Opini

PARLEMEN

Sports

IKLAN DI ATAS FEED
Tengku Zul Berkicau soal Fatwa Halal, Mahfud MD Bantah Berita Hoax Sertifikasi Halal Tak Lagi Dilakukan MUI
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Tengku Zul Berkicau soal Fatwa Halal, Mahfud MD Bantah Berita Hoax Sertifikasi Halal Tak Lagi Dilakukan MUI
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain kembali berkicau soal sertifikasi halal yang selama ini menjadi kewenangan MUI pasca disahkannya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law oleh DPR RI. 


Tengku Zul mempertanyakan, jika fatwa halal dari MUI diabaikan, lantas pemerintah mengeluarkan fatwa halal sendiri dan mengeluarkan sertifikasi halal versi pemerintah tanpa melibatkan MUI dan Ormas Islam.


"Kira kira jika fatwa halal dari MUI diabaikan. Pemerintah mengeluarkan fatwa halal sendiri dan mengeluarkan sertifikat halal versi Pemerintah tanpa melibatkan MUI dan Ormasg Islam.

Akankah rakyat percaya kehalalannya...?" ujar Tengku Zul melalui akun twitter tengkuzulkarnain @ustadtengkuzul pada Sabtu, 17 Oktober 2020, seperti dikutip BentengSumbar.com.


Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyinggung berita hoax bahwa menurut UU Ciptaker sertifikasi halal tidak lagi dilakukan oleh MUI.


Menurut Mahfud, pemberian sertifikasi halal didassarkan pada fatwa dan penilaian yang dilakukan sendiri oleh MUI yang justru kewenangannya diperluas sampai ke MUI daerah. 


Ditegaskan Mahfud, mutlak berdasarkan itu Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan sertifikasi.


"Berita hoax bhw mnrt UU Ciptaker sertifikasi halal tdk lg dilakukan oleh MUI. Pemberian  sertifikasi halal didassarkan pd fatwa dan penilaian yg dilakukan sendiri oleh MUI yg justeru kewenangannya diperluas s-d  ke MUI Daerah. Mutlak berdasar itu kemenag mengeluarkan sertifikasi," jelas Mahfud MD melalui akun twitternya, @mohmahfudmd pada Sabtu, 17 Oktober 2020, seperti dikutip BentengSumbar.com.


(by)

Kunjungi Medilla Craft, Wawako Erwin Yunaz: UKM Harus Bisa Memahami Kebutuhan Pasar
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka meninjau kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Wakil Wali Kota Payakumbuh H. Erwin Yunaz, SE, MM melakukan kunjungan ke salah satu UKM kerajinan tangan di Kota Payakumbuh, Medilla Craft yang berlokasi di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Rabu, 14 Oktober 2020.

Pada kunjungannya di Medilla Craft, Wawako Erwin Yunaz berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana proses seni merajut yang nantinya akan menghasilkan kerajinan yang bernilai jual.

Wawako Erwin Yunaz juga memberikan masukan serta arahan untuk keberlangsungan UKM ini, bahwa pentingnya membidik pasar dan menentukan target pembeli. 

“Sebaiknya kita harus tau dulu, apa kebutuhan pasar, setelah tau apa kebutuhan pasar, maka nanti kita dapat menentukan target pembeli,” kata Erwin.

Selain itu, Wawako Erwin Yunaz juga mengatakan bahwa sebagai bentuk usaha dalam memajukan UKM - UKM yang ada di kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengupayakan beberapa bantuan dan dukungan kepada para pelaku usaha.

“Hal terpenting saat ini, yakni bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan produk - produk UKM, gerakan ini dimulai dari kepala daerah itu sendiri agar menjadi contoh kepada orang banyak,” ujar Erwin.

Sejalan dengan itu, harapan besar bagi Wawako Erwin Yunaz kepada UKM - UKM yang ada di kota Payakumbuh agar dapat bersaing di pasar global, dan dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi demi perkembangan UKM ke depannya.

Hingga saat ini, Medilla Craft yang dirintis oleh Mela Ardila ini telah menghasilkan beberapa kerajinan unik di antaranya kerajinan sepatu, kerajinan tas, masker, dan berbagai jenis kerajinan lainnya. 

Medilla Craft telah memasarkan produk - produknya di beberapa wilayah. Usaha yang diawali dari kreatifitas dan hobi ibu - ibu rumah tangga ini kemudian mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat.  

“Untuk penjualan perbulannya alhamdulillah , dan pembeli lebih banyak datang dari ibu - ibu, karena produk yang kami jual itu juga ada produk tas rajut jadi ibu - ibu pada suka dengan produk kami,” tutur Mela. 

Loporan: Hermiko

Refleksi Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko: UU Cipta Kerja Sesuai Janji Presiden Jokowi
Minggu, Oktober 18, 2020

On Minggu, Oktober 18, 2020

Refleksi Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko: UU Cipta Kerja Sesuai Janji Presiden Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.


"Sejak awal, Presiden sudah memberi lima arahan dalam mewujudkan Membangun Indonesia Maju," kata Moeldoko dalam siaran pers refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang diterima di Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.


Pertama, Presiden ingin membangun sumber daya manusia sebagai prioritas. 


Kedua, menyiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin konektivitas antarwilayah agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.


Ketiga, terkait reformasi birokrasi, Presiden menyebut perlunya kelincahan dalam menghadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi Indonesia saat ini.


Moeldoko menekankan UU Cipta Kerja menjadi salah satu instrumen untuk menjawab tantangan itu, termasuk juga arahan Presiden yang keempat yaitu regulasi di bidang perizinan. 


Arahan kelima adalah mempercepat transformasi ekonomi. 


Moeldoko menegaskan dengan UU Cipta Kerja sebagai alat, Indonesia tidak lagi hanya tergantung sumber daya alam, namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern untuk meningkatkan daya saing manufaktur.


"Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden," ujar Moeldoko menjelaskan.


(R)

Razia Satgas Covid Sasar Kantor Pelayanan Publik Payakumbuh, 4 Orang Terjaring
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Razia mobile yang dilaksanakan Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh pada hari ke lima menyisir ke kantor-kantor pelayanan publik yang ada di Payakumbuh. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dilaksanakan selama dua jam, dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, Jumat, 16 Oktober 2020.

Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh Devitra mengatakan ada tiga kantor seperti kantor Balai Kota, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan PDAM Kota Payakumbuh yang disikat petugas yang terdiri dari TNI-POLRI dan Satpol PP itu.

1 orang di Balai Kota memilih sanksi membayar denda karena tidak memakai masker, sementara itu 1 orang melaksanakan kerja sosial di Rumah Sakit Ibnu Sina, 2 orang di Kantor PDAM juga diberi kerja sosial dengan memakai rompi oranye.

"Dalam razia kali ini kita memberi sanksi pada dua warga sipil, satu pegawai Balai Kota, dan satu pegawai PDAM," terang Devitra.

Direktur Utama PDAM Khairul Ikhwan yang saat itu berada di lokasi mengapresiasi langkah yang dilakukan Satgas Covid-19 Kota Payakumbuh.

Dirinya menyebut di PDAM pelayanan mewajibkan seluruh pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke antiran.

"Untuk satu orang pegawai kita yang terkena sanksi kerja sosial kita serahkan kepada petugas untuk diberi sanksi sesuai Perda, semoga mendapat efek jera," kata Khairul Ikhwan.

Sementara itu, Devitra didampingi Kabid Tibum Joni Parlin dan Kabid Penegak Perda Ricky Zaindra juga menambahkan, razia mobile memang memakan waktu lumayan lama,  mau satu atau banyak orang yang diberi kerja sosial membuat pelaksanaannya di satu tempat memakan waktu hingga satu jam.

"Membersihkan fasilitas umum di Kota Payakumbuh sebagai Kota Adipura ada kendalanya juga seperti kita harus mencarikan lokasi yang memiliki potensi untuk dibersihkan para pelanggar protokol kesehatan," ungkapnya.

Kedepan razia juga dilakukan pada hari libur, masyarakat diminta agar terus mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Corona, saat ini di Payakumbuh angka positif Covid-19 sudah lebih dari 200 orang. 

Laporan: Hermiko

Rocky Gerung: Cara Presiden Jokowi Menghina Demokrasi Adalah dengan Memamerkan Borgol
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Rocky Gerung: Cara Presiden Jokowi Menghina Demokrasi Adalah dengan Memamerkan Borgol
BENTENGSUMBAR.COM - Peristiwa pemborgolan Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dalam jumpa pers penetapan tersangka pelanggaran UU ITE, dinilai sebagai cara Presiden Joko Widodo menghina demokrasi.


Penilaian itu muncul dari Filusuf Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dalam video wawancara Forum News Network yang dipandu Wartawan Senior Hersubeno Arief, yang disiarkan di Youtube Rocky Gerung Official, Jumat, 16 Oktober 2020.


"Ini saya anggap (sebagai) cara Presiden Jokowi menghina demokrasi, adalah dengan memaerkan borgol itu," ujar Rocky.


Borgol plastik yang mengikat tangan tiga orang Inisiator KAMI, yaitu Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat, seharusnya tidak sekedar dipahami sebagai penegakkan hukum positif dalam konstitusi. Tapi value dari humanity.


"Kebebasan untuk berbicara, kebebasan mengemukakan pendapat. Itu bukan sekedar hukum positif dalam konstitusi, tapi value dari humanity, dari human dignity, dari kemartabatan manusia itu," ungkapnya.


Lebih lanjut, Rocky menyayangkan sikap Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang tekesan melakukan pembiaran atas pemborgolan Inisiator KAMI.


"Begitu diborgol martabatnya hilang. Padahal dia (Inisiator KAMI) bukan kriminal, mencuri uang negara. Dia mengungkapkan sesuatu sebagai kritik moral terhadap akumulasi kekuasaan," tuturnya.


"Masa tata bahasa semacam ini Profesor Dr. Mahfud MD enggak paham. Untung ada yang paham, yaitu Profesor Dr Jimly Asshiddiqie, yang datang dari instiusi yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi," demikian Rocky Gerung.


Sumber: RMOL

Soal Kepastian Hukum Tanah untuk Investasi, Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP Sumbar
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Soal Kepastian Hukum Tanah untuk Investasi, Begini Penjelasan Kepala DPMPTSP Sumbar
BENTENGSUMBAR.COM - Setiap kegiatan penanaman modal selalu membutuhkan tanah, baik sebagai tempat kegiatan usaha maupun sebagai tempat pembangunan infrastruktur investasinya. Dalam hal tanah tempat berinvestasi tersebut tidak atau belum menjadi milik investor maka sebelum kegiatan usaha dilakukan pihak investor wajib mengurus perolehan tanahnya dengan pemilik tanah menurut hukum pertanahan. 


"Karena itu, pengurusan perolehan tanah untuk investasi sangat ditentukan oleh status bidang tanah pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat menjalankan usaha," ujar Maswar Dedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar kepada BentengSumbar.com, kemaren.


Dikatakannya, jika status bidang tanah yang dibutuhkan untuk investasi tersebut merupakan milik perseorangan dan telah mempunyai bukti hak atas tanah (tanah sudah terdaftar), maka cara perolehan tanahnya akan lebih mudah. Dengan demikian kepastian hukum atas tanah dalam menjalankan investasi akan lebih mudah diperoleh. 


Sebaliknya, urai Maswar Dedi, jika status bidang tanah tersebut masih dimiliki secara milik adat atau bahkan masih merupakan tanah ulayat seperti di Sumatera Barat, maka proses pengurusan perolehan tanah untuk investasi akan lebih panjang.


"Sebelum pengurusan tanahnya perlu dipastikan terlebih dahulu obyek dan subyek pemegang hak atas tanahnya.Untuk itu, sebelum tanah ulayat itu dimanfaatkan untuk investasi diperlukan adanya kegiatan identifikasi dan inventarisasi obyek dan subyek pemegang hak atas tanah (ulayat)," katanya.


Menurutnya, selama ini proses identifikasi dan inventarisasi obyek dan subyek tanah ulayat untuk investasi dilakukan sendiri oleh pihak penanam modal. Setelah memperoleh izin lokasi dari pemerintah daerah (Pemda), investor harus mengidentifikasi dan menghubungi langsung para pemilik tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. 


"Dalam hal tanah yang ditunjuk oleh izin lokasi merupakan tanah ulayat maka proses identifikasi dan inventarisasinya tidak mudah dilakukan," ujarnya. 


(by/hms-sumbar)

Polisi Tangkap Provokator Ricuh Demo Tolak Omnibus Law
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Polisi Tangkap Provokator Ricuh Demo Tolak Omnibus Law
BENTENGSUMBAR.COM -  Demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut), beberapa waktu lalu berujung ricuh. Seorang diduga provokator kericuhan, ASL (28), ditangkap polisi.


"Saat ini satu tersangka inisial ASL yang menjadi provokator aksi demo yang berujung anarkis sudah kami amankan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, kepada wartawan, Sabtu, 17 Oktober 2020.


Tatan mengatakan ASL diduga menjadi provokator kericuhan saat ada demonstrasi menolak omnibus law di depan kantor DPRD Batu Bara, Senin, 12 Oktober 2020. ASL ditangkap di Patumbak, Deli Serdang, Jumat, 16 Oktober 2020.


ASL diduga menyampaikan orasi yang menghasut pengunjuk rasa melakukan anarkis hingga melukai petugas. Tatan menyebut polisi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan pihak lain.


"Penyelidikan juga terus berlanjut terhadap tersangka yang belum tertangkap", ujarnya.


Tatan mengatakan demonstrasi di depan kantor DPRD Batu Bara itu awalnya berjalan tertib. Namun, tiba-tiba massa mulai ribut dan melemparkan batu ke arah petugas.


Salah satu yang terkena lemparan batu adalah Kasat Sabhara Polres Batu Bara AKP DP Sinaga. Batu mengenai kepalanya hingga menyebabkan yang bersangkutan terluka.


Polres Batu Bara juga telah menahan tujuh orang tersangka usai kericuhan terjadi. Mereka adalah SUH (44), MHA (20), MHF (23), MHS (23), AG (40), JS (20) dan BDP (20).


Sumber: detikcom

Arief Poyuono Curiga Orang Dekat Jokowi Beri Perintah Penangkapan
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Arief Poyuono Curiga Orang Dekat Jokowi Beri Perintah Penangkapan
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengaku sudah melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membebaskan dua aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri.


Kedua aktivis KAMI yang dibela Arief itu adalah Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.


Keduanya sudah berstatus tersangka dan ditahan.


"Yang pasti saya sudah sampaikan ke orang kepercayaan Pak Jokowi agar Syahganda dan Jumhur dibebaskan. Segera," ucap Arief saat dikonfirmasi jpnn.com, Sabtu, 17 Oktober 2020.


Namun, mantan wakil ketua umum Partai Gerindra ini tidak menyebut siapa orang kepercayaan Presiden Ketujuh RI yang dia titipi pesan itu.


Arief berharap agar Syahganda dan Jumhur dibebaskan dari penahanan, dan kasusnya dihentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).


"Ya dibebaskan dulu yang penting, dan kemudian SP3 lah," tegasnya.


 Arief Poyuono menilai dua aktivis KAMI itu bukan bukan penjahat negara, dan bukan seorang teroris apalagi koruptor.


"Artinya Kapolri harus melihat itu semua," ucap Arief.


Menurutnya, Syahganda dan Jumhur merupakan tokoh pergerakan demokrasi yang memang saat ini sedang berbeda pendapat dengan pemerintah, dan sering mengkritik pemerintah.


Namun, kata Arief, tujuan mereka mengkritik pemerintah bukan untuk makar, tetapi masih dalam koridor di sebuah negara demokrasi.


Apalagi, pemerintahan ini membutuhkan kritik supaya bisa dinilai kinerjanya.


Selain itu, Arief juga meyakini bukan Presiden Jokowi yang memerintahkan penangkapan Syahganda dan Jumhur.


"Saya curiga orang-orang dekat Jokowi yang memerintahkan mereka ditangkap dan ditahan," ungkap Arief.


 Pria kelahiran Jakarta, 4 Februari 1971 ini mengatakan, bila Syahganda dan Jumhur memang diduga melanggar UU ITE, maka diproses saja secara elegan.


 Polisi tinggal memanggil keduanya dan melakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi soal tulisannya di media sosial.


"Diperiksa saja dulu, tidak perlu ditahan dan digelandang macam koruptor-koruptor, Djoko Chandra dan para bandar narkoba. Tidak (perlu) digelandang dan ditunjukkan pada publik," pungkas Arief Poyuono. 


Sumber: JPNN

Ditemukan Gantung Diri, Jasad Napi Kabur Cai Changpan Diautopsi di RS Polri
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

Ditemukan Gantung Diri, Jasad Napi Kabur Cai Changpan Diautopsi di RS Polri
BENTENGSUMBAR.COM - Cai Changpan, narapidana yang kabur dari Lapas Kelas I Tangerang, ditemukan tewas gantung diri di kawasan hutan Jasinga, Kabupaten Bogor. Saat ini jenazah WN China itu dibawa ke RS Polri untuk diautopsi.


"Jenazah sudah kita bawa, sekarang di RS Polri untuk diautopsi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi detikcom, Sabtu, 17 Oktober 2020.


Yusri menyampaikan Cai Changpan ditemukan dalam kondisi tewas gantung diri di sebuah gudang pembakaran ban di Jasinga, Kabupaten Bogor. Jasad Cai Changpan ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB tadi.


"Tadi pagi pukul 10.30 WIB ditemukan di gudang pembakaran ban di Jasinga. Di pabrik ban di Jasinga, tapi masih di area hutan," katanya.


Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait kronologi penemuan jasad Cai Changpan ini. Namun Yusri memastikan saat ini jasad Cai Changpan sudah dievakuasi.


Seperti diketahui, Cai Changpan melarikan diri dari Lapas Kelas I Tangerang pada 14 September 2020. Cai Changpan kabur dengan menggali lubang sepanjang 30 meter dari balik dinding selnya.


Saat kabur dia membawa ponsel teman satu selnya. Empat setengah jam setelah kabur dari Lapas Tangerang, Cai Changpan sudah berada di rumah istrinya di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor.


Cai Changpan disebutkan menemui istrinya sebentar dan memberikan ponsel itu kepada sang istri. Setelah itu, Cai Changpan disebut kabur ke dalam kawasan Hutan Tenjo, Kabupaten Bogor.


Polisi meyakini Cai Changpan ada di dalam hutan itu berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Ada beberapa warga yang sempat melihat Cai Changpan keluar dari dalam hutan untuk membeli makan.


Lima tim dikerahkan untuk memburu Cai Changpan di dalam hutan saat itu. Polda Metro Jaya bahkan mengerahkan anjing pelacak (K-9) dan Brimob untuk memaksimalkan pencarian. Pencarian itu berakhir sudah setelah pagi tadi polisi menemukan jasadnya di Jasinga.


Sumber: detikcom

Said Iqbal: Gaji Buruh Tahun 2021 Harus Naik, Kalau Tidak Situasi Makin Panas
Sabtu, Oktober 17, 2020

On Sabtu, Oktober 17, 2020

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum buruh tahun 2021 sebesar 8 persen.

Jika tidak, Iqbal mengatakan situasi akan semakin memanas, lantaran saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Dimana seiring dengan penolakan itu, buruh juga menyuarakan agar upah minimum 2021 naik.

"Sehingga aksi-aksi akan semakin besar," kata Said Iqbal dalam keteranganya, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Kenaikan upah minimum sebesar 8 persen ini, didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

Iqbal tak setuju dengan permintaan kalangan pengusaha agar tidak ada kenaikan upah buruh pada 2021 dengan alasan pertumbuhan ekonomi minus.

Alasan minusnya perekonomian menurut Iqbal tidak tepat, karena pada tahun 1998, 1999 dan 2000 dimana saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus namun upah buruh tetap naik sekitar 16 persen.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," ungkapnya.

Iqbal berpandagan, jika upah buruh tidak dinaikkan, akan berdampak kepada daya beli masyarakat. 

Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi sehingga berimbas negatif buat perekonomian.

Sumber: RMOL

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *