Opini

PARLEMEN

Sports

Iklan KPU Sumbar
Diskusi Akal Sehat Pilkada 2020, Rocky Gerung: Jangan Pilih Pemimpin Pembohong!
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

Diskusi Pilkada, Rocky Gerung: Jangan Pilih Pemimpin Pembohong!
BENTENGSUMBAR.COM - Demokrasi yang baik menurut Rocky Gerung adalah demokrasi yang melibatkan semua unsur, terutama kalangan anak muda.


Menurutnya anak muda adalah pihak yang paling mumpuni mengemban masa depan kemajuan sebuah negara, dan daerah tentunya.


Untuk bisa mengarah pada kemajuan dan kesejahteraan ini, lanjut Rocky, anak muda bisa menentukan pilihannya pada Pilkada, 9 Desember 2020 nanti dengan mengecek jejak rekam dari pemimpin sebelumnya.


"Tugas demokrasi itu mencari dan membongkar kebohongan pemimpin, bukan ajang saling puja-puji. Anak muda bisa mengungkap itu," terangnya, dilansir dari Tribunnews.


"Jadi tugasnya anak muda sekarang jangan biarkan ada pihak yang diberi kesempatan mencuri lebih banyak, berbohong lebih banyak, mending tidak dipilih dari sekarang, pilihlah penantang," lanjutnya.


Sebelumnya Rocky Gerung, blak-blakan mengajak anak muda Makassar untuk sama-sama menyongsong harapan baru lewan keterlibatan politik melalui Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020.


Ajakan Presiden Akal Sehat Indonesia ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Studium Generale bertema 'Peran Pemuda dalam Pilkada Makassar' di Cafe Ombak, Jl Ujung Pandang, Sabtu, 21 November 2020.


Menurutnya anak muda berperan penting dalam menghasilkan politik masa depan.


Sehingga melalui Pilkada atau Pilwali Makassar kali ini, masa depan itu bisa diraih dengan tujuan memberikan ruang atau keterlibatan yang lebih luas untuk anak muda dengan menentukan pilihan yang tepat.


Pilihan pemimpin atau Paslon yang tepat yang dimaksud Rocky Gerung yakni calon penantang, bukan petahana.


"Politik masa depan itu bisa dititipkan untuk pemimpin baru karena bisa mengevaluasi pemimpin yang lama," terangnya.


Argumentasi Rocky Gerung ini cukup beralasan, pertama ia menerangkan penguasa atau pemimpin sebelumnya yang diberikan amanat dinyatakan tak layak lagi mempimpin.


Apalagi hanya sekedar menyampaikan janji-janji serupa dari janji sebelumnya.


"Kalau janji itu diulang-ulangi yakin saja tidak mungkin ditepati. Kita sudah bisa lihat saja hasilnya," katanya.


Kedua, bagi Rocky besarnya anggaran APBD kota Makassar tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.


Hal ini terjadi pada Pemerintahan sebelumnya, yang mana menurutnya ada ketimpangan yang bisa dilihat dari gini ratio kota Makassar.


"Itu bisa dibongkar dari APBD nya, jika penyaluran untuk anggaran pendidikan misalnya lebih rendah dan keseringan begitu, anggaran pencitraan yang lebih diutamakan. Maka kesejahteraan masyarakat jadi korbannya, inilah yang harus dihentikan, harus dibongkar oleh anak muda," paparnya.


Itulah pentingnya menurut Rocky peran anak muda atau kelompok milenial pada Pilwali Makassar 2020 ini, yakni menggunakan ruang demokrasi sebagai ajang untuk mengkritisi kekuasaan sebelumnya.


"Tugas demokrasi itu mencari dan membongkar kebohongan pemimpin, bukan ajang saling puja-puji. Jadi anak muda jangan biarkan ada pihak yang diberi kesempatan mencuri lebih banyak, berbohong lebih banyak, mending tidak dipilih dari sekarang, pilihlah penantang," tuturnya.


Selain menghadirkan Rocky Gerung sebagai narasumber, Studium Generale yang dihadiri kalangan anak muda Makassar ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya dari kalangan akademisi.


Yakni Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Zakir Sabara, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono.


(*)

FPI Diusulkan Bubar oleh Pangdam Jaya, Refly Harun: Waduh, Mayjen Dudung Terlalu Jauh Melangkah
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

FPI Diusulkan Bubar oleh Pangdam Jaya, Refly Harun: Waduh, Mayjen Dudung Terlalu Jauh Melangkah
BENTENGSUMBAR.COM - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengusulkan agar kelompok Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan saja.


Pernyataan itu terlontar usai dirinya mengklarifikasi bahwa benar dirinya lah yang memerintahkan Anggota TNI untuk menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq, yang videonya viral di media sosial.


Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa ada satu persoalan jika pernyataan tersebut dikaji dalam sistem ketatanegaraan.


Dia menjelaskan bahwa Indonesia dibagi ke dalam unit-unit kelembagaan yang memiliki kerja masing-masing, termasuk Kodam Jaya dan Pangdam Jaya.


"Sejak reformasi kita sudah sepakat hilangkan adanya dwifungsi ABRI atau TNI. Jadi TNI tidak ikut-ikutan lagi di wilayah politik," kata Refly Harun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Refly Harun, Sabtu, 21 November 2020.


Dia pun menuturkan bahwa nuansa politik saat ini pastilah kelimpungan. Pasalnya banyak pro dan kontra usai digelarnya beberapa acara yang digelar oleh Habib Rizieq setelah kedatangannya di Indonesia.


"Termasuk juga spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang dipasang terkait dengan tag line baru 'revolusi akhlak'," ucap Refly Harun.


Menurutnya, masalah penurunan spanduk atau baliho merupakan kewenangan pemerintah lokal atau daerah, bukan TNI.


"Jadi tidak boleh sembarangan TNI terlibat dalam urusan seperti ini (penurunan baliho). Bukan urusan TNI untuk menurunkan baliho dan lain sebagainya. Itu urusan Satpol PP dan aparat keamanan," kata Refly Harun.


Refly Harun pun menilai bahwa pernyataan Dudung Abdurachman terkait usulan pembubaran FPI, telah melebihi kewenangannya.


"Apalagi pernyataan untuk membubarkan FPI. Waduh... terlalu jauh Mayjen Dudung melangkah. Karena pembubaran sebuah ormas seperti FPI, ya tentu harus menghormati kaidah-kaidah negara hukum. Harus sesuai prosedur peraturan perundang-undangan," ucap Refly Harun.


Menurutnya, meski ada Perppu Ormas yang menjadi dasar hukum sehingga sangat mudah untuk bisa membubarkan sebuah ormas tanpa ada proses hukum. Tapi tetap saja itu berada di wilayah sipil.


"Kalau organisasi itu terdaftar, maka status terdaftarnya dicabut oleh Kemendagri. Kalau berbentuk badan hukum, misalnya yayasan atau perkumpulan, itu juga bisa dicabut. Tapi kalau dia tidak terdaftar dan tidak memiliki badan hukum, maka kalau ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia organisasi terlarang, maka organisasi tersebut tidak bisa lagi menjalankan aktivitasnya," tutur Refly Harun.


Meski demikian, Refly Harun mengingatkan agar putusan pembubaran ormas tersebut harus adil, jangan sampai melanggar hak konstitusional.


"Tapi kita harus adil, jangan sampai memunculkan sebuah tirani dan berpotensi melanggar hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tidak boleh hak konstitusional itu dibatasi secara mudah," kata Refly Harun.


(*)

Festival Randai se Luak Limopuluah Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

Festival Randai se Luak Limopuluah Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
BENTENGSUMBAR.COM - 20 grup randai di Luak Limopuluah (2 Kota Payakumbuh dan 18 Kabupaten Limapuluh Kota) bakal tampil dalam Festival Randai di Lapangan Bola Kaki Padang Somuik Pulai, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Festival itu mulai digelar pada Jumat (20/11), dan akan berlangsung selama selama 3 hari, 20-22 November 2020, dengan bantuan penyiaran dari RRI.


Sebelum dibuka secara resmi oleh Wali Kota Riza Falepi diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman, acara yang didanai oleh APBD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci alquran oleh Qori Yano anak Nagari Aua Kuniang dan pembacaan doa oleh Ismail.


Hadir Kabid Seni Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Ilfitra bersama Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumbar Sekri Budiman, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Nurkholis, Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Desmon Corina, camat, lurah, dan tokoh masyarakat setempat.


Kabid Seni Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar Ilfitra memaparkan kegiatan ini berasal dari Dana Pokok Pikiran anggota DPRD Provinsi Sumbar yang dialokasikan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. Rencananya digelar di Kabupaten Limapuluh Kota, namun akhirnya dialihkan ke Payakumbuh.


Asisten II Elzadaswarman atau Om Zet menyampaikan kebudayaan adalah komponen yang harus dibanggakan sebagai orang Minang. Wali Kota berpesan agar upaya mencegah penyebaran Covid-19 dapat dilakukan disaat menggelar iven seperti ini, meski pengunjung dibatasi di sekitar area pertunjukan Randai.


"Apresiasi kepada dewan di provinsi yang telah mengalokasikan dana Pokirnya untuk menggelar kegiatan kebudayaan di Payakumbuh. Pesan kami mari cegah Covid-19 dengan berfikir besar dan lakukan hari ini mulai dari hal yang kecil. Laksanakanlah kegiatan dengan menjaga protokol kesehatan," ujarnya.


Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Nurkhalis dalam sambutannya menyebut Festival ini adalah salahsatu pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Sumbar dari daerah pemilihan 5 (Payakumbuh-Liampuluh Kota) yang tidak terefokusing akibat Pandemi Covid-19. Latar belakang festival ini berdasarkan aspirasi dari masyarakat selama mereka melakukan reses, bagaimana menghidupkan budaya Minangkabau, salahsatunya Randai. 


"Kami sudah berkonsultasi dengan dinas kalau kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota, maka diajukan di Kota Payakumbuh. Kita sebagai warga Luak Limopuluah ingin mempertunjukkan daerah kita sebagai ikon wisata budaya, kita mungkin tidak bisa seperti Bali dan Jogja. Di Payakumbuh banyak potensi seperti wisata kuliner, budaya, dan wisata keluarga yang dapat meningkatkan perekonomian masayarakat kita," ujarnya.


Kadisparpora Kota Payakumbuh Desmon Corina yang didampingi Sekretaris Doni Saputra dan Kabid Kebudayaan Riswandi  menyampaikan kalau kesenian Randai akan selalu diperkenalkan kepada generasi muda agar menjadi warisan kesenian turun-temurun sesuai pepatah, "indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh".


"Lebih dari itu, kesenian randai mendapat tempat di hati generasi muda Minangkabau. Kaum muda lebih mengenali dan mencintai kesenian negerinya sendiri. Anak sekolah merupakan salah satu komunitas terbesar yang terdiri dari generasi muda. Oleh sebab itu sasaran bidik pelestarian kesenian randai mengarah kepada lembaga pendidikan, terutama jenjang pendikan SLTP dan SLTA," ucapnya.


Ditambahkannya, pada kedua jenjang pendidikan sekolah tersebut terdapat kurikulum muatan lokal. Seni dan Budaya merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal tersebut. Namun demikian, upaya pelestarian kesenian randai juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler.


Randai menjadi salah satu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian.


Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama dan silat menjadi satu cerita. Randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi Randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang didalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Semua gerakan Randai dituntun oleh aba-aba salah seorang di antaranya, yang disebut dengan janang. 


(Hermiko)

Soal Pangdam Jaya, Irma: Fadli Zon Mikir Nggak Menhannya Siapa!
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

Irma Suryani Chaniago mengkritik pernyataan Fadli Zon yang meminta Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dicopot.
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dicopot karena bicara 'bubarkan FPI' dan dianggap sudah melanggar tugas pokok-fungsi (tupoksi) TNI. Sikap Fadli menuai kritik.


"Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat, apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran COVID-19 harus dicegah, bukan malah membela pejabat pelanggar protokol COVID dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih Menteri Pertahanannya siapa," kata politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 November 2020.


Irma mengatakan sebaiknya Fadli Zon mengkritisi pemda DKI, yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Dia pun menilai Fadli tidak cermat dalam mengeluarkan statement.


"Harusnya Fadli mengkritisi pemda DKI, yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol COVID berjemaah dan meminta pertanggungjawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan malah membela nggak keruan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi kapolda dan pangdam," ujarnya.


"Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 Tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No 19/2010, melainkan PP No 33/2018," lanjutnya.


Irma menyatakan NasDem mendukung penuh apa yang dilakukan aparat negara. Menurutnya, sudah waktunya aparat bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar dan merusak persatuan.


"Terkait penurunan baliho-baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politikus Nasdem nonaktif dan sebagai rakyat, saya dan saya pastikan Partai NasDem mendukung penuh langkah TNI dan Polri. Sudah waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI," katanya.


Dia juga menyinggung reuni 212 yang tak perlu digelar. Terlebih menurutnya agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi dari ormas.


"Demikian pula dengan reuni 212, saya kira sudah tidak perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis. 212 bukan ormas. Mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan agama dan umat untuk kepentingan politik. Pelaksanaan acara hari besar keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah keimanan, bukan mengumbar angkara murka kepada pemerintah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.


"Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain-main dengan politik identitas untuk kepentingan 2024. Jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat berkuasa," lanjut Irma.


Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal 'bubarkan FPI', sudah melanggar tugas pokok fungsi (tupoksi) TNI. Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.


"Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja," kata Fadli kepada wartawan, Jumat, 20 November 2020.


Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial, seperti di daerah Papua.


"Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan," kata Fadli.


"TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial, seperti di Papua yang kini makin menguat," imbuhnya.


Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis (rantis) militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadli Zon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut.


"Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI. Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya," ucapnya.


Sumber: detikcom

Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan, Kasatpol PP Devitra Sidak Iven Pasar Ekraf 2020
Minggu, November 22, 2020

On Minggu, November 22, 2020

Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan, Kasatpol PP Devitra Sidak Iven Pasar Ekraf 2020
BENTENGSUMBAR.COM - Untuk memastikan kegiatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, Kepala Satpol PP Kota Payakumbuh Devitra melakukan sidak ke Pasar Ekonomi Kreatif (Ekraf) 2020 di Kawasan Batang Agam, Agam Jua Art and Culture Cafe, Jumat, 20 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB sore.


Devitra yang didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Hadiatul Rahmat mengatakan kedatangannya memonitor dan mengawasi langsung ke lapangan apakah kegiatan ini ramai dan padat seperti yang dilaporkan.


Namun, disaat meninjau ke lokasi acara, Devitra menemukan pagar masuk ke lokasi Pasar Ekraf ditutup bertuliskan "maaf kuota penuh", artinya tidak ada lagi pengunjung yang boleh masuk ke dalam acara.


Menurut Ketua Panitia Pasar Ekraf Deni Rao dari Komunitas Masyarakat Peduli Seni dan Budaya Kota Payakumbuh kepada Kasatpol PP, pagar pintu masuk acara akan dibuka kembali saat pengunjung yang berada di dalam sudah keluar dan setelah itu baru lah pengunjung yang berada di luar diperbolehkan masuk ke dalam.


"Acara ini kita konsep untuk mengikuti pedoman Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB, dimana acara yang melibatkan massa tidak boleh jumlah keramaiannya lebih dari 50 persen kapasitas ruang kegiatan berlangsung," terang Deni Rao.


Devitra yang juga memeriksa pengunjung Agam Jua Art and Culture Cafe apakah mereka memakai masker di lokasi tersebut menerangkan pihaknya juga sudah menugaskan anggota Satpol PP untuk mengawasi dan memastikan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan, dibantu juga oleh Dishub dan PMI.


"Kita telah melihat acara ini dikelola dengan profesional oleh panitianya, mereka mengatakan acara intinya selesai sekitar jam 8. Sementara itu kegiatan lain yang berlangsung disana tentu lokasi usaha swasta Agam Jua Art and Culture Kafe, pemilik kafe juga kita ingatkan agar menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjungnya, baik saat acara berlangsung maupun pasca acara Pasar Ekraf," ujarnya.


"Kita akan terus memantau dan mengawasi iven lainnya yang ada di Payakumbuh agar tetap bisa berjalan memamtuhi pedoman Perda AKB," ujar Devitra. 


(Hermiko)

Fahri Hamzah: Pangdam Jaya 'offside', Hormati Hukum Negara Bukan Hukum Rimba
Sabtu, November 21, 2020

On Sabtu, November 21, 2020

Fahri Hamzah: Pangdam Jaya 'offside', Hormati Hukum Negara Bukan Hukum Rimba
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho Habib Rizieq Syihab. Dia mengingatkan tugas dan fungsi TNI yang jelas berbeda dengan Polri saat ini.


Fahri mendukung semboyan TNI dan POLRI bersatu. Namun, harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI.


Dia tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.


Wakil Ketua Umum Gelora ini pun heran setelah 20 tahun lebih reformasi, marak pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini.


Dia menduga, ini terjadi karena slogan ‘TNI dan Polri bersatu’ telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi keduanya. Hal ini yang disayangkan dan dianggap cukup menyedihkan


"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan, tapi untuk menjaga perdamaian," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya. Dia mengizinkan merdeka.com untuk mengutip cuitannya, Sabtu, 21 November 2020.



Fahri melanjutkan, falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara.


Itulah, kata dia, yang membuat TNI selalu dinanti. Dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain.


"Sejak konferensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat, tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tegas dia.


Fahri pun mengajak semua pihak menahan diri dan saling bersatu. Bukan malah memicu pergolakan yang tidak wajar. Terlebih, saat ini sudah mendekati Pilkada serentak yang perlu menjadi perhatian bersama.



Perintah Pangdam


Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan, pencopotan baliho Rizieq Syihab di beberapa titik Ibu Kota atas perintahnya.


Untuk diketahui, sebuah video berdurasi 11 detik memperlihatkan sekelompok orang berseragam loreng tengah menurunkan spanduk bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang terpasang di baliho. Video itu beredar di media sosial.


"Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat, 20 November 2020.


Dia menjelaskan alasannya. Langkah itu diambil berdasarkan hukum. Menurutnya, baliho yang terpasang itu menyalahi aturan.


"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," katanya.


Dia tidak segan menindak tegas jika FPI masih berani memasang spanduk yang tidak sesuai aturan hukum. Pandam menegaskan, TNI akan turun tangan jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu keamanan negara. Pangdam mengirim pesan kepada semua pihak agar tidak coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan.


"Jangan coba coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka sukanya sendiri, saya katakan itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras," tegasnya.


(Merdeka.com)

KPU Sumbar Simulasi Pilkada Masa Pandemi
Sabtu, November 21, 2020

On Sabtu, November 21, 2020

KPU Sumbar Simulasi Pilkada Masa Pandemi
BENTENGSUMBAR.COM - Agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), KPU Sumbar bergandengan dengan KPU Kabupaten dan kota melakukan simulasi, secara langsung dibeberapa tempat pemungutan suara (TPS).


Untuk kota Padang simulasi dilakukan di TPS 36, kelurahan Parupuk Tabing, kecamatan Koto Tangah, Sabtu, 21 November 2020, dimulai pukul 07.00 Wib, dihadiri langsung ketua KPU Sumbar  Yanuk Sri Mulyani, didampingi Kabag hukum,tehnis dan Hupmas Aan Wuryanto, serta beberapa staf lainnya seperti Melisa Milvadila,Silka Hartina, Adi Muchklis,Irma Novita dan Vera Mahyeni.


Selain itu, juga dipandu ketua KPU kota Padang Riki Eka Putra beserta komisioner lainya dan juga kasubag tehnis Rino.


Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan tim simulasi lainnya yang berada di TPS 08 Nagari Sungai Buluah Selatan, kecamatan Batang Anai, kabupaten  Padang Pariaman dengan kordinator Izwaryani didampingi kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati juga melakukan hal serupa.


Dalam Simulasi, semua yang hadir ikut memperaktekkan tata-cara pencoblosan sesuai masa pandemi, mengacu pada Prokes, baik dari awal pendaftaran, menunggu, masuk TPS, menandai tangan dengan tetesan tinta, sampai meninggalkan lokasi pemilihan.


Pada kesempatan tersebut Yanuk Sri Mulyani mengatakan, Pilkada saat ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena dilaksanakan pada masa  pandemi, tentunya harus mengikuti standarisasi kesehatan dunia, agar tidak ada cluster baru nantinya.


Dia juga mengatakan, agar tidak terjadi kesalahan ketika hari-H pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang, perlu adanya simulasi pada petugas TPS dan masyarakat, sehingga semua memahami dan proses pemilihan bisa berjalan baik nantinya.


"Kita perlu melakukan simulasi ini secara masiv, agar petugas pemilihan atau TPS dan pemilih dapat memahami tata-cara pemilihan masa pandemi, sehingga saat hari-H semua berjalan baik tanpa kendala dan masyarakat tetap sehat," ulas Yanuk.


Diharapkannya, dalam pilkada mendatang jangan ada rasa takut untuk datang ke TPS, asal tetap menjaga dan taat pada protokol kesehatan, diantaranya dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau memakai sarung tangan.


"Jangan ragu untuk datang ke TPS, karena kita memakai standar protokol kesehatan, diminta masyarakat juga sudah siap dengan kondisi tersebut saat meninggalkan rumah menuju TPS," tambah Yanuk lagi.


Pernyataan tersebut didukung Kabag Hukum,tehnis dan Hupmas KPU Sumbar Aan Wuryanto, dimana mengharapkan adanya pemberian informasi yang masiv pula dari semua komponen masyarakat, khususnya informasi yang disebar rekan-rekan media, tentunya amat bermanfaat bagi semua pihak.


"Kita amat berharap agar kami didukung dengan menyebarkan informasi tentang tata-cara pemilihan dimasa pandemi ini, baik melalui orang per orang, terlebih melalui media, sehingga partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini tetap tinggi," harap Aan Wuryanto.


Simulasi yang dimulai dengan memberi bantuan keterangan dan arahan oleh Komisioner Yanuk Sri Mulyani berjalan cukup lancar dan baik, sampai usai tanpa ada kendala berarti.


(nov)

Pangdam Jaya Warning Bubarkan FPI, Eks Danjen Kopassus Beri Komentar Mengejutkan!
Sabtu, November 21, 2020

On Sabtu, November 21, 2020

Pangdam Jaya Warning Bubarkan FPI, Eks Danjen Kopassus Beri Komentar Mengejutkan!
BENTENGSUMBAR.COM - Sikap tegas Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memerintahkan pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab di Petamburan menuai pro dan kontra. Tak sedikit yang mengkritik, banyak pula mendukung.


Kritikan antara lain datang dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan PKS Hidayat Nurwahid, juga budayawan Sujiwo Tejo. Fadli Zon menyebut pencopotan baliho bukan wewenang TNI.


”Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi dwifungsi ABRI imbangi dwifungsi polisi,” kata Fadli, melalui akun Twitter, Jumat, 20 November 2020.


Hal sama dilontarkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dia menyebut pemerintah seharusnya berpikir untuk bersaing dengan kemajuan negara lain, bukan mengerahkan alat negara ke Petamburan.


“Kalau komitmennya adalah untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan efektivitas atasi Covid-19, mestinya pemerintah tidak bersaing dengan gubernur DKI maupun dengan HRS di Petamburan,” ucap HNW.


Ketika kritikan datang bergelombang, bejibun pula yang memberikan dukungan untuk Dudung. Salah satunya datang dari mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Lodewijk Freidrich Paulus.


Purnawirawan jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Dudung Abdurachman. Menurutnya, sikap tegas tersebut tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum. 


"Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. TNI memang perlu turun tangan," ujar Lodewijk di Jakarta, Sabtu, 21 November 2020. 


Dudung menjadi sorotan setelah dengan tegas mengaku memerintahkan anak buahnya menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq di kawasan Petamburan. Sikapnya banyak dipuji, sampai-sampai menjadi trending topic di Twitter. 


”Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya,” kata Dudung, seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2020 pagi.


Mantan Danjen Akademi TNI itu juga menyebut siapa pun harus taat terhadap hukum di Indonesia. Jika tidak ada yang taat bisa dibubarkan. 


“Kalau perlu FPI bubarkan saja, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” kata alumni Akmil 1988 ini.


Sumber: iNews

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *