Headline

Opini

PADANG

Sports

RAGAM

Istri Ustadz Abdul Somad Perdana Tampil Tanpa Cadar dan Polos, Netizen: Kelihatan Patimah Kurang Bahagia
Minggu, September 19, 2021

On Minggu, September 19, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Penampilan istri Ustadz Abdul Somad, Fatimah, dinilai perdana tanpa cadar dan polos tanpa riasan apapun di wajahnya.
Dalam beberapa kesempatan Fatimah terlihat tidak banyak bicara dan hanya beberapa kali tersenyum.

Namun baru-baru ini, wajah asli Fatimah telah terlihat dan difilmkan dari dekat.

Dalam video tersebut, Fatimah dan UAS terlihat singgah di sebuah warung makan yang menjual durian.

Namun, saat Fatimah di dalam video tersebut tengah mengenakan hijab krem itu terlihat tersenyum ke arah kamera.

Dikutip Kabar Besuki dari YouTube EL_Mubarok, masker wajahnya yang menjuntai di bawah dagu membuat wajah lembutnya terlihat natural tanpa riasan atau lipstik.

Tidak ada percakapan dalam video tersebut, namun saat durian dihidangkan, istri Ustadz Abdul Somad itu terlihat merenung.

Ada sosok netizen yang beranggapan bahwa saat itu wajah Fatimah seperti sedang tidak bahagia.

"Kelihatan patimah kurang bahagia," tulis komentar dari akun Umar Umar.

"Lagi menikmati adegan yg lg pamer," tulis komentar dari akun Rohani Rohani.

"Cwek kok mau ya sama aku aki ya duda kasian bini pertama ya .kaya kaga ada laki lain ne cwek," tulis komentar dari akun Yana Mulyana.

"Wajah UFA kok kayak nggak suka duren yaa...banyak juga para wanita yg nggak suka duren...atau lagi hamil yaa..org lg hamil tdk suka bau duren...smg sehat selalu UAS n UFA...," tulis komentar dari akun sri arnetti.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ustadz Abdul Somad menikah dengan seorang gadis muda, Fatimah Az Zahra Barabud, 19, pada 28 Maret 2021.

Ustadz Abdul Somad memang tiba-tiba menikah dengan gadis penghafal Al-Qur'an ini.

Dalam beberapa kesempatan, Fatimah tampil di depan umum dengan mengenakan niqab atau cadar sehingga wajahnya tidak terlihat. (Kabarbesuki)

Batu Sandungan Kewajiban Sertifikat Vaksin, Dari Masalah Rantai Pasok Hingga Ketimpangan Stok
Jumat, September 17, 2021

On Jumat, September 17, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Kini, masyarakat yang ingin mengakses berbagai layanan publik harus sudah memiliki sertifikat vaksin, yang dapat diketahui melalui aplikasi Peduli Lindungi. Akses ini akan terbuka ketika orang tersebut minimal telah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama dan wajib memiliki ponsel pintar.

Lebih jauh, beberapa negara di dunia mulai menerapkan paspor vaksin, yang berarti syarat vaksinasi harus terpenuhi untuk perjalanan lintas negara. Permasalahannya, ketimpangan vaksinasi masih terjadi secara global.

Negara berpenghasilan tinggi memiliki stok vaksin yang lebih banyak, bahkan melebihi kebutuhan, sementara negara dengan penghasilan rendah masih harus mengais jatah vaksin. Otomatis, ketimpangan pun terjadi.

Bahkan, di dalam negeri ketimpangan tersebut nyata adanya. Tingkat vaksinasi di Jakarta mencapai 100%, sedangkan di luar Jakarta masih minim. Banyak daerah kekurangan stok, masyarakat pun masih banyak yang menolak vaksinasi.

Kondisi tersebut menarik perhatian banyak warga net. Dalam unggahan video di akun Youtube Narasi Newsroom, netizen mengungkapkan berbagai komentar, di antaranya:

“Masalahnya seperti kami yg di pedalaman, ada masyarakat yg gk bisa divaksin karena ada riwayat penyakit bawaan. Jauh dari jangkauan dokter, Hingga sekarang pun walaupun ada yg mau susah aksesnya. Solusinya apa???????” tulis akun Karna Dinata.

“Memang susah kalo lg di luar negara jawa ada saja halangannya entah itu vaksinnya gak ada ataupun sekalinya ada rebutan,” kata akun Terlalu Baik.

“Tiap mau daftar vaksin ke-1 sering penuh kalo ikut gotong royong bayar ± 500k, nunggu dari perusahaan kek dibikin ribet, sekarang apa² kudu punya kartu vaksin dan w masih belum vaksin #bukanmaen,” tulis Mphiimopheus 7.

Petisi paspor vaksin

China menjadi negara pertama yang menerapkan paspor vaksin, yaitu per 8 Maret 2021 lalu. Ukraina baru-baru ini memutuskan untuk memberlakukan penggunaan paspor vaksin untuk memverifikasi status vaksinasi penduduknya, sedangkan Pemerintah federal Australia akan mengeluarkan paspor vaksinasi Covid-19 internasional mulai Oktober 2021 mendatang.

Sementara itu, Pemerintah Inggris justru membatalkan kebijakan paspor vaksin setelah lebih dari 200.000 orang telah menandatangani petisi yang dapat diperdebatkan di Parlemen untuk tidak memperkenalkan sertifikat vaksin. Warga Inggris menilai paspor vaksin dapat membatasi hak orang yang telah menolak vaksin Covid-19.

Di Indonesia sendiri, kebijakan kartu vaksin untuk mengakses layanan umum menuai pro dan kontra. Baru-baru ini, Petisi Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi di laman Change.org telah ditandatangani oleh 14.045 orang.

“Di tengah-tengah kondisi saat ini vaksinasi memang bagus untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 akan tetapi mohon untuk mempertimbangkan Kebijakan-kebijakan yang dibuat agar selalu adil dan transparan. #BatalkanKartuVaksinsebagaisyaratAdministrasi,” tulis keterangan dalam petisi itu.

Merespon petisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menganggapnya sebagai hal yang wajar.

Dia mengaku sudah melihat banyak aksi demonstrasi menolak kartu vaksin sebagai syarat administrasi di daerah. Meski demikian, dia tetap menyayangkan aspirasi tersebut. Menurutnya, protes akan diterima ketika sudah menyangkut hal teknis, seperti jumlah stok vaksin yang kurang dan sejenisnya.

Stok dan distribusi vaksin

Ketimpangan distribusi vaksin pun menjadi hambatan dalam penanganan pandemi. Meskipun populasi vaksinasi di Indonesia telah melampaui target minimal WHO, angka vaksinasi masih belum cukup untuk mencapai kekebalan komunal.

WHO menargetkan minimal 10% populasi tiap negara harus sudah divaksin pada September 2021 ini. Namun, data Kemenlu memperlihatkan capaian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 34%, sedangkan hampir 20% penduduk telah mendapat suntikan dosis kedua.

Angka tersebut masih belum cukup jika Indonesia ingin segera mencapai kekebalan komunal yang mengisyaratkan minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksinasi.

Ketimpangan tersebut terjadi, menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, karena distribusi stok vaksin secara global tidak merata. Dia menambahkan, untuk mendapatkan vaksin Covid-19 bukan perkara mudah.

Sebab, lanjut Retno, jumlah kebutuhan tiap negara akan vaksin yang tinggi seringkali tidak dibarengi dengan pasokan vaksin. Retno menyebutkan, secara global telah ada 5,5 miliar dosis vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat dunia. Namun sekitar 80% di antaranya ada di negara berpenghasilan tinggi.

Hal tersebut turut berdampak terhadap stok vaksin dalam negeri. Apalagi, distribusi vaksin di Indonesia pun belum merata. 

Di Jakarta cakupan vaksinasi sudah lebih 100%, sementara daerah seperti Lampung, Maluku Utara, Riau, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan lainnya, cakupan vaksinasinya masih belum sampai 30%. 

Oleh karena itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dari berbagai skema.

Meski demikian, lanjut Wiku, untuk melakukan percepatan vaksinasi perlu adanya upaya proaktif antara keduanya pusat dan daerah untuk menjamin keberadaan stok vaksin mencukupi, khususnya di tiap kabupaten atau kota.

Dia pun berharap para bupati dan walikota aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat. 

Gubernur pun diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif di bawahnya untuk mengadvokasikan kebutuhan dosis vaksin di daerahnya. (Rizka S – Anggota Perempuan Indonesia Satu)

Intip 7 Tips Aman Saat Bepergian di Masa Pandemi
Kamis, September 16, 2021

On Kamis, September 16, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Menjelang akhir tahun atau pada tanggal-tanggal merah memang identik sekali dengan yang namanya liburan. Sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia untuk berlibur atau mudik ketika tanggal-tanggal merah tertentu, terlebih pada hari Idul Fitri. 

Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh orang-orang ketika berpergian. Walaupun, tidak dapat dipungkiri pemerintah menyarankan untuk tetap diam di rumah selama tidak ada kegiatan yang bersifat urgent.

Jika Anda merupakan salah satu orang yang memiliki kepentingan sehingga mengharuskan untuk bepergian di masa pandemi, tentu Anda harus tetap up to date peraturan yang ada. Misalnya, melihat informasi persyaratan penerbangan di sini. Tidak hanya menjual tiket transportasi, hotel, dan ragam tiket lainnya, Traveloka juga kerap menginformasikan persyaratan seputar bepergian yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda. 

Selain memastikan bahwa Anda sudah memenuhi persyaratan, Anda pun juga harus mengetahui tips yang bisa Anda terapkan agar tetap aman dan terjaga dari virus COVID-19. Yuk, simak tips-tips di bawah!

Pakai masker dan penuhi perlengkapan kebersihan

Point pertama ini tentu sudah menjadi suatu kewajiban yang Anda harus lakukan di masa pandemi seperti memakai masker. Jangan heran jika Anda ditegur oleh orang sekitar atau petugas ketika Anda melepas masker.

Selain diwajibkan memakai masker, Anda bisa pula menerapkan double mask guna meminimalisir penularan dan tentunya jangan lupa bawa barang-barang yang menunjang kebersihan Anda seperti hand sanitizer, face shield, sarung tangan, desinfektan guna menyemprot benda-benda di sekitar Anda dan tentunya selalu bawa masker cadangan.

Pastikan Anda tidak sembarang memegang benda yang ada di sekitar, terlebih ketika sedang meletakkan barang, tentunya bisa dipastikan kulit Anda bersentuhan dengan benda tersebut. Untuk mengatasi hal ini, setelah menyadari Anda telah bersentuhan dengan benda itu, Anda bisa langsung menyemprotkan hand sanitizer atau mencuci tangan Anda di air yang mengalir menggunakan sabun.

Tidak hanya memegang benda, Anda pun bisa melakukan ini setelah berkontak langsung dengan orang di sekitar Anda seperti berjabat tangan dan kontak lainnya.

Usahakan untuk selalu jaga jarak

Di media sosial kita bisa melihat bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak melakukan social distancing ketika hendak menaiki transportasi. Anda yang ingin tetap aman dari virus COVID-19, bisa menerapkan social distancing minimal satu meter dari orang-orang yang berada di sekitar Anda, atau mudahnya Anda bisa mengikuti instruksi atau tanda batas berdiri antar sesama penumpang.

Jangan berbagi dengan orang lain

Maksud dari point ini adalah hindari membagikan minuman atau makanan dengan orang di sekitar Anda. Hindari berbagi peralatan makan, seperti gelas dan sendok. Begitu pula pada peralatan mandi, terutama handuk. Biasakan satu orang memiliki alatnya masing-masing, membawa botol minuman sendiri begitu juga dengan peralatan makanan lainnya.

Di masa pandemi sekarang tentu harus waspada mengenai hal-hal tersebut, bukannya pelit namun lebih baik mencegah sebelum terjadi, bukan?
Selain tidak berbagi dengan orang sekitar Anda, Anda pun juga perlu untuk membawa obat-obatan pribadi Anda.

Sewaktu-waktu Anda sakit, Anda bisa langsung melakukan pertolongan pertama dengan mengonsumsi obat Anda terlebih dahulu.

Cari tahu tentang daerah atau lokasi yang dituju

Ada baiknya Anda mencari tahu tentang daerah yang akan dituju, apakah daerah tersebut sedang berada di zona merah atau zona hijau. Jika Anda mengetahui hal tersebut, tentu dapat mempengaruhi kewaspadaan Anda terhadap virus COVID-19. 

Jika daerah tersebut zona merah ada baiknya Anda lebih mengetatkan protokol kesehatan dua kali lipat dari sebelumnya. Selain itu jika Anda berniat untuk mengunjungi suatu tempat makan atau lainnya, pilihlah lokasi dengan sirkulasi udara yang baik serta menerapkan protokol kesehatan.

Cari tahu juga mengenai jarak dan lokasi rumah sakit terdekat dari tempat yang akan Anda tinggali. Sewaktu-waktu ada keadaan darurat, Anda bisa langsung menuju rumah sakit tersebut.

Ketahui kondisi tubuh

Selalu periksa kondisi tubuh Anda apakah sedang fit atau tidak, jika tidak, maka jangan paksakan pula untuk keluar dari tempat Anda tinggal karena akan berbahaya bagi diri Anda. Tunda saja perjalanan sampai Anda merasa benar-benar baik. Untuk mengatasi kondisi tubuh yang sedang tidak fit, Anda bisa mengonsumsi vitamin-vitamin sebagai booster imun tubuh Anda. Jangan cemas berlebihan karena tentu malah akan menurun daya tubuh Anda.

Alternatif pembayaran

Zaman sekarang tentunya sudah banyak restaurant, tempat berbelanja, dan lainnya yang menerima metode pembayaran non tunai. Maka dari itu, selagi tempat yang Anda datangi menyediakan pembayaran non tunai, alangkah baiknya Anda memanfaatkan hal tersebut. Hal ini merupakan salah satu jalan terbaik untuk mengurangi kontak fisik dengan banyak orang.

Lakukan swab pasca berpergian
Last but not least, jika Anda masih tinggal bersama dengan keluarga, teman atau bahkan sudah berkeluarga, penting untuk Anda memikirkan mereka selepas Anda berpergian dari suatu daerah. Selain memastikan diri sudah bersih dan berganti pakaian, ada baiknya Anda juga melakukan tes pasca bepergian untuk memastikan Anda berada di kondisi yang fit dan tidak ada risiko untuk menularkan virus corona kepada orang rumah. Selagi menunggu hasil test, Anda bisa melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Lalu, ketika hasil yang keluar ternyata negatif, Anda bisa langsung bercengkrama dengan keluarga terdekat Anda yang ada di dalam rumah.

Sekiranya itu dia 7 tips yang bisa Anda lakukan demi keamanan dan kenyamanan bepergian Anda dan sesama di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat, ya! (*)

Wow, LQ Indonesia Lawfirm: Bukan Fitnah, Ini Bukti Video Rekaman Suara Dugaan Polda Metro Jaya Sarang Mafia Hukum
Rabu, September 15, 2021

On Rabu, September 15, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Menanggapi Video pengarahan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran ke jajarannya beredar. Dalam video 15 detik itu, Fadil meminta anak buahnya yang bertugas di Pengamanan Internal (Paminal) untuk tegas kepada polisi yang dianggapnya tidak disiplin.

"Paminal, kau jangan takut blender orang. Bilang itu perintah saya. Biarin, kencing di celana semua polisi yang kurang ajar," ucap Fadil Imran dalam video yang dikutip media, Selasa, 14 September 2021. 

Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi menanggapi sinis ucapan Kapolda "Ini coba dengar: 

https://youtube.com/shorts/vd8yb33Suco?feature=share 

Video rekaman suara oknum Atasan Penyidik meminta Rp500 juta, dari Kuasa Hukum untuk biaya SP3 katanya 500 juta Sampai Dirkrimsus (maksudnya biaya mendapatkan tandatangan pengajuan SP3 dari panit, kanit, kasubdit sampai Dirkrimsus). Masyarakat biar menilai jika semudah itu OKNUM Atasan Penyidik meminta Rp500 juta untuk biaya Penghentian perkara dari korban untuk semua lini sampai Direktur Kriminal Khusus yang mana Korban sudah damai dengan terlapor, apakah Paminal (Pengamanan Internal) berjalan dengan efektif? Disini terjadi Gratifikasi secara TSM (Terstruktur, Sistematik dan Massif). Patut diperiksa semua lini (dari panit sampai Direktur) apakah benar perkataan oknum yang berbicara bahwa dari bawah ke atas minta dan dapat setoran dari Kasus?"

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menegaskan, "LQ Indonesia Lawfirm memiliki koleksi rekaman suara dari para oknum Polda Metro Jaya lainnya bukan hanya Fismondev, Indag, Krimum, Renakta, banyak yang masih kami simpan sebagai bukti Polda Sarang Mafia. Sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm sering melaporkan dugaan penyelewengan proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya "sudah berkali-kali kami lapor paminal, cuma diperiksa kami sebagai pelapor, namun SP2HP saja tidak pernah diberikan Paminal Polda Metro Jaya, infonya mandek, kenapa? Apakah bisa "Jeruk makan Jeruk pak Kapolda Metro Jaya?" Buktinya aduan Kasus MPIP LP No 2228/IV/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ Tanggal 9 April 2020 yang dilaporkan sejak April dan Mei 2020 oleh korban MJ dan VS hingga hari ini mandek. Polda Metro Jaya masih tebang pilih dalam penanganan kasus," ucap Mantan Vice President Bank of America yang tidak mengenal kata "takut" dalam kamusnya. 

Dengan lantang, Alvin Lim mengatakan "Kapolda Metro Jaya sudah kalah melawan Oknum Investasi Bodong. Terlapor Raja Sapta Oktohari sampai hari ini sudah 6x di panggil tidak hadir, namun Kapolda Metro Jaya tidak berdaya, SP2HP sudah LQ serahkan ke Media untuk bukti. Para korban PT MPIP dan OSO SEKURITAS hingga hari ini tidak ada kepastian hukum. Jadi tidak perlu lah Kapolda banyak bacot pencitraan. Tolong tunjukkan prestasi, caranya gampang, naekkan sidik, tangkap dan tahan para oknum PT MPIP, MPIS, OSO, ga usah pencitraan. Nanti malah dilihat orang "No Action Talk Only", malu."

"Lihat saja Fismondev, nanti big fish (Mahkota dan OSO Sekuritas) tidak akan disentuh, nanti ada kasus "teri" yg sebenarnya sudah damai namun diperkeruh dan dilanjutkan (Tolak SP3) oleh oknum Fismondev yang mana Kuasa hukum LQ menolak memberikan gratifikasi sebagai alat pencitraan, sudah bisa ditebak langkah pencitraan Fismondev," ungkapnya.

"Kapolda dalam masalah Prokes melibatkan Habib Rizieq berani tegas, tangkap dan tahan pelanggar Prokes, yang merugikan masyarakat berapa rupiah? NOL, ga ada kerugian materiil, tetapi terhadap kasus yang melibatkan Raja Sapta Oktohari sebagai Terlapor, yang kerugian total mencapai Triliunan dengan korban ribuan orang, boro-boro ditahan, panggilan polisi di kacangin aja polisinya melempem. Maaf, bagaimana masyarakat bisa respek terhadap kepolisian jika Polisi hanya menjadi alat kekuasaan dan bukan keadilan bagi masyarakat, katanya Presisi Berkeadilan, Adil untuk siapa? Maayarakat apa penjahat? ucap Sugi dengan lantang," ujarnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya akan turun, apabila Kapolda dan Kapolri tidak tegas. "Apa bukti rekaman suara ini kurang jelas, Lima Kosong kosong SAMPAI Dirkrimsus. Maksudnya "Sampai" untuk peroleh Tandatangan disposisi dari panit, Kanit, Kasubdit Fismondev Hingga Direktur Krimsus butuh 500 juta, dari bawah ke atas nyetor. Jika pimpinan POLRI tegas seharusnya periksa dan copot SEMUA oknum (bila terbukti) dari Dirkrimsus, Kasubdit, kanit dan Panit yang terlibat. Jangan cuma anak buah saja penyidik yang dikorbankan ucap Sugi dari LQ Indonesia Lawfirm. Tolong masyarakat yang menjadi korban oknum Polda Metro Jaya bisa menghubungi LQ di 0818-0489-0999," katanya. (*)

DPRD Sumbar Terima Aspirasi Karyawan: Basko Hidup Mewah, Karyawan Terus di Bawah dan Merana
Selasa, September 14, 2021

On Selasa, September 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui komisi II menerima aspirasi karyawan Basko hotel dirumahkan sejak April tahun 2020. Karyawan mengadukan nasibnya, karena belum menerima upah dan pesangon. 

"Kita selama kerja, sering menemukan musibah sejak tahun 2016, salah satunya pernah dibayarkan gaji Rp 300 ribu seminggu, Jaminan sosial tak jelas dan jatah servis karyawan sering nunggak," ujar koodinator aksi Sonya Nindya Sari juga HRD Basko Primer Hotel Basko, di ruang khusus I DPRD Sumbar, Selasa, 14 September 2021.

Menurut Sonya, karyawan kalau kondisi sakit, tidak ada kejelasan dalam penanganan kesehatannya.

"Kita sakit tidak ada nangung. Pernah BPJS Kesehatan minta pelunasan. Pihaknya menemukan kendala dalam pencairan jaminan BPJS Kesehatan, karena belum menerima surat PHK dari Basko hotel Padang itu alasan diterima daru pihak BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. 

Anggota komisi II DPRD Sumbar 
Budiman mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada karyawan Basko Hotel Padang telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

"Semoga dapat mendapatkan win- win solusi dalam persoalan ini. Baik dari pihak Basko hotel dan karyawan. PT Basko Hotel tidak profesional," ujar Budiman 

Menurut Budiman, pihaknya mendukung langkah dilakukan pihak PPNS Disnaker Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan dan memberi solusi.

Kabid Disnaker Provinsi Sumatera Barat Prita mengatakan, pihaknya menemukan kasus masalah ini, karena karyawan tidak mendapatkan hak sesuai aturan berlaku.

"UMP Rp 2 juta 4 ratus ribu dan soal jaminan Sosial tidak didapatkan. THR juga menjadi temuan, karena tidak terima THR dari pihak Basko hotel Padang," ujar Prita.

Ditambahkan Yulita PPNS Disnaker Sumbar mengatakan, prinsipnya sampai hari ini karyawan ini tetap karyawan hotel basko hotel.

"Tidak ada penyerahan atau peralihan ke Laris Manajemen. Sebelum Covid 19 pihak karyawan sudah melapor ke Basko Hotel dengan kesepakatan membayar tunggakan gaji dan memberikan hak sesuai aturan," ujarnya

Hak karyawan Rp 1, 4 Milyar belum dibayarkan PT Basko Hotel Padang dan ditagih solusi kepada PT Laris Manajemen tidak pernah selesai.

"Upah harus dibayar, kalau pesangon bisa batolak ansue, walaupun PT Hotel Basko tetap kontrak dengan PT Laris Manajemen tetapi Basko Hotel (PT Minang Mandiri) tidak mengalihkan karyawan kepada PT Laris Manajemen," ujar Yulita.

Utusan PT Basko Hotel Padang Zul Effendi mengatakan, persoalan Basko Hotel tidak tiba- tiba terjadi, karena banyak persoalan dijalani dan menggangu operasional hotel Basko Padang.

"Hotel Basko tidak profesional dikatakan anggota Dewan, memang betul adanya, karena memang begitu banyaknya persoalan dihadapi Basko Hotel Padang. Pernah Pak Basko mengatakan sudahlah di kampung ko, ndk ada untung nya," ujar Zul Effendi.

Lanjut Zul Effendi, pihaknya meyakinkan Basko untuk tetap berinvestasi di kampung halaman.pihaknya bersiap menjalankan aturan hukum berlaku. Pihaknya tetap berjalan cepat , agar dapat selesai dalam masalah ini.

"Aset besar perusahaan merupakan karyawan, kami semua memiliki etikat baik," ujarnya.

Lanjut Zul, sejak PT Laris Manajemen meninggalkan hotel Basko, banyak meninggalkan persoalan. Ketika pihaknya mencari Laris Manajemen tidak pernah bertemu jalan keluar. 

"Hak- hak karyawan Basko hotel kita, sudah diakui, akan dibayarkan secara bercicil, tetapi dilakukan PT Laris Manajemen mencicil kepada Basko Hotel Padang, selanjutnya disalurkan kepada karyawan. Tetapi PT Laris Manajemen tidak pernah merealisasikan," ujarnya. 

Dikatakan Zul, pihaknya juga melaporkan saudara Alpen, karena melarikan dana Rp 500 Juta, kita sudah laporkan kepada aparat penegak hukum, PT Minang Mandiri telah menuntut PT Laris Manajemen untuk kerugian semua ini.

"Kita sama- sama dunsanak, bapak Basko juga orang awak, maka pihaknya akan mengupayakan jalan terbaik sesuai aturan berlaku secara adil dan fair, agar dapat juga menjaga nama baik Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

Laporan; Novrianto Ucoxs

Demi Rakyat, Tiga Fraksi di DPRD Sumbar Ajukan Hak Angket "Surat Sakti" Gubernur soal Minta Sumbangan
Selasa, September 14, 2021

On Selasa, September 14, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Tiga fraksi DPRD Sumatera Barat mengajukan hak angket kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terkait persoalan "surat sakti"sumbangan yang bertandatangan Gubernur kepada sejumlah pihak di daerah itu.

Anggota DPRD Sumbar Nurnas dalam rapat paripurna di Padang, Selasa, 14 September 2021 mengatakan, ada tiga fraksi yakni Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan- PKB ditambah Partai Nasdem.

Menurut dia penggunaan hak angket ini menyikapi situasi politik yang terjadi saat ini terkait polemik permintaan sumbangan partisipasi pihak ketiga yang diduga tak sesuai Undang-Undang.

"Menyikapi persoalan ini agar tidak melebar serta mendapatkan kepastian hukum dan politik. Maka kita menggunakan hak pengawasannya," kata nya.

Ditambahkannya, hal ini bukan untuk kepentingan politik, melainkan untuk kepentingan masyarakat, agar jelas apa yang sudah terjadi, sehingga menimbulkan kegaduhan di Sumatera Barat.

" Kita gak mau ada kegaduhan, maka kita lakukan hal ini, sehingga semua pihak bisa jelas memahami, dan kalau ada proses hukum maka kami akan melakukan rekomendasi untuk itu," tegas Nurnas mengakhiri. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Peringatan Keras! BPOM Larang Masyarakat Seduh dan Minum Susu Kental Manis, Ternyata Ini Bahayanya
Senin, September 13, 2021

On Senin, September 13, 2021

BENTENGSUMBAR.COM – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengimbau agar ansyarak Indonesia tidak lagi menyeduh dan meminum susu kental manis (SKM) seperti pada umumnya.

Menurut BPOM, megonsumsi susu kental manis seperti biasanya justru merupakan pola aturan yang salah dan harus segera diubah.

Hal tersbeut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang saat menghadiri dialog bersama Pro 3 RRI beberapa waktu yang lalu.

Selain itu Rita memperingatkan kepada seluruh wanita di Indonesia bahwa susu kental manis bukan merupakan pengganti dari Air Susu Ibu (ASI).

Menurut Rita, susu kental manis tidaklah cocok bagi anak berusia 0 sampai dengan 12 bulan karena tidak mampu memberikan sumber gizi yang baik untuk melengkapi tumbuh kembang sang anak.

"Tipikal dari SKM adalah susu yang manis, memang tidak untuk usia anak-anak di bawah 1 tahun. Sudah ada peringatannya, masyarakat yang memang berisiko terhadap kandungan gulanya seharusnya perlu mengoreksi diri," kata Rita Endang.

Rita menyarankan susu kental manis hanya digunakan sebagai topping saja dan bukan untuk diseduh lalu diminum.

"Kami sudah menuangkan dalam regulasi peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Jadi memang ditegaskan pula bahwa penggunaan yang benar itu digunakan sebagai topping, misalnya untuk martabak, campuran kopi, cokelat dan lain-lain," tuturnya.

Sementara itu, Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia (YAICI) memberikan apresiasi atas imbauan yang diberikan oleh pihak BPOM.

Ketua Harian YAICI, Arif Hidayat dengan adanya larangan menyeduh dan meminum susu kental manis merupakan sebuah kemajuan dalam bidang pangan. (Poskota)

Wahyu Dorong DPRD Bentuk Pansus KONI Secepatnya, Singgung Dugaan Penyimpangan Anggaran KONI Kota Padang
Sabtu, September 11, 2021

On Sabtu, September 11, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Dewan Pembina Percasi Kota Padang Wahyu Iramana Putra angkat bicara soal rencana DPRD Kota Padang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Komite Olahrana Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang.

Hal itu dikemukakan Wahyu Iramana Putra ketika berbincang-bincang dengan wartawan BentengSumbar.com pada Sabtu, 11 September 2021 

Menurut Wahyu, DPRD Kota Padang pantas dan layak membentuk Pansus terkait berbagai persoalan yang ada di tubuh KONI Kota Padang.

Pasalnya, ketika pelaksanaan Muskotlub KONI Kota Padang pada Sabtu, 4 September 2021, Wahyu sendiri yang hadir sebagai utusan Percasi Kota Padang melihat beberapa kejanggalan.

Pertama, kata Wahyu, pada Muskotlub tidak dibacakan Laporan Pertangungjawab (LPj) dari kepengurusan KONI sebelumnya.

Kedua, ujar Wahyu, yang mewakili Wali Kota Padang membuka Muskotlub itu hanya setingkat Kepala Seksi (Kasi).

"Harusnya jika Wali Kota Padang berhalangan, mestinya diwakili oleh Plh Sekda, atau asisten, atau setidaknya Kepala Dinas. Ironisnya, tak satu orang pun anggota DPRD Kota Padang yang hadir," ujarnya.

Ketiga, jelas Wahyu, pimpinan sidang tidak ada memutuskan kepengurusan KONI sebelumnya dimisioner.

"Tapi yang paling krusial adalah soal tidak adanya penyampaian LPj Kepengurusan KONI sebelumnya," cakap Wahyu.

Wahyu pun berkeyakinan, dengan tidak adanya LPj tersebut di Muskotlub, maka ada kemungkinan penyimpangan penggunaan anggaran yang ditutupi.

Wahyu menilai, penyelenggaraan Muskotlub sudah tidak sesuai AD/ART KONI. Itu lah alasan Wahyu mendorong DPRD Kota Padang membentuk Pansus secepatnya.

Tidak hanya itu, Wahyu menegaskan, sudah saatnya Kepolisian atau Kejaksaan turun tangan mengusut persoalan yang ada di KONI Kota Padang.

"Tentunya diawali dengan DPRD Kota Padang dengan membentuk Pansus tersebut," pungkas Wahyu.

(by)

Soal Kasus Tandatangan Gubernur Mahyeldi di Surat Minta Sumbangan, Ardyan: Segera Tetapkan Tersangka
Kamis, September 09, 2021

On Kamis, September 09, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Praktisi hukum yang juga politisi Adrian,SH., angkat suara soal kasus tandatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi pada surat minta sumbangan ke pihak ketiga untuk penerbitan buku. 

Adrian menyinggung lambannya polisi dalam menetapkan tersangka, padahal dasar hukumnya jelas dan substansinya jelas, yakni jabatan serta institusi.

Menurutnya, banyak pihak mengalihkan opini dengan mengatakan, tidak pihak mana juga yang dirugikan, padahal dalam undang-undang anti korupsi pasal 3 jelas mengatakan, kalau seseorang yang menguntungkan orang lain dengan kekuatan jabatan seseorang juga masuk dalam kategori korupsi.

"Memang tidak ada yang dirugikan, tapi ada pihak yang diuntungkan, itu terjadi karena ada tanda tangan Mahyeldi sebagai gubernur, coba baca pasal 3 undang-undang anti korupsi, itu tertuang dengan jelas," tegas Ardyan yang kerap dipanggil Apuk.

Ditambahkannya, Kepolisian bisa memakai pasal tersebut, karena jika dibiarkan dapat berimbas sampai ke kabupaten dan kota Sumatera Barat.

Ditegaskan Ardyan, jika pihak-pihak membantu apapun alasan, maka itu masuk kategori  keterpaksaan, dimaksud dlm pasal ini bukan berupa memaksa secara fisik, tapi adalah keterpaduan psikis.

"Sudah cukup apabila si pemberi bantuan mengatakan bahwa dia menjadi tidak enak dengan gubernur kalau tidak ikut membantu, maka itu juga bagian dari keterpaksaan," ulas Ardyan lagi.

Jika mereka yang memberi tidak melaporkan, masuk dalam kategori pemberian hadiah, dalam pasal ini antara pemberi serta penerima baik langsung maupun tidak langsung juga termasuk dalam pelanggaran undang-undang anting korupsi, dan bisa dijadikan tersangka.

"Saya berharap pihak terkait yang melakukan pemeriksaan seger menetapkan tersangka, dan abaikan semua hubungan kerja serta lainnya, sehingga preseden buruk seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, para kepala daerah juga bisa bekerja profesional dan tidak menyalah gunakan jabatan," tegas Ardyan lagi.

Ardyan dengan tegas juga meminta para pihak jangan lagi melakukan penyebaran opini, seolah-olah tidak ada pelanggaran korupsi dalam hal tanda tangan Mahyeldi, itu pembodohan terhadap publik, dan akan membuat pengentasan korupsi menjadi lamban.

"Kalau kita cinta pada negri ini berhentilah beropini membela kesalahan seolah-olah apa yang dilakukan bukan pelanggaran hukum, cermati dan sampaikan kebenaran itu, apa lagi kita muslim, jelas dalan ajaran kita menyatakan, sampaikan kebenaran itu meskipun pahit," tutup Ardyan.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Pertama di Indonesia Layanan Video Online Konsultasi Hukum, Layanan dari LQ Indonesia Lawfirm: Hi-LQ
Kamis, September 09, 2021

On Kamis, September 09, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Di era digital, kemudahan dan kenyamanan banyak orang menjadikan prioritas utama dalam hal apapun. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi covid-19 ini dimana kebanyakan orang lebih memilih untuk tidak berinteraksi secara langsung (online). 

LQ Indonesia Lawfirm menghadirkan unit layanan terbarunya dengan layanan konsultasi hukum video online pertama di Indonesia yaitu Hi – LQ,  dengan jadwal layanan: 

Senin s/d Jumat pukul 08:00 – 16: 00, Sabtu dan Minggu pukul 10:00 – 18:00 dengan biaya layanan hanya Rp. 99.000 per 30 menit. 

Hi – LQ hadir untuk melayani seluruh masyarakat indonesia dalam bantuan hukum dengan menjawab permasalah hukum setiap Individu dengan menghubungi Hotline HI-LQ 0811-881-489. 

“Hadirnya Hi – LQ diharapkan seluruh masyarakat indonesia yang ingin konsultasi seputar masalah hukum tidak perlu bingung atau repot-repot mencari kantor hukum terdekat, kami bawa kantor hukum ke rumah anda dengan layanan Video Online Konsultasi hukum, serasa berbicara langsung dengan Pengacara di hadapan anda. Kami hadir dari pagi sampai malam dan weekend pun layanan kami tetap siap sehingga tidak perlu gelisah dan kawatir apabila terjerat masalah hukum," tegas Haeqal Afdhala Hanif, SH., M.Kn selaku manager Hi – LQ. 

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA selaku Founder LQ Indonesia Lawfirm pun berharap dengan kehadiran Hi – LQ ini, "Hi – LQ dapat membantu seluruh lapisan masyarakat indonesia yang sedang terlibat masalah hukum tanpa ada perasaan khawatir, karena Hi – LQ didampingi oleh lebih dari 30 pengacara dan ahli hukum termasuk akademisi baik dalam hukum pidana, perdata, tipikor maupun kepailitan untuk menjawab dan memberikan solusi dan strategi dalam permasalahan hukum anda. Tanpa perlu repot mencari lawyer dan pergi ke kantor pengacara. Cukup deal Nomer hotline, lakukan pembayaran 99ribu rupiah per 30 menit dan akan diberikan link zoom/Google meet untuk langsung berbicara dengan Konsultan Hukum dari LQ Indonesia Lawfirm." 

Hi – LQ dari LQ Indonesia Lawfirm berkomitmen dalam melayani konsultasi hukum secara aman, sigap dan terpercaya dalam melayani para klien tanpa biaya yang mahal dan repot transportasi. 

"Biaya 99 ribu per 30 menit sangat terjangkau, sering kali untuk pergi ketemu lawyer, haru keluar biaya bensin, tol, parkir dan membeli minuman di Cafee sudah jauh diatas 99 Ribu. Ini adalah salah satu komitmen LQ dari 8 Pakta Integritas yaitu "Welfare" agar masyarakat bisa sejahtera dan mendapatkan pelayanan hukum dengan maksimal tanpa perlu repot istilah modernya, Convinience dan Efficient. Apalagi Hi-LQ hadir malam dan Weekend dimana biasanya kantor hukum Tradisional lainnya tutup dan tidak beroperasi diluar jam kantor dan weekend." ungkap Sugi Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm. (*)

Murka Indah Sari ke Haters Saipul Jamil: Banyak Bacot Karena Iri, Hati Busuk
Rabu, September 08, 2021

On Rabu, September 08, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Selain keluarga, Indah Sari jadi sosok yang paling setia mendampingi Saipul Jamil. Mulai dari saat masih berada di dalam bui maupun setelah Bang Ipul bebas. Gara-gara selalu berada di dekat mantan suami Dewi Perssik itu, dia dituding pansos.

Ramai penolakan terhadap Bang Ipul juga bikin Indah Sari naik darah. Dia bahkan melontarkan kata-kata pedas kepada netizen yang mem-bully Saipul Jamil.

Dalam unggahan di Instagram, Selasa, 7 September 2021, Indah menegur netizen. Sambil foto bareng Bang Ipul, dia bilang enggak minta netizen melihat postingan yang diunggahnya dan berkomentar tentang hidupnya.

“Apalagi sampai tidak berteman di sosmed tp berkomentar!?! Urus hidup kalian sendiri aja yah!?!,” tulisnya.

Dia berpendapat, komentar miring kepada pria yang dekat dengannya itu karena banyak yang iri. 

“Karena yang banyak bacot komentar ini itu biasa nya karena iri cemburu dan hatinya busuk diselimuti kotoran!?!!.”

Indah juga mengingatkan risiko menyakiti hati orang. “Hati hati struk kalau hati kotor!? Hati hati juga gara gara tangan tangan jahatmu buat status dan tangan jahatmu berkomentar jahat melukai hati orang lain pencemaran nama baik serta tindakan tidak menyenangkan apalagi menghasut jeruji besi menunggumu!?.”

Terakhir dia menasihati untuk bicara yang baik-baik saja sambil menyemangati Saipul Jamil.

Tolak disebut pansos

Dalam acara Kopi Viral, Indah mengaku ada dan tidak ada media dia selalu mendukung Saipul Jamil. 

“Dari dia masuk, yang paling aktif aku lihat si dia,” seru timpal Inul.

Indah Sari meyakinkan kalau dia selalu menengok Bang Ipul. 

“Ada atau tidak ada media, aku selalu ada, ketika gak pandemi itu, seminggu beberapa kali itu pasti, kalau aku gak luar kota atau keluar kota, pasti.”

Bang Ipul mengaku Indah selalu berusaha memberi apa yang dia inginkan. 

“Pokoknya setiap aku minta ini, gak pernah gak ada, ‘Bang Haji mau apa’,” kata Bang Ipul. (Hops)

Singgung Surat Mendagri, NU Sumbar Desak Wako Padang Lebih Fokus Tangani Covid-19, Jangan Sampai...
Rabu, September 08, 2021

On Rabu, September 08, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulamq (PWNU) Sumbar, H. S. Suleman Tanjung mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk lebih serius menangani Covid-19. Pasalnya, sesuai surat Mendagri terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kota Padang tak beranjak dari level 4.

"PPKM Kota Padang tak beranjak dari level 4, padahal ketiga kalinya dilakukan perpanjangan. Ini bukti nyata, penanganan Covid-19 di Kota Padang sangat lemah, sehingga Mendagri merasa perlu memperpanjang lagi PPKM di Padang hingga 20 September," ujar Suleman Tanjung. 

Lebih jauh, Suleman yang juga Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menegaskan, Wako Hendri Septa harus lebih fokus pada penanganan Covid-19 khususnya dalam upaya menurunkan level PPKM. 

Karena, sesuai Instruksi Mendagri terbaru, di seluruh kabupaten kota di Sumbar, hanya Kota Padang yang bertahan di level 4. Kabupaten kota lain, sudah turun ke level 3 bahkan sudah ada yang zona hijau.

"Saya banyak sekali mendengar keluhan dari masyarakat, khususnya pelaku UMKM, apalagi para guru dan walimurid yang sangat merasakan dampak covid ini," ungkap Suleman.

Lihat saja saat ini, lanjut Suleman, banyak usaha kecil yang tutup karena ketiadaan pembeli, para walimurid mengeluhkan sulitnya mengawasi anak yang belajar daring karena harus pula mencari bekerjanl untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Juga para guru yang harus Kerja siang malam menyiapkan materi pengajaran dan mengawasi siswa yang jarang masuk belajar daring dengan berbagai alasan. Sementara di sejumlah kabupaten kota lain sudah bisa belajar tatap muka.

"Nah, hal-hal ini perlu jadi perhatian walikota Padang. Siswa sudah merindukan belajar tatap muka. Pelaku usaha merindukan bagaimana bisa kembali berjualan normal. Upaya keras dan serius harus dilakukan walikota agar ekonomi masyarakat kembali bangkit. Sudah letih masyarakat kita hidup di tengah pandemi yang berjalan hampir dua tahun," jelasnya.

Sejauh ini, tambah Suleman, belum terlihat aksi nyata pengawasan PPKM di lapangan, sehingga kerumunan masih terus terjadi. 

"Beda dengan daerah lain, dimana tim satgas Covid nya rutin melakukan operasi yustisi Covid-19," pungkas Suleman. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Saipul Jamil Ramai Dikritik, Ustaz Maulana Membela: Beliau Sudah Tobat
Selasa, September 07, 2021

On Selasa, September 07, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Saipul Jamil belakangan menjadi perhatian publik usai dirinya bebas dari penjara terkait kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.

Pedangdut 41 tahun itu menjadi sorotan lantaran acara penyambutan dirinya di Lapas Cipinang dianggap berlebihan, ditambah lagi diundang di stasiun TV.

Gara-gara itu, pria yang kerap disapa Bang Ipul tersebut menuai pro dan kontra. Bahkan, kini ramai petisi boikot Saipul Jamil tampil di TV.

Penceramah kondang, Ustaz Maulana ikut menanggapi permasalahan tersebut. Ia pun akhirnya angkat bicara dan menuturkan pendapatnya.

Ustaz Maulana mengungkapkan bahwa sebagai sesama manusia, kita seharusnya bisa menerima dan tak menjelekkan Saipul Jamil lantaran ia telah bertobat dan menerima hukuman atas perbuatannya di masa lalu.

Dalam kanal YouTube Populer Seleb, ia juga berpendapat bahwa kendati kemungkinan besar telah bertobat, tetapi ujian terberat Saipul kini adalah pandangan masyarakat.

“Sebenarnya, ujian terberat masyarakat,” ujar Ustaz Maulana dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com, Selasa, 7 September 2021.

Ia meminta semua bisa menerima lantaran Bang Ipul sudah menjalani sanksi hukuman dan bertobat.

“Harusnya kita bisa menerima. Beliau sudah menjalani, tobat, janji tak mengulangi lagi, ya mohon maaf sanksi yang didapatnya,” ujar Ustaz Maulana.

“Kita tidak boleh berkata lebih baik dari orang, enggak boleh. Itu kesombongan,” sambungnya.

Ustaz Maulana pun berpesan tak boleh menjelekkan seseorang yang sudah menjalani hukuman di penjara.

“Kalau saya, terus terang kita enggak boleh jelekkan orang, apalagi dia sudah menjalani hukuman, berarti dia sudah menjalani sanksi.” ungkap dia.

Ustaz Maulana lantas mengemukakan tiga dosa yang dialami oleh setiap manusia, yaitu dosa kepada Sang Pencipta, diri sendiri, dan sesama manusia.

“Kalau dosa kepada Allah, ampunan. Kalau diri sendiri harus menjaga diri, tapi kepada sesama manusia, ia (Saipul) menjalani hukuman berlaku,” ungkapnya.

“5 tahun 7 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Itu sudah dijalani dan kita lihat sampai beliau jual rumah,” terang Ustaz Maulana. (Suara)

Ironis, Perempuan Lebih Berdaya di Masa Pandemi, Tapi Paling Sedikit Dapat Bantuan Pemerintah
Minggu, September 05, 2021

On Minggu, September 05, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Perempuan sesungguhnya memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan diri. Mereka mempunyai kemampuan dan ketahanan yang kuat. Namun, budaya patriarki juga mindset para perempuan sendiri kerap menjadi hambatan.

Bahkan, laporan terbaru Forum Ekonomi Dunia (WEF) memperkirakan bahwa kesetaraan gender secara global baru bisa tercapai dalam waktu 136 tahun kedepan. 

Dalam laporan berjudul Global Gender Gap Report 2021, estimasi waktu tersebut meningkat 36 tahun dibanding perkiraan tahun lalu, yakni satu abad atau 100 tahun. Laporan ini mengukur empat faktor, yaitu partisipasi dan kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik.

Berdasarkan data WEF, kesenjangan di sisi pemberdayaan politik telah melebar cukup besar tahun ini bila dibandingkan dengan laporan tahun 2020 lalu. Di sisi lain, partisipasi ekonomi mengalami sedikit perbaikan. 

Direktur Pelaksana WEF Saadia Zahidi berharap laporan yang telah disusun itu bisa menjadi panggilan bagi para pembuat kebijakan agar membuat kesetaraan gender sebagai tujuan utama dari kebijakan serta praktik yang mendukung proses pemulihan pasca pandemi, demi kepentingan ekonomi dan masyarakat global.

Terlebih lagi, WEF memperkirakan bahwa kesetaraan gender di bidang ekonomi baru bisa tercapai dalam waktu 268 tahun. Sayangnya, perkiraan ini belum mengukur dampak pandemi secara komprehensif yang bisa jadi membuat situasi lebih buruk.

Kemajuan untuk menciptakan kesetaraan gender, kata Zahidi, terhenti di beberapa ekonomi dan industri besar, lantaran sebagian perempuan lebih banyak bekerja di sektor-sektor yang terdampak pandemi lebih besar. Apalagi, menurutnya perempuan juga mengalami tekanan untuk melakukan pekerjaan rumah.

Meski ada pertumbuhan proporsi perempuan yang berada di lingkungan profesional, WEF menilai kesenjangan pendapatan dan jumlah perempuan di tataran manajerial masih menjadi masalah. 

Lebih banyak perempuan kehilangan pekerjaan di posisi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki selama masa pandemi. Tak hanya itu, umumnya perempuan lebih lambat mendapatkan pekerjaan kembali dibandingkan laki-laki apabila perekonomian kembali pulih. 

Ketika sekolah dan fasilitas lain tutup, perempuan memiliki peran lebih besar untuk merawat anak, melakukan pekerjaan rumah, hingga merawat orang tua mereka. Hal itu dinilai meningkatkan stres sekaligus mengurangi produktivitas perempuan.

Di sisi lain, Covid-19 juga mempercepat adopsi otomasi serta digitalisasi. Perempuan kian tertekan kerena sebagian besar dari pekerjaan mereka mulai terdisrupsi oleh komputasi awan juga kecerdasan buatan. 

Perempuan, kata Zahidi, tidak cukup memiliki representasi dalam peran-peran yang saat ini berkembang sangat pesat. Artinya, lanjut dua, kaum Hawa memiliki masalah yang lebih besar dalam hal representasi gender seiring kebangkitan dari pandemi.

Perempuan di sektor UMKM

Di sektor usaha mikro, perempuan mendominasi dengan mengelola usaha-usaha rumahan. Semakin besar skala usahanya, maka semakin sedikit jumlah perempuan yang memiliki usaha tersebut. Hal ini membuat perempuan kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan bisnis.

Terlebih lagi, kondisi pandemi turut mempengaruhi usaha kecil mereka dengan cukup signifikan. Kondisi ini terjadi, menurut Rima Prama Artha, UNDP Indonesia Country Economist, karena perempuan tidak menjadikan bisnis mereka sebagai yang utama, dan hanya pekerjaan sampingan sambil mengerjakan pekerjaan rumah.

Jadi, lanjut Rima, motivasinya untuk mengembangkan usahanya tidak besar, motivasi untuk menjadikan bisnis lebih besar itu sulit. Di sisi lain, Perempuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) disebut lebih memiliki daya tahan dalam mempertahankan usaha mereka di masa pandemi. 

Namun sayangnya, justru mereka yang paling sedikit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain juga akses permodalan yang minim untuk usaha mikro yang didominasi perempuan.

Berdasarkan Survei UNDP Indonesia, ada tiga dampak keuangan utama yang di yang dirasakan oleh para UMKM, yakni, kesulitan membayar utang, membayar biaya tetap seperti sewa tempat, dan kesulitan pembayaran gaji karyawan.

Rima menyebutkan perempuan lebih berdaya tahan karena mereka berhati-hati dalam pembayaran utang, serta lebih banyak menciptakan strategi pemasaran dan penjualan.

Hasil survei menyebutkan, perempuan pelaku usaha lebih mungkin untuk menyiapkan strategi penjualan dan pemasaran (85,1%) dibandingkan dengan laki-laki pelaku usaha (79,7%).

Rima juga berujar bahwa perempuan pengusaha lebih berdaya tahan dalam mengelola bisnis, tetapi justru lebih mungkin dirumahkan.

Survei pada Agustus 2020 tersebut dilakukan kepada 1.100 UMKM yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Sebanyak 60% berasal dari Jawa dan 40% berada di luar Jawa. 

(Anne Suksma – Perempuan Indonesia Satu)

KPAI: Korban Trauma Lihat Wajah Saipul Jamil di TV
Minggu, September 05, 2021

On Minggu, September 05, 2021

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai munculnya wajah eks narapidana kasus pedofilia Saipul Jamil di media akan menimbulkan trauma bagi korban.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan, meskipun Saipul Jamil telah menjalani masa hukuman di penjara, kemunculannya di layar televisi lagi bisa berdampak buruk bagi korban.

"Apakah menjadi pengaruh terhadap anak? yang pasti terhadap korban pasti berpengaruh dan menimbulkan trauma ketika melihat wajah Saipul Jamil," kata Jasra saat dihubungi, Ahad, 5 September 2021.

Di sisi lain, viralnya penolakan dari publik yang masif kepada Saipul Jamil justru akan membuatnya kembali mendapat panggung dan mau tidak mau anak-anak menonton hal tersebut.

"Jika terlalu berlebihan dan menjadikan berita ini viral maka bisa saja mempengaruhi pengetahuan dan keingin tahuan anak," katanya.

Oleh sebab itu, dia meminta orang tua untuk berperan aktif menyaring informasi yang dikonsumsi ke anak dan memberi penjelasan yang benar terkait kasus ini.

"Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak anak. Setiap kita termasuk tokoh publik seperti artis memiliki tanggung jawab," imbuh dia.

Diketahui, sejak dinyatakan bebas pada Kamis (2/9/2021), Saipul Jamil menjadi sorotan. Bukan hanya karena penyambutan luar biasa dan gaya parlentenya naik mobil porsche, tapi karena banyaknya tawaran pekerjaan untuk pedangdut berusia 41 tahun itu kembali ke layar kaca.

Muncul petisi berisi ajakan untuk memboikot Saipul Jamil dari televisi kini sudah hampir mencapai 300 ribu tandatangan.

Petisi yang ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia itu tepatnya sudah mencapai 283.963 tanda tangan pada Minggu pagi ini (5/9/2021). (Suara)