Opini

PARLEMEN

Sports

IKLAN DI ATAS FEED
VIRAL Foto Bupati Berseragam Banser Mengawal Ulama, Disebut-sebut Bupati Pasuruan, Begini Faktanya
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

VIRAL Foto Bupati Berseragam Banser Mengawal Ulama, Disebut-sebut Bupati Pasuruan, Begini Faktanya.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebuah unggahan foto yang menampilkan seorang ulama tengah berbicara di mimbar dengan dikawal seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) viral di media sosial.

Pasalnya, pria berseragam banser itu disebut-sebut merupakan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, yang tengah mengawal Habib Abu Bakar Asygaf.

Foto tersebut viral saat diunggah Mohammad Nuruzzaman melalui akun Twitternya, @noeruzzaman, pada Selasa, 15 September 2020.

"Yg di belakang namannya gus irsyad yusuf bupati pasuruan dan kasatkorwil Ansor Jatim, berdiri menjaga dan mengawal Habib Abu Bakar Asygaf," tulisnya dalam unggahan.

Warganet pun memuji sosok bupati dalam foto yang beredar viral itu.

"Hormat bupati... Biasanya duduk dibangku vip ini malah berdiri mengawal kyai," tulis akun Twitter @kasiyanto82.

"Subhanallah...udh jd pejabat masih mau berdiri dibelakang ulama saat memberikan ceramah," kata @Rosenunny1.

Hingga Selasa siang, unggahan tersebut telah disukai 472 orang dan dibagikan 128 kali.

Mantan Kasatkorwil Banser Jawa Timur (Jatim), Komandan Yunianto Wahyudi, membenarkan sosok Banser yang mengawal sang ulama merupakan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Menurut Yunianto, acara dalam foto tersebut sudah berlangsung beberapa tahun silam.

Yunianto mengungkapkan, saat itu, bupati yang akrab disapa Gus Irsyad tersebut memang sudah menjabat sebagai Bupati Pasuruan.

"Ya betul. Saya lupa tahun berapa, tapi saat itu beliau sebagai Kepala Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kabupaten Pasuruan dan sudah jadi Bupati," ungkapnya saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa, 15 September 2020 siang.

"Sekarang tahun 2020 beliau jadi Kasatkorwil Banser Jatim," sambungnya.

Ketua PW GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi, juga mengonfirmasi kebenaran unggahan viral itu.

Menurut Syafiq, kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2017 di Pendapa Pasuruan.

"Acara Hari Santri di Pasuruan," tuturnya saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa siang.

Sementara itu, Yunianto mengungkapkan tentang sosok Irsyad di matanya.

Yunianto menyebutkan, Bupati Pasuruan tersebut merupakan sosok yang baik dan memiliki kepemimpinan yang baik pula.

"Gus Irsyad orang baik, humble, leadership-nya bagus," ungkapnya.

"Karena memang di komunitas kita sami'na wa atho'na dengan kyai, maka beliau meskipun sebagai bupati, pada posisi ada pengajian seperti itu memposisikan sebagai Banser, kan mengawal ulama," tambahnya.

(Sumber: TribunNews)

Erick ‘Ngamuk’ Gaji Staf Direktur BUMN Ratusan Juta, Ini Kata DPR
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

Foto: Erick Thohir. Erick ‘Ngamuk’ Gaji Staf Direktur BUMN Ratusan Juta, Ini Kata DPR.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan surat edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020 terkait pengangkatan staf ahli oleh direksi BUMN agar lebih transparan dan akuntabel. Agar penataan personalia di lingkungan BUMN tidak lagi serampangan.

Erick mengakui, selama ini banyak terjadi pengangkatan staf ahli direksi BUMN secara serampangan, baik dari jumlah maupun gaji. 

Bahkan, Kementerian BUMN menemukan gaji staf ahli direktur BUMN mencapai ratusan juta per bulan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai transparan terkait kebijakan pengangkatan staf ahli direktur BUMN.

"Saya selaku Anggota Komisi VI DPR RI mengapresiasi transparansi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Ini memperjelas, daripada ada titipan, publik pun bisa melihat. Sebelumnya jumlah staf ahli direksi bumn tidak diatur tegas," ungkap Andre kepada wartawan, Selasa, 15 September 2020.

Andre menuturkan, dengan adanya Surat Edaran Menteri BUMN terkait pengangkatan staf ahli direktur BUMN bernomor SE-9/MBU/08/2020 justru menjukkan bahwa pemerintah menginginkan adanya transparansi, akuntabilitas , dan penertiban dalam mengelola korporasi atau perusahaan milik pemerintah. Sehingga, Perusahaan BUMN bisa semakin profesional dan fokus dengan core business nya.

"Di era Erick Thohir ada perampingan dan restrukturisasi BUMN agar BUMN semakin profesional dan fokus ke core businessnya. Perlahan-lahan jumlah BUMN semakin sedikit, peran staf ahli memungkinkan untuk mendukung hal ini agar BUMN menjadi lebih baik. Karena itu, dengan adanya surat edaran ini menjadi standard yang jelas untuk mengatur staf ahli di BUMN," katanya.

Sementara itu, Pengamat Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai langkah Kementerian BUMN dalam pengaturan staf ahli perusahaan milik negara sudah tepat.

Ia menyebut aturan tersebut dapat menertibkan praktik yang selama ini sudah berlangsung cenderung tidak transparan. 

Edaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan praktik good governance di BUMN.

"Aturan ini untuk memperbaiki praktik yang sudah ada, yang selama ini mungkin belum diatur. Supaya bisa lebih jelas aspek governance-nya," kata Toto.

Selain itu Toto memperkirakan, tidak semua direksi BUMN akan menerapkan kebijakan tersebut.

Pasalnya posisi staf ahli di BUMN bukanlah suatu kewajiban.

Menurutnya, perekrutan staf ahli hanya akan dilakukan oleh BUMN yang memiliki kompleksitas persoalan tinggi serta membutuhkan akses jaringan eksternal yang kuat. 

Di luar itu, Toto menilai penunjukan staf ahli bagi direksi BUMN tidak dibutuhkan.

"Saya perhatikan bahwa tidak semua direksi BUMN akan mempekerjakan staf ahli, karena posisi ini bukan posisi yang mandatory," katanya.

Oleh karenanya Surat Edaran Menteri BUMN mengenai pengangkatan staf ahli bagi direksi, belum tentu diterapkan oleh semua BUMN. 

Karena Toto menilai tidak semua direksi BUMN memperkerjakan staf ahli.

Hanya BUMN yang memiliki kompleksitas persoalan besar dan butuh akses external yang kuat, disebut Toto biasanya menunjuk staf ahli.

"Hanya BUMN yang kompleksitas persoalan besar dan butuh akses external yang kuat, biasanya menunjuk staf ahli. Di luar itu saya duga tidak banyak BUMN yang menunjuk posisi terebut," ujar Toto Kamis, 10 September 2020.

Adapun dalam aturan Surat edaran bernomor SE-9/MBU/08/2020, Direksi BUMN diperbolehkan memperkerjakan staf ahli paling banyak lima orang. 

Serta diatur juga mengenai gaji bagi satu orang staf ahli di perusahaan plat merah maksimal Rp 50 juta.

Toto menilai bahwa besaran honor yang diatur tergantung kompleksitas dari masing-masing BUMN. 

Artinya bisa saja BUMN memberikan gaji kepada staf ahlinya lebih rendah dari patokan tersebut, terkait dengan kondisi keuangan masing-masing BUMN.

"Menurut saya nilai itu relatif dikaitkan dengan kompleksitas urusan yang dihadapi BUMN tersebut. Kalau misal staf ahli Direksi di lingkungan perusahaan sekelas Pertamina atau PLN ya Saya kira wajar saja pada angka maximal tersebut. Tapi kalau di lingkungan BUMN lain dengan size lebih kecil mungkin angkanya akan menyesuaikan lebih rendah, itupun kalau dirasa perlu menunjuk Staf Ahli Direksi," tukas Toto.

(Sumber: JawaPos.com)

Kata Ahok: Kalau Saya Dirut Pertamina, Kadrun-Kadrun Bakal Demo Bikin Gaduh Lagi Republik
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar kebobrokan sistem di di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina. Persoalan ini ramai jadi perbincangan di media sosial.

Tak hanya itu, Ahok menyebut jika dia menjadi Direktur Utama Pertamina, ada masyarakat yang tak senang dan rusuh. Dia mengistilahkan mereka itu sebagai kadrun (sering diasumsikan singkatan kadal gurun).

"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini," kata Ahok dikutip dari Youtube POIN pada Rabu, 16 September 2020.

Ahok pembangunan, Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun, kemudian membentuk Korporasi Indonesia atau seperti Temasek. Konsep ini yakni penggabungan holding BUMN yang akan menjadi superholding.

"Persoalannya, Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita tidak ada orang, "ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ahok pun menyadari dengan masuknya dia ke jajaran Komisaris Pertamina membuat suasana keharmonisan terganggu. Padahal, selama ini kondisi Pertamina sudah aman dan nyaman.

"Pertamina sudah aman, nyaman kok kamu masuk. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruhan. Kalau tidak ada Ahok, kan tidak ada yang ribut," jelas dia.

Selanjutnya, Ahok menarik-narik pejabat direksi dan komisaris ada yang melobi menteri untuk mempertahankan jabatannya. Sehingga, membuat Ahok marah-marah.

"Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya menuju ke menteri, karena yang mendukung. Komisaris pun rata-rata titipan, "ucapnya. 

(Sumber: Viva)

Gak Sefrekuensi dengan Anies, Kang Emil Ngadu ke Luhut Minta Tolong...
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

Gak Sefrekuensi dengan Anies, Kang Emil Ngadu ke Luhut Minta Tolong.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat menjembatani koordinasi dengan DKI Jakarta dan Banten dalam penanganan wabah Covid-19 agar berada pada satu 'frekuensi'.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil pada saat rapat virtual dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) sekaligus Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten," ujar Ridwan Kamil pada Selasa, 15 September 2020.

Menurutnya, koordinasi harus dibenahi dan hal itu dibutuhkan berkaca pada penanganan Covid-19 di daerah penyangga DKI Jakarta yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Bodebek).

"Jabodetabek itu harus diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi. Jangan sampai DKI Jakarta jalan sendiri, Jabar juga jalan sendiri dan Banten pun begitu. Mari kita bentuk koordinasi yang rutin," katanya.

Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil mengungkapkan angka kematian di Jawa Barat yang rendah yaitu di angka 2,4 persen.

Namun, tingkat kesembuhan di Jabar juga masih rendah pula yakni sekitar 51-53 persen dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen.

"Jadi kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar," kata dia.

(By/Viva/WE Online)

Kembali Melonjak Tajam, 118 Orang Warga Sumbar Dinyatakan Positif Covid-19
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengalami lonjakan tajam  dengan penambahan ratusan orang setiap harinya. Rabu pagi, 118 orang warga Sumbar dinyatakan positif Covid-19.

Hal ini terungkapndari Laporan Sementara Hasil Pemeriksaan Sample Spesimen Covid-19 yang dirilis Jasman Rizal, Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumbar, Rabu, 16 September 2020.

"Rabu 16 September 2020, sampai pukul 05.00 WIB, kami menerima hasil pemeriksaan spesimen yang dikirim oleh penanggugjawab Laboaratorium Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc, bahwa dari 2.734 spesimen yang dikonfirmasi oleh laboratorium Fakultas Kedokteran Unand 2.167 spesimen dan Laboratorium veteriner Baso Agam 217 spesimen didapat hasil sementara 118 orang terkonfirmasi positif dan sementara 35 orang yang terkonfirmasi sembuh," kata Jasman.

Hasil Positif

1. Kabupaten Agam 36 orang
2. Kota Padang 33 orang
3. Kabupaten Sijunjuang 14 orang
4. Kota Sawahlunto 12 orang
5. Kabupaten Tanah Datar 10 orang
6. Kabupaten Dharmasraya 3 orang
7. Kabupaten Solok 2 orang
8. Kabupaten Pesisir Selatan 2 orang
9. Kota Payokumbuah 2 orang 
10. Kabupaten 50 Kota 2 orang
11. Kota Bukittinggi 2 orang

"Untuk keterangan lebih rinci dan jika ada perkembangan dan data lebih lanjut setelah tracking dengan rumah sakit pengirim sampel spesimen, nanti sore kami akan perbaiki dan umumkan di situs resmi pemprov Sumbar," cakap Kepala Dinas Kominfo Sumbar tersebut.

Waspada Kluster Pilkada

Presiden Joko Widodo menyoroti munculnya klaster pilkada, yakni klaster penularan Covid-19 yang disebabkan oleh aktivitas Pilkada serentak 2020. Ia meminta munculnya klaster ini menjadi perhatian semua pihak.

"Hati-hati klaster pilkada ini. Agar ini selalu diingatkan," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 7 September 2020 lalu.

"Saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul," sambungnya.

Bahkan Jokowi meminta Polri untuk turut mengawasi penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 wajib diterapkan pada pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikannya usai penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Barat, diselenggarakan di ruang kerja Gubernur Sumbar, Selasa, 15 September 2020.

"Protokol kesehatan harus diterapkan di semua tahapan Pilkada yang berorientasi perlindungan kesehatan, baik bagi penyelenggara dan pengawas, maupun bagi masyarakat," kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menekankan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus dijalankan dengan protokol kesehatan pencegahan virus Corona (Covid-19) sebagai tindak lanjut dari Inpres No.6/2020 terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Inilah yang menjadi dasar penegakan kedisiplinan dan hukum yang terkait dengan protokol kesehatan. Jangan sampai muncul klaster baru penularan virus Corona karena Pilkada 2020," pungkasnya.

Ia juga menyebutkan karena Pilkada saat ini dilakukan saat pandemi Covid-19, maka dipastikan pelaku atau mereka yang terlibat dikegiatan Pilkada harus aman dari Covid-19.

(by)

Arteria Dahlan: Komnas HAM Jangan Kritisi DPR
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

Arteria Dahlan: Komnas HAM Jangan Kritisi DPR
BENTENGSUMBAR.COM -  Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyoroti tindakan Komnas HAM yang mengkritik DPR. Termasuk soal Komnas HAM memprotes rencana undang-undang (RUU) yang menjadi wilayah kerja DPR.

"Saya minta Pak Komnas HAM (Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik), Bapak menjelaskan dulu soal sikap genit Komnas HAM ya. Kita nggak boleh jadi genit-genit, Pak. Kalau Bapak jadi genit, Bapak berhenti aja gitu, Pak. Apalagi ini sudah mengganggu kewenangan konstitusional DPR RI," kata Arteria dalam rapat Komisi III bersama Komnas HAM di MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2020.

"Tugas kami ini membuat UU bersama pemerintah. Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator, minta DPR menghentikan membahas RUU ini. Bapak ini siapa?," sambung Arteria.

Arteria pun menyoroti kinerja yang dilakukan Komnas HAM selama ini. 

Ia juga menyoroti anggaran Komnas HAM yang menurutnya sebagian besar disalurkan untuk belanja lembaga.

"Coba Bapak tulis aja prestasi Bapak prestasi Komnas HAM tahun ini apa. Kalau kita mau bongkar-bongkaran kita bongkar, Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di republik ini. Anggaran Bapak 90 persen buat belanja. Belanja pegawai, buat kerjanya nggak ada," ucap Arteria.

Lebih lanjut Arteria meminta Komnas HAM tidak mengkritisi DPR RI. 

Bahkan ia pun mengancam akan mengeluarkan borok Komnas HAM.

"Jadi jangan kritisi DPR, Pak. DPR sangat menghormati kelembagaan. Sekali Bapak nyentuh DPR kita bongkar nih boroknya Bapak kayak apa," tegas Arteria.

Merespons kritik itu, Taufan pun memberikan klarifikasi. 

