Ketua DPRD Sumbar Sorot Pemda yang Berlomba-lomba Raih Opini WTP BPK RI

Ketua DPRD Sumbar Sorot Pemda yang Berlomba-lomba Raih Opini WTP BPK RI

BentengSumbar.com On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, banyak Pemerintah Daerah eforia dari opini WTP diberikan BPK dan berlomba-lomba mendapatkan opini WTP. Pemahaman salah, karena WTP standar minimal harus dipenuhi.

"Hemat kami merupakan pahaman salah, oleh karena opini WTP  merupakan standar minimal harus dipenuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah atau dengan kata lain, bukanlah sebuah prestasi yang luar biasa," ujar Supardi saat DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Kinerja atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat,  Jumat, 20 Mei 2022.

Menurut Supardi, banyak contoh kasus, hasil audit BPK terhadap LKPD adalah opini “ WTP “, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak temuan dan pelanggaraan.

"Terhadap peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan bahkan tidak jarang temuan tersebut, bersifat berulang," ujar Supardi.

Lanjut Politisi Gerindra Sumbar ini, sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, bahwa salah satu kewenangan BPK adalah melakukan  audit terhadap laporan keuangan daerah.

"Dari audit dilakukan BPK akan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Opini tertingi dari audit yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD adalah “ Wajar Tanpa Pengecualian “ atau WTP," ujar Supardi 

Dikatakan Supardi, Dalam 9 tahun terakhir, opini terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat selalu mendapatkan “WTP” ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah.

"Capaian opini “ WTP “, tentu tidak terlepas dari dukungan dan supervisi yang diberikan oleh BPK kepada OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah, termasuk umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD," ujar Supardi sembari menambahkan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dan supervisi diberikan dalam perbaikan tata Kelola keuangan daerah dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

"Kita tentu berharap, opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021,tetap “ Wajar Tanpa Pengecualian “ atau WTP," ujar Supardi.

Dijelaskan Supardi, selain penyerahan LHP atas pemeriksaan LKPD Tahun 2021, pada kesempatan ini Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, juga akan menyerahkan kepada DPRD dan Gubernur, LHP Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. 

LHP Kinerja, disajikan berupa Long Form Audit Report (LFAR), yaitu pengujian atas efektivitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan Tahun Anggaran 2021.

Pemeriksaaan kinerja terhadap penanggulangan kemiskinan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mempertahankan opini “ WTP “ dan merupakan capaian yang ke 10. Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan ucapan selamat kepada Gubernur beserta jajarannya, atas capaian opini WTP. Capaian opini WTP tersebut, hendaknya dapat menjadi cambuk oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan tata Kelola," ujar Supardi. 

Ditambahkan Supardi, keuangan daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Namun perlu menjadi catatan dan perhatian kita semua, bahwa opini “ WTP “ bukanlah merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait.

"Hal ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan temuan atau rekomendasi BPK tersebut, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima," ujar Supardi hobi nyanyi ini.

Selanjutnya untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD sesuai dengan kewenangannya yang diwakili oleh Komisi-komisi akan melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dan disamping itu, Komisi-Komisi juga dapat mendalami substansi yang terdapat dalam LHP tersebut, baik terhadap tata kelola keuangan OPD, pelaksanaan tindak lanjut LHP tahun sebelumnya serta rencana aksi masing-masing OPD untuk penyelesaian tindak lanjut LHP tersebut.

"Ke depan, dengan dukungan, supervisi dan Kerjasama yang sudah terjalin selama ini, perlu lebih ditingkatkan lagi sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Supardi 

Staf Ahli BPK RI Novian Hero Dwiyanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dilakukan BPK RI atas LKPD Sumbar tahun 2021 termasuk rencana aksi maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"BPK RI masih menemukan permasalahan kegiatan penggadaan makan minum untuk siswa kurang mampu pada dinas pendidikan belum direncakan dan dikelola secara memadai sehingga beresiko terjadi penyalahgunaan keuangan daerah," ujar Novian Hero Dwiyanto.

Tampak rapat paripurna dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Staf ahli

BPK RI Novian Hero Dwiyanto, Forkopimda, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Wakil- wakil ketua DPRD Provinsi Sumbar, Ketua- ketua Komisi, Ketua- ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan, rekan- rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar, Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan rekan- rekan wartawan.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Aksi Teror Terhadap KSU Cipta Mandiri di Pesisir Selatan, Base Camp Dibakar OTK

Aksi Teror Terhadap KSU Cipta Mandiri di Pesisir Selatan, Base Camp Dibakar OTK

BentengSumbar.com On Jumat, Mei 20, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Base Camp yang sekaligus Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Cipta Mandiri di Batang Panambam, Indrapura, Kec. Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, dini hari tadi Jum'at (20/5/2022) dibakar oleh orang tidak dikenal. Selain membakar Base Camp, papan merek kebun diobrak-abrik.

Kejadian ini baru diketahui oleh Petugas Keamanan (PK) Alif Juntak dan kawan-kawan pada Jum'at pagi ketika membuka pagar portal. Dia melihat bangunan sudah rata dengan tanah, hanya tinggal tonggak beton yang mencuat di sela-sela puing kebakaran.

"Saya terpana saja melihat Base Camp sudah ludes terbakar. Tinggal seng saja berserakan. Papan pengumuman pelarangan pencurian buah sawit juga diobrak-abrik di depan lokasi Base Camp," kata Alif Juntak, purnawirawan TNI ini.

Kebakaran Base Camp KSU Cipta Mandiri ini dilaporkan kepada Babhin Kamtibmas Indrapura Aipda M. Yusuf yang langsung turun ke lokasi. "Kami akan segera olah TKP setelah laporan resmi dilakukan oleh Pengurus Koperasi Cipta Mandiri di Polsek Pancung Soal, Pak," kata Aipda M. Yusuf di lokasi kebakaran kebun sawit Batang Panambam.

Untuk pengamanan lokasi TKP kebakaran, kata Aipda M. Yusuf, untuk sementara tidak boleh diganggu dulu, sampai selesai nanti olah TKP oleh polisi dari Polsek Pancung Soal. TKP akan segera diberikan garis polisi untuk tidak boleh dimasuki.

Sekretaris KSU Cipta Mandiri Noval Syuhendri bersama petugas keamanan yang sekaligus saksi yang melihat pertama kali, langsung membuat laporan polisi peristiwa kebakaran dan pengrusakan papan pengumuman KSU ini ke Mapolsek Pancung Soal. "Kita sudah lapor polisi Pak," kata Noval didampingi Khairul alias Cere.

Base Camp KSU Cipta Mandiri yang terbakar ini dengan ukuran 10 x 15 meter, berbentuk rumah panggung dengan tiang beton cor di bawahnya. Base Camp ini baru saja direnovasi dan dijadikan kantor sekaligus gudang. Nilai kerugian sekitar Rp80 juta.

Ketua KSU Cipta Mandiri Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., yang sedang berada di Jakarta mengaku sangat terkejut atas pembakaran Base Camp ini. Ia minta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran ini. 

"Saya berharap polisi menangkap pelaku pembakaran dan juga otak di belakangnya. Base Camp ini tidak ada listrik, tidak ada kompor, pasti ada yang membakarnya," kata Syafrizal Ucok, yang sehari-hari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Menurut Syafrizal Ucok, kebun sawit KSU Cipta Mandiri seluas 350 hektar ini sedang dalam pembenahan. Secara fisik pembenahan dilakukan dengan mengerahkan mesin ekskavator dan penyemprotan serta penyisipan pohon sawit. Secara administrasi pembenahan juga dilakukan, termasuk persiapan untuk RAT (Rapat Anggota Tahunan) KSU Cipta Mandiri.

Kuasa hukum KSU Cipta Mandiri Ardyan, SH.MH geram atas pembakaran Base Camp KSU Cipta Mandiri ini. Sebab kebun ini milik anggota koperasi yang jumlahnya 180 orang dan sedang dilakukan pembenahan besar-besaran, termasuk untuk mengangsur kredit di Bank Nagari.

“Ini sudah keterlaluan, pembakaran ini pasti ada dalangnya untuk merongrong KSU Cipta Mandiri yang sedang berbenah. Dulu pencurian buah sawit yang marak, namun setelah kita laporkan kepada polisi sudah mulai berkurang. Hari ini Base Camp kita pula yang dibakar, ini merupakan rongrongan kepada koperasi kita. Kami meminta kepolisian untuk segera mengungkap pelaku tindak pidana pencurian, pembakaran dan pengrusakan Base Camp ini. Saya yakin polisi yang sudah sangat profesional tidak perlu ragu untuk mengungkap kasus ini,” kata Ardyan, SH.MH. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Disnak Sumbar Lakukan Inovasi Trabas Tangani PMK

Disnak Sumbar Lakukan Inovasi Trabas Tangani PMK

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wabah Penyakit Mulut Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia kasus yang dilaporkan pertama kali dari provinsi Aceh dan Jatim. Sementara di Sumbar ditemukan pasar Pelangki Kabupaten Sijunjung. Namun masyarakat dan perternak tidak usah resah PMK tidak menular kepada manusia dan daging masih dapat dikomsusi. 

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perternakan Erinaldi disela-sela kegiatan resmi penutupan pasar ternak Cubadak kabupaten Tanah Datar, Kamis (19/5/2022)

Lebih lanjut Erinaldi katakan dari kasus di Sumatera Barat telah ditemukan di 8 kabuapten /kota. Kita bersyukur sapi yang terkontaminasi saat ini sudah menunjukan kemajuan sehat setelah dilakukan penangganan tim kesehatan hewan Sumbar. 

"Sesuai dengan edaran gubernur melalui dinas peternakan menutup 4 pasar ternam regional di Sumbar, pasar ternak Palangki Sijunjuang, Muaro Paneh Solok, Payakumbuh dan pasar ternak Cubadak Limo Kaum Batusangkar sebagai tindakan preventif untuk memutus mata rantai penyebaran PMK," ungkapnya.

Ia juga tambah, selain penutupan pasar selama 2 minggu,  juga menurukan tim penyuluh dari tenaga ahli dr dinas peternakan turun ke lapangan untuk mendata sapi yang terkena dampak serta juga memberikan informasi pencerahan dan wawasan  masyarakat.

"Saat ini juga kita melakukan Inovasi  Travel Bubble Sapi (Trabas) sebuah cara untuk mecounter penyebaran virus PMK dimana sapi dari kandang awal harus diperiksa terlebih dahulu dan diberikan dibuktikan oleh surat keterangan kesehatan dari daerah asal dan kalau dinyatakan bebas penyakit baru bisa dijalankan ke daerah tujuan. Selama perjalanan sapi tidak boleh singgah atau berinterkasi dengan sapi lainnya. Dan sesampainya di daerah tujuan sapi diperiksa dan dikarantina selama 15 hari. Setelah dinyatakan bebas penyakit maka sapi baru dapat dipasarkan," terang Erinaldi. 

Erinaldi dalam kesempatan tersebut menghimbauan masyarakat agar tidak usah khawatir  dan cemas dengan wabah virus penyakit PMK ini karena dari pemprov  Sumbar akan berupaya maksimal untuk menekan penyebaran penyakit ini, tekadnya. (Biro Adpim)

Gubernur Sumbar Idolakan Ki Hajar Dewantara, Apresiasi Peringatan 100 Tahun Tamansiswa

Gubernur Sumbar Idolakan Ki Hajar Dewantara, Apresiasi Peringatan 100 Tahun Tamansiswa

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengapresiasi eksistensi Tamansiswa  seluruh Indonesia yang terus memberikan kontribusi peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia melalui dunia pendidikan. 

Hal ini disampaikan Rèktor Universitas Tamansiswa Padang Sepris Yonaldi melalui japri whastapp usai audiensi  dengan Gubernur Sumbar bersama Ketua Yayasan Tamansiswa di istana gubernuran , Kamis (19/5/2022)

Sepris tambahkan Indonesia merdeka bahagian dari perjuangan keberadaan Tamansiswa  yang berdiri pada tahun 1922, menentang penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Dan hingga sampai saat ini 2022 tetap berkomitmen berjuang membangun bangsa melalui bidang pendidikan.

"Gubernur Sumbar idola dan kagumi semangat juang Ki Hajar Dewantara dalam menyiapan generasi intelektual Indonesia yang didik melalui Tamansiswa, karena prihatin tidak banyak masyarakat Indonesia yang dapat mengeyam pendidikan. Tamansiswa merupakan waďah pendidikan umum bagi masyarakat Indonesia pertama," ungkapnya. 

Sepris juga mengatakan figur Ki. Hajar Dewantara sebagai bapak pahlawan pendidikan nasional perlu dijadikan sebagai panutan dari generasi ke generasi berikutnya. 

"Peringatan 100 tahun Tamansiswa merupakan momentum membangkitkan kesadaran masyarakat untuk selalu meningkatkan daya saing dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  bagi kemandirian dan kemajuan bangsa dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur dan Madani," ujarnya. 

Sepris Yonaldi juga sampaikan Peringatan 100 tahun Tamansiswa di Sumatera Barat yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni sampai 3 Juli 2022, akan melibatkan seluruh pihak, yayasan, akademika perguruan, terutama juga para alumni, pemerintah daerah dan masyarakat umum tentunya.

"Kita berharap segenap komponen perguran Tamansiswa Padang, masyarakat Sumbar berpartisipasi ikut serta memeriah peringatan berdirinya perguruan Tamansiswa ini. Peŕistiwa peringatan 100 tahun tidak akan terulang kembali, mari dengan momentum ini kita berkalaborasi bersama, Tamansiswa ada untuk wujudkan kemandirian bangsa Indonesia diera globalisasi dan persaingan dunia saat ini," harapnya. (zs)

Abien Bernyanyi, Kader PKS Diduga Lecehkan Media, Toaik Ancam Lapor Polri

Abien Bernyanyi, Kader PKS Diduga Lecehkan Media, Toaik Ancam Lapor Polri

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 19, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kasus KONI Padang dan nyanyian Abien kepada pers Sabtu 14 Mei 2022 berbuntut kemana-kemana.

Bahkan Edo Amderson, selain dikenal sebagai surveyor politik, juga profesional intelektual malah diyakini banyak kepentingan yang juga bekerja di lingkaran PKS serta dikenal sebagaai pembela habis Gubernur Sumbar.

Di sebuah whatsapp group, Edo Anderson terkait Kasus digaan korupsi  KONI Padang, menukilkan kata pedas yakni Headline (HL) Abien di Media Dibayar, kenapa serentak keluar HL-nya itu chat dari Edo di group tersebut.

Menyikapi tohokan menghina profesi dan eksistensi media, Gerakan Pengawal Marwah Profesi Media Sumbr tidak terima.

“Tuduhan media dibayar untuk headline (HL) berita Abien adalah  tidak pas dan tak pantas dichatkan di group beragam profesi seperti WAG TOP100,” ujar inisiator Gerakan Pengawal Marwah Profesi Media Sumbar Adrian, Kamis 19 Mei 2022 di Padang.

Menurut Toaik, biasa Adrian disapa tudingan Edo Anderson telah membuka front dengan media.

“Kita media di Sumbar hari ini pertemuan, membahas langkah gerakan, Edo Andreson harus mendetilkan tudingannya itu. Media apa HL Abien dibayar dan siapa yang membayarnya? Dan kita juga akan mengajak kawan seprofesi gelar aksi buka kartu pers dan tarok mikrofon di depan istana Gubernur Sumbar, dampak Edo adalah orang gubernur, semoga gubernur memberikan pelajaran kepada dia,” ujar Adrian

Bahkan tak menutup laporan kepada pihak berwajib terkait cuitan Edo ini. “Kita menunggu kajian pakar hukum, jika ada unsur deliknya maka Gerakan Pengawal Profesi Media Sumbar akan melaporkan Edo ke pihak Polri,” ujar Toaik.

Menurut banyak senior pers di Sumbar cuitan Edo telah menampar profesi jurnalis.

Karena HL bagi media adalah pokok jualan yang kuat dengan kode etik jurnalis, pertimbangan HL itu media membuat pagar api, tak putus oleh redaktur halaman satu,  pasti melibatkan Pemred sebuah media.

Edo di WAG TOP 100 mengaku tidak membuat pernyataan tapi  dia hanya betanya.

“Tidak ada pernyataan tapi bertanya, sekalian tanya siapa yang bayar HL Abien dan soal ini mohon close case,” ujar Edo di TOP100.

Bahkan untuk memastikan sebelum tayang media ini menshare naskah ke Edo kalau ada yang harus diklarifikasi atau diluruskannya, tapi sampai tayang pun tak ada jawaban dari Edo Anderson.

Two Efly, senior media di Sumbar mengatakan tak segampang itu, sebagai seoramg profesional Edo harus ungkap siapa ynag bayar HL di media.

“Tak segampang itu, jelaskan siapa yang bayar HL Abien di media itu, soal pernyataan dan pertanyaan silahkan saja maknai chat si Edo itu. Sepertinya, seakan-akan dia sudah tahu dan pura-pura bertanya pula,” ujar Two Efly. 

Laporan: Novrjanto Ucoxs

Sukses Acara Peringatan 100 Tahun Tamansiswa di Sumbar, Panitia Mesti Jemput Bola

Sukses Acara Peringatan 100 Tahun Tamansiswa di Sumbar, Panitia Mesti Jemput Bola

BentengSumbar.com On Selasa, Mei 17, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kita berharap kesuksesan acara peringatan 100 tahun Tamansiswa di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik, keseriusan dan kompak panitia dengan semua komponen yayasan, akademika serta para alumni dapat ikut memberikan kontribusi kemajuan pembangunan daerah. 

Hal ini diungkap mantan ketua Alumni Unitas Padang 2002 - 2012 Alrisman Agoes disela-sela acara silaturrahmi dengan beberapa alumni Unitas dan alumni perguruan Tamansiswa Padang, di kampus Tamansiswa, Senin (16/5/2022).

Alrisman Agoes lebih lanjut menyampaikan, peringatan 100 tahun Tamansiswa merupakan moment terbaik bagi perguruan tamansiswa Padang untuk bersosialisasi kepada publik tentang apa apa keberhasilan yang telah dicapai selama ini.

"Masyarakat Sumbar mesti tahu keberadaan Tamansiswa di Sumbar telah memberikan peningkatan sumberdaya manusia Sumbar dalam berbagai aktifitas kegiatan pembangunan daerah, baik di perkantoran maupun dilapangan sektor ekonomi, pertanian, hukum dan lain-lain," ujarnya. 

Ia juga mengatakan untuk kesuksesan acara peringatan 100 tahun Tamansiswa, panitia, yayasan dan akademika mesti menjeput bola menangkap aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan juga aspirasi para alumni. 

"Bukan sebaliknya malah menunggu kreatifitas para alumni semata. Para alumni sesungguhnya potensi positif sebagai mitra menguatkan dukungan penyelenggaraan akademika kampus dalam meraih simpatik publik," seru bang Al panggilan akrabnya. 

Selain itu, ia juga mengajak yang hadir dan para alumni lainnya untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan Ketua Alumni Unitas Edi Candra,SH yang saat ini masih terbaring sakit. Semoga segera sembuh seperti sedia kala.. Aamiin.!. 

Dan dalam kesempatan itu juga bang Al menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja sewaktu menjabat ketua alumni dan seharian hingga saat ini. 

"Maafkan ambo kawan-kawan, adik-adik atas kesalahan dalam berlaku dan bertindak yang mungkin bagi kami tidak merasa demikian akan tetapi, mana tahu ada terbersit rasa kesal, amarah secara pribadi. Diusia yang senja ini mana tahu Allah lebih menjeput ambo nantinya," ucapnya terbata-bata haru berharap. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Irjen Pol Angesta Romano Yoyol Resmi Bergelar Datuak Bagindo Sati

Irjen Pol Angesta Romano Yoyol Resmi Bergelar Datuak Bagindo Sati

BentengSumbar.com On Senin, Mei 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Irjen. Pol. Drs. Angesta Romano Yoyol, M.M resmi bergelar Datuak Bagindo Sati melalui prosesi malewakan gelar adat di kediamannya di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padangpanjang Timur, Jumat (13/5) kemarin. 

Putra terbaik kota sejuk Padangpanjang yang merupakan perwira bintang dua kepolisian tersebut, diangkat menjadi salah satu pemimpin kaum Suku Koto Nan Baranam Kanagarian Gunuang. Gelar Datuak Bagindo Sati yang disematkan kepada perwira Polri yang akrab disapa Yoyol ini, murupakan hasil musyawarah dan mufakat kaum Suku Koto Nan Baranam. 

Turut hadir dalam prosesi itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda dan sejumlah pejabat Pemko. 

Wako Fadly menyampaikan ucapan selamat atas dilewakannya gelar Datuak Bagindo Sati kepada perwira tinggi polisi yang merupakan tokoh masyarakat, sekaligus anak kemenakan dari Nagari Gunuang itu. 

"Selamat kepada Bapak Yoyol, yang merupakan tokoh masyarakat Kota Padangpanjang. Saat ini beliau dikaumnya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Semoga menjadi pemimpin kaum yang dapat mengayomi anak kemenakan. Manimbang samo barek, maukua samo panjang," ungkap Fadly. 

Salah seorang niniak mamak kaum Koto Nan Baranam Kenagarian Gunuang, Biswardi Datuak Kayo mengatakan pemberian gala pusako itu terhadap Irjen Pol Angesta Romano Yoyol dengan harapan dapat memimpin anak kemanakan kaum. 

Ungkapan yang sama juga disampaikan tokoh masyarakat Aswir Rasyidin Datuak Panjang, pengangkatan Irjen Pol Angesta Romano Yoyol bergelar Datuak Gindo Sati dengan harapan agar anak kemanakan kaum bisa mencontoh keberhasilannya.

“Sama-sama kita ketahui bahwa Datuak Bagindo Sati merupakan sosok yang berhasil dan memulai dari bawah. Ini yang kita harapkan kepada anak kemanakan di kaum, untuk bisa mencontoh keberhasilan Datuak Bagindo Sati. Dan sebaliknya kepada Datuk Bagindo Sati, diharapkan tentunya juga bisa mengayomi agar anak kemanakannya juga turut sukses,” tutur Datuk Panjang. 

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy yang didaulat turut menerima sambah niniak mamak kaum Koto Nan Baranam dalam prosesi melawekan gala tersebut mengatakan sosok Irjen Pol Angesta Romano Yoyol sudah sangat pantas dan tepat menyandang gala pusako Datuak Bagindo Sati dari kaum tersebut.

Hal ini juga ditegaskan Audy suai mengikuti prosesi tersebut, bahwa Irjen Pol Angesta Romano Yoyol juga merupakan tokoh terpandang di kesatuan kepolisian dengan sederetan pretasi. 

Lulusan Akpol 1989 yang saat ini terhitung sejak November 2020 mengemban amanat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, diyakini mampu mengemban gelar adat untuk menjadi panutan di tengah-tengah kaum.

“Sederetan keberhasilan beliau di pemerintahan, khususnya di kesatuan kepolisian Indonesia tentu merupakan perjalanan yang tidak mudah dan penuh perjuangan dengan membutuhkan kepribadian bertanggunjawab serta gigih. Hal ini nantinya yang akan menjadi contoh kaum, khususnya anak kemanakan agar menjadi orang yang sukses. Kami yakini beliau selaku Datu Bagindo Sati juga akan mampu mengayomi kaum dan anak kemanakannya,” ucap Audy.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Buya Sudirman Syair Rais Syuriah, Buya Nur Akmal Ketua PCNU Limapuluh Kota

Buya Sudirman Syair Rais Syuriah, Buya Nur Akmal Ketua PCNU Limapuluh Kota

BentengSumbar.com On Senin, Mei 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Konferensi Cabang (Konfercab) ke-IX NU Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil menetapkan Buya Sudirman Syair menjadi Rais Syuriah dan Buya Nur Akmal sebagai Ketua Tanfdziyah PCNU Kabupaten Limapuluh Kota masa khidmat 2022-2027.

Keduanya terpilih pada Konfercab ke-IX NU Kabupaten Lima Puluh Kota, Ahad (15/5/2022) di Pondok Pesantren Ma’arif Assa’diyah, Kabupaten Limapuluh Kota yang dibuka Ketua PWNU Sumatera Barat Prof. Ganefri.

Rais Syuriah terpilih melalui ahlul halliwal ‘aqli (AHWA). Masing-masing Majelis Wakil Cabang (MWC) NU kecamatan mengusulkan  lima nama ulama. Lima nama tertinggi menjadi AHWA bermusyawarah memilih Rais Syuriah. 

Kelima AHWA masing-masing Buya Sudirman Syair, Syekh Mulyadi, Syahrul Isman, Akmul DS dan Nur Akmal. Kelima AHWA sepakat menetapkan Sudirman Syair sebagai Rais Syuriah.

Sedangkan pada pemilihan Ketua Tanfidziyah, empat bakal calon masing-masing Nur Akmal meraih 5 suara, Tommy 1 suara, Wizri Yasir 2 suara dan Memen Efendi 2 suara. Syarat minimal sebagai calon ketua harus mendapatkan 2 suara. 

Sehingga bakal calon yang memenuhi syarat dukungan suara masing-masing Nur Akmal, Wizri Yasir dan Memen Effendi.

Pimpinan Sidang Armaidi Tanjung saat verifikasi administrasi calon ketua, hanya satu orang yang memenuhi yakni Nur Akmal. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rais Syuriah terpilih, Buya Sudirman Syair, Nur Akmal secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Limapuluh Kota masa khidmat 2022-2027.

Nur Akmal usai ditetapkan sebagai ketua, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diamanahkan pengurus MWCNU di Limapuluh Kota. 

“Dengan kebersamaan ke depan mari kita gerakkan dan bangun NU di Kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga NU semakin memberikan manfaat bagi umat dalam mengatasi berbagai masalah keumatan di tengah masyarakat,” kata Nur Akmal yang sebelumnya menjabat Katib PCNU Limapuluh Kota. 

Penyusunan kepengurusan PCNU Limapuluh Kota selanjutnya diamanahkan kepada Tim Formatur yang terdiri dari Rais Syuriah terpilih Sudirman Syair sebagai ketua, Ketua Tanfidziyah terpilih Nur Akmal sebagai sekretaris, perwakilan MWCNU Armen, perwakilan PCNU demisioner Syahrul Isman dan perwakilan PWNU Sumbar Armaidi Tanjung, masing-masing sebagai anggota.

Pada pembukaan Konfercab, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Limapuluh Kota masa khidmat 2017-2022 Syahrul Isman mengharapkan Konfercab ini berjalan dalam suasana kekeluargaan. 

"Semoga Konfercab ini berjalan lancar dalam suasana silaturahim untuk kemajuan NU di Limapuluh Kota dimasa yang akan datang," tutur Syahrul Isman.

Dikatakan Syahrul Isman, NU selalu ada dalam pemerintahan dan akan selalu mendukung siapa pun presidennya, gubernurnya, bupati dan walikotanya.

Selagi itu sesuai dengan konstitusi negara serta amanat UUD, maka NU tetap memberikan dukungannya.

“Karena itu,  jika  Bupati Limapuluh Kota memiliki  program-program yang bisa disinergikan, NU siap  bekerjasama untuk menyukseskan program tersebut,” kata Syahrul Isman. (AT)

Prof Ganefri: Jika Pancasila Tidak Hadir di Tengah-tengah Kita, Bisa Jadi Kita Sudah Lama Terpecah Belah

Prof Ganefri: Jika Pancasila Tidak Hadir di Tengah-tengah Kita, Bisa Jadi Kita Sudah Lama Terpecah Belah

BentengSumbar.com On Senin, Mei 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Munculnya kelompok Negara Islam Indonesia (NII) belakangan ini di Sumatera Barat telah mencoreng wajah Sumatera Barat. Ada pihak yang tidak percaya, ada juga yang percaya. Tetapi faktanya terbukti dan terdata bahkan ada yang berasal dari Limapuluh Koto. Jika hal itu dibiarkan bisa saja Sumatera Barat terpecah belah. 

Demikian diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Barat Prof. Ganefri, Ph.D ketika membuka Konferensi Cabang (Konfercab) ke-IX NU Kabupaten Lima Puluh Kota, Ahad (15/5/2022) di Pondok Pesantren Ma’arif Assa’diyah, Kabupaten Limapuluh Kota. 

Menurut Ganefri, kehadiran NII jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan NU dengan prinsipnya tasamuh (posisi di tengah) selalu hadir menjaga keutuhan NKRI.   

“Melihat perkembangan Islam dunia khususnya  di Arab. Akibat ego kelompok, paham, dan idealisme banyak terjadi konflik antar kelompok, paham dan idealisme sepihak,  bahkan berakhir dengan perang. Kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini.

Karena itu,  kita perlu menghargai perbedaan dengan tetap teguh pada Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah,” tutur Ganefri yang juga Rektor Universitas Negeri Padang ini. 

Dikatakan Ganefri, kita harus belajar pada pendiri negara NKRI ini. Khususnya para pendiri NKRI yang berasal dari Sumatera Barat. 

“Pendiri bangsa ini sangat menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, multi budaya sehingga melahirkan Pancasila. Jika Pancasila tidak hadir di tengah-tengah kita, bisa jadi kita sudah lama terpecah belah. Untuk itu, mari kita perkuat pemahaman ideologi bangsa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yakni Pancasila,” ajak Ganefri.  

Dibagian lain Ganefri berharap agar kualitas sumber daya manusia  di Limapuluh Kota semakin meningkat dan tidak menginginkan anak-anak dari Limapuluh Kota terputus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi akibat kekurangan biaya. 

"Jika ada anak-anak kita, anak-anak Limapuluh Kota,  anak-anak warga Bupati Limapuluh Kota yang tidak mampu tapi punya potensi, maka silahkan direkomendasikan agar kita bantu mendapatkan KIP kuliah di UNP atau bisa kita arahkan ke Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumbar," kata Ganefri.

Sebelumnya, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan terhadap organisasi NU yang merupakan organisasi besar dan komit berkhidmat untuk umat dan NKRI. 

"NU organisasi besar yang berdiri pada tahun 1926. Salah satu tujuan pendirian organisasi yaitu untuk memperjuangkan dan membantu kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu Belanda membuat politik pecah belah ulama. Saat ini NU tetap besar dan sudah melakukan khidmatnya di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, dan j sosial masyarakat,” tutur  Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.

Safaruddin juga menyampaikan curahan hatinya, berkaca pada kemacetan yang terjadi saat libur Idul Fitri lalu.  

"Saya berharap kita semua, masyarakat Limapuluh Kota menyukseskan program nasional  pembangunan jalan tol, Padang – Pekanbaru, yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota.  Berkaca pada kemacetan saat libur lebaran, Padang-Bukittinggi ditempuh selama 5 jam," tutur Safaruddin. 

"Jika Tol ini sukses dibangun, maka otomatis akan menggerakkan roda perekonomian di Limapuluh Kota.  Memang dalam pembangunan jalan tol ini ada lahan masyarakat yang tergusur. Akan tetapi itu mendapatkan penggantian yang bisa dialihkan kepada asset. Untuk itu kami mengajak masyarakat membicarakan sehingga pembangunan jalan tol ini dapat terlaksana dengan lancar," kata Safaruddin. (AT)

Ex NII di Sumbar telah Cabut Ba'iat, Kapolda Sumbar: Terima Kasih dan Apresiasi seluruhnya telah Sadar

Ex NII di Sumbar telah Cabut Ba'iat, Kapolda Sumbar: Terima Kasih dan Apresiasi seluruhnya telah Sadar

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH menyampaikan terima kasih, apresiasi serta penghargaan yang setinggi tingginya atas kesadaran warga di Sumbar yang terpapar aliran radikalisme NII (Negara Islam Indonesia), dengan kesadaran tinggi kembali menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini ia sampaikan usai menghadiri prosesi cabut ba'iat massal dan pengucapan sumpah setia Jilid III kepada NKRI, pada Kamis (12/5) di aula kantor Bupati Lima Puluh Kota.

"Tenggang waktu yang saya berikan sampai 20 Mei, Alhamdulillah sebelum sampai 20 Mei seluruhnya telah cabut ba'iat," ucap Kapolda Sumbar. 

Ia menyebut, dari jumlah yang diketahui dari Mabes Polri sebelumnya sejumlah 1.125 orang. Kemudian dari pengembangan yang dilakukan menjadi sejumlah 1.157 orang. "Jadi ada penambahan anggota NII 32 orang," katanya. 

Irjen Pol Teddy Minahasa menerangkan, dari yang telah di release di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 391 orang, kemudian di Kabupaten Tanah Datar 518 orang, dan untuk hari ini adalah 225 orang.

"Seluruhnya yang sudah melakukan cabut ba'iat sejumlah 1.134," kata Irjen Pol Teddy Minahasa. 

Lanjut Kapolda Sumbar menerangkan, 16 orang pertama telah dilakukan penangkapan, dan ada 7 orang yang meninggal dunia. Meninggal dunianya bukan karena penegakan hukum, tetapi sudah takdirnya meninggal dunia.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya seluruh anggota NII yang telah sadar tanpa dipaksa paksa menyatakan setianya kepada NKRI," sebutnya. 

Ia pun menambahkan, kepada seluruh mereka yang telah kembali kepada NKRI tersebut, nantinya akan dilakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring secara bersama-sama dengan stakeholder dan juga elemen bangsa. 

"Tugas kita para stakeholder tidak selesai sampai disini, kita tetap memiliki tanggung jawab moral. Kita harus menjadi garda yang terdepan dalam mencegah dan menangkal segala bentuk paham radikal yang merongrong kesaktian Pancasila dan mengganggu keutuhan NKRI," ujarnya.

"Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama seluruh elemen bangsa," sambung Irjen Pol Teddy Minahasa menutupinya. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Skimming Rekening Bank Nagari Marak, DPRD Sumbar Bersuara Lantang: Nasabah Tidak Boleh Dirugikan 5 Perak Sekalipun

Skimming Rekening Bank Nagari Marak, DPRD Sumbar Bersuara Lantang: Nasabah Tidak Boleh Dirugikan 5 Perak Sekalipun

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi III melakukan rapat kerja membahas masalah dugaan Skimming rekening nasabah Bank Nagari Sumbar di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Padang, 12 Mei 2022.

Ketua Komisi III Ali Tanjung asal fraksi Demokrat mengatakan, pihaknya mendesak Bank Nagari menjadikan masalah dugaan Skimming rekening nasabah Bank Nagari momentum perbaikan dari segala sisi.

"Kita mendesak perbaikan dari sisi manajemen, ATMnya, pengawasan CCTV, teknologinya supaya tidak terjadi lagi hal dugaan Skimming ini," ujar Ali Tanjung

Menurut Ali Tanjung, pihaknya mendesak pihak Bank Nagari menanggung dugaan kerugian keseluruhan nasabah Bank Nagari.

"Nasabah tidak boleh dirugikan Rp 5 perak sekalipun, karena itu merupakan aturan UU Perbankan," ujar Ali Tanjung

Lanjut Ali Tanjung, berdasarkan laporan masuk, rekening nasabah dugaan Skimming lebih kurang 141 rekening nasabah jadi korban. Potensi kerugian lebih kurang Rp 1,5 Milyar kerugian dana nasabah.

"Kita mendapatkan laporan dari pihak Bank Nagari, ada diterima rekaman orang melakukannya, maka kita mendorong pihak kepolisian melakukan penyelidikan sesuai aturan berlaku," ujar Ali Tanjung sembari menambahkan kalau perlu laporan itu ke Mabes Polri.

Sekretaris Komisi III Irwan Afriadi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari dugaan perbuatan Skimming rekening nasabah Bank Nagari terbesar Rp 60 juta dan paling kecil kerugian Rp 300 ribu dana nasabah dirugikan.

"Kita menduga perbuatan pelaku jaringan internasional dan kita dapat mengatakan ini merupakan resiko perbankan menggunakan ATM dan kasus ini juga pernah dialami Bank- Bank lainnya di Indonesia," ujar Irwan Afriadi. 

Menurut Irwan Afriadi,  pihaknya mendorong Bank Nagari terus melakukan evalusi baik internal dan eksternal, agar kejadian atau kasus Skimming tidak terjadi lagi.

"Kita semua himbau semua pihak, agar memberikan dukungan kepada Bank Nagari, agar menjadi lebih baik kedepannya,  karena Bank Nagari merupakan BUMD milik Provinsi Sumatera Barat harus kita cintai," ujar Irwan Afriadi politisi Partai Nasdem Sumbar ini.

Tampak hadir rekan- rekan komisi III DPRD Sumbar Ismunandi Syofian asal fraksi Gerindra, Ramal Saleh asal fraksi PKS, Novrizon asal fraksi Demokrat,  Albert Indra Lukman Fraksi PDI- P dan PKB.

Laporan: Novrianto Ucoxs

BK dan Bamus DPRD Provinsi Jambi Kunjungi DPRD Sumbar

BK dan Bamus DPRD Provinsi Jambi Kunjungi DPRD Sumbar

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam menyempurnakan aturan dan tata kerja di DPRD Provinsi Jambi perlu melakukan study tiru, diantaranya mengunjungi DPRD Sumatera Barat (Sumbar).

Kunjungan DPRD badan musyawarah (Bamus) dan Badan Kehormatan (BK) Propinsi Jambi diterima Sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis, didampingi Kabag Persidangan dan perundang-undangan Husin Daruhum, di rungan sidang rapat khusus, Kamis (12/5/2022).

Pada kesempatan tersebut Raflis mengatakan, siap memberikan informasi yang diminta tamu, termasuk produk Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah DPRD Sumbar.

"Selamat datang tamu kami pimpinan dan anggota BK serta Bamus DPRD Jambi, yang sudah berkenan melakukan kunjungan study tiru di DPRD Sumbar, kami akan siap memberikan informasi pada siapapun yang meminta, termasuk juga para tamu dari DPRD provinsi, kabupaten dan kota daerah lain, termasuk bahan lainnya berupa fisik yang dibutuhkan," tutur Raflis.

Dia juga menambahkan, dalam melakukan kegiatan DPRD Sumbar tidak pernah tertutup, karena publik harus mengetahui kegiatan serta produk yang sudah di hasilkan lembaga ini.

"Kita akan terbuka dalam hal produk dan kegiatan ke-dewan-an pada publik, agar jangan terjadi opini buruk pada masyarakat, sehingga lembaga ini bisa dipercaya dan bisa berbuat untuk banyak orang," tambah Raflis lagi.

Mendapat penjelasan dari dari sekwan DPRD Sumbar Raflis, rombongan merasa senang, karena apa yang mereka inginkan dengan kunjungan study tiru tercapai.

"Kami berterimakasih pada pak Sekwan Raflis yang sudah baik menerima kami, mewakil BK dan Bamus DPRD Sumbar, dari sejak kedatangan sampai acara selesai," tutur ketua rombongan.

Dia juga menambahkan, pelayanan optimal dari sekretariat menunjukkan kalau DPRD Sumbar sudah biasa memberikan yang terbaik pada banyak orang.

"Kami yakin, dengan pelayanan seperti ini menunjukkan kalau sudah setiap saat dilakukan sekretariat DPRD Sumbar pada semua orang," tambahnya.

Lebih jauh dia mengatakan, jika tidak terbiasa dalam melayani publik, akan nampak canggung, namun karena terbiasa maka terlihat tenang dan santai, sehingga tamu merasa nyaman.

Pertemuan antara BK dan Bamus DPRD Jambi dengan Sekretaris dan Kabag Persidangan berlangsung sangat rileks, selain serius juga diselingi dengan candaan membangun.

Rombongan DPRD Jambi  yang berjumlah 15 orang tersebut nampak ceria meninggalkan ruang pertemuan, bahkan tidak tampak letih sedikitpun, karena mendapatkan pelayanan terbaik.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Bantah Tudingan Anggota DPRD Sumbar, Zuhrizul: TPSM Banyak Membantu, Bukan Mengganggu OPD

Bantah Tudingan Anggota DPRD Sumbar, Zuhrizul: TPSM Banyak Membantu, Bukan Mengganggu OPD

BentengSumbar.com On Kamis, Mei 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pernyataan Anggota DPRD Hidayat dan Novrizon yang menyatakan banyaknya OPD merasa tertekan dengan kehadiran TPSM sangat tidak berdasar. 

Hal ini dibantah oleh anggota Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) M. Zuhrizul yang fokus di bidang Pariwisata.

Menurutnya, sejauh ini TPSM ikut membantu OPD salah satunya  percepatan di bidang pariwisata. 

Kata Zuhrizul, Kadis Pariwisata sangat terbantu dengan kehadiran TPSM dan penggiat wisata dalam membuat serta implementasikan program pariwisata di Sumbar.

Begitu juga di bidang pertanian, ungkap Zuhrizul, yang diketua Ir. Joni, mantan Kadis Pertanian juga banyak membantu Dinas Pertanian agar program-program berjalan  terukur serta  bidang-bidang  lainnnya.

Zuhrizul meminta tolong Novrizon sebutkan OPD mana yang merasa tertekan dengan kehadiran TPSM dalam percepatan pembangunan Sumbar. 

"Sebutkan saja biar clear dan tidak menimbulkan fitnah,  kalau ada masukan dan kritikan ke program yang di anggap tidak sesuai dengan progul Gubernur dan Wakil Gubernur itu biasa dalam dinamika rapat bersama OPD tapi yang putuskan tetap OPD terkait dan Gub/Wagub  karena kita sebatas berikan masukan, jadi aneh kalau ada yang menuduh TPSM menggangu kerja OPD," jelas Zuhrizul yang juga Owner Lawang Park.

Zuhrizul juga menuturkan bahkan Ia baru saja rapat dengan OPD bahas  persiapan 3 desa wisata sumbar  menuju anugerah desa wisata indonesia, disana mereka sangat terbantu dengan masukan dari TPSM dan tim desa wisata yg terdiri dari penggiat wisata dan asosiasi. 

Menurut Zuhrizul dimasa ekonomi masyarakat sulit pasca pandemi ini harusnya fokus bersama  memikirkan solusi untuk masyarakat , tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak jelas karena sentimen. 

"Mari kita berdiskusi dengan argument untuk kemajuan Sumbar  pasca pandemi ini," pungkasnya. 

Editor: Zamri Yahya

Laporan: Novrianto Ucox/Mona Sisca

Banggar DPRD Sumbar Sorot Tupoksi Tim Percepatan Sumbar Madani: Gajinya Diambil Dari Mana?

Banggar DPRD Sumbar Sorot Tupoksi Tim Percepatan Sumbar Madani: Gajinya Diambil Dari Mana?

BentengSumbar.com On Rabu, Mei 11, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemeritah Provinsi (Pemprov). Unsur  tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov.

Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat  saat rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 bersama TAPD Pemprov Sumbar, Selasa (10/5) mengatakan, Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi pernah mengatakan salah satu  fungsi TPSM membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 

"Dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita," kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.

Bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur, tidak bisa  langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. Disisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur.

"Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur," katanya.

Dia berharap keberadaan TPSM harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSM tidak hanya mengintervensi namun juga mengganggu jalanya roda birokrasi Pemprov.

Sementara itu Novrizon menurut informasi yang dia terima keberadaan TPSM telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Bahkan mereka masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu. 

Ini mesti dipertanyakan, didaerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu.

"Harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini," katanya.

Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar beberapa waktu lalu, rapat itu yang memimpin adalah tim, itu sudah tidak benar, belum saat pertemuan di  Hotel Balairung Jakarta salah satu dari mereka memaki dengan kasar pengelola hotel. 

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengungkapkan belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim ini,  anggota TPSM memang di berikan SK oleh gubernur, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama.

Sejauh informasi yang diterima honor TPSM tidak dianggarkan, namun belum jelas hingga sekarang. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Paripurna Pertama Usai Lebaran, DPRD Sumbar Tetapkan Tatib dan Lakukan Pemilihan BK

Paripurna Pertama Usai Lebaran, DPRD Sumbar Tetapkan Tatib dan Lakukan Pemilihan BK

BentengSumbar.com On Rabu, Mei 11, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sidang paripurna pertama DPRD Sumbar usai lebaran, Rabu (11/5/2022), langsung menetapkan tata tertib (Tatib) agar bisa langsung bekerja sesuai aturan berlaku, dan pemilihan Badan Kehormatan (BK) karena sudah sempat tertunda disebabkan tidak terpenuhinya quorum saat itu.

Sesuai dengan aturan berlaku, Tatib tersebut dituangkan dalam peraturan DPRD, sehingga memiliki legalitas formal dan non formal.

Sebelum ditetapkan sebagai Tatib, sebelumnya sudah dibahas melalui badan musyawarah (Bamus), dan dibentuk pula panitia khusus (pansus) agar tatib ini bisa sempurna, baru ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Sumbar.

Tatib DPRD Sumbar yang sudah diputuskan bersama, dalam peraturan DPRD Sumbar  diberi nomor 1 Tahun 2022, dan semua anggota DPRD serta unsur pimpinan dalam melakukan kegiatan sesuai fungsinya, mengacu pada Tatib sesuai peraturan DPRD nomor 1/2022 tersebut.

"Tatib DPRD Sumbar tersebut berlaku hanya untuk internal DPRD saja, itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah," terang wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar sebagai pimpinan sidang.

Ditambahkannya, sebelumnya DPRD Sumbar sudah melakukan fasilitasi ke Kemdagri dalam melakukan perubahan Tatib, namun belum bisa diputuskan pada masa persidangan pertama tahun 2021/2022 setelah mendapat surat dari Dirjen Otonomi Daerah dengan nomor 188.34/2483/OTDA tertinggal 7 April 2022, meminta adanya penyempurnaan dan sudah dilakukan, maka dilakukan paripurna untuk ditetapkan.

"Kita di DPRD Sumbar selalu melakukan kordinasi dengan berbagai pihak, sehingga tata tertib memang bermanfaat untuk semua pihak, bukan hanya untuk DPRD Sumbar, dengan mengacu pada hasil konsultasi dan fasilitasi ke kementrian," tambah Irsyad Syafar lagi.

Setelah penetapan Tatib, paripurna dilanjutkan dengan pemilihan badan kehormatan (BK), untuk selanjutnya pimpinannya akan dipilih anggota BK terpilih, dan ditetapkan dalam paripurna pada persidangan akan datang.

Berikut nama anggota BK yang terpilih berdasarkan pemilihan pada 11 Mei 2022, Nurfirman Wansyah fraksi PKS (38 suara), Muzli M. Nur fraksi PAN (38 suara), Irzal Iyas fraksi Demokrat ( 38 suara), Ardinalis Kobal fraksi Golkar (38 suara), dan Syafril Hida fraksi PPP-Nasdem (38 suara), sementara dua calon lagi tidak mendapatkan suara.

Hasil keputusan pemilihan dibacakan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, sekaligus dengan pembacaan draft keputusan pemilihan, demikian juga dengan keputusan Tatib.

Sidang paripurna berjalan baik, di hadiri Sekda Sumbar mewakili Gubernur, SKPD, Forkompinda Sumbar serta stakehokder lainnya, tetap memakai prokes, meskipun saat ini pandemi sudah mulai melandai.

Laporan: Novrianto Ucoxs