Advertorial

Daerah

BK DPRD Sumbar Beri Masukan ke BK Solok Selatan
Jumat, Agustus 05, 2022

On Jumat, Agustus 05, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menerima kunjungan BK DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Kamis (4/8).

Pada kunjungan konsultasi tersebut, BK DPRD Solsel pelajari mekanisme penegakan kode etik Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada setiap kegiatan.

Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur saat pertemuan mengatakan BK DPRD Solsel tengah mencari pedoman bagaimana cara penegakan kode etik hingga mekanisme beracara  jika ada pengaduan masyarakat  hingga pelanggaran yang berakibat pidana pada anggota dewan.

“Tidak hanya beberapa hal tersebut, BK DPRD Solsel juga belajar untuk meningkatkan kedisiplinan setiap AKD,”katanya.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kedisiplinan dan membina dewan bukanlah tugas BK, malainakan fraksi yang ada. Jika tindakan indisipliner terjadi berulang seperti tidak hadir tiga kali atau pelanggaran lainya, BK akan menyurati fraksi ataupun disampaikan secara lisan.

“BK tidak memiliki kewenangan untuk membina kesadaran dewan yang memiliki tanggung jawab itu fraksi. Untuk menegakan kesadaran dewan,” katanya.

Dia mengatakan, jika telah terjadi pelanggaran harus ada regulasi kode etik yang mengatur, jika tidak. BK tidak bisa memberikan sanksi. Terkait regulasi kode etik dewan DPRD Sumbar, tengah memperbarui muatannya dan sekarang pada tingkat tenaga ahli, banyak pasal-pasal itu yang harus direvisi agar sesuai dengan  keadaan sekarang. Setelah tingkat pembahasan tersebut, maka dibentuk pansus ditetapkan melalui paripurna maka itulah pedoman BK DPRD Sumbar untuk menegakan kode etik.    

Dia menambahkan sebagai pengawas dari pelaksanaan kode etik pelaksanaannya juga harus dimulai dari anggota BK sendiri. Dia mencontohkan, kehadiran  hingga mengenai pakaian sampai kepada perilaku anggota DPRD.

“Kode etik DPRD itu adalah dalam rangka menjaga marwah DPRD sebagai lembaga dan institusi. Setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab dan kewajiban menjaga marwah tersebut dengan mematuhi kode etik,” jelasnya.

Sementara itu Ketua BK DPRD Solsel Mursiwal mengatakan penegakan kode etik terhadap AKD DPRD Solsel memang banyak yang tidak dieksekusi, kendalanya sama yaitu harus ada pembaharuan dasar hukum karena Peraturan Pemerintah (PP) nya tengah direvisi.

“Dengan kunjungan ini kita berharap,rekomendasi yang didapatkan dari BK DPRD Sumbar bisa diterapkan pada DPRD Solsel, bagaimanapun hal yang dikejar adalah penegakan kode etik,” tutupnya

Dia menambah, BK DPRD Sumbar memiliki ruangan kerja sendiri,  kedepan terobosan yang digagas BK DPRD Sumbar bisa juga dilaksanakan di BK DPRD Solsel, selama ini ruang kerja BK Solsel menumpang di salah satu fraksi, hal itu disinyalir karena BK merupakan AKD yang tidak banyak kegiatan.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Ketua PWI Pusat Atal Depari Sembiring "Kacaukan" PWI Sumbar
Jumat, Agustus 05, 2022

On Jumat, Agustus 05, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua PWI Pusat Atal Depari Sembiring tidak konsisten terhadap keputusannya dalam konferprov PWI Sumbar 23 Juli 2022 lalu, karena dari sudah membiarkan terpilihnya Basril Basyar menjadi ketua hasil pilihan peserta.

Pada saat konferprov Atal Depari dengan jelas mengatakan kalau Basril Basar sebagai calon tidak melanggar aturan, karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari ASN, meskipun saat itu tidak ada dokumen diperlihatkan.

Namun hal itu dinilai Dewan Kehormatan melanggar Kode Perilaku Wartawan Pasal 16 Ayat 2 yang melarang ASN menjadi wartawan kecuali yang bekerja di lembaga pemerintah yang berkaitan dengan jurnalistik yakni LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN Antara.

Berkaitan dengan penilaian Dewan Kehormatan, maka PWI Pusat menunjuk pelaksana tugas (PLT) untuk melaksanakan tugas, Kamis (4/8/2022), namun siapa orangnya juga tidak jelas.

Atal Depari malah tidak mempertahankan argumentasinya dalam rapat PWI Pusat tersebut, dan sepakat untuk menunjuk plt, dalam melaksanakan roda organisasi PWI Sumbar.

“Karena belum bisa dilantik maka sementara PWI Sumbar akan dipimpin Plt,” kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Pernyataan Depari membuat polemik di Sumbar, karena sebentar lagi menghadapi Porwanas, sementara terjadi penundaan pelantikan dengan alasan pelanggaran aturan.

Sekaitan dengan hak tersebut, Anggota PWI Sumbar Almudazir mengatakan, tidak pantas lagi ada penundaan dan penunjukan pelaksana tugas, karena waktu konferprov ketua PWI Pusat Atal Depari merupakan salah seorang pimpinan sidang, dengan tegas mengatakan Basril Basar tidak melanggar aturan dan boleh mencalonkan diri, untuk memilih serta dipilih.

"Pada waktu Konferprov saya sudah pertanyakan hal tersebut, namun pak Atal bilang gak masalah dan yang bersangkutan sudah tidak lagi ASN, maka pemilihan dilanjutkan, saat ini tiba-tiba diambil alih dengan menunjuk plt, sama halnya dengan membuat kacau PWI Sumbar," tegas Almudazir, Jumat (6/8/2022).

Dia juga menambahkan, kalau konferprov dibatalkan dengan rapat pengurus PWI Pusat saja, jelas pelanggaran aturan, karena itu tidak tertuang dalam AD dan ART.

"Jangan memutuskan sepihak, jika dalam konferprov sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran, maka PWI Pusat harus mencari solusi lain dengan melakukan dialoq pada pihak-pihak yang bersengketa, bukan serta merta menunjuk plt, berakibat terhambatnya program yang sudah ada," tambah Almudazir.

Saat ini PWI Sumbar "galau" karena PWI Pusat tidak tegas dalam melaksanakan keputusan konferprov, bisa mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan pada pimpinan pusat. 

Laporan: Novrianto Ucoxs

Biro Adpim Setdaprov Sumbar Raih Peringkat II OPD Berkinerja Terbaik
Kamis, Agustus 04, 2022

On Kamis, Agustus 04, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Biro Administrasi Pimpinan meraih peringkat II Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkinerja terbaik pada jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, mengalahkan puluhan OPD lain.

"Ini adalah hasil kerjasama yang apik dari seluruh staf, kepala bagian dan pimpinan. Kekompakan menjadi kunci sehingga berhasil menorehkan prestasi membanggakan ini," ujar Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Meifrizon di Padang, Kamis.

Ia menyebut prestasi itu didedikasikan pada dua Kepala Bagian, Zardi dan Erwin Saragosa yang telah mengerahkan segala pemikiran dan kesungguhan untuk mencapai target kinerja.

Meifrizon menyebut ada beberapa indikator untuk menentukan prestasi dari OPD diantaranya capaian fisik dan keuangan, capaian program unggulan dan capaian IKD.

"Biro Adpim dinilai sangat baik untuk capaian indikator tersebut," katanya.

Ia berharap prestasi itu akan menjadi pelecut semangat bagi jajaran Adpim untuk terus meningkatkan kinerja ke depan sehingga capaian kinerja bisa sesuai target yang ditetapkan.

Selain Biro Adpim, penghargaan untuk OPD berkinerja terbaik juga diserahkan pada Dukcapil yang meraih peringkat I dan BKD yang meraih peringkat III.

Penghargaan atas kinerja itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy dan Sekretaris Daerah Hansastri.

Laporan: Budi Arief

Waspadai Hal Negatif Pasca Masa Peralihan Pandemi Covid-19, Ini Kata Supardi
Kamis, Agustus 04, 2022

On Kamis, Agustus 04, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengajak masyarakat pada tingkat kelurahan untuk mewaspadai hal-hal negatif setelah masa peralihan usai pandemi Covid-19 melanda.

Ajakan tersebut diungkapkan Supardi saat memberikan sambutan pada Penyuluhan Keliling Kota Payakumbuh dalam Program Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Kamis (4/8) di salah satu hotel kota itu.

Dia mengatakan pada beberapa tahun lalu, seluruh daerah dilanda penyakit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya yaitu Covid-19, pandemi itu meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan dari ekonomi anjlok hingga terganggunya sistem pendidikan.

“Ada yang lebih buruk, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga meningkat,”katanya.

Dia menjabarkan, pada sistem pendidikan pergeseran pun terjadi, jika setiap pagi anak kita diajarkan oleh guru secara langsung, pada saat itu terpaksa  belajar dirumah dengan sistem daring.

“HP yang dulunya untuk berkomunikasi telah beralih fungsi sebagai media menerima pelajaran,” katanya.

Dia mengatakan kondisi itu berlangsung hingga 2021, ketika Covid-19 bisa dikendalikan dan belajar kembali pada sistem tatap muka, maka banyak yang tidak biasa, hingga angka tinggal kelas pun meningkat.

Banyak tatanan kehidupan berubah termasuk pada orang tua, karena harus banyak beraktifitas dirumah maka HP menjadi benda yang melalaikan, digunakan untuk menonton ataupun lainya.

Dia juga menyorot adanya kenakalan remaja Di Kota Payakumbuh seperti anak muda yang menghisap lem hal itu sangat merugikan masa depan mereka, seperti diketahui lem merupakan benda yang mengandung psikotropika namun belum diatur undang-undang hukum pidana, sehingga pihak berwajib belum bisa menangkap.  

“Perbuatan negatif itu sangat berbahaya, bisa mengancam jiwa yang melakukannya,” kata Supardi.

Dia mengkhawatirkan hancurnya satu generasi karena perbuatan tercela itu, ketika seseorang telah terpapar zat  yang terkandung dalam lem, maka dia akan setengah gila.

Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama melalui program penyuluhan keliling ini diharapkan masyarakat lebih peka dalam mengentaskan persoalan-persoalan sosial.

Dia mengatakan begitulah kondisi sosial yang terjadi pada tahun 2022, jika tidak dicarikan solusinya maka akan menjadi bom waktu dikemudian hari, persoalan ini tidak hanya tanggung pemerintah saja, namun juga seluruh elemen masyarakat.

“Kita harus siapkan generasi-generasi yang siap dalam menghadapi arus globalisasi  pada masa depan, mari kita cari solusinya bersama-sama,” katanya.

Dia mengatakan, Payakumbuh merupakan daerah yang baik, banyak masyarakat yang masih memikirkan daerah, semoga cita-cita payakumbuh untuk menjadi kota yang lebih bermartabat bisa tercapai dengan sinergisitas masyarakat dan pemerintah.

Laporan: Novrianto Ucoxs

Tingkatkan Hasil Petani Kota Solok H. Daswippetra. Dt. MJJ  Alam  Bagikan Berbagai Jenis Alsintan
Rabu, Agustus 03, 2022

On Rabu, Agustus 03, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, H.Daswippetra Dt.Manjinjiang Alam, membagikan berbagai jenis Alsintan ( Alat dan Mesin Pertanian) kesejumlah  kelompok tani kota Solok.  Alat tersebut diharapkannya mampu membantu petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya.

Pembagian Alsintan dilaksankan di kantor Dinas Pertanian kota Solok, Selasa, 2 Agustus 2022, ikut mendampingi Kadis Pertanian kota Solok, Ivon Marosa. Sebelum Alsintan dibagikan seluruh kelompok tani menerima pengarahan dari H.Daswippetra.Dt.MJJ Alam.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang akrab disapa dengan panggilan H.ANE tersebut, menyerahkan Alsintan secara simbolis kepada masing masing kelompok tani yang ada, dan setelah itu pembagian dilanjutkan oleh Dinas Pertanian perintah kota Solok.

" Hari ini yang kita bagikan sebanyak 30 Unit Alsintan, yang terdiri dari, 4 Unit Cultuvator, 6 unit Pompa kecil, dan 20 unit Hidrottiler," ujar anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang juga dipercaya sebagai wakil ketua DPW PPP Provinsi Sumbar tersebut.

H.ANE mengatakan, Alsintan sangat penting bagi petani, karena dengan adanya alat pertanian modern seperti yang dibagikan itu, bisa mempermudah petani untuk meningkatkan hasil priduksinya. Oleh sebab itu, diharapkannya kelompok tani sebagai penerima manfaat bisa merawatnya dan menmanfaatkannya dengan baik.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai penerima amanah dari masyarakat, dan masih banyak perjuangan untuk kesejahteraannya yang harus saya lakukan," imbuh H.ANE mengakhiri.

Sementara itu salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut mengakui, dengan adanya  Alsintan itu, akan bisa mengurangi ongkos produksi pertaniannya, serta akan  meningkatkan hasil produksinya. 

"Atas nama masyarakat tani kota Solok, saya mengaturkan ucapan terimakasih atas perjuangan H.ANE, dan semoga penyerahan bantuan ini dapat memotifasi anggota DPRD lainnya," ungkap ketua kelompok tani yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Dari data yang dirangkum media ini,  bantuan yang diserahkan itu merupakan Porkir Alsintan, H.Daswippetra Dr.Manjinjiang Alam, anghota komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat. ( ms/gia)

KNPI Minta Presiden Jokowi Bebaskan 4 Warga Korban Mafia Tanah di Pasbar
Selasa, Agustus 02, 2022

On Selasa, Agustus 02, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Arief Parhusip, Ketua DPP KNPI Bidang ATR/Pertanahan mendesak pemerintah  membebaskan 4 warga korban mafia tanah di Pasbar.

“Kami meminta Jenderal Hadi Tjahjanto untuk menentukan medan pertempuran utama ATR/BPN berperang melawan mafia tanah, di Kabupaten Pasaman Barat,” ujarnya, melalui pernyataan tertulis kepada BentengSumbar.com, Selasa, 2 Agustus 2022.

Selain itu, Arief juga meminta kebaikan hati dan ketegasan Presiden Jokowi, Kapolri serta Jaksa Agung agar mengevaluasi seluruh kasus-kasus konflik ulayat antara korporasi dengan rakyat jelata.

“Terutama agar segera memeriksa aparaturnya di Kabupaten Pasaman Barat, mengapa dokumen odong-odong, yang bahkan merupakan alat bukti adanya penggelapan/perampokan tanah ulayat oleh mafia tanah, dapat diterima dan dijadikan alat bukti untuk melaporkan pemilik tanah ulayat dengan tuduhan mereka bukan orang yang sah menduduki lahan perkebunan,” jelasnya.

“Paling tidak, rencana-rencana hajatan/acara masyarakat tidak terganggu sampai adanya putusan PK karena salah satu terpidana, Buyung Acik (60) adalah Imam dari 4 Kaum Datuk (Ninik Mamak) yang harus ada di masyarakat untuk acara-acara adat seperti pernikahan, pengajian, khitanan, doa dan lainnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Arief sangat mengapresiasi langkah-langkah dan kebijakan terkait mafia tanah yang digaungkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.

Ia menilai, gebrakan semangat Presiden Jokowi melalui Menteri ATR/Kepala BPN dengan memberikan tongkat komando dan kepangkatan kepada jajarannya memiliki tujuan khusus agar seluruh pegawai ATR/BPN memiliki semangat militansi, loyalitas dan keberanian dalam pemberantasan mafia tanah dan tentunya memiliki etos kerja melayani rakyat Indonesia sebagai abdi negara.

“Atas keadaan tersebut, kami meminta perlindungan hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara terhadap kriminalisasi yang dilakukan mafia tanah dan mafia hukum yang didukung penuh para mafia minyak goreng terhadap masyarakat ulayat dan Pengurus DPP KNPI yang sedang mendampingi perjuangan masyarakat mendapatkan hak-hak plasma yang tidak dibayar selama 25 tahun oleh korporasi,” ujarnya. (*)

Optimalkan Kinerja, Bamus DPRD Sumbar Pelajari Setrategi
Selasa, Agustus 02, 2022

On Selasa, Agustus 02, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Kunjungi DPRD DKI Jakarta,  selama tiga hari (1-3/8). Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pelajari sejumlah poin strategis untuk lebih mengoptimalkan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kususnya Bamus. 

Wakil Ketua Irsyad Syafar yang memimpin rombongan Bamus DPRD Sumbar pada kesempatan tersebut mengatakan, DPRD DKI Jakarta merupakan lembaga legislatif yang terletak di ibu kota negara, tentunya biasa menghadapi dinamika besar, sehingga wajar Bamus DPRD Sumbar belajar ke DKI.

Dia mengatakan dalam struktur AKD, Bamus memiliki peran krusial dalam menunjang kinerja kedewanan, berbagi informasi untuk meningkatkan kapasitas penting dilaksanakan. Keputusan Bamus merupakan nomor dua tertinggi sesudah paripurna, peran Bamus sangat penting dalam mengambil arah kebijakan.

Ada beberapa poin strategis yang ingin didapatkan dari DPRD DKI  Jakarta, pertama bagaimana pola penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan pedoman tersebut bagaimana Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) AKD bisa efektif bekerja dalam pembagunan daerah.

Selanjutnya, tentang bagaimana pola penyusunan Rencana kerja (Renja)tahunan DPRD DPRD DKI Jakarta,  DPRD Sumbar telah memulai pembahasan KUPA-PPAS tahun 2023, penyusunan Renja yang harus menjadi perhatian priorotas Bamus agar tidak ada sesuatu yang tumpang tindih.

Selanjutnya adalah mempelajari Rencana Strategi (Renstra) lima tahun DPRD DKI Jakarta, kita sudah separuh masa menjadi anggota Banmus, apakah ada perubahan  yang dilakukan setelah banyaknya dinamika dan peralihan arah pembangunan yang terjadi

Selanjutnya adalah bagaimana peran Banmus kepada pimpinan dewan dalam merekomendasikan pembentukan panitia khusus, apakah bisa langsung disampaikan atau disimpan dulu dalam internal Banmus.

" Itu lah beberapa Point strategis yang menjadi perhatian Banmus, apa yang didapatkan pada kunjungan ini diharapkan bisa lebih mengoptimalkan kinerja dewan,"katanya.

Sementara itu anggota Banmus lainya Arkadius Datuak Intan Bano mengatakan, keputusan Banmus merupakan acuan dari arah pengambilan kebijakan daerah, salah satu yang menjadi perhatian adalah penjadwalan agenda ke daerah pemilihan, apakah itu agenda reses ataupun sosialisasi peraturan daerah. 
Dengan kondisi dilapangan  yang banyak tidak terduga sehingga bisa memakan waktu kembali, hal itu mempengaruhi agenda yang disepakati dan nilai cost yang bertambah.

"Untuk agenda-agen bertemu masyarakat telah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini banyak yang menjadi pertimbangan salah satunya anggaran telah ditentukan," katanya.

Pada kunjungan tersebut Dihadiri oleh hampir seluruh anggota Banmus DPRD Sumbar diantaranya Dody Delvi, Bakri Bakar, Ismunandi Syofyan,  Arkadius, Nurnas, Desrio, Imral Adenansi,  Rafdinal dan Yunisra Syahiran. Adapun unsur pimpinan yang mendampingi adalah Irsyad Syafar dan Indra Datuak Rajo Lelo 

Kunjungan Bamus DPRD Sumbar diterima oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, salah satunya Panji Virgianto Sedyo yang berasal dari Fraksi PDI perjuangan. Saat diskusi tersebut Panji memaparkan bagaimana tata cara kerja bamus DPRD DKI Jakarta, hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan agenda kedewanan.

Editor: Novrianto Ucoxs

Perda Penyelenggaraan Wisata Halal Disosialisasikan Ketua DPRD Sumbar
Selasa, Agustus 02, 2022

On Selasa, Agustus 02, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal kepada ratusan masyarakatan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluhkota, (28-28/7).
Pada pertemuan yang dihadiri unsur pemerintah kota tersebut, Supardi meminta kepala daerah menindaklanjuti Perda yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi.

"Perda tentang Penyelenggaraan Wisata Halal disepakati oleh Pemprov dan DPRD pada tahun 2020 yang mana kondisi daerah tengah dilanda pandemi Covid-19, meski dengan kondisi terbatas saat itu, DPRD Sumbar berhasil melahirkan lebih dari delapan Perda, presetasi itu salah satu yang terbaik di Indonesia, namun kondisi itu berbanding terbalik pada Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti payung hukum yang diselesaikan pemerintah provinsi,"kata Supardi

Dia mengatakan hingga saat sekarang, tidak ada satupun pemerintah kabupaten atau kota yang menindaklanjuti Perda ini, padahal pembahasan melibatkan banyak unsur dari ninik mamak, MUI, akademisi hingga unsur lainya.

Optimalisasi pembangunan daerah melalui Perda harus  saling berkoordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga kita memiliki penyamaan visi dengan tujuan sama.

Dia mengatakan penerapan Perda tersebut, menyesuaikan dengan kondisi daerah, bukan berarti terlalu mengikat pada substansi nilai religius, seperti Mentawai secara budaya kita memiliki beberapa perbedaan budaya,
nanti juga tidak bisa paksakan untuk turis mancanegara ke Mentawai memakai hijab. Lahirnya Perda ini, menimbulkan kewajiban pada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan pada masyarakat hingga pembiayaan pada destinasi.

"Terkait dengan penerapan wisata halal,  penekanannya pada destinasinya, seperti hotel hingga kulinernya harus menyesuaikan dengan konsep yang diatur, "katanya.

Dia mengatakan pada destinasi harus ada tempat ibadah seperti musola atau mesjid, begitupun makanannya yang harus Halal. Selain itu sektor industrinya juga harus menjadi perhatian. 

Terkait kuliner kususnya Di Kota Payakumbuh,  banyak yang tidak disuport pemerintah padahal bumbu rendang asal kota galamai telah banyak diekspor ke Eropa, bahkan telah MOU.

Dengan apa yang dimiliki, dalam Perda itu pemerintah daerah juga wajib mempromosikan dan memasarkan  kepada pihak-pihak yang berkepentingan potensi daerah, dalam hal ini juga harus menggandeng penggiat pariwisata atau organisasi ASITA.

Dia mengatakan, konsep promosi dan pemasaran ini tengah dibahas oleh pemerintah provinsi dan melibatkan Ketua ASITA Sumbar, ketika konsep itu telah jelas maka DPRD bisa menggarkan untuk akses promosi wisata Sumbar, dalam menyuksuseskan ini butuh kolaborasi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota, hingga saat ini tidak ada tindaklanjut dari kepala daerah dalam melahirkan produk hukum daerah (Perda) ini.

Setelah menjabarkan beberapa muatan Perda Penerapan Wisata Halal, Ketua DPRD Sumbar Supardi membuka sesi tanya jawab, salah satu masyarakat Resti mengungkapkan, Payakumbuh merupakan kota dengan potensi kuliner yang sangat kuat, dalam Perda tersebut makanan harus teregistrasi Halal, apakah pemerintah bisa mengakomodir hal itu agar bisa masuk dalam keriteria yang diatur dalam Perda.

Pertanyaan yang mirip juga dilontarkan oleh zal, dia menanyakan akan  pembiayaan untuk pengurusan registrasi Halal, apakah itu bisa diakomodir pemerintah daerah.

Menanggapi itu Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, terkait registrasi tidak berlaku personal, jika suatu destinasi ditetapkan sebagai pariwisata halal, maka harus ada registrasi pada tempat yang ditetapkan. Jadi lebih kepada tempat, jika ditetapkan maka ada registrasi dari pemerintah daerah.

Editor: Novrianto Ucoxs

DPP KNPI Minta Presiden Jokowi Berantas Mafia Tanah di Pasaman Barat
Selasa, Agustus 02, 2022

On Selasa, Agustus 02, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas mafia tanah di Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar).

Saat ini ada 4 warga Nagari Muara Kiawai, Pasbar, yang menjadi korban dari praktek mafia tanah sehingga harus mendekam di penjara.

"Empat orang rakyat dihukum selama 9 bulan penjara berdasarkan dokumen penggelapan tanah ulayat dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diduga tidak sah atau abal-abal," ujar Arief Parhusip, Ketua DPP KNPI Bidang ATR/Pertanahan, melalui pernyataan tertulis kepada BentengSumbar.com, Selasa, 2 Agustus 2022.

Arief mengatakan, Tim Hukum DPP KNPI sejak November 2020 lalu mengadvokasi masyarakat korban kriminalisasi mafia tanah dan mafia hukum di Nagari Muara Kiawai, Pasbar.

Mereka dilaporkan oleh PT Agrowiratama karena berdemonstrasi damai tanpa merusak fasilitas kebun dan mencuri buah serta menutup jalan perkebunan sampai hak plasma mereka dibayarkan.

Arief menegaskan, dengan banyaknya masyarakat biasa yang menjadi korban dari mafia tanah maka pihaknya mendukung penuh genderang perang yang ditabuh oleh Presiden Joko Widodo untuk pemberantasan mafia tanah, dengan menunjuk Jenderal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima khusus untuk perang melawan mafia tanah dan mafia hukum.

Arief menegaskan, DPP KNPI siap menggerakkan Pemuda Indonesia untuk membantu Jenderal Hadi dalam memerangi mafia tanah di seluruh pelosok negeri. Saat ini DPD KNPI Tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia telah membentuk Posko Satgas Jubir Ganyang Mafia Tanah.

“Kami meminta Jenderal Hadi Tjahjanto untuk  menentukan medan pertempuran utama ATR/BPN berperang melawan mafia tanah, di Kabupaten Pasaman Barat,” ujarnya. (*)

ICBS Juara Cerdas Qur'an Padangtv Tingkat Provinsi Rebut Piala Gubernur Sumbar
Selasa, Agustus 02, 2022

On Selasa, Agustus 02, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Sekolah ICBS tampil sebagai juara satu dalam even cerdas Qur'an tingkat SMA, SMK, MA sederajat, memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Barat. 

Iven cerdas Qur'an yang di selenggarakan Padangtv bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah provinsi Sumbar tersebut berlangsung sengit. 

Sejak dibuka langsung Gubernur Sumbar pada jumat 29 Juli 2022 di Aula kantor Gubernur Sumbar, masing-masing tim yang merupakan utusan terbaik dari sekolah SMA sederajat dari Kabupaten Kota se Sumbar saling adu kemampuan dan strategi untuk tampil yang terbaik. 

Pada perhelatan Final yang digelar pada Selasa 2 Agustus 2022 dengan persaingan sengit enam tim yang lolos ke final menampilkan kemampuan terbaik mereka. 

Saling kejar mengejar angka, berlangsung dari babak sambung ayat, adu cermat dan babak rebutan. 

Tidak hanya kemampuan hapalan, pengetahuan agama islam, strategi dan kecermatan tim dalam menyimak dan menjawab soal dari dewan juri, sangat menentukan siapa yang akan tampil sebagai pemenang. 

Akhirnya setelah menekan bel terakhir babak rebutan, tim satu dari sekolah Insan Cendikia Bording School (ICBDS) tampil sebagai juara 1, diikuti tim MAN 1 Bukittinggi juara 2 dan sekolah ICBS tim 9  jura tiga. 

Sedang harapan diraih masing-masing oleh sekolah SMAN 1 Bukittinggi, ICBS tim 2 dan harapan 3 SMKN 1 Kabupaten 50 Kota 

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumbar Emma Yohanna yang menyaksikan langsung perlehatan Final cerdas Qur'an tingkat SMA, SMK dan MA terlihat antusias menyaksikan tim terbaik yang tampil di Final. 

Sebagai senator Sumbar, Emma Yohanna juga memberikan apresiasi kepada Padangtv yang telah konsisten menggelar iven-iven keagamaan mulai pada tingkat Sekolah Dasar, SMP dan saat ini Tingkat SMA Sederajat.

"Kita patut memberikan apresiasi kepada Padangtv yang selalu menghadirkan program dan iven pendidikan dan keagamaan di Sumatera Barat," terang senator perempuan asal minang kabau ini.

Sementara itu Direktur Padangtv Rita Gusveniza juga antusias dan bersyukur sukses pelaksanaan Cerdas Qur'an tingkat SMA se derajat yang diikuti ratusan sekolah Sesumbar.

"Alhamdulillah, kita tak henti bersyukur terselenggara dan suksesnya program cerdas qur'an ini. Kami dari padangtv juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggara nya acara ini dan insyaallah program ini akan terus kita laksanakan," ujar Rita Gusveniza.

Direktur padangtv ini juga menambahkan, saat ini tim padangtv secara Maraton terus menyiapkan iven cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kota.

Editor: Novrianto Ucoxs

Ketua FWP-SB Minta Polri Tangkap Pelaku Tawuran yang Ancam Ibu-ibu
Senin, Agustus 01, 2022

On Senin, Agustus 01, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) Novrianto,SP, minta aparat Kepolisian segera membekuk pelaku tawuran yang menyebabkan jatuh korban, termasuk juga pelaku pengancam ibu-ibu dengan celurit ketika melakukan penyerangan ke salah satu sekolah di kota Padang beberapa hari lalu.

Novrianto berharap, Polisi juga harus bertindak mengamankan orang-orang yang menshare video tawuran, bisa menjadikan pemicu keributan berikutnya, padahal suasana dalam keadaan tenang.

"Saya berharap Polisi segera meringkus pelaku tawuran yang belum tertangkap, karena sudah meresahkan orang tua dan pelajar lainnya, termasuk juga pria pengancam ibu-ibu dengan celurit, jangan dikasih kesempatan untuk melakukan kedua kalinya," tutur Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, Senin (1/8/2022)

Dia menambahkan, karena kejadian penyerangan terhadap salah satu sekolah tersebut, semua orang tua yang memiliki anak di SMA dan SMK menjadi cemas, bahkan melarang anaknya untuk bersekolah, sembari berharap agar Polisi tidak segan-segan untuk memberangus pelaku tawuran, agar Padang menjadi nyaman dan pelajar tidak takut bersekolah.

"Kami dukung Polisi untuk melakukan tindakan tegas pada pelaku tawuran, juga pada provokator yang memancing terjadinya tawuran, sehingga keributan membuat suasana menjadi tidak kondusif, Padang kota beradat bukan kita Biadab," tegas Novrianto Ucok.

Pasca penyerangan yang menyebabkan jatuhnya korban, suasana sekolah SMA dan SMK di Kota Padang menjadi mencekam, bahkan tenaga pendidik juga menjadi cemas, sehingga perlu pengamanan optimal dan tindakan tegas dari instansi Polri, agar kondusifitas pendidikan kembali seperti semula. (*)

Ini Call Centre Pengaduan Tawuran Pelajar Kota Padang yang Dapat Anda Hubungi
Senin, Agustus 01, 2022

On Senin, Agustus 01, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tawuran antar pelajar kembali marak terjadi di Kota Padang. Untuk itu, dibutuhkan partisipasi semua pihak dalam mencegahnya.

Bagi warga kota yang ingin menyampaikan pengaduan atau informasi tawuran dapat menghubungi call centre yang telah disediakan.

"Assalamu'alaikum, ijin pak menyampaikan *call centre (0852 2781 9691/David)* pengaduan / Penyampaian informasi tawuran pelajar Kota Padang," ungkap Kepala Dinas Kominfotik Sumbar yang juga juru bicara Pemprov Sumbar Jasman Rizal melalui pesan terusan di Group WhatsApp Sumbar dalam Online, Senin, 1 Agustus 2022.

Ini Call Centre Pengaduan Tawuran Pelajar Kota Padang yang Dapat Anda Hubungi

Sebelumnya diberitakan BentengSumbar.com, beredar rekaman suara yang diduga dari salah satu pelajar SMK yang ada di Kota Padang.

Rekaman itu menginformasikan bahwa akan adanya aksi tauran antar pelajar pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 mendatang.

Kabar penyerangan tersebut tersebar di sejumlah grup percakapan WhatsApp dan ada juga yang memberikan langsung kepada Satpol PP Padang.

Kasat Pol PP Kota Padang Mursalim, mengingatkan agar masyarakat tidak perlu resah dengan kabar petakut, yang tidak bisa dipertangung jawabankan tersebut.

"Benar atau tidak, kita akan terus melakukan pengawasan terhadap pelajar yang berada di luar sekolah setiap hari," ujar Mursalim, Jumat, 29 Juli 2022.

Masyarakat tidak perlu takut terhadap kabar tersebut, namun dirinya selalu mengajak seluruh masyarakat untuk membangun rasa kepedulian dan ikut andil dalam mengatasi aksi-aksi yang berbahaya dilakukan pelajar nantinya.

"Untuk mengantisipasinya tidak bisa dilakukan oleh petugas saja, tentu perlu kerja sama semua lampisan masyarakat untuk mengantisipasinya," harap Mursalim.

Mursalim memastikan personilnya akan terus melakukan patroli setiap hari untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tauran antar pelajar di Kota Padang.

"Jika ada yang diamankan warga nantinya, silahkan serahkan ke Satpol PP atau ke pihak Kepolisian karena kita akan berkoordinasi terus dengan pihak kepolisian dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wikayah Kota Padang," tegasnya. (*)

Pelajari Pola Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes, Komisi I DPRD Sumbar Kunjungi Bantul
Sabtu, Juli 30, 2022

On Sabtu, Juli 30, 2022


BENTENGSUMBAR.COM - Study koperatif ke Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Komisi I DPRD Sumatra Barat (Sumbar) pelajari pola peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Pada kunjungan yang dilaksanakan selama beberapa hari tersebut, komisi mendapatkan sejumlah rekomendasi strategis terutama yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi BUMDes.

Ketua komsi yang mebidangi pemerintah tersebut Sawal saat dihubungi, Jumat  (30/7) mengatakan, pada kunjungan ke Kabupaten Bantul komsi mengunjungi Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, desa itu, sangat berhasil dalam pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, bidang yang dikelola sangat peduli lingkungan yaitu sampah.

"Dengan mengoptimalkan sampah bisa menjadi potensi ekonomi masyarakat setempat, cara ini perlu dilirik oleh Sumbar," katanya.

Dia menjelaskan pengeloaan BUMDes sangat penting karena diamanahkan kepada kepala desa, sebagai usaha bersama masyarakat desa, harus berperan optimal dalam pembagunan perekonomian daerah setempat. Banyak hal yang bisa diuntungkan, salah satu pembukaan lapangan pekerjaan.

Dia berharap keberhasilan pemerintahan desa Panggungharjo dalam pengembangan BUMDes bisa diadopsi dan diterapkan di Sumbar, sehingga apa yang didapatkan dari study koperatif bisa menjadi rujukan strategis dalam mengambil arah kebijakan pada sektor ekonomi kerakyatan, yaitu BUMDes.

Dia melihat Pemerintah Desa Panggungharjo melalui BUMDes yang dinamakan  Panggung Lestari yang berdiri sejak tahun 2012,  mampu berkembang dan menjadi besar dengan berbagai bentuk dan jenis usaha, terutama jenis usaha yang berbasis lingkungan. Keberhasilan itu tidak terlepas dari mengoptimalkan produktifitas masyarakat dan sumber daya desa.

Terkait  study komparatif ke Desa Panggungharjo di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul di Yogyakarta diterima oleh Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi beserta jajaran kelurahan. Adapun pertemuan dilakukan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab antara Lurah Panggungharjo dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

Selain kegiatan study komparatif, lanjutnya,  Komisi I DPRD Sumbar juga mengunjungi dua gedung asrama yang digunakan untuk mahasiwa Sumbar pada daerah tersebut. Tujuannya, adalah untuk mengetahui kondisi asrama yang berada dibawah Badan Penghubung Sumbar yang akan diusulkan anggarannya melalui Komisi I.

Terkait Asrama, dia mengatakan 
saat ini sangat tidak terawat, baik dari sisi fisik bangunan, maupun dari ketersediaan sarana dan prasarana. Pada sisi kontruksi atap terdapat kebocoran dan memasuki beberapa kamar. 

"Tidak hanya melalui atap namun juga  bersumber dari dinding yang mengalami keretakan,"katanya.

Selain itu gedung pertemuan yang berada di asrama mahasiswa tidak dapat dimanfaatkan, karna kondisinya yang tidak layak. 

"Atas kondisi tersbut, Komisi I DPRD Sumbar mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Badan Penghubung Sumnar segera mengajukan anggaran untuk perbaikan dan renovasi pada kedua gedung asarma mahasiswa milik Sumbar yang berada di Yogyakarta," katanya.

Editor: Novrianto Ucoxs

Sumbar Gandeng Jabar Promosikan Visit Beautiful West Sumatera, Ini Kata  Doni Rahmat Samulo
Sabtu, Juli 30, 2022

On Sabtu, Juli 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tingginya angka kunjungan wisatawan asing dan domestik di Jawa Barat, yang pada tahun 2019 lalu mencapai 47 juta wisatawan, merupakan potensi promosi efektif bagi Pemprov Sumbar dalam mempromosikan Visit Beautiful West Sumatera apabila bisa di kerjasamakan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Prov. Sumbar, Doni Rahmat Samulo pada rapat pembahasan kerjasama potensi daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jawa Barat di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu 27 Juli 2022.

Lebih lanjut Doni menjelaskan bahwa dengan adanya kolaborasi ini, Sumatera Barat dan Jawa Barat bisa saling berbagi even dan promosi terkait program-program kegiatan dibidang pariwisata, seperti pengembangan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, pelaksanaan pameran, pagelaran dan pertunjukan budaya, peningkatan kapasitas SDM (seniman dan budayawan) dalam kreativitas seni dan budaya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Taufik Ramadhan menyampaikan bahwa potensi kunjungan wisatawan dari Jawa Barat cukup tinggi ke Sumbar, apalagi jika promosi potensi wisata Sumbar bisa hadir ditengah lingkungan masyarakat Jawa Barat. 

"Ini bisa dikolaborasikan dengan pemanfaatkan ruang-ruang publik, tiang baliho serta media promosi digital milik Provinsi Jawa Barat untuk mempromosikan objek-objek wisata dan iven-iven daerah Provinsi Sumatera Barat, dan tentu juga sebaliknya, media-media promosi kita juga bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempromosikan potensi mereka," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama, Palupi Indah Gardina, S.H.,M.Kn menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik usulan kerjasama yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan berharap hal ini bisa dieksekusi secepatnya sehingga bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat kedua daerah.

"Sumatera Barat dan Jawa Barat memiliki banyak kesamaan karakteristik, mulai dari kondisi geografis yang bisa dieksplore menjadi potensi pariwisata, potensi pertanian dan perdagangan serta kondisi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya seharusnya bisa dikolaborasikan lebih jauh untuk pembangunan dan kemajuan daerah," terang Indah.

Dalam kegiatan rapat penjajakan kerjasama yang juga dihadiri oleh Anggota Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan sejumlah OPD terkait di Pemerintahan Provinsi  Sumateta Barat dan Jawa Barat tersebut, juga membahas beberapa usulan ruang lingkup kerjasama, sepeti UMKM, kelautan perikanan, merit system di birokrasi, kelitbangan dan beberapa kegiatan lainnya. (zs)

Temui Masyarakat Demi Masa Depan, Syamsul Bahri Minta Agar Menjaga Lahan Pertanian
Sabtu, Juli 30, 2022

On Sabtu, Juli 30, 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Tidak pernah lelah untuk berbagi pengetahuan, dalam pengabdian sebagai anggota DPRD Sumbar, anggota komisi II Syamsul Bahri Terus mengunjungi konstituen, dalam rangka menyerap aspirasi, sekaligus mensosialisasikan peraturan daerah.

Meskipun lelah setelah melakukan aktifitas ke-dewan-an, Pada hari Kamis dan Jumat 28-19 Juli 2022, Syamsul Bahri kembali berada ditengah-tengah masyarakatnya, untuk berbagi ilmu mengenai peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2020, tentang penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Syamsul Bahri juga meminta, agar penyuluh pertanian dan dinas terkait dengan itu untuk konsisten memberikan perhatian serta pembelajaran pada petani dalam pengelolaan tanaman pangan, demi masa depan anak-cucu, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Syamsul Bahri menerangkan, Perda nomor 4/2020 memang dibuat untuk dapat melindungi petani dalam melakukan aktifitas sehari-hari, guna menghidupi keluarga, sembari menjaga sistem agar bermanfaat untuk anak-cucu mendatang.

“Peraturan ini kita buat agar bisa melindungi para petani dalam melakukan kegiatan, sehingga perekonomian keluarga bisa tetap berjalan, dalam aturan ini juga kita diminta agar menjaga keseimbangan sehingga kedepan anak-cucu tetap bisa menikmati pertanian dan mendapatkan hasil baik,” papar Syamsul Bahri, Jumat (29/7/2022)

Sosialisasi atau pencerahan perda tersebut dihadiri kelompok tani, pemerintah nagari, jorong, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga masyarakat tani lainnya.

Semua peserta mendengarkan dengan seksama, bahkan diberikan waktu bertanya, jika ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin diketahui lebih dalam.

“Kita berharap masyarakat mengetahui tujuan dari peraturan ini, maka saya akan jawab semua pertanyaan masyarakat jika ingin mendalaminya, sehingga masyarakat paham dan bisa melaksanakan, demi mencari kehidupan sebagai petani tanaman pangan,” terang Syamsul Bahri lagi.

Usai melakukan sosialisasi Syamsul Bahri menyerahkan salinan Peraturan Daerah nomor 4/2020 pada aparatur nagari, agar bisa disampaikan pada masyarakat secara terus menerus.

“Ini saya tinggalkan salinan peraturan daerah, agar bisa secara terus menerus disampaikan pada masyarakat, sehingga kita semua lebih mendalami dan memahami makna dan tujuan perda ini,” tutup Syamsul Bahri sembari menyerahkan salinan perda. 

Laporan: Novrianto Ucoxs