Ia mengatakan dalam Pasal 89 UU 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat memberikan saran terhadap proses pembentukan dan pencabutan undang-undang.

"Mungkin perlu kami klarifikasi Pak di dalam Pasal 89 UU 39 1999 ada subkomisi pengkajian dan penelitian di Komnas HAM. Itu memang salah satu mandatnya Pak memberikan saran terhadap aksesi dan ratifikasi instrumen transnasional terkait HAM yang kita rekomendasi berdasarkan kajian mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang terkait HAM," kata Taufan.

Taufan pun memberikan beberapa contoh undang-undang yang sempat diberi rekomendasi oleh Komnas HAM. 

Salah satunya terkait undang-undang tentang pemberian hukuman mati.

"Makanya ada masukan kami terhadap Perpres terorisme misalnya terhadap RKUHP juga dulu. Ada banyak yang kami sama pandangannya bahkan untuk kasus misal hukuman mati meskipun secara prinsip Komnas HAM belum bisa menerima tapi ini adalah satu titik yang merupakan kemajuan karena kita tidak langsung segera melakukan hukuman mati karena masih ada mekanisme observasi dan lainnya," jelas Taufan.

Sumber: detik.com

Samuel F Silaen: Nama Baik Polri Dipertaruhkan Dalam Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

Samuel F Silaen: Nama Baik Polri Dipertaruhkan Dalam Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber
BENTENGSUMBAR.COM - Kasus penusukan yang menimpa ulama Syekh Ali Jaber harus benar-benar diusut tuntas oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Sebab, apa yang menimpa Syekh Ali Jaber adalah kejahatan kemanusiaan yang hakiki, bukan karena faktor agama yang disandangnya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen. 

Menurutnya, kasus tersebut juga menjadi warning Polri untuk menjamin keamanan menjelang pilkada serentak 2020.

"Nama baik Polri dipertaruhkan dalam kasus penusukan Syekh Ali Jaber ini. Polisi harus mampu mengungkap kasus ini sampai tuntas, jangan sampai terjadi mis interpretasi dari semua kalangan. Ini jadi pembuktian bahwa Polri mampu," kata Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa, 15 September 2020.

Ia pun menyarankan agar Polri transparan dengan membuka informasi soal sebab musabab pelaku melakukan penusukan terhadap ulama yang sedang berdakwah.

"Apa yang terjadi dan dialami yang bersangkutan sampai begitu tega menusuk orang. Ini harus transparan," imbuhnya.

Bahkan bila perlu, ujar Silaen, proses hukum ditanyangkan secara live ke publik agar masyarakat melihat langsung penjelasan pelaku penusukan.

Sebab menurut Silaen, saat ini rakyat Indonesia sedang dihinggapi sindrom ketidakpercayaan terhadap Polri bila merujuk pada kasus-kasus serupa yang pernah terjadi.

"Jadi ini tantangan berat sekaligus harapan rakyat terhadap hadirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hukum tak bisa pandang bulu, semua warga negara harus mendapat perlakuan yang sama," tutupnya.

Sumber: rmol

Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan: Presiden Gak Bisa Kontrol Manajemen BUMN
Rabu, September 16, 2020

On Rabu, September 16, 2020

Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan: Presiden Gak Bisa Kontrol Manajemen BUMN
BENTENGSUMBAR.COM - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dibubarkan. 

Alasannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol perusahaan pelat merah tersebut termasuk seorang presiden.

Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. 

Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tetapi menjadi Indonesia Incorporation.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek," kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, dilansir dari detikcom, Selasa, 15 September 2020.

"Persoalannya presiden nggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya," tambahnya.

Sebagai komisaris, Ahok mengatakan dirinya tidak merasa bertugas melakukan pengawasan, melainkan hanya sebagai eksekutor.

"Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat neraka lewat, surga belum masuk," tandasnya.

Sampai berita ini diturunkan, detikcom sudah mencoba mengonfirmasi video tersebut kepada Ahok, Kementerian BUMN, dan Pertamina tapi belum berhasil mendapatkan jawaban.

(***)

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *