Opini

Lifestyle

Sports

Ferdinand: Pihak yang Edit Video Habib Umar dengan Petugas PSBB Jauh Lebih Berbahaya
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berharap oknum yang mengedit video Habib Umar Assegaf asal Bangil berseteru dengan petugas PSBB ditangkap.

Ferdinand menyebut ada video yang beredar di sosial media yang hanya memperlihatkan cuplikan Habib Umar Assegaf dan petugas PSBB bertengkar. Video itu hanya memperlihatkan perlakuan petugas PSBB terhadap Habib Umar Assegaf. 

"Perbuatan pihak-pihak yang mengedit video Habib Umar dengan Petugas PSBB di Surabaya, jauh lebih berbahaya dari pelanggaran melawan Petugas. Video yang dipotong telah digunakan untuk menyerang pemerintah dan mengadu domba sesama warga negara. Semoga Polri @DivHumas_Polri menindak para pelaku," tulis @FerdinandHaean2 di Twitter, Jumat, 22 Mei 2020.

Kicauan Ferdinand mendapat tanggapan dari warganet. Beberapa pihak setuju dengan kicauan Ferdinand.

"Jelas bahaya lah, orang disebar-sebarkan lagi dan biasanya yang ahli edit video untuk bahan provokasi, hoax, fitnah dan propaganda," kata @Budiawan1985.

Namun, ada pula warganet yang menilai bahwa kicauan Ferdinand justru bernada provokasi.

"Tanda-tanda civil war sudah semakin jelas, semakin miris negeriku ini, bahkan manusia-manusia tak guna yang ngaku politikus selalu memprovokasi rakyat khususnya umat islam, kapan bangsa ini mau bersatu kalau orang-orang macam @FerdinandHaean2 itu selalu bebas dalam mencari panggung," ujar @Emulyad41658842.

Dalam video lengkap, terlihat para petugas tengah meminta sang sopir dari Umar Assegaf untuk memundurkan mobilnya yang berplat nomor N 1 B. Namun, sang pria justru tak terima dan marah kepada petugas.

"Bapak kita hormati. Saya udah bilang baik-baik. Tolong Pak," kata salah satu Polisi kepada pria yang berjubah putih.

Meskipun telah ditegur, namun pria tersebut tak mengindahkan perintah dari petugas. Ia kemudian melontarkan kalimat dengan nada tinggi kepada petugas.

"Hanya orang yang tidak sembahyang seperti ini," kata Pria Berjubah tersebut.

"Siapa yang tidak sembahyang, apa bapak sendiri yang tidak sembahyang?" kata seorang petugas menimpali.

Tak berselang lama, aksi cekcok pun terjadi antara petugas dan pria berbaju putih tersebut. Dalam video tersebut, sempat terekam pula sang pria mendorong salah satu petugas. Lebih lanjut, pria tersebut juga tetap meninggalkan lokasi dengan lajur yang dilarang petugas.

(Sumber: AKURAT.CO)

Rekor! 1073 Sample Swab Sudah Diperiksa, 438 Orang Warga Sumbar  Dinyatakan Positif Covid-19
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Provinsi Sumatera Barat menunjukan rekornya dalam pemeriksaan sample swab Covid-19. Pasalnya, hingga hari ini, Jumat, 22 Mei 2020, sudah 1073 sample swab yang diperiksa. Artinya, Sumbar mencetak rekor menjadi pemeriksa sample nomor 1 terbanyak di Indonesia.

"Sejak kemaren sampai subuh dini hari tadi, berdasarkan hasil swab test laboratorium fakultas kedokteran Unand dan Balai Veteriner Bukittinggi, telah 1073 sample swab diperiksa. Hal ini merupakan prestasi luar biasa, dan mendapatkan apresiasi dari Balitbang Kemenkes RI, karena dengan sample sebanyak itu, kita telah menjadi pemeriksa sample nomor 1 terbanyak di Indonesia," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Mei 2020.

Dari 1073 sample swab yang diperiksa tersebut, sebanyak 438 orang warga Sumbar dinyatakan terinfeksi Covid-19, karena terjadi penambahan 2 orang lagi.

"Sembuh bertambah 5 orang, sehingga total sembuh 157 orang dan meninggal bertambah 1 orang sehingga total meninggal menjadi 24 orang," jelas Jasman yang juga Kepala Dinas Kominfo Sumbar ini.

Pertambahan sebanyak 2 orang warga Sumbar positif terinfeksi Covid-19 hari ini, ujar Jasman, berasal dari Kabupaten Dharmasraya dengan Rinciannya sebagai berikut:

1. Wanita 34 th, warga Pulau Punjuang, pekerjaan tenaga kesehatan, diduga terpapar dari tempat kerja, penanganan isolasi mandiri sementara.

2. Pria 36 th, warga Pulau Punjuang, pekerjaan wiraswasta, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, penanganan isolasi mandiri sementara.

Sementara itu, pasien sembuh sebanyak 5 orang dengan rincian:

1. Pria 38 th, warga Kuranji Kota Padang, pekerjaan tenaga kesehatan, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang

2. Wanita 17 th, warga Andaleh Kota Padang, ststus pelajar, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, pasien Semen Padang Hospital.

3. Pria 58 th, warga Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan tenaga kesehatan, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, pasien RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

4. Wanita 60 th, warga Mato Aia Kota Padang, status IRT, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi, pasien RSUD Rasidin Padang.

5. Wanita 26 th, warga Pauah Kota Padang, pekerjaan tenaga kesehatan, terinfeksi karena kontak dengan spesimen darah kasus Covid-19 di M. Djamil, pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Ada pun pasien meninggal merupakan seorang pria 59 th, warga Lubuak Kilangan Kota Padang, pekerjaan petani, pasien RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Dengan demikian, cakap Jasman, total yang telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat sampai hari ini, Jumat, 22 Mei 2020 adalah 438 orang, dengan rincian 135 orang dirawat di berbagai Rumah Sakit, isolasi mandiri 38 orang, isolasi daerah 3 orang, Bapelkes 11 orang dan di BPSDM 59 orang, BPP Padang 11 orang, meninggal dunia 24 orang dan sembuh 157 orang.

(by)

Warga Padang Tak Peduli Aturan PSBB Saat Berbelanja Jelang Lebaran, Miswar: Kasihan Para Medis
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Menjelang lebaran, warga Kota Padang seakan tak peduli lagi dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus mata rantai virus corona, virus mematikan asal Kota Wuhan China.

Mereka berbelanja kebutuhan lebaran tanpa mengindahkan protokol kesehatan penanganan Covid-19, misalnya memakai masker dan menjaga jarak.

Berkerumun, bagadincik, itulah yang saat ini terjadi di Pasar Raya, mall dan toko-toko pakaian yang ada di Kota Padang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Miswar Jambak mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia terus mengimbau masyarakat untuk mentaati aturan PSBB.

"Masyarakat harus mematuhi aturan PSBB, harus disiplin dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona," katanya kepada BentengSumbar.com, Jumat, 22 Mei 2020.

Dikatakan Miswar, kebiasaan masyarakat yang acuh terhadap aturan PSBB tersebut akan merugikan diri mereka sendiri.

"Kadang-kadang masyarakat kita ini, ya bagaimana, kalau belum kena (Covid-19), acuh tak acuh, kalau sudah kena baru mereka takut," kata Miswar.

Miswar mengajak masyarakat untuk bertanya denagan hati nurani mereka, tanpa memperturutkan nafsu berbelanja menjelang lebaran.

"Kasihan kita dengan para medis yang berjuang mati-matian di rumah sakit melawan Covid-19 ini," unkap Miswar.

Para medis tersebut, jelas Miswar, juga punya keluarga. Namun, karena rasa tanggungjawab menjaga kesehatan masyarakat, mereka rela berpisah dengan keluarga mereka.

"Makanya, kembali ke hati nurani kita. Apa kita tidak kasihan kepada mereka. Nanti mereka kewalahan jika orang terinfeksi Covid-19 membludak karena ketidakpatuhan masyarakat dengan aturan PSBB," cakapnya.

(by)

Motor Listrik Jokowi Dilelang Kembali, Pemenang Diumumkan Jumat Ini
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, sudah muncul penawaran baru untuk sepeda motor listrik milik Presiden Joko Widodo dengan harga di atas Rp 2,55 Miliar.

Penawaran baru ini muncul setelah pemenang lelang sebelumnya bernama M Nuh tidak bisa menebus motor bermerk Gesits itu.

"Bahkan ada yang ngebit dibatas Rp 2,55 miliar setelah mendengar M Nuh yang mengaku pengusaha asal Jambi itu mundur," kata Bambang kepada Kompas.com, Jumat, 22 Mei 2020.

Dalam sebuah acara konser yang digelar MPR bersama BPIP, M Nuh diketahui menawar motor tersebut seharga Rp 2,55 Miliar. Penawaran itu dilakukan lewat sambungan telpon.

Namun, belakangan diketahui M Nuh tak bisa menebus motor itu sesuai harga lelang.

Sebab, ia hanya berprofesi sebagai buruh bangunan. M Nuh mengaku tidak mengerti mekanisme lelang dan mengira ia akan mendapatkan sepeda motor listrik itu secara cuma-cuma.

Bambang pun tak mempermasalahkan sikap M Nuh tersebut. Ia juga meminta Polda Jambi yang sebelumnya memeriksa M Nuh untuk tidak melakukan penahanan.

"Terkait pemeriksaan M Nuh oleh Polda Jambi, saya sudah mohon untuk dilepaskan. Karena kami sendiri merasa tidak ada masalah. Tidak ada yang di rugikan," kata Bambang.

Bambang menyebut, sampai saat ini ada beberapa pengusaha yang sudah menghubunginya untuk mengajukan penawaran untuk motor listrik Presiden Joko Widodo itu.

"Peminat motor listrik Gesits milik Presiden sangat banyak. Mereka ingin memiliki motor dengan tanda tangan Presiden yang akan menjadi kenangan dan koleksi seumur hidupnya," kata dia.

Bamsoet menyebut, penawar dengan nilai tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang dan akan diumumkan siang ini.

Adapun dana lelang sepeda motor listrik ini akan digunakan untuk penanganan pandemi virus corona Covid-19.

(Sumber: Kompas.com)

OTT Rektor UNJ Diduga Terkait THR ke Pejabat Kemendikbud
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor UNJ (Universitas Negeri Jakarta) Komarudin pada Rabu, 20 Mei 2020. 

Penangkapan ini diduga terkait upaya pemberian Tunjangan Hari Raya dari Komarudin kepada pejabat di Kemendikbud.

“Benar, KPK bekerjasama dengan Itjen Kemendikbud telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Kamis, 21 Mei 2020.

Karyoto mengatakan kegiatan berawal dari informasi yang diberikan Itjen Kemendikbud soal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud. Dari informasi itu, KPK menangkap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor dengan barang bukti berupa US$ 1.200 dan Rp 27,5 juta.

Ia mengatakan Komarudin pada 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada dekan fakultas dan lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta kepada Dwi. 

THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Direkotrat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. 

“Pada tanggal 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana,” kata Karyoto.

Dwi Achmad Noor kemudian membawa sebagian dari uang itu, yakni Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud. Uang diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp2,5 juta, serta staf SDM Kemendikbud Parjono dan Tuti sebesar Rp 1 juta.

KPK kemudian meminta keterangan dari Komarudin, dekan fakultas dan sejumlah pejabat Kemendikbud.

Setelah dilakukan permintaan keterangan, KPK menyatakan belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga kasus ini diserahkan kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“KPK menghimbau kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi dan atau menerima gratifikasi, terlebih dalam situasi prihatin saat ini dengan adanya musibah wabah covid 19,” kata dia.

(Sumber; Tempo.co)

Murid Bahar Smith dan Alumni 212 Bakal Geruduk Kemenkumham
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Santri Pondok Pesantren Tajul Aliwiyin, Bogor murid Habib Bahar bin Smith dan relawan Persaudaraan Alumni 212 mengancam menggeruduk kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Mereka tidak terima Bahar bin Smith kembali dijebloskan ke penjara di Nusa Kambangan.

Rencana itu disampaikan pengacara Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Aziz mengatakan rencana tersebut bakal dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Tak tertutup kemungkinan juga kita akan geruduk Kemenkumham untuk audiensi dengan Ditjen Pemasyarakatan dan Menteri Kumham dengan ditemani ratusan bahkan ribuan massa nanti setelah lebaran. Kita akan long march ke Kementerian Hukum dan HAM," kata Aziz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis, 21 Mei 2020.

Saat datang ke Kemenkumham nanti, Aziz mengatakan massa bakal menuntut Menkumham Yasonna Laoly mundur.

"Kita desak Pak Jokowi dan Komisi III DPR untuk copot Yasonna Laoly dari jabatannya dan Ditjen pemasyarakatan Reinhard Silitonga juga kita minta copot," kata Aziz.

Aziz mengatakan rencana aksi itu sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminatif dan subyektif yang dilakukan pemerintah terhadap Bahar bin Smith.

"Tindakan tindakan terhadap Habib Bahar ini adalah khas negara machstaat, bukan rechstaat. Khas negara plutokrasi bukan demokrasi," tambahnya.

Terpisah, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya memang akan menggelar unjuk rasa di kantor Kemenkumham, Jakarta. Tentu memprotes sikap Kemenkumham terhadap Bahar bin Smith.

"Kalau kami mujahid 212 prinsipnya kalau ada ketidakadilan dan kezaliman pasti kami akan melakukan perlawanan secara konstitusional yang ada sebagai bentuk perjuangan kami," kata Slamet.

"Selagi tidak melanggar konstitusi dan UU yg ada kami pasti akan ikut," tambahnya.

Bahar bin Smith Habib Bahar bin Smith bebas dari Lapas Pondok Rajeg, Bogor pada Sabtu (16/5). Berkat program asimilasi, dia boleh bebas meski masih ada sisa masa hukuman penjara.

Pada Sabtu malam (16/5), Bahar langsung menggelar kegiatan ceramah. Banyak massa yang hadir dan tidak menjaga jarak satu sama lain.

Ditjen PAS Kemenkumham lalu mencabut program asimilasi yang diberikan kepada Bahar. Terpidana kasus kekerasan terhadap remaja itu lalu dijemput kembali dan dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Bogor lalu dipindah ke Nusakambangan pada 19 Mei. Bahar akan menghabiskan masa tahanannya hingga 2021 mendatang.

Kemenkumham menyatakan bahwa Bahar menyampaikan ceramah yang meresahkan masyarakat. Bahar juga tidak mematuhi physical distancing selama PSBB berlaku di Bogor, sehingga membuat massa berkumpul dan tidak menjaga jarak satu sama lain.

(Sumber: CNN Indonesia)

Pemkab Mentawai Tak Larang Salat Idul Fitri, Begini Penjelasannya
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama beberapa Tokoh Agama, FKUB serta MUI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai kegiatan keagamaan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang akan dirayakan oleh umat Muslim terutama di wilayah Kepulauan Mentawai pada 24 Mei 2020.

Dilansir dari situs Mentawaikab.go.id, Rakor tersebut menelorkan keputusan bahwa di Pulau Sipora pelaksanaan shalat Idul Fitri tidak dilarang namun hanya bisa dilakukan di rumah, sementara perayaan malam takbiran hanya dilakukan dalam bentuk rekaman suara, CD atau MP3 saja.

Sedangkan daerah Pulau Siberut dan Sikakap boleh melakukan shalat Idul Fitri, namun dengan ketentuan protokol kesehatan, seperti melakukan cuci tangan sebelum masuk Masjid atau jaga jarak.

Namun untuk takbiran sama, tidak diperkenankan. Sebab akan berdampak atau melibatkan pada jumlah masyarakat yang sangat ramai.

"Kita tidak melarang, malahan ini sangat kita hormati, tapi demi menghindari penularan Covid-19. Untuk Pulau Sipora, kenapa tidak kita perkenankan melakukan kegiatan salat Idul Fitri karena di Sipora ini sudah masuk kategori zona merah. Jadi kita tidak tahu, siapa yang sudah kena atau terpapar Covid -19 ini," ujar Bupati Kepulauan Mentawai, sekaligus Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 Mentawai, Yudas Sabaggalet, pada Rabu, 20 Mei 2020.

"Kita tidak tahu, apalagi Orang Tanpa Gejala (OTG), itu yang kita antisipasi. Jadi itu tujuannya, kalau di Siberut dan Sikakap masih kita bolehkan tapi harus disemprot dulu sebelum Shalat," katanya.

Selain itu, untuk mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya salat juga diperkenankan, hal ini sesuai dengan  yang sudah disepakati bersama berdasarkan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. 

(*)

Polisi: Pemenang Tak Paham Acara Lelang Motor Jokowi, Disangka Dapat Hadiah
Jumat, Mei 22, 2020

On Jumat, Mei 22, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Muhammad Nuh, pemenang lelang motor listrik Gesits yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), diamankan polisi. Kapolda Jambi Irjen Firman Setyabudi menegaskan M Nuh tidak sedang diproses hukum.

"Tidak ada penangkapan dan penahanan kepada yang bersangkutan," kata Irjen Firman kepada detikcom, Kamis, 21 Mei 2020.

Kepada polisi, M Nuh mengaku tidak mengetahui bahwa acara yang diikutinya adalah lelang. M Nuh mengira dia justru akan mendapatkan hadiah.

"Yang bersangkutan, setelah diwawancara, tidak paham acara yang diikuti tersebut adalah lelang. Yang bersangkutan mengira bakal dapat hadiah," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, M Nuh menjadi pemenang lelang motor listrik Gesits yang ditandatangani Presiden Jokowi. 

Motor itu ditebus Rp 2,55 miliar dalam lelang di konser Berbagi Kasih Bersama Bimbo, Bersatu Melawan Corona.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakhiri penawaran di harga Rp 2,55 miliar. Pemenang lelangnya adalah M Nuh, warga Jambi. 

Hasil lelang tersebut akan didonasikan untuk pekerja seni yang terkena dampak COVID-19.

Konser ini digelar MPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Di akhir acara total donasi berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp 4.003.357.815.

"Terima kasih bapak yang dari Jambi, semoga Allah SWT memberikan rezeki yang lebih banyak lagi untuk bapak dan keluarga," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat meresmikan pemenang lelang, Minggu, 17 Mei 2020.

(Sumbar: Detik.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *