembaga tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ketua Bapemperda DPRD Sumbar Budiman mengatakan, semua program yang sudah diatur dalam peraturan daerah dan mekanismenya, semua berjalan sesuai peruntukan, bertujuan memakmurkan masyarakat.

Peraturan daerah yang sudah ada, akan terus disosialisasikan oleh anggota DPRD Sumbar, dengan program sosialisasi yang dilakukan di daerah pemilihan masing-masing.

"Kami lakukan sosialisasi peraturan daerah atau sosper, sehingga semua produk bisa dipahami dan dirasakan masyarakat," terang Budi.

Ditambahkannya, selama  ini peraturan daerah di Sumbar memang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ketika dilaksanakan tidak terkendala di masyarakat.

Adapun rombongan anggota DPRD Bengkulu yang mengunjungi DPRD Sumbar diantaranya, Usin Abdisyah Putra Sembiring, Sujono, Holil Anwar, Badrun Hasani, Risman Sipayung dan Sudirman Alip, serta staf pendamping lainnya.

Pada kesempatan tersebut rombongan DPRD Bengkulu mengucapkan rasa terimakasih tidak terhingga pada DPRD Sumbar, karena sudah melayani begitu baik dengan segala perhatian yang ada.

Mereka juga merasa senang karena mendapatkan masukan dan berbagai bahan yang akan dibawa ketika pulang nantinya, untuk menjadi acuan dalam pembahasan berbagai aturan.

Pertemuan berlangsung hangat, sambil diselingi senda gurau, untuk menambah keakraban antara tamu dan tuan rumah.

Editor: Novrianto Ucosx

Wasev Puas TMMD ke-114 Tanah Datar, Puji Nilai Gotong Royong
Jumat, Agustus 12, 2022

On Jumat, Agustus 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-114 Tahun 2022 yang diketuai Brigjen TNI Irham Waroihan, mengunjungi lokasi pelaksanaan TMMD ke-114 di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, hari Kamis (11/08/2022).

Brigjen TNI Irham Waroihan yang juga dari Irsus Irjenad ini disambut dan didampingi Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Purmanto, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Amasrul, SH., Kasi Ter Korem 032 Wirabraja Kol (Kav) Nanang Siswoko, Kasi Intel Korem 032 WBR Kol (Inf) Mochtar Wasdi, Dandim 0307 Tanah Datar yang sekaligus Dansatgas TMMD ke-114 Letkol (CZI) Soetrisno, Forkopimda Tanah Datar, Kepala OPD dan tokoh masyarakat.

Menurut Brigjen TNI Irham Waroihan, pelaksanaan TMMD adalah bukti kecintaan TNI kepada masyarakat khususnya di daerah yang aksesnya masih terbatas. Selain itu TMMD membangkitkan potensi geografi dan demografi serta menumbuhkan rasa kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam bentuk nilai-nilai gotong royong.

"Saya puas dengan kemajuan hasil yang dicapai dalam TMMD ke-114 di Tanah Datar ini. Selain dari volumeya tetapi juga kualitas pekerjaan yang cukup baik dan hendaknya tuntas semua sasaran sampai saat pada penutupan TMMD nanti," kata Brigjen TNI Irham Waroihan sembari ikut langsung menanam pohon mangga di Nagari Batu Bulek.

Sasaran fisik TMMD ke-114 di Nagari Batu Bulek ini adalah pembukaan jalan baru 4,1 kilometer, irigasi sepanjang 200 meter, dan tiga unit pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni). Selain itu banyak sekali program non fisik berupa penyuluhan bela negara, pengembangan UMKM, penyuluhan hukum dan penyuluhan pencegahan stunting.

Dansatgas TMMD ke-114 Tanah Datar Letkol (CZI) Soetrisno dalam eksposnya melaporkan, capaian sasaran ada yang telah selesai 100 persen, ada pula yang masih berkisar antara 52 persen hingga 74 persen.

"Jalan baru sudah selesai 3.078 meter dari target 4.100 meter. Ini akan terus dikebut pengerjaannya sehingga tuntas pada saat penutupan nanti tanggal 24 Agustus 2022," kata Dandim 0307 Tanah Datar ini.

Letkol CZI Soetrisno mengatakan, bahwa terselenggaranya TMMD ke-114 ini berkat dukungan dari APBD Tanah Datar sebesar Rp1 miliar, bantuan Mabes TNI Rp475.500.000, bantuan material dan program dari OPD Pemprov Sumbar yang dikordinasikan oleh Dinas PMD Sumbar.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan bahwa Pemda dan masyarakat sangat antusias serta sangat mendukung pelaksanaan TMMD ke-114 di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara ini.

"Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, dimana kita telah menganggarkan dana untuk kegiatan ini. Dan masyarakatpun, khususnya di Nagari Batu Bulek sangat antusias. Kalau tidak bisa membantu dengan dana mereka membantu dengan tenaga dengan semangat gotong royong," ujar Eka Putra. 

Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, tambah Bupati, walaupun tidak ada dalam anggaran APBD, namun OPD di Provinsi bersama instansi vertikal lainnya membantu sesuai dalam bentuk natura seperti bibit tanaman, bibit ikan, semen dan pelaksanaan program kegiatan dari OPD di Nagari Batu Bulek.

Kepala Dinas PMD Sumbar Amasrul, SH yang ditemui di lokasi TMMD ke-114 ini mengatakan, bahwa setiap tahun OPD Pemprov, BUMN dan BUMD selalu ikut membantu kegiatan TMMD, baik dalam bentuk materi maupun program kegiatan. Karena diyakini TMMD sangat strategis dalam membuka potensi daerah, terutama nagari yang menjadi lokasi TMMD.

"Ada yang membantu semen dan juga bibit tanaman, ada juga program kegiatan penyuluhan dan pelatihan.  Alhamdulillah kita koordinasikan untuk kesusksesan TMMD ke-114 di Tanah Datar ini," kata Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH. 

Editor: Novrianto Ucoxs

Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat Disetujui
Kamis, Agustus 11, 2022

On Kamis, Agustus 11, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2023. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (11/8/2022).

Adapun kesepakatan tersebut diberi nomor :

1. Nomor : 18/SB/2022 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023, untuk ditetapkan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023.

2. Nomor : 19/SB/2022 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 menjadi Priortas dan Plafon 
Anggaran Sementara Tahun 2023.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar didampingi, Suwirpen Suib dan Indra Datuak Rajo Lelo. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Wakil Gubernur, Audy Joinaldy didampingi Sekda Hansastri.

Pada kesempatan itu Irsyad Safar menjelaskan, penetapan KUA PPAS tahun 2023 dilakukan setelah DPRD melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan serangkaian pembahasan mendalam. 

"Setelah melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan secara cermat, juga mempertimbangkan masukan dan saran melalui pandangan umum dan pendapat akhir fraksi - fraksi akhirnya, DPRD menyetujui untuk menetapkan KUA PPAS tahun 2023," kata Irsyad.

Irsyad Safar melanjutkan, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023, merupakan implementasi tahun kedua dari pencapaian visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

"Oleh sebab itu, program, kegiatan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS, perlu diselaraskan dengan RPJMD, pungkasnya.

Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023 yang mencakup pembahasan asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan, program prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi program dan target kinerja program OPD dengan RPJMD dan plafon anggaran masing-masing OPD.

Selanjutnya pada kesempatan itu, Irsyad Safar ingatkan kepada Pemerintah Daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019, RKA SKPD dan Ranperda APBD disusun berpedoman kepada Analisis Standar Biaya dan Standar teknis yang 
ditetapkan dengan Perkada.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Pergub tentang Analisis Standar Belanja agar dapat dipedoman dalam penyusunan RKA SKPD dan Ranperda APBD," pungkasnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy katakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa, Pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah 
dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

" Alhamdulillah dapat 
dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRD, sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman, arah dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wagub.

"Selain itu, menjadi harapan kita bersama bahwa KUA dan PPAS APBD Tahun 2023 yang telah disepakati untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023," tuturnya.

Editor: Novrianto Ucoxs

Tidak Terbukti Mafia Tanah, Penyidikan M. Yusuf CS Dihentikan
Kamis, Agustus 11, 2022

On Kamis, Agustus 11, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tentunya masih terpatri diingatan masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya dengan penahanan almarhum Lehar CS, yang dituduh melakukan pemalsuan surat-surat kepemilikan tanah kaum MABOET.

Almarhum Lehar sebagai mamak kepala waris (MKW) kaum MABOET ditahan bersama 3 orang kemenakannya M. Yusuf, Yasri dan Eko, selama 78 hari.

Karena merasa tertekan secara psycologi, Lehar sebagai MKW akhirnya sakit, hanya sehari di rumah sakit akhirnya menghembuskan nafas terakhir, dan MKW diserahkan pada M. Yusuf yang saat itu masih menjadi tahanan Polda Sumbar, masa Irjend Toni Harmanto.

Penantian panjang kaum MABOET atas kepastian hukum yang dituduhkan pada mereka akhirnya tidak terbukti, dan pihak penyidik menghentikan penyidikannya, yang membuktikan kalau mereka bukan mafia tanah.

Surat pemberitahuan penghentian dan penyidikan dengan nomor B/2055/VIII/2022/Ditreskrimum, ditujukan pada Kekuasaan Tinggi Sumbar dengan tembusan M. Yusuf CS, diantarkan langsung pihak Reserse Umum Polda Sumbar, Sabtu (11/8/2022) pagi.

Saat surat pemberitahuan penghentian penyidikan diantar penyidik ke-kediaman MKW M. Yusuf, sudah ditunggu pihak keluarga dengan didampingi pengacara dari Kantor hukum GVA Gio Vanni Saputra,SH.

Pada kesempatan tersebut, M. Yusuf melalui pengacaranya mengatakan, sangat berterimakasih pada Kepolisian Daerah Sumbar di bawah komando Kapolda Teddy Minahasa, yang sudah melakukan penilaian hukum dengan objektif, sehingga keluar surat pemberitahuan penghentian penyidikan.

Dia juga mengatakan, kliennya selama ini merasa terzolimi, tertekan baik fisik maupun mental, bahkan ketika dibantar ke rumah sakit harus diborgol, layaknya seorang mafia.

"Selama 78 hari ditahan clien kami memang sangat tertekan, bahkan untuk dirawat saja harus diborgol, pada waktu itu buang air hanya dikasih waktu 2 menit, dpat dibayangkan betapa pedihnya,namun kami bangga serta berterimakasih pada pak Teddy yang benar-benar lurus dan objektif dalam mengambil tindakan," tutur Gio menerangkan.

Ditambahkan Gio, dengan keluarnya SP3 tersebut kalau cliennya bukan mafia, dan akan mengambil langkah-langkah berikutnya, setelah melakukan pembicaraan dengan pihak keluarga dan lainnya, terhadap laporan terdahulu, karena secara fisik dan mental sudah merugikan cliennya.

"Dengan keluarnya SP3 ini kami akan mengambil langkah-langkah berikutnya untuk menyikapi apa yang sudah terjadi selama ini," tambah Gio, yang dianggukkan M. Yusuf dan keluarga.

Keluarnya SP3 juga membuktikan kalau  Dasar hukum tanah kaum MABOET Suku Sikumbang bukan mengada-ada, atau memang milik kaum, yakni,

1.Putusan PERDATA No. 90/1931

2. Surat Ukur No. 30/1917 skala 1:5000 (Kadastral)

3. Segel 5 Maret 1982 KAN Koto Tangah

4. Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang 27 November 2017 prihal pemblokiran

5. Surat kepala kantor BPN tanggal 24 Juli 2019, prihal penetapan status tanah adat.

Sampai saat ini surat atau dasar hukum tersebut belum ada pembatalan, meskipun ada upaya masa Kapolda  Tony Harmanto untuk "mengarahkan" pemalsuan tanda tangan tidak terbukti.

"Ini membuktikan kalau apa yang dituduhkan pada kami tidak terbukti, dan tanah tersebut milik kami dengan semua dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga negara juga lembaga adat, kebenaran pasti akan terungkap dan kami tidak terbukti bersalah," tutup M. Yusuf dengan perasaan plong. (*)

Rajin Sholat Berjamaah, Uncu Dapat Hadiah Sepeda Dari Gubernur Sumbar
Rabu, Agustus 10, 2022

On Rabu, Agustus 10, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dodi Prananda yang biasa akrab dipanggil Uncu, mendapatkan hadiah sepeda dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. 

Hadiah ini diberikan kepadanya, sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas ketaatannya dalam beribadah, meskipun memiliki keterbatasan fisik.

"Karena dia tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah di Masjid menjadi salah satu alasan yang menggerakkan hati saya memberikan hadiah kepadanya," jelas Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi menghadiahi satu unit sepeda kepada Dodi Uncu saat acara jalan santai dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke - 77 di halaman Kantor Gubernur, Rabu (10/8/2022). 

Uncu terlihat kaget saat namanya dipanggil. Dengan wajah polos ia maju ke depan dan menerima hadiah sepeda tersebut.

"Ini hadiah sepeda untuk Uncu, Sholat dan Baca Alqur'annya tetap rajin ya," ucap Buya Mahyeldi.

Sembari menjabat tangan Gubernur, Uncu berucap. "Alhamdulillah terima kasih Buya," ujar Uncu.

Gubernur Mahyeldi mengatakan , Uncu ini adalah anak berkebutuhan khusus yang sehari-hari berprofesi sebagai pramusaji salah satu warung di belakang kantor gubernur, ini menjadi contoh bagi kita semua, jika ikhlas menjalankan perintah Allah meskipun memiliki keterbatasan, pintu rezeki itu akan terbuka bagi yang senantiasa bersyukur. 

"Seperti Uncu ini, tak diduganya ia akan mendapatkan sepeda. Mudah mudahan hadiah ini bermanfaat buatnya," tutup Mahyeldi.

Usai menerima hadiah sepeda, Uncu langsung menggunakan sepeda tersebut sambil melambaikan tangan dan berlalu. (nov)

Editor: Budi Arief

Unjuk Rasa di DPRD Sumbar, Aliansi Aksi Sejuta Buruh Tuntut UU Omnibus Law Dicabut
Rabu, Agustus 10, 2022

On Rabu, Agustus 10, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Aliansi Aksi Sejuta Buruh  menggelar aksi unjuk rasa serentak, termasuk juga di Sumatera Barat, 10 Agustus 2022.

Dalam aksi tersebut para buruh membawa tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja, berjalan menuju DPRD Sumatera Barat, dengan membawa berbagai tulisan diatas karton.

Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh, di Sumatera Barat Arsukman Edi mengatakan alasan mereka melakukan aksi karena muatan Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja mengabaikan azas keterbukaan.

Karena dinilai tidak berpihak pada buruh maka atas hal itu,  kaum buruh merasa ketidakadilan dan kehilangan perlindungan dari negara dalam masa bekerja.

"Karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing), dan ancaman PHK yang setiap saat menghantui serta aturan yang menurunjan standar kesejahteraan," ujar Arsukman Edi orasinya  di DPRD Provinsi Sumbar, Rabu, (10/8/2022).

Para pengunjuk rasa juga meneriakkan yel-yel, Omni inkonstitutional
Omni buslaw menindas pekerja, Omni buslaw tidak amanah, Omni bus law tidak berkeadilan.

"Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial," sambung, Arsukman Edi ketua DPD KSPSI Sumatera Barat menambahkan.

Aksi Sejuta Buruh dimulai di kantor DPD KSPSI jalan Rasuna Said dan selanjutnya longmarch ke kantor DPRD Sumbar tempat aksi demo.

Sesampainya di DPRD Sumbar, tanpa menunggu waktu lama para pengunjuk rasa langsing diterima Anggota DPRD Sumbar Mochlasin yang merupakan ketua Komisi II.

Pada kesempatan tersebut Mochlasin mengatakan, akan melanjutkan tuntutan tersebut pada pimpinan untuk dibicarakan dan di lanjutkan kepada pemerintah pusat.

"Kita terima semua tuntutan ini, selanjutnya akan saya sampaikan pada pimpinan untuk diteruskan pada pemerintah pusat termasuk DPR-RI," ucap Mochlasin ketika menerima aksi.

Mochlasin juga menegaskan, kewenangan dalam membatalkan undang-undang ada pada pemerintah Pusat, sedangkan DPRD Sumbar hanya bisa melanjutkan dan memberi rekomendasi pengiriman tuntutan masyarakat.

Aksiunjuk rasa yang dijaga Kepolisian Sumbar berjalan damai, setelah diterima anggota DPRD Sumbar, peserta membubarkan diri untuk kembali ketempat masing-masing.

Editor: Novrianto Ucoxs

Prof Eti Farda Husin Dilepas, Rektor : Almarhumah Adalah Sosok Panutan
Selasa, Agustus 09, 2022

On Selasa, Agustus 09, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Jenazah Prof. Dr. Ir. Eti Farda Husin, MS (69) dilepas secara resmi oleh Universitas Andalas di Masjid Baitul Salam, Komplek Unand Blok D, seusai sholat Zuhur, Selasa (9/8/2022).

Rektor Unand yang diwakili Wakil Rektor I Unand Prof Mansurdin menyebutkan, kontribusi Prof Eti Farda Husin kepada Unand sangat besar, sejak Almarhumah menyelesaikan S1 hingga meraih gelar Doktor di Universitas Padjadjaran. Sejak itu Almarhumah mengabdi secara penuh di Fakultas Pertanian Unand.

Komitmen Prof Eti Farda Husin kepada disiplin Ilmu Tanah sangat tinggi, dengan banyaknya agenda penelitian, pengajaran dan pengabdian ilmu kepada masyarakat. "Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Eti Farda Husin sangat bermanfaat dan dirasakan hasilnya oleh Unand dan masyarakat," kata Prof Mansurdin.

Karena begitu tingginya pengabdian Prof Eti Farda Husin kepada Unand dan masyarakat, menurut Prof Mansurdin, Unand merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya Prof Eti Farda Husin, sosoknya menjadi panutan dari dosen-dosen muda. Diharapkan kedepannya akan lahir penerus Prof Eti Farda Husin yang baru dalam bidang Ilmu Tanah ini.

Hadir dalam melepas Almarhumah Prof Eti Farda Husin di Mesjid Baitus Salam ini Wakil Wali Amanat Unand Prof Werry Darta Taifur, Dekan Fakultas Pertanian, Prof Hermansyah, dari keluarga besar Almarhumah diwakili Dr. Ir. Basril Basyar, MM., Ketua Forum Desa Wisata Sumbar Mak Etek Zuhrizul, Sekretaris SMSI Sumbar Gusfen Khairul, Anggota DPRD Kota Padang Edmon, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar Novrianto, SP., sejumlah dosen Unand, dan tokoh masyarakat Ulu Gadut.

Setelah upacara pelepasan secara resmi, jenazah Prof Eti Farda Husin  dimakamkan di Pemakaman Khusus Unand di kawasan Ulu Gadut. Selain kerabat dan keluarga, Civitas Akademika Unand juga ikut mengantar almarhumah sampai ke pemakaman.

Kepakaran Eti Farda Husin di bidang Ilmu Tanah memang sudah malang melintang dan termasuk dosen senior di bidang ini. Penelitiannya antara lain "Reklamasi Lahan Melalui Aplikasi Mikoriza dan Pupuk Organik" terkenal dan banyak dipakai secara nasional.

Eti Farda Husin lahir di Bandung pada 28 Agustus 1953. Ia menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian Unand, sedangkan S2 dan S3 diselesaikan Eti Farda Husin di Universitas Padjadjaran Bandung. 

Prof Eti Farda Husin, guru besar Unand dengan pangkat kepegawaian IV-e ini meninggalkan empat orang anak, yaitu Mona Sisca, Edo Ricardo, Nickoriza Ramadhan dan Yolla Costarika. Keempatnya adalah buah dari perkawinannya dengan Risman (Alm). Selamat jalan Profesor! (*)

Walhi Sumbar Sebut Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Sudah Bermasalah dari Segi Perencanaan
Minggu, Agustus 07, 2022

On Minggu, Agustus 07, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar Tomy Adam menyebut pembangunan tol Padang-Pekanbaru sudah bermasalah dari segi perencanaan.

Jika diurai, maka pembangunan tol ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

"Perencanaan tol di Kabupaten Lima Puluh Kota memakai metode top down atau perencanaannya langsung dari pusat, baru disosialisasikan kepada masyarakat," kata Tomy, dilansir dari JPNN.com pada Ahad, 7 Agustus 2022.

Perencanaan seperti ini dinilai rawan konflik karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

"Wajar saja banyak yang menolak tanahnya dijadikan tol," lanjut Tomy.

Selain perencanaan, permasalahan tol di Sumbar juga tersangkut kultur masyarakat adat. 

Tanah di Sumbar dianggap sebagai bagian dari adat atau suku.

Mayoritas di Sumbar, status tanah ialah milik ulayat.

Jika tanahnya hilang, maka sama saja sukunya hilang. 

"Berbeda dengan Riau yang dilalui tol itu. Wilayah di Riau itu mayoritas perkebunan kelapa sawit yang tanahnya milik negara," jelasnya.

Permasalahan lain di Sumbar ialah pembangunan tol itu melalui tempat yang produktif seperti sawah, ladang, dan perkebunan. 

"Banyak masyarakat Sumbar yang menggantungkan hidup pada pertanian. Jika lahannya dijual, maka mereka hidup dengan apa lagi," tutupnya. (*)

HM Tauhid: Untuk KADIN Sumbar Yang Tua Menepi Dulu
Sabtu, Agustus 06, 2022

On Sabtu, Agustus 06, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pemilihan ketua KADIN Sumbar semakin dekat dan menghangat, dan bermunculan beberapa nama siap untuk berpacu, namun semua berusia tua yang layak menjadi pembina.

Menyikapi hangatnya situasi pencalonan dan pemilihan ketua KADIN Sumbar tersebut, Ketua APBMI Sumbar HM. Tauhid mengatakan, agar yang tua menepi dulu untuk berpacu meraih KADIN 1, serahkan pada anak muda dan potensial.

"Ibarat pemain bola, yang tua saatnya menepi dan berdiri di pinggir lapangan, untuk membina dan melihat anak-aak muda mengolah bola di lapangan, jika anak muda tersebut kurang tangkas dan lamban, maka orang tua yang mengingatkan, kalau yang tua berada di lapangan sebagai pemain jika ada kelalaian maka yang muda akan segan mengingatkan, maka permainan akan menjadi rusak dan mengakibatkan kegagalan, demikian juga dengan KADIN Sumbar," ulas Tauhid.

Tauhid juga melihat beberapa sosok anak muda yang layak dan pantas memimpin KADIN Sumbar, diantarkan Irfan Amran yang saat ini ketua KADIN kota Padang.

Penilaian Tauhid terhadap anak muda tersebut bukan tidak beralasan, karena Irfan memiliki kemauan, ketegasan, keuangan, etika yang baik dalam memimpin.

"Irfan Amran itu merupakan sosok muda yang bisa dipercaya membina pengusaha baik di Provinsi maupun kabupaten dan kota, juga siap melaksanakan tugasnya sebagai ketua, maka sebagai orang tua yang berada di KADIN kita bisa melakukan pembinaan dan teguran jika yang muda tidak berjalan baik," tambah Tauhid.

HM. Tauhid yang sudah malang melintang usahawan, dari mulai sebagai pekerja sampai menjadi pengusaha, dan juga sebagai ketua Asosiasi, bahkan pernah menduduki jabatan politik, baik sebagai ketua Partai maupun anggota DPRD Sumbar, maka memiliki penilaian bagus terhadap pola kepemimpinan.

"Saya yakin, jika anak muda memimpin organisasi, KADIN akan semakin jaya, dan kita semua harus dukung generasi mileneal untuk membenahi organisasi," tukuik Tauhid mengakhiri.

Editor: Novrianto Ucoxs

Pemprov Sumbar Siap Jadi Tuan Rumah Penyiaran Nasional 2023
Jumat, Agustus 05, 2022

On Jumat, Agustus 05, 2022

BENTENGSUMBAR.COM -  Pemprov Sumbar siap menjadi tuan rumah penyiaran nasional 2023. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Audy Joinaldy via Zoom saat menghadiri Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang ditabuh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Auditorium Istana Bung Hatta, Kamis (4/8). 

“Semangat menguatkan entitas lokal, juga selaras dalam semangat otonomi daerah. Hal ini menjadi kesempatan bagi penyiaran di daerah melawan dominasi informasi yang Jakarta Centris,” kata Audy Joinaldy merujuk undang-undang tentang sistem stasiun berjaringan (SSJ). 

Audy berharap, penyiaran daerah pada era digital harus mampu mengangkat isu lokal yang memiliki dampak global dan membawa isu global dengan dampak lokal.  

Lebih jauh, Audy mengungkap, pemerintah daerah Sumatera Barat sangat memberi dukungan terhadap pengembangan bisnis penyiaran di daerah, baik lewat regulasi atau pun kebijakan afirmatif.

“Salah satunya dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penyiaran di Sumatera Barat. Semoga saja Perda ini menumbuhkan industri penyiaran yang memiliki dampak secara ekonomis dan budaya, bagi masyarakat Sumatera Barat,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPID Sumbar, Dasrul menyebut jajarannya tidak terlepas dari KPI Pusat. Ia mengaku sejak dilantik tiga bulan lalu telah intens berkomunikasi untuk mendapatkan gambaran dan acuan bagaiamana lembaga negara bekerja.

“Tupoksi KPID mengawasi lembaga penyiaran swasta untuk tetap memuat konten berbasis kearifan lokal minimal 10 persen terus kami uapayakan. Bagi KPID Sumbar, ini tantangan luar biasa. Karena itu, KPID Sumbar tidak bisa sendiri, terlebih masyarakat pendengar merupakan raja yang dilayani dalam bentuk siaran. Maka, warga Bisa memberi masukan dan tanggapan atas siaran yang diterima,” kata Dasrul mengapresiasi Pemprov Sumbar yang telah mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang disusun KPID.

Turut hadir pada kesempatan itu akademisi Universitas Andalas, Emeraldy Chatra selaku narasumber dan Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti. Hadir pula Komisioner KPI Pusat lainnya yaitu Yuliandre Darwis, Nuning Rodiyah, serta Hardly Stefano Pariela.(ryp)