Headline

Opini

SOROT

Sports

Akademisi Berdarah-darah Raih Gelar Profesor, Prof Musni Umar: Kalau Mega karena Politik
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Akademisi Berdarah-darah Raih Gelar Profesor, Prof Musni Umar: Kalau Mega karena Politik
BENTENGSUMBAR.COM - Rencana pemberian gelar profesor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri sulit bila tidak dikaitkan dengan kepentingan politik.


Selama ini, gelar profesor bagi para akademisi sangat sulit didapatkan. Perlu ada usaha ekstra, mulai dari memperbanyak karya di jurnal internasional, hingga harus mengajar sebagai dosen minimal 10 tahun.


Namun perlakuan berbeda dialami Presiden Kelima RI tersebut yang akan mendapat gelar profesor dari Universitas Pertahanan (Unhan) pada Jumat, 11 Juni 2021.


"Untuk jadi gurubesar itu harus punya karya banyak, dan harus doktor dan lain-lain. Kalau dari akademisi itu tidak mudah mendapatkan gelar profesor, sekarang bergelar master pun sulit bukan main," kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 10 Juni 2021.


Ia mengamini rencana pemberian gelar kepada Megawati itu menuai pro dan kontra. Namun demikian, hal tersebut dinilai wajar di Indonesia yang menganut demokrasi.


"Kalau untuk penghargaan kepada beliau (Megawati) ini kan sifatnya penghargaan, tentu ada pertimbangan politik. Karena kan beliau mantan Presiden," jelas Musni Umar.


Adapun pemberian gelar profesor bagi dosen tidak tetap tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, beberapa tokoh juga pernah mendapat gelar seperti yang akan diberikan kepada Megawati.


"Ada dulu Chairul Tandjung juga pernah mendapat gelar profesor, padahal enggak pernah mengajar (bukan dosen tetap). Kemudian Wakil Presiden Maruf Amin juga," sambungnya.


Oleh karenanya, pemberian gelar profesor kepada Megawati ia serahkan kepada publik untuk menilai.


"Ini negara demokrasi, baik buruknya ya itu masing-masing penilaian orang, kan beda-beda," tutupnya. 


(*)

Bikin Geger, Jasad Bayi Diduga Hasil Hubungan Kakak-Adik Ditemukan di Bekasi
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Bikin Geger, Jasad Bayi Diduga Hasil Hubungan Kakak-Adik Ditemukan di Bekasi
BENTENGSUMBAR.COM - Warga Bintara Jaya, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah kebun kosong. 


Diduga kuat jasad bayi tersebut merupakan hasil hubungan sedarah kakak beradik.


Jasad bayi tersebut ditemukan di sebuah lahan kosong di dekat Perumahan Mas Naga, Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. 


Jasad bayi tersebut ditemukan pada Rabu, 9 Juni 2021 sore.


Kasubbag Humas Polres Metro Kota Bekasi Kompol Erna Ruswing menyebut sudah ada dua orang yang dilakukan penahanan terkait kasus ini. 


Erna menyebut kedua orang yang ditahan tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.


"Sudah dua orang kita tahan ya," Kata Erna saat dihubungi wartawan, Kamis, 10 Juni 2021.


Erna belum mau berkomentar lebih jauh perihal kasus tersebut. 


Namun, dia menyebut pihaknya akan menggelar konferensi pers dalam kasus besok.


"Besok kita ada konferensi pers," pungkas Erna.


(*)

Sebut Soeharto Lebih Baik dari Jokowi, Din Syamsuddin Diserang Netizen: Antek HTI, Politisi Berbaju Agama!
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Sebut Soeharto Lebih Baik dari Jokowi, Din Syamsuddin Diserang Netizen: Antek HTI, Politisi Berbaju Agama!
BENTENGSUMBAR.COM - Belum lama ini, Din Syamsuddin menyatakan pendapatnya dengan membandingkan kepemimpinan era Soeharto dan Jokowi.


Menurutnya, Soeharto jauh lebih baik ketimbang Presiden Joko Widodo yang kini menjabat dua periode. 


Din beranggapan bahwa Soeharto lebih mampu menyelaraskan pembangunan fisik dan mental, sementara Presiden Jokowi tidak.


Tak hanya itu, ia juga menambahka bahwa saat berada di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan di tengah keberagaman.


“Era ini, pembangunan terlalu difokuskan pada infrastruktur fisik, sementara nonfisik terabaikan,” ujar Din Syamsuddin, dikutip terkini.id dari Akurat pada Kamis, 10 Juni 2021.


“Era Soeharto, agama sangat dikedepankan, termasuk kerukunan antarumat beragama. Bahkan ada kecenderungan merajut sebagai pencipta solidaritas.”


Nah, menanggapi pengakuan tersebut, rupanya banyak netizen yang justru tak merasa setuju hingga berakhir menyerang Din Syamsuddin.


Beberapa netizen bahkan secara blak-blakan menyebut Din antek HTI sampai dengan tudingan sebagai politisi berbaju agama. 


“Si antek HTI ini, digaji negara malah menghujat negara, padahal sudah ada bukti digital bahwa dia yg ingin mengganti Pancasila dgn Idiologi KHILAFAH (emoji tertawa) dasar profesor Kont*l , doyan ngent*t doang,” tanggap netizen dengan akun HarlendDo, dikutip terkini.id pada Kamis, 10 Juni 2021.


“dari zaman baheula, jejaknya abu2. cenderung nyamping oportunis sejati politisi berbaju agama,” timpal akun Agazi__.


“Iya kan iya kan, oposan stress bingung mau nyerang pak jokowi pakai apalagi Akhirnya ya menjilati cendana (emoji tertawa),” imbuh akun Imronich.


Source: terkini.id

Calon Jamaah Ramai-Ramai Tarik Uang Pelunasan Biaya Haji
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Calon Jamaah Ramai-Ramai Tarik Uang Pelunasan Biaya Haji
BENTENGSUMBAR.COM - Para calon jamaah haji (CJH) ramai-ramai mulai menarik uang pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sepekan setelah pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji, puluhan CJH memutuskan menarik setoran pelunasan itu.


Kementerian Agama (Kemenag) sudah memutuskan bahwa CJH yang menarik setoran pelunasan BPIH, maka nomor porsinya tidak hangus. Mereka tetap menjadi prioritas diberangkatkan pada 2022 nanti. Sebaliknya CJH yang menarik setoran pelunasan dan uang muka biaya haji, maka dianggap melakukan pembatalan. Sehingga nomor porsinya hangus. Ketika akan mendaftar haji, berada di antrian paling belakang.


Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ramadan Harisman menuturkan, sampai Kamis, 10 Juni 2021 kemarin tercatat ada 59 orang CJH yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan. Perinciannya adalah 34 orang CJH reguler dan 25 orang jamaah CJH khusus.


’’Untuk tahun 2020, ada 1.688 jamaah haji reguler dan 438 jamaah haji khusus mengajukan pengembalian setoran pelunasan,’’ katanya kemarin (10/6). Ramadan menegaskan CJH yang hanya menarik setoran pelunasan, masih memiliki nomor porsi haji sesuai antrian yang berlaku.


Ramadan menuturkan proses awal pengajuan penarikan setoran pelunasan diajukan jamaah ke Kemenag di daerah masing-masing. Setelah itu diproses di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total proses penarikan setoran pelunasan ini membutuhkan waktu sembilan hari kerja. Nanti uang pelunasan ditransfer ke rekening jamaah masing-masing.


Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi upaya Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi mengklarifikasi sejumlah isu sensitif tentang pembatalan haji di Indonesia. Khususnya isu bahwa pembatalan itu akibat renggangnya hubungan diplomatik kedua negara.


Zainut mengatakan Syekh Essam antara lain mengunjungi kantor MUI untuk menyampaikan klarifikasi. ’’Yang mulia duta besar Essam menjelaskan bahwa pembatalan haji tak terkait dengan persoalan diplomasi. Hubungan Indonesia dan Saudi selama ini berjalan baik,’’ tutur Zainut.


Pada kesempatan itu Essam juga menjelaskan bahwa pembatalan keberangkatan tidak ada hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengumuman apapun terkait dengan penyelenggaraan haji. Saudi saat ini belum mengirimkan undangan haji ke negara lain, termasuk Indonesia.


’’Langkah Dubes sangat positif dan patut kita apresiasi. Dubes dalam kewenangannya tentu punya otoritas untuk menjelaskan informasi seputar haji, terutama dari perspektif Saudi,’’ kata dia. Zainut menyebutkan, penjelasan Dubes Essam mengonfirmasi apa yang selama ini disampaikan pemerintah terkait alasan kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Kebijakan itu didasarkan pada kajian mendalam terkait pandemi dan belum ada informasi resmi dari Saudi.


’’Penjelasan Dubes semakin menjernihkan informasi. Pembatalan ini bukan masalah diplomasi, bukan masalah vaksin, dan lainnya. Ini sangat kita apresiasi,’’ kata Zainut. Dia mengajak para pihak untuk tidak menjadikan masalah haji sebagai komoditas politik. Sebaliknya Zainut berharap semua pihak ikut menenangkan suasana dan menunjukkan rasa prihatin kepada CJH yang kembali belum bisa berhaji.


Source: Jawapos.com

Singgung Soal Pengkhianatan, Rizieq Ngaku Dihubungi Wiranto di Saudi hingga Beber Kesepakatan Dukung Jokowi
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Singgung Soal Pengkhianatan, Rizieq Ngaku Dihubungi Wiranto di Saudi hingga Beber Kesepakatan Dukung Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM - Mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, kembali membeberkan sejumlah pengakuan mengejutkan. 


Adapun hal tersebut ia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis ini, 10 Juni 2021.


Rizieq sebagai terdakwa kasus hasil swab tes RS UMMI mengaku sempat dihubungi Wiranto saat dirinya berada di Arab Saudi dan bahkan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat Indonesia.


Dilansir terkini.id dari Voi pada Kamis, 10 Juni 2021, mulanya Rizieq mengatakan bahwa pada tahun pertama berada di Kota Makkah, tepatnya akhir Mei 2017, ia sempat dihubungi oleh Jenderal (Purn) Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam.


“Beliau (Wiranto) mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi,” beber Rizieq Shihab dalam persidangan. 


Tak lama berselang, tepatnya pada awal Juni 2017, Rizieq kembali bertemu dengan pejabat negara lainnya.


Saat itu, ia mengaku bertemu Jenderal (Purn) Budi Gunawan di salah satu hotel di Kota Jeddah.


Namun, Rizieq enggan merinci secara detail terkait pembicaraan mereka dalam pertemuan itu.


Sang mantan petinggi FPI hanya menegaskan bahwasanya pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan.


“Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soehartodi di hadapan Kepala BIN dan timnya yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI,” papar Rizieq panjang lebar. 


“Di antara isi kesepakatan tersebut adalah stop semua kasus hukum saya (Rizieq) dan kawan-kawan sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi dan sepakat mengedepankan dialog dari pada pengerahan massa serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia.”


Tak hanya itu, Rizieq juga menyebut dirinya bertemu dengan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Pertemuan tersebut diketahui berlangsung sebanyak dua kali pada 2018 dan 2019.


Dalam pertemuan itu, Rizieq menekankan tiga hal, antara lain, menghentikan penodaan agama, stop kebangkitan PKI, dan menghentikan penjualan aset negara kepada pihak asing. 


Hanya saja, kesepakatan itu kandas di tengah jalan. Menurut Rizieq, hal ini disebabkan karena adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil memengaruhi Pemerintah Arab Saudi.


“Sehingga saya dicekal atau diasingkan dan tidak bisa pulang ke Indonesia,” curhat Rizieq Shihab yang tak seberapa lama kemudian lantas menyinggung soal pengkhianatan.


“Saya tidak tahu apakah Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Kapolri Tito Karnavian yang menghianati dialog dan kesepakatan,” pungkasnya.


Source: terkini.id

Sri Mulyani Minta Jangan Benturkan PPnBM Mobil dengan Pajak Sembako: Itu Teknik Hoax!
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Sri Mulyani Minta Jangan Benturkan PPnBM Mobil dengan Pajak Sembako: Itu Teknik Hoax!
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terutama pengenaan PPN untuk produk sembako.


Anggota komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai langkah ini dinilai sangat tidak tepat dan seharusnya tidak perlu disampaikan pemerintah sebagai rencana kebijakan. Sebab, ini dinilai akan menyusahkan masyarakat terutama kelompok bawah.


Di satu sisi pemerintah justru memberikan relaksasi bagi orang kaya yang membeli mobil baru melalui diskon PPnBM.


"Beberapa bulan lalu kita bebaskan pajak PPnBM yang notabene nya adalah kelas menengah dan hari ini kita memberlakukan pajak sembako, ini sangat ironis dan menurut kita hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan, apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, apalagi menjadi usulan," ujarnya di ruang rapat komisi XI, Kamis, 10 Juni 2021.


Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menegaskan untuk tidak mengaitkan PPN dan PPnBM. Sebab, PPnBM ditetapkan pemerintah untuk mendorong geliat sektor otomotif. Sedangkan PPN masih belum dibahas dan belum tentu juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat.


"Tidak betul dibentur-benturin seolah-olah PPnBM untuk mobil diberikan dan sembako dipajaki, itu kan teknik hoax yang bagus banget memang. Jadi kita perlu untuk menyeimbangkan," jelasnya.


Oleh karenanya, ia meminta para dewan untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama di daerah dapil masing-masing bahwa saat ini fokus pemerintah adalah pada pemulihan ekonomi.


"Jadi tolong disampaikan pada para konstituen, masyarakat, fokus kita sekarang pemulihan ekonomi. APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive, bayar Covid, bayar vaksin, bayar isolasi mandiri, bayar perawatan, bayar UMKM, bayar anak-anak sekolah, internet, segala macam kita berikan dan segala pajak tentu kita relaksasi," kata dia.


Bendahara negara ini juga menegaskan dan meyakinkan bahwa pemerintah tidak akan membuat satu kebijakan pun tanpa koordinasi dengan DPR terutama terkait perpajakan. Jadi, ia memastikan apa yang beredar di masyarakat tidak lengkap.


"Jadi saya ingin sampaikan, nggak mungkin pemerintah lakukan policy kebijakan tanpa diskusikan dengan DPR. Nggak mungkin, jangankan pajak yang PPN, cukai pun kita harus diskusikan dengan bapak dan ibu sekalian," tegasnya.


(*)

Namanya Disinggung Habib Rizieq di Pengadilan, Denny Siregar: Dia Sayang Banget Sama Gua
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Namanya Disinggung Habib Rizieq di Pengadilan, Denny Siregar: Dia Sayang Banget Sama Gua
BENTENGSUMBAR.COM - Pegiat media sosial, Denny Siregar membagikan foto tangkapan layar pemberitaan terkait namanya disinggung Habib Rizieq Shihab di pengadilan kasus tes swab RS Ummi Bogor.


Menanggapi hal itu, Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter, Kamis 10 Juni 2021, mengaku heran mengapa namanya malah disebut-sebut Habib Rizieq di pengadilan.


Menurut Denny, hal itu lantaran eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut sangat sayang dengan dirinya.


“Nama gua disebut-disebut mulu ma Riziek. Bahkan di pengadilan. Sayang banget dia ma gua,” cuit Denny Siregar.


Adapun foto tangkapan layar pemberitaan terkait Habib Rizieq yang dibagikan Denny Siregar tersebut dimuat situs Cnnindonesia.com.


Dalam isi pemberitaan itu disebutkan, Habib Rizieq Shihab mengaku sempat ditemui oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan eks Kapolri Tito Karnavian ketika dirinya masih berada di Arab Saudi pada medio 2017-2018.


Hal itu ia sampaikan saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya sebagai terdakwa dalam kasus tes swab virus corona di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat di PN Jaktim, Kamis 10 Juni 2021.


Rizieq membeberkan bahwa pada awal Juni 2017, Ia sempat bertemu dan berdialog langsung dengan Budi Gunawan bersama timnya. Pertemuan itu berlangsung di satu Hotel Berbintang Lima di Kota Jeddah-Arab Saudi.


Pertemuan itu, kata dia, menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya untuk menyetop semua kasus hukum yang menimpa dirinya bersama rekan-rekannya yang lain.


“Sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog dari pada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan Pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia,” ujar Habib Rizieq.


Tak hanya Budi Gunawan, Rizieq juga sempat bertemu dengan Tito Karnavian sebanyak dua kali saat di Mekkah pada tahun 2018. Pertemuan itu sempat digelar di salah satu Hotel di dekat Masjidil Haram Kota Suci Mekkah.


“Dalam dua kali pertemuan tersebut saya menekankan bahwa saya siap tidak terlibat sama sekali dengan urusan politik praktis terkait Pilpres 2019,” ungkapnya.


Namun, Habib Rizieq mengajukan tiga syarat untuk mengabulkan kesepakatan tersebut. Salah satunya ia meminta agar para penista agama seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua yang menistakan agama diproses hukum.


“Mereka yang sering menodai Agama dan menista Ulama juga harus diproses hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law sebagaimana dimanatkan UUD 1945,” ujarnya.


Source: terkini.id

Respon Jokowi soal Pasal Penghinaan Presiden: Terserah Masuk atau Tidak, Toh Saya Sering Dihina
Jumat, Juni 11, 2021

On Jumat, Juni 11, 2021

Respon Jokowi soal Pasal Penghinaan Presiden: Terserah Masuk atau Tidak, Toh Saya Sering Dihina
BENTENGSUMBAR.COM - Polemik pasal penghinaan presiden kembali menghangat di tengah ramainya polemik dan pro-kontra RKUHP.


Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, dirinya juga kerap kali membicarakan ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Bahkan itu sudah pernah juga ia tanyakan saat dirinya belum menjabat sebagai Menko Polhukam.


Itu disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, Kamis, 10 Juni 2021.


“Sebelum jd Menko dan ada polemik perlu tidaknya pasal penghinaan kepada Presiden masuk KUHP, saya menanyakan sikap Pak Jokowi,” tulisnya sebagaimana dikutip PojokSatu.id.


Mahfud lantas menyebut bahwa Jokowi tak terlalu ambil pusing terkait pasal penghinaan presiden.


“Jawabnya, “Terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara””, beber Mahfud menirukan jawaban Jokowi.


Mahfud juga mengungkap bahwa masuk atau tidaknya pasal dimaksud juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap dirinya.


Sebab, selama ini Jokowi mengaku juga tidak pernah memperkarakan para penghinanya.


“”Kalau bagi saya pribadi, masuk atau tidak masuk sama saja, toh saya sering dihina tapi tak pernah memperkarakan””, sambung Mahfud masih menirukan perkataan Jokowi.


Jadi, lanjut Mahfud, Jokowi sebagai presiden pun tidak pernah memermasalahakan masuk atau tidaknya pasal penghinaan presiden ke dalam RKUHP.


“Jadi, menurut Pak Jokowi sebagai Presiden “mau memasukkan atau tidak pasal penghinaan kepada Presiden ke KUHP putusannya terserah pembahasan di legislatif. Pokoknya apa yang baik bagi negara””,” jelasnya.


“Tapi bagi Pak Jokowi sebagai pribadi masuk atau tidak sama saja. Sering dihina juga tak pernah mengadu/memperkarakan,” tandasnya.


Source: Pojoksatu