Opini

Lifestyle

Sports

Soal Inventarisasi Aset Pemko Padang, Ini Saran Ilham Maulana
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengapresiasi Pemerintah Kota Padang mengangkat Budi Payan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

"Budi Payan sangat tahu dengan seluk beluk aset ini. Harapan saya, agar Budi Payan memerintahkan Kepala Bidang terkait untuk bekerja profesional untuk mendata aset tersebut," pungkasnya kepada BentengSumbar.com, Senin, 29 Juni 2020.

Dikatakannya, DPRD Kota Padang akan mengundang BPKA dan Bagian Aset untuk mengetahui, mana aset Pemko Padang yang masih ada, mana yang tidak.

"Catatan yang harus dilengkapi, banyak aset tanah Pemko Padang yang tidak terinvetarisir dengan maksimal. Contoh, beberapa aset SD dan SMP yang belum bersertifikat, sedangkan penyerahannya sudah dilakukan," ungkap Ilham.

Contohnya, kata Ilham, SD 38 dan 42 Kelurahan Seberang Padang. Ia mengatakan, ketjka pengurusan kavling tanah ke Pemerintah Kota Padang semasa Wali Kota Sjarul Ujud, salah satu syaratnya adalah penyediaan lahan untuk fasilitas umum. 

"Salah satunya Bapermas dan SD yang dipinggir sungai itu. Begitu juga di SD 38. Sayangnya sampai saat ini tidak ada plang yang terpancang sebagai pemberitahuan kalau itu adalah aset pemko dengan sertifikat nomor sekian. Itu kan kelalaian namanya," kata Ilham.

Ilham yakin, masih banyak lagi aset pemko yang belum terdata dengan maksimal. Untuk itu, Ilham berharap BPKA dan dinas terkait menginventarisir aset tersebut, sehingga tidak hilang begitu saja.

Contoh lainnya, kata Ilham, sebelum kepemimpinan Fauzi Bahar, di kelurahan ada dua kantor lurah. Di zaman Fauzi Bahar dikerucutkan menjadi satu per kelurahan. 

"Aset satu itu, dibangun memakai anggaran kota, kenapa tidak dikuasai? Harusnya diambil oleh pemerintah kota dan dikembalikan ke kelurahan untuk digunakan sebagai sarana prasarana kelurahan. Dan begitu juga aset-aset yang lain, yang lebih berharga," tukuknya.

Begitu juga aset di Pantai Air Manis, kata Ilham, Pemko Padang harus menjelaskan kepada jajaran direksi dan pengawas Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM).

"Sehingga mereka tau. Jika aset itu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, kemudian dikelola sepenuhnya oleh PSM, harus jelas hitam di atas putih dan tidak melanggar ketentuan serta hukum yang berlaku," kata Ilham.

Pasalnya, kata Ilham, jika ada penghilangan aset, akan berdampak pidana. 

(by)

Komisi I Sorot Kekosongan Jabatan dan Kekurangan Ribuan ASN di Pemko Padang
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Komisi I DPRD Kota Padang menyorot kekosongan jabatan dan kekurangan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

"Jabatan fungsional dan struktural, mulai dari atas sampai ke bawah. Terutama jabatan di kelurahan-kelurahan masih banyak yang kosong," ujar Elly Thrisyanti, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang usai rapat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Senin, 29 Juni 2020.

Dikatakannya, berdasarkam rapat dengan BKPSDM, diketahui Kota Padang kekurangan 8 ribuan lebih tenaga kerja atau ASN.

"Terutama itu, pengisian formasi. Saat ini, kita di Kota Padang kekurangan 8 ribu lebih pegawai. Untuk itu, kita minta kepada Pemerintah Kota melalui BKPSDM, bahwa tidak mungkin itu dibiarkan kekosongan-kekosongan itu," cakapnya.

Untuk itu, kata Elly lagi, Komisi I meminta cetak biru dan role model formasi atau penanganan kekuarangan ASN tersebut.

"Makanya, kita blueprint-nya. Ada tidak role model formasi atau penanganan kekurangan ASN ini. Bagaimana evaluasi yang dilakukan BKPSDM terhadap ASN yang ada sekarang. Misalnya, ASN yang ada di dinas tertentu, bisa tidak dipindahkan ke kelurahan," ujarnya.

Elly juga menyoroti pergantian Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 

"Pergantian kepala dinas yang cepat. Terkadang belum beberapa bulan, sudah dipindahkan. Itu kan mengurangi efektivitas kerjanya. Kadang-kadang dia punya konsep, tetapi karena dipindahkan, konsep itu tidak terlaksana," katanya.

Ada juga, kata Elly, ASN yang dikirim untuk pendidikan, namun setelah pendidikan, dia tidak ditempatkan di bidang itu. "Ini kan tak sesuai dengan tujuan dia dikirim untuk mengikuti pendidikan," tukuknya.

(by)

Pilgub Sumbar, Buya Mahyeldi Menguat, DPW PKS Sumbar Masih Tunggu SK dari DPP
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Teka teki siapa calon Gubernur Sumatera Barat yang bakal diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi perhatian publik di daerah ini. 

Pasalnya, PKS merupakan partai yang berkuasa selama 10 tahun terakhir di Ranah Minang dengan menempatkan politisi seniornya, Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat dua periode (2010-2020).

Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi Pilgub Sumbar 2020, PKS menjagokan Buya Mahyeldi yang saat ini menjabat Wali Kota Padang dan Riza Falepi yang masih berstatus Wali Kota Payakumbuh.

Namun, dalam berbagai hasil survei, ternyata Buya Mahyeldi terus berada di posisi puncak. Sementara Riza Falepi hanya berada di posisi bawah.

Ironisnya, berhembus kabar jika DPP PKS malah memutuskan mengusung Riza Falepi sebagai calon Gubernur Sumatera Barat di Pilkada 2020. 

Benarkah?

Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar membantah kabar hoax tersebut. 

Menurutnya, secara lisan DPP PKS malah memberitahu kalau pasangan yang akan diusung adalah Buya Mahyeldi.

"Informasi secara lisan yang kita terima malah sebaliknya, bukan Pak Riza, tapi Pak Mahyeldi," ungkapnya ketika dikonfirmasi BentengSumbar.com melalui panggilan WhatsApp, Senin, 29 Juni 2020.

Ia mengatakan, SK penetapan Mahyeldi sebagai calon Gubernur Sumatera Barat malah sudah ditandatangani DPP PKS 

"SK-nya sudah ditandatangani pusat, tapi sampai saat ini SK tersebut belum kita terima," terangnya.

Disebabkan SK tersebut belum diterima DPW PKS Sumatera Barat, kata Irsyas Syafar lagi, makanya penetapan Mahyeldi sebagai calon Gubernur Sumatera Barat belum diumumkan ke publik.

"Makanya, belum kita sampaikan secara resmi ke publik. Nanti, kalau SK-nya sudah kita terima, baru kita umumkan," katanya.

(by)

Rapat di Istana, Jokowi Kembali Singgung Anggaran Kesehatan yang Tak Kunjung Cair
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung anggaran kesehatan yang tak kunjung dicairkan secara optimal pada masa pandemi Covid-19.

Ia menyinggung santunan kematian akibat Covid-19 yang tak langsung diberikan kepada pasien positif yang meninggal dunia.

"Yang meninggal betul-betul (butuh) bantuan santunan itu. Mestinya, begitu meninggal dunia santunan langsung keluar," ujar Jokowi saat membuka rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

Ia juga meminta tak ada lagi penundaan pembayaran klaim rumah sakit sehingga proses pengobatan di rumah sakit rujukan Covid-19 bisa berjalan lancar.

Demikian pula dengan insentif tenaga kesehatan, Jokowi meminta agar segera dicairkan dan disalurkan.

Ia meminta Menteri Kesehatan memangkas peraturan yang menghambat penyaluran seluruh anggaran yang terkait dengan pengobatan Covid-19.

"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di permen (peraturan menteri)-nya berbelit-belit ya disederhanakan," tutur Jokowi.

"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas lab juga secepatnya. Kita tunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," kata dia.

Jokowi sebelumnya menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantaran anggaran kesehatan yang dicairkan baru sedikit.

Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 28 Juni 2020. 

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

"Misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen, coba," ujar Kepala Negara.

"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.

Akibat anggaran yang tidak kunjung cair, hal itu berdampak kepada para tenaga medis yang saat ini berjuang mengatasi Covid-19.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Presiden.

(Sumber: Kompas.com)

Dihadiri Irsyad Syafar, Wako Riza Falepi Lantik Khairul Ikhwan Jadi Dirut PDAM Payakumbuh
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Payakumbuh H. Riza Falepi melantik Direksi Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh periode 2020-2025 di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin, 29 Juni 2020.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda serta Asisten dan perangkat daerah Kota Payakumbuh.

Sebelumnya ada 5 calon direksi yang diseleksi, masing-masing H. Asrar Dt. Lelo Anso, S. Pt., (Mantan Direktur PT. BPR Harau), Dr. Khairul Ikhwan, MM (Mantan Ketua Dewan Pengawas PDAM Padang), Eka Susyenti, SE., (Karyawan Perumda Air Minum Tirta Sago), Tasril, SE., (Mantan Direktur BPR Putra Mahkota Mandiri Pekanbaru) dan Sutria Desman, ST., M.Si (Dosen STTP Payakumbuh).

“Semuanya, cukup bagus dan kapabel untuk ditunjuk sebagai direksi Perumda Air Minum Tirta Sago,” kata Walikota Riza Falepi.

Keputusan KPM Nomor 20/kpts-PDAM/VI/20 Tentang pengangkatan Direksi Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh periode 2020-2025, diputuskan Direktur Utama DR. H. Khairul Ikhwan, MM., dan Direktur Umum H. Asrar Dt. Lelo Anso, S.Pt.

Sementara itu, untuk jabatan lainnya seperti direktur operasional masih menjalani proses seleksi karena menurut Walikota belum ada yang memuaskan dari calon yang ada.

Walikota Riza Falepi menyampaikan, PDAM Kota Payakumbuh termasuk PDAM terbaik nasional untuk sebuah kota kecil. Bahkan tarif air Payakumbuh tergolong rendah.

“Saya ingin perusahaan ini kedepan bisa dikelola lebih baik. Harus kita hargai mereka yang sebelumnya berjuang untuk membesarkan PDAM dan kedepannya semoga ini dapat menjadi tranformasi PDAM menjadi lebih baik,” ujarnya.

Riza berpesan kepada jajaran PDAM agar keadaan yang baik ini diserahkan kepada direksi yang baru dengan mempertahankan bekerjasama, menjaga komitmen, sikap, dan attitude untuk menjadi perusahaan terbaik.

“Syukuri amanah ini dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab yang melekat dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Selaku pembina dan pemilik perusahaan umum daerah, Wali Kota menginstruksikan direksi baru untuk segera bergegas menyusun program-program kegiatan, agar menjadi tugas pokok dan fungsi dengan menjunjung profesionalisme serta senantiasa menjaga kehormatan dan nama baik Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.

(rlis/miko)

Jokowi Ancam Reshuffle, Johan Budi Usul Mendagri Tito Tak Digeser
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap merombak kabinet jika para menterinya tidak bekerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). 

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo mengusulkan kepada Jokowi agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak di-reshuffle.

Usul itu disampaikan Johan dalam rapat kerja (raker) dengan Mendagri di ruang rapat Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

Awalnya pimpinan raker yang juga menjabat Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia hendak menutup jalannya raker.

"Insyaallah setelah ini kita cari waktu secepat mungkin, mungkin hari ini kami bisa (tentukan), ya. Nanti kita kirim surat undangan secara resmi lagi. Hari ini akan kita pastikan kapan kita akan melaksanakan, melanjutkan rapat ini," kata Doli.

Ketika Doli hendak menyatakan rapat ditutup, Johan Budi menginterupsi. 

Dia setuju keputusan Komisi II yang akan melayangkan surat teguran kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yaonna H Laoly yang dua kali tidak menghadiri undangan rapat Komisi II dengan agenda pembahasan RUU terkait Perppu Pilkada Serentak 2020.

"Nanti kalau tidak juga hadir, kalau lihat suratnya tadi, Pak Menkum HAM tidak mau hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai soal penundaan 9 Desember tadi," ucap Johan Budi.

Baru lah kemudian usul Mendagri Tito jangan di-reshuffle terlontar dari mulut Johan Budi. 

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan jika Komisi II menyimpulkan akan memberikan teguran keras kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly, dia usul Tito tidak diganti.

"Yang kedua, jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkum HAM melalui lembaga DPR, tentu saja, saya usul agar Pak Mendagri ini nggak di-reshuflle saya kira, soalnya saya dengar ada reshuffle," terang mantan pimpinan KPK itu disambut tepuk tangan peserta raker.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. 

Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak-ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.

(Sumber: detik.com)

1.073 Orang Karyawan 23 Hotel di Kota Padang Diswab
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan tes swab bagi karyawan 23 hotel berbintang di Kota Padang, Senin, 29 Juni 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Pariwisata Novrial, Pemantau Penanganan Covid dari BNPB, Plt.Kabiro Humas, Pimpinan manejer hotel berbintang di Kota Padang. 

"Sejak 1 Juni Sumatera Barat telah membuka kegiatan kepariwisataan. Hal ini ditandai dari Kota Bukittinggi dan berikutnya 15 kabupaten/kota dan kemudian menyusul Kota Padang dan Kabupaten Mentawai. Kita ingin pariwisata Sumbar itu produktif dan aman covid19," ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Dikatakan Gubernur Irwan, Pemprov Sumbar ingin pariwisata yang sehat, nyaman dan aman Covid, karena itu dilalukan pelaksanaan tes swab bagi karyawan hotel, termasuk semua komponennya. 

"Pengambilan sampel swab ini agar memastikan pelaku pelayanan pariwisata kita negatif covid. Dan ini juga kita berlalukan bagi para wisatawan untuk dilakukan swab memastikan mereka negatif covid. Jika semua sehat silahkan menikmati semua keindahan alam, budaya dan kuliner Sumbar yang enak," ungkap Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga mengatakan, saat ini ada 23 hotel berbintang di Kota Padang dilakukan swab dengan jumlah 1.073 orang. 

"Dan kita bersyukur kegiatan hunian hotel mulai mengeliat. Ada 50 kamar perhari dan pada hari minggu sudah mencapai 80 kamar. Ini menandakan kegiatan wisata Sumbar pelan-pelan sudah berjalan. Sosialisasi dan promisi terus kira lakukan bersama Dinas Pariwisata Sumbar dan stekholter terkait. Pariwisata Sumbar itu sehat dan selalu disiplin laksanakan protokol kesehatan," ujarnya. 

General Manajer Pangeran beach hotel, Soedjoko juga menyampaikan rasa senang akan kebijakan Pemprov Sumbar yang telah membuka kembali aktifitas wisata di Sumbar. 

"Kami senang dan bangga akan kebijakan pak Gubernur Sumbar yang cukup cepat memberikan kepastian aktifitas perekonomian daerah. Kami merasa terbantu dan termotivasi juga bergerak cepat memberikan pelayan bagi tamu dan wisatawan yang berkunjung ke Sumbar," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, pelaksanaan swab ini baru dilaksanakan bagi hotel berbintang, namun belum bagi hotel melati, tapi ia yakin jika kunjungan semakin banyak tentunya semua hotel dan penginapan akan dilakukan hal yang sama.

"Dalam pelayanan di hotel kita selalu menerapkan disiplin protokol covid, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, agar produktif dan aman covid itu berjalan baik sesuai harapan kebijakan pemerintah," katanya.

(by)

Polres OKI Diserang, Pelaku Tewas dan 1 Polisi Terluka
Senin, Juni 29, 2020

On Senin, Juni 29, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Mapolres Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, diserang seseorang. Pelaku tewas dan seorang polisi terluka akibat kejadian itu.

Peristiwa tersebut terjadi saat satu unit mobil dengan sengaja menabrakkan pintu pagar sebelah barat Mapolres OKI, Minggu, 28 Juni 2020 pukul 02.30 WIB. 

Lantas pelaku berteriak sambil berteriak 'mano polisi, mano polisi'.

Kemudian, pelaku menyerang petugas yang sedang piket di pos jaga dengan menyabetkan benda tajam berupa pipa suling beras.

Terjadilah perkelahian antara pelaku dan Aipda M Nur. 

Serangan itu membuat korban M Nur terkena luka tusuk di tangan oleh pelaku.

Tak terkendali, pelaku menyerang ke petugas lain. 

Polisi berusaha menegosiasi agar membuang senjata namun tak diindahkan pelaku.

Pelaku masih saja melawan sehingga diberikan tembakan peringatan. 

Lagi-lagi, pelaku melakukan penyerangan. Alhasil, petugas menembak kaki pelaku. 

Pelaku dilarikan ke RSUD Kayuagung namun nyawanya tak tertolong lagi dalam perawatan.

Kasubag Humas Polres OKI AKP Iryansyah mengungkapkan, pelaku bernama Indra Oktomi (35) warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, OKI. 

Dia merupakan residivis kasus penganiayaan.

"Benar, pelaku melakukan penyerangan, satu anggota kita terluka. Pelaku tewas setelah dilumpuhkan di bagian kaki," ungkap Iryansyah.

Hingga saat ini, belum diketahui motif penyerangan. 

Petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Honda Mobilio nomor polisi BG 1088 KD, senapan angin beserta dua peluru karet, gunting, senjata tajam jenis pipa suling beras, dompet berisi kartu identitas, ponsel.

"Jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga, situasi saat ini sudah kondusif," pungkasnya.

(Sumber: Merdeka.com)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *