Opini

PARLEMEN

Sports

Iklan KPU Sumbar
Sudah Kali Kedua Relawan Jokowi Ini Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Sudah Kali Kedua Relawan Jokowi Ini Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir, kembali menunjuk salah seorang relawan Joko Widodo menjadi Komisaris di perusahaan plat merah.


Menariknya, sosok yang ditunjuk kali ini sudah dua kali menempati jabatan komisaris di perusahaan BUMN. 


Dia adalah Dyah Kartika Rini atau biasa dikenal Kartika Djoemadi.


Perempuan lulusan Universitas Indonesia ini diketahui diangkat menjadi Komisaris Independen perusahaan asuransi umum dan sosial BUMN, PT Jasa Raharja (Persero).


Kabar ini diketahui Kantor Berita Politik RMOL dari postingan Instagram resmi Jasa Raharja, berupa flayer ucapan selamat kepada para Komisaris yang ditunjuk.


Sebelum ini, Kartika Djoemadi pernah menjabat sebagai salah seorang Komisaris Dana Reksa pada periode pertama Jokowi 2015 lalu.


Kartika Djoemadi sebelumnya dikenal sebagai relawan Jokowi yang mendirikan Jaringan Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev), yang membawa Jokowi-Ahok memenangkan Pilgub DKI 2012.


Dyah Kartika Rini juga tercatat sebagai pendiri Spindoctor Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan politik.


Sumber: RMOL

Survei IPO soal Capres 2024: Ganjar Unggul, AHY Lebih Baik dari Gatot Nurmantyo
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Survei IPO soal Capres 2024: Ganjar Unggul, AHY Lebih Baik dari Gatot Nurmantyo
BENTENGSUMBAR.COM - Survei terbaru mengenai calon presiden (capres) potensial 2024 menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul. 


Ganjar kembali mengalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, posisi Ganjar sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Ini karena pada survei Juli lalu, gubernur dari PDI Perjuangan itu juga sudah berada di tiga besar.


"Namun, (kini) meningkat ke posisi teratas menjadi 17,9 persen," kata Dedi dalam paparan hasil survei IPO bertajuk "Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024," Rabu, 28 Oktober 2020 yang digelar secara virtual.


Dedi menjelaskan, meskipun berada di posisi teratas, elektabilitas Ganjar belum setinggi Prabowo pada Juli lalu yang mencapai 18 persen lebih.


Jajak pendapat ini menambah panjang hasil survei capres yang menempatkan Ganjar lebih unggul dari Prabowo dan Anies. 


Sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia juga menempatkan elektabilitas mantan anggota DPR itu sebagai yang teratas. 


Ganjar memperoleh 18,7 persen, sementara Prabowo 16,8 persen dan Anies 14,4 persen.


Elektabilitas Ganjar di posisi teratas sebelumnya muncul dalam survei New Indonesia Research & Consulting. Hasil survei juga menunjukkan Ganjar menyalip Prabowo.


Urutan Lengkap


Dalam nama-nama yang disurvei, setelah Ganjar, Prabowo dan Anies terdapat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno (8,8 persen) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (6 persen).


Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (5,7 persen) dan Mendagri Tito Karnavian (4,2 persen). Di bawahnya terdapat mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (4,0 persen), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (2,9 persen), serta Menko Polhukam Mahfud MD (2,5 persen).


Lalu ada pula, Menteri BUMN Erick Thohir (1,1 persen, Ketua DPR Puan Maharani 1,9 persen dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 1,0 persen.


Survei digelar pada 12-23 Oktober 2020 menggunakan metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.


Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error dalam rentang 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 19,8 persen.


Sumber: Inews

Bukan UU yang Diperlukan, Din Syamsudin: Pemimpin Sudah Tidak Punya Moral, Suara Dibungkam
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Bukan UU yang Diperlukan, Din Syamsudin: Pemimpin Sudah Tidak Punya Moral, Suara Dibungkam
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsudin menyatakan, saat ini ada gejala Indonesia menjadi negara diktator konstitusional. 


Indikasi negara diktator konstitusional adalah sikap kukuh pemerintah terhadap masukan masyarakat atas kebijakannya.


Hal itu tercermin dalam penolakan revisi UU KPK, desakan penundaan Pilkada serentak, Revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) dan teranyar UU Omnibus Law. 


Desakan dan pendapat masyarakat dalam berbagai kebijakan itu, kata dia, tidak satupun didengarkan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditolak masyarakat tetap saja dilanjutkan.


Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada akun YouTube Bravos.


Celakanya, pemerintah merasa diri sudah baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. 


Padahal, kata dia, dalam banyak hal, pemerintah berjalan dengan keputusan sendiri dan tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat, “Ini berbahaya,” katanya.


"Undang-undang cipta kerja atau yang dikenal dengan omnibus law cipta kerja adalah undang-undang yang ugal-ugalan baik dari sudut proses pembentukannya pengesahannya maupun dari sudut isi." ujar Din Syamsuddin.


Dia mengungkapkan, dalam kasus UU Omnibus Law, hampir seluruh elemen negara telah bersuara keras meminta pemerintah membatalkan pembahasan di DPR. 


Suara yang sama disampaikan agar UU itu dibatalkan setelah di sahkan. Tetapi, pemerintah nampak tidak mau mendengarkan aspirasi itu.


“Moral politik pemimpin yang baik adalah yang mendengarkan aspirasi rakyat. Dalam demokrasi rakyat yang berdaulat,” katanya.


Dia menambahkan, banyak akademisi yang juga telah memberi kesan terhadap UU Omnibus Law. Misalnya Fakultas Hukum UI yang menyebut penyusunan UU itu jorok. 


Kesan-kesan itu, kata dia, diberikan tentu setelah melalui pembacaan atas UU yang diparipurnakan pada 5 Oktober lalu.


Omnibus Law sejak pada tahap rancangan undang-undang yang ternyata mendapat kritik reaksi dari masyarakat tak terkecuali ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, majelis-majelis agama, termasuk Komnas HAM dan banyak lagi lembaga-lembaga lain yang akan mendesaknya.


"Mendesak agar ditarik, dicabut, dan itu masih ada kesempatan lewat Perpu namun sudah ada jawaban presiden enggan untuk mengeluarkan perpu." ujar Din Syamsuddin.


Pemerintah yang baik kalau mendengar rakyatnya terdiam pemimpin untuk rakyatnya bukan yang bersekutu.


Karena undang-undang MK yang baru yang juga disahkan secara diam-diam oleh DPR pada akhir september atau awal Oktober yang lalu Oktober ini ternyata menghilangkan pasal pentingnya yaitu kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti keputusan darimahkamah konstitusi.


"Begitu pula dengan adanya undang-undang MK yang memperpanjang masa jabatan hakim MK menjadi 70 tahun sehingga banyak hakim MK sekarang akan menikmati masa perpanjangan itu ada yang skeptis ada yang pesimis kalau MK bisa menegakkan independensi dan imparsialitas di tengah keragu-raguan dan ketidakpercayaan." ucapnya


 "Pemerintah yang baik adalah yang mendengar aspirasi rakyat apalagi dari perspektif demokrasi rakyat yang punya kedaulatan." Pungkas Din Syamsuddin.


Sumber: Pikiran Rakyat

Ganjar Pranowo Populer di Survei Pilpres 2024, PKS: Dia Punya Kelebihan
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Ganjar Pranowo Populer di Survei Pilpres 2024, PKS: Dia Punya Kelebihan
BENTENGSUMBAR.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Ganjar Pranowo memiliki sejumlah keuntungan yang membuat namanya kian diusung publik untuk maju Pilpres 2024. 


Salah satunya, menurut dia, karena Ganjar berasal dari Jawa.


"Apresiasi ya memang karena satu Jawa, dia main di ceruk yang ceruknya Pak Jokowi. Sehingga Ganjar punya kelebihan tidak ada figur di ceruk Pak Jokowi selain dia, jadi wajar kalau dia naik," ucap Mardani dalam diskusi daring pada Rabu, 28 Oktober 2020.


Hal berbeda terjadi pada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. 


Keduanya, Mardani menilai, tidak masuk dalam ceruk Jokowi. 


Meski demikian, Mardani mengingatkan bahwa ada potensi munculnya nama baru yang tak terduga. 


Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo yang baru muncul di 2012 dalam Pilpres 2014.


"Nanti dilihat siapa yang akan muncul di 2022. Siapa tahu yang enggak pernah disebut mulai ada," kata Mardani.


Nama Ganjar Pranowo kian santer terdengar sebagai salah satu pemimpin yang diusung maju ke Pilpres 2024. 


Berbagai survei pun turut menunjukkan perolehan nilai Ganjar yang cukup tinggi.


Salah satunya adalah survei dari Indonesia Political Opinion (IPO). 


Survei tersebut menunjukkan Gubernur Jawa Tengah itu menduduki peringkat pertama dengan tingkat persentase sebesar 17,9 persen.


Kemudian disusul Prabowo Subianto (16,4 persen), Anies Baswedan (15,3 persen), Sandiaga Uno (8,8 persen), dan Ridwan Kamil (6 persen).


Sumber: Tempo

Puan: 75 Tahun Merdeka, Apa Rakyat Sudah Dapat Keinginannya?
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Puan: 75 Tahun Merdeka, Apa Rakyat Sudah Dapat Keinginannya?
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR Puan Maharani mempertanyakan pencapaian Indonesia setelah 75 tahun merdeka sejak Agustus 1945 silam. Dia bertanya-tanya apakah rakyat sudah memperoleh semua keinginannya.


Dia menyampaikan itu lewat puisi berjudul 'Hak-nya Rakyat Merdeka untuk Dilayani' karya Tim Pusat Penelitian DPR. Puisi dibacakan dalam Festival Puisi yang diselenggarakan Ombudsman RI secara daring, Selasa, 27 Oktober 2020.


"Kini 75 tahun Indonesia sudah merdeka, apakah rakyat sudah mendapatkan keinginannya?" tutur Puan membacakan puisi.


Puan mengatakan rakyat melihat kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik saat dulu berteriak merdeka di masa perjuangan.


Namun kini, dia bertanya-tanya apakah negara dan pemerintah sudah memberikan keinginan rakyat yang diidamkan sejak dulu.


Untuk memastikan itu, lanjut Puan, Ombudsman harus mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ombudsman ada untuk itu.


"Kepatutan, keadilan, nondiskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Sang pengawas berdiri mandiri untuk memastikan rakyat mendapatkan pelayanan," kata dia.


Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai, mengatakan, pelaksanaan festival puisi bertajuk "Wajah Pelayanan Publik dalam Puisi" itu bertujuan memelihara semangat dan meningkatkan peran masyarakat dalam melihat potret pelayanan publik dalam balutan puisi.


"Boleh jadi apa yang dilakukan kami melalui festival puisi ini hanyalah secuil upaya menempa semangat bagi kita semua. Semangat yang sangat dibutuhkan bagi negeri kita," kata Rifai.


Selain Puan, dalam acara tersebut tampil pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Menteri Perhubungan, Budi Sumadi.


Kemudian Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, anggota Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau, serta sejumlah pimpinan dan anggota Ombudsman RI.


Sumber: CNN Indonesia

Dear PDIP, Ketimbang Bergantung pada Puan Maharani, Ganjar Lebih Potensial Lho..
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Dear PDIP, Ketimbang Bergantung pada Puan Maharani, Ganjar Lebih Potensial Lho..
BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir, menilai PDIP harus mulai memperhitungkan kapasitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai salah satu nama yang akan dimajukan pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024.


Hal tersebut dikatakan sebagai Demikian pendapat meresposn hasil survei Indikator Politik Indonesia.


Menurutnya, melihat data survei kondisi nama-nama yang akan bertarung pada Pilpres mendatang masih sangat cair.


Namun, meski demikian, tertingginya elektabilotas Ganjar harus menjadi bahan pertimbangan PDIP dalam menentukan siapa yang akan diusung, selain Putri mahkota Partai berlambang banteng Puan Maharani.


“Kalau Ganjar punya modal sosial yang bagus, gubernur 2 periode di daerah yang memiliki pemilih yang tinggi, punya rekam jejak politik bersih. Harus jadi pertimbangan politik PDIP. Saya kira PDIP punya kepentingan mengorbitkan Ganjar selain putri mahkotanya (Puan Maharani),” kata Wempy, seperti dilansir, Selasa, 27 Oktober 2020.


Terkait siapa yang nantinya bakal diusung, Wempy meyakini seluruh partai akan mengacu pada hasil survei dan kehendak masyarakat umum.


Kata Wempy, bisa jadi PDIP akan mengusung sosok yang sesuai hasil survei angka elektabilitasnya tinggi dan juga diinginkan masyarakat.


“Siapa yang akan diusung oleh PDIP tentu berdasarkan hasil survei dan kehendak publik. Sampai skerang menurut saya belum kelihatan petanya. Penentunya sejauh mana figur yang ditawarkan diterima oleh publik,” kata Wempy.


Hasil Survei Indikator Ganjar Pranowo menjadi figur paling potensial untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang dengan perolehan angka sebesra 18.7 persen. 


Di urutan kedua ada Ketum Partai Gerindra dan Menhan RI, Prabowo Subianto (16,8 persen), diikuti oleh Anies Baswedan (14,4 persen dan Sandiaga Uno (8,8 persen).


Sumber: WE Online

Marah Diisukan PKI, Megawati: Saya Jelek-Jelek Gini Manusia Unik, Orangtua Saya Pahlawan
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

Marah Diisukan PKI, Megawati: Saya Jelek-Jelek Gini Manusia Unik, Orangtua Saya Pahlawan
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri geram dan tak terima terus diisukan sebagai PKI.


Megawati berpendapat, isu tersebut muncul karena iri dengan partai yang dipimpinnya merupakan partai yang besar.


“Saya jelek-jelek gini manusia unik lho. Di republik ini, ya saya bilang begitu, kenapa? Bukan menyombongkan diri, tidak, orangtua saya dua-duanya pahlawan, mau diapain?" ujarnya.


"Mau diomongin PKI? Mau apa terserah, bodo,” tegas Megawati.


Hal itu disampaikannya ketika meresmikan 13 kantor, 1 patung Soekarno, dan 1 sekolah partai di Hari Sumpah Pemuda secara virtual, Rabu, 28 Oktober 2020.


Mega menambahkan, dirinya tidak memahami dari mana asalnya mengapa dirinya disebut sebagai bagian dari PKI, padahal kedua orang tuanya merupakan pahlawan Indonesia.


“Ibu dibilang PKI, dari mana asal muasal PKI? Bapak ibu saya pahlawan nasional,” jelas Megawati.


Selanjutnya, ia menceritakan betapa sulitnya menjadi pahlawan. Mega menceritakan bagaimana kisahnya dalam serpak terjangnya di dunia politik.


“Untuk menjadi pahlawan nasional tidak gampang. Bung Karno dibilang proklamator, saya anggota DPR tiga kali.


"Anggota DPR saya waktu zaman Pak Harto itu di penelitian khusus, ditanyain urusan pancasila, segala apa, kok lolos saya, tiga kali.


"Jangan main-main lho, satu kali kan lima tahun dikurangi dua tahun jadi wapres, dan saya presiden mandataris lho,” beber Mega.


Sumber: Pikiran Rakyat

5 Cerita Ngeri Pembunuhan Wanita di Kandang Buaya Diawali Persetubuhan
Rabu, Oktober 28, 2020

On Rabu, Oktober 28, 2020

5 Cerita Ngeri Pembunuhan Wanita di Kandang Buaya Diawali Persetubuhan
BENTENGSUMBAR.COM - Berbagai cerita mengerikan dalam kasus pembunuhan wanita berinisial FS (25) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), tersingkap. FS ditemukan dengan kondisi terikat di dekat kolam yang disebut warga kandang buaya.


Mayat FS ditemukan pada Rabu, 21 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita. Kolam kandang buaya tempat FS ditemukan jauh dari permukiman.


"Informasi awal penemuan mayat pada Rabu (21/10) dari seorang warga yang melintas di sekitar lokasi," ujar Kasat Reskrim Polres Berau AKP Rido Doly, Rabu, 21 Oktober 2020.


FS diketahui sudah bersuami. Mereka merupakan perantau dari Pulau Jawa dan pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Pasangan ini, lanjutnya, sudah memiliki bayi berusia 9 bulan.


Hasil penyelidikan polisi, FS tewas dibunuh. Pelakunya berinisial SA (34) yang ditangkap di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Minggu, 25 Oktober 2020.


"Sudah jadi tersangka, (inisial) SA," ucap Kapolres Berau AKBP Edy Setyanto Erning Wibowo, Selasa, 27 Oktober 2020.


Berikut cerita-cerita mengerikan pembunuhan FS:


Mayat FS Ditemukan Terikat, Mulut Dilakban


Bermula dari seorang warga di Teluk Bayur, Berau, yang melintas di kandang buaya Mayang Magurai melihat mayat FS.


Awalnya tidak diketahui kalau itu mayat FS. Mayat FS ditemukan memakai baju batik, dalam kondisi terikat dan mulut terlakban.


"Tidak ada sama sekali identitas yang di temukan di tubuh korban dan sekitar lokasi penemuan," ujar AKP Rido, Rabu, 21 Oktober 2020 malam.


Pelaku Jerat Leher FS dengan Tali


SA membunuh FS usai pergi karaoke bersama. SA membunuh dengan menjerat leher FS menggunakan tali.


"Kan dia ini setelah karaoke itu, dia mau ke tempat yang kedua, mau hubungan badan lagi ke tempat kedua ini, saat di jalan dia berhenti beli tali sama beli lakban. Baru ke lokasi, dia ke lokasi berhubungan badan lagi di mobil, setelah hubungan badan inilah dijerat lehernya pakai tali," ujar Kapolres Berau AKBP Edy, Selasa, 27 Oktober 2020.


Usai FS tewas, SA membuang mayatnya ke kandang buaya. Ada maksud tertentu dari SA hingga akhirnya membuang mayat FS ke kandang buaya


Pelaku Buang Mayat FS Agar Disantap Buaya


SA (34) jadi tersangka karena diduga membunuh dan membuang mayat wanita FS (25) ke kandang buaya. SA membuang jasad itu ke kandang buaya untuk menghilangkan jejak.


"Alasannya kan supaya dia (jasad) nggak ketemu, kalau nggak tenggelam, akan dimakan buaya," kata Kapolres Berau AKBP Edy Setyanto.


SA membuang jasad FS ke sungai yang menjadi habitat buaya di Berau, Kaltim. Namun, upaya SA untuk menghilangkan jejak tidak berhasil.


Mayat FS Nyangkut di Ranting


Tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitu pernyataan Kapolres Berau AKBP Edy terkait kasus pembunuhan FS.


Sebab, upaya SA menghilangkan jejak tidak berhasil. Bermaksud agar jadi santapan buaya, mayat FS justru tersangkut di ranting kayu.


"Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mau dibuang ke situ ternyata nyangkut di ranting, nggak sampai ke sungai," sebut AKBP Edy.


Pelaku Bunuh FS karena Diancam


Motif SA membunuh FS pun akhirnya terungkap. SA mengaku membunuh FS karena diancam.


"Si laki-laki ini (tersangka) takut terancam, menurut keterangan tersangka, dia (korban FS) mengancam akan membeberkan ke keluarganya kalau dia tidak memberikan sesuatu, uang lah gitu," tutur AKBP Edy.


SA dan FS diketahui sempat berhubungan badan. Dia mulanya mem-booking FS. Setelah karaoke, keduanya lalu pergi. Sebelum membunuh korban, SA bersetubuh dengan FS di mobil.


SA sendiri dijerat 2 pasal, yakni Pasal 340 dan 338 KUHP. Pria tersebut terancam hukuman mati.


Sumber: detikcom

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *