Advertorial

Daerah

Iven Minang Geopark Run Silokek Menuju Unesco Global Geopark
Senin, Desember 05, 2022

On Senin, Desember 05, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ditengah upaya mempersiapkan diri menjadi Unesco Global Geopark (UGG) sebagai salah satu pengakuan pariwisata berbasis edukasi, konservasi dan ekonomi masyarakat, Geopar Sijunjung terus berbenah.

Salah satunya adalah point penilaian penting dari UGG yakni gelaran iven yang berbasis alam, edukasi dan berdampak terhadap ekonomi warga lokal.

Begitu ungkapan Zuhrizul Koordinator Tim Perberdayaan dan Pengembangan (TPP) Desa Wisata Sumbar

"Hari ini kami melepas peserta Minang Geopark Run series yang merupakan salah satu iven bergengsi di Indonesia di ikuti pelari Ultra dari manca negara dan nasional," ucap Zuhrizul saat menghadiri Geopark Run Silokek, Minggu (4/12) di Sijunjung.

Sebanyak 500 peserta Minang Geopark Run Silokek dari dalam dan luar negeri berlari sambil menikmati destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Sijunjung.

Ada dua kategori yakni kategori Ultra 55 KM menempuh start pukul 06.30 Wib di RTH Logas-Jln. Lansek Manih-DPRD-Muaro Bodi-Jln. Adinegoro-Pasar Tanjung Ampalu-Padang Laweh-SAMSAT-Rest Area Silokek (finish) dan kategori 13 KM rutenya RTH Logas (start) menuju Simpang Logas dan finish di Rest Area Silokek.

Bupati  Sijunjung Benny Dwifa Yuswir di dampingi Wakil Bupati Iraddatillah di rest area geopark sikolek mwngungkapkan dengan suksesnya iven ini maka tahun depan (2023) pemkab Sijunjung akan merencakan mengadakan Cycling dan event-event lainnya.

"Untuk kedepan kita juga merencanakan membuat event dengan konteks berbeda di silokek yang mempunyai khas yang bernilai internasional dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Sijunjung. Semoga ivent yang akan kita selenggarakan meningkatkan potensi dan unggulan yang ada di sijunjung sehingga bisa dinikmati oleh berbagai komunitas dalam dan luar negeri,”ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Wisata Minat khusus sumbar ( IATTA ) Zuhrizul juga berharap iven ini bisa menjadi media promosi wisata kabupaten Sijunjung sehingga semakin di kenal dan perlahan bangkit pasca covid ini.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Terpilih Secara Aklamasi, Fajar Rusvan Pimpin Granat Sumbar: Wujud Pengabdian Terhadap Bangsa dan Negara
Minggu, Desember 04, 2022

On Minggu, Desember 04, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Fajar Rusvan terpilih aklamasi sebagai ketua umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumatera Barat pada musyawarah daerah (Musda) I yang digelar di Sutan Mudo Room Hotel Padang, Sabtu.

“Organisasi ini merupakan wujud dari pengabdian terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, atas dasar semangat kolaborasi, saya siap menerima tantangan untuk bersama-sama memajukan Granat di Sumatera Barat,” ungkap Fajar Rusvan dalam sambutannya usai terpilih secara aklamasi.

Fajar Rusvan lebih dikenal lewat karya-karyanya sebagai penulis sekaligus pendiri dan pemimpin JC Institute, sebuah lembaga yang bergerak dibidang penulisan dan penerbitan buku.

Bertemu dengan berbagai tokoh inspiratif, memberikan banyak pelajaran bagi sosok Fajar Rusvan di antaranya perkara kepedulian. 

Hal inilah yang jadi latar belakang keikutsertaannya dalam organisasi Granat.

Selama beberapa bulan belakangan, Fajar Rusvan aktif dalam berbagai kegiatan Granat Sumatera Barat baik kegiatan intern pengurus maupun dalam diskusi dan dialog di depan publik untuk mengemukakan gagasan dan pandangannya, terhadap berbagai kasus penyalahgunaan Narkotika di Sumbar.

“Kita membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, dalam upaya melakukan tindakan preventif peredaran dan penggunaan narkoba. Sebab, narkoba itu adalah mesin perusak potensi Indonesia yang akan mengalami masa bonus demografi,” tegas Fajar yang sehari-hari disibukkan dengan aktivitas menulis Buku Biografi tersebut.

Setelah 15 tahun berdedikasi untuk masyarakat Sumbar, DPD Granat Sumatera Barat melakukan Musda untuk pertama kalinya. 

Musda I DPD Granat Sumbar ini mengusung tema ‘Sumatera Barat Ledakkan Peredaran Narkotika Menuju Indonesia Emas 2045.’ 

Kegiatan dibuka dengan serangkaian acara pembukaan dan sambutan dari penyelanggara yang diwakili oleh Asril serta Ketua DPD Granat Sumatera Barat, Novi Zulfikar.

Asril dalam sambutannya berharap, pelaksanaan Musda I ini akan membangkitkan organisasi Granat untuk mewujudkan Generasi Emas Bebas Narkotika 2045 sebagaimana tema yang diusung. 

Sementara, Ketua Granat Sumatera Barat demisioner, Novi Zulfikar mengawali sambutannya dengan bernostalgia mengingat bagaimana sejarah awal pendirian Granat. 

Ormas ini pada tingkat nasional dideklarasikan pertama kali pada tahun 1999 di Jakarta.

Pendiriannya dilatarbelakangi maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika terutama dikalangan generasi muda yang begitu pesat pada masa itu.

Untuk mengoptimalkan kinerja pendirian organisasi cabang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Barat. 

Granat Sumatera Barat terbentuk dan aktif sejak tahun 2007 dengan ketua pertama, Novi Zulfikar yang kemudian menahkodai Ormas tersebut selama tiga periode. 

Dalam perjalanannya, Granat Sumatera Barat mengambil posisi sebagai wadah untuk mengedukasi masyarakat, agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika. 

Menjalankan tugasnya, Granat Sumbar turut berkontribusi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, audiensi dengan stake holder seperti Kejati, Kesbang dan Kapolda serta berkontribusi dalam mendampingi kepolisian melakukan razia dan penangkapan beberapa kasus penyalahgunaan narkotika.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, Novi Zulfikar mengakui, kegiatan Granat dibawah kepemimpinannya masih kurang optimal. 

Dia berharap, penerusnya akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan organisasi dengan lebih baik. 

Ia juga berharap, seluruh jajaran pengurus yang baru, dapat bekerjasama untuk mengembangkan Granat dengan mengaktifkan DPC yang telah vakum dan membentuk DPC baru di daerah yang belum ada sebelumnya. 

“Saya optimistis, teman-teman yang hadir hari ini bisa mengoptimalkan dan membangun Granat lebih baik, sehingga suatu hari nanti para orangtua di Sumbar ini akan tenang. Sebab, anak mereka telah jauh dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Perjuangan ini memang berat, tetapi bukan tidak bisa kita lakukan,” ujar Novi Zulfikar.

Musda I ini dihadiri pengurus dan perwakilan Granat dari berbagai cabang sebagai pemilik hak suara penuh dalam penetapan ketua umum. Peserta musda yang hadir di antaranya ialah  Novi Zulfikar (Ketua DPD Sumbar), Asril (Wakil Ketua DPD Sumbar), Oktoniadi (Wakil DPC Kota Solok), Harfani dan Ropi Irandi (Perwakilan DPC Tanah Datar), Andri Satria M (Perwakilan DPC Padang Pariaman). 

Kemudia, Dedy AR (Perwakilan DPC Pasaman Barat), Radek Jul (Perwakilan DPC Mentawai), Kisrawidoni (Perwakilan DPC Kabupaten Solok) dan Sri Wahyuni Riza (Perwakilan DPC Padang). (r)

Kongres Bundo Kanduang se Dunia: Penguatan Jati Diri Perempuan Minangkabau dalam Menghadapi Tantangan Zaman
Sabtu, Desember 03, 2022

On Sabtu, Desember 03, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kedudukan Bundo Kanduang sangat penting karena sebagai penurut keturunan pewaris sako dan pusako, penyimpan hasil ekonomi, pemilik rumah dan penentu keputusan dalam musyawarah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Varisha Peduli yang juga merupakan ketua ormas Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kota Sawahlunto Sarlina Putri, SE. M.Par ketika menghadiri pembukaan Kongres Bundo Kanduang se Dunia tahun 2022, pada Sabtu (3/11/2022) di Istano Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

"Bundo Kanduang dalam adat Minangkabau memiliki posisi dan kedudukan sosial yang tinggi," kata Sarlina Putri.

Dalam kesempatan itu Sarlina Putri menyampaikan dukungan dan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Kongres Bundo Kanduang se Dunia tahun 2022 ini.

Beragam agenda digelar dalam kongres tersebut seperti Parade Pakaian Adat, Parade Jamba, Seminar dan Kongres Bundo Kanduang se-Dunia, ada juga Lomba Managua dan Bazaar.

Kongres ini bertemakan "Penguatan Jati Diri Perempuan Minangkabau dalam menghadapi Tantangan Zaman" berlangsung selama tiga hari (3-5/12/2022) di Gedung Maharajo Dirajo dan Istano Silinduang Bulan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Terlihat dari pantauan media ini kongres dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joenaldi didampingi Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian.

Hadir juga dalam kongres tersebut Bundo Kanduang dari Australia, Inggris dan Belanda, ada juga dari Banten, Lampung, Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatra Utara dan beberapa daerah lainnya, tampak juga anggota DPRD Provinsi Sumbar, Wakil Bupati Agam dan perwakilan Bupati Walikota se Sumbar, ketua DPRD Tanah Datar, Forkopimda dan ketua LKAAM Tanah Datar. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Irjen Pol Suharyono Lepas Bantuan  di Cianjur
Kamis, Desember 01, 2022

On Kamis, Desember 01, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Gempa bumi yang melanda wilayah Cianjur, Jawa Barat beberapa hari lalu, mengakibatkan duka bagi tanah air. 

Sebagai bentuk rasa kepedulian, Polda Sumbar mengirimkan sejumlah bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Cianjur tersebut. 

Bantuan kemanusiaan dari Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar ini dilepas langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH di depan Mapolda Sumbar, Kamis (1/12) siang.

Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Iis Suharyono dan Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik. M.Si mengatakan, bantuan yang disalurkan hari ini merupakan bantuan tahap pertama. 

"Barusan bapak Kapolda (Sumbar) melepas bantuan tahap pertama dari Polda Sumbar berupa beras 5 ton, mie instant 500 dus, kemudian uang Rp. 138 juta rupiah, pakaian bekas layak pakai 4 dus," sebutnya.

Dirinya menerangkan, untuk Polres jajaran Polda Sumbar dan juga Polda Sumbar, pengiriman bansos kembali akan dilakukan pada tahap kedua dan akan ditentukan waktunya. 

"Jadi bansos pertama ini dilepas oleh bapak Kapolda dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar lansung ," ujarnya.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Setelah Balairung, Komisi III DPRD Sumbar kembali Minta Novotel Dipihak Ke-tiga-kan
Kamis, Desember 01, 2022

On Kamis, Desember 01, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi III, Ali Tanjung menegaskan, DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menaikkan pendapatan APBD Provinsi Sumbar.

Usai kemaren meminta pengelolaan Hotel Balairung di Jakarta untuk dikelola oleh pihak ketiga karena tidak pernah memberikan kontribusi pada kas daerah, kali ini giliran Novotel di Bukittinggi yang diminta Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat agar segera dipihak ketigakan.

"Kami minta pengelolaan Novotel dipihak ketigakan. Kita kontes saja, kita tender saja, pihak mana saja yang menang silahkan yang penting bisa menguntungkan dan meningkatkan pendapatan APBD Sumatera Barat, kata Ali Tanjung, Kamis (01/12) saat konferensi pers dengan awak media di gedung DPRD Sumbar.

Ali Tanjung memaparkan alasan meminta dipihak ketigakannya Novotel Bukittinggi karena tidak maksimal memberikan pendapatan pada kas daerah.

"Saat ini Novotel hanya memberikan pendapatan 300 juta pertahun. Dan menurut kami itu tidak maksimal. Untuk itu kami meminta kepada Pemprov Sumbar agar pengelolaan Novotel dipihak ketigakan saja agar memberikan pendapatan maksimal bagi daerah" kata Ali Tanjung.

Ali Tanjung juga meminta pada Pimpinan DPRD Sumbar agar dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas permasalahan Novotel ini agar terang benderang.

"Kita ingin bahas permasalahan Novotel ini secara terbuka dan semua anggota DPRD dan semua fraksi terlibat agar masalah ini terang-benderang karena tujuan kita bukan untuk pribadi tapi untuk kemajuan Sumbar," tegas Ali Tanjung.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Andre Rosiade Sampaikan Aspirasi Masyarakat Pessel dan Pasaman ke Menteri PUPR
Kamis, Desember 01, 2022

On Kamis, Desember 01, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade yang dipindah tugaskan sementara waktu ke Komisi V DPR-RI menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Aspirasi itu terkait mangkraknya pembangunan jaringan irigasi Lubuk Buaya, di Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel).

"Ada aspirasi dari masyarakat Pesisir Selatan terkait irigasi lubuk buaya 3300 hektare di air haji Kabupaten Pesisir Selatan yang mangkrak sejak 2015," kata Andre dalam rapat kerja antara Komisi V DPR-RI dengan Menteri PUPR di Gedung DPR-RI, Senayan, Senin (28/11) lalu. Hari itu, sementara Andre pindah tugas ke Komisi V dan telah kembali ke Komisi VI. 

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat ini menjelaskan bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 sudah sempat di bangun konstruksinya dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 60 miliar lalu ditambah lagi Rp 10 miliar namun saat ini proyek jaringan irigasi tersebut mangkrak dan terjadi kerusakan dimana-mana.

"Dan harapan kami aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ini bisa dieksekusi sehingga jaringan irigasi di Air Haji ini bisa diperbaiki dan bisa dipergunakan. Karena sejak awal dibangun tidak pernah dipergunakan. Penyelesaian proyek ini harus terus didorong, karena bisa mengairi 3500 ribu hektar sawah di Punggasan dan Air Haji," jelas Andre.

Tak hanya menyampaikan aspirasi dari Kabupaten Pesisir Selatan, Andre juga membawa aspirasi dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat terkait bantuan bagi korban gempa yang terjadi didaerah tersebut beberapa waktu lalu.

Bahwa, lanjut Andre, saat ini masih banyak korban gempa yang mengalami rumah rusak sedang dan ringan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan rumah rusak berat sudah mendapatkan penggantian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 50 juta.

"Lalu ada aspirasi dari Bupati Pasaman terkait gempa Pasaman dan Pasaman Barat yang sudah dibantu dana BNPB untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta. Tapi masih banyak rumah rumah yang rusak sedang itu yang belum dibantu perbaikannya di Pasaman maupun di Pasaman Barat," imbuhnya.

Karena itu Andre berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk dapat membantu para korban gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang rumahnya mengalami rusak sedang dan ringan. Apalagi, Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat sudah mengirimkan surat untuk Kementerian PUPR terkait hal tersebut.

"Pihak pemerintah Pasaman dan Pasaman Barat sudah bersurat ke kementerian PUPR, harapannya agar ini bisa segera di eksekusi oleh Kementerian PUPR," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (*)

Ketum PGI: ABS SBK di Sumbar Tetap Membuka Ruang Bagi Masyarakat Berbeda Suku dan Agama
Selasa, November 29, 2022

On Selasa, November 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia periode 2019-2024, Pdt. Gomar Gultom, M.Th menyebut falsafah hidup masyarakat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tetap membuka ruang perjumpaan dan dialog dengan masyarakat yang datang dengan latar belakang suku dan agama berbeda. 

"Jamuan makan yang diprakarsai Gubernur Sumbar ini menjadi bukti bahwa Pemprov Sumbar memang mengayomi semua masyarakatnya tanpa membedakan suku dan agama," katanya usai jamuan makan malam di Padang, Senin malam.

Ia menyebut dalam kunjungam ke beberapa gereja sejak kemaren, pengayoman dari pemerintah daerah itu juga sangat jelas terlihat. 

"Hal ini harus terus dipertahankan ke depan," katanya.

Ia menyebut stigma negatif yang menyebut Sumbar sebagai provinsi intoleran oleh orang-orang di luar Sumbar yang belum pernah datang berkunjung ke Sumbar, belum merasakan kehidupan di Sumbar, tidak ia temukan selama kunjungannya.

Pdt. Gomar Gultom mengapresiasi kepedulian dan pengayoman yang diberikan oleh Pemprov Sumbar itu.

Ia menilai UU Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar yang menyebutkan secara eksplisit falsafah hidup berlandaskan ABS-SBK itu tidak menjadikan Sumbar tertutup bagi suku dan agama lain karena tetap ada ruang perjumpaan dan dialog. 

Jamuan makan malam dengan PGI di Auditorium Gubernur Sumatera Barat tersebut diikuti 80 orang dan turut dihadiri Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dan Ketua PGI Wilayah Sumbar Terpilih Pdt. Daniel Marpaung.

Ikut pula dalam acara tersebut Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, Irwan, S.Sos., MM, Kepala Dinas Sosial, Arry Yuswandi, SKM., MKM, Kepala Dinas Kebudayaan, Drs. H. Syafullah, MM, Kepala Biro Kesra, dan Perwakilan Kesbangpol. (*)

#BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR

APBD Tahun 2023 Disetujui DPRD Sumbar, Ini Kata Supardi
Sabtu, November 26, 2022

On Sabtu, November 26, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap  APBD Tahun 2023, di Ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Sumbar,  Sabtu (26/11/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi yang didampingi Gubenur Sumbar H. Mahyeldi,dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sumbar lainya.

Yakni Suwirpen  Suib, Irsyad Syafar,  Datuk Indra Rajo Lelo serta dihadiri juga unsur Forkopimda ,  sejumlah OPD  lingkungan Provinsi Sumbar dan anggota DPRD Provinsi Sumbar dari masing-masing fraksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, disusun dengan mengacu kepada KUA-PPAS Tahun 2023 yang telah disepakati oleh Gubernur dan DPRD serta berpedoman kepada Pedoman Penyusunan APBD.

Muatan Ranperda APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan KUA-PPAS Tahun 2023 yang telah disepakati DPRDdan Pemerintah Daerah.Namun demikian, berhubung Ranperda APBD Tahun 2023 disusun sebelum keluarnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 dan ditetapkannya alokasi TKDD Tahun 2023, maka dalam pembahasannya, dilakukan penyesuaian kembali dengan kebijakan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 serta  alokasi TKDD yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.   

Dari aspek kebijakan, terdapat beberapa penyelarasan yang dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, diantaranya mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemulihan ekonomi, penanganan covid-19, agar tidak terjadi lagi recofusing dalam tahun berjalan serta pemenuhan anggaran untuk pencapaian target SPM dan pencapaian target Program Unggulan pembangunan daerah.

Sedangkan dari aspek pendapatan, terdapat penyesuaian terhadap pendapatan transfer berdasarkan alokasi TKDD yang diterima pada Tahun 2023 dan penyesuaian terhadap PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang juga mengalami perubahan dari pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD. 

Disamping itu, untuk mendorong peningkatan profesionalisme ASN dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorarium dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Bersama Pemerintah Daerah juga menyepakati kenaikan TPP dan besaran honorarium Guru Honor yang cukup siginifikan. 

"Dengan kenaikan tersebut, kita berharap, profesionalisme ASN, kualitas pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat, dapat lebih baik dan lebih berkualitas," ujar Supardi. 

"Dan, atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran dan TAPD yang telah dapat merampungkan pembahasan Ranperda tentang  APBD Tahun 2023, sebelum batas akhir penetapannya yaitu pada tanggal 30 November 2022," ucap  Supardi. 

Supardi menyambut baik seluruh pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Sumbar atas Ranperda, yang telah menyetujui Rancangan peraturan daerah  tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

"Saya  mewakili Pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat mengucapkan terimakasih atas apresiasi kepada badan anggaran,gubernur Sumatera Barat, pimpinan DPRD Sumatera Barat serta segenap anggota dewan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sementara itu, Gubernur Sumbar, H Mahyeldi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan perhatiannya dalam proses pembahasan dan persetujuan prinsip yang telah diberikan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dokumen  Kebijakan Umum  Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 11 September 2022  yang lalu yang menjadi acuan kita dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBD Tahun Anggaran 2023 ini. 

Dari berbagai tahapan persidangan yang telah diselenggarakan, mulai dari tahapan pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 sampai tahapan  rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan  Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 hari ini, kita telah berusaha untuk senantiasa menggunakan prinsip-prinsip penganggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu efisien, efektif, disiplin, transparan dan akuntabel serta kewajaran dan kepatutan. 

Lebih lanjut, H Mahyeldi menyampaikan, sebagaimana kita ketahui bahwa semua negara menghadapi situasi yang sangat sulit. 

Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih dan pada beberapa negara saat ini berada pada angka yang tinggi. 

Kemudian terjadi perang, krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan yang berdampak pada posisi inflasi Sumatera Barat berada di angka yang cukup tinggi.

Laporan: Dewi 
Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua IJTI Sumbar: Libatkan Mahasiswa Sosialisasikan ASO!
Rabu, November 23, 2022

On Rabu, November 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kalangan insan pendidikan di Perguruan tinggi harus ikut andil dalam mensukseskan program Analog Swiet Of (ASO) atau yang lebih dikenal dengan migrasi siaran televisi analog ke digital.

Pasca di tetapkannya ASO oleh Pemerintah Pusat serentak 2 November lalu, ternyata masih belum berlaku menyeluruh di seluruh pelosok negeri. 

Kondisi ini tentunya akan berdampak pada kurang suksesnya Penerapan ASO secara menyeluruh. 

Masih rendahnya sosialisasi perihal ASO hingga kemasyarakat, tentunya menjadi persoalan yang mesti diatasi.

Kalangan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa yang banyak berasal dari sejumlah pelosok daerah, merupakan potensi besar yang mesti dimanfaatkan untuk memberikan informasi kemasyarakatan.

"Mahasiswa harus ikut andil dalam menggampanyekan dan mensosialisasikan peralihan siaran analog ke digital ke pada masyarakat. Karena sebagai kaum intelektual, informasi ASO yang mereka sampaikan ke masyarakat akal lebih sederhana dipahami," terang Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar Defri Mulyadi, dalam forum diskusi jurnalistik Televisi dan Cerdas di Era Digital bersama mahasiswa program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Sumbar. 

Mahasiswa tentunya menjadi ujung tombak yang ikut berperan dalam mengampanyekan migrasi siaran televisi analog ke siaran Digital. 

Selain kaum intelektual, keberadaan mereka di daerah masing-masing tentunya mendapat kepercayaan dari masyarakat di kampung mereka.

Untuk itu, dalam mensukseskan program ASO tersebut lanjut Defri, pemerintah maupun lembaga terkait bisa memanfaatkan potensi besar yang dimiliki mahasiswa.

"Dengan melibatkan mahasiswa dalam penyebar luasan informasi penyelenggaraan ASO, tentunya akan lebih di terima masyarakat. Apalagi dalam mendapatkan Tayangan digital, masyarakat juga diberikan pengetahuan singkat perihal penggunaan perangkat Set Top Box atau STB," ujar pria yang biasa dipanggil imung ini. 

Ia juga menambahkan, pemerintah daerah maupun lembaga penyiaran pemegang ijin Canal Digital atau pemenang multipleksing TV Digital harus mempercepat pembagian STB gratis ke masyarakat yang disediakan pemerintah.

"Berdasarkan pasal 85 PP Postelsiar, set top box digital gratis hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang masih menggunakan televisi analog," tutup ketua IJTI Sumbar ini.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Bamus DPRD Kabupaten Agam Kunjungi DPRD Sumbar
Senin, November 21, 2022

On Senin, November 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Padatnya kegiatan DPRD Sumbar saat ini, dengan melakukan berbagai pembahasan, khususnya untuk anggaran 2023, namun pelayanan terhadap tamu yang berkunjung tetap dilakukan secara optimal, sehingga tujuan dalam mengunjungi DPRD Sumbar tercapai.

Demikian juga halnya, Senin (21/11/2022) Sekretatis DPRD Provinsi Sumatera Barat H.Raflis,SH,MM, diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Zardi Syahrir  S.H, M.M dan Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Dahrul Idris  S.STP, M.Si menerima kunjungan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Agam, untuk melakukan shearing informasi terhadap produk yang sudah dihasilkan lembaga ini. 

"Kunjungan anggota DPRD Kabupaten Agam tersebut dalam rangka berbagi ilmu dan pengalaman, terkait tugas dan wewenang Badan Musyawarah (Banmus), sehingga perlu acuan lainnya, termasuk yang sudah dilakukan DPRD Sumbar," terang Zardi.

Ditambahkan Zardi, atas saran Sekwan Sumbar, selain memberikan masukan dalam diskusi, rombongan tamu yang berkunjung juga diberikan berbagai hasil keputusan, sebagai bahan pembahasan pula nantinya di daerah mereka.

"Sebagai tuan rumah, kita juga memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan tamu kita dari DPRD Agam, karena itu merupakan saran pimpinan, agar tamu yang datang merasakan hasil kunjungan serta tidak kecewa," tambah Zardi. 

Bamus DPRD Agam yang berkunjung ke DPRD Sumbar juga merasa senang, karena sejak awal kedatangan sampai meninggalkan lokasi, mendapatkan pelayanan yang baik. 

Dalam diskusi, Bamus DPRD kabupaten Agam juga banyak mendapatkan masukan, sesuai dengan apa yang diperlukan, termasuk tahapan dan proses meoroduksi keputusan serta kewenangan Bamus DPRD Sumbar. 

"Kami merasa berterimakasih pada DPRD Sumbar melalui pak kabag dan pak kasubag, yang telah memberikan kami beberapa masukan dan bahan, untuk bisa kami bawa ke daerah," ungkap ketua rombongan DPRD Kabupaten Agam. 

Pertemuan berlangsung cukup humanis, meskipun serius dalam membahas dan menggali informasi, tetap diselingi candaan, membuat suasana pertemuan semakin akrab. (*)

Pramono: Banyak Naskah Minangkabau Yang Rusak, Butuh Perhatian!
Senin, November 21, 2022

On Senin, November 21, 2022

BENTENGSUMBAR.COM -
Khazanah naskah Minangkabau ternyata berlimpah, baik jumlah maupun keragaman isinya. Artinya naskah Minangkabau kaya bahan yang bisa dikaji dan dipelajar. Namun masalahnya adalah miskin pengkajian. Karena tidak banyak orang yang mau mengkaji naskah-naskah Minangkabau.

Demikian diungkapkan Filologi Indonesia/Dosen Sastra Minangkabau Universitas Andalas Padang Pramono, Ph.D, pada diskusi webinar  virtual Minggu (20/11/2022) malam pukul 19.00 – 23.00 WIB yang diadakan DPD Satupena Sumatera Barat. 

Selain Pramono, tampil sebagai narasumber Peneliti Bahasa/Sastra Prof. Dr.  Muzril, Dosen/Penerbitan Polimedia Jakarta Anggun Gunawan, S.Phill, M.A dan sastrawan Pinto Janir.

Menurut Pramono, banyak naskah-naskah Minangkabau yang berasal dari surau-surau tarekat maupun disimpan pribadi. 

Seperti di koleksi manuskrip di Surau Calau sebanyak 99 bundel. Kandungan naskah tersebut antara lain berisikan susastra, sejarah, keagamaan, pengobatan tradisional dan lain-lain.  

“Di surau Parak Pisang yang tertelak di jalan lintas Sumatera – Jawa Nagari Sumani Kabupaten Solok. Di surau ini ditemukan 29 naskah ( 6.220 halaman). Surau ini yang dikembangkan oleh Syekh Abbas atau yang dikenal juga dengan Angku Parak Pisang,” kata Pramono.

Pramono juga mengungkapkan, informasi mengenai penyalin manuskrip dalam  kolofon  naskah-naskah Minangkabau tidak sedikit  mengandung informasi penting yang dapat dimanfaatkan bagi telaah kodikologi yang lebih luas.

“Selain berhubungan dengan keterangan sejarah dan tempat penyalinan, kolofon dapat mengungkap sisi jalur-jalur pendistribusian naskah, profesi kepenyalinan, figur-figur dibalik penyalinan naskah, kitab-kitab popular pada masa lalu sebagai acuan kajian bibliografi karya-karya keagamaan khususnya,” tutur Pramono.

Menurut Pramono, aktivitas penyalinan naskah juga dapat  mengungkap sisi lain dari informasi sejarah. 

Kondisi naskah-nakah Minangkabau beragam kondisi baik, agak rusak, rusak, rusak berat.  

“Naskah rusak karena faktor fisiologis, usia naskah yang sudah tua, iklim dan cuaca. 
Rusak karena faktor mekanis, bencana alam, tekanan dan himpitan benda  lain dalam penyimpanan naskah. Kerusakan naskah yang disebabkan oleh faktor biologis, yakni kerusakan naskah yang disebabkan serangan rayap, jamur dan mikroorganisme lainnya,” sebut Pramono pada diskusi virtual yang dipandu Fuji Samantha, S.ST, M.I.Kom. 

Webinar diikuti hampir 100 orang peserta antara lain dari Florida, Amerika Serikat, Afrika Selatan, NTB, Jakarta dan sejumlah daerah di Sumatera Barat.

Ketua Satupena Sumatera Barat Sastri Bakry mengatakan, kegiatan ini digelar merupakan bagian dari pra pelaksanaan Internationl Minangkabau Literacy Festival (IMLF) yang dilaksanakan Satupena Sumbar pada 22-27 Februari 2023 mendatang. 

IMLF  diselenggarakan   DPD Satupena Sumatera Barat dan Sumbar Talenta Indonesia Foundation, didukung Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dipusatkan di PPSDM Kemendagri Baso, Kabupaten Agam.  

Hingga hari ini  sudah terdaftar lebih dari 90 orang peserta dari dalam dan luar negeri. 

Dari luar negeri antara lain Malaysia, Brunei, Spanyol, Jerman, Australia, Amerika, Singapure, Zimbabwe, Rusia, dan Belanda. 

Sedangkan kegiatan selama IMFL  mencakup seminar, diskusi panel, workshop mengenai menulis akademik dan menulis kreatif, pameran literasi dan pameran buku, lomba baju kuruang basiba, pertunjukan kebudayaan/kesenian,  bazar makanan dan lomba lainnya, kata Sastri Bakry. (at)

Yuk, Ikutan Bahas Apa Itu Literasi Budaya Minangkabau?
Minggu, November 20, 2022

On Minggu, November 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM -
Apa itu literasi budaya Minangkabau? Empat pembicara bakal mengulasnya pada diskusi webinar  virtual Minggu (20/11/2022) malam ini pukul 19.00 – 22.00 WIB. 

Keempatnya masing-masing Filologi Indonesia Pramono, Ph.D, Peneliti Bahasa/Sastra Prof. Dr.  Muzril, Dosen/Penerbitan Polimedia Jakarta Anggun Gunawan, S.Phill, M.A dan sastrawan Pinto Janir.

Demikian diungkapkan Ketua Satupena Sumatera Barat Sastri Bakry, Sabtu (19/11) di Padang jelang persiapan pelaksanaan diskusi virtual yang akan dipandu Fuji Samantha, S.ST, M.I.Kom. 

Menurut Sastri, Pramono tampil dengan topik dinamika tulis dan khazanah manuskrip Minangkabau, Muzril topiknya literasi bahasa Minang di era globalisasi, Anggun Gunawan topiknya budaya literasi Minangkabau dalam perspektif milenial dan Pinto Janir bertemakan merawat literasi Minangkabau di zaman yang makin galau.

“Diskusi virtual bisa diikuti dengan zoom meeting code: 966 5752 6703 passcode: Budaya. Kita mengharapkan banyak yang ikut dalam perbincangan literasi budaya Minangkabau ini. Baik akademisi, praktisi, pemerhati, wartawan, sastrawan, penulis, para pendidik maupun masyarakat luas yang peduli dengan budaya Minangkabau,” tutur Sastri Bakry aktivis perempuan Sumatera Barat ini.

Dikatakan Sastri, kegiatan ini digelar merupakan bagian dari pra pelaksanaan Internationl Minangkabau Literacy Festival (IMLF) yang dilaksanakan Satupena Sumbar pada 22-27 Februari 2023 mendatang. 

IMLF  diselenggarakan   DPD Satupena Sumatera Barat dan Sumbar Talenta Indonesia Foundation, didukung Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dipusatkan di PPSDM Kemendagri Baso, Kabupaten Agam.  

Hingga hari ini  sudah terdaftar lebih dari 90 orang peserta dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri antara lain Malaysia, Brunei, Spanyol, Jerman, Australia, Amerika, Singapure, Zimbabwe, Rusia, dan Belanda.

Sedangkan kegiatan selama IMFL  mencakup seminar, diskusi panel, workshop mengenai menulis akademik dan menulis kreatif, pameran literasi dan pameran buku, lomba baju kuruang basiba, pertunjukan kebudayaan/kesenian,  bazar makanan dan lomba lainnya, kata Sastri yang didampingi sekretarisnya Armaidi Tanjung.

Ditambahkan Sastri, tujuan  kegiatan ini adalah  untuk meningkatkan budaya literasi yang semakin kompleks di era 4.0;  saling berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman terkait dunia literasi dalam berbagai aspek pendidikan, kesenian,  sastra, seni, budaya, pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif. 

Selain itu menumbuhkembangkan kecakapan literasi dalam interaksi global menuju tatanan dunia baru yang telah menembus batas Negara, menumbuhkembangkan  kecakapan  sosio-kultural dalam  membangun  kesaling-pahaman  dan integritas diri sebagai penduduk dunia maya yang baru.

Juga  mempromosikan dan mengenal lingkungan Minangkabau dan obyek wisata Sumatera Barat yang semakin berkembang.(at)

IAI Sumbar Gelar Konferda dan Seminar Ilmiah, Ajang Regenerasi Pengurus dan Menambah Wawasan
Sabtu, November 19, 2022

On Sabtu, November 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Barat menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Seminar Ilmiah, Sabtu, 19 November 2022.

Konferda itu sendiri dibuka langsung Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar, Mars. 

Lila Yanwar berharap, dengan digelarnya seminar ilmiah tersebut dapat menambah pengetahuan para apoteker yang ada di Sumatera Barat.

"Baik wawasan keilmuan apotekernya itu sendiri yang makin berkembang, tentunya adalah program-program nasional yang ada sekarang, dan juga dengan kasus-kasus yang ada sekarang terkait dengan pengawasan obat dan makanan," katanya.

Ia pun mengajak para apoteker di Sumbar untuk hadir sampai ke pelosok dan nagari yang ada di Sumbar.

"Tadi kita sudah bersama Pak Dedy, kita mengajak bersama organisasi lainnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan pengawasan obat yang dikonsumsi masyarakat," jelasnya.

Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Barat apt. Dedy Almasdy, M.Si., Ph.D. clin.pharm., mengatakan, Konferda dan Seminar Ilmiah yang diadakan bertujuan untuk regenerasi dan menambah wawasan apoteker se Sumatera Barat.

"Dalam rangka Konferda, kita adakan seminar ilmiah. Karena ini alek gadang IAI Sumbar, maka kita harapkan semua apoteker di daerah ini ikut meramaikannya," kata Dedy.

Apalagi dalam Konferda yang digelar setiap 4 tahun sekali ini, IAI tak hanya memilih pengurus baru untuk masa bhakti 2022-2027, tetapi juga menggelar rapat kerja daerah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IAI Sumbar Nur Yanwar mengatakan, pelaksanaan Konferda sudah sesuai dengan AD/ART.

"Tempo hari kita juga telah melaksanakan kongres nasional di Lampung dalam rangka memilih pengurus pusat IAI. Aturannya, dalam AD/ART kita itu, enam bulan setelah Kongres, semua pengurus daerah sudah melakukan Konferda. Alhamdulillah kita di Sumbar, sudah sesuai dengan planning kita dari awal pasca kongres," katanya.

Apoteker Ardisnyah dari DPP IAI pusat berharap Konferda tersebut mampu melahirkan pengurus baru PD IAI Sumbar, sehingga mampu menjalankan program organisasi, baik itu program pusat maupun daerah dengan baik.

"Sesuai AD/ART, Konferda ini wajib digelar setiap 4 tahun sekali untuk memilih pengurus daerah, majelis etik daerah dan dewan pengawas daerah," katanya. 

Dedy Almasdy Kembali Pimpin PD IAI Sumbar


apt. Dedy Almasdy, M.Si., Ph.D.
apt. Dedy Almasdy, M.Si., Ph.D.


Ketua Panitia Pelaksana Apoteker Juni Fitrah, M. Farm, mengungkapkan dalam Konferda ini dukungan dari Apoteker Sumbar kembali menginginkan ketua periode 2018- 2022 untuk kembali memimpin pada periode selanjutnya 2022 -2026.

Ini ditandai dengan dukungan ketua PC se Sumatera Barat Kepada Ketua PD terpilih
Apt. Dr. Dedy Almasdi, M.Si.

Dalam Konferda ini juga terpilih Ketua Dewan Pengawas Daerah Sumatera Barat Apt. Dr. Hansen Nasif, Sp. FRS dan terpilihnya Apt. H. Afdhal sebagai Ketua MKEI daerah Sumatera Barat. (BY)

PPID Setwan DPRD Sumbar Masuk Nominasi Juara OPD Terinformatif di Lingkup Pemprov Sumbar
Sabtu, November 19, 2022

On Sabtu, November 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berkomitmen akan amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik sebagai layanan transparansi informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan lembaga Setwan sebagai badan publik kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan DPRD Sumbar yang diwakili Plh. Zardi Syahrir, SH.MM dalam panelis presentasi tentang penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada seleksi OPD terinformatif dilingkup pemerintahan provinsi Sumatera Barat dihadapan tim panelis penilai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, di Hayam Wuruk Padang Jum'at (18/11/2022).

Sekwan DPRD Sumbar sampaikan dalam pengelolaan organisasi pelaksanaan layanan keterbukaan informasi telah memiliki, Struktur Organisasi PPID, Tugas dan Fungsi PPID, Visi dan Misi PPID dan Standar Operasional Pelayanan sesuai peraturan KIP.

"Visi PPID DPRD, terwujudnya  pelayanan informasi sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan kinerja pelayanan informasi yang transparan, bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan misi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas serta meningkatkan infrastruktur pelayanan dan  kopetensi sdm pengelola PPID pelaksana Sekretariat DPRD Prov Sumbar", ujar Zardi. 

Zardi katakan, dalam hal layanan PPID Sekretariat DPRD terus berupaya meningkatkan, Sarana dan Prasarana, memberikan layanan Informasi Publik, Maklumat Pelayanan, Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi tidak dipungut biaya. Ada SOP Layanan Informasi Publik, menyediakan Kios Layanan PPID serta menyediakan ruang Sekretariat PPID Provinsi Sumatera Barat 

" Sekretariat DPRD berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat DPRD menyediakan berbagai layanan informasi dengan mengakses website resmi atau bisa  juga dengan langsung datang ke kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar tepatnya ke Kios Layanan    PPID yang menyediakan layanan permohonan informasi publik baik secara manual ataupun melalui komputer layanan yang tersedia, dan bisa diakses melalui website DPRD Provinsi Sumatera Barat dan menu PPID  :http://dprd.sumbarprov.go.id/home ", katanya.

Sekretariat DPRD berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sejak bulan Januari 2022 s.d agustus 2022 sudah melayani 12 (dua  belas) jumlah permohonan informasi publik

"Saat ini PPID Setwan DPRD Sumbar telah melakukan 15 bentuk layanan informasi publik dan inovasi yang dilakukan. Dan yang faktual update setiap hari penyebaran informasi publik kegiatan  kedewanan kepada publik melalui pengelolaan media sosial instagram, facebook, tiktok, youtube secara baik, santun, mencerdaskan dan kerjasama media", ungkapnya.

Adapun tim panelis Komisi Informasi yang diketuai oleh Arif Yumardi (KI Sumbar),  Anggota Adrian Tuswandi (KI Sumbar), Khairul Anwar (Tan Rajo) dan
Dr. Alfan Miko dari perguruan tinggi. 

Adapun nominasi juara OPD terinformatif dilingkup pemerintah prov Sumatera Barat  Dinas Linggkungan Hidup dan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

60% Puskesmas di Sumbar Belum Punya Apoteker
Sabtu, November 19, 2022

On Sabtu, November 19, 2022

60% Puskesmas di Sumbar Belum Punya Apoteker
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Barat apt. Dedy Almasdy, M.Si., Ph.D. clin.pharm., mengungkapkan, 60 persen pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Sumatera Barat belum punya apoteker.


"60 persen puskesmas kita di Sumatera Barat masih belum punya apoteker," ungkap Dedy kepada wartawan usai pembukaan Konferda dan Seminar Ilmiah yang digelar oleh PD IAI Provinsi Sumatera Barat, Sabtu, 19 November 2022.


Padahal, apoteker itu yang menyelamatkan masyarakat dari dampak negatif pengunaan obat-obatan.


"Siapa yang mengedukasi masyarakat? Harusnya kan apoteker," katanya.


Dikatakan Dedy, PD IAI Sumbar pernah mendorong gubernur untuk membuat surat edaran untuk pemenuhan apoteker di puskesmas-puskesmas yang ada di Sumatera Barat. 


"Edaran gubernurnya sudah ada, edaran dari kementerian kesehatannya sudah ada, Tapi kan pelaksanaan di lapangan kan pemda, nah pemda kan merasa tidak membutuhkan. Untuk itu, sinkronisasi diperlukan," cakapnya.


Akibatnya, tegas Dedy, obat-obatan di puskesmas hanya dikerjakan tenaga teknis kefarmasian atau perawat yang tidak memiliki keilmuan tentang obat-obatan. 


Padahal, dari segi jumlah, apalagi dengan menjamurnya perguruan tinggi swasta, jelas Dedy, sudah banyak apoteker yang dilahirkan.


"Untuk memenuhi kebutuhan puskesmas sebenarnya sudah bisa. Atau minimal strateginya itu adalah mewajib kerjakan apoteker di puskesmas, sebelum mereka diberi izin. Jadi pemerintah terbantu, masyarakat terbantu, apoteker itu sendiri kompetensinya bertambah dari apa yang mereka dapatkan ketika menempuh pendidikan. Sama seperti dokter, mereka kan ada intensif, harusnya apoteker baru juga begitu, mereka dikaryakan di desa semua," cakap Dedy.


Sementara itu, Apoteker Ardisnyah dari DPP IAI pusat menjelaskan, sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016, sudah diatur, pada setiap puskesmas wajib ada apoteker.


"Namun di beberapa daerah, tidak hanya di Indonesia, ada kendala kekurangan apoteker. Kami dari pengurus pusat sudah meminta pengurus daerah untuk mengadvokasi kepada pemerintah daerah setempat dalam pengadaan tenaga apoteker saat rekruitmen PNS. Memang pengadaannya melalui rekruitmen PNS butuh waktu, tapi untuk sementara sebenarnya bisa diatasi melalui pengadaan honor daerah," ujarnya. 


Dikatakannya, keberadaan apoteker di puskesmas adalah wajib, untuk menjamin Safety, edukasi dan quality obat itu sampai ke masyarakat.


Konferda dan Seminar Ilmiah


Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar, Mars.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar, Mars., Ketika Membuka Konferda dan Seminar Ilmiah IAI Sumbar.

Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Barat apt. Dedy Almasdy, M.Si., Ph.D. clin.pharm., mengatakan, Konferda dan Seminar nasional yang diadakan bertujuan untuk regenerasi dan menambah wawasan apoteker se Sumatera Barat. 


"Dalam rangka Konferda, kita adakan seminar nasional. Karena ini alek gadang IAI Sumbar, maka kita harapkan semua apoteker di daerah ini ikut meramaikannya. Apalagi dalam Konferda yang digelar setiap 4 tahun sekali ini, IAI tak hanya memilih pengurus baru untuk masa bhakti 2022-2027, tetapi juga menggelar rapat kerja daerah," terangnya.


Konferda itu sendiri dibuka langsung Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Dr Lila Yanwar, Mars. Lila Yanwar berharap, dengan digelarnya seminar ilmiah tersebut dapat menambah pengetahuan para apoteker yang ada di Sumatera Barat. 


"Baik wawasan keilmuan apotekernya itu sendiri yang makin berkembang, tentunya adalah program-program nasional yang ada sekarang, dan juga dengan kasus-kasus yang ada sekarang terkait dengan pengawasan obat dan makanan," katanya.


Ia pun mengajak para apoteker di Sumbar untuk hadir sampai ke pelosok dan nagari yang ada di Sumbar. 


"Tadi kita sudah bersama Pak Dedy, kita mengajak bersama organisasi lainnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan pengawasan obat yang dikonsumsi masyarakat," jelasnya.


Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IAI Sumbar Nur Yanwar mengatakan, pelaksanaan Konferda sudah sesuai dengan AD/ART. 


"Tempo hari kita juga telah melaksanakan kongres nasional di Lampung dalam rangka memilih pengurus pusat IAI. Aturannya, dalam AD/ART kita itu, enam bulan setelah Kongres, semua pengurus daerah sudah melakukan Konferda. Alhamdulillah kita di Sumbar, sudah sesuai dengan planning kita dari awal pasca kongres," katanya. (BY)