PILIHAN REDAKSI

Guntur Romli Sebut Alquran Tidak Melarang Nikah Beda Agama, Ketua KNPI: Tidak Paham Agama, Sepertinya Perlu Dirukiyah

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama tidak sependapat dengan pernyataan politikus PS...

Advertorial

Kuota Solar Sumbar Turun 3 Persen dari Tahun Lalu, Perlu Pengawasan Satgas
Kamis, Juni 16, 2022

On Kamis, Juni 16, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kuota bahan bakar Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar untuk Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2022, sebesar 3 % apabila dibandingkan pada tahun lalu. Pada tahun 2021 kuota JBT 414.606 Kiloliter dan untuk tahun 2022, 411.029 KL, terjadi penurunan 3.577 KL.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Pembangunan dan Perekonomian Wadarusmen,SE.MM dalam Acara Rapat Koordinasi BBM dan LPG tabung 3 Kg bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat di Triarga Bukittinggi, Kamis (16/6/2022). 

Gubernur lebih lanjut katakan dari awalnya pemprov  Sumbar  telah mengusulkan kuota solar bersubsidi untuk Sumatera Barat ke BPH Migas untuk 2022 sebesar 150 persen dari kuota yang didapatkan pada 2021, namun BPH Migas menetapkan jatah untuk Sumatera Barat turun pada tahun ini.  

Namun BPH Migas menetapkan kuota JBT solar dilakukan secara kondisional tergantung dengan keuangan negara, ada kalanya naik dan ada kalanya turun seperti saat kondisi sekarang.

"Dampaknya jalanan di Kota Padang dan beberapa Kabupaten/Kota di Sumbar rasanya kian sempit bukan karena berkurangnya lebar badan jalan, namun karena truk berukuran besar berjejer di jalan raya, sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang menyediakan solar bersubsidi untuk masyarakat.  Pemandangan antrean panjang ini, hampir jamak terjadi di SPBU di Sumbar," ungkapnya.

Wadarusmen jelaskan, fenomena ini yang terjadi beberapa waktu terakhir dan banyak warga yang mengeluh karena antrean panjang ini tak hanya membuat kemacetan, namun berdampak bagi pelaku usaha yang tokonya tertutup kendaraan pada saat mengantre. 

"Dengan kuota 411.029 kiloliter untuk tahun 2022, maka dalam sehari hanya 1.100 kiloliter yang disebar ke seluruh SPBU di Sumbar.  Tentu dengan adanya penurunan untuk kuota JBT solar, maka perlu pengawasan agar kuota yang ada dapat terdistribusi secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Perpres 191 Tahun 2014. Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak," mintanya.

Wadarusmen juga sampaikan, untuk kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada tahun 2021 sebanyak 484.236 Kiloliter, sedangkan untuk tahun 2022 adalah 242.118, namun kuota ini sudah dilakukan revisi kembali ke kuota awal sebesar 484.236 kiloliter. 

"Pemakaian JBT Solar untuk Provinsi Sumatera Barat sudah over kuota sebesar 107 % dari penetapan kuota sejak bulan Januari - Juni 2022. Begitupun untuk kuota JBKP Pertalite juga sudah over kuota sebesar 132%. Dengan adanya kondisi over kuota tersebut, tentu perlu adanya pengawasan yang optimal dari pihak Pemda dan seluruh stakeholder terkait," katanya.

Ia juga sampaikan, pemprov Sumbar telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 540-376-2022 tanggal 27 April 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan LPG 3 Kg di Sumbar. 

"Sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran terkait pengawasan  terhadap pendistribusian BBM. Oleh karena itu dipandang penting agar kebijakan pembentukan Satgas BBM dan LPG 3 Kg, dapat dijadikan landasan bagi Kabupaten/Kota untuk membentuk Satgas yang sama di daerahnya masing-masing.  Apalagi untuk daerah-daerah yang rentan penyelewengan pendistribusian BBM, maka pembentukan Satgas BBM menjadi suatu keharusan," katanya.

Selain itu Wadarusmen juga jelaskan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG tabung 3 Kg di Provinsi Sumatera Barat, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran tertinggi LPG Tabung 3 Kg ditingkat Pangkalan.

Selanjutnya berhubung LPG tabung 3 Kg merupakan kategori barang bersubsidi, maka terdapat tantangan dalam pelaksanaan subsidi bagi LPG 3 Kg di Sumatera Barat diantaranya;  

1. Penerima program subsidi sulit diidentifikasi. 2. Distribusi belum tepat sasaran (rawan diselewengkan) dan disinyalir juga dimanfaatkan oleh kelompok konsumen yang tidak berhak menggunakannya seperti restoran besar, hotel, usaha peternakan dan usaha pertanian. 3. Jumlah penggunaan tabung tidak dapat dibatasi. 4. Rawan terjadinya pengoplosan dan penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG tidak bersubsidi. 

Ia juga katakan terkait permasalahan BBM pada saat ini sebetulnya bukan lagi menjadi isu lokal saja, namun sudah menjadi permasalahan secara global. 

Harga minyak dunia yang terus melonjak dan besarnya dana subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah, menjadikan isu ini menjadi hal yang penting untuk disikapi segera.

"Kita berharap ada kebijakan baru dari pemerintah untuk menyikapinya karena tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin besar.
Dengan kehadiran pejabat yang berwenang dari pemerintah pusat, semoga dapat memberikan gambaran tentang rencana kebijakan pemerintah kedepan dalam rangka mengantisipasi permasalahan terkait dengan pendistribusian BBM dan Gas dan arahan terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah," ujar Wadarusmen mengakhiri.

Hadir dalam acara, Ketua DPRD, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Asisten yang membidangi Perekonomian se Sumatera Barat, Asisten yang membidangi Perekonomian, Kepala  Dinas yang membidangi perdagangan Kab/Kota, Dinas yang membidangi pertanian Kab/Kota dan Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kab/Kota serta Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 

Narasumber dari BPH Migas, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Koordinator Barang Penting Kementerian Perdagangan. BPH Migas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, dan Sales Area Manager Pertamina. (*)

Terkait Maladministrasi Yang Dilakukan Wali Nagari RGMS, Dinas DPMD Bakal Surati Camat Sutera
Rabu, Juni 15, 2022

On Rabu, Juni 15, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Loli Novita bakal menyurati Camat Sutera, terkait pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Aprizal. 

"Ya, untuk persoalan itu kita dari dinas bakal menyurati Camat Sutera, dan kita minta camat untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut," katanya pada wartawan Rabu (15/6/2022). 

Sebelumnya, disampaikan Loli, terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Wali Nagari Rawang Gunung Malelo, pihaknya dari dinas telah menerima laporan dan surat putusan akhir dari Ombudsman. 

"Laporan dan surat putusan akhir dari Ombudsman telah kita terima. Untuk itu, sebelum kita bahas diminta dulu Camat Sutera memanggil wali nagari bersangkutan dan menyelesaikannya dibawah. Kalau tidak juga selesai, baru kita dari dinas yang turun tangan," ucapnya. 

Diketahui sebelumnya, Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemeritah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelesaikan perkara mal administrasi terhadap pemberhentian perangkat nagari Robi Hermanto yang dilakukan Walinagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera.

Dimana, Ombudsman telah menerima laporan dan telah memproses serta melakukan pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan pelapor, terlapor, keterangan Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesel dan Camat Sutera.

Kemudian Ombudsman Sumbar juga telah melakukan konsiliasi dengan menghadirkan terlapor, pelapor, Camat Sutera diwakili Sekretaris Camat dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 29 Juli 2020.

Dalam konsiliasi tersebut, disepakati bahwa terlapor Aprizal harus membayar kompensasi sesuai penghasilan tetap dari jabatan pelapor selama 6 bulan sebagaimana tertuang dalam hasil akhir pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat nomor 0165/LM/IV/2020/PDG. 

"Jika dalam waktu tertentu wali nagari Rawang Gunung Malelo Surantih tidak menjalankan hasil konsiliasi kesepakatan itu sama dengannya pembunuhan hasil dari konsiliasi, maka kepada Bupati, Inspektorat dan Dinas DPMD Kabupaten Pesisir Selatan kami sarankan dapat menyelesaikan perkara ini," kata Asisten Ombudsman Sumbar, Dheka Arya Sasmita. 

Sementara itu, Robi Hermanto selaku pelapor dan korban pemberhentian wali nagari tanpa prosedur yang jelas mengatakan, meminta dan menagih janji wali nagari sesuai hasil konsiliasi dari Ombudsman yang dihadiri langsung oleh Camat Sutera diwakili Sekretaris Camat dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada 29 Juli 2020 lalu. 

"Sampai sekarang belum ada realisasinya, padahal wali nagari sudah berjanji dan membuat surat pernyataan diketahui Camat Sutera bahwasanya dia akan merealisasikannya ditahun 2021. Tapi kini sudah 2022 belum juga diselesaikan, dan wali nagari cuman janji-janji dari dulu sampai sekarang,"kata Robi. 

Kendati demikian, lanjutnya, kini ia meminta wali nagari segera memberikan kepastian atas hasil dan kesepakatan serta pernyataan yang dibuat sendiri oleh wali nagari. 

"Kalau tidak ada juga kepastian dari wali, proses selanjutnya saya laporkan kembali ke Ombudsman. Bahwasanya, wali nagari tidak kompetitif terhadap hasil konsiliasi dan kesempatan yang sudah digelar pada Juli 2020 lalu,"tutupnya. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Komisi I DPRD Sumbar Bahas Ranperda Pertanggungan-jawaban APBD 2021
Rabu, Juni 15, 2022

On Rabu, Juni 15, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Untuk lebih mendalami dan meminimalisi temuan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan menghindari dampak hukum karena kelalaian dalam realisasi anggaran, komisi I DPRD Sumbar melakukan rapat kerja dengan semua mitra di kota Bukit Tinggi 14-17 Juni 2022.

Rapat kerja tersebut membahas juga LHP-BPK dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggung-jawaban APBD 2021, guna menghasilkan keputusan optimal dalam menetapkan menjadi Peraturan daerah nantinya.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung ketua komisi Sawal, dengan wakil ketua Maigus Nasir dan sekretaris Rafdinal, dan di hadiri anggota komisi seperti Hendra Irwan Rahim, Yunisra Sahiran dan Leliarni.

Pada kesempatan tersebut ketua komisi 1 DPRD Sumbar Sawal mengatakan, semua mitra kerja harus secara cermat dalam merealisasikan anggaran, sehingga bisa dipergunakan secara optimal, dan menghindari adanya kelalaian dalam hal tersebut.

"Kami meminta kepada semua pihak, khususnya mitra kerja, agar bisa merealisasikan anggaran secara optimal, tapi harus jauh dari kelalaian penggunaan, sehingga tidak berdampak buruk, dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan kejanggalan, sehingga tidak memiliki efek hukum nantinya," tegas Sawal.

Pertemuan tersebut juga mengakomodir semua masukan, serta koreksi terhadap mitra kerja, sehingga hasil yang didapatkan setelah ini akan mendekati sempurna dan jauh dari keteledoran.

"Kita menerima masukan mitra, namun juga tetap melakukan koreksi, sehingga hasil rapat kerja ini akan jauh lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak, termasuk masyarakat Sumatera Barat," tambah Sawal lagi.

Pernyataan tersebut dipertegas politisi senior, mantan ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim, dimana dalam menjalankan fungsi kontroling atau pengawasan serta pembuat aturan dan penganggaran, sangat penting untuk menghimpun semua masukan, baik dari masyarakat langsung maupun mitra kerja, sehingga jelas dan bermanfaat nantinya setelah menjadi aturan.

"Kita laksanakan tugas pokok kita yakni legislasi, kontroling, dan budgeting, guna kepentingan semua pihak, tentunya untuk masyarakat secara keseluruhan, dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk juga mitra, seperti yang kita lakukan saat ini," papar Hendra Irwan Rahim, Rabu (15/6/2022).

Hal senada juga disampaikan anggota komisi 1 lainnya, seperti Desrio Putra, dan Syafril Huda, dimana semua masukan akan ditelaah bersama, guna menjadi masukan dalam peraturan daerah nantinya.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Dipimpin Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, Induk Keluarga Minangkabau Usung Misi Bersatu Mandiri Sejahtera bagi Masyarakat
Rabu, Juni 15, 2022

On Rabu, Juni 15, 2022

BENTENGSUMBAR.COM – Dewan Pimpinan Pusat Induk Keluarga Minangkabau (DPP IKM) didirikan agar adat istiadat Ranah Minang di rantau orang selalu terjaga dengan baik. 

IKM juga ingin menjadi pelopor perdamaian dan persatuan Indonesia, bagi masyarakat Minangkabau khususnya, seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal IKM Bundo Yemelia saat Konferensi Pers yang digelar pada Rabu, 15 Juni 2022 di Jakarta.

Bundo Yemelia mengatakan, IKM saat ini berada di bawah kepemimpinan baru Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. yang bergelar Datuak Rangkayo Basa, sebagai Ketua Umum. 

Program utama yang dijalankan IKM adalah untuk menjaga persatuan Indonesia dengan merangkul dan bersinergi dengan masyarakat IKM.

"Tiga bulan ke depan nanti kita akan tahu bagaimana warna dan tujuan dari kepemimpinan Pak Boy Rafli terkait fungsi dan keberadaan dari IKM," kata Bundo Yemelia.

Lebih lanjut Bundo Yemelia mengatakan bahwa Minangkabau itu bersatu, meskipun Sumatera Barat (Sumbar) punya organisasi di setiap daerahnya, tapi harus tetap bersatu.

Adapun keberadaan dari beragam organisasi kedaerahan di Sumbar tersebut memang punya tujuan yang sama, untuk bersatu.

"Program kerja yang dijalankan IKM sama dengan motonya, 'Bersatu, Mandiri, Sejahtera', dan itu akan bisa kita wujudkan jika kita bersatu," kata Bundo Yemelia.

Selain itu, Bundo Yemelia juga mengajak masyarakat IKM untuk tetap melestarikan budaya Minangkabau walaupun tinggal di rantau, dengan menjadikan IKM pengasuh kepada pemuda-pemudi di perantauan. 

Saat ini DPP IKM memegang lisensi hukum Induk Keluarga Minangkabau dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Laporan: Muhammad Fadhli

TPP Dewi Sumbar Beberkan Hasil Visitasi Persiapan ADWI 2022
Rabu, Juni 15, 2022

On Rabu, Juni 15, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Setelah Tim Pemberdayaan dan Pengembangan  (TPP) Desa Wisata (dewi) melakukan visitasi ke tiga desa wisata yang berhasil masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yaitu Desa Wisata Pariangan di Tanah Datar, Geopark Silokek di Sijunjung dan Green Talao Park (GTP) di Padang Pariaman maka hari ini ,Selasa (14/6/22) tim melakukan monitoring evaluasi bersama Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan OPD Terkait dari 3 lokasi desa wisata yang bertempat di ruang rapat Dinas Pariwisata Sumbar.

Penilaian ADWI ini nantinya akan langsung dikunjungi oleh Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Monev dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dispar Sumbar Doni Hendra dimoderatori oleh Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata Dispar Sumbar, Asril.

Tim TPP Dewi Sumbar di bagi tiga kelompok , Tim Pariangan, Tim Geopark Silokek dan Tim GTP.

Elvis Kasmir koordinator Tim TPP Dewi Sumbar Green Talao Park  mengungkapkan dari beberapa sektor yang dipersiapkan baik, infrastruktur destinasi,  homestay, kelembagaan pokdarwis sampai produk unggulan buah nipah yang merupakan buah khas dari desa wisata tersebut  harus bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam penjurian ADWI 2022. 

Sejarawan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr Siti Fatimah sebagai tim TPP Desa Wisata Nagari Pariangan, memaparkan hasil visitasi yang berfokus kepada CHSE destinasi, dimana masalah sampah dan toliet perlu dibenahi serta keunikan batik dari ampas kopi  yang tidak ada di tempat lain sebagai produk unggulan desa wisata Pariangan.

"Selain fokus masalah CHSE kita perlu menonjolkan keunikan  Nagari Pariangan contoh usaha kreatif UMKM Batik Ampas Kopi yang belum memiliki galeri dan manjamen yang terstruktur karena untuk destinasi alamnya sudah unggul tak perlu diperdebatkan lagi indahnya," ujar Bundo Siti Fat panggilan akrab Dr. Siti Fatimah.

Tim Geopark Silokek , Adek Yulviandi, Datuak Wa'ang, Ilhamsyah Mirman dan Mona Sisca membeberkan masukan khusus dari hasil visitasi antara lain persiapkan apa saja yang akan ditonjolkan oleh Geopark Silokek saat penjurian dan kunjungan Menteri Sandiaga Uno antara lain  spot goa di ngalau basurek, kesenian khas talempong kayu dan  indahnya  bebatuan purba yang berusia ratusan tahun serta bentangan sungai batang kuantan tempat yang cocok untuk sport turism arung jeram.

Menanggapi pemaparan tersebut Kabid Doni merasa antusias dengan persiapan penilaian ADWI yang mana ada 7 kategori penilaian yaitu evaluasi kita fokus masukan kita untuk 7 kategori anugerah desa wisata : 

1.daya tarik alam dan buatan 
2. homestay 
3. souvenir 
4. digital dan kreatif 
5. toilet umum 
6. CHSE 
7. kelembagaan desa wisata 

"Semoga proses berbenah desa wisata kita ini tidak hanya untuk memenangi ADWI saja, namun berlanjut terus menonjolkan keunikan destinasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri," tutup Kabid Doni.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Kapolda Sumbar Resmikan Batalyon C Pelopor Satbrimob
Selasa, Juni 14, 2022

On Selasa, Juni 14, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Sumatera Barat kini memiliki Batalyon baru yaitu Batalyon C Pelopor yang berada di Kabupaten Dharmasraya.

Batalyon baru tersebut diresmikan langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH, Selasa (14/6) melalui upacara pembentukan dan peresmian Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar.

Hal ini ditandai dengan penyerahan pataka (bendera lambang pasukan) yang bernama "Pataka Tunggul Sibinuang Dharma Wira Utama" dari Kapolda Sumbar kepada Wadansatbrimob Sumbar AKBP Tri Hadiyanto, S.Ik selaku Lakhar Dansatbrimob Polda Sumbar. 

Irjen Pol Teddy Minahasa menyebut, pembentukan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar ini menjadi salah satu bagian penting dari tahapan eksistensi yang sejalan dengan realisasi pengembangan Korbrimob Polri.

"Dengan diresmikannya Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar ini, maka Satuan Brimob Polda Sumbar saat ini terdiri dari 3 Batalyon Pelopor dan 1 Detasemen Gegana yang bertugas melakukan penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru hara atau kerusuhan masa kejahatan terorganisasi yang menggunakan senjata api atau bahan peledak, kimia, biologi maupun radio aktif," ucap Kapolda Sumbar. 

Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa berharap, dengan telah diresmikan Batalyon C Pelopor tersebut dapat menambah semangat bagi kinerja personel Satbrimob. Untuk dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekitar di wilayah tugas serta dapat lebih sinergis, eksis dan dinamis. 

"Termasuk harus peka terhadap segala macam hal yang terjadi yang bernuansa gangguan kamtibmas melalui backup operasional kepolisian pada satuan kewilayahan untuk mengantisipasi gangguan keamanan terintensitas tinggi," ujarnya. 

Turut hadir Pejabat Utama Polda Sumbar, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Kapolres Dharmasraya, Kapolres Sijunjung, Kapolres Sawahlunto, Kapolres Solok Selatan, Forkopimda Dharmasraya, Ninik Mamak serta tanu undangan lainnya.

Editor: Novrianto Ucoxs

DPRD Sumbar Tetapkan Perda Mars Sumatera Barat
Senin, Juni 13, 2022

On Senin, Juni 13, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Mars Sumatera Barat dalam rapat paripurna pada Senin (13/6/2022) diruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi katakan, dengan telah ditetapkannya Perda tentang Mars Sumatera Barat, maka lagu Mars Sumatera Barat merupakan lagu wajib setelah lagu Indonesia Raya dan sudah dapat dinyanyikan pada setiap event-event yang berhubungan dengan Sumatera Barat.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah menetapkan Perda tentang Mars Sumatera Barat, semoga dengan hadirnya lagu tersebut bisa lebih meyakinkan kita terhadap kecintaan kita terhadap Ranah Minang," ujar Supardi.

Mengenai Sosialisasi, Supardi meminta Gubernur Sumbar sesegera mungkin membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengikat agar lagu Mars Sumatera Barat dapat berkumandang tidak hanya di Pemerintah Provinsi, namun juga di Kabupaten/Kota di Sumbar akan terikat dengan lagu tersebut.

"Kita minta Gubernur Sumbar segera keluarkan Pergub tentang lagu Mars Sumatera Barat supaya lagu tersebut berkumandang disetiap acara-acara resmi, acara-acara negara dan sebagainya itu wajib kita kumandangkan. Kapan perlu nanti ditempat-tempat sarana hiburan seperti, hotel, restoran dan tempat pariwisata, lagu ini juga kita kumandangkan sehingga lagu ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, namun juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumbar," tutur Supardi.

Sementara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldi mengapresiasi semua pihak yang terlibat atas lahirnya Perda tentang lagu Mars Sumatera Barat. Dengan hadirnya lagu Mars Sumatera Barat menurut Audy, akan menumbuhkan semangat gotong-royong dan menambah kecintaan masyarakat terhadap Sumatera Barat.

"Alhamdulillah Mars Sumatera Barat sudah ditetapkan dan tugas kedepannya adalah bagaimana mensosialisasikan agar lagu ini dapat berkumandang diseluruh pelosok Sumatera Barat. Nantinya kita akan pelan-pelan sosialisasikan mulai dari sekolah- sekolah sampai ke tingat tertinggi," pungkas Audy.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Pengurus Keluarga Besar Suku Guci Jakarta Raya Resmi Dikukuhkan
Minggu, Juni 12, 2022

On Minggu, Juni 12, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Pengurus Keluarga Besar Suku Guci (KBSG) Jakarta Raya resmi dikukuhkan, dimana acara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Bataliyon Armed 7 Bekasi, Sabtu (11/6/2022).

Pengurus KBSG Jakarta Raya yang dikukuhkan untuk periode 2022 - 2025 dengan Ketua Umum Afriwandi, SH, MKn, dan dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan seksi-seksi organisasi serta bundo kanduang.

Pengukuhan secara resmi dilakukan oleh Yonofiar SH, yang merupakan seorang tokoh suku Guci di Jabodetabek, dan juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Tangerang Selatan.

Acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Syawal Guci, dan dilanjutkan perkenalan struktur kepengurusan serta penyerahan pataka, atau bendera panji KBSG oleh Yonofiar kepada pengurus.

Dalam sambutannya Ketua Umum KBSG Jakarta Raya Afriwandi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya murni bersifat sosial dan akan segera didaftarkan badan hukum-nya ke Kemenkumham RI.

"Saya berharap semoga dunsanak yang telah tergabung dalam keluarga besar ini memiliki rasa senasib sepenanggungan, dan ke depannya kita akan menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak" ujarnya.

Lebih lanjut Afriwandi mengatakan, semoga organisasi KBSG semakin berkembang. 

"Di samping kegiatan sosial secara rutin setiap bulan kita juga akan menyelenggarakan  kegiatan keagamaan secara bersama-sama, serta kemudian ada istilah pepatah Minangkabau, dimana kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan," pungkasnya.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Satupena Sumbar Gelar Malewakan IMLF dan Diskusi Literasi Minangkabau
Sabtu, Juni 11, 2022

On Sabtu, Juni 11, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Satupena Sumbar gagas Internasional Minangkabau Literacy Festival (IMLF) yang bakal digelar pada  22-27 Februari 2023 mendatang. 

Langkah awal, Satupena Malewakan IMLF dan Diskusi Literasi Minangkabau, Sabtu (11/6/2022) di auditorium Museum Aditywarman, Jalan Diponegoro Padang. 

Ketua Satupena Sumbar Sastri Bakry dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan IMLF ini merupakan kerja berat yang digagas Satupena Sumbar. 

Diskusi literasi yang digelar ini diharapkan  juga mencari masukan mempersiapkan IMLF yang melibatkan utusan berbagai negara. Sebagian sudah ada yang menyatakan kehadirannya.

“Karena ini ivent internasional, tentu harus.mendapat dukungan luas dari pelaku seni dan budaya di daerah ini. Agar beban berat yang diusung Satupena Sumbar akan menjadi ringan dan sukses dengan adanya dukungan dari berbagai pihak,” tutur Sastri Bakry.

Menurut Sastri, IMLF yang berlangsung lima hari itu akan menggelar seminar, workshop, pameran buku,  pementasan seni budaya yang akan berlangsung di Padang, Bukittinggi, Padang Panjang dan Agam. IMLF akan diikuti sekitar 300 peserta dalam dan luar  negeri.

Diskusi pada Malewakan IMLF dan Diskusi Literasi Minangkabau tersebut dibuka Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syaifullah, S.Pd, MM, Sedangkan narasumber  diskusi tampil pegiat budaya Januarisdi dan pegiat budaya “Mak Kari” Viveri Yudi dengan  moderator Redaktur Budaya RRI Padang Aditya.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syaifullah menyebutkan, ide IMLF yang digagas Satupena Sumbar ini memang  patut didukung bersama dengan adanya kolaborasi berbagai pihak di Sumatera Barat. 

Mudah-mudahan melalui ivent ini literasi Minangkabau yang sudah ada sejak dulu itu bisa disampaikan di forum internasional yang melibatkan banyak negara. 

“Banyak tokoh literasi yang lahir dari Minangkabau, baik berskala nasional maupun internasional,” katanya. 

Turut hadir Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya  Provinsi Sumatera Barat Undri, S.S., M.Si, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar Novrial, S.E., M.A.Ak., pengurus dan anggota Satupena. (AT)

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Sosialisasi Pertashop di Sumatera Barat, Pertamina: Salut Buat Masyarakat Sumbar
Sabtu, Juni 11, 2022

On Sabtu, Juni 11, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar sosialisasi Pertashop di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat, (10/6/2022).

Dalam sosialisasi ini Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program Pertashop. 

"Pemerintah Daerah agar mempedomani ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah," ungkap Yusharto. 

Yusharto menambahkan ditingkat provinsi, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melalui bidang yang menangani kerjasama desa, dapat melakukan fasilitasi kepada DPMD Kabupaten dalam memperoleh informasi program Pertashop.

"Melakukan fasilitasi pembinaan kerjasama Desa kepada DPMD Kabupaten dan membantu memberikan kemudahan pelayanan teknis dalam program Pertashop," tambahnya.

Sementara ditingkat Kabupaten, DPMD dapat melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kerja sama desa dalam Program Pertashop diantaranya dengan mengoptimalkan kemitraan antar pihak yang terlibat di daerah dalam pengembangan program Pertashop.

DPMD juga berperan memberikan dukungan pendataan kerjasama desa dalam program Pertashop serta memberikan konsultasi terkait kerjasama Desa dalam Program Pertashop kepada Pemerintah Desa.

Sementara untuk tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dapat memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi hingga menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBB).

"Menerbitkan PBG setelah calon mitra pertashop membayar retribusi daerah (sesuai Peraturan Daerah masing-masing). Dalam hal pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," kata Yusharto. 

Yusharto  mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya yang mendukung penuh program Pertashop. 

Yusharto mengatakan program Pertashop merupakan salah satu program penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kemandirian desa dalam mempercepat pemulihan ekonomi. 

Yusharto sangat mendukung para pengusaha yang telah membuka usaha Pertashop secara mandiri dengan harapan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat umum, tapi juga memberikan keuntungan usaha bagi desa.

Menurut Yusharto, program Pertashop merupakan suatu objek bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi desa, yang mana Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani pelayanan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

"Perkembangan sebaran Pertashop sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 sejumlah 5.194 outlet. Sepanjang tahun 2022 sudah beroperasi sebanyak 1.126 outlet di mana terdapat perkembangan sekitar 11,2 % dari Tahun 2021," ungkap Yusharto. 

Sementara untuk jumlah Pertashop di Sumatera Barat terdapat 329 outlet, di mana 34 outlet dalam proses pendirian, dan 12 outlet akan beroperasi di bulan Juni.

Sekaitan dengan hal tersebut, Region Manager Retail Sales Sumbagut Aribawa, mengapresiasi animo masyarakat Sumatera Barat, dengan berupaya mendekatkan energi ke masyarakat, melalui program Perta shop.

"Untuk Region Sumbagut sangat nampak tingginya animo masyarakat Sumatera Barat dalam mendekatkan energi, terbukti dengan berdirinya 329 Perta shop, dengan total 773 di regional Sumbagut, berkisar 42,5%, artinya hampir 50% berada di Sumatera Barat," tutur  Aribawa.

Ditambahkannya, diharapkan di daerah lain masyarakatnya juga bisa mencontoh antusias masyarkat Sumatera Barat, dengan niat bisa mendapatkan energi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Kita juga berharap, masyarakat diluar Sumbar bisa mengikuti langkah ini, khususnya masyarakat wilayah region Sumbagut, sehingga dapat merasakan harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya mengakhiri.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tutup TMMD ke-113, Kadis PMD Sumbar Harapkan Pelihara Hasil TMMD
Jumat, Juni 10, 2022

On Jumat, Juni 10, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa/Nagari (TMMD/N) ke-113 Tahun 2022 Kabupaten Dharmasraya, di Audtiorium Pemda, Kamis (9/6/2022). 

Penutupan ini dihadiri Pemprov Sumbar yang diwakilili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar Amasrul, SH., Kasrem 032/Wirabraja Kolonel (Inf) Josep Tanada Sidabutar, Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, Dandim 0310/SSD Letkol Inf Endik Hendra Sandi, Kapolres AKBP Nurhadiansyah, Forkopimda, Sekda Dharmasraya Adlisman dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sutan Riska menyampaikan bahwa dengan TMMD sangat membantu Pemerintah  Daerah dalam mempercepat terbukanya akses yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam setiap kegiatannya TMMD ini makin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Kami atas nama Pemda dan masyarakat Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada TNI yaitunya Bapak Panglima TNI melalui Bapak Kasrem, atas ditunjukkan Dharmasraya sebagai lokasi TMMD ke-113 dan telah berhasil menyelesaikan semua sasaran pokok, sasaran tambahan, baik sasaran fisik maupun non-fisik,” kata Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Kegiatan TMMD ke-113 tahun 2022 di Dharmasraya ini kegiatan fisik sebagai sasaran pokok yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan tiga nagari, yakni Nagari Bonjol, Nagari Abai Siat dan Nagari Koto Besar, lebih kurang sepanjang 10 Km, serta pembangunan gorong-gorong dan jembatan.

Sedangkan kegiatan non berupa penyuluhan, pelatihan sampah jadi kompos, pelatihan dan penempatan kerja, keselamatan lalu lintas, Wasbang, Indonesia Pintar, penanggulangan bencana dan untuk pelayanan kesehatan, Dukcapil, Germas Terpadu, sunat gratis, perpustakaan keliling, pelatihan instalansi listrik, serta bantuan bibit-bibit dan peralatan olah raga.

“Berkat kerja keras, kerja sama dan gotong royong dari semua unsur yang terlibat, sasaran kegiatan fisik dan non fisik dapat tercapai dengan baik. Melalui TMMD, saya berharap kekompakan dan sinergitas antara TNI dan masyarakat senantiasa terjalin meskipun program ini telah selesai dilaksanakan,” ujar Bupati Sutan Riska lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Amasrul, SH yang ditemui media disela-sela peninjauan hasil kegiatan TMMD ke-113 seusai penutupan, mengatakan bahwa dalam setiap TMMD selalu hasil yang dicapai berlipat ganda karena tingkat partipasi masyarakat yang tinggi. Partispasi itu tidak saja berupa material, tetapi juga tenaga dalam bentuk gotong royong.

“Partisipasi masyarakat seperti dari kaum ibu-ibu yang mengantarkan makanan, teh manis dan kue penganan kepada TNI dan masyarakat yang sedang bergotong royong juga  merupakan partisipasi yang luar biasa,” kata Amasrul, SH lagi.

Karena sesungguhnya, kata Amasrul, kearifan lokal masyarakat berupa gotong royong dan kebersamaan inilah yang harus terus dipelihara sebagai kekayaan. Dengan adanya TMMD setiap tahun, kearifan lokal itu dapat terbangun terus yang wujudnya adalah kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. 

“Kita dari Pemprov Sumbar selalu membantu setiap penyelenggaraan TMMD ini. Tidak saja dengan bentuk material dari OPD Pemprov, tetapi juga partisipasi BUMD dan pelaksanaan program-program OPD yang disinergiskan dengan sasaran TMMD,” jelas Kadis Amasrul, yang juga mantan Sekda Kota Padang ini.

Kepada masyarakat di tiga nagari yang menjadi  lokasi TMMD ke-113 Dharmasraya yaitu Nagari Bonjol, Nagari Abai Siat dan Nagari Koto Besar, diharapkan oleh Amasrul, SH untuk memanfaatkan, menjaga dan merawat seluruh fasilitas fisik yang telah dihasilkan oleh kegiatan TMMD ke-113.

"Fasilitas jalan itu sudah menjadi milik masyarakat, dan tentunya dimasa datang diharapkan ada peningkatan jalan itu program Pemda Kabupaten Dharmasraya," kata Amasrul yang didampingi oleh Kabid SDA dan TTG Vera Irawati, ST.MM.

TMMD ke-113 di Dharmasraya dibuka oleh Wagub Audy Joinaldi pada tanggal 11 Mei 2022 dan berlangsung sampai dengan 9 Juni 2022. Sebelumnya juga telah dilakukan pra TMMD dari tanggal 19 Maret hingga 25 April 2022. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

DPRD Sumbar Paripurnakan Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap APBD 2021, Gerindra Khawatir SILPA 2022 Semakin Besar
Jumat, Juni 10, 2022

On Jumat, Juni 10, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam melaksanakan tugas ke-dewan-an dan menjalankan fungsi pengawasan serata budgeting, DPRD Sumatera Barat melaksanakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.6.706.053.462.904, dan sudah melebihi target yang ditetapkan, atau sekitar 100.81%.

Namun sangat disayangkan, reliasasi belanja hanya sekitar 97% lebih, artinya masih menyisakan Silva di beberapa SKPD atau instansi, sehingga dianggap tidak mampu dalam melakukan pengelolaan anggaran.

"Kalau target anggaran sudah tercapai bahkan melebih, namun realisasi anggaran belum dapat diketahui laksanakan 100%, sehingga menjadi Silva," ulas Suwirpen.

Ditambahkan Suwirpen, dengan melebihi atau mencapai target, maka akan memberi keuntungan pada pemerintah dengan mendapatkan insentif.

"Paripurna hari ini menghimpun masukan dan koreksi dari fraksi-fraksi terhadap reliasasi APBD tahun 2021, serta target pencapaiannya," tambah Suwirpen, Jumat (10/5/2022).

Banyak berbagai masukan dari fraksi-fraksi yang amat bermanfaat untuk penambahan masukan daerah, serta menarik minat masyarakat membayar pajak.

Salah satu fraksi yang cukup gencar melakukan koreksi dan memberi masukan pada paripurna tersebut adalah Gerindra, namun fraksi lain juga melakukan hal yang sama, guna kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

Pada Paripurna tersebut juru bicara fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan adanya pemutihan atau diskon pajak kendaraan bermotor di daerah itu, yang sudah menunggak pada rentang waktu 3 hingga 5 tahun.

Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5,4 miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih serta membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021.

“Kami mendengar dan melihat kondisi sulit ekonomi masyarakat yang ikut terdampak pandemi Covid-19, ditambah dengan saat ini harga-harga yang melambung tinggi. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan adanya pemutihan atau diskon pajak. Bukan sekadar pemutihan atau pengurangan dendanya saja, tapi pajak utamanya,” kata Mesra, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun 2021, di Gedung DPRD Sumbar.

Paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi sendiri, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen dan dihadiri Gubernur Mahyeldi dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Menurut Mesra, Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah pahlawan pendapatan daerah, karena lebih dari 80 persen PAD disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

“Wajib pajak hari ini adalah pahlawan. Bagi kita di Sumbar PKB dan BBN-KB masih menjadi salah satu sumber utama potensial Pendapatan Daerah. Dalam catatan kami sesuai dengan laporan pihak terkait, 87 sampai 88 persen berasal dari pajak kendaraan. Namun temuan di lapangan, Fraksi Partai Gerindra menduga lebih dari 30 persen orang tidak mampu bayar pajak, karena menunggak bertahun-tahun, bahkan sampai lima tahun,” katanya.

Atas dasar itulah, Gerindra meminta adanya kebijakan untuk menghapus atau memotong pajak yang menunggak tersebut.

“Bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada pemerintah daerah. Yang penting, aspirasi dan keinginan para wajib pajak ini bisa diakomodir sesuai dengan usulan kami ini,” tambah dia.

Selain mengusulkan penghapusan pajak, Gerindra juga mempertanyakan berbagai hal sebagaimana yang disampaikan gubernur sebelumnya. Antara lain, soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp483,6 Miliar lebih.

“SILPA tahun 2021 tercatat Rp483,6 miliar lebih, dimana angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp260,8 miliar. Kecenderungan SILPA yang membengkak ini membuat kami khawatir dan sedih juga. Fraksi Partai Gerindra merasa sedih, karena disaat kita susah mendapatkan uang dan meningkatkan pendapatan daerah, tapi duit yang ada saja, yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik dan memfasilitasi kebutuhan masyaraat, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Mesra.

Politisi asal Kota Padang Panjang itu meminta ada penerapan reward dan punishment atas OPD yang menyebabkan membengkaknya SILPA.

“Kalau tidak ada, maka kami khawatir SILPA 2022 akan semakin besar lagi,” tambah dia.

Pada kesempatan itu, Gerindra juga mempertanyakan soal tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Sumbar berkaitan dengan penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Dalam LHP atas Laporan Keuangan tahun 2021, BPK kembali menyinggung persoalan ini, dimana disebutkan bahwa masih ada kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 pada BPBD Sumbar sebesar Rp5,4 miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih. Mohon kejelasan Saudara Gubernur, kapan ini akan ditindaklanjuti dan diselesaikan?,” tanya Mesra lagi.

Secara keseluruhan, ada 19 poin berisi masukan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra. Pandangan umum ini merespon Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, tiga hari sebelumnya.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Irwan Basir: Jangan Sampai Perbedaan yang Ada Mengurangi Semangat kita Berbuat untuk Masyarakat
Jumat, Juni 10, 2022

On Jumat, Juni 10, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya hubungan dan interaksi sosial antar warga masyarakat yang dinamis, selaras dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan dan persaudaraan.

Sumatera Barat yang dikenal masyarakatnya memiliki adat dan budaya yang terdiri dari bermacam suku dan budaya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah tentu berbeda pula karakter tiap-tiap masyarakatnya. 

Namun perbedaan itu patut kita syukuri sebagai anugerah dari Allah Swt. karena justru dengan perbedaan tersebut daerah kita kaya akan khazanah budaya lokalnya.

Demikian disampaikan oleh ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH.MM saat menjadi pemateri dalam Rakor Forum Keserasian Sosial Dan Penguatan Kearifan Lokal yang diadakan oleh Dinas Sosial Propinsi Sumbar dengan peserta yang terdiri dari utusan 13 kabupaten kota se Sumbar pada Kami, 9/6/2022 di Hotel Rocky Padang.

Lebih lanjut dikatakan, banyaknya dinamika di dalam masyarakat, tentu tidak semua apa yang dikerjakan akan memenuhi keinginan semua pihak. Pasti ada juga yang punya sudut pandang yang berbeda. Namun hal itu jangan sampai melemahkan niat kita dalam berbuat untuk masyarakat.

"Kita akui, banyaknya dinamika dan perbedaan ditengah masyarakat tentu apa yang dibuat belum tentu diterima oleh mereka semua. Dan ada juga yang berbeda pendapat dengan kita. Namun jangan sampai segala perbedaan yang ada mengurangi semangat kita dalam berbuat untuk masyarakat," ujar Irwan Basir yang mantan Kabid Linjamsos di Dinsos Sumbar ini.

Di samping itu Irwan Basir juga menambahkan, untuk menghidupkan pilar-pilar kearifan lokal sangat dibutuhkan peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bekerjasama dengan pemerintah demi menghindari embrio-embrio konflik yang dapat memecahkan rasa persaudaraan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

"Peran daripada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sangat diperlukan untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam menghindari konflik masyarakat akibat perbedaan tersebut. Apabila kolaborasi daripada elemen masyarakat dan pemerintah telah sejalan maka program-program untuk masyarakat akan terlaksana sesuai dengan  yang direncanakan," tambah Irwan Basir lagi.

Acara Rakor Keserasian Sosial ini dipandu oleh Plt. Kabid Linjamsos Dinas Sosial Sumbar Iskandar, S.Pd. akan berlangsung selama tiga hari dengan peserta utusan dari 13 kabupaten kota se-Sumatera Barat. 

Editor: Novrianto Ucoxs

Persiapan Idul Adha, DPRD Sumbar Bersama OPD Terkait Antisipasi Merebaknya Wabah PMK
Kamis, Juni 09, 2022

On Kamis, Juni 09, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kembali  hearing bersama OPD terkait,  tentang merebaknya  wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, rapat ini tindak lanjut  dari rapat  sebelumnya  pada  23 Mai  lalu.

"Berkaitan dengan wabah penyakit  PMK yang menyerang hewan ternak tersebut  DPRD Sumbar , khusunya komisi II dan OPD terkait kabolarisasi melakukan antisipasi terhadap  hewan kurban Jelang perayaan Idul Adha yang berlangsung pada 9 Juli 2022, mendatang," ujar Muchlasin, Kamis (9/6/2021).

Ditambahkannya, pertemuan lanjutan dilakukan guna persiapan pendataan dan sosialisasi PMK pada pedagang hewan qurban, oleh seluruh dinas kabupaten/kota yang dibekali juga dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemotongan hewan kurban untuk dipedomani.

"Disamping itu, kita juga  melakukan pengawasan terhadap daging  dirumah potong  yang layak dikonsumsi," ujar Muchlasin lagi.

Sekaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Drh. Erinaldi mengatakan, ada 120 kasus dan 653 ekor dinyatakan positif PMK, sehingga beberapa pasar ternak yang ada di Sumatera Barat terpaksa ditutup sementara untuk mencegah penularan.

Dikatakan Erinaldi, PMK tidak bisa menular kepada manusia,namun penyebaran virus ini sangat masif terjadi antar hewan ternak terutama kepada hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.

Saat ini di Sumatera Barat, sudah 15kabupaten/kota yang dilakukan pemetaan mengenai PMK oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar.

"Karena persyaratan hewan qurban ini sudah ada, dan DPRD juga sudah membuat regulasinya, yakni peraturan daerah tentang kesehatan hewan," urai Mochlasin, S,Si.yang merupakan ketua komisi II DPRD Sumbar.

Masih menurut Muchsin,  kesehatan hewan penting untuk kurban, karena syarat berkurban dalam Al-Qurban  adalah hewan yang sehat. Sedangkan yang tertuang dalam Perda tersebut salah satunya adalah seluruh hewan harus terhindar dari penyakit, seperti antrax dan rabies.

Hal senada juga disampaikan Arkadius, dimana penyakit penularan  mulut dan  kuku  terhadap hewan ternak, berkaitan dengan  hari  raya idul Adha, ada  beberapa catatan, yakni  PMK  tersebut  adalah penyakit yang di sebabkan oleh virus dan  penyebaran nya begitu cepat.

"Penyebaran bisa melalui  ternak, makanan ternak, angkutan ternak , melalui angkutan orang ,termasuk juga angin  yang berjarak 30 meter," ujar Arkadius.

Ditambahkannya, mulai dari 7 Mai 2022, 4 ekor sapi terkena  PMK,   sapi tersebut berasal dari Aceh, kemudian  11 hari setelah itu, bertambah menjadi  653 sapi, saat ini berdasarkan berbagai lapiran sudah mencapai  angka 2023 ekor.

Maka itu, dia meminta kepada pemerintah bagaimana mengamankan sekitar 500 ribu sapi  yang  dimiliki di Sumbar.

Selanjutnya, bagaimana tehnis mengatur lalu  lintas perdagangan, sehingga sapi-sapi berada diluar yang terkena PMK ini tidak masuk ke Sumbar.

"Terkait dengan lebaran idul adha, persyaratan untuk sapi qurban tersebut adalah disamping  cukup umur ,tidak sakit, tidak cacat dan lain  sebagainya," papar Arkadius.

Dalam rapat tersebut ada catatan, meminta kepada gubernur  menyiapkan anggaran khusus  untuk penaggulangan  PMK, baik berkaitan dengan alat persediaan diri, insenfektan, obat-obatan,  dan juga vaksin.

Ditambahkan Anggota komisi II lainya Yusuf Abid, DPRD Sumbar meminta dinas terkait agar seger mengantispasi kemungkinan terburuk, apalagi berkaitan dengan hewan qurban, sehingga masyarakat memang mendapatkan uang sehat untuk disembelih.

"Kita meminta pemerintah yakni dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah terbaik, hewan qurban benar-benar sehat sesuai dengan perintah agama," tutup Yusuf Abit.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Komunitas Aktivis Muda Minang Minta Kejari Padang Usut Tuntas Korupsi Anggaran KONI Padang
Rabu, Juni 08, 2022

On Rabu, Juni 08, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sekelompok Aktivis menamakan diri sebagai Komunitas Aktivis Muda Minang  (KONAMI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Padang (8/06/2022).

Masa menyampaikan aspirasi agar Kejari Padang mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang periode 2018-2020.

"Kita desak Kejari Padang untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah nama pejabat dalam kasus ini," kata koordinator Konami Fikri Haldi saat berorasi di depan kantor Kejari Padang.

Pria yang kerap disapa Kuya Fikri ini mengungkapkan "dugaan keterlibatan nama pejabat seperti Mahyeldi, mantan Wali Kota Padang sudah diungkap oleh tersangka utama Agus Suardi yang merupakan mantan Ketua KONI Padang.

"Kita datang untuk mendesak Kejaksaan Negeri Padang mengusut tuntas adanya keterlibatan sejumlah nama yang disebutkan oleh mantan ketua KONI kota Padang yang hari ini menjadi tersangka."

"Dan Meminta adanya kepastian hukum dan kami sudah muak mendengar kasus yang terindikasi menyeret nama pejabat berujung SP3," ujarnya

"Meminta kepala Kejaksaan Negeri Padang memenaggil sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini dalam waktu 1x24 jam sejak rilis ini di sampaikan."

"Atau kami akan datang dengan jumlah masa yang lebih banyak, dan menyurati Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung."

"Kami juga menghimbau kepada aktivis pemuda dan mahasiswa agar bersama-sama mengawal kasus ini bersama, karna sudah sering kali kita menyaksikan kasus yang ada indikasi keterlibatan pejabat yang selalu berakhir dengan SP3."

Sementara itu, Pelaksana harian Kajati Padang, Budi Sastera mengatakan pihaknya memberi apresiasi terhadap dukungan yang diberikan Konami dalam kasus tersebut.

Menurut Budi, terkait dugaan keterlibatan sejumlah nama akan melihat fakta dipersidangan.

"Saat ini sudah ditetapkan tiga tersangka dan kasusnya tinggal menunggu saja disidangkan di pengadilan," kata Budi.

Sebelumnya diberitakan, tersangka utama Agus Suardi sempat bernyanyi dengan menyebut dugaan keterlibatan mantan Wali Kota Padang, Mahyeldi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andri Yulika.

Bukti yang diungkap berupa kutipan percakapan antara Agus Suardi yang merupakan mantan Ketua KONI Padang yang merangkap bendahara PSP Padang dengan Mahyeldi dan Andri Yulika.

Dalam kutipan itu terdapat percakapan soal aliran dana klub sepakbola PSP Padang yang dititip dalam anggaran KONI sebesar Rp 500 juta.

Setelah bukti itu diungkap, kemudian pengacara Agus, Putri desiye tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan Agus tidak memberikan bukti tentang aliran dana untuk Pilgub dan pemilihan Ketua KNPI yang mau diungkap.

Kemudian setelah itu, Agus Suardi tidak lagi "bernyanyi" dan diam saat ditahan dan digiring ke Rutan.

Sebelumnya, Kejari Padang telah menyidik kasus dugaan korupsi dana KONI Padang periode 2018-2020.

Kejari menemukan kerugian negara Rp 3 miliar lebih dan telah menetapkan tiga tersangka.

Selain Agus Suardi juga ditetapkan Davidson dan Nazar yang merupakan pengurus KONI Padang zaman itu, saat ini ketiga tersangka sudah ditahan dan menunggu persidangan. (*)