Advertorial

Daerah

Paripurna Istimewa Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 Penuh Khidmad
Sabtu, Oktober 01, 2022

On Sabtu, Oktober 01, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat hari ini menggelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-77 Tahun dengan tema "Bangkit Lebih Kuat Menuju Sumatera Barat yang Madani, Unggul dan Berkelanjutan" di ruang sidang utama Gedung DPRD Sumbar, Sabtu 1 Oktober 2022.

Rapat paripurna Hari Jadi Provinsi Sunatera Barat ke-77 Tahun ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar dan Suwirpen Suib, Rapat Paripurna ini juga terasa istimewa karena dihadiri oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Prof. Dr. Asvi Warman Adam, seorang profesor dibidang sejarah dan sosial politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta dihadiri juga oleh Forkopimda Sumbar dan tamu undangan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 telah ditetapkan tanggal 1 Oktober 1945. Oleh sebab itu pada setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat.

"Tentunya kita berharap dengan semangat peringatan Hari Jadi Sumatera Barat,  dapat dijadikan momentum evaluasi dari berbagai sudut pandang guna meningkatkan produktifitas, karya, kinerja dan cara bekerja dalam pengabdian guna kemajuan dan kesejahteraan Sumatera Barat yang lebih baik lagi dimasa-masa mendatang" ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam sambutannya, di dampingi wakil ketua Irsyad Syafar dan Suwipen Suwib.

Supardi juga mengungkapkan bahwa penetapan tanggal 1 Oktober 1945 tidak mengurangi makna dan eksistensi daerah Sumatera Barat yang telah ada jauh sebelum penetapan Hari Jadi ini.

"Perjalanan panjang sejarah provinsi Sumatera Barat baik sebelum maupun setelah penetapan Hari Jadi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1945, telah mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan peradaban kehidupan masyarakat Sumatera Barat, namun tidak pula dapat diingkari masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi bersama," lanjut Supardi.

Pada kesempatan ini Ketua DPRD Sumbar Supardi juga menyampaikan beberapa gambaran terhadap Sumatera Barat diusia yang ke-77.

"Masyarakat Sumatera Barat dikenal dengan karakter budaya, adat dan keagamaan serta jiwa kegotong-royongan serta raso badunsanak yang cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ada tigo tungku sajarangan, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai sebagai unsur kemimpinan yang terus menyesuaikan dengan tataran kondisi kekinian," jelasnya.

Supardi juga mengungkapkan bahwa Sumatera Barat juga dikenal sebagai masyarakat yang identik memiliki jiwa dagang tinggi dengan idealisme kemandirian tidak suka diatur atau dikekang, mereka berani memulai usaha dari nol dengan usaha sendiri.

"Motivasi orang minang berdagang karena ingin melawan dunia orang, suatu falsafah yang mengandung amanat untuk hidup bersaing terus menerus mencapai kemuliaan, kenamaan, kepintaran dan kekayaan. Sedangkan bagi orang minang, profesi sebagai pedagang merupakan salah satu diantara aktualisasi peran fungsional dalam mencari nafkah hidup," ungkapnya.

Supardi juga mengingatkan di Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 Tahun ini banyak hal yang mesti kita kerjakan bersama untuk mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD 2021-2024) Mewujudkan Sumatera Barat yang Madani, Unggul Berkelanjutan.

"Kita berharap Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat Sumatera Barat ke-77 tahun 2022 ini, menjadi momentum kebangkitan Sumatera Barat untuk mengejar ketertinggalan dan kemajuan provinsi lainnya. Selanjutnya peringatan Hari Jadi Sumatera Barat kali ini hendaknya menjadi inspirasi, motivasi dan inovasi dalam memajukan pembangunan Sumatera Barat dengan mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong dan potensi lainnya yang merupakan ciri khas masyarakat Sumatera Barat," pungkas Supardi.

Sekaitan dengan paripurna hari jadi tersebut, Gubernur Sumatera Barat optimis dalam menggapai kehidupan lebih baik pasca pandemi.

"Kita harus siap menghadapi  dan merubah paradigma dalam menuju bangkit lebih cepat dan lebih kuat, sehingga ke depan Sumatera Barat jauh lebih maju dan bahagia," tutur Mahyeldi.

Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dimana motivasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat harus didukung bersama, berdasarkan dasar filosofis Ranah Minang.

Jusuf Kalla juga memberikan apresiasi besar pada Pimpinan dan anggota DPRD serta Pemprov Sumbar, yang sudah berbuat untuk kepentingan masyarakat.

"Saya memberikan apresiasi besar pada pimpinan dan anggota serta Pemprov Sumbar yang sudah berbuat dalam mengangkat kehidupan masyarakat, serta mempertahankan sejarah daerah ini, salah satunya dengan hari jadi Sumatera Barat, maka ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan," tutur Jusuf Kalla, yang juga rang Sumando Ranah Minang.  (*)

Editor: Novrianto Ucoxs

Ranperda APBD-P Tahun 2022 Diputuskan
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Penyusunan APBD Perubahan provinsi Sumatera Barat tahun 2022 saat ini dalam kondisi inflasi tinggi, mencapai 7,7% dan berada pada rangking 2 tertinggi nasional.

Mengacu pada ketentuan pasal 167 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, dan sesuai PMK nomor 134/PMK.07/2022, perubahan APBD tidak hanya mengakomodasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD tahun 2022, juga mengatasi dampak inflasi daerah.

Paripurna dilakukan karena tahapan dan jadwal yang ditetapkan badan anggaran bersama TAPD karena sudah merampungkan pembahasan, pada terakhir batas waktu penetapan perubahan.

"Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi kepada badan anggaran dan TAPD, yang telah dapat merampungkan pembahasan Ranperda perubahan APBD 2022," ucap ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna, di dampingi wakil ketua Irsyad Syafar dan Suwirpen Suwib, Jumat (30/9/2022).

Supardi juga menyampaikan, penetapan ranperda dilakukan karena sudah melewati tahapan pembicaraan tingkat kedua, sesuai dengan amanat pasal 9 ayat (3) huruf d, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018.

"Fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangannya, juga sudah memberikan tanggapan dan pandangan setrategi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, yang ditampung dalam APBD 2022 dan perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dan OPD terkait," tambah Supardi.

Ketua DPRD Sumbar juga mengatakan, sampai akhir Agustus 2022 masih cukup banyak realisasi belanja OPD  di bawah 40%, ini menunjukkan OPD tidak sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, akibatnya banyaknya Rasionalisasi kegiatan, ini juga akan berdampak pada pencapaian target pembangunan daerah sesuai RJPMD dan RKD.

"Pemerintah daerah dan OPD  terkait hendknya focus dalam penangan dampak inflasi, jika tidak maka akan meningkatkannya lagi inflasi daerah Sumatera Barat, dan kami ingatkan agar berkordinasi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat," Imbaunya lagi.

Itu hanya sebagian besar pointer yang harus diperhatikan pemerintah provinsi dan OPD, karena hasil semua pembahasan telah disampaikan secara utuh kepada semua pihak terkait.

Usai pengambilan keputusan, sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019, Ranperda Perubahan APBD tahun 2022 paling lambat 3 hari setelah disepakati disampaikan pada Mendagri, untuk dilakukan evaluasi.

"Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi batas waktu menyampaikan pada Mendagri, agar proses evaluasi RAPBD 2022 dapat segera dilakukan, dan semakin cepat direalisasikan," tutup Supardi.

Hasil pembahasan APBD Perubahan dibacakan langsung di hadapan peserta rapat paripurna dan undangan oleh sekretaris DPRD Sumbar yang juga Sertaris Badan Anggaran.

Sekwan Raflis juga membacakan konsep kesepakatan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan nomor Nomor 120/2022.

Rapat paripurna berlangsung tertib, dihadiri langsung gubernur Sumbar Mahyeldi, Sekretaris daerah, asisten dan OPD Pemprov Sumbar, Forkompinda, serta stakeholder lainnya, dengan mempergunakan protap yang ada.

Editor: Novrianto Ucoxs

Rencananya Besok HM Jusuf Kalla Hadiri Hari Jadi Sumbar ke-77
Jumat, September 30, 2022

On Jumat, September 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke -77, sidang Paripurna DPRD  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) digelar pada hari Sabtu (1/10), rencana akan dihadiri  Wakil Presiden (Wapres) Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 HM. Jusuf Kalla.

Selain paripurna Istimewa, juga akan  menggelar kuliner rakyat, dimana menyajikan berbagai makanan khas Ranah Minang, dengan tatanan sederhana.

Sekaitan dengan penyelenggaran paripurna hari jadi Sumatera Barat tersebut, Sekretaris DPRD Sumbar H. Raflis, SH,MM sudah menyiapkan secara matang semuanya, sehingga paripurna perdana ini setelah Peda Hari Jadi disahkan bisa berjalan lancar.

Hari jadi Sumatera Barat ke-77 selain akan dihadiri Jusuf Kalla juga akan dihadiri peneliti Asvi Warman, dengan rombongan lainnya.

“Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 sidang paripurna istimewa tanggal 1 Oktober 2022, itu merupakan agenda wajib dalam rangka Hari Jadi Sumbar, pada peringatan ke-77 ini, Ketua DPRD Provinsi sumbar pak Supardi mengundang tokoh nasional yang juga urang sumando awak pak DR. (H.C) Drs. H.M. Jusuf Kalla dan Prof. Dr. Asvi Warman adam peneliti senior Badan riset nasional (BRIN), kita juga mengelar kuliner rakyat di pelataran gedung untuk undangan serta masyarakat umum,” ujar Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, Jumat (30/9/2022).

Dia juga meminta pada semua staf serta jajaran, Paripurna perdana hari jadi Sumatera Barat ini harus memiliki makna dan terselenggara dengan baik, sehingga harus dipersiapkan dengan matang.

"Kita sudah persiapkan sebaik mungkin, agar paripurna istimewa perdana hari jadi Sumatera Barat ini menjadi catatan dalam hati untuk selamanya, artinya DPRD Sumatera Barat pada 1 Oktober 2022 mengetukkan palu pertamanya merayakan hari jadi yang sudah dikaji begitu mendalam," tambah Raflis.

Dia juga mengatakan, selain Jusuf Kalla dan rombongan dari Jakarta, untuk di Sumatera Barat juga diundang Forkompimda anggota DPRD RI, tokoh masyarakat, bupati dan walikota, mantan gubernur serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se- Sumatera Barat.

Editor: Novrianto Ucoxs

Komisi 1 Jadwal Ulang Raker Perubahan Perda No 6/2017
Kamis, September 29, 2022

On Kamis, September 29, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tim penyusun naskah akademik perubahan Perda No 6/2017 tata cara pembentukan Propemperda rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi 1 DPRD Sumbar di gedung dewan tersebut, Rabu (28/9) kemarin.

Sayangnya, rapat yang diinisiasi tim penyusun dari pusat studi konstitusi (Pusako) Unand iini terpaksa harus ditunda untuk diagendakan kembali rapat bersamanya. 

"Mengagendakan kembali rapat ini, karena kami di Komisi 1 belum memperoleh naskah rancangan perubahan Perda yang disampaikan tim penyusun kepada Komisi 1 secara lengkap dan terperinci," ungkap ketua Komisi 1, Sawal, didampingi anggotanya  Desrio Putra saat rapat bersama dengan Tim penyusun yang dipimpin Charles Simabura (Pusako Unand) bersama tiga anggota timnya hari itu.

Selain alasan di atas, Sawal juga menyebutkan, anggota dewan yang ada di Komisi 1 DPRD Sumbar saat ini semuanya orang baru, karena ini belum memahami secara utuh substansi terhadap usulan perubahan Perda No 6/2017 yang telah diusulkan tim penyusun itu.

"Untuk diketahui, saat ini tidak satu orang pun dari sembilan anggota Komisi 1 periode tahun kemarin bertugas kembali di Komisi 1 saat ini, selain itu kami yang baru di Komisi ini pun kurang mendapatkan pasokan informasi terkait usulan  perubahan Perda tersebut," tukas Sawal lagi.

Adapun tujuan dari rapat kerja yang diadakan tim penyusun akedemis ini dengan Komisi 1 yakni untuk mendapatkan masukan terkait latar belakang masalah diusulkannya perubahan Perda dimaksud oleh Komisi 1, agar nantinya dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan naskah akademik dari aspek empiris.

Setelah menjadwal ulang raket ini, Komisi 1 minta tim penyusun naskah akademik agar menghadirkan juga Biro Hukum Setprov Sumbar dan pihak terkait lainnya melalui agenda rapat yang dibuat Bamus nantinya.

"Maksud kami menjadwal ulang raker, agar kami di Komisi 1 bisa mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terhadap usulan perubahan Perda No 6/2017 itu," kata Sawal.

Rapat kerja ini juga dihadiri staf sekretariat DPRD Sumbar, Rio Eka Putra, Kasubag Komisi/perisalah, Refriyel serta staf Komisi 1, Indra.

Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua DPRD Sumbar Pertemukan Penggiat Seni dengan Dinas Pariwisata
Rabu, September 28, 2022

On Rabu, September 28, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Berbagai upaya dilakukan Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar dalam menerima masukan, serta mencarikan berbagai solusi terhadap semua aspirasi, alah satunya dengan mempertemukan organisasi pada dinas terkait, baik dalam waktu senggang maupun memanfaatkan sedikit waktu luang.

Salah satu mencari solusi, ketika ketua DPRD Sumbar Supardi mempertemukan Dinas Pariwisata Sumbar dengan Tambo Arts Center dan panitia Kongres Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI), Rabu (28/9/2022), di ruang rapat pimpinan.

Pada pertemuan tersebut Supardi yang di dampingi Kabag Persidangan dan perundang-undangan Zardi Syahrir,  langsung menghadirkan Kadis Pariwisata Luhur Budianda, Dinas Kebudayaan Aprimas,  Tambo Art Center Yon indra, serta Mahasiswa Pariwisata UNP, untuk bisa menghasilkan solusi terbaik. 

Dalam diskusi bersama tersebut Tambo Arts Center dan HMPI meminta agar bisa mendapat dukungan terhadap semua kegiatan yang mereka lakukan, maka perlu didengar langsung dinas terkait.

Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta agar dinas pariwisata dan Kebudayaan bisa membatu berbagai lembaga, untuk kepentingan Sumatera Barat, disesuaikan dengan kondisi anggaran, dengan berbagai pertimbangan.

"Kita berharap agar dinas  pariwisata dan kebudayaan bisa mengalokasikan anggaran, jika memang memungkinkan, karena semua berguna untuk daerah ini, dan semua pihak juga diharapkan memahami dengan kondisi keuangan Sumbar, jika memang belum bisa diakomodir secara langsung," tutur Supardi.

Dia juga menghimbau, semua pelaku seni dan wisata bisa juga mencari peluang lain dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Barat, dengan berbagai event serta kegiatan ekonomi lainnya.

"Budaya dan seni merupakan bagian pendukung utama wisata, sehingga perlu mendapat perhatian, baik dalam pembinaan maupun anggaran," tambah Supardi.

Pertemuan yang berlangsung sangat terbuka dan humanis tersebut diselingi dengan candaan, sehingga suasana tidak tegang serta kaku.

Semua merasa mendapat porsi dan tempat yang sama dalam menyampaikan pendapat, dan bisa menerima semua masukan.

Editor: Novrianto Ucoxs

Razia Gabungan Kendaraan Mati Pajak, Ini Kata Maswar Dedi
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat , Jasa Raharja , POM Angkatan Darat, Bank Nagari menggelar razia gabungan di hari pertama bagi kendaraan yang belum melakukan pengesahan STNK (Mati Pajak). 

Selasa 27 September 2022 di Fly Over Bandara Internasional Minang Kabau.
Razia ini dilakukan karena Pemeritah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan melalui Program 5 Untung sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022.

Keringanan yang diberikan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 diantaranya :
- Diskon Pajak Kendaraan Bermotor
- Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor
- Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II
- Bebas Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II
- Bebas Pajak Progresif atas Kepemilikan 1 (satu) Keluarga

Dirlantas Polda Sumatera Barat  Kombespol Hilman Wijaya, SIK., MH menyampaikan pihaknya akan rutin  melakukan razia kendaraan yang tidak melakukan pengesahan STNK (Mati Pajak).

“ Kami akan mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar berjalan dengan baik, sehingga pajak yang dikumpulkan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Saat Ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan keringanan bagi penunggak pajak lebih dari 2 (Dua) Tahun. Mereka Hanya Perlu membayar pajak 2 (Dua) Tahun tanpa denda.”

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Maswar Dedi, menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan diskon Pajak bagi wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. 

“Program ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunaikan kewajiban nya,” ujarnya. 

Razia dilaksanakan bersama  Ditlantas Polda Sumatera Barat, Jasa Raharja dan Bank Nagari  sambil menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membuka layanan mobil samsat keliling di lokasi razia sehingga pengendara yang terjaring bisa membayar pajak di lokasi dengan keringan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dirlantas Polda Sumatera Barat berserja Jajaran , Kepala Cabang  Jasa Raharja, Bank Nagari dan POM Angkatan Darat yang telah mendukung program ini,” tutup Maswar Dedi.

Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Dorong Pembangunan RKB di SMAN 1 Padang
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Daswanto asal fraksi PAN mengatakan, pihaknya mendorong anggaran pembangunan lokal baru atau ruang kelas baru di SMA 1 Padang. Idealnya anggaran direncanakan Rp 1,2 milyar untuk tiga ruang kelas baru lengkap mobiler.

"Kita akan dorong di APBD murni 2023 untuk berjuang, agar pelaksanaan ruang kelas baru di kampus I SMA 1 Padang," ujar Daswanto di ruang khusus II DPRD Provinsi Sumbar,  Selasa, 26 September 2022.

Menurut Daswanto dikenal vokal ini, pihaknya mendorong bidang pendidikan Provinsi Sumatera Barat semakin maju. Pihaknya ingin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana di SMA di Sumatera Barat.

"Kita akan mendorong pelajar kita di Sumatera Barat semakin semangat dan cerdas di sekolah. Kita ingin juga guru dapat selalu meningkatkan kemampuan kompetensinya, agar pelajar dapat memahami pelajaran diberikan guru di sekolah," ujar Daswanto.

Untuk diketahui ratusan siswa SMAN 1 Padang bersama orang tua, protes karena merasa dianak tirikan. Siswa kelas 1 ditempatkan belajar di Kampus II SMAN 1 Padang di Gedung SMA Bunda Jalan Bunda, Ulak Karang Kecamatan Padang Utara, Padang.

Siswa atau pelajar menginginkan persamaan hak untuk anak mereka agar bisa belajar bersama siswa SMAN 1 Padang lainnya di Kampus I di Jalan Belanti Raya, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara.

Rori Paslah, salah seorang orang tua siswa mengatakan, pihaknya sudah kecewa dengan dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, karena dinilai amatir atau abal- abal mengelola dinas pendidikan.

"Mental anak-anak kami sudah kena. Kami hanya minta kesamaan hak antara anak-anak di kampus II dengan kampus I. Karena kampus II fasilitasnya tidak memadai dan lokalnya kecil. Dengan jumlah siswa 36 satu lokal tidak masuk akal," ujarnya.

Editor: Novrianto Ucoxs

DPRD Sumbar Terima Kunjungan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau
Selasa, September 27, 2022

On Selasa, September 27, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuk Rajo Lelo didampingi Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menerima kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau membahas rancangan peraturan daerah soal perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, di ruang Banggar DPRD Provinsi Sumbar, 27 September 2022.

Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Datuk Lelo mengatakan, 
Pihaknya mengikuti aturan terbaru dalam membahas anggaran dan melaksanakan anggaran.

"Kita sengaja membicarakan semua pimpinan dan anggota membicarakan hak sama, kita ingin menyampaikan tawaran kepada kepala daerah, pemda itu ada DPRD dan kepala daerah, jadi saya melihat komunikasi harus terbangun semua anggota," ujar Indra Datuk Rajo Lelo.

Menurut Indra Datuk Rajo Lelo, sinergi kepala daerah di Sumbar dengan seluruh stakeholder pada tingkat eksekutif maupun legislatif mewakili daerah pemilihan Sumbar perlu terus ditingkatkan.

"Saya perintah fraksi, saya minta perjuangankan aspirasi masyarakatnya, jadi jangan diputuskan pimpinan fraksi saja," ujar Indra Dt Lelo merupakan ketua DPD PAN Sumbar.

Lanjut Indra Dt Rajo Lelo, pihaknya bisa melakukan dorongan pembangunan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

"Bisa saja kebijakan pembangunan daerah kita dorong, agar dapat pembangunan merata di Sumatera Barat untuk masyarakat kita wakili," ujar Indra Dt Rajo Lelo.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin mengatakan, pihaknya ingin menggali informasi secara intensif, agar pembahasan Banggar berjalan tepat sasaran dan sesuai aturan berlaku. 

"Kita sengaja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau untuk mendapat masukan dengan Ranperda perubahan APBD Tahun 2022," ujar Mahmun Sholikin di ruang Banggar DPRD Provinsi Sumbar,  Selasa, 27 September 2022.

Tampak acara dihadiri Pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Mahmun Sholikin, Amyurlis ucok, Ali Harahap, Sahidin dan Sulaiman Mz.

Editor: Novrianto Ucoxs

Langgar Pemendikbud No. 1/2021, Anggota DPRD Sumbar Laporkan Kadis Diknas Sumbar ke Ombudsman
Senin, September 26, 2022

On Senin, September 26, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Sumbar H. Hidayat, SS, MH., mengadu ke Ombudsman Sumbar terkait terbitnya SE Diknas Sumbar tentang penambahan rombongan belajar (lokal tambahan) untuk siswa yang tidak diterima melalui PPDB Online tahun 2022.

Pasalnya, lanjut Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, gara gara SE Diknas Sumbar tersebut, ada SMA di kota Padang yang terpaksa menambah lokal baru untuk menampung siswa di SMA Negeri yang dilakukan tanpa online/tidak transparan. 

Padahal, sesuai Permendikbud Nomor 1 tahun 2021, penerimaan siswa baru harus melalui  jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orangtua yang dilakukan secara online.

"Menurut saya, ini sudah melanggar Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB yang menyatakan bahwa PPDB harus dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel, sehingganya dilakukan secara online," jelas Hidayat usai melaporkan ke Ombudsman Sumbar, Senin (26/9/202). 

Menurut Hidayat yang merupakan anggota Komisi V (Bidang Pendidikqn) DPRD Sumbar, kebijakan Dinas Pendidiian Sumbar itu berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan merobek azaz keadilan pada pelaksanaan PPDB.

"Saya juga melihqat adanya dugaan maladministrasi atas keluarnya SE Diknas tentang Pemenuhan Daya Tampung PPDB tersebut. Karena itu saya mengadu ke Ombudsman dan minta diperiksa/diuji oleh Ombudsman agar pada PPDB khususnya untuk SMA Negeri tidak terjadi lagi pada tahun tahun mendatang," pungkas Hidayat. 

Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua DPRD Sumbar Terima Kedatangan Perwakilan Driver Ojek Online
Senin, September 26, 2022

On Senin, September 26, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Lima orang perwakilan dari driver ojek online (Ojol) di Sumbar kembali mendatangi DPRD Provinsi Sumbar untuk mempertanyakan perkembangan tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang digelar beberapa waktu terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin pagi (26/9) diruang khusus 1 DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, ketua komisi 3 Ali Tanjung, ketua Organda Sumbar Imral Adenansi, Sekda Sumbar Hansastri, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Noviardi dan sejumlah anggota DPRD Sumbar.

Yang mana sejumlah tuntutan para driver ojek online tersebut yaitu, menolak kenaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga menyampaikan sejumlah tuntutan seperti, mencabut izin aplikator yang tidak patuhi regulasi, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator, bentuk payung hukum untuk driver online, wujudkan kesejahteraan sosial bagi driver online Indonesia serta menolak aplikasi baru yang beroperasi di Sumbar.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi katakan, surat tuntutan sudah ditanda tangani dan akan segera ditindak lanjuti.

"Selain itu, dalam waktu dekat kita akan menggelar rapat dengan mitra terkait dan juga akan mengundang perwakilan dari teman-teman driver ojek online guna mencari solusi atas permasalahan ini. Inshaallah minggu depan kita akan gelar rapat," tutur Supardi.

Terkait kenaikan harga BBM, Supardi menyampaikan, Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sangat mensupport dan membantu para pengguna jasa keuangan di bidang transportasi termasuk juga ojek.

"Hanya saja salinan PMK tersebut belum kami terima dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa merealisasikan sesuai dengan PMK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat membantu teman-teman driver ojek kita," terang Supardi.

Selanjutnya Supardi menghimbau kepada aplikator nakal yang sering merobah tarif agar senantiasa patuh kepada ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan.

"Kenyataan dilapangan sering kita lihat tarif ojek online ini selalu berbeda-beda, ada yang murah dan ada yang mahal. Sehingga ini merupakan hal yang sangat merugikan. Sementara Kementerian Perhubungan sudah menentukan tarif tentang masalah itu," ujar Supardi.

Editor: Novrianto Ucoxs

Silaturrahmi Dengan PWNU, PMII Harus Orang Pergerakan
Minggu, September 25, 2022

On Minggu, September 25, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Padang harus merasakan pentingnya peningkatan kualitas pengkaderan di PMII.

Sehingga mampu melahirkan  pemimpin yang berkualitas, baik selama menjadi mahasiwa maupun setelah lepas dari status mahasiswa.

Demikian diungkapkan Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Sumatera Barat  Tan Gusli, pada pembukaan kegiatan silaturrahmi dan penguatan pemahaman nilai-nilai keaswajaan PMII se Kota Padang, Sabtu (24/9/2022) di aula PWNU Sumbar jalan Ciliwung No.10 Padang. 

Hadir Wakil Sekretaris PWNU Sumbar Eri Gusnedi. Sedangkan dari PMII hadir pengurus PC PMII Kota Padang, Komisariat dan Rayon PMII yang ada di sejumlah perguruan tinggi di Padang.

Menurut Tan Gusli, silakankan laksanakan pengkaderan, agar melahirkan pemimpin masa depan. Selain itu dapat meningkatkan  kualitas pengkaderan. 

“Di setiap perguruan tinggi di Kota Padang diharapkan kepengurusan PMII sudah ada. Pengurus yang sudah ada agar aktif bergerak merekrut keanggotaan melalui pengkaderan,” tambah Kiai Tan Gusli.

Lebih lanjut Tan Gusli, memberikan peluang kepada PMII, jika akan melaksanakan pengkaderan dan kegiatan lainnya bisa memanfaat fasilitas di PWNU ini. 

“Aula ini bisa ananda manfaatkan untuk berbagai kegiatan,” kata Tan Gusli.

“Jagalah ukhuwah, persatuan, jangan terpecahbelah, dan yang lebih penting jaga serta amalkan amaliyah Ahlussunnah Waljamaah An-Nahdliyah. Kegiatan hari ini sebagai bagian dari memperkuat pemahaan nilai-nilai keaswajaan PMII. Karena itu ikuti acara ini dengan baik dan aktif,” kata Tan Gusli, yang juga mantan Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Padang ini.

Kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh Wakil Ketua PWNU Sumbar Armaidi Tanjung  dan kilas balik PMII Padang oleh Ketua PC PMII Kota Padang tahun 2007 Sahlul Munal.

Sahlul Munal kembali terpilih dan mengaktif PMII Kota Padang setelah mengalami kevakuman beberapa tahun sebelumnya. 

Sahlul Munal menyebutkan, PMII itu harus bergerak. Setiap kader PMII harus menjadi orang pergerakan. 

Hal ini sesuai dengan namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang berarti kadernya harus melakukan pergerakan. 

Tentu saja pergerakan disini pergerakan yang positif membangun jati diri mahasiswa. 

“Pengurus PMII harus berpikir apa yang bisa diberikan kepada anggota PMII di masing-masing level kepengurusannya. Sebagai mahasiswa harus berbuat dan bergerak selama mengemban amanah organisasi PMII,” tutur Sahlul Munal yang sekarang menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan MAN IC Padang Pariaman ini.(AT)

Matangkan Hadirnya Perda Penyiaran, KPID Sumbar Sambangi KPID Lampung
Jumat, September 23, 2022

On Jumat, September 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat menggelar kunjungan KPID Lampung dalam mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyiaran.

Komisioner  KPID Sumbar bidang pengawasan isi siaran Ficky Tri Saputra dalam keterangan tertulis di Padang, Jumat mengatakan keberadaan peraturan daerah tentang penyiaran dinilai penting karena dapat memberi perlindungan hak-hak masyarakat serta memberdayakan eksistensi KPID dalam pengawasan isi siaran.

"Saat ini Sumbar belum memiliki Perda Penyiaran dan kita ingin perda ini lahir di Sumbar. Saat ini pemerintah daerah dan DPRD provinsi Sumatera Barat saat ini serius untuk melahirkan perda tersebut, karena dengan adanya perda maka akan memberikan dampak positif bagi industri penyiaran di Sumatra Barat," kata dia.

Menurut dia kunjungan ke KPID Lampung sebagai tujuan studi tiru dalam pembentukan Perda penyiaran karena provinsi Lampung sudah sejak tahun 2015 memiliki perda.

"Sudah pasti banyak pengalaman akan keberlanjutan penerapan Perda bagi dunia penyiaran," kata dia.

Sementara itu Ketua KPID Lampung Budi Jaya mengapresiasi adanya inisiatif dari KPID Sumatera Barat untuk melahirkan perda penyiaran.

Menurutnya keberadaan peraturan daerah sangat membantu KPID Lampung dalam penyiaran.

Komisioner KPID Lampung Febrianto berharap setelah perda lahir mesti dikuatkan dengan peraturan gubernur agar hadirnya Perda bisa sangat kuat.

Sementara Korbid Pengawasan Isi Siaran KPID Lampung Nisa’ul Fithri Mardani Syihab mengatakan isi dari  perda penyiaran lembaga penyiaran wajib hmenonjolkan konten lokal, dimana pada perda penyiaran , dalam prakteknya harus memakai bahasa daerah masing masing.

Ia mencontohkan di Lampung sangat multi kultur sehingga setiap konten lokal wajib menggunakan bahasa suku bangsa Lampung, walaupun yang di angkat dari suku bangsa lain.

Sementara itu terkait penindakan pelanggaran, lebih mendahulukan tindakan preventif dengan cara melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum adanya penindakan karena kesalahan berulang yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu sendiri. (*)

Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib Hadiri Sertijab Ketua BPK Perwakilan Sumbar
Jumat, September 23, 2022

On Jumat, September 23, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib mengucapkan terimakasih pada ketua BPK Perwakilan Sumatera Barat yang lama dan mengucapkan menyambut kedatangan penggantinya Arif Agus, SE,MM,Ak,CPA,CSFA, untuk mengabdi sebagai kepala perwakilan BPK Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Suwirpen Suib ketika menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) antara pejabat lama dan baru, di gedung perwakilan BPK RI, jalan Khatib Sulaiman Padang, Jumat (23/9/2022).

Suwirpen juga mengapresiasi kepala Perwakilan BPK RI yang lama, dengan semua masukan dan koreksi, sehingga bisa menjadi perbaikan serta perhatian DPRD Sumbar khususnya, dan pemerintahan provinsi Sumatera Barat umumnya.

"Terimakasih kita ucapakan pada pejabat lama, yang sudah memberikan masukan, serta mengoreksi semua laporan, sehingga menjadi pembelajaran agar bisa merancang dan memakai anggaran secara benar, tanpa rekayasa, dan tidak menjadi pelanggaran hukum, pada kepala Perwakilan BPK RI yang baru, kami ucapkan selamat datang, moga nyaman bekerja di daerah ini," tutur Suwirpen.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini, pemerintahan Sumatera Barat sudah lebih dari 10 kali menerima catatan wajar tanpa pengecualian (WTP), dan dari 19 kabupaten/kota ada 18 daerah penerima WTP.

"Kita berharap pada tahun ini semua daerah di Sumatera Barat menerima WTP, termasuk provinsi, sehingga administrasi pengelolaan keuangan memang benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan berlaku," tambah Suwirpen.

DPRD Sumbar selalu mendukung semua penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tertib administrasi, khususnya menyangkut keuangan, dan akan melakukan koreksi jika dinilai tidak pada tempatnya, dengan membentuk panitia khusus, sehingga semua berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya.

"Semua masukan BPK dalam penggunaan dan penganggaran tetap akan kita laksanakan, sehingga tidak terjadi pelanggaran administrasi dan hukum," tutup Suwirpen.

Editor: Novrianto Ucoxs

Anggota Komisi II DPRD Sumbar dari Fraksi PDI-P Syamsul Bahri Beri Bantuan Bibit
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tampaknya anggota komisi II DPRD Sumbar dari fraksi PDI-P Syamsul Bahri melakukan pengabdian pada masyarakat tidak pernah terhenti.

Setelah memberikan bantuan pada nelayan, kembali Syamsul Bahri memberikan dukungan pada 6 kelompok Perhutanan Sosial, di Pasaman Barat, Kamis (22/9/2022).

Pada kesempatan tersebut anggota DPRD Sumbar asal pemilihan Pasaman-Pasaman Barat tersebut juga memberikan pelatihan usaha aren dan alpukat, sekaligus memberikan bantuan bibit aren, alpukat, pinang dan batara.

Syamsul Bahri juga meminta pada kelompok Perhutanan Sosial untuk bisa menjadikan hutan sebagai sumber perekonomian masyarakat.

Dalam pelatihan dan pemberian bantuan, Syamsul Bahri selalu memotivasi masyarakat agar tetap semangat, dengan yel-yel merdeka, dan disambut gemuruh teriakan merdeka dari semua yang hadir.

"Merdeka!!! Mari kita tetap semangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan perekonomian, demi masa depan anak-cucu kita, karena saat ini banyak potensi yang bisa kelola, khususnya pada bidang perhutanan, dengan melakukan budidaya aren," tutur Syamsul Bahri sembari memberi motivasi.

Ditambahkan Syamsul Bahri, aren merupakan salah satu tanaman potensial, karena perbandingannya ekonominya 10 batang aren sama dengan 2Ha sawit, karena itu semua pihak harus mendukung, baik bibit, pengolahan dan pemasarannya.

"Kita melihat potensi amat besar untuk budidaya aren ini, jadi harus kita dorong dan kita dukung pengembangannya, demi peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk juga bagaimana BANK Nagari milik daerah bisa mengucurkan pinjaman pada petani perhutanan sosial tersebut dengan program SIMAMAK nya," tambah Syamsul Bahri.

Ia juga memberikan beberapa tips atau cara pada petani, sehingga bisa mendapatkan pinjaman program SIMAMAK tersebut.

Sekaitan dengan motivasi dan bantuan bibit, kepala KPHL Pasaman Raya Tera, mengatakan, sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Syamsul Bahri, karena sangat dibutuhkan masyarakat.

"Apa yang dilakukan pak Syamsul Bahri ini amat bermanfaat bagi masyarakat, karena motivasi serta tehnik dan bantuan bibit merupakan hal yang ditunggu masyarakat," terang Tera.

Pernyataan tersebut juga ditambahkan salah seorang petani Perhutanan Sosial Alimin, dimana ia menilai Syamsul Bahri sosok yang harus dipertahan sebagai wakil mereka di DPRD Sumbar, karena tanpa pernah terhenti melakukan pengabdian pada masyarakat daerah pemilihannya.

"Setahu saya, belum 1 bulan pak Syamsul Bahri bertemu dan memberikan bantuan pada kelompok nelayan dan petani, sekarang bertemu dan memberi bantuan pada kami, ini merupakan sebuah pengabdian luar biasa, wakil rakyat seperti beliau harus tetap ada di DPRD Sumbar atau DPR-RI, sehingga masyarakat terbantu dan termotivasi," tutup Alimin dengan semangat.

Editor: Novrianto Ucoxs

Wahyu Iramana Putra: Organisasi yang Mengatasnamakan PPM yang Tidak Bernaung di Bawah LVRI adalah Ilegal
Kamis, September 22, 2022

On Kamis, September 22, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumatera Barat H. Wahyu Iramana Putra, SE., menegaskan, organisasi yang mengatasnamakan PPM yang tidak bernaung dibawah LVRI adalah ilegal. 

Penegasan itu disampaikan Wahyu saat memberikan arahan  kepada pengurus dan anggota PPM PC Payakumbuh-Limapuluh Kota di Komplek Makoramil Payakumbuh Rabu, 21 September 2022.

"PPM Merupakan anak kandung yang dilahirkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Organisasi yang mengatasnamakan PPM yang tidak bernaung dibawah LVRI adalah ilegal. Kita adalah PPM yang diakui oleh panglima TNI," pungkas Wahyu.

Dikatakannya, anggota PPM harus taat beragama dan mematuhi AD/ART.

"Kita bukan gerombolan preman, jangan membawa kepentingan pribadi atas nama organisasi," terangnya.

Pada kesempatan itu, Wahyu mengintruksikan Plt ketua PPM Kota Payakumbuh agar mempersiapkan pengukuhan pengurus cabang. Dan untuk mendukung hal ini, PPM Sumatera Barat akan melaksanakan Rapat Kerja Daerah di Kota Payakumbuh sekaligus pengukuhan pengurus cabang dan ranting. 

"SK ketua PPM Payakumbuh-Limapuluh Kota yang sah ada─║ah SK yang diterbitkan oleh PPM Sumatera Barat," cakapnya. 

Sedangkan Resimen Yudha Putra, kata Wahyu, merupakan bagian dari PPM. Resimen harus satu komando dengan PPM. 

"Untuk kaderisasi kita akan melaksanakan Pedidikan Dasar Militer (Diksarmil) sebanyak 40 anggota di Yonif 131 Brajasakti. Komandan Bataliyon Resimen Yudha Putra adalah ex officio Ketua PPM," ungkapnya.

"Beberapa waktu yang lalu saudara Khairul Saleh yang mengatasnamakan PD PPM Sumatera Barat mendatangi PC Payakumbuh. Padahal dia sudah dipecat dari PPM yang bernaung dibawah LVRI," lanjutnya.

Menurut Wahyu, PPM yang diakui oleh oleh LVRI di setiap tingkatan adalah PPM yang dipimpin oleh Ketua Umum Berto Izaak Doko dengan Sekjend Delanoer.

"Jangan beri tempat oknum yang mengatasnamakan PPM untuk memecah belah organisasi kita. Bagi anggota yang tidak taat aturan silahkan keluar dari PPM dibawah LVRI," tegas Wahyu.

"Oktober kita adakan Diklatsarmil Yudha Putra di Kota Payakumbuh, Rakerda PPM se Sumbar di Kota Payakumbuh, dan pada medio Oktober atau November kita adakan studi banding Ketua PC, Ketua LVRI Sumbar dan beberapa pengurus PD PPM Sumbar. Mari kita pesiapkan kegiatan itu dengan matang, dan abaikan setiap bentuk propaganda yang ingin memecah bepah kita," ujarnya.

Pertemuan ini dihadiri juga Pengurus Daerah yaitu Sekretaris Dewan Paripurna Decky Sapolly, Wakil Ketua Eri Iswandi, Wakil Ketua bidan peranan wanita Tri Nurmianti, Wakil Sekretaris Emma Yanti dan Wakil Sekretaris Endrico Pratama serta Plt Ketua PC Hasanuddin dan Pengurus lainnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SHI