Opini

PARLEMEN

Sports

Warga Minang Percaya Pemerintah Bungkam Ulama, Pengamat: Itu Faktanya
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Warga Minang Percaya Pemerintah Bungkam Ulama, Pengamat: Itu Faktanya
BENTENGSUMBAR.COM - Warga muslim beretnik Minang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memlilih Anies Baswedan, cenderung menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Serta membungkam suara umat Islam dan melakukan pembatasan dakwah.


Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa, 6 April 2021 di Jakarta.


Menanggapi hal itu, pengamat politik Sumbar, Asrinaldi mengatakan, objektivitas lembaga survei SMRC memang diakui.


"Dari segi hasil, tentu ini sebuah fakta yang memang harus diakui. Kalau persepsi masyarakat Sumbar terkait rezim ini masih sama seperti yang dulu, bahwa rezim cendrung mengkriminalisasi ulama," katanya saat dihubungi SuaraSumbar.id melalui telepon seluler, Selasa, 7 April 2021.


Menurutnya, ini persepsi berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami dan apa yang diketahui melalui media sosial maupun informasi orang.


"Memang seperti itu faktanya sekarang. Tentu fakta ini mesti menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini presiden Joko Widodo berserta kabinetnya," katanya.


Terkait adanya pengaruh Anis Baswedan yang disebut-sebut sebagai calon presiden, Asrinaldi menilai bisa dihubungkan dengan survei tersebut.


"Bisa dihubungkan, tapi hubungannya tidak terlalu kuat menurut saya karena dua posisi yang berbeda. Pertama Anis disebut calon presiden dan kedua adanya kriminalisasi terhadap dan ada hubungan langsung," katanya.


Namun referensi orang terhadap Anis, kata dia, tidak hanya di Sumbar, tapi di seluruh Indonesia hasil survei menyatakan dia dibawah Prabowo.


Berdasarkan hasil survei itu juga, Asrinaldi mengakui bahwa masyarakat Sumbar memang agak unik. Seperti PKS yang mendapatkan dukungan di Sumbar disamping partai Gerindra.


"Barangkali, Ini juga sebuah pertanda bahwa isu-isu agama dan masalah politik identitas itu masih menguat di Sumbar. Nah, ruang ini akan lebih menguntungkan PKS, karena dia berhasil membangun persepsi opini terkait dengan agama dan PKS memang hal ini yang diperjuangkannya," kata dosen politik Unand itu.


Senada dengan itu, pengamat politik lainnya, Najmudin Rasul juga menyatakan bahwa anggapan adanya kriminalisasi terhadap ulama memang sesuai dengan kenyataan yang dilihat masyarakat.


"Kalau melihat kenyataannya sekarang, tampak sekali telah terjadi kriminaliasi terhadap ulama," katanya.


Najmudin mencontohkan adanya ustaz yang dicurigai sebagai teroris dan ada ustaz yang diawasi ketika menyampaikan ceramah. Ini merupakan hal untuk mengkriminaliasi tokoh-tokoh Islam.


"Baru-baru ini, keberadaan salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang dikaitkan dengan ISIS," katanya.


Selain itu, Najmudin mempertanyakan tujuan dan maksud mengapa dilakukan survei SMRC yang membahas topik seperti ini.


"Kalau tujuan melihat kekurangan orang tertentu, jelas pertanyaannya akan digiring ke sana. Maka harus kita pertanyakan apa tujuan melakukan survei," katanya. 


(*)

Pamer Senjata Api Saat Live di Medsos, Pria di Lutim Sulsel Diburu Polisi
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Pamer Senjata Api Saat Live di Medsos, Pria di Lutim Sulsel Diburu Polisi
BENTENGSUMBAR.COM - Seorang pria di Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel), diburu polisi setelah pamer senjata api saat siaran langsung video di akun media sosial (medsos) miliknya. Kepemilikan senjata api pria tersebut diduga ilegal.


"Pria itu orang Luwu Timur. Lagi diselidiki keberadaannya," kata Kapolres Luwu Timur AKBP Indratmoko kepada wartawan, Rabu, 7 April 2021.


Dalam video siaran langsung miliknya, tampak terduga pelaku mengenakan baju garis-garis biru dan celana hitam sedang memainkan senjata api miliknya dengan cara mengusapnya berkali-kali. Aksi pria tersebut kemudian semakin mencuri perhatian di medsos setelah dia memeriksa tempat peluru senjata api miliknya dan seakan-akan hendak menarik pelatuk senjata api tersebut.


Menurut Indratmoko, hasil penyelidikan awal pihaknya mengungkap kepemilikan senjata api pria tersebut diduga ilegal. Oleh karena itu, pria dalam video diburu polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.


"Kita kejar karena dugaan kita kepemilikan senjata api itu ilegal," jelasnya.


Indratmoko belum mengungkap identitas pria yang video siaran langsungnya beredar tersebut. Namun dia memastikan tim kepolisian sedang mengejar terduga pelaku.


"Anggota lagi bekerja di lapangan," katanya.


Dia juga mengatakan kepemilikan senjata api secara ilegal jelas berbahaya. Jika tertangkap dan terbukti, pria tersebut bisa dijerat Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.


"Kepemilikan senjata api itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan," katanya.


Source: detikcom

Pengakuan Mantan Teroris, Hendak Roket Istana Presiden: Ini Bukan Konspirasi
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Pengakuan Mantan Teroris, Hendak Roket Istana Presiden: Ini Bukan Konspirasi
BENTENGSUMBAR.COM - Pengakuan mengejutkan disampaikan mantan terpidana teroris, Sofyan Tsauri yang mengaku sekelompok teroris hendak meluncurkan roket ke Istana Presiden.


Menurut mantan teroris jaringan Al-Qaeda ini, kelompok teroris yang berada di Bogor tersebut ingin meledakkan Istana Presiden tersebut dengan roket pada 2011-2012 silam.


Selain itu  lanjut Sofyan, kelompok teroris Bogor itu juga hendak meledakkan gas di Tangerang.


“Oleh kelompok Parung di Bogor. Mau diroket. Kejadian 2011-2012,” ungkap Sofyan Tsauri.


Hal itu disampaikan Sofyan Tsauri saat tampil di video Podcast Youtube Deddy Corbuzier, seperti dilihat pada Rabu 7 April 2021.


Dalam tayangan video itu, Sofyan juga mengomentari soal aksi serangan teroris di Mabes Polri yang dilakukan Zakiah Aini.


Menurutnya, jenis senjata yang digunakan Zakiah Aini untuk menerobos masuk dan melakukan penyerangan di Mabes Polri merupakan salah satu senjatanya yang dibeli dari murid Sofyan.


“Punya transaksinya. Dibeli ZA 17 Februari 2021. Jadi ada waktu 1,5 bulan untuk persiapkan (aksi),” tutur Sofyan.


Senjata api yang dibeli Zakiah Aini itu, kata Sofyan, berjenis M84 Beretta dengan kaliber 4,5 dan sudah di-upgrade sampai 900 FS.


Ia pun menyebut pada jarak tertentu, senjata api itu sangat berbahaya bahkan bisa membuat nyawa seseorang melayang.


“Jarak 1 sampai 2 meter jika kena kepala mati. Tapi kalau jarak lebih 3 meter gak mati,” ujar Sofyan.


Mengutip Suara.com, Sofyan Tsauri dalam tayangan video tersebut juga mengaku bersyukur bisa cepat sadar dan kembali ke NKRI.


Adapun saat ia menjadi teroris dirinya adalah pemasok senjata, sekaligus pelatih ikhwan di Aceh dan melakukan cuci otak.


Saat melakukan cuci otak, ia mengaku hanya butuh waktu 1 jam. Apalagi kalau korbannya punya masalah, sangat cepat prosesnya.


Sofyan mengatakan, usai dirinya melakukan cuci otak dengan mengutip ayat Alquran para korbannya akan rela mati meski membawa bom.


Mantan terpidana teroris yang menjalani hukuman di Lapas Cipinang ini menegaskan bahwa hal itu adalah fakta, dan bukan konspirasi.


“Ini fakta bukan konspirasi. Brain washing. Bisa menyasar siapa saja. Siapa pun bisa terpapar. Tidak memandang status sosial dan usia. Demikian dahsyatnya,” ujarnya.


Source: makassar.terkini.id

Sri Mulyani Minta Ahli Ekonomi Islam Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Sri Mulyani Minta Ahli Ekonomi Islam Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
BENTENGSUMBAR.COM - Para ahli di bidang ekonomi syariah yang tergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. 


Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ekonomi berbasiskan Islam bisa membantu pemulihan ekonomi Indonesia.


"Saya berharap (acara) ini bisa menjadi tempat bagi kita untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan sekaligus mencari ikhtiar solusi bagi bangsa. Hal seperti ini saya harap akan mengisi banyak sekali pembahasan di ikatan ahli ekonomi Islam Indonesia, sehingga kita memiliki para ekonom Islam yang punya kemampuan teknis, kemampuan analitis, dan juga pada akhirnya berkontribusi di dalam perekonomian kita," jelas Menkeu dalam video virtual, Selasa, 6 April 2021.


Menkeu menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19. 


Berbagai langkah kebijakan extraordinary diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk meredam dampak Covid-19 agar tidak mengakibatkan kontraksi perekonomian yang lebih dalam.


"Berbagai langkah kebijakan responsif pemerintah itu terangkum di dalam satu program, yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya.


Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa program PEN telah dimulai sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun ini. Program PEN pada tahun 2021 difokuskan pada lima kluster, yaitu bidang kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan bagi UMKM dan korporasi, serta insentif bagi dunia usaha.


"Kontribusi dari ekonomi dan keuangan syariah menjadi penting dalam konteks ini, tapi tidak terpisahkan dan tidak eksklusif. Karena itu, saya ingin mengajak di dalam konteks pemahaman mengenai (PEN) ini sekarang kita berpikir bagaimana kontribusi dari ekonomi dan keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi kita," tutup Menkeu.


(*)

Bukan Jokowi! Ini Perusahaan Raksasa Swasta yang Diuntungkan dari Pernikahan Atta-Aurel
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Bukan Jokowi! Ini Perusahaan Raksasa Swasta yang Diuntungkan dari Pernikahan Atta-Aurel
BENTENGSUMBAR.COM - Pernikahan putri selebriti Anang Hermansyah yakni Aurel dengan Atta Halilintar belakangan jadi polemik dan hangat diperbincangkan publik. 


Akademisi Universitas Indonesia sekaligus pengamat komunikasi, Ade Armando membongkar pihak yang diuntungkan dari kedatangan seorang Presiden Jokowi ke pernikahan Atta dan Aurel, ternyata raksasa perusahaan swasta.


Awalnya Ade membicarakan soal lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memilih bungkam dan enggan menegur pihak stasiun televisi yang secara ekslusif menyiarkan pernikahan tersebut, yakni MNC Grup.


Padahal, kata Ade, beberapa waktu lalu sebelum menyiarkan pernikahan Atta dan Aurel, ada stasiun televisi lain yang mendapat teguran karena menyiarkan acara pernikahan seorang artis.


“KPI tidak memberikan terguran, tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap acara ini, sementara pada acara pernikahan sebelumnya yang ditayangkan di stasiun televisi lain, itu ada pernyataan dari KPI,” ujar Ade Armando dalam saluran YouTube CokroTV, dikutip Hops pada Rabu, 7 April 2021.


Bahkan Ade mengungkapkan, KPI sempat didesak untuk menegur pihak MNC Grup terkait penayangan pernikahan selebriti itu. Namun pihak KPI justru berdalih, bahwa pernikahan Atta dan Aurel sama saja menampilkan budaya nusantara.


“Bahkan ketika teman-teman dari koalisi nasional mendesak agar KPI menegur pihak stasiun televisi swasta yang menyiarkan pernikahan Atta dan Aurel, pihak KPI berkilah bahwa ini menampilkan budaya nusantara,” katanya.


Oleh sebab itu banyak pihak yang menganggap, perusahaan swasta yang diuntungkan dari kedatangan Persiden Jokowi ke pernikahan Atta dan Aurel ialah MNC Grup.


Ade secara gamblang pun menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan berasal dari rating stasiun televisinya yang mendadak meningkat. Kemudian bersamaan dengan itu, pemasukan berupa permintaan iklan pun juga melonjak pesat.


“Yang buruknya adalah, kemudian orang mengaitkannya dengan siapa sih pihak yang paling diuntungkan dari kehadiran Jokowi ke sana (pernikahan Atta-Aurel). Nah itu adalah stasiun si Grup MNC, kenapa? Ya karena menaikan rating mereka. Kita tahu kalau rating mereka naik, yang terjadi adalah naiknya jumlah pemasukan dari iklan,” tutur Ade.


“Ada komodifikasi di sana, sehingga banyak orang bilang, ini Pak Jokowi ke sana karena pemiliknya Hary Tanoesoedijbo, ternyata dia sedemikian powerfull-nya sehingga sampai Jokowi bersedia untuk datang. Jadi kan buruk citranya, karena ada tuduhan-tuduhan yang sebenernya tidak perlu,” imbuhnya.


Source: HopsID

Ramalan Luhut: Kuartal II 2021 Ekonomi Nasional Tumbuh 7 Persen!
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Ramalan Luhut: Kuartal II 2021 Ekonomi Nasional Tumbuh 7 Persen!
BENTENGSUMBAR.COM - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2021 diprediksi akan tumbuh signifikan.


Menteri Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, untuk kuartal I tahun ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih berkisar minus 0,3 persen. 


Namun hal berbeda akan terjadi di kuartal II.


"Kalau saya kira, kalau kuartal II ramalan dari BI (Bank Indonesia) bisa sampai ke 7 persen karena basisnya lebih rendah," jelas Luhu, Rabu, 7 April 2021.


Optimisme tersebut disampaikan Luhut seiring dengan tren masyarakat kelas atas mulai melakukan konsumsi bahkan investasi.


Tren ini juga dibantu dengan kinerja ekspor Indonesia yang diklaim tumbuh hingga 8,6 persen di bulan Februari 2021, termasuk pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal hingga 12 persen dan 18 persen.


"Dengan program yang dibuat pemerintah secara integrasi, kita jauh lebih siap dari waktu-waktu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami pemulihan di kuartal IV tahun 2020," lanjutnya. 


(*)

KS Dituding Selundupkan Baja Dari Cina, Adian Napitupulu: Itu Cuma Rumor
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

KS Dituding Selundupkan Baja Dari Cina, Adian Napitupulu: Itu Cuma Rumor
BENTENGSUMBAR.COM - Pernyataan anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Demokrat, Mohamad Nasir yang menyebut PT Krakatau Steel menyelundupkan baja dari Cina dinilai hanya isu atau rumor belaka.


Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, dasar tudingan Nasir belum jelas dan teruji dan bukan pernyataan resmi Komisi VII.


"Ah, itu cuma rumor kok. Biasa saja, setiap anggota dewan kan punya hak bersuara," kata Adian Napitupulu diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Rabu, 7 April 2021.


Adian mengatakan, PT KS itu memang ranah dan tupoksi Komisi VI DPR RI. Pemanggilan PT KS dalam RDP Komisi VII belum lama ini juga untuk menyikapi harga gas industri yang dinilai masuk kewenangan tupoksi Komisi VII.


"Jadi mengenai Krakatau Steel itu kewenangan Komisi VI. Kita hanya menyikapi soal harga gas di anak perusahaan KS yang kami nilai tidak diberikan sesuai peraturan," jelas politisi PDIP ini.


Adian menjelaskan, pernyataan Nasir soal PT KS diungkapkan saat RDP terkait persoalan harga gas industri bagi perusahaan pembangkit listrik yang harus mendapat akses 6 dolar AS per MMBTU. RDP tersebut digelar menindaklanjuti temuan Komisi VII DPR RI saat kunker ke PT Krakatau Steel, sebulan silam.


Dalam kunker tersebut, ternyata KS punya anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik yaitu PT Krakatau Daya Listrik (KDL).


Selama ini, PT KDL tidak diberikan akses gas industri 6 dolar AS per MMBTU dan tidak memperoleh harga gas industri 8.55 dolar AS per MMBTU.


"Jadi di RDP itulah kami selaku Komisi VII memanggil pihak terkait untuk menanyakan kenapa PT KDL tidak menerima harga gas industri 6 dolar AS per MMBTU," tutur Adian.


Padahal, presiden sudah mengeluarkan Perpres 121/2020 tentang Perubahan Perpres 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam isi Perpres tersebut, menyatakan pemerintah harus memberikan harga jual gas industri paling tinggi 6 dolar AS per MMBTU.


"Pada praktiknya, kami temukan di PT KDL tidak mrmperoleh harga gas yang diatur Perpres. Kalo begini, ini sama saja membangkang arahan presiden dong. Ini yang kami desak agar pihak terkait mematuhi peraturan," tuturnya.


Oleh karenanya, Adian meminta semua pihak terkait untuk mematuhi dan menjalankan perpres tersebut tanpa syarat.


"Semua bentuk penundaan dan syarat-syarat terhadap diberlakukannya perpres tersebut merupakan pembangkangan terhadap negara yang tidak bisa ditolerir. Jadi adalah wajib pihak terkait memberikan harga gas buat PT KDL sebesar 6 Dolar AS per MMBTU," demikian Andi Napitupulu.


Source: RMOL

Risma Marah-marah di Lokasi Bencana, Aktivis: Saya yang Marah ke Mensos Boleh?
Kamis, April 08, 2021

On Kamis, April 08, 2021

Risma Marah-marah di Lokasi Bencana, Aktivis: Saya yang Marah ke Mensos Boleh?
BENTENGSUMBAR.COM - Aktivis kemanusiaan, Azzam Mujahid Izzulhaq menyoroti sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyambangi lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).


Risma dikabarkan marah-marah lantaran pemerintah daerah dan petugas terkait dinilai lamban dalam menangani korban bencana.


Merasa heran dengan reaksi Risma, Azzam Mujahid lantas mempertanyakan apakah dirinya juga diperbolehkan untuk marah ke mantan wali kota Surabaya itu.


Hal tersebut disampaikan oleh Azzam melalui unggahan di akun Twitter pribadinya.


"Seandainya saya yang marah kepada Menteri Sosial boleh?," kata Azzam, sebagaimana dikutip dari akun twitter @AzzamMujahidIzzulhaq, pada Rabu, 7 April 2021.


Pasalnya, menurut CEO sekaligus Founder AMI group dan AMI Foundation ini, kekusutan yang terjadi di lapangan merupakan tanggung jawab Risma juga.


"Karena mau tidak mau, suka tidak suka ketidakberesan ini juga merupakan tanggung jawabnya," tutur Azzam.


Azzam lanjut menerangkan jika selama menangani bencana, dia dan segenap tim yang bertugas sudah bekerja semaksimal mungkin walau tanpa anggran pemerintah.


"Saya dan tim justru membantu berkontribusi semampunya. Apalagi sama sekali tidak menggunakan anggaran negara," ujarnya.


Tak luput, cuitan tersebut mendapat ragam tanggapan dari netizen Indonesia.


"Gak perlu marah-marah kok Bu, berikan arahan yang baik, jelas dan tegas pasti baik hasilnya. Untuk daerah bencana seperti itu, datang dengan senyuman saja sudah melegakkan kok Bu," ucap salah satu netizen.


"Selalu marah-marah beritanya, apakah karena intonasi logatnya yang kencang padahal yang dibawa beliau ucapannya lembut," ujar netizen lain.


Sementara itu, sebelumnya Risma sempat menegur anggota Tagana dan menurunkan titah untuk membuat delapan dapur umum.


Hal itu diminta Risma agar distribusi makanan untuk korban bencana di NTT bisa tersalurkan dengan baik.


Risma juga meminta kepada pihak terkait di NTT untuk membantu membuat posko bencana dan juga dapur umum. 


(*)