Opini

PARLEMEN

Sports

Sumbar

Iklan KPU Sumbar
Sumbar Menuju Pemulihan Ekonomi, Gubernur Irwan Prayitno Serahkan DIPA dan TKDD 2021
Jumat, November 27, 2020

On Jumat, November 27, 2020

Sumbar Menuju Pemulihan Ekonomi, Gubernur Irwan Prayitno Serahkan DIPA dan TKDD 2021
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Auditorium Gubernuran, Jumat, 27 November 2020.


Acara penyerahan ini berbeda pada tahun - tahun sebelumnya, penyerahan ini dilakukan secara Hybrid yakni secara langsung simbolis kepada 14 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja dan empat Bupati/Walikota secara virtual kepada seluruh KPA dan Bupati/Walikota.


Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan Penyerahan DIPA 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, transpormasi ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa Indonesia dapat tetap produktif di masa pandemi Covid-19.


"Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat di mana pandemi Covid-19 yang menyerang bangsa ini, terutama pada sektor kesehatan dan kemudian memicu pada sektor ekonomi. Bahkan Sumbar sempat mengalaminya," sebut Irwan Prayitno dalam sambutannya.


Dalam menghadapi pandemi yang timbul pemprov Sumbar bersama Kementerian/Lembaga (K/L) harus saling bekerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.


Selain itu, Irwan Prayitno meminta seluruh instansi agar mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021, tidak ada lagi tunda-tunda atau perlambatan, apalagi jika dikarenakan ada persaingan dalam proses tender


"Bila perlu awal Januari 2021 sudah berjalan sehingga serapan dan realisasi anggaran maksimal," ujarnya.


Ditegaskannya, penyerahan DIPA dipercepat karena Presiden menghendaki supaya pemda segera melakukan lelang belanja modal untuk biaya tersalurkan dalam rangka pemulihan ekonomi.


"Sejalan dengan itu, karena Sumbar tidak menerapkan PSBB lagi silahkan bekerja tetapi patuhi protokol kesehatan," tuturnya


Dalam hal penggunaan dana APBN nantinya ada beberapa hal yang jadi prioritas dari Presiden terutama di bidang kesehatan, kemudian pesan undang-undang tetap juga jadi perhatian anggaran pendidikan 20 persen. Namun di Sumbar anggaran untuk pendidikan dilebihkan menjadi 43 persen dan diarahkan kepada kompetensi guru. 


Tak lupa juga untuk dana UMKM yang terdampak langsung akibat Covid-19. ini perlu dukungan. Di pemprov Sumbar menyiapkan anggaran, salah satunya Bank Nagari sudah masuk dana  sebagai pengurangan bunga dana pinjaman sehingga UMKM 2 persen bunganya. 


"Ada lagi desa digital, dalam situasi Covid ini kita dituntut untuk bekerja melalui digital, maka IT harus kita siapkan untuk melakukan kegiatan agar tetap produktif," imbuhnya.


Selanjutnya Gubernur dua periode ini menyampaikan, bahwa penyerahan DIPA 2020 ini merupakan penyerahan yang terakhir baginya, karena sebagai Gubernur Sumbar akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021.


"Mungkin ini adalah penyerahan DIPA terakhir buat saya, karena di bulan Februari nanti saya tidak lagi jadi gubernur," ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengarahkan, agar DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 segera ditindaklanjuti terutama proses barang dan jasa sehingga kegiatan dapat terlaksana di awal tahun 2021.


Heru menjelaskan, dari total keseluruhan belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Sebesar Rp31,88 triliun dialokasikan ke Sumbar dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp11,29 triliun dan dana transfer sebesar Rp20,59 triliun. 


Adapun Alokasi belanja K/L untuk Sumbar sebesar Rp11,29 triliun akan disalurkan kepada 41 K/L yang terdiri dari 650 Satuan Kerja (Satker) dan 6 (enam) Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Pembendaharaan Sumbar. 


"Kebijakan Belanja K/L diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi serta mendukung berbagai reformasi, utamanya kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial lainnya. Semua ini tentunya perlu dukungan dan penguatan sinergi dari semua pihak yang berkepentingan," ucapnya.


Sedangkan dana transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp20,59 triliun dialokasikan untuk Dana Bagi Hasil sebesar Rp 433,37 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp12,94 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,93 triliun, Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp3,85 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp455,14 miliar dan Dana Desa sebesar Rp992,60 miliar.


Kebijakan TKDD ini diarahkan untuk meningkatkan quality control anggaran, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung dan penguatan ekonomi nasional 2021.


(Nov)

Irwan Prayitno: Pilkada Berintegritas, Adil dan Jujur Perlu Kita Hebohkan
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

Irwan Prayitno: Pilkada Berintegritas, Adil dan Jujur Perlu Kita Hebohkan
BENTENGSUMBAR.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah semakin dekat, pada tanggal 9 Desember nanti. Kegiatan Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 Provinsi Sumbar, Bali dan Papua dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung di Auditorium Gubernuran, Kamis, 26 November 2020.


Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengajak kepada seluruh penyelanggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), untuk membangun sinergitas, guna mewujudkan Pimpinan Daerah yang berkualitas, melalui Pilkada serentak yang jujur dan berintegritas.


"Pilkada serentak sudah di depan mata, saya harap Pilkada berintegritas, adil dan jujur perlu kita hebohkan setiap waktu dan mensosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat, peserta, paslon dan semua partai politik," kata Irwan Prayitno.


Dalam sambutannya, Irwan Prayitno menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, anggota KPU Ilham Saputra dan para narasumber yang akan memberikan penguatan secara virtual.


Selain itu, Gubernur Sumbar juga mengatakan, Pilkada Serentak harus berintegritas, adil dan jujur. Ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan sosialisasi secara masif di daerah.


"Tentunya harus diiringi dengan sosialisasi secara masif semua pihak yang terlibat, peserta, paslon dan semua partai politik," ucapnya.


Dalam hal ini, semua Paslon yang akan bertarung dalam kontestasi politik Pilkada di Sumbar berkomitmen dengan tidak melakukan money politik dan korupsi agar terciptanya Pemilu yang berintegritas dan yang terpenting tetap mengikuti protokol kesehatan.


Irwan Prayitno juga mengingatkan, meski terdapat perbedaan dalam pilihan, tidak harus menjadikan hubungan kekerabatan rusak. Ia justru mengharapkan pesta demokrasi ini menjadi ajang mempererat tali persaudaraan antar masyarakat.


"Karena beda dukungan, beda pandangan, dan beda politik ini menjadikan kita bermusuh-musuhan. Saya harap jangan sampai seperti itu," pintanya.


Mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan sedikit berbeda dari biasanya karena digelar di tengah pandemi COVID-19, Irwan Prayitno inginkan kepada pihak kepolisian, TNI, Satpol PP dan seluruh jajaran pengamanan untuk selalu siap menghadapi situasi apapun dalam mengsukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.


"Kita minta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada harus mematuhi semua aturan PKPU dan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, terutama saat menyalurkan hak suaranya nanti. Corona ini belum selesai, jadi tolong jangan lengah. Tetap perhatikan protokol kesehatan," imbuhnya.


(nov)

IMT-GT Peluang Kerja Sama, Irwan Prayitno Usulkan Pengembangan Pariwisata di Sumbar
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

IMT-GT Peluang Kerja Sama, Irwan Prayitno Usulkan Pengembangan Pariwisata di Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai Ketua Forum Menteri dan Gubernur IMT-GT ke-17 menyampaikan hasil pertemuan, pencapaian, dan perkembangan kerjasama IMT-GT yang menjadi pandangan nasional Indonesia dalam kerja sama tiga negara itu. 


Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Ministerial Meeting yang lakukan secara virtual "Report of The 17th IMT-GT Chief Ministers and Governors' Forum" di ruang kerja, Kamis, 26 November 2020.


Kerja sama IMT-GT telah banyak berkontribusi dalam membangun perekonomian sub-kawasan, termasuk meningkatkan daya saing di daerah-daerah, meningkatkan konektivitas, serta meningkatkan nilai perdagangan, pariwisata, dan investasi 


Irwan Prayitno mengatakan dalam pengembangan dan penyelesaian proyek-proyek konektivitas fisik, sejalan dengan salah satu fokus implementasi IMT-GT Vision 2036. Kerja sama IMT-GT berhasil cetak sebanyak 4.054 UKM Halal yang berorientasi ekspor hingga akhir Oktober 2020.  


"Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3.000 UKM pada 2021, dan bahkan sekarang targetnya dinaikkan menjadi 7.000 UKM pada akhir 2021," kata Irwan Prayitno.  


Capaian ini didukung juga dengan jumlah Tenaga Ahli Halal yang mencapai 59.418 tenaga ahli, jumlah ini juga jauh melampaui target sebesar 30.000 tenaga ahli.  


Untuk itu, Indonesia mengusulkan menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global. Perlu adanya pemetaan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan industri halal di IMT-GT.  


Lanjut Irwan Prayitno memyampaikan, bahwa Sumatera Barat memiliki lima proyek potensial yang dapat berdampak lebih besar untuk meningkatkan kedatangan wisatawan, produktivitas ternak dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan subkawasan IMT-GT. 


Provinsi Sumatera Barat mengusulkan untuk mengembangkan rute penerbangan baru yang menghubungkan Padang, Hatyai dan Penang, untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar dan kota Padang, serta mengembangkan wisata kapal pesiar ke Sumatera Barat. 


"Semoga ini bisa terlaksana secepatnya. Untuk itu kita kita akan lakukan kerjasama antar negara ASEAN," ujarnya.


Sementara itu, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto menyampaikan, bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam rangka pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Sumatera.


“Kita paham bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis dunia yang sangat besar.  Semua negara menghadapi pertumbuhan yang negatif dan mengakibatkan jutaan orang beresiko kehilangan pekerjaan” ungkap Agus Suparmanto.


Untuk itu, tantangan pandemi ini harus dijadikan peluang dan lompatan sehingga ekonomi dan kesehatan dapat berjalan seimbang, lanjut Menteri Perdagangan.


(nov)

Cluster Diniyah Putri Mengganas, Dalam Dua hari 130 orang Terinfeksi Covid-19, Jubir Satgas Sarankan Lockdown
Kamis, November 26, 2020

On Kamis, November 26, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Setelah kemarin terkonfirmasi positif 49 orang, hari ini cluster covid-19 Diniyah Putri Padang Panjang kembali mengganas.

"Hari ini terkonfirmasi positif Covid-19 di Diniyah Putri bertambah 81 orang," ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar Jasman melalui keterangan tertulis yang diterima BentengSumbar.com, Kamis pagi, 26 November 2020.

Guna menyetop meruyaknya Covid-19 di Diniyah Putri, kata Jasman, perlu tindakan cepat dan tegas serta tindakan luar biasa.

"Penularan Covid-19 di sana (Dinayah Putri - red) sangat cepat. Hanya dalam dua hari yaitu Rabu dan Kamis sudah 130 orang terkonformasi positif infeksi Covid-19," ujar Jasman.

Untuk itu, Jasman menyarankan, untuk memutus mata rantai persemaian virus corona di Diniyah Putri Padang Panjang harus segera lockdown.

"Saran saya, sebaiknya  lockdown saja. Tak boleh ada yang keluar masuk asrama selama paling kurang 14 hari ke depan sambil melakukan tracking dan tracing menyeluruh," ujar Jasman. 

Jasman mengatakan, dirinya sudah melakukan kontak dengan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

"Barusan saya telah telpon Sekda Padang Panjang dan kami telah berdiskusi, kiranya Pemko Padang Panjang segera melakukan berbagai upaya yang dianggap perlu dan penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di sana," ungkap Pjs Bupati Solok Selatan ini.

Dari informasi pihak terkait di Padang Panjang, meledaknya Covid-19 di Diniyah Putri jadi cluster Covid-19 terbaru di Kota Serambi Makkah itu karena manajemen Diniyah Putri melakukan pengambilan sample sepesimen PCR kepada santri-santrinya beberapa hari ini secara masif 

(by)

MTQN ke XXVIII Sukses, Gubernur Irwan Prayitno Ucapkan Terima Kasih
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

MTQN ke XXVIII Sukses, Gubernur Irwan Prayitno Ucapkan Terima Kasih
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih kepada kafilah Sumbar dan semua pihak yang mendukung kegiatan MTQ Nasional ke XXVIII atas juara umum yang diperolehnya.


"Terima kasih kepada kafilah Sumbar dan pelatih yang telah berjuang maksimal sehingga kita mendapatkan juara umum. Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk kesuksesan MTQ ini sebagai tuan rumah," ucap Irwan Prayitno.


Mendapat juara umum MTQ tingkat Nasional adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat Sumbar baik yang ada dirantauan maupun yang ada di Ranah Minangkabau. 


Ini suatu prestasi yang luar biasa yang belum pernah didapatkan selama penyelenggaraan MTQ 


Irwan Prayitno juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumbar, LPTQ, Kemenag se Sumbar yang telah mempersiapkan qori dan qoriah terbaik selama dua tahun penuh.


"Alhamdulillah Allah berikan suatu anugrah berupa juara umum se Indonesia pada MTQ ke XXVIII," imbuhnya.


Gubernur Sumbar berharap, kebanggaan yang luar biasa ini bisa memotivasi bagi masyarakat untuk tetap mensyiarkan agama Islam melalui membaca Al-qur'an, hafal Al-qur'an dan diberbagai kegiatan.


"Semoga kedepannya juara umum ini bisa kita pertahankan. Sekali lagi saya sebagai Gubernur Sumbar ucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar tak terhingga kepada semuanya," ujarnya.


"Selanjutnya sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kebahagian yang tak terhingga kepada kita semua," tambahnya.


(nov)

Gubernur Irwan Prayitno Serahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ke Andre Rosiade
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

Gubernur Irwan Prayitno Serahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ke Andre Rosiade
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno menyerahkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2020 kepada anggota DPR RI Andre Rosiade, Rabu, 25 November 2020. 


Selain Andre Rosiade, penghargaan itu juga diserahkan kepada delapan orang lainnya, yaitu Dr.dr Andani Eka Putra, Hj. Nevi Zuairina (Anggota Komisi VI DPR RI), Prof Ganefri (Rektor UNP), Surfa Yondri ST, SST, M.Kom, Yuen Karnova (Sekda Bukittinggi), Erizon MT (Sekda Pessel), Supardi (Ketua DPRD Sumbar), dan Irfendi Arbi (Bupati Limapuluh Kota). 


Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan apresiasi kepada KI Sumbar, di tengah kondisi menghadapi pandemi Covid-19 masih aktif mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. 


Melalui kebiasaan baru ini KI Sumbar dituntut untuk tetap memberikan layanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat luas. 


"Keterbukaan Informasi merupakan sebuah keniscayaan bagi badan publik untuk menyampaikan informasi kemasyarakat," kata Irwan Prayitno.


Meskipun begitu, ada informasi yang dikecualikan, seperti rahasia negara, termasuk rahasia jabatan. Memang tidak semuanya harus tertutup, namun harus tetap dalam semangat transparansi demi terwujudnya clean government dalam pengelolaan badan publik.


Irwan Prayitno mengapresiasi semakin banyaknya badan publik yang memiliki predikat informatif. Hal itu tak terlepas dari semakin baik dan transparannya dalam pengelolaan keuangan negara.


"Kita di Sumbar termasuk baik dalam keterbukaan informasi kepublik. Bahkan ada beberapa badan publik yang tiap tahun mendapat anugerah sebagai badan publik informatif," jelasnya.


Dalam acara yang bertajuk Masyarakat Cerdas, Badan Publik Informatif Walau di Masa Pandemi, Secara tegas gubernur juga menyampaikan bahwa secara nasional, dua badan publik di Sumbar telah mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat yaitu Pemprov Sumbar dan Universitas Negeri Padang.


Di Sumbar ada 16 Badan Publik yang selalu memberikan informasi ke publik. Tentunya ada yang terunggul dalam penyampaian ke publik. Untuk itu Gubernur Sumbar memberikan apresiasi kepada perorangan yang tetap masif memberikan informasi.


"Karena itu kita minta semua badan publik, terbukalah terhadap semua informasi karena keterbukaan informasi sebagai wujud transparansi kita dalam mengelola keuangan negara," ucapnya.


Gubernur Irwan Prayitno berharap KI Sumbar pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan kinerja terukur dalam percepatan informasi. Selain itu untuk motivasi agar semua informasi tersampaikan ke publik sesuai aturan.


(Nov)

Apresiasi Irwan Prayitno, Kemendagri: Terima Kasih Pak Gubernur, Walau Diakhir Masa Jabatan Masih Terus Berprestasi
Rabu, November 25, 2020

On Rabu, November 25, 2020

Mendagri Apresiasi Gubernur Sumbar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengendalian Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang telah berhasil menoreh prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah terkait realisasi APBD 2020 dan realisasi penanggulangan Covid-19 tertinggi di Indonesia


Lagi-lagi Sumbar kembali memperlihatkan prestasinya, bahkan sebelumnya Presiden Jokowi juga pernah memberikan apresiasi kepada Gubernur Irwan Prayitno terkait dalam memerangi dan menanggulangi Covid-19 di daerahnya.


Hal ini disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N dalam sambutannya pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Wilayah Sumbar di Hotel Grand Zuri Padang, Selasa, 24 November 2020.


Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.


"Mendagri mengucapkan terima kasih pada Bapak Irwan Prayitno yang terus berbuat untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih pak Gubernur, walaupun diakhir jabatannya beliau terus berprestasi," ucap Ardian


Ia juga menyampaikan, bahkan Mendagri memberikan Apresiasi pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang terus melakukan perlawanan terhadap penyebaran virus corona di daerahnya, sementara di daerah lainnya masih membutuhkan dorongan.


Irwan Prayitno sungguh-sungguh memberi kontribusi untuk mengendalikan daerahnya, terutama untuk pelaksanaan langkah yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta dilakukan testing, tracing, dan treatment. Selain itu Gubernur Sumbar saling bersinergi dengan Bupati dan Walikota dalam menanggulangi terdampak dari wabah ini.


"Kita berharap semua daerah dapat bersama-sama memerangi wabah Covid 19 ini agar dapat segera terselesaikan, semua akses baik dari roda per ekonomian pendidikan kegiatan kegitan keagamaan bisa kembali pulih dan berjalan dengan normal," ujarnya.


(Nov)

Wow! Menteri Sofyan Djalil Puji Pemprov Sumbar Terbaik Indonesia Dalam Pengamanan Aset
Selasa, November 24, 2020

On Selasa, November 24, 2020

Wow! Menteri Sofyan Djalil Puji Pemprov Sumbar Terbaik Indonesia Dalam Pengamanan Aset
BENTENGSUMBAR.COM - PT. PLN melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengejar dan mempercepat pengamanan aset yang dimiliki PLN di Sumatera Barat.   


Acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Selasa, 24 November 2020 di Hotel Grand Zuri Padang.


Acara Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Direktur PLN Persero Zulkifli Zaini, Kepala Korwil 9 KPK Brijen Pol Agung Yudha Wibowo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bupati Walikota, Forkopimda, Kakanwil BPN se Sumbar dan kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar.


Pengelolaan aset sangat penting bagi setiap institusi pemerintah daerah maupun PT. PLN persero, ini menyangkut tertib penatausahaan keuangan daerah atau institusi. Persoalan dibidang aset adalah persoalan pengamanan aset tanah, baik dalam hal legalitas tanah formalnya (sertifikat) ataupun penguatan fisik bidang tanahnya.


"Hadirnya kerjasama antar KPK dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Pemda Sumbar dengan PLN serta lembaga lainnya. Memberikan kemudahan kepada kita untuk tertib penatausahaan keuangan daerah, karena ini sangat berdampak pada kinerja daerah dan juga penting untuk opini BPK," kata Irwan Pratiyno.


Irwan Prayitno menjelaskan, hampir setiap tahun ditemui persoalan-persoalan lahan yang ditemui BPK yang terus diperbaiki dan disempurnakan. 


"Dengan adanya acara ini, kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri ATR dan Ibu Wakil Ketua KPK yang bersedia hadir pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertipikat PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Sumbar," ucapnya.


Masalah lahan merupakan warisan dari lemahnya tatakelola aset jaman dulu. Pemerintah daerah dulunya banyak mendapatkan hak atas tanah dari hibah masyarakat ataupun proses ganti rugi. 


Di Sumbar dikenal dengan istilah "silih jariah" tanah-tanah yang diperoleh melalui proses ini banyak tidak didukung dengan administrasi yang baik yang juga memiliki administrasi dulunya, ini yang membuat lemahnya tata kelola aset.


"Silih Jariah yang merupakan bagian dari tanah ulayat, menjadi munculnya banyak persoalan. Mudah-mudahan dengan adanya semangat dan kebijakan dari Menteri, menjadi terperhatikan terkait penatausahaan aset yang kita miliki," ucapnya.


Untuk itu Pemprov Sumbar menyambut baik semua program Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset di Sumbar, karena ini merupakan kebutuhan untuk segerakan semua aset pemda untuk disertifikat


"Yang dulu lama mengurusnya tapi sekarang cepat, maka kami dari pemda tentunya siap mensukseskan program ini," ujarnya.


Gubernur Irwan Prayitno berharap, kerjasama ini bisa lancar sesuai dengan harapan pemerintah, untuk tertibkan tatausaha aset lahan yang dimiliki. Sehingga permasalahan ahli waris yang tidak tahu sejarah dapat terselesaikan.


Oleh sebab itu, fasilitas dari KPK, bantuan dan komitmen dari Kementerian ATR/BPN menjadi angin segar bagi pemerintah daerah, khususnya pemprov Sumbar.


Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengapresiasi menyampaikan tingginya inisiatif PLN dalam proses sertifikasi tanah membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat.


Penatakelolaan aset di Sumbar sudah berjalan baik, apalagi berkerjasama dengan KPK jauh lebih. Sementara di daerah lain masih banyak yang tidak terurus.


"Alhamdulillah, Provinsi Sumbar terbaik dalam mengamankan aset daerahnya di seluruh Indonesia, bahkan sekarang asetnya sudah hampir semua terdaftar, sementara di daerah lain masih belepotan, makanya kerjasama dengan KPK bisa berjalan lancar dan baik," ungkapnya.


Menteri ATR/BPN mengatakan, bahwa PT PLN menargetkan ada 90ribu bidang pada tahun 2023. Sofyan inginkan agar bisa dipercepat dalam pengelolaan aset PLN ini. Karena ini menyangkut aset tempat pengembangan listrik di daerah. Iapun mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah bekerja keras pemasangan tiang listrik di perbukitan, sehingga dirasakan oleh masyarakat.


“Kalau tadi kata Dirut PLN mengatakan, menargetkan ada 90ribu bidang pada tahun 2023, itu masih memakan waktu, kalau ingin dipercepat kita akan bantu. Kalau cara biasa dan cara dulu, mungkin 20 tahun belum tentu bersertifikat," imbuhnya


Selain Sofyan Djalil berharap pada tahun 2025 seluruh aset masyarakat sudah terselesaikan yang di luar kawasan hutan, itu sudah bisa disertifikatkan.


"Ternyata Birokrasi kita cukup efisien, adanya kebijakan dari Presiden dan Komitmen Menteri ATR/BPN, dan kerjasama semua pihak, kami akan selesaikan seluruh aset di Indonesia paling lambat 2025," sebutnya.


Dengan adanya sertifikat, akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.


Senada dengan Menteri ATR/BPN, Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.


"Kami sangat apresiasi dan penghargaan kepada PLN yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sebagai upaya meningkatkan capaian penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, sehingga menutup celah korupsi dalam pengadaan lahan," sebutnya.


Adanya sertifikat, akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Selain itu, adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.


Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian N menyebutkan bahwa Provinsi Sumbar kembali menoreh prestasi dan sudah menjadi catatan bagi Kemendagri dalam hal keuangan daerah terkait realisasi APBD 


Per 16 Oktober 2020 posisi realisasi APBD Sumbar masuk pada ranking pertama. Ini di atas rata-rata APBN 68,29 persen, sementara Provinsi Sumbar masuk pada angka 79,45 persen tertinggi di Indonesia. 


"Luar biasa yang dicapai Sumbar, sedangkan untuk Kabupaten Sumbar jatuh pada Kabupaten Agam, terima kasih pak Gubernur dan Bupati Agam atas prestasinya," tuturnya.


Selain itu, Ardian juga menyampaikan keberhasilan Sumbar yang dicapai Gubernur Irwan Prayitno dalam penanggulangan realisasi Covid-19 tertinggi di Indonesia dengan angka kisaran 87,07 persen, sedangkan di daerah lainnya masih membutuhkan dorongan.


"Lagi-lagi Sumbar menoreh prestasi, ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Setiap kepala daerah harus bisa melakukan pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutupnya.


Selanjutnya secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, kepada Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Gubernur Sumbar dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bupati Walikota se Sumbar dan para undangan lainnya.


(Nov)

DPRD Sumbar: Pembentukan Perda Mengutamakan Aspek Kualitas
Selasa, November 24, 2020

On Selasa, November 24, 2020

Foto Rapat Paripurna DPRD Sumbar. Pembentukan Perda Mengutamakan Aspek Kualitas.
BENTENGSUMBAR.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mrmggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan pengambilan keputusan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 23 November 2020.


Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan Pemrov Sumbar dihadiri Gubernur Sumatera Barat, pimpinan AKD, Anggota DPRD Sumbar mengikuti secara virtual dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.


Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan, efektifitas perencanaan pembentukan Perda disusun dalam propemperda ditentukan seberapa besar Perda dibentuk bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penataan masyarakat di daerah.


"Pembentukan Perda mengutamakan aspek kualitas daripada kuantitasnya," ujar Suwirpen. 


Menurut Suwirpen, pembentukan Perda tahun 2021 terdiri 17 Ranperda, 11 Ranperda berasal dari Pemerintah Daerah dan 6 Ranperda merupakan usulan DPRD.


"Terimakasih kepada Ketua dan juru bicara Bapemperda telah menyampaikan laporan penyusunan Propemperda tahun 2021," ujar Suwirpen Suib.


Sementara itu, Ketua Bapemperda Hidayat mengatakan, penetapan skala prioritas idealnya memperhatikan Ranperda yang urgen dimasukkan dalam Propemperda.


"Apabila terjadi pergeseran paradigma pembentukan peraturan perundang- undangan dalam konsep Omnibus Law, dimana menjadi perhatian kualitas Perda dibentuk," ujar Hidayat.


Sementara itu diwaktu yang sama, HM Nurnas Sekretaris Pansus pembahasan Tatib DPRD Sumbar mengatakan, tujuan pembahasan tata tertib penyesuaian materi pengaturan pelaksaan tugas, fungsi, hak dan ke wenangan DPRD dan anggota DPRDBsebelumnya diatur Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 dengan perubahan regulasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan DPRD.


"Mengakomodir pengaturan paripurna peringatan Hari Jadi Sumatera Barat," ujar HM Nurnas.


Menurut Nurnas, perubahan masa jabatan anggota DPRD yaitu selama 5 tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai anggota DPRD, meskipun tanggal berakhir masa jabatan anggota DPRD, belum dapat dilakukan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang baru.


"Apabila pimpinan DPRD masa jabatan sebelumnya tidak hadir atau tidak terpilih kembali, maka untuk mengisi kekosongan pimpinan rapat,  pimpinan rapat diberikan kepada anggota DPRD tertua dan termuda," ujar HM Nurnas.


Lanjut HM Nurnas, penguatan kelembagaan fraksi, memasukkan kewajiban Sekreatris DPRD menyediakan staf Fraksi baik ASN, PPPK maupun staf disediakan fraksi dibiayai APBD.


"Penambahan kewenangan Badan kehormatan untuk perlindungan dan pelaksanaan hak imunitas Anggota DPRD," ujar HM Nurnas.


Laporan: Novrianto Ucok

Poin Penting Buku 'How Democracies Die' yang Dibaca Anies Baswedan Diungkap Tsamara Amany Alatas
Senin, November 23, 2020

On Senin, November 23, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas ikut mengomentari aksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membaca buku How Democracies Die atau Bagaimana Demokrasi Mati yang viral di berbagai platform media sosial.

Unggahan foto Anies Baswedan itu membuat publik penasaran. Tapi Tsamara dengan lugas mengungkap salah satu poin yang ada pada buku yang dibaca Anies Baswedan tersebut.

"Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah pentingnya proses ‘gatekeeping’ partai politik agar seorang tiran yang mengandalkan massa & fanatisme tidak terpilih menjadi Presiden. Menarik memang 🤔," tulis Tsamara di akun twitternya @TsamaraDKI pada Ahad, 22 November 2020.


Netizen pun mengomentari cuitan Tsamara Armany Alatas tersebut. Berikut balasan sebagian netizen:

"Jangan2 Pak Anis paling banter baca daftar isinya...jadi ga ngerti isi buku tsb," kata akun @iman_antonio.

"Sindiran ke semua pihak, salah satu pesan terpenting dalam buku ini demokrasi bisa mati secara perlahan atau secara instan lewat berbagai indikator, ada berbagai model tiran dari Alberto Fujimori yang pelan - pelan mengerogoti demokrasi Peru, ada juga Hugo Chavez yang sebaliknya," ungkap akun @ramadhani_dy.

"Fanatis agama dan fanatisme nasionalsme tu sama aja, dan sah2 saja. Yg salah tu mengklaim hanya fanatisme versi kita yg benar, sementara yg lain salah," ujar akun @srytmn.

"Dan yg paling penting kt tdk terulang utk memilih pemimpin yg tdk bs apa2 spt skrg. 2 periode, berharap bs naik level, ternyata level utang mkn tinggi, negara berantakan. Dan leadership, nol.besar. Yg dikerjakan apa kata sekelilingnya bkn tujuan utama membawa negeri adil makmur," kata akun @Repaksi1.

"KHILAFAH KILLS DEMOCRACY," kata akun @legod0965.

(by)

Festival Randai se Luak Limopuluah Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

Festival Randai se Luak Limopuluah Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - 20 grup randai di Luak Limopuluah (2 Kota Payakumbuh dan 18 Kabupaten Limapuluh Kota) bakal tampil dalam Festival Randai di Lapangan Bola Kaki Padang Somuik Pulai, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Festival itu mulai digelar pada Jumat (20/11), dan akan berlangsung selama selama 3 hari, 20-22 November 2020, dengan bantuan penyiaran dari RRI.


Sebelum dibuka secara resmi oleh Wali Kota Riza Falepi diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman, acara yang didanai oleh APBD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci alquran oleh Qori Yano anak Nagari Aua Kuniang dan pembacaan doa oleh Ismail.


Hadir Kabid Seni Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Ilfitra bersama Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumbar Sekri Budiman, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Nurkholis, Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Desmon Corina, camat, lurah, dan tokoh masyarakat setempat.


Kabid Seni Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar Ilfitra memaparkan kegiatan ini berasal dari Dana Pokok Pikiran anggota DPRD Provinsi Sumbar yang dialokasikan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. Rencananya digelar di Kabupaten Limapuluh Kota, namun akhirnya dialihkan ke Payakumbuh.


Asisten II Elzadaswarman atau Om Zet menyampaikan kebudayaan adalah komponen yang harus dibanggakan sebagai orang Minang. Wali Kota berpesan agar upaya mencegah penyebaran Covid-19 dapat dilakukan disaat menggelar iven seperti ini, meski pengunjung dibatasi di sekitar area pertunjukan Randai.


"Apresiasi kepada dewan di provinsi yang telah mengalokasikan dana Pokirnya untuk menggelar kegiatan kebudayaan di Payakumbuh. Pesan kami mari cegah Covid-19 dengan berfikir besar dan lakukan hari ini mulai dari hal yang kecil. Laksanakanlah kegiatan dengan menjaga protokol kesehatan," ujarnya.


Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Nurkhalis dalam sambutannya menyebut Festival ini adalah salahsatu pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Sumbar dari daerah pemilihan 5 (Payakumbuh-Liampuluh Kota) yang tidak terefokusing akibat Pandemi Covid-19. Latar belakang festival ini berdasarkan aspirasi dari masyarakat selama mereka melakukan reses, bagaimana menghidupkan budaya Minangkabau, salahsatunya Randai. 


"Kami sudah berkonsultasi dengan dinas kalau kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota, maka diajukan di Kota Payakumbuh. Kita sebagai warga Luak Limopuluah ingin mempertunjukkan daerah kita sebagai ikon wisata budaya, kita mungkin tidak bisa seperti Bali dan Jogja. Di Payakumbuh banyak potensi seperti wisata kuliner, budaya, dan wisata keluarga yang dapat meningkatkan perekonomian masayarakat kita," ujarnya.


Kadisparpora Kota Payakumbuh Desmon Corina yang didampingi Sekretaris Doni Saputra dan Kabid Kebudayaan Riswandi  menyampaikan kalau kesenian Randai akan selalu diperkenalkan kepada generasi muda agar menjadi warisan kesenian turun-temurun sesuai pepatah, "indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh".


"Lebih dari itu, kesenian randai mendapat tempat di hati generasi muda Minangkabau. Kaum muda lebih mengenali dan mencintai kesenian negerinya sendiri. Anak sekolah merupakan salah satu komunitas terbesar yang terdiri dari generasi muda. Oleh sebab itu sasaran bidik pelestarian kesenian randai mengarah kepada lembaga pendidikan, terutama jenjang pendikan SLTP dan SLTA," ucapnya.


Ditambahkannya, pada kedua jenjang pendidikan sekolah tersebut terdapat kurikulum muatan lokal. Seni dan Budaya merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal tersebut. Namun demikian, upaya pelestarian kesenian randai juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler.


Randai menjadi salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian.


Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama dan silat menjadi satu cerita. Randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi Randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang didalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Semua gerakan Randai dituntun oleh aba-aba salah seorang di antaranya, yang disebut dengan janang. 


(Hermiko)

Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan, Kasatpol PP Devitra Sidak Iven Pasar Ekraf 2020
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan, Kasatpol PP Devitra Sidak Iven Pasar Ekraf 2020
BENTENGSUMBAR.COM - Untuk memastikan kegiatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh Devitra melakukan sidak ke Pasar Ekonomi Kreatif (Ekraf) 2020 di Kawasan Batang Agam, Agam Jua Art and Culture Cafe, Jumat, 20 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sore.


Devitra yang didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Hadiatul Rahmat mengatakan kedatangannya memonitor dan mengawasi langsung ke lapangan apakah kegiatan ini ramai dan padat seperti yang dilaporkan.


Namun, disaat meninjau ke lokasi acara, Devitra menemukan pagar masuk ke lokasi Pasar Ekraf ditutup bertuliskan "maaf kuota penuh", artinya tidak ada lagi pengunjung yang boleh masuk ke dalam acara.


Menurut Ketua Panitia Pasar Ekraf Deni Rao dari Komunitas Masyarakat Peduli Seni dan Budaya Kota Payakumbuh kepada Kasatpol PP, pagar pintu masuk acara akan dibuka kembali saat pengunjung yang berada di dalam sudah keluar dan setelah itu baru lah pengunjung yang berada di luar diperbolehkan masuk ke dalam.


"Acara ini kita konsep untuk mengikuti pedoman Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB, dimana acara yang melibatkan massa tidak boleh jumlah keramaiannya lebih dari 50 persen kapasitas ruang kegiatan berlangsung," terang Deni Rao.


Devitra yang juga memeriksa pengunjung Agam Jua Art and Culture Cafe apakah mereka memakai masker di lokasi tersebut menerangkan pihaknya juga sudah menugaskan anggota Satpol PP untuk mengawasi dan memastikan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, dibantu juga oleh Dishub dan PMI.


"Kita telah melihat acara ini dikelola dengan profesional oleh panitianya, mereka mengatakan acara intinya selesai sekitar jam 8. Sementara itu kegiatan lain yang berlangsung disana tentu lokasi usaha swasta Agam Jua Art and Culture Kafe, pemilik kafe juga kita ingatkan agar menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjungnya, baik saat acara berlangsung maupun pasca acara Pasar Ekraf," ujarnya.


"Kita akan terus memantau dan mengawasi iven lainnya yang ada di Payakumbuh agar tetap bisa berjalan memamtuhi pedoman Perda AKB," ujar Devitra. 


(Hermiko)

Pengembangan Iklim Berinvestasi: Penyusunan Database Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal
Sabtu, November 21, 2020

On Sabtu, November 21, 2020

Pengembangan Iklim Berinvestasi: Penyusunan Database Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan, penyusunan database tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal, merupakan salah satu langkah yang

dilakukan untuk mengenjot kegiatan investasi di Sumatera Barat. 


"Dalam pandangan tersebut, tanah ulayat, dengan kepastian status hukumnya beserta luas yang cukup besar, secara prinsip, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman modal," katanya kepada BentengSumbar.com, kemaren. 


Karena itulah, kata Maswar Dedi, dalam pandangan kegiatan yang dilakukan tersebut, pentingnya memberikan kepastian hukum baik bagi pemegang ulayat, maupun pihak investor.


"Secara umum, di Sumatera Barat (khususnya daerah adat Minangkabau), tanah ulayat merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu," jelasnya. 


Hak ulayat, urainya, adalah kewenangan yang menurut hukum adat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan penghulu, Nagari, Kaum atau federasi beberapa Nagari (1976, 238-239). Dalam pengertian tersebut, tanah ulayat yang berada dalam kesatuan adat Minangkabau terbagi dalam tiga bentuk, ulayat Nagari, ulayat Suku, dan Ulayat Kaum. 


"Dalam kegiatan inventarisasi ini, dari lima persil kegiatan, tanah ulayat yang dituju adalah empat tanah ulayat nagari, yaitu ulayat Nagari Halaban Kabupaten 50 Kota, Ulayat Nagari Guguak Sarai Kabupaten Solok, Ulayat Nagari Bukik Surungan Padang Panjang, dan Ulayat Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar," terangnya.


Satu tanah ulayat lainnya adalah tanah ulayat milik kaum di Kanagarian Tabek Patah, Tanah Datar. Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi ini, DPMPTSP melakukan kegiatan ke masing-masing persil. 


"Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan pemilik tanah ulayat untuk menjadikan tanah ulayat layak untuk diinvestasikan. Kesiapan ini dilihat dari sejauh mana legalitas dari tanah ulayat, bagaimana aspek budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat termasuk dalam aspek pengelolaannya dan jenis investasi beserta sistem pengelolaanya. 


"Untuk melihat semua aspek tersebut, sudah dibuat semacam instrumen yang melihat bagaimana kegiatan inventarisasi objek hak atas atas tanah ulayat," katanya.


(by/hms-Sumbar)

Soal Investasi Berdampak ke Bencana Alam dan Lingkungan, Begini Kata Maswar Dedi
Sabtu, November 21, 2020

On Sabtu, November 21, 2020

Soal Investasi Berdampak ke Bencana Alam dan Lingkungan, Begini Kata Maswar Dedi
BENTENGSUMBAR.COM - Setiap pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah, pasti menimbulkan dampak kepada lingkungan. 


Bahkan, bisa saja investasi yang "liar" terhadap aturan lingkungan hidup, berdampak besar dengan timbulnya bencana alam. 


Untuk itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat membuat program unggulan terkait dengan penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan.


Apatah lagi, daerah Sumatera Barat rawan bencana, seperti gempa, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya.


Investor yang mau menanamkan modalnya di Sumatera Barat juga diwanti-wanti soal ini. 


Lantas, apakah investasi di Sumbar berdampak kepada bencana alam dan lingkungan? Bagaimana pengendaliannya?


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar Maswar Dedi mengatakan, dampak investasi di Sumatera Barat relatif aman dan tidak ada yang mengakibatkan bencana alam.


"Sedangkan terhadap kerusakan lingkungan dapat dikatakan tidak terlalu berdampak dan untuk pengendaliannya masih bisa diselesaikan dengan berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup," cakapnya.  


(by)

Terkait Investasi Pertanian Berbasis Kawasan Komoditi Unggulan, Ini Kata Maswar Dedi
Sabtu, November 21, 2020

On Sabtu, November 21, 2020

Terkait Investasi Pertanian Berbasis Kawasan Komoditi Unggulan, Ini Kata Maswar Dedi
BENTENGSUMBAR.COM - Salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno-Nasrul Abit adalah pengembangan pertanian berbasis kawasan komoditi unggulan.


Pengembangan pertanian berbasis kawasan komoditi unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Barat.


Investor pun diundang menanamkan modalnya untuk mewujudkan pertanian berbasis kawasan komoditi unggulan tersebut.


Lantas, bagaimana investasi terhadap pengembangan pertanian berbasis kawasan komoditi unggulan itu di Sumbar?


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar Maswar Dedi mengatakan, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatannya telah melaksanakan pemetaan potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 


Pada tahun 2019, katanya, telah dilakukan kajian Feasibility Study (Studi Kelayakan) Proyek Investasi Sektor Industri (Industri Minyak Nilam), lokasi potensi investasi ini berada di Kabupaten Pasaman Barat. 


"Potensi investasi ini juga dipromosikan kepada calon-calon investor dalam dan luar negeri," ungkap Maswar Dedi kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Jika ada investor yang berminat untuk mendirikan pabrik minyak nilam ini, jelas Maswar Dedi, maka diharapkan petani-petani nilam dapat meningkat kesejahterannya, tidak hanya di Kabupaten Pasaman Barat, tapi juga daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat. 


(by/hms-sumbar)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